Suatu entitas tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan yaitu ketika entitas tidak termasuk dalam salah satu dari dua kategori berikut ini, yaitu: 

(i) entitas yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau 

(ii) entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang adan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi. 

Namun demikian entitas yang termasuk dalam dua kategori tersebut dapat menerapkan SAK-ETAP sebagai basis penyusunan laporan keuangan ketika otoritas yang berwenang membuat regulasi yang mengizinkan penggunaan SAK-ETAP. Pilihan untuk menerapkan SAK-ETAP sebagai basis penyusunan laporan keuangan bersifat voluntary. 

Entitas yang memilih untuk tidak menggunakan SAK-ETAP dalam penyusunan laporan keuangan maka entitas tersebut harus menggunakan SAK yang berbasis IFRS. Demikian juga entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan (entitas yang termasuk dalam dua kategori diatas) harus menggunakan SAK sebagai basis penyusunan laporan keuangan. 

1) Pengaturan Mata Uang Dalam SAK-ETAP 

Dalam SAK-ETAP Bab 25 Mata Uang Pelaporan diperkenalkan beberapa istilah terkait dengan mata uang, yaitu mata uang fungsional, mata uang pelaporan, dan mata uang pencatatan. Mata uang fungsional adalah mata uang utama dalam arti substansi ekonomi, yaitu mata uang utama yang dicerminkan dalam kegiatan operasi entitas. Mata uang pelaporan adalah mata uang yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan. Sedangkan mata uang pencatatan adalah mata uang yang digunakan oleh entitas untuk membukukan transaksi. 

Dalam Bab tersebut diatur bahwa mata uang pelaporan yang digunakan entitas di Indonesia untuk menyusun laporan keuangan adalah mata uang Rupiah. Entitas dapat menggunakan mata uang selain Rupiah sebagai mata uang pelaporan hanya jika mata uang tersebut memenuhi kriteria sebagai mata uang fungsional. Sedangkan untuk pencatatan transaksi diatur bahwa mata uang yang digunakan sebagai mata uang pencatatan harus sama dengan mata uang pelaporan. Dengan kata lain bahwa pada umumnya laporan keuangan entitas di Indonesia disajikan dalam mata uang Rupiah. 

Demikian pula pencatatan transaksi juga dilakukan dalam mata uang Rupiah. Entitas dapat menggunakan mata uang selain Rupiah (misal Dollar Amerika Serikat) sebagai mata uang pelaporan dan mata uang pencatatan hanya jika mata uang Dollar Amerika Serikat tersebut memenuhi kriteria sebagai mata uang fungsional. 

Oleh karena itu, mata uang fungsional dapat merupakan mata uang Rupiah atau selain Rupiah, bergantung pada fakta substansi ekonominya. Suatu mata uang dikategorikan sebagai mata uang fungsional menurut SAK-ETAP apabila memenuhi seluruh indikator yaitu: 

(i) indikator arus kas, yaitu arus kas yang berhubungan dengan kegiatan utama entitas didominasi oleh mata uang tertentu; 

(ii) indikator harga jual, yaitu harga jual produk entitas dalam periode jangka pendek sangat dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar mata uang tertentu atau produk entitas secara dominan dipasarkan untuk ekspor; dan 

(iii) indikator biaya, yaitu biaya-biaya entitas secara dominan sangat dipengaruhi oleh pergerakan mata uang tertentu. 

Pendekatan pembobotan pada setiap indikator tersebut dapat dilakukan ketika menentukan mata uang fungsional, namun entitas harus memberikan bobot paling besar untuk indicator arus kas. Demikian pula entitas disyaratkan untuk menggunakan pertimbangan professional dengan mempertimbangkan aspek operasi dan kegiatan rinci entitas, namun harus dilakukan dengan tingkat relevansi dan keandalan yang paling tinggi. Sehingga entitas memiliki tolok ukur yang konsisten dalam penentuan mata uang fungsional. 

Implikasi atas pengaturan mata uang pelaporan dan mata uang pencatatan adalah dampak selisih kurs akibat transaksi yang didenominasikan pada mata uang selain mata uang pelaporan dan pencatatan. Mata uang fungsional dianggap sebagai mata uang dasar dalam menentukan nilai tukar atau dalam perhitungan selisih kurs. 

Transaksi yang didenominasikan selain mata uang fungsional harus ditranslasikan ke mata uang fungsional dengan menggunakan kurs yang terjadi pada tanggal transaksi. Pada akhir periode, saldo-saldo posmoneter yang didenominasikan dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang pelaporan dengan menggunakan kurs penutup. 

Sedangkan untuk akun-akun nonmoneter dilaporkan dengan menggunakan kurs transaksi. Selisih kurs yang terjadi dicatat dalam laporan laba rugi. Akun moneter adalah akun SAK-ETAP juga mengatur bahwa entitas diharuskan untuk mengubah mata uang pencatatan dan pelaporan ke Rupiah, jika mata uang fungsional berubah dari bukan Rupiah ke Rupiah. 

Keputusan perubahan tersebut hanya dapat dilakukan jika terjadi perubahan substansi ekonomi dari mata uang fungsional. 

2) Pengaturan Mata Uang Dalam SAK 

SAK mengatur perihal mata uang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 10 (2010): Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing (PSAK 10). Pada dasarnya PSAK 10 mengatur bahwa setiap entitas harus mencatat transaksi keuangan dalam pembukuan entitas dengan menggunakan basis pengukuran yang dinyatakan dalam mata uang fungsionalnya. 

Oleh karena itu, setiap entitas harus mengevaluasi dan menentukan apa mata uang fungsionalnya. Transaksi yang dilakukan dalam valuta asing (valuta selain dalam mata uang fungsional) harus dijabarkan ke dalam mata uang fungsional dengan menggunakan kurs spot pada tanggal transaksi. 

Pada akhir periode pelaporan, saldo-saldo pos moneter dalam valuta asing dinilai ulang ke dalam mata uang fungsional dengan menggunakan kurs penutup pada tanggal pelaporan. Sedangkan pos nonmoneter dalam valuta asing dijabarkan dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi (saldo tercatat). Selisih kurs yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi. 

Dalam hal entitas melaksanakan pembukuan dan pencatatan dalam mata uang selain mata uang fungsionalnya, maka pada saat menyiapkan laporan keuangan entitas menjabarkan semua jumlah-jumlah dalam pembukuan ke dalam mata uang fungsional dengan menggunakan prosedur: 

(i) pos moneter menggunakan kurs penutup dan 

(ii) pos nonmoneter menggunakan kurs pada tanggal transaksi. 

Sehingga saldo yang dihasilkan setelah prosedur tersebut dilakukan akan sama dengan saldo pembukuan ketika dilakukan dalam mata uang fungsional. Kemudian, PSAK 10 menyatakan bahwa pada umumnya laporan keuangan entitas di Indonesia disusun dalam mata uang Rupiah. PSAK 10 juga mengatur bahwa setiap entitas dapat menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsional atau mata uang yang berbeda. 

Perbedaan mata uang tersebut terjadi karena berbagai sebab diantaranya karena :

(i) untuk tujuan konsolidasi bagi entitas induknya di luar negeri yang mata uang penyajiannya berbeda dengan entitas lokal, 

(ii) mata uang fungsional entitas tersebut ternyata berbeda dengan mata uang pembukuan dan/atau penyajian laporan keuangan yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

(iii) untuk tujuan memenuhi kebutuhan kelompok investor tertentu, atau 

(iv) sebab lainya. 

Ketika laporan keuangan disajikan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang fungsional maka entitas menjabarkan saldo-saldo pembukuan dalam mata uang fungsional ke dalam mata uang penyajian dengan menggunakan kurs sebagai berikut: 

(i) asset dan liabilitas untuk setiap laporan posisi keuangan yang disajikan (termasuk komparatif) dijabarkan dengan menggunakan kurs penutup pada tanggal laporan posisi keuangan tersebut, 

(ii) penghasilan dan beban untuk setiap laporan laba rugi komprehensif dijabarkan dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi, dan 

(iii) semua selisih kurs yang dihasilkan diakui dalam pendapatan komprehensif lain. 

Prosedur ini hanya berlaku dalam kondisi ketika mata uang fungsional entitas bukan suatu mata uang dari kondisi ekonomi hiperinflasi (yaitu kondisi ekonomi ketika akumulasi tingkat inflasi dalam tiga tahun terakhir melebihi 100%). 

Dalam PSAK 10, mata uang fungsional didefinisikan sebagai mata uang pada lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi, yaitu lingkungan entitas dimana menghasilkan dan mengeluarkan kas. Dalam menentukan mata uang fungsional entitas mempertimbangkan factor berikut ini sebagai faktor utama, yaitu: 

(a) mata uang yang paling berpengaruh terhadap harga jual barang dan jasa dan dari Negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan harga jual barang dan jasa entitas, 

(b) mata uang yang paling mempengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya lain dari pengadaan barang dan jasa. 

Selain itu, entitas juga dapat menambahkan faktor-faktor berikut ini sebagai factor tambahan dalam menentukan mata uang fungsional, yaitu: 

(a) mata uang yang mana dari aktivitas pendanaan dihasilkan atau 

(b) mata uang yang mana penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya ditahan. 

Demikian juga dalam hal entitas memiliki kegiatan usaha luar negeri, maka dalam menentukan mata uang fungsional juga perlu mempertimbangkan sifat dan karakteristik dari kegiatan usaha luar negeri. Apabila berbagai indikator tersebut bercampur dan mata uang fungsional tidak jelas, maka manajemen menggunakan pertimbangannya untuk menentukan mata uang fungsional yang paling tepat menggambarkan pengaruh ekonomi dari transaksi, peristiwa dan kondisi yang mendasari. 

Oleh karena itu, mata uang fungsional tidak berubah hingga kemudian terdapat perubahan pada transaksi, peristiwa dan kondisi yang mendasari tersebut. 

3) Simpulan Aspek Standar Akuntansi Keuangan 

Fokus pengaturan mata uang dalam SAK-ETAP maupun SAK terletak pada penentuan mata uang fungsional dan pengakuan dampak selisih kurs yang terjadi. SAK mensyaratkan pengukuran transaksi untuk kemudian dicatat dalam pembukuan harus dengan menggunakan mata uang fungsional. Sedangkan laporan keuangan dapat disajikan dalam mata uang fungsional maupun mata uang yang berbeda. Sedikit berbeda pengaturan dalam SAK-ETAP, bahwa pada umumnya pembukuan dan laporan keuangan di Indonesia disajikan dalam Rupiah. 

Entitas yang menggunakan SAK-ETAP dapat menyajikan laporan keuangan selain dalam mata uang Rupiah ketika mata uang tersebut memenuhi kriteria sebagai mata uang fungsional. 

Penutup 

Undang-Undang mewajibkan Direksi Perseroan Terbatas untuk menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan organisasi profesi akuntansi yang diakui pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang tersebut juga mewajibkan Direksi ketika menyusun laporan keuangan harus menggunakan bahasa Indonesia dan mata uang Rupiah. Direksi Perseroan Terbatas dapat menyajikan laporan keuangan dalam bahasa asing dan/atau mata uang selain Rupiah ketika telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan. Direksi Perseroan Terbatas menyerahkan laporan keuangan kepada akuntan publik untuk diaudit agar kualitas informasi lebih dapat dipercaya ketika asset atau peredaran usaha melebihi Rp 50 milyar atau diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan lainya. Direksi Perseroan Terbatas juga berkewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan kepada instansi pemerintah setelah diaudit oleh akuntan publik sesuai ketentuan yang berlaku. 

Ketentuan terkait dengan pelaporan keuangan tersebut juga berlaku bagi jenis perusahaan lainya. Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia menitikberatkan pada aspek pengukuran transaksi dalam mata uang fungsional yang kemudian dicatat dalam pembukuan dan disajikan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan sesuai SAK dapat disajikan dalam mata uang fungsional atau mata uang lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dikutip dari tulisan Pak Tarkosunaryo (Ketua Ikatan Akuntan Publik Indonesia)

PBI ini diterbitkan dengan pertimbangan bahwa: 

a. Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dan simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

b. Penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

juga diperlukan untuk mendukung tercapainya kestabilan nilai tukar Rupiah. 

c. Untuk mewujudkan kedaulatan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan untuk mendukung tercapainya kestabilan nilai tukar Rupiah, perlu diterapkan kebijakan 

kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

d. berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan sistem pembayaran berwenang mengatur kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2. Apa dasar hukum Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia ini? 

Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia didasari kewenangan Bank Indonesia sebagai otoritas di bidang moneter dan sistem pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Jo. Pasal 10 ayat (1) huruf b jo. Pasal 15 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (UU BI). 

Dalam rangka mendukung tercapainya kestabilan nilai tukar Rupiah, Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan moneter dan menetapkan penggunaan alat pembayaran dengan mewajibkan penggunaan Rupiah dalam seluruh transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

3. Apa saja ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan 

Peraturan Bank Indonesia ini? 

Dalam menyusun Peraturan Bank Indonesia ini, undang-undang yang menjadi dasar dan rujukan sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4962); 

c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223); 

4. Hal apa saja yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini? 

Peraturan Bank Indonesia ini mengatur hal sebagai berikut: 

a. Ketentuan umum; 

b. Kewajiban penggunaan Rupiah; 

c. Pengecualian kewajiban penggunaan Rupiah; 

d. Larangan menolak Rupiah; 

e. Pencantuman harga barang dan jasa; 

f. Laporan dan pengawasan kepatuhan; 

g. Ketentuan lain-lain; 

h. Sanksi; 

i. Ketentuan peralihan; dan 

j. Ketentuan penutup. 

5. Apakah setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib 

menggunakan Rupiah? 

Ya, setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan 

Rupiah. 

6. Siapa yang wajib melakukan transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia? 

Setiap pihak yang melakukan transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik orang perorangan maupun korporasi. 

7. Apakah kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

berlaku untuk tunai dan nontunai? 

Ya, kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku untuk transaksi tunai dan nontunai. 

Transaksi tunai mencakup transaksi yang menggunakan uang kertas dan/atau uang logam sebagai alat pembayaran. 

Transaksi nontunai mencakup transaksi yang menggunakan alat dan mekanisme pembayaran secara nontunai. 

8. Transaksi apa saja yang diperbolehkan menggunakan valuta asing? 

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini transaksi yang diperbolehkan menggunakan valuta asing adalah sebagai berikut: 

a. transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara; 

b. penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri; 

c. transaksi perdagangan internasional; 

d. simpanan di Bank dalam bentuk valuta asing; atau 

e. transaksi pembiayaan internasional, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) UU Mata Uang dan transaksi dalam valuta asing yang dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang meliputi: 

k. Kegiatan usaha dalam valuta asing yang dilakukan oleh Bank berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah; 

l. transaksi surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam valuta asing di pasar perdana dan pasar sekunder berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai surat utang negara dan surat berharga syariah negara; dan 

m. transaksi lainnya dalam valuta asing yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang. 

9. Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara 

seperti apa yang diperbolehkan menggunakan valuta asing? 

Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara 

meliputi: 

a. pembayaran utang luar negeri; 

b. pembayaran utang dalam negeri dalam valuta asing; 

c. belanja barang dari luar negeri; 

d. belanja modal dari luar negeri; 

e. penerimaan negara yang berasal dari penjualan surat utang negara dalam valuta asing; dan 

f. transaksi lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

10. Transaksi penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri seperti apa yang 

diperbolehkan menggunakan valuta asing? 

Penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri yang diperbolehkan menggunakan valuta asing adalah hibah yang dilakukan oleh penerima atau pemberi hibah yang salah satunya berkedudukan di luar negeri. Apabila penerima dan pemberi hibah berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka hibah harus dilakukan dengan menggunakan Rupiah. 

11. Transaksi perdagangan internasional seperti apa yang diperbolehkan menggunakan 

valuta asing? 

Transaksi perdagangan internasional yang diperbolehkan menggunakan valuta asing meliputi: 

a. kegiatan ekspor dan/atau impor barang ke atau dari luar wilayah pabean Republik 

Indonesia; dan/atau 

b. kegiatan perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara yang dilakukan dengan cara: 

1. pasokan lintas batas (cross border supply), yaitu penyediaan jasa dari wilayah suatu 

negara ke wilayah negara lain seperti pembelian secara online (dalam jaringan) atau 

call center; dan 

2. konsumsi di luar negeri (consumption abroad), yaitu “kegiatan perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara dalam bentuk konsumsi di luar negeri (consumption abroad)” adalah kegiatan penyediaan jasa di luar negeri untuk melayani konsumen dari Indonesia seperti warga negara Indonesia yang kuliah di luar negeri atau rawat di rumah sakit luar negeri. 

Adapun transaksi untuk kegiatan tambahan dalam kegiatan ekspor dan/atau impor barang ke atau dari luar wilayah pabean Republik Indonesia tidak dikategorikan sebagai transaksi perdagangan internasional sehingga wajib menggunakan Rupiah, antara lain meliputi: sandar kapal di pelabuhan, bongkar muat kontainer, penyimpanan sementara kontainer di pelabuhan, dan parkir pesawat di bandara. 

12. Transaksi simpanan di Bank dalam valuta asing seperti apa yang diperbolehkan 

menggunakan valuta asing? 

Simpanan di Bank dalam bentuk valuta asing hanya dapat diselenggarakan oleh Bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Transaksi terkait simpanan di Bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dapat berupa penyetoran dan/atau penarikan valuta asing. 

13. Transaksi pembiayaan internasional seperti apa yang diperbolehkan menggunakan valuta asing? 

Transaksi pembiayaan internasional yang diperbolehkan menggunakan valuta asing adalah transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh penerima dan pemberi pembiayaan yang salah satunya berkedudukan di luar negeri. 

Dalam hal pemberi pembiayaan internasional berupa Bank maka wajib memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara Bank dengan pihak asing. 

14. Kegiatan usaha Bank dalam valuta asing seperti apa yang diperbolehkan menggunakan

valuta asing? 

Kegiatan usaha dalam valuta asing yang dilakukan oleh Bank berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah meliputi antara lain: 

a. kredit dalam valuta asing untuk kegiatan ekspor dan kegiatan lainnya; 

b. pasar uang antar Bank dalam valuta asing; 

c. obligasi dalam valuta asing; 

d. sub debt dalam valuta asing; 

e. jual beli surat berharga dalam valuta asing; dan 

f. transaksi perbankan lainnya dalam valuta asing yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah beserta peraturan pelaksanaannya. 

15. Apa saja lingkup kegiatan usaha Bank yang diperbolehkan menggunakan valuta asing? 

Kegiatan usaha Bank yang diperbolehkan menggunakan valuta asing adalah Kegiatan usaha dalam valuta asing yang dilakukan oleh Bank berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah meliputi antara lain: 

a. kredit dalam valuta asing untuk kegiatan ekspor dan kegiatan lainnya; 

b. pasar uang antar Bank dalam valuta asing; 

c. obligasi dalam valuta asing; 

d. sub debt dalam valuta asing; 

e. jual beli surat berharga dalam valuta asing; dan 

f. transaksi perbankan lainnya dalam valuta asing yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah beserta peraturan pelaksanaannya. 

16. Transaksi surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah seperti apa yang diperbolehkan menggunakan valuta asing? 

Tansaksi surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam valuta asing di pasar perdana dan pasar sekunder berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai surat utang negara dan surat berharga syariah negara diperbolehkan menggunakan valuta asing. 

17. Undang-Undang apa saja yang mengatur transaksi lainnya dalam valuta asing? 

Undang-Undang yang mengatur mengenai transaksi lainnya dalam valuta asing antara lain Udang-Undang mengenai Bank Indonesia, Undang-Undang mengenai penanaman modal, dan Undang-undang mengenai lembaga pembiayaan ekspor Indonesia

18. Apakah kegiatan usaha penukaran valuta asing (KUPVA) dan kegiatan pembawaan uang kertas asing ke dalam atau ke luar wilayah pabean Republik Indonesia merupakan transaksi yang wajib dilakukan dengan menggunakan Rupiah? 

Kegiatan yang berupa: 

a. penukaran valuta asing yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan usaha penukaran 

valuta asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan 

b. pembawaan uang kertas asing ke dalam atau ke luar wilayah pabean Republik Indonesia yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak dikategorikan sebagai transaksi yang wajib menggunakan Rupiah 

19. Apakah suatu transaksi diperbolehkan menggunakan valuta asing apabila telah 

diperjanjikan secara tertulis? 

Pada prinsipnya setiap pihak wajib menggunakan Rupiah dalam setiap transaksi di wilayah NKRI dan dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah. 

Namun demikian, suatu pihak dapat menolak untuk menerima Rupiah dengan salah satu pertimbangan bahwa pembayaran atau penyelesaian kewajiban dalam valuta asing telah diperjanjikan secara tertulis. Perjanjian tertulis dimaksud hanya dapat dilakukan untuk: 

a. transaksi yang dikecualikan dari kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia ini; atau 

b. proyek infrastruktur strategis dan mendapat persetujuan Bank Indonesia. Yang dimaksud proyek infrastruktur strategis yaitu proyek infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri korporasi nonbank dan dibuktikan dengan surat keterangan dari kementerian atau lembaga yang berwenang. 

Adapun perjanjian tertulis yang disusun untuk transaksi di luar transaksi yang terdapat pada huruf a dan b di atas yang dibuat sebelum tanggal 1 Juli 2015, maka perjanjian tertulis tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tertulis tersebut. 

Perjanjian tertulis ini hanya berlaku untuk perjanjian tertulis mengenai pembayaran atau penyelesaian kewajiban dalam valuta asing untuk transaksi nontunai. 

Adapun perpanjangan dan/atau perubahan atas perjanjian tertulis yang disusun untuk transaksi di luar transaksi yang terdapat pada huruf a dan b di atas harus tunduk pada Peraturan Bank Indonesia ini. 

Yang dimaksud dengan “perubahan atas perjanjian tertulis” adalah perubahan yang terutama terkait dengan perubahan subjek dan/atau objek pada perjanjian tertulis. 

20. Apakah pencantuman harga barang dan/atau jasa diperbolehkan menggunakan valuta 

asing? 

Dalam rangka mendukung efektifitas implementasi kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah, seluruh pencantuman harga barang dan/atau jasa hanya dapat menggunakan Rupiah. Pencantuman harga barang dan/atau jasa dalam valuta asing tidak diperbolehkan. Namun demikian pencantuman harga barang dan/atau jasa dalam perjanjian suatu tertulis untuk transaksi: 

a. transaksi yang dikecualikan dari kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia; atau 

b. transaksi yang berkaitan dengan proyek infrastruktur strategis dan mendapat persetujuan Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Penentuan proyek infrastruktur strategis dibuktikan dengan surat keterangan dari kementerian atau lembaga yang berwenang, diperbolehkan menggunakan valas. Adapun untuk pencantuman harga di dalam perjanjian tertulis yang disusun dalam rangka transaksi di luar transaksi pada huruf a dan b yang dibuat sebelum tanggal 1 Juli 2015, maka pencantuman harga dalam valas tersebut tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tertulis tersebut. Untuk perpanjangan dan/atau perubahan atas perjanjian tertulis dimaksud maka harus tunduk pada Peraturan Bank Indonesia ini. 

Yang dimaksud dengan “perubahan atas perjanjian tertulis” adalah perubahan yang terutama terkait dengan perubahan subjek dan/atau objek pada perjanjian tertulis. 

21. Apakah Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan tertentu terkait dengan penerapan Peraturan Bank Indonesia ini? 

Dalam hal terdapat permasalahan bagi pelaku usaha dengan karakteristik tertentu terkait pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi nontunai, Bank Indonesia dapat mengambil kebijakan tertentu dengan tetap memperhatikan kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini. 

22. Apa saja sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Bank Indonesia ini? 

a. Terhadap pelanggaran atas: 

- kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia ini untuk transaksi tunai; dan/atau 

- larangan menolak Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia ini, berlaku ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor  7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. 

b. Pelanggaran atas kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia ini untuk transaksi nontunai dikenakan sanksi administratif berupa: 

- teguran tertulis; 

- kewajiban membayar; dan/atau 

- larangan untuk ikut dalam lalu lintas pembayaran. 

- Sanksi kewajiban membayar ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi, dengan jumlah kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

c. Pelanggaran atas kewajiban pencantuman harga barang dan jasa dalam Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan kewajiban penyampaian laporan, keterangan, dan/atau data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. 

d. Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17, Bank Indonesia dapat merekomendasikan kepada otoritas yang berwenang untuk  melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya. 

23. Bagaimana Bank Indonesia melakukan pengawasan kepatuhan terhadap kewajiban 

penggunaan Rupiah di wilayah NKRI? 

a. Bank Indonesia dapat meminta laporan, keterangan, dan atau data kepada pihak yang 

terkait dengan pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah. 

b. Permintaan tersebut dapat dilakukan dengan atau tanpa melibatkan instansi terkait. 

c. Bilamana terdapat pihak yang diminta oleh Bank Indonesia untuk menyampaikan laporan, keterangan dan data tertentu maka pihak tersebut wajib memenuhi permintaan Bank Indonesia. 

d. Melakukan pengawasan langsung terhadap setiap pihak. 

e. Menunjuk pihak lain untuk melakukan penelitian dalam rangka pengawasan terhadap kepatuhan setiap pihak. 

24. Apakah objek pengawasan Bank Indonesia terhadap kewajiban penggunaan Rupiah? 

Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap kepatuhan setiap pihak dalam melaksanakan kewajiban penggunaan Rupiah dan pencantuman harga barang dan/atau jasa. 

25. Kapan Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku? 

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 31 Maret 2015.