INFO UPDATE

Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Bagian V

Hi sobat semua apa kabar, mudah-mudahan dalam keadaan baik dan tidak bosan yah membaca blog saya yang sederhana ini. Ok sob, tulisan berikut menyambung tulisan saya yang sebelumnya. Tanpa panjang lebar kita bahas satu persatu yah .

JENIS-JENIS AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Akuntansi Berbasis Anggaran (Budgetary based Accounting) 

Akuntansi anggaran adalah akuntansi yang mencatat, mengklasifikasi, dan mengikhtisarkan transaksi berdasarkan anggaran pendapatan ataupun belanja. Istilah ‘akuntansi anggaran’ mengacu pada praktik yang dijalankan oleh beberapa pemerintah negara bagian di Amerika Serikat di tahun 1950-an. 

Sistem akuntansi ini memasukkan jumlah yang dianggarkan dan jumlah aktual dalam catatan ganda. Jumlah pemasukan yang dianggarkan dimasukkan dalam pos kredit, kemudian sebagai pengeluaran debit dimasukkan sebagai penyeimbang dari kredit tadi. Keseimbangan rekening memperlihatkan jumlah anggaran yang masih belum dibelanjakan. 

Kendala utama perhitungan sistem akuntansi anggaran adalah kompleksitas penerimaan dan pengeluaran yang dianggarkan. Untuk menyederhanakan kerumitan ini, maka dilakukan pembandingan yang sistematik dan berkelanjutan antar-angka aktual dan angka anggaran, tanpa melalui proses penjurnalan anggaran, melainkan cukup mengandalkan data anggaran yang telah direkam dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Sehingga laporan keuangan pemerintah tidak hanya menunjukkan penerimaan dan pengeluaran aktual, tetapi juga perbandingannya dengan penerimaan dan pengeluaran yang dianggarkan. Praktik ini berbeda di perusahaan swasta. Anggaran tidak termasuk laporan yang dipublikasi. Sedangkan di pemerintahan Anggaran adalah laporan utama yang harus menjadi dokumen publik. 

Akuntansi Berbasis Kas (Cash based Accounting) 

Akuntansi berbasis kas adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi keuangan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Fokus pengukurannya pada saldo kas dan perubahan saldo kas, dengan cara membedakan antara kas yang diterima dan kas yang dikeluarkan. 

Lingkup akuntansi berbasis kas ini meliputi saldo kas, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Keterbatasan sistem akuntansi ini adalah keterbatasan informasi yang dihasilkan karena terbatas pada pertanggungjawaban kas saja, tetapi tidak memperlihatkan pertanggungjawaban manajemen atas aktiva dan kewajiban. 

Akuntansi Berbasis Akrual (Accrual based Accounting) 

Akuntansi berbasis akrual adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan. Fokus sistem akuntansi ini pada pengukuran sumber daya ekonomis dan perubahan sumber daya pada suatu entitas.

Sistem akuntansi ini merupakan sistem yang paling modest. Keberhasilan New Zealand menerapkan akuntansi akrual telah menyebabkan berbagai perubahan dalam manajemen sektor publik. Dalam akuntansi akrual, informasi yang dihasilkan jauh lebih lengkap dan menyediakan informasi yang rinci mengenai aktiva dan kewajiban. 

Akuntansi Berbasis Kas Menuju Akrual (Cash Toward Accrual based Accounting) 

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, sedangkan basis akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. 

Ilustrasi Perbedaan antara Basis Kas (Cash Basis) dengan Basis Akrual (Accrual Basis)

Diilustrasikan sebuah pemerintahan memiliki saldo kas awal sebesar Rp 10.000 tanpa memiliki kekayaan lainnya. Neraca awal, baik berbasis kas maupun berbasis akrual, akan terlihat sama dalam contoh di bawah ini. 

Aktiva                                                    Passiva 
Kas                       Rp 10.000                Ekuitas Dana     Rp 10.000

Misalnya terjadi transaksi pembelian kendaraan senilai Rp 3.000, neraca setelah transaksi tersebut akan ditampilkan secara berbeda di masing-masing basis. Pada basis kas, pembelian kendaraan tersebut dianggap sebagai belanja (biaya). Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah: 

Dr Belanja Kendaraan Rp 3.000 
                               Cr Kas       Rp 3.000 

Pada akhir periode, semua akun belanja (biaya) akan ditutup dan mengurangi nilai ekuitas dana. Sehingga yang akan muncul di neraca pada basis kas tetap akun KAS saja di sisi aktiva, karena fokus pengukuran basis kas hanya pada KAS. Maka neraca berbasis kas akan menjadi sebagai berikut :

Aktiva                                                  Passiva 
Kas                        Rp 7.000               Ekuitas Dana      Rp 7.000

Karena fokus pengukuran pada basis akrual adalah semua sumber daya yang dimiliki, maka transaksi pembelian kendaraan tersebut akan dicatat dengan jurnal sebagai berikut: 

Dr Kendaraan Rp. 3.000 
            Cr Kas         Rp. 3.000 

Dengan demikian, neraca pada basis akrual akan menampilkan akun Kendaraan (Aset Tetap) selain KAS di sisi aktiva, sedangkan Ekuitas Dana di sisi pasiva tetap 10.000. Hal tersebut menunjukkan fokus pengukuran basis akrual yang melaporkan semua perubahan kekayaan sehingga transaksi tersebut dianggap sebagai penambahan aset tetap. Dengan kata lain neraca berbasis akrual akan menjadi sebagai berikut :

Aktiva                                                Passiva
Kas                        Rp 7.000             Ekuitas Dana         Rp 10.000 
Kendaraan             Rp 3.000

Terlihat terjadi perbedaan dalam kedua neraca tersebut sebagai akibat dari satu kejadian transaksi yang sama. Dalam neraca berbasis akrual terdapat akun kendaraan yang tidak diakui pada neraca berbasis kas. 

Akan tetapi, yang lebih penting untuk diperhatikan adalah dari transaksi yang sama kedua neraca tersebut menghasilkan nilai ekuitas dana yang berlainan (Rp 7.000 pada neraca berbasis kas dan Rp 10.000 pada neraca berbasis akrual). Ketika sebuah entitas pemerintah harus memilih salah satu dari kedua basis tersebut, pertanyaannya adalah informasi ekuitas dana yang mana yang lebih baik? 

Informasi tentang ekuitas dana yang disampaikan oleh Neraca berbasis akrual diyakini memberikan informasi yang lebih komprehensif karena merepresentasikan seluruh sumber daya yang dimiliki pemerintah. Akan tetapi, banyak pihak juga menghendaki pelaporan ekuitas dana seperti yang tercantum dalam neraca berbasis kas kerena benar-benar menunjukkan jumlah ketersediaan kas yang dimiliki pemerintah, sebuah informasi yang berguna dalam pengendalian anggaran sekaligus menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah dalam mengeksekusi program-program jangka pendeknya. 

Basis Kas Modifikasi adalah sebuah pendekatan yang mencoba menampilkan informasi yang dihasilkan basis kas sekaligus juga menyajikan informasi yang hanya bisa dimunculkan oleh basis Akrual. Dengan basis kas modifikasi, transaksi-transaksi dicatat berdasarkan kas yang diterima atau dibayarkan, sehingga neraca yang dihasilkan akan seperti neraca berbasis kas. Perbedaannya, basis kas modifikasi menggunakan fokus pengukuran atas semua sumber daya (all resources)

Dengan ilustrasi transaksi yang sama, transaksi pembelian kendaraan dalam basis kas modifikasi akan dicatat sebagai transaksi belanja dan mengurangi ekuitas dana menjadi       Rp 7.000. 

Dr Belanja Kendaraan Rp. 3.000 
                                   Cr Kas Rp. 3.000 

Namun, fokus pengukuran menghendaki informasi tentang kendaraan dimunculkan dalam neraca sehubungan dengan fokus pengukurannya yang menghendaki semua kekayaan yang dimiliki ditampilkan di neraca. Akibatnya, pelaporan ekuitas dana juga tidak lagi Rp 7.000 tetapi menjadi Rp 10.000, padahal berdasarkan transaksi seharusnya nilai ekuitas dana hanya Rp 7.000. 

Maka, dalam basis kas modifikasi, dilakukan jurnal tambahan untuk mengakui mobil dan melakukan penyesuaian pada ekuitas dana sebagai berikut: 
Dr Kendaraan Rp. 3.000 
      Cr Ekuitas Dana yang Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp. 3.000 

Sehingga basis kas modifikasi akan menghasilkan neraca seperti berikut:

Aktiva                                                Passiva
Kas             Rp 7.000                        Ekuitas Dana                                   Rp 7.000 
Kendaraan  Rp 3.000                        Ekuitas dana yang Diinvestasikan 
                                                          dalam Aset Tetap                             Rp 3.000

Negara-negara penganut basis kas modifikasi merasa bahwa informasi yang dihasilkan oleh basis ini lebih informatif daripada yang dihasilkan oleh basis kas maupun basis akrual. Bagian ekuitas dana selain menunjukkan informasi tentang ekuitas dana lancar yang memungkinkan kontrol atas kas, juga memberikan informasi tentang kondisi kekayaan yang berupa aset tetap. 

Sementara itu, basis akrual modifikasi lebih banyak diimplementasikan pada negara-negara yang menggunakan multi dana dalam akuntansi pemerintahannya. Basis akrual modifikasi pada dasarnya adalah basis akrual yang mencatat transaksi-transaksi sesuai dengan kejadiannya, tidak semata-mata pada saat kas diterima atau dibayarkan. Namun, basis akrual modifikasi mempunyai fokus pengukuran hanya pada sumber daya yang bersifat lancar. 

Akuntansi pemerintahan di Amerika misalnya, menggunakan basis akrual modifikasi untuk pencatatan di General Fund. Maka, General Fund akan mencatat transaksi-transaksinya tidak semata-mata berdasarkan kas, seperti halnya basis akrual tetapi neraca yang diterbitkan hanya memuat sumber daya lancar saja. Transaksi-transaksi yang terkait dan atau menghasilkan aset tetap / hutang jangka panjang akan dicatat dalam fund tersendiri. Di Amerika, fund tersebut disebut sebagai Account Group, yang terdiri atas General Capital Asset untuk melaporkan transaksi aset tetap dan General Long Term Liabilities untuk melaporkan transaksi hutang jangka panjang. 

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH 

Standar akuntansi pemerintah dan kebijakan akuntansi keuangan pemerintah daerah terutama mengatur mengenai 3 (tiga) hal, yaitu Pertama, masalah pengakuan. Pertanyaannya kapan suatu transaksi diakui untuk dicatat. Kedua, masalah pengukuran. Pertanyaannya bagaimana menetapkan nilai uang untuk dicatat dalam pos-pos laporan keuangan. Ketiga, masalah pengungkapan (disclosure). 

Pengakuan 

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. 

Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui, yaitu: 
  1. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan, 
  2. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal. 
Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas. 

Pengukuran 

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. 

Pengungkapan (Disclosure) 

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan. 

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. 

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut : 
  1. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target 
  2. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan 
  3. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya 
  4. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan 
  5. Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas 
  6. Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan 
  7. Daftar dan skedul. 
Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus memiliki referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. 

Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontijensi dan komitmen-komitmen lainnya. 

Dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan untuk mengubah susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Misalnya informasi tingkat bunga dan penyesuaian nilai wajar dapat digabungkan dengan informasi jatuh tempo surat-surat berharga. Selain itu, suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu: 
  • Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta juridiksi di mana entitas tersebut beroperasi 
  • Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya 
  • Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya. 
Ok sob, demikianlah overview mengenai akuntansi pemerintahan daerah yang telah kita bahas menjadi 5 bagian, semoga informasi ini menambah pengetahuan dan wawasan sobat-sobat sekalian dalam akuntansi pemerintahan daerah yang akan menuju pada akuntansi akural basis.  Jika ada kata yang salah mohon maaf ya sob, dan jika ada kritik atau pertanyaan yang bisa membuat blog ini lebih baik lagi saya terima sob.Terima Kasih.

Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Bagian IV

Kita akan lanjut pembahasan mengenai Akuntansi Pemerintahan, berikut ini kita akan bahas mengenai jenis-jenis transaksi pemerintahan khususnya daerah dan struktur akuntansi keuangan Pemerintahan Daerah.

Ok, untuk mempersingkat waktu mari kita bahas satu persatu sob.

Jenis-jenis Transaksi Pemerintah Daerah (Pemda) 

Dalam akuntansi keuangan pemerintah daerah, jenis transaksi dapat dirinci berdasarkan struktur APBD yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Selain itu masih ada jenis transaksi lain yaitu transaksi Non kas pemda, dan transaksi Rekening Antar Kantor (RAK) yaitu antara PPKD-SKPD. 

Disamping itu berdasarkan sifat dan jenis entitas, transaksi masih dapat dibagi kedalam akuntansi untuk transaksi di SKPD atau disebut transaksi SKPD dan transaksi untuk tingkat Pemda yang ditangani PPKD atau disebut juga transaksi PPKD. 

D.1. Pendapatan Daerah 
Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah meliputi : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. 

D.2. Belanja Daerah 
Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja Daerah meliputi : Belanja Langsung, yaitu belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program; Belanja tidak langsung, yaitu belanja tugas pokok dan fungsi yang tidak dikaitkan dengan pelaksanaan program. 

D.3. Pembiayaan Daerah 
Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan, dan Sisa lebih anggaran tahun berkenaan. Termasuk dalam transaksi Penerimaan Pembiayaan yang dimaksudkan untuk mengatasi defisit anggaran adalah: Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, Pencairan dana cadangan, Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan pinjaman daerah, Penerimaan kembali pemberian pinjaman, Penerimaan piutang daerah. Sedangkan yang termasuk dalam Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang dimaksudkan untuk menyalurkan surplus anggaran adalah: Pembentukan dana cadangan, Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, Pembayaran pokok utang, Pemberian pinjaman daerah. 

D.4. Transaksi Selain Kas 
Prosedur akuntansi selain kas meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang meliputi transaksi : koreksi kesalahan dan penyesuaian; pengakuan aset tetap, utang jangka panjang, dan ekuitas; depresiasi; dan transaksi yang bersifat accrual dan prepayment; hibah selain kas. 

D.4.1. Koreksi Kesalahan dan Penyesuaian 
Koreksi kesalahan pencatatan merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal dan telah diposting ke buku besar. Sedangkan penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang, dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan. 

D.4.2. Pengakuan Aset Tetap, Utang Jangka Panjang, dan Ekuitas 
Pengakuan Aset Tetap merupakan pengakuan terhadap perolehan aset yang dilakukan oleh Satuan Kerja. Pengakuan aset tetap dan ekuitas sangat terkait dengan belanja modal yang dilakukan oleh Satker. Pengakuan Utang, jika dalam hal ini adalah pengakuan utang perhitungan fihak ketiga di SATKER sangat terkait dengan transaksi belanja yang mengharuskan pemotongan pajak atau potongan-potongan belanja lainnya. Namun jika utang yang dimaksud adalah utang jangka panjang, maka hal ini timbul dari transaksi pembiayaan penerimaan yang dilakukan oleh PPKD. 

D.4.3. Depresiasi 
Depresiasi dilakukan untuk menyusutkan nilai aset yang dimiliki oleh Satker (apabila diperlukan). 

D.4.4. Transaksi yang bersifat accrual dan prepayment 
Transaksi yang bersifat accrual dan prepayment muncul karena adanya transaksi yang sudah dilakukan Satker namun pengeluaran kas belum dilakukan (accrual) atau terjadi pengeluaran kas untuk belanja di masa yang akan datang (prepayment). 

D.4.5. Hibah selain kas 
Penerimaan atau pengeluaran hibah selain kas adalah penerimaan atau pengeluaran sumber ekonomi non kas yang merupakan pelaksanaan APBD yang mengandung konsekuensi ekonomi bagi pemerintah daerah. 

Struktur Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah
Struktur akuntansi di pemerintah daerah menggunakan konsep transaksi Kantor Pusat-Kantor Cabang (Home Office-Branch Office Transaction atau disingkat menjadi HOBO). Di Pemda yang bertindak sebagai Kantor Pusat adalah PPKD dan yang bertindak sebagai Kantor Cabang adalah SKPD. 

Pemilihan struktur ini sesuai dengan Undang Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pasal 10 ayat (3) dan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 100, yang menetapkan bahwa pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan dilakukan di tingkat SKPD sebagai entitas akuntansi dan Pemda sebagai entitas pelaporan. 

Sebagai konsekuensi dari struktur akuntansi tersebut diperlukan kontrol pencatatan antara PPKD dan SKPD melalui mekanisme akun resiprokal (reciprocal account) yaitu akun Rekening Koran-PPKD yang ada di SKPD dan akun Rekening Koran-SKPD yang ada di PPKD. Akuntansi Rekening Koran-PPKD merupakan akuntansi ekuitas dana di tingkat SKPD. 

Akun “Rekening Koran-PPKD” setara dengan akun “Ekuitas Dana”, tetapi penggunanya khusus SKPD. Hal ini dikarenakan SKPD merupakan cabang dari Pemda, sehingga sebenarnya SKPD tidak memiliki ekuitas dana sendiri, melainkan hanya menerima ekuitas dana dari Pemda, melalui mekanisme transfer. 

Akun “Rekening Koran-PPKD” akan bertambah bila SKPD menerima transfer aset (seperti menerima SP2D UP dan GU, menerima aset tetap dari Pemda), pelunasan pembayaran belanja LS (menerima SP2D LS), dan akan berkurang bila SKPD mentransfer aset ke Pemda (seperti penyetoran uang ke Pemda). 

Saldo normal akun “Rekening Koran-PPKD” adalah kredit (Cr). Akun “Rekening Koran-PPKD” dapat dibagi menjadi : - Rekening Koran-PPKD Kas - Rekening Koran-PPKD Piutang - Rekening Koran-PPKD Persediaan - Rekening Koran-PPKD Aset Tetap - Rekening Koran-PPKD Aset lainnya - Rekening Koran-PPKD Belanja - Rekening Koran-PPKD Utang Akun Rekening Koran-PPKD Utang merupakan contra account dari Rekening Koran-PPKD, sehingga saldonya adalah Debit (Dr). 

Akun-akun Rekening Koran-PPKD ini rekening reciprocal – nya yaitu akun Rekening Koran-SKPD yang ada di PPKD sebagai akun aset. Saldo normal akun “Rekening Koran-SKPD” adalah Debit (Dr). Akun “Rekening Koran-SKPD” dapat dibagi menjadi : - Rekening Koran-SKPD Kas - Rekening Koran-SKPD Piutang - Rekening Koran-SKPD Persediaan - Rekening Koran-SKPD Aset Tetap - Rekening Koran-SKPD Aset lainnya - Rekening Koran-SKPD Belanja - Rekening Koran-SKPD Utang Akun Rekening Koran-SKPD Utang merupakan contra account dari Rekening Koran-SKPD, sehingga saldonya adalah Kredit (Cr). 

Akun-akun Rekening Koran-PPKD dan Rekening Koran-SKPD ini akan dieliminasi pada saat akan dibuat penggabungan laporan keuangan di Pemda oleh PPKD/BUD.

Ok sob, sampai disini dulu pembahasannya ntar kita lanjut lagi ya karena masih ada lagi nih bahasan mengenai Akuntansi Pemerintahan. Semoga bermanfaat ya sob, dan kasih komentar yang membangun ya sob atau kalo ada pertanyaan boleh juga.

Dalam Bahasa dan Mata Uang Apa Laporan Keuangan Disajikan ? - Bagian 2

Aspek Standar Akuntansi Keuangan 

Berdasarkan ruang lingkup penerapan, terdapat dua standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh DSAK-IAI yang digunakan sebagai basis penyusunan laporan keuangan, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berbasis Internasional Financial Reporting Standards dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). SAK-ETAP digunakan sebagai basis penyusunan laporan keuangan bertujuan umum (general financial statements) untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publiksignifikan. 

Suatu entitas tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan yaitu ketika entitas tidak termasuk dalam salah satu dari dua kategori berikut ini, yaitu: 
(i) entitas yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau 
(ii) entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang adan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi. 

Namun demikian entitas yang termasuk dalam dua kategori tersebut dapat menerapkan SAK-ETAP sebagai basis penyusunan laporan keuangan ketika otoritas yang berwenang membuat regulasi yang mengizinkan penggunaan SAK-ETAP. Pilihan untuk menerapkan SAK-ETAP sebagai basis penyusunan laporan keuangan bersifat voluntary. 

Entitas yang memilih untuk tidak menggunakan SAK-ETAP dalam penyusunan laporan keuangan maka entitas tersebut harus menggunakan SAK yang berbasis IFRS. Demikian juga entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan (entitas yang termasuk dalam dua kategori diatas) harus menggunakan SAK sebagai basis penyusunan laporan keuangan. 

1) Pengaturan Mata Uang Dalam SAK-ETAP 
Dalam SAK-ETAP Bab 25 Mata Uang Pelaporan diperkenalkan beberapa istilah terkait dengan mata uang, yaitu mata uang fungsional, mata uang pelaporan, dan mata uang pencatatan. Mata uang fungsional adalah mata uang utama dalam arti substansi ekonomi, yaitu mata uang utama yang dicerminkan dalam kegiatan operasi entitas. Mata uang pelaporan adalah mata uang yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan. Sedangkan mata uang pencatatan adalah mata uang yang digunakan oleh entitas untuk membukukan transaksi. 

Dalam Bab tersebut diatur bahwa mata uang pelaporan yang digunakan entitas di Indonesia untuk menyusun laporan keuangan adalah mata uang Rupiah. Entitas dapat menggunakan mata uang selain Rupiah sebagai mata uang pelaporan hanya jika mata uang tersebut memenuhi kriteria sebagai mata uang fungsional. Sedangkan untuk pencatatan transaksi diatur bahwa mata uang yang digunakan sebagai mata uang pencatatan harus sama dengan mata uang pelaporan. Dengan kata lain bahwa pada umumnya laporan keuangan entitas di Indonesia disajikan dalam mata uang Rupiah. 

Demikian pula pencatatan transaksi juga dilakukan dalam mata uang Rupiah. Entitas dapat menggunakan mata uang selain Rupiah (misal Dollar Amerika Serikat) sebagai mata uang pelaporan dan mata uang pencatatan hanya jika mata uang Dollar Amerika Serikat tersebut memenuhi kriteria sebagai mata uang fungsional. 

Oleh karena itu, mata uang fungsional dapat merupakan mata uang Rupiah atau selain Rupiah, bergantung pada fakta substansi ekonominya. Suatu mata uang dikategorikan sebagai mata uang fungsional menurut SAK-ETAP apabila memenuhi seluruh indikator yaitu: 
(i) indikator arus kas, yaitu arus kas yang berhubungan dengan kegiatan utama entitas didominasi oleh mata uang tertentu; 
(ii) indikator harga jual, yaitu harga jual produk entitas dalam periode jangka pendek sangat dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar mata uang tertentu atau produk entitas secara dominan dipasarkan untuk ekspor; dan 
(iii) indikator biaya, yaitu biaya-biaya entitas secara dominan sangat dipengaruhi oleh pergerakan mata uang tertentu. 

Pendekatan pembobotan pada setiap indikator tersebut dapat dilakukan ketika menentukan mata uang fungsional, namun entitas harus memberikan bobot paling besar untuk indicator arus kas. Demikian pula entitas disyaratkan untuk menggunakan pertimbangan professional dengan mempertimbangkan aspek operasi dan kegiatan rinci entitas, namun harus dilakukan dengan tingkat relevansi dan keandalan yang paling tinggi. Sehingga entitas memiliki tolok ukur yang konsisten dalam penentuan mata uang fungsional. 

Implikasi atas pengaturan mata uang pelaporan dan mata uang pencatatan adalah dampak selisih kurs akibat transaksi yang didenominasikan pada mata uang selain mata uang pelaporan dan pencatatan. Mata uang fungsional dianggap sebagai mata uang dasar dalam menentukan nilai tukar atau dalam perhitungan selisih kurs. 

Transaksi yang didenominasikan selain mata uang fungsional harus ditranslasikan ke mata uang fungsional dengan menggunakan kurs yang terjadi pada tanggal transaksi. Pada akhir periode, saldo-saldo posmoneter yang didenominasikan dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang pelaporan dengan menggunakan kurs penutup. 

Sedangkan untuk akun-akun nonmoneter dilaporkan dengan menggunakan kurs transaksi. Selisih kurs yang terjadi dicatat dalam laporan laba rugi. Akun moneter adalah akun SAK-ETAP juga mengatur bahwa entitas diharuskan untuk mengubah mata uang pencatatan dan pelaporan ke Rupiah, jika mata uang fungsional berubah dari bukan Rupiah ke Rupiah. 

Keputusan perubahan tersebut hanya dapat dilakukan jika terjadi perubahan substansi ekonomi dari mata uang fungsional. 

2) Pengaturan Mata Uang Dalam SAK 
SAK mengatur perihal mata uang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 10 (2010): Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing (PSAK 10). Pada dasarnya PSAK 10 mengatur bahwa setiap entitas harus mencatat transaksi keuangan dalam pembukuan entitas dengan menggunakan basis pengukuran yang dinyatakan dalam mata uang fungsionalnya. 

Oleh karena itu, setiap entitas harus mengevaluasi dan menentukan apa mata uang fungsionalnya. Transaksi yang dilakukan dalam valuta asing (valuta selain dalam mata uang fungsional) harus dijabarkan ke dalam mata uang fungsional dengan menggunakan kurs spot pada tanggal transaksi. 

Pada akhir periode pelaporan, saldo-saldo pos moneter dalam valuta asing dinilai ulang ke dalam mata uang fungsional dengan menggunakan kurs penutup pada tanggal pelaporan. Sedangkan pos nonmoneter dalam valuta asing dijabarkan dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi (saldo tercatat). Selisih kurs yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi. 

Dalam hal entitas melaksanakan pembukuan dan pencatatan dalam mata uang selain mata uang fungsionalnya, maka pada saat menyiapkan laporan keuangan entitas menjabarkan semua jumlah-jumlah dalam pembukuan ke dalam mata uang fungsional dengan menggunakan prosedur: 
(i) pos moneter menggunakan kurs penutup dan 
(ii) pos nonmoneter menggunakan kurs pada tanggal transaksi. 

Sehingga saldo yang dihasilkan setelah prosedur tersebut dilakukan akan sama dengan saldo pembukuan ketika dilakukan dalam mata uang fungsional. Kemudian, PSAK 10 menyatakan bahwa pada umumnya laporan keuangan entitas di Indonesia disusun dalam mata uang Rupiah. PSAK 10 juga mengatur bahwa setiap entitas dapat menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsional atau mata uang yang berbeda. 

Perbedaan mata uang tersebut terjadi karena berbagai sebab diantaranya karena :
(i) untuk tujuan konsolidasi bagi entitas induknya di luar negeri yang mata uang penyajiannya berbeda dengan entitas lokal, 
(ii) mata uang fungsional entitas tersebut ternyata berbeda dengan mata uang pembukuan dan/atau penyajian laporan keuangan yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
(iii) untuk tujuan memenuhi kebutuhan kelompok investor tertentu, atau 
(iv) sebab lainya. 

Ketika laporan keuangan disajikan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang fungsional maka entitas menjabarkan saldo-saldo pembukuan dalam mata uang fungsional ke dalam mata uang penyajian dengan menggunakan kurs sebagai berikut: 

(i) asset dan liabilitas untuk setiap laporan posisi keuangan yang disajikan (termasuk komparatif) dijabarkan dengan menggunakan kurs penutup pada tanggal laporan posisi keuangan tersebut, 
(ii) penghasilan dan beban untuk setiap laporan laba rugi komprehensif dijabarkan dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi, dan 
(iii) semua selisih kurs yang dihasilkan diakui dalam pendapatan komprehensif lain. 

Prosedur ini hanya berlaku dalam kondisi ketika mata uang fungsional entitas bukan suatu mata uang dari kondisi ekonomi hiperinflasi (yaitu kondisi ekonomi ketika akumulasi tingkat inflasi dalam tiga tahun terakhir melebihi 100%). 

Dalam PSAK 10, mata uang fungsional didefinisikan sebagai mata uang pada lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi, yaitu lingkungan entitas dimana menghasilkan dan mengeluarkan kas. Dalam menentukan mata uang fungsional entitas mempertimbangkan factor berikut ini sebagai faktor utama, yaitu: 

(a) mata uang yang paling berpengaruh terhadap harga jual barang dan jasa dan dari Negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan harga jual barang dan jasa entitas, 
(b) mata uang yang paling mempengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya lain dari pengadaan barang dan jasa. 

Selain itu, entitas juga dapat menambahkan faktor-faktor berikut ini sebagai factor tambahan dalam menentukan mata uang fungsional, yaitu: 
(a) mata uang yang mana dari aktivitas pendanaan dihasilkan atau 
(b) mata uang yang mana penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya ditahan. 

Demikian juga dalam hal entitas memiliki kegiatan usaha luar negeri, maka dalam menentukan mata uang fungsional juga perlu mempertimbangkan sifat dan karakteristik dari kegiatan usaha luar negeri. Apabila berbagai indikator tersebut bercampur dan mata uang fungsional tidak jelas, maka manajemen menggunakan pertimbangannya untuk menentukan mata uang fungsional yang paling tepat menggambarkan pengaruh ekonomi dari transaksi, peristiwa dan kondisi yang mendasari. 

Oleh karena itu, mata uang fungsional tidak berubah hingga kemudian terdapat perubahan pada transaksi, peristiwa dan kondisi yang mendasari tersebut. 

3) Simpulan Aspek Standar Akuntansi Keuangan 
Fokus pengaturan mata uang dalam SAK-ETAP maupun SAK terletak pada penentuan mata uang fungsional dan pengakuan dampak selisih kurs yang terjadi. SAK mensyaratkan pengukuran transaksi untuk kemudian dicatat dalam pembukuan harus dengan menggunakan mata uang fungsional. Sedangkan laporan keuangan dapat disajikan dalam mata uang fungsional maupun mata uang yang berbeda. Sedikit berbeda pengaturan dalam SAK-ETAP, bahwa pada umumnya pembukuan dan laporan keuangan di Indonesia disajikan dalam Rupiah. 

Entitas yang menggunakan SAK-ETAP dapat menyajikan laporan keuangan selain dalam mata uang Rupiah ketika mata uang tersebut memenuhi kriteria sebagai mata uang fungsional. 

Penutup 
Undang-Undang mewajibkan Direksi Perseroan Terbatas untuk menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan organisasi profesi akuntansi yang diakui pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang tersebut juga mewajibkan Direksi ketika menyusun laporan keuangan harus menggunakan bahasa Indonesia dan mata uang Rupiah. Direksi Perseroan Terbatas dapat menyajikan laporan keuangan dalam bahasa asing dan/atau mata uang selain Rupiah ketika telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan. Direksi Perseroan Terbatas menyerahkan laporan keuangan kepada akuntan publik untuk diaudit agar kualitas informasi lebih dapat dipercaya ketika asset atau peredaran usaha melebihi Rp 50 milyar atau diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan lainya. Direksi Perseroan Terbatas juga berkewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan kepada instansi pemerintah setelah diaudit oleh akuntan publik sesuai ketentuan yang berlaku. 

Ketentuan terkait dengan pelaporan keuangan tersebut juga berlaku bagi jenis perusahaan lainya. Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia menitikberatkan pada aspek pengukuran transaksi dalam mata uang fungsional yang kemudian dicatat dalam pembukuan dan disajikan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan sesuai SAK dapat disajikan dalam mata uang fungsional atau mata uang lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dikutip dari tulisan Pak Tarkosunaryo (Ketua Ikatan Akuntan Publik Indonesia)

FAQ Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17/3/PBI/2015 TENTANG KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 

1. Apa saja pertimbangan diterbikannya Peraturan Bank Indonesia ini? 
PBI ini diterbitkan dengan pertimbangan bahwa: 

a. Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dan simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

b. Penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
juga diperlukan untuk mendukung tercapainya kestabilan nilai tukar Rupiah. 

c. Untuk mewujudkan kedaulatan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan untuk mendukung tercapainya kestabilan nilai tukar Rupiah, perlu diterapkan kebijakan 
kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

d. berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan sistem pembayaran berwenang mengatur kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2. Apa dasar hukum Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia ini? 

Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia didasari kewenangan Bank Indonesia sebagai otoritas di bidang moneter dan sistem pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Jo. Pasal 10 ayat (1) huruf b jo. Pasal 15 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (UU BI). 

Dalam rangka mendukung tercapainya kestabilan nilai tukar Rupiah, Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan moneter dan menetapkan penggunaan alat pembayaran dengan mewajibkan penggunaan Rupiah dalam seluruh transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

3. Apa saja ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan 
Peraturan Bank Indonesia ini? 

Dalam menyusun Peraturan Bank Indonesia ini, undang-undang yang menjadi dasar dan rujukan sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4962); 

c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223); 

4. Hal apa saja yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini? 

Peraturan Bank Indonesia ini mengatur hal sebagai berikut: 
a. Ketentuan umum; 
b. Kewajiban penggunaan Rupiah; 
c. Pengecualian kewajiban penggunaan Rupiah; 
d. Larangan menolak Rupiah; 
e. Pencantuman harga barang dan jasa; 
f. Laporan dan pengawasan kepatuhan; 
g. Ketentuan lain-lain; 
h. Sanksi; 
i. Ketentuan peralihan; dan 
j. Ketentuan penutup. 

5. Apakah setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib 
menggunakan Rupiah? 

Ya, setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan 
Rupiah. 

6. Siapa yang wajib melakukan transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia? 

Setiap pihak yang melakukan transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik orang perorangan maupun korporasi. 

7. Apakah kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
berlaku untuk tunai dan nontunai? 

Ya, kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku untuk transaksi tunai dan nontunai. 

Transaksi tunai mencakup transaksi yang menggunakan uang kertas dan/atau uang logam sebagai alat pembayaran. 

Transaksi nontunai mencakup transaksi yang menggunakan alat dan mekanisme pembayaran secara nontunai. 

8. Transaksi apa saja yang diperbolehkan menggunakan valuta asing? 

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini transaksi yang diperbolehkan menggunakan valuta asing adalah sebagai berikut: 

a. transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara; 
b. penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri; 
c. transaksi perdagangan internasional; 
d. simpanan di Bank dalam bentuk valuta asing; atau 
e. transaksi pembiayaan internasional, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) UU Mata Uang dan transaksi dalam valuta asing yang dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang meliputi: 

k. Kegiatan usaha dalam valuta asing yang dilakukan oleh Bank berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah; 
l. transaksi surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam valuta asing di pasar perdana dan pasar sekunder berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai surat utang negara dan surat berharga syariah negara; dan 
m. transaksi lainnya dalam valuta asing yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang. 

9. Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara 
seperti apa yang diperbolehkan menggunakan valuta asing? 

Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara 
meliputi: 

a. pembayaran utang luar negeri; 
b. pembayaran utang dalam negeri dalam valuta asing; 
c. belanja barang dari luar negeri; 
d. belanja modal dari luar negeri; 
e. penerimaan negara yang berasal dari penjualan surat utang negara dalam valuta asing; dan 
f. transaksi lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

10. Transaksi penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri seperti apa yang 
diperbolehkan menggunakan valuta asing? 

Penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri yang diperbolehkan menggunakan valuta asing adalah hibah yang dilakukan oleh penerima atau pemberi hibah yang salah satunya berkedudukan di luar negeri. Apabila penerima dan pemberi hibah berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka hibah harus dilakukan dengan menggunakan Rupiah. 

11. Transaksi perdagangan internasional seperti apa yang diperbolehkan menggunakan 
valuta asing? 

Transaksi perdagangan internasional yang diperbolehkan menggunakan valuta asing meliputi: 

a. kegiatan ekspor dan/atau impor barang ke atau dari luar wilayah pabean Republik 
Indonesia; dan/atau 
b. kegiatan perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara yang dilakukan dengan cara: 

1. pasokan lintas batas (cross border supply), yaitu penyediaan jasa dari wilayah suatu 
negara ke wilayah negara lain seperti pembelian secara online (dalam jaringan) atau 
call center; dan 
2. konsumsi di luar negeri (consumption abroad), yaitu “kegiatan perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara dalam bentuk konsumsi di luar negeri (consumption abroad)” adalah kegiatan penyediaan jasa di luar negeri untuk melayani konsumen dari Indonesia seperti warga negara Indonesia yang kuliah di luar negeri atau rawat di rumah sakit luar negeri. 

Adapun transaksi untuk kegiatan tambahan dalam kegiatan ekspor dan/atau impor barang ke atau dari luar wilayah pabean Republik Indonesia tidak dikategorikan sebagai transaksi perdagangan internasional sehingga wajib menggunakan Rupiah, antara lain meliputi: sandar kapal di pelabuhan, bongkar muat kontainer, penyimpanan sementara kontainer di pelabuhan, dan parkir pesawat di bandara. 

12. Transaksi simpanan di Bank dalam valuta asing seperti apa yang diperbolehkan 
menggunakan valuta asing? 

Simpanan di Bank dalam bentuk valuta asing hanya dapat diselenggarakan oleh Bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Transaksi terkait simpanan di Bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dapat berupa penyetoran dan/atau penarikan valuta asing. 

13. Transaksi pembiayaan internasional seperti apa yang diperbolehkan menggunakan valuta asing? 

Transaksi pembiayaan internasional yang diperbolehkan menggunakan valuta asing adalah transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh penerima dan pemberi pembiayaan yang salah satunya berkedudukan di luar negeri. 

Dalam hal pemberi pembiayaan internasional berupa Bank maka wajib memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara Bank dengan pihak asing. 

14. Kegiatan usaha Bank dalam valuta asing seperti apa yang diperbolehkan menggunakan
valuta asing? 

Kegiatan usaha dalam valuta asing yang dilakukan oleh Bank berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah meliputi antara lain: 

a. kredit dalam valuta asing untuk kegiatan ekspor dan kegiatan lainnya; 
b. pasar uang antar Bank dalam valuta asing; 
c. obligasi dalam valuta asing; 
d. sub debt dalam valuta asing; 
e. jual beli surat berharga dalam valuta asing; dan 
f. transaksi perbankan lainnya dalam valuta asing yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah beserta peraturan pelaksanaannya. 

15. Apa saja lingkup kegiatan usaha Bank yang diperbolehkan menggunakan valuta asing? 

Kegiatan usaha Bank yang diperbolehkan menggunakan valuta asing adalah Kegiatan usaha dalam valuta asing yang dilakukan oleh Bank berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah meliputi antara lain: 

a. kredit dalam valuta asing untuk kegiatan ekspor dan kegiatan lainnya; 
b. pasar uang antar Bank dalam valuta asing; 
c. obligasi dalam valuta asing; 
d. sub debt dalam valuta asing; 
e. jual beli surat berharga dalam valuta asing; dan 
f. transaksi perbankan lainnya dalam valuta asing yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah beserta peraturan pelaksanaannya. 

16. Transaksi surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah seperti apa yang diperbolehkan menggunakan valuta asing? 

Tansaksi surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam valuta asing di pasar perdana dan pasar sekunder berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai surat utang negara dan surat berharga syariah negara diperbolehkan menggunakan valuta asing. 



17. Undang-Undang apa saja yang mengatur transaksi lainnya dalam valuta asing? 

Undang-Undang yang mengatur mengenai transaksi lainnya dalam valuta asing antara lain Udang-Undang mengenai Bank Indonesia, Undang-Undang mengenai penanaman modal, dan Undang-undang mengenai lembaga pembiayaan ekspor Indonesia

18. Apakah kegiatan usaha penukaran valuta asing (KUPVA) dan kegiatan pembawaan uang kertas asing ke dalam atau ke luar wilayah pabean Republik Indonesia merupakan transaksi yang wajib dilakukan dengan menggunakan Rupiah? 

Kegiatan yang berupa: 
a. penukaran valuta asing yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan usaha penukaran 
valuta asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan 
b. pembawaan uang kertas asing ke dalam atau ke luar wilayah pabean Republik Indonesia yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak dikategorikan sebagai transaksi yang wajib menggunakan Rupiah 

19. Apakah suatu transaksi diperbolehkan menggunakan valuta asing apabila telah 
diperjanjikan secara tertulis? 

Pada prinsipnya setiap pihak wajib menggunakan Rupiah dalam setiap transaksi di wilayah NKRI dan dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah. 

Namun demikian, suatu pihak dapat menolak untuk menerima Rupiah dengan salah satu pertimbangan bahwa pembayaran atau penyelesaian kewajiban dalam valuta asing telah diperjanjikan secara tertulis. Perjanjian tertulis dimaksud hanya dapat dilakukan untuk: 

a. transaksi yang dikecualikan dari kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia ini; atau 
b. proyek infrastruktur strategis dan mendapat persetujuan Bank Indonesia. Yang dimaksud proyek infrastruktur strategis yaitu proyek infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri korporasi nonbank dan dibuktikan dengan surat keterangan dari kementerian atau lembaga yang berwenang. 

Adapun perjanjian tertulis yang disusun untuk transaksi di luar transaksi yang terdapat pada huruf a dan b di atas yang dibuat sebelum tanggal 1 Juli 2015, maka perjanjian tertulis tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tertulis tersebut. 

Perjanjian tertulis ini hanya berlaku untuk perjanjian tertulis mengenai pembayaran atau penyelesaian kewajiban dalam valuta asing untuk transaksi nontunai. 

Adapun perpanjangan dan/atau perubahan atas perjanjian tertulis yang disusun untuk transaksi di luar transaksi yang terdapat pada huruf a dan b di atas harus tunduk pada Peraturan Bank Indonesia ini. 

Yang dimaksud dengan “perubahan atas perjanjian tertulis” adalah perubahan yang terutama terkait dengan perubahan subjek dan/atau objek pada perjanjian tertulis. 

20. Apakah pencantuman harga barang dan/atau jasa diperbolehkan menggunakan valuta 
asing? 

Dalam rangka mendukung efektifitas implementasi kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah, seluruh pencantuman harga barang dan/atau jasa hanya dapat menggunakan Rupiah. Pencantuman harga barang dan/atau jasa dalam valuta asing tidak diperbolehkan. Namun demikian pencantuman harga barang dan/atau jasa dalam perjanjian suatu tertulis untuk transaksi: 

a. transaksi yang dikecualikan dari kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia; atau 
b. transaksi yang berkaitan dengan proyek infrastruktur strategis dan mendapat persetujuan Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Penentuan proyek infrastruktur strategis dibuktikan dengan surat keterangan dari kementerian atau lembaga yang berwenang, diperbolehkan menggunakan valas. Adapun untuk pencantuman harga di dalam perjanjian tertulis yang disusun dalam rangka transaksi di luar transaksi pada huruf a dan b yang dibuat sebelum tanggal 1 Juli 2015, maka pencantuman harga dalam valas tersebut tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tertulis tersebut. Untuk perpanjangan dan/atau perubahan atas perjanjian tertulis dimaksud maka harus tunduk pada Peraturan Bank Indonesia ini. 

Yang dimaksud dengan “perubahan atas perjanjian tertulis” adalah perubahan yang terutama terkait dengan perubahan subjek dan/atau objek pada perjanjian tertulis. 

21. Apakah Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan tertentu terkait dengan penerapan Peraturan Bank Indonesia ini? 

Dalam hal terdapat permasalahan bagi pelaku usaha dengan karakteristik tertentu terkait pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi nontunai, Bank Indonesia dapat mengambil kebijakan tertentu dengan tetap memperhatikan kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini. 

22. Apa saja sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Bank Indonesia ini? 

a. Terhadap pelanggaran atas: 
- kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia ini untuk transaksi tunai; dan/atau 
- larangan menolak Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia ini, berlaku ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor  7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. 

b. Pelanggaran atas kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia ini untuk transaksi nontunai dikenakan sanksi administratif berupa: 

- teguran tertulis; 
- kewajiban membayar; dan/atau 
- larangan untuk ikut dalam lalu lintas pembayaran. 
- Sanksi kewajiban membayar ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi, dengan jumlah kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

c. Pelanggaran atas kewajiban pencantuman harga barang dan jasa dalam Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan kewajiban penyampaian laporan, keterangan, dan/atau data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. 

d. Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17, Bank Indonesia dapat merekomendasikan kepada otoritas yang berwenang untuk  melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya. 

23. Bagaimana Bank Indonesia melakukan pengawasan kepatuhan terhadap kewajiban 
penggunaan Rupiah di wilayah NKRI? 

a. Bank Indonesia dapat meminta laporan, keterangan, dan atau data kepada pihak yang 
terkait dengan pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah. 

b. Permintaan tersebut dapat dilakukan dengan atau tanpa melibatkan instansi terkait. 

c. Bilamana terdapat pihak yang diminta oleh Bank Indonesia untuk menyampaikan laporan, keterangan dan data tertentu maka pihak tersebut wajib memenuhi permintaan Bank Indonesia. 

d. Melakukan pengawasan langsung terhadap setiap pihak. 

e. Menunjuk pihak lain untuk melakukan penelitian dalam rangka pengawasan terhadap kepatuhan setiap pihak. 

24. Apakah objek pengawasan Bank Indonesia terhadap kewajiban penggunaan Rupiah? 

Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap kepatuhan setiap pihak dalam melaksanakan kewajiban penggunaan Rupiah dan pencantuman harga barang dan/atau jasa. 

25. Kapan Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku? 

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 31 Maret 2015.

Biaya Bersama (Joint Cost)

Joint Cost adalah biaya-biaya yang dikeluarkan sejak pertama kali bahan baku diolah sampai saat berbagai macam produk dapat dipisahkan identitasnya. 


PENTINGNYA ALOKASI JOINT COST

  1. Biaya bersama dapat digunakan untuk menentukan nilai persediaan dan perhitungan harga pokok produk untuk pelaporan eksternal menurut standar akuntansi keuangan.
  2. Biaya bersama bermanfaat dalam penentuan nilai persediaan untuk keperluan asuransi.
MASALAH YANG DIHADAPI DALAM ALOKASI JOINT COST 
Masalah pokok yang dihadapi dalam mengalokasikan biaya produk bersama adalah karena sifatnya yang invisible artinya biaya produk bersama tidak dapat diidentifikasikan secara spesifik dengan setiap jenis produk yang dihasilkan secara simultan melalui proses produksinya. Oleh karena itu metode alokasi yang tepat harus dipakai sebagai dasar dalam mengalokasikan biaya bersama (joint cost) kepada masing-masing produk. 

Terdapat tiga alternatif pendekatan yang dipakai sebagai dasar untuk mengalokasikan biaya bersama kepada setiap jenis produk yang dihasilkan yaitu: 

A.Pendekatan Harga Jual/Harga Pasar 
B.Pendekatan Satuan atau Unit Produksi 
C.Pendekatan Harga Pokok per Unit.

A. PENDEKATAN HARGA JUAL 
Pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling populer. Asumsi dari pendekatan ini bahwa ada korelasi positif antara harga jual setiap produk dengan harga pokoknya. Metode ini dikenal juga sebagai nilai bersih yang dapat direalisasi. 

Nilai bersih yang dapat direalisasi ini merupakan estimasi nilai jual setiap produk pada titik pisah (split off). 

Menurut pendekatan ini pengalokasian biaya bersama dapat menimbulkan situasi: 

(1)Harga Jual sudah diketahui saat split off. 
(2)Harga Jual belum diketahui saat split off. 

(1) Harga Jual sudah diketahui saat split off 
Menurut pendekatan ini biaya bersama dialokasikan ke tiap-tiap produk dengan cara membagi total nilai harga jual setiap produk dengan total nilai harga jual produk yang diproduksi, kemudian hasilnya dikalikan dengan total biaya bersama. 

(2) Harga Jual tidak diketahui pada saat split off 
Harga jual produk bersama pada saat split off sangat mungkin tidak diketahui terutama sekali bila produk tersebut masih memerlukan proses lebih lanjut. Dalam keadaan ini harga jual produk pada saat menjadi produk selesai (setelah diproses lebih lanjut) tetap harus diketahui. 

Harga jual produk bersama dalam hal ini disebut harga jual hipotetis. Harga jual hipotetis adalah harga jual produk selesai setelah diproses lebih lanjut dikurangi biaya yang dikeluarkan untuk memproses lebih lanjut produk bersama yang telah terpisah (split off). 


B. PENDEKATAN SATUAN ATAU UNIT FISIK 
Menurut pendekatan ini dasar alokasi dari biaya bersama adalah jumlah kuantitas yang diproduksi untuk masing-masing produk. Persyaratan dalam pendekatan ini satuan unit kuantitas harus sama seperti unit, ton, kilogram, meter, dsb.

Metode ini digunakan bila harga produk keluaran sangat cepat berubah atau banyak pemrosesan yang terjadi antara titik pisah dan titik terawal suatu produk dapat dijual atau bila harga produk tidak tersedia di pasar.

Cara perhitungan alokasi biaya bersama yaitu dengan membagi jumlah kuantitas masing-masing produk dengan jumlah total kuantitas produk dan hasilnya dikalikan dengan total biaya bersama. Bila produk yang dihasilkan tidak diproses lebih lanjut, maka perhitungan harga pokok per unit akan diperoleh hasil yang sama.

C. PENDEKATAN HARGA POKOK PER UNIT 
Ada dua cara untuk menghitung harga pokok per unit yaitu: 

(1) Rata-rata sederhana 
(2) Rata-rata tertimbang 

(1) Rata-rata sederhana 
Harga pokok per unit dihitung dengan membagi total biaya bersama dengan total kuantitas yang diproduksi. Alokasi biaya bersama diperoleh dari harga pokok per unit dikalikan jumlah kuantitas masingmasing produk.

(2) Rata-rata tertimbang 
Metode rata-rata tertimbang dipakai untuk produksi bersama yang memiliki nilai yang berbeda dari masing-masing jenis produksinya. Dasar perhitungan dalam metode ini adalah jumlah kuantitas dari masing-masing produk dikalikan dengan faktor penimbangnya.

Faktor penimbang dapat ditetapkan atas dasar jumlah bahan yang dipakai, sulitnya pembuatan produk, waktu pembuatan produk dan tenaga kerja yang diperlukan.

Berdasarkan faktor penimbang tersebut, maka setiap produk diberi bobot tertentu yang menunjukkan peringkat produk. 

KEPUTUSAN MENJUAL ATAU MEMPROSES LEBIH LANJUT 
Banyak perusahaan mempunyai peluang untuk menjual produk yang baru diproses sebagian pada berbagai tahap produksi. Atas dasar inilah, manajemen harus memutuskan apakah lebih menguntungkan jika menjual keluaran pada suatu pertengahan atau memprosesnya lebih lanjut. Keputusan untuk menjual atau memproses produk lebih lanjut membutuhkan informasi diferensial yaitu pendapatan diferensial setelah pemrosesan lebih lanjut dan biaya tambahan untuk memproses lebih lanjut. 

Apabila pendapatan diferensial memproses lebih lanjut melebihi biaya diferensialnya, maka manajemen memilih alternatif memproses produknya lebih lanjut dan sebaliknya apabila pendapatan diferensial memproses lebih lanjut lebih rendah dari biaya diferensialnya, maka manajemen langsung menjual produknya.

CONTOH KASUS 
Ikan segar yang belum di proses sebanyak 19.500 kg, produk yang dihasilkan : 
  • Ikan segar kualitas 1 = 9.250 Kg, harga jual pada titik split off Rp 29.000/Kg
  • Ikan asap = 5.550 Kg, harga jual pada titik split off Rp 25.000/Kg, setelah proses tambahan harga jual menjadi Rp 31.000/Kg 
  • Ikan kalengan = 3.700 Kg, harga jual pada titik split off Rp 19.000/Kg, setelah proses tambahan harga jual menjadi Rp 24.000/Kg 
  • Ikan kualitas rendah = 1.000 Kg 
Total Biaya yang terjadi selama proses = Rp 360.750.000. 

Alokasi biaya bersama dengan metode pengukuran unit produksi:

Catatan : Salah satu kelemahan metode pengukuran unit produksi adalah tidak mempertimbangkan potensi pendapatan yang dikontribusikan oleh masing-masing produk bersama. 

Alokasi biaya bersama dengan pengukuran metode Harga Jual sudah diketahui saat split off :

Catatan : kendala penerapan metode ini, adalah tidak selalu tersedia harga jual pada titik split-off, karena produk membutuhkan proses tambahan sebelum dapat dijual. 

Alokasi biaya bersama dengan pengukuran metode Harga Jual belum diketahui saat split off : 

Harga Jual dan Biaya Proses Tambahan


Perbandingan Marjin Laba Per unit Berdasarkan Metode Alokasi Yang Dipilih :


 
Copyright © 2020 INFO AKUNTAN

Powered by Aditya Tarigan