INFO UPDATE

Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Bagian II

Siklus Akuntansi 

Akuntansi adalah suatu sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas subsistem-subsistem atau kesatuan yang lebih kecil, yang berhubungan satu sama lain dan memiliki tujuan tertentu. Suatu sistem mengolah input (masukan) menjadi output (keluaran). Input sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir. Output-nya adalah laporan keuangan. Di dalam proses akuntansi, terdapat beberapa catatan yang dibuat. Catatan-catatan tersebut adalah jurnal, buku besar, dan buku pembantu.

Sistem akuntansi dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi. Yang dimaksud dengan siklus akuntansi adalah tahap-tahap yang ada dalam sistem akuntansi. Apabila digambarkan sebagai berikut:
 Persamaan Akuntansi

Persamaan dasar akuntansi merupakan alat bantu untuk memahami sistem pencatatan ini. Persamaan dasar akuntansi tersebut dalam konteks akuntansi pemerintahan dapat diuraikan dalam beberapa tahap sebagai berikut:


 Keterangan : Keempat tahap persamaan akuntansi di atas, berlaku untuk akuntansi di SKPD dan PPKD. Namun karena di SKPD tidak ada transaksi pembiayaan, maka hanya berlaku tahap persamaan satu sampai tiga.

Definisi dari akun-akun yang terdapat dalam persamaan akuntansi di atas adalah sebagai berikut :

Aset adalah sumber-sumber ekonomis yang dikuasai oleh pemerintah dan diharapkan memberikan kemanfaatan di masa yang akan datang.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah di masa yang akan datang.

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Pendapatan adalah semua penerimaan daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan menambah ekuitas dana lancar. 


Belanja adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode anggaran yang mengurangi ekuitas dana lancar. 


Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 




Diagram Persamaan Akuntansi

Konsep Debit dan Kredit
Suatu transaksi yang berakibat bertambahnya aset akan dicatat pada sisi Debit, sedangkan yang berakibat berkurangnya aset akan dicatat pada sisi Kredit. Hal yang sama dilakukan untuk belanja dan pengeluaran pembiayaan karena memiliki kesamaan sifat dengan aset dalam konsep debit/kreditnya.

Hal yang sebaliknya dilakukan untuk kewajiban, ekuitas dana, dan pendapatan. Apabila suatu transaksi mengakibatkan bertambahnya kewajiban, maka pencatatan akan dilakukan pada sisi Kredit, jika mengakibatkan berkurangnya kewajiban, pencatatan dilakukan pada sisi Debit. Hal serupa dilakukan untuk ekuitas dana, pendapatan, dan penerimaan pembiayaan karena memiliki kesamaan sifat dengan aset dalam konsep debit/kreditnya.

Penjurnalan (Journalizing)
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, sistem pencatatan yang digunakan pada akuntansi keuangan pemerintah daerah adalah sistem akuntansi berpasangan (double entry system). Dalam sistem ini, dikenal istilah penjurnalan. Menjurnal adalah prosedur mencatat transaksi keuangan di buku jurnal. Buku jurnal adalah media untuk mencatat transaksi secara kronologis (berdasarkan urutan waktu terjadi transaksi).

Jurnal dirancang sedemikian rupa sehingga menampung transaksi beserta keterangan-keterangan dan kondisi-kondisi yang menyertainya. Keberadaan jurnal dalam proses akuntansi tidak menggantikan peran rekening/akun (account) dalam mencatat transaksi, tetapi merupakan sumber untuk pencatatan ke dalam rekening/akun. Oleh karena itu, jurnal sering disebut sebagai the books of original entry (catatan akuntansi permanen yang pertama). Dengan adanya jurnal, pencatatan ke rekening/akun menjadi lebih mudah, sebab jurnal memilah-milah transaksi pendebitan dan pengkreditan yang sesuai dengan rekening/akun yang bersangkutan. Penjurnalan harus menjaga keseimbangan persamaan akuntansi.

Di bawah ini ditunjukkan format jurnal yang umumnya dijumpai di dalam sistem akuntansi. Contoh:
Bersambung....


Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Bagian I


Mengacu pada siklus pengelolaan keuangan daerah, fase pertama dari siklus tersebut adalah perencanaan fundamental yang menjadi tanggung jawab legislatif dan eksekutif dan dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Selanjutnya disusun perencanaan jangka menengah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Fase kedua merupakan tahap perencanaan operasional, selanjutnya Eksekutif menyusun perencanaan tahunan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang didukung oleh rencana kerja (Renja) SKPD dan PPKD. 

Dokumen perencanaan ini selanjutnya menjadi acuan pada fase ketiga yaitu penganggaran. Pada fase keempat merupakan tahapan pelaksanaan anggaran dan pengukuran. Pada fase inilah akuntansi keuangan daerah memainkan peranannya. Fase kelima merupakan tahapan terakhir yaitu pelaporan dan umpan balik. Dari tahapan pelaporan ini akan dihasilkan laporan realisasi anggaran (LRA), Neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan; yang dapat memberikan umpan balik bagi fase-fase sebelumnya.

Karena tujuan dari materi ini adalah untuk menjelaskan secara garis besar akuntansi keuangan pemerintah daerah, maka dapat dijelaskan bagaimana kedudukan dan peran akuntansi di pemerintah daerah.

Akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik, yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah. Yang disebut keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Ruang lingkup keuangan negara yang dikelola langsung oleh Pemerintah Pusat adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Baik APBN maupun APBD merupakan inti dari akuntansi keuangan pemerintahan. Oleh karena itu, kedudukan APBN dan APBD dalam penatausahaan keuangan dan akuntansi pemerintahan sangatlah penting.

APBN dan APBD merupakan rencana kegiatan pemerintah yang dinyatakan dalam satuan uang dan meliputi rencana pengeluaran dan pemenuhan pengeluaran tersebut.

Definisi anggaran menurut The National Committee on Governmental Accounting (NCGA) adalah sebagai berikut “anggaran adalah rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk finansial, yang meliputi usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk suatu periode waktu tertentu, beserta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut”.

Setelah dikeluarkannya paket Undang-Undang Keuangan Negara yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, maka informasi keuangan negara yang meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilengkapi dengan informasi Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan, selain informasi mengenai Laporan Realisasi APBN/APBD. Pelaporan keuangan pemerintah selanjutnya harus mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah seperti yang tertuang dalam PP 24 Tahun 2005.

Selanjutnya dalam PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur bahwa Pemerintah Daerah harus membuat sistem akuntansi yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah adalah sistem akuntansi untuk mencatat, menggolongkan, menganalisa, mengikhtisarkan dan melaporkan transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD.

DEFINISI AKUNTANSI

Definisi akuntansi menurut Accounting Principles Board (1970) adalah suatu kegiatan jasa yang fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi, digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam membuat pilihan-pilihan alternatif arah tindakan.

Definisi akuntansi menurut American Accounting Association (1966) adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi/entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Pengertian ini juga dapat melingkupi analisis atas laporan yang dihasilkan oleh akuntansi tersebut.

Dalam kedua definisi tersebut dapat diketahui bahwa:

  1. Peran akuntansi adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang ’entitas’ ekonomi.
  2. Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi yang dimaksudkan agar berguna sebagai input yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional.
Akuntansi Sektor Publik didefinisikan sebagai sistem informasi yang mengidentifikasi, mengatur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi dan entitas sektor publik.

Informasi ekonomi sektor publik berguna untuk pengambilan keputusan :
Alokasi sumber daya ekonomi
Pelayanan publik
Kinerja Organisasi sektor publik
Penilaian kemampuan likuiditas
Distribusi pendapatan dan stabilitas ekonomi

DASAR-DASAR DAN TEKNIS AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pembukuan Tunggal (Single Entry)
Sistem pencatatan single entry sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku saja. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat secara tunggal (tidak berpasangan). Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi Penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi Pengeluaran. Pada praktek yang berjalan di Pemerintah Daerah selama hampir 3 dekade, pencatatan ini dipraktekkan contohnya dalam Buku Kas Umum (BKU).

Pencatatan semacam itu disebut juga pembukuan. Sistem tata buku tersebut merupakan sebagian kecil dari akuntansi. Sistem ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu sederhana dan mudah dipahami. Akan tetapi, sistem ini juga memiliki kelemahan, antara lain kurang lengkap untuk pelaporan karena hanya dapat melaporkan saldo kas, dan tidak dapat melaporkan utang, piutang dan ekuitas dana. Juga sulit untuk melakukan kontrol transaksi, akibatnya sulit menelusuri kesalahan pembukuan yang terjadi. Oleh karena itu, dalam akuntansi terdapat sistem pencatatan yang lebih baik dan dapat mengatasi kelemahan di atas. Sistem ini disebut sistem double entry. Sistem pencatatan double entry inilah yang sering disebut akuntansi.

Pembukuan Berpasangan (Double Entry)
Sistem pencatatan double entry juga sering disebut sistem tata buku berpasangan. Menurut sistem ini, pada dasarnya suatu transaksi akan dicatat secara berpasangan (double = berpasangan, entry = pencatatan). Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal. Dalam pencatatan tersebut ada sisi Debit dan Kredit. Sisi Debit ada di sebelah kiri, sedangkan sisi Kredit ada di sebelah kanan. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi, yaitu aset = kewajiban + ekuitas dana.

Bersambung....

Penghapus Yang Tidak Pernah Menyalahkan Pensil

Pagi ini Kim bersama sahabatnya Joy akan pergi ke gereja. Mereka adalah sahabat karib sejak 7 tahun lalu. Namun, baru beberapa hari lalu Kim sempat kecewa dengan sahabatnya Joy. Kim saat itu meminta bantuan kepada Joy untuk menjemputnya sehabis pulang kantor dan Joy pun mengiyakannya. Namun, ketika jam pulang kantor, joy diminta bosnya untuk lembur untuk rapat besok. Joy pun menghubungi Kim untuk memberitahukan bahwa ia tidak bisa menjemputnya. Akhirnya Kim harus pulang sendiri dengan kondisi hati yang kecewa.

Kim sempat berpikir, mengapa Joy baru memberitahunya saat jam pulang kantor dan mengapa Joy harus menerima pekerjaan tambahan, padahal Joy sudah berjanji pada dirinya. Selama perjalanan ke gereja Kim dan Joy tidak bertegur sapa. Sesampainya di gereja, mereka duduk dan mendengarkan kotbah pendeta.

“Kiranya setiap anak-anak Tuhan bisa saling mengasihi dan mengampuni. Kuncinya hanya satu yaitu saling menerima dan tidak menyalahkan. Saya akan mengibaratkan sebuah penghapus yang tidak pernah menyalahkan pensil. Ketika pensil menulis di atas kertas dan apa yang ditulisnya salah, tentunya pensil membutuhkan penghapus. Berulang kali pensil melakukan kesalahan, berulang kali pula pensil membutuhkan penghapus. Namun, penghapus tak pernah menyalahkan pensil. Penghapus tahu bahwa tugasnya adalah untuk menghapus setiap kesalahan yang dilakukan pensil. Sama seperti kita manusia, kita diciptakan untuk saling mengasihi, meskipun berulang kali teman, sahabat dan keluarga kita melakukan kesalahan, tugas kita adalah untuk mengampuni dan saling mengingatkan dalam kasih”, kata pendeta kepada jemaat dalam kotbahnya.

Kim dan Joy yang saat itu mendengarkan kotbah langsung menoleh satu sama lain dan saling memaafkan. Mereka menyadari bahwa tidak boleh saling menyalahkan satu sama lain. Kisah pensil dan penghapus bisa menjadi inspirasi bagi Kim dan Joy. Bagaimana dengan Anda? Apakah kisah ini bisa menyentuh hati Anda? Mungkin saat ini Anda mengalami kondisi yang sama dengan Kim dan Joy. Anda bisa melakukan hal yang sama seperti apa yang mereka lakukan. Percayalah dengan saling mengasihi dan menerima satu sama lain, Anda bisa membangun hubungan yang baik dengan sesama. Semoga bermanfaat.

Filosofi Embun

Embun merupakan uap air yang terbentuk dari proses perubahan gas menjadi zat cair. Menyambut pagi atau sehabis hujan, embun biasanya akan muncul di sela-sela kaca jendela atau di balik daun.

Lepas dari itu, lewat filosofi embun, kita bisa belajar banyak hal. Embun tidak pernah memilih di daun mana butiran-butirannya akan terbentuk. Bentuknya yang sederhana, bening, dan mampu berubah bentuk mengikuti lingkungan tempatnya berpijak membuat daun-daun betah menjadi tempat persinggahannya. Melihat embun yang begitu sederhana, ternyata sebagai manusia kita bisa belajar banyak.

Melalui butiran kecilnya, kita bisa belajar untuk menerima dengan sukacita dimanapun Tuhan menempatkan kita. Bentuknya yang sederhana, mengajarkan kita untuk hidup sederhana, tanpa menggunakan ‘topeng-topeng’ kebohongan. Karena Tuhan menyukai hati yang sederhana namun penuh kasih.

Melalui embun yang memberikan kesejukan, kita juga bisa belajar untuk menempatkan diri dengan baik. Sebagai manusia, harusnya kita bisa memberi ‘kesejukan’ di hati orang-orang yang berada di sekitar kita dan tidak membuat ‘kegerahan’ dalam hati mereka.

Kita tidak perlu menjadi orang lain untuk memikat hati Tuhan. Sebab Tuhan tahu segalanya, Dia tahu yang sebenarnya. Datanglah kepada-Nya dengan apa adanya dan menjadi diri sendiri, sebab Dia mencari hati kita. Hati yang mau untuk dibentuk, hati yang bersedia mengasihi-Nya dan hati yang 'bersih'.


Takaran Air yang Meluap

Seorang ibu hidup di sebuah desa terpencil, sedangkan anak-anaknya sudah merantau ke kota semenjak tahun lalu. Tahun ini natal akan segera tiba, biasanya anak-anaknya akan mengunjungi ibunya setahun sekali. Ketika malam natal, ibunya tersenyum memandangi anak-anaknya satu persatu. Lalu tiba-tiba ia bertanya kepada anak pertama “Nak, apa yang sudah kau lakukan semenjak merantau ke kota?”. Dengan tersenyum anaknya menjawab, “ aku bekerja sepenuh waktu bu, agar bisa mendapatkan uang yang banyak dan mengirimkannya pada ibu”. Lalu ibunya bertanya kepada anak kedua dengan pertanyaan yang sama, anak ke-2 nya pun menjawab “Sama bu, saya juga melakukan yang sama dengan apa yang kakak lakukan”. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, ibunya juga bertanya kepada anak yang ke-3, anaknya pun menjawab dengan jawaban yang sama.

Tiba-tiba ibu tersebut berdiri dan mengambil sebuah gelas kosong, piring dan sebuah teko berisi air. Lalu ia menaruh gelas di atas piring dan menuangkan air dalam teko tersebut sampai penuh sehingga air keluar dari gelas tersebut. Dengan sedih, ibu tersebut bertanya kepada ketiga anaknya, “ Apakah kalian mengerti apa maksud dari perumpamaan takaran air ini?”. Dengan serentak ketiga anaknya menjawab, “ Tidak tahu bu”.

“Gelas ini umpama kalian. Ketika kalian berbuat baik kepada orang lain, Tuhan akan menuangkan air ke dalam gelas ini. Mengapa Tuhan menuangkannya? Karena kalian telah memberi. Tahukah salah satu hukum terbesar di dalam hidup ini? Berilah maka kamu akan diberi. Kalian tidak akan pernah kekurangan, karena kalian suka memberi. Ini sudah hukum tabur tuai. Bahkan, sampai kalian tercengang karena berkat Tuhan tidak ada habis-habisnya. Jadi, ibu harap di tengah kesibukan yang padat, kalian tetap bisa berbagi dengan orang lain khususnya yang kekurangan. Ingatlah bahwa hanya berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya”, jelas ibu kepada anak-anaknya.

Manusia adalah makhluk sosial. Tidak bisa hidup sendiri. Maka dari itu, Tuhan menginginkan Anda untuk saling mengasihi dan membantu. Apakah ada upah bagi orang yang membantu orang lain. Ini adalah upah yang pasti. Ketika Anda memberi bantuan kepada orang lain, maka Tuhan pasti akan menolong Anda. Ketika Anda memberi, Tuhan pasti membalaskan kepada Anda. Namun, alangkah indahnya ketika Anda berbuat kebaikan tanpa mengharapkan sebuah upah.

Meskipun demikian, mari uji, kapan Tuhan tidak memberkati Anda, ketika Anda membantu sesama yang sedang kesusahan?

Perkembangan Penerapan Standar Akuntansi Internasional di Indonesia Bagian - II

Masa Konvergensi IFRS 2006-2012
Dengan memperhatikan semakin maraknya negara-negara lain seperti Australia mengadopsi IFRS secara penuh, maka pada tahun 2006 dalam kongres IAI X di Jakarta ditetapkan bahwa konvergensi penuh IFRS akan diselesaikan pada tahun 2008. Target ketika itu adalah taat penuh dengan semua standar IFRS pada tahun 2008. Namun dalam perjalanannya ternyata tidak mudah. Sampai akhir tahun 2008 jumlah IFRS yang diadopsi baru mencapai 10 standar IFRS dari total 33 standar.

Beberapa kendala dalam harmonisasi PSAK ke dalam IFRS antara lain adalah minimnya sumber daya untuk mendukung anggota DSAK-IAI yang semua anggotanya adalah paruh waktu bekerja untuk pengembangan standar pelaporan. Kendala lainnya adalah IFRS yang sangat cepat berubah sehingga DSAK-IAI sulit untuk mengejarnya. Masalah translasi bahasa juga menjadi kendala karena dalam proses translasi tak mudah untuk mencari padanan kata yang tepat dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Indonesia membutuhkan upaya tambahan dalam mengadopsi IFRS dibandingkan dengan negara-negara yang menggunakan IFRS dalam bahasa aslinya seperti Australia atau negara-negara Eropa.

Kesiapan pelaku industri juga menjadi pertanyaan. Ketidaksiapan industri keuangan khususnya perbankan dalam mengadopsi standar akuntansi instrumen keuangan PSAK 50 dan PSAK 55 membuat banyak pihak meragukan apakah Indonesia siap dalam mengadopsi IFRS. PSAK 50 dan PSAK 55 adalah standar akuntansi instrumen keuangan yang diadopsi dari IAS 32 dan IAS 39 yang sedianya berlaku efektif mulai 1 Januari 2009 dengan terpaksa diundur menjadi 1 Januari 2010 akibat desakan dari pelaku industri yang belum siap menerapkannya kala itu.

Bukan hanya penyusun laporan keuangan yang harus berbenah, kesiapan profesi lain seperti aktuaris dan jasa penilai juga menjadi sorotan. Dimulai dari berlakunya PSAK 24 Imbalan Kerja tahun 2004 yang menganjurkan penggunaan jasa aktuaris independen, standar baru ini cukup mengagetkan profesi aktuaris pada saat itu yang tiba-tiba saja kebanjiran pelanggan. Profesi lainnya seperti jasa penilai properti juga terkena dampak dari peningkatan penggunaan nilai wajar dalam standar akuntansi mengenai aset tetap dan properti investasi yang dikeluarkan pada tahun 2008.

Proses konvergensi IFRS juga akan mempunyai dampak yang signifikan bagi seluruh komponen yang terkait dengan pelaporan keuangan baik itu perusahaan, akuntan publik, regulator, organisasi pendidikan tinggi jurusan akuntansi dan sebagainya. Oleh karena itu diperlukan persiapan yang cukup serius dan matang.

Karakteristik Utama IFRS adalah sebagai Berikut:

  1. IFRS dihasilkan oleh suatu lembaga internasional yang independen sehingga pengaruh kekuatan politik dalam penyusunan standar dapat minimal.
  2. Proses pembuatan IFRS lebih komprehensif dengan melalui riset yang mendalam. Komentar untuk discussion paper maupun exposure draft keluaran IASB datang dari seluruh dunia sehingga standar yang dihasilkan lebih mencerminkan kebutuhan global daripada kebutuhan suatu negara tertentu.
  3. IFRS adalah standar yang berbasis prinsip (principle based) dan secara bertahap mulai banyak menggunakan konsep nilai wajar sehingga di dalam penerapannya membutuhkan estimasi dan pertimbangan profesional yang matang.
  4. IFRS mensyaratkan pengungkapan informasi yang lebih luas seperti manajemen risiko termasuk informasi yang bersifat intuitif seperti analisis sensitivitas beberapa risiko terkait instrumen keuangan.
Berdasarkan karakteristik di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan IFRS akan mengubah secara signifikan paradigma penyusunan laporan keuangan. Dahulu kualitas laporan keuangan dititikberatkan pada kualitas ”dapat diperbandingkan” karena berbasis biaya perolehan. Sekarang dengan penggunaan nilai wajar kualitas ”relevan” menjadi lebih penting. Dahulu tujuan pelaporan keuangan lebih dititikberatkan pada pertanggungjawaban. Sekarang lebih ditujukan agar pemegang saham dapat melihat potensi (baik keuntungan maupun kerugian) perusahaan di masa yang akan datang. Karena itulah Laporan Posisi Keuangan yang berbasis IFRS menjadi lebih penting karena laporan tersebut lebih dapat mencerminkan posisi keuangan perusahaan secara lebih akurat.

Nilai Aset menjadi lebih relevan karena lebih menggunakan konsep nilai wajar. Nilai Liabilitas juga lebih relevan karena telah memasukkan seluruh estimasi liabilitas yang harus diselesaikan entitas di masa yang akan datang. Otomatis nilai Ekuitas akan menunjukkan nilai residu yang lebih relevan.

Dengan karakteristik di atas IFRS semakin diterima oleh banyak negara, terlebih setelah terbukti standar akuntansi Amerika Serikat tidak mampu membentengi skandal-skandal perusahaan besar seperti kasus Enron dan Worldcom. Hal inilah yang memperkuat niat IAI untuk tetap melanjutkan proses konvergensi IFRS.

Niat DSAK-IAI untuk mengadopsi IFRS kembali dicanangkan dalam kegiatan hari ulang tahun IAI 23 Desember 2008 dengan target tahun penyelesaian 2012. Pada tahun 2009, seiring dengan pergantian kepemimpinan DSAK-IAI target tersebut direvisi menjadi bukan taat penuh (full compliance) melainkan mengadopsi IFRS versi 1 Januari 2009 yang akan berlaku pada tahun 2012.

Proses konvergensi IFRS di Indonesia semakin mendapatkan momentum dengan masuknya Indonesia menjadi anggota G20, suatu forum ekonomi dan keuangan yang berisikan negara-negara dengan pengaruh signifikan terhadap ekonomi dunia. Indonesia menjadi satu-satunya Negara dari Asia Tenggara yang menjadi anggota G20. Salah satu kesepakatan G20 dalam pertemuannya di London, 2 April 2009 adalah mendukung penerapan satu standar pelaporan keuangan global yang berkualitas tinggi, yang tak lain adalah IFRS.

Kerangka Standar Akuntansi Keuangan Indonesia setelah 2012
DSAK-IAI cukup optimis proses revisi SAK akan rampung pada Semester 1 tahun 2011 sehingga mulai 1 Januari 2012 diharapkan SAK telah secara penuh dikonvergensikan ke IFRS. Dengan demikian setelah tahun 2012 standar akuntansi keuangan di Indonesia akan mengalami perubahan cukup signifikan. Setelah tahun 2012, Indonesia dapat memiliki lebih dari Standar Akuntansi Keuangan.

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang sudah diterbitkan sejak tahun 2009 dapat menjadi lebih populer dibandingkan dengan PSAK berbasis IFRS mengingat mayoritas bisnis di Indonesia adalah usaha kecil dan menengah. Terbitnya SAk-ETAP sebelum SAK berbasis IFRS juga tak lepas dari upaya DSAK-IAI untuk memberikan fasilitas kepada usaha kecil dan menengah dalam menyusun laporan keuangan sehingga tidak perlu mengikuti IFRS yang persyaratannya lebih berat. SAK-ETAP adalah SAK yang mandiri dan digunakan terpisah dari SAK berbasis IFRS.

Dalam perkembangan proses konvergensi, DSAK-IAI juga mendapatkan masukan bahwa lembaga non profit seperti yayasan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan Badan Layanan Umum mungkin juga membutuhkan SAK yang terpisah. Hal ini mengingat struktur permodalan mereka yang unik dan tujuan utama proses bisnis lebih bersifat pelayanan dan tidak berorientasi laba. 
Standar-standar akuntansi transaksi syari’ah juga sedang dalam kajian apakah harus dipisah dari SAK umum berbasis IFRS. Pada saat tulisan ini dibuat PSAK syari’ah masih menyatu di dalam buku SAK
umum karena memang PSAK Syari’ah masih memiliki pendekatan transaksi syari’ah. Dibutuhkan kajian yang mendalam apakah memang entitas syari’ah membutuhkan SAK yang terpisah. Pada saat ini misalnya, entitas syari’ah yang memiliki aset tetap masih mengacu kepada PSAK 16 Aset Tetap yang merupakan adopsi dari IAS 16 Property, Plant and Equipment. Apabila setelah dikaji prinsip-prinsip dalam PSAK 16 ada yang bertentangan dengan prinsip syari’ah, dapat saja di masa depan Dewan Standar Akutansi Syari’ah (DSAS-IAI) mengeluarkan SAK Syari’ah yang lengkap. SAK Syari’ah ini bukan hanya mengatur transaksi Syari’ah namun juga pengakuan dan pengukuran elemen-elemen dalam laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syari’ah.

Konvergensi IFRS akan mengubah wajah pelaporan keuangan di Indonesia secara keseluruhan. Apabila terbukti dibutuhkan mungkin saja di masa depan setelah tahun 2012, Indonesia akan memiliki empat buah standar akuntansi keuangan yang masing-masing dapat digunakan secara terpisah yakni SAK Berbasis IFRS, SAK-ETAP, SAK Entitas Nirlaba dan SAK Entitas Syari’ah. Selesai

*Dikutip dari Majalah Akuntan

Perkembangan Penerapan Standar Akuntansi Internasional di Indonesia Bagian - I

Perkembangan standar akuntansi di Indonesia dapat dibagi ke dalam lima periode penting. Periode pertama adalah periode Pra-PAI sebelum tahun 1973 kemudian disusul dengan penyusunan PAI tahun 1973-1984. Periode ketiga yakni tahun 1984-1994 adalah adalah periode berlakunya PAI 1984. Periode ke empat adalah periode mulai dilakukannya harmonisasi SAK ke IAS yakni tahun 1994-2006 dimana SAK dikembangkan dengan melihat referensi IAS maupun standar-standar negara lain. Periode kelima adalah periode konvergensi IFRS yakni 2006-2012.

Masa Pra- PAI  

Sebelum 1973 Indonesia tidak mempunyai standar akuntansi keuangan yang baku dan terkodifikasi. Sebelum dikeluarkannya Undang Undang Penanaman Modal Asing pada tahun 1967 dan Undang Undang Penanaman Modal Dalam Negeri pada tahun 1968, penggunaan laporan keuangan oleh pihak diluar manajemen jarang sekali terjadi, kecuali untuk pelaporan fiskal. Audit tahunan lazimnya  hanya dilakukan atas laporan keuangan BUMN / BUMD dan perusahaan asing yang sangat sedikit jumlahnya. Dengan berlakunya kedua peraturan perundangan tentang penanaman modal tersebut mulai timbul kebutuhan laporan keuangan yang mampu menyajikan informasi keuangan yang relevan, andal, dapat dimengerti serta dapat diperbandingkan. Kebutuhan tersebut terutama sehubungan   dengan permohonan kredit investasi dari bank pemerintah dan usaha patungan dengan investor asing.

Pada waktu itu bukan saja standar akuntansi keuangan, tapi juga standar audit belum terkodifikasi, sehingga baik laporan keuangan maupun laporan audit menjadi tidak mengenal standar pelaporan dan sering kali sulit diperbandingkan. Meskipun opini auditor menyebutkan “laporan keuangan telah disajikan secara wajar berdasarkan prinsip akuntansi yang lazim berlaku”, sering kali timbul keraguan apa yang disebut sebagai “prinsip akuntansi yang lazim berlaku”. Disamping belum adanya standar yang tertulis, keraguan dan kerancuan juga disebabkan karena jumlah akuntan masih sangat sedikit, dan para praktisi yaitu tenaga akuntansi di perusahaan dan asisten auditor di kantor akuntan publik, pada umumnya adalah lulusan SMA dan terutama yang berijasah Bond A dan sebagian kecil Bond B. Untungnya pada masa itu keadaaan bisnis masih baru berkembang dan tidak sekompleks sekarang.

Lahirnya PAI 1974
Dalam rangka persiapan diaktifkannya pasar modal, maka atas bantuan dan dorongan Badan Persiapan Pasar Uang dan Pasar Modal (BAPEPUM) telah dibentuk Panitia Penghimpun Bahan-Bahan dan Struktur daripada Generally Accepted Accounting Principles dan Generally Accepted Auditing   Standards yang terdiri dari Dewan Penasehat dan Panitia Kerja. Dengan demikian diharapkan dapat secepatnya tersusun standar akuntansi dan standar audit. Sebagai hasil kerja Panitia Penghimpun tersebut maka lahirlah Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) dan Norma Pemeriksaan Akuntan (NPA). Kedua produk tersebut kemudian mendapat pengesahaan pada Kongres III IAI pada tanggal 2 Desember 1973, dan untuk pertama kali dibentuk Komite PAI dan Komite NPA untuk mengembangkan baik PAI maupun NPA.

PAI tersebut disusun dengan menggunakan buku Inventory of Generally Accepted Accounting Principles for Business Enterprises dari Paul Grady diterbitkan oleh A. I. C. P. A. sebagai sumber utama. Disamping itu sebagai bahan himpunan telah digunakan juga :

  • Buku Prinsip Prinsip Accounting yang diterbitkan oleh Direktorat Akuntan Negara, Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara
  • Statement of the Accounting Principles Board, No. 4, diterbitkan oleh A. I. C. P. A
  • Opinions of the Accounting Principles Board, diterbitkan oleh A. I. C. P. A
  • Kumpulan dari Accounting Research Bulletin, diterbitkan oleh A. I. C. P. A
  • A Statement of Australian Accounting Principles, diterbitkan oleh Accounting and Auditing Research Committee dari Accountancy Research Foundation
  • Wet op de Jaarrekening van Ondernemingen, diterbitkan oleh NIVRA
  • dan beberapa literatur lainnya.
Dapat disimpulkan yakni pada tahun 1973 Indonesia memulai perkembangan standar akuntansi dengan dibentuknya suatu komite sementara yang dibentuk untuk mengumpulkan dan menyusun prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum di Indonesia. PAI kemudian menjadi suatu infrastruktur pelaporan untuk mendukung pasar modal yang baru berkembang di Indonesia sebagai upaya penting pemerintah untuk meningkatkan arus dana masuk ke Indonesia. Komite berpedoman pada karya Paul Grady dari AICPA di AS. Standar ini tidak berkembang hingga tahun 1984. Dari satu sisi hal ini dapat dimengerti karena jumlah perusahaan yang terdaftar di pasar modal kurang dari dua puluh lima. 
Masa Penerapan PAI 1984
Tonggak sejarah kedua terjadi pada tahun 1984. Pada masa itu, komite PAI melakukan revisi secara mendasar PAI 1973 dan kemudian menerbitkan Prinsip Akuntansi Indonesia 1984 (PAI 1984). Tujuan dari PAI 1984 ini adalah untuk menyesuaikan ketentuan akuntansi dengan perkembangan dunia usaha. Sejak tahun 1986, Komite PAI secara aktif melakukan revisi atas PAI 1984 dengan menerbitkan 7 (tujuh) Pernyataan PAI dan 9 (sembilan) Interpretasi PAI.

Masa Penerapan SAK
Selama tahun 1984-1994 telah terjadi berbagai fenomena penting dalam perekonomian dan bisnis nasional dan global antara lain :

  1. Perkembangan pasar modal di Indonesia yang sangat pesat. Jumlah perusahaan go public melonjak dari 24 pada awal tahun 1989 menjadi sekitar 160 pada September 1994.
  2. Disahkannya Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Dana Pensiun
  3. Reformasi peraturan perundangan perpajakan Indonesia
  4. Timbulnya beberapa kasus bank krisis dan isu tentang kredit macet dan kredit bermasalah.
  5. Ditandatanganinya perjanjian baru GATT sebagai kelanjutan Uruguay Round
Dari beberapa fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa dunia sedang memasuki era globalisasi dan Indonesia mulai masuk dalam perdagangan global tersebut. IAI secara tanggap telah memantau fenomena tersebut dengan melakukan serangkaian seminar, diskusi dan rapat untuk membuat Strategi Pengembangan IAI 1994 - 2000 dan salah satu kesimpulan yang diambil adalah PAI harus segera dikembangkan dengan mengacu pada International Accounting Standard.

Sejalan dengan hal tersebut, nama PAI telah diganti menjadi Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Menjelang Kongres VII IAI, dan menyongsong HUT IAI ke 34 pada bulan Desember 1994, profesi akuntan di Indonesia telah memiliki Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan dan 35 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang setaraf standar akuntansi internasional. Sejak tahun 1994, telah menjadi kebijakan dari Komite Standar Akuntansi Keuangan untuk menggunakan International Accounting Standards sebagai dasar untuk membangun standar-standar Indonesia. IAI kemudian melakukan revisi besar untuk menerapkan standar-standar akuntansi baru, yang kebanyakan konsisten dengan IAS. Namun masih terdapat beberapa standar akuntansi yang diadopsi dari US GAAP dan maupun dikembangkan sendiri sendiri.

Sejak tahun 1994 sampai tahun 2004, SAK telah direvisi lima kali yakni dengan terbitnya SAK versi 1 Oktober 1995, versi 1 Juni 1996, versi 1 April 2002, dan versi 1 Oktober 2004. Bersambung....
 
*Dikutip dari Majalah Akuntan

 
Copyright © 2020 INFO AKUNTAN

Powered by Aditya Tarigan