INFO UPDATE

Perkembangan Penerapan Standar Akuntansi Internasional di Indonesia Bagian - II

Masa Konvergensi IFRS 2006-2012
Dengan memperhatikan semakin maraknya negara-negara lain seperti Australia mengadopsi IFRS secara penuh, maka pada tahun 2006 dalam kongres IAI X di Jakarta ditetapkan bahwa konvergensi penuh IFRS akan diselesaikan pada tahun 2008. Target ketika itu adalah taat penuh dengan semua standar IFRS pada tahun 2008. Namun dalam perjalanannya ternyata tidak mudah. Sampai akhir tahun 2008 jumlah IFRS yang diadopsi baru mencapai 10 standar IFRS dari total 33 standar.

Beberapa kendala dalam harmonisasi PSAK ke dalam IFRS antara lain adalah minimnya sumber daya untuk mendukung anggota DSAK-IAI yang semua anggotanya adalah paruh waktu bekerja untuk pengembangan standar pelaporan. Kendala lainnya adalah IFRS yang sangat cepat berubah sehingga DSAK-IAI sulit untuk mengejarnya. Masalah translasi bahasa juga menjadi kendala karena dalam proses translasi tak mudah untuk mencari padanan kata yang tepat dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Indonesia membutuhkan upaya tambahan dalam mengadopsi IFRS dibandingkan dengan negara-negara yang menggunakan IFRS dalam bahasa aslinya seperti Australia atau negara-negara Eropa.

Kesiapan pelaku industri juga menjadi pertanyaan. Ketidaksiapan industri keuangan khususnya perbankan dalam mengadopsi standar akuntansi instrumen keuangan PSAK 50 dan PSAK 55 membuat banyak pihak meragukan apakah Indonesia siap dalam mengadopsi IFRS. PSAK 50 dan PSAK 55 adalah standar akuntansi instrumen keuangan yang diadopsi dari IAS 32 dan IAS 39 yang sedianya berlaku efektif mulai 1 Januari 2009 dengan terpaksa diundur menjadi 1 Januari 2010 akibat desakan dari pelaku industri yang belum siap menerapkannya kala itu.

Bukan hanya penyusun laporan keuangan yang harus berbenah, kesiapan profesi lain seperti aktuaris dan jasa penilai juga menjadi sorotan. Dimulai dari berlakunya PSAK 24 Imbalan Kerja tahun 2004 yang menganjurkan penggunaan jasa aktuaris independen, standar baru ini cukup mengagetkan profesi aktuaris pada saat itu yang tiba-tiba saja kebanjiran pelanggan. Profesi lainnya seperti jasa penilai properti juga terkena dampak dari peningkatan penggunaan nilai wajar dalam standar akuntansi mengenai aset tetap dan properti investasi yang dikeluarkan pada tahun 2008.

Proses konvergensi IFRS juga akan mempunyai dampak yang signifikan bagi seluruh komponen yang terkait dengan pelaporan keuangan baik itu perusahaan, akuntan publik, regulator, organisasi pendidikan tinggi jurusan akuntansi dan sebagainya. Oleh karena itu diperlukan persiapan yang cukup serius dan matang.

Karakteristik Utama IFRS adalah sebagai Berikut:

  1. IFRS dihasilkan oleh suatu lembaga internasional yang independen sehingga pengaruh kekuatan politik dalam penyusunan standar dapat minimal.
  2. Proses pembuatan IFRS lebih komprehensif dengan melalui riset yang mendalam. Komentar untuk discussion paper maupun exposure draft keluaran IASB datang dari seluruh dunia sehingga standar yang dihasilkan lebih mencerminkan kebutuhan global daripada kebutuhan suatu negara tertentu.
  3. IFRS adalah standar yang berbasis prinsip (principle based) dan secara bertahap mulai banyak menggunakan konsep nilai wajar sehingga di dalam penerapannya membutuhkan estimasi dan pertimbangan profesional yang matang.
  4. IFRS mensyaratkan pengungkapan informasi yang lebih luas seperti manajemen risiko termasuk informasi yang bersifat intuitif seperti analisis sensitivitas beberapa risiko terkait instrumen keuangan.
Berdasarkan karakteristik di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan IFRS akan mengubah secara signifikan paradigma penyusunan laporan keuangan. Dahulu kualitas laporan keuangan dititikberatkan pada kualitas ”dapat diperbandingkan” karena berbasis biaya perolehan. Sekarang dengan penggunaan nilai wajar kualitas ”relevan” menjadi lebih penting. Dahulu tujuan pelaporan keuangan lebih dititikberatkan pada pertanggungjawaban. Sekarang lebih ditujukan agar pemegang saham dapat melihat potensi (baik keuntungan maupun kerugian) perusahaan di masa yang akan datang. Karena itulah Laporan Posisi Keuangan yang berbasis IFRS menjadi lebih penting karena laporan tersebut lebih dapat mencerminkan posisi keuangan perusahaan secara lebih akurat.

Nilai Aset menjadi lebih relevan karena lebih menggunakan konsep nilai wajar. Nilai Liabilitas juga lebih relevan karena telah memasukkan seluruh estimasi liabilitas yang harus diselesaikan entitas di masa yang akan datang. Otomatis nilai Ekuitas akan menunjukkan nilai residu yang lebih relevan.

Dengan karakteristik di atas IFRS semakin diterima oleh banyak negara, terlebih setelah terbukti standar akuntansi Amerika Serikat tidak mampu membentengi skandal-skandal perusahaan besar seperti kasus Enron dan Worldcom. Hal inilah yang memperkuat niat IAI untuk tetap melanjutkan proses konvergensi IFRS.

Niat DSAK-IAI untuk mengadopsi IFRS kembali dicanangkan dalam kegiatan hari ulang tahun IAI 23 Desember 2008 dengan target tahun penyelesaian 2012. Pada tahun 2009, seiring dengan pergantian kepemimpinan DSAK-IAI target tersebut direvisi menjadi bukan taat penuh (full compliance) melainkan mengadopsi IFRS versi 1 Januari 2009 yang akan berlaku pada tahun 2012.

Proses konvergensi IFRS di Indonesia semakin mendapatkan momentum dengan masuknya Indonesia menjadi anggota G20, suatu forum ekonomi dan keuangan yang berisikan negara-negara dengan pengaruh signifikan terhadap ekonomi dunia. Indonesia menjadi satu-satunya Negara dari Asia Tenggara yang menjadi anggota G20. Salah satu kesepakatan G20 dalam pertemuannya di London, 2 April 2009 adalah mendukung penerapan satu standar pelaporan keuangan global yang berkualitas tinggi, yang tak lain adalah IFRS.

Kerangka Standar Akuntansi Keuangan Indonesia setelah 2012
DSAK-IAI cukup optimis proses revisi SAK akan rampung pada Semester 1 tahun 2011 sehingga mulai 1 Januari 2012 diharapkan SAK telah secara penuh dikonvergensikan ke IFRS. Dengan demikian setelah tahun 2012 standar akuntansi keuangan di Indonesia akan mengalami perubahan cukup signifikan. Setelah tahun 2012, Indonesia dapat memiliki lebih dari Standar Akuntansi Keuangan.

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang sudah diterbitkan sejak tahun 2009 dapat menjadi lebih populer dibandingkan dengan PSAK berbasis IFRS mengingat mayoritas bisnis di Indonesia adalah usaha kecil dan menengah. Terbitnya SAk-ETAP sebelum SAK berbasis IFRS juga tak lepas dari upaya DSAK-IAI untuk memberikan fasilitas kepada usaha kecil dan menengah dalam menyusun laporan keuangan sehingga tidak perlu mengikuti IFRS yang persyaratannya lebih berat. SAK-ETAP adalah SAK yang mandiri dan digunakan terpisah dari SAK berbasis IFRS.

Dalam perkembangan proses konvergensi, DSAK-IAI juga mendapatkan masukan bahwa lembaga non profit seperti yayasan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan Badan Layanan Umum mungkin juga membutuhkan SAK yang terpisah. Hal ini mengingat struktur permodalan mereka yang unik dan tujuan utama proses bisnis lebih bersifat pelayanan dan tidak berorientasi laba. 
Standar-standar akuntansi transaksi syari’ah juga sedang dalam kajian apakah harus dipisah dari SAK umum berbasis IFRS. Pada saat tulisan ini dibuat PSAK syari’ah masih menyatu di dalam buku SAK
umum karena memang PSAK Syari’ah masih memiliki pendekatan transaksi syari’ah. Dibutuhkan kajian yang mendalam apakah memang entitas syari’ah membutuhkan SAK yang terpisah. Pada saat ini misalnya, entitas syari’ah yang memiliki aset tetap masih mengacu kepada PSAK 16 Aset Tetap yang merupakan adopsi dari IAS 16 Property, Plant and Equipment. Apabila setelah dikaji prinsip-prinsip dalam PSAK 16 ada yang bertentangan dengan prinsip syari’ah, dapat saja di masa depan Dewan Standar Akutansi Syari’ah (DSAS-IAI) mengeluarkan SAK Syari’ah yang lengkap. SAK Syari’ah ini bukan hanya mengatur transaksi Syari’ah namun juga pengakuan dan pengukuran elemen-elemen dalam laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syari’ah.

Konvergensi IFRS akan mengubah wajah pelaporan keuangan di Indonesia secara keseluruhan. Apabila terbukti dibutuhkan mungkin saja di masa depan setelah tahun 2012, Indonesia akan memiliki empat buah standar akuntansi keuangan yang masing-masing dapat digunakan secara terpisah yakni SAK Berbasis IFRS, SAK-ETAP, SAK Entitas Nirlaba dan SAK Entitas Syari’ah. Selesai

*Dikutip dari Majalah Akuntan
loading...

Posting Komentar

Terima Kasih buat Komentar yang diberikan.

 
Copyright © 2020 INFO AKUNTAN

Powered by Aditya Tarigan