INFO UPDATE

FAQ Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17/3/PBI/2015 TENTANG KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 

1. Apa saja pertimbangan diterbikannya Peraturan Bank Indonesia ini? 
PBI ini diterbitkan dengan pertimbangan bahwa: 

a. Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dan simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

b. Penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
juga diperlukan untuk mendukung tercapainya kestabilan nilai tukar Rupiah. 

c. Untuk mewujudkan kedaulatan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan untuk mendukung tercapainya kestabilan nilai tukar Rupiah, perlu diterapkan kebijakan 
kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

d. berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan sistem pembayaran berwenang mengatur kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2. Apa dasar hukum Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia ini? 

Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia didasari kewenangan Bank Indonesia sebagai otoritas di bidang moneter dan sistem pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Jo. Pasal 10 ayat (1) huruf b jo. Pasal 15 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (UU BI). 

Dalam rangka mendukung tercapainya kestabilan nilai tukar Rupiah, Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan moneter dan menetapkan penggunaan alat pembayaran dengan mewajibkan penggunaan Rupiah dalam seluruh transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

3. Apa saja ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan 
Peraturan Bank Indonesia ini? 

Dalam menyusun Peraturan Bank Indonesia ini, undang-undang yang menjadi dasar dan rujukan sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4962); 

c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223); 

4. Hal apa saja yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini? 

Peraturan Bank Indonesia ini mengatur hal sebagai berikut: 
a. Ketentuan umum; 
b. Kewajiban penggunaan Rupiah; 
c. Pengecualian kewajiban penggunaan Rupiah; 
d. Larangan menolak Rupiah; 
e. Pencantuman harga barang dan jasa; 
f. Laporan dan pengawasan kepatuhan; 
g. Ketentuan lain-lain; 
h. Sanksi; 
i. Ketentuan peralihan; dan 
j. Ketentuan penutup. 

5. Apakah setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib 
menggunakan Rupiah? 

Ya, setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan 
Rupiah. 

6. Siapa yang wajib melakukan transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia? 

Setiap pihak yang melakukan transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik orang perorangan maupun korporasi. 

7. Apakah kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
berlaku untuk tunai dan nontunai? 

Ya, kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku untuk transaksi tunai dan nontunai. 

Transaksi tunai mencakup transaksi yang menggunakan uang kertas dan/atau uang logam sebagai alat pembayaran. 

Transaksi nontunai mencakup transaksi yang menggunakan alat dan mekanisme pembayaran secara nontunai. 

8. Transaksi apa saja yang diperbolehkan menggunakan valuta asing? 

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini transaksi yang diperbolehkan menggunakan valuta asing adalah sebagai berikut: 

a. transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara; 
b. penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri; 
c. transaksi perdagangan internasional; 
d. simpanan di Bank dalam bentuk valuta asing; atau 
e. transaksi pembiayaan internasional, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) UU Mata Uang dan transaksi dalam valuta asing yang dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang meliputi: 

k. Kegiatan usaha dalam valuta asing yang dilakukan oleh Bank berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah; 
l. transaksi surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam valuta asing di pasar perdana dan pasar sekunder berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai surat utang negara dan surat berharga syariah negara; dan 
m. transaksi lainnya dalam valuta asing yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang. 

9. Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara 
seperti apa yang diperbolehkan menggunakan valuta asing? 

Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara 
meliputi: 

a. pembayaran utang luar negeri; 
b. pembayaran utang dalam negeri dalam valuta asing; 
c. belanja barang dari luar negeri; 
d. belanja modal dari luar negeri; 
e. penerimaan negara yang berasal dari penjualan surat utang negara dalam valuta asing; dan 
f. transaksi lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

10. Transaksi penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri seperti apa yang 
diperbolehkan menggunakan valuta asing? 

Penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri yang diperbolehkan menggunakan valuta asing adalah hibah yang dilakukan oleh penerima atau pemberi hibah yang salah satunya berkedudukan di luar negeri. Apabila penerima dan pemberi hibah berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka hibah harus dilakukan dengan menggunakan Rupiah. 

11. Transaksi perdagangan internasional seperti apa yang diperbolehkan menggunakan 
valuta asing? 

Transaksi perdagangan internasional yang diperbolehkan menggunakan valuta asing meliputi: 

a. kegiatan ekspor dan/atau impor barang ke atau dari luar wilayah pabean Republik 
Indonesia; dan/atau 
b. kegiatan perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara yang dilakukan dengan cara: 

1. pasokan lintas batas (cross border supply), yaitu penyediaan jasa dari wilayah suatu 
negara ke wilayah negara lain seperti pembelian secara online (dalam jaringan) atau 
call center; dan 
2. konsumsi di luar negeri (consumption abroad), yaitu “kegiatan perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara dalam bentuk konsumsi di luar negeri (consumption abroad)” adalah kegiatan penyediaan jasa di luar negeri untuk melayani konsumen dari Indonesia seperti warga negara Indonesia yang kuliah di luar negeri atau rawat di rumah sakit luar negeri. 

Adapun transaksi untuk kegiatan tambahan dalam kegiatan ekspor dan/atau impor barang ke atau dari luar wilayah pabean Republik Indonesia tidak dikategorikan sebagai transaksi perdagangan internasional sehingga wajib menggunakan Rupiah, antara lain meliputi: sandar kapal di pelabuhan, bongkar muat kontainer, penyimpanan sementara kontainer di pelabuhan, dan parkir pesawat di bandara. 

12. Transaksi simpanan di Bank dalam valuta asing seperti apa yang diperbolehkan 
menggunakan valuta asing? 

Simpanan di Bank dalam bentuk valuta asing hanya dapat diselenggarakan oleh Bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Transaksi terkait simpanan di Bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dapat berupa penyetoran dan/atau penarikan valuta asing. 

13. Transaksi pembiayaan internasional seperti apa yang diperbolehkan menggunakan valuta asing? 

Transaksi pembiayaan internasional yang diperbolehkan menggunakan valuta asing adalah transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh penerima dan pemberi pembiayaan yang salah satunya berkedudukan di luar negeri. 

Dalam hal pemberi pembiayaan internasional berupa Bank maka wajib memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara Bank dengan pihak asing. 

14. Kegiatan usaha Bank dalam valuta asing seperti apa yang diperbolehkan menggunakan
valuta asing? 

Kegiatan usaha dalam valuta asing yang dilakukan oleh Bank berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah meliputi antara lain: 

a. kredit dalam valuta asing untuk kegiatan ekspor dan kegiatan lainnya; 
b. pasar uang antar Bank dalam valuta asing; 
c. obligasi dalam valuta asing; 
d. sub debt dalam valuta asing; 
e. jual beli surat berharga dalam valuta asing; dan 
f. transaksi perbankan lainnya dalam valuta asing yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah beserta peraturan pelaksanaannya. 

15. Apa saja lingkup kegiatan usaha Bank yang diperbolehkan menggunakan valuta asing? 

Kegiatan usaha Bank yang diperbolehkan menggunakan valuta asing adalah Kegiatan usaha dalam valuta asing yang dilakukan oleh Bank berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah meliputi antara lain: 

a. kredit dalam valuta asing untuk kegiatan ekspor dan kegiatan lainnya; 
b. pasar uang antar Bank dalam valuta asing; 
c. obligasi dalam valuta asing; 
d. sub debt dalam valuta asing; 
e. jual beli surat berharga dalam valuta asing; dan 
f. transaksi perbankan lainnya dalam valuta asing yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah beserta peraturan pelaksanaannya. 

16. Transaksi surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah seperti apa yang diperbolehkan menggunakan valuta asing? 

Tansaksi surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam valuta asing di pasar perdana dan pasar sekunder berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai surat utang negara dan surat berharga syariah negara diperbolehkan menggunakan valuta asing. 



17. Undang-Undang apa saja yang mengatur transaksi lainnya dalam valuta asing? 

Undang-Undang yang mengatur mengenai transaksi lainnya dalam valuta asing antara lain Udang-Undang mengenai Bank Indonesia, Undang-Undang mengenai penanaman modal, dan Undang-undang mengenai lembaga pembiayaan ekspor Indonesia

18. Apakah kegiatan usaha penukaran valuta asing (KUPVA) dan kegiatan pembawaan uang kertas asing ke dalam atau ke luar wilayah pabean Republik Indonesia merupakan transaksi yang wajib dilakukan dengan menggunakan Rupiah? 

Kegiatan yang berupa: 
a. penukaran valuta asing yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan usaha penukaran 
valuta asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan 
b. pembawaan uang kertas asing ke dalam atau ke luar wilayah pabean Republik Indonesia yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak dikategorikan sebagai transaksi yang wajib menggunakan Rupiah 

19. Apakah suatu transaksi diperbolehkan menggunakan valuta asing apabila telah 
diperjanjikan secara tertulis? 

Pada prinsipnya setiap pihak wajib menggunakan Rupiah dalam setiap transaksi di wilayah NKRI dan dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah. 

Namun demikian, suatu pihak dapat menolak untuk menerima Rupiah dengan salah satu pertimbangan bahwa pembayaran atau penyelesaian kewajiban dalam valuta asing telah diperjanjikan secara tertulis. Perjanjian tertulis dimaksud hanya dapat dilakukan untuk: 

a. transaksi yang dikecualikan dari kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia ini; atau 
b. proyek infrastruktur strategis dan mendapat persetujuan Bank Indonesia. Yang dimaksud proyek infrastruktur strategis yaitu proyek infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri korporasi nonbank dan dibuktikan dengan surat keterangan dari kementerian atau lembaga yang berwenang. 

Adapun perjanjian tertulis yang disusun untuk transaksi di luar transaksi yang terdapat pada huruf a dan b di atas yang dibuat sebelum tanggal 1 Juli 2015, maka perjanjian tertulis tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tertulis tersebut. 

Perjanjian tertulis ini hanya berlaku untuk perjanjian tertulis mengenai pembayaran atau penyelesaian kewajiban dalam valuta asing untuk transaksi nontunai. 

Adapun perpanjangan dan/atau perubahan atas perjanjian tertulis yang disusun untuk transaksi di luar transaksi yang terdapat pada huruf a dan b di atas harus tunduk pada Peraturan Bank Indonesia ini. 

Yang dimaksud dengan “perubahan atas perjanjian tertulis” adalah perubahan yang terutama terkait dengan perubahan subjek dan/atau objek pada perjanjian tertulis. 

20. Apakah pencantuman harga barang dan/atau jasa diperbolehkan menggunakan valuta 
asing? 

Dalam rangka mendukung efektifitas implementasi kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah, seluruh pencantuman harga barang dan/atau jasa hanya dapat menggunakan Rupiah. Pencantuman harga barang dan/atau jasa dalam valuta asing tidak diperbolehkan. Namun demikian pencantuman harga barang dan/atau jasa dalam perjanjian suatu tertulis untuk transaksi: 

a. transaksi yang dikecualikan dari kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia; atau 
b. transaksi yang berkaitan dengan proyek infrastruktur strategis dan mendapat persetujuan Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Penentuan proyek infrastruktur strategis dibuktikan dengan surat keterangan dari kementerian atau lembaga yang berwenang, diperbolehkan menggunakan valas. Adapun untuk pencantuman harga di dalam perjanjian tertulis yang disusun dalam rangka transaksi di luar transaksi pada huruf a dan b yang dibuat sebelum tanggal 1 Juli 2015, maka pencantuman harga dalam valas tersebut tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tertulis tersebut. Untuk perpanjangan dan/atau perubahan atas perjanjian tertulis dimaksud maka harus tunduk pada Peraturan Bank Indonesia ini. 

Yang dimaksud dengan “perubahan atas perjanjian tertulis” adalah perubahan yang terutama terkait dengan perubahan subjek dan/atau objek pada perjanjian tertulis. 

21. Apakah Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan tertentu terkait dengan penerapan Peraturan Bank Indonesia ini? 

Dalam hal terdapat permasalahan bagi pelaku usaha dengan karakteristik tertentu terkait pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi nontunai, Bank Indonesia dapat mengambil kebijakan tertentu dengan tetap memperhatikan kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini. 

22. Apa saja sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Bank Indonesia ini? 

a. Terhadap pelanggaran atas: 
- kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia ini untuk transaksi tunai; dan/atau 
- larangan menolak Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia ini, berlaku ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor  7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. 

b. Pelanggaran atas kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia ini untuk transaksi nontunai dikenakan sanksi administratif berupa: 

- teguran tertulis; 
- kewajiban membayar; dan/atau 
- larangan untuk ikut dalam lalu lintas pembayaran. 
- Sanksi kewajiban membayar ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi, dengan jumlah kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

c. Pelanggaran atas kewajiban pencantuman harga barang dan jasa dalam Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan kewajiban penyampaian laporan, keterangan, dan/atau data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. 

d. Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17, Bank Indonesia dapat merekomendasikan kepada otoritas yang berwenang untuk  melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya. 

23. Bagaimana Bank Indonesia melakukan pengawasan kepatuhan terhadap kewajiban 
penggunaan Rupiah di wilayah NKRI? 

a. Bank Indonesia dapat meminta laporan, keterangan, dan atau data kepada pihak yang 
terkait dengan pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah. 

b. Permintaan tersebut dapat dilakukan dengan atau tanpa melibatkan instansi terkait. 

c. Bilamana terdapat pihak yang diminta oleh Bank Indonesia untuk menyampaikan laporan, keterangan dan data tertentu maka pihak tersebut wajib memenuhi permintaan Bank Indonesia. 

d. Melakukan pengawasan langsung terhadap setiap pihak. 

e. Menunjuk pihak lain untuk melakukan penelitian dalam rangka pengawasan terhadap kepatuhan setiap pihak. 

24. Apakah objek pengawasan Bank Indonesia terhadap kewajiban penggunaan Rupiah? 

Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap kepatuhan setiap pihak dalam melaksanakan kewajiban penggunaan Rupiah dan pencantuman harga barang dan/atau jasa. 

25. Kapan Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku? 

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 31 Maret 2015.

Biaya Bersama (Joint Cost)

Joint Cost adalah biaya-biaya yang dikeluarkan sejak pertama kali bahan baku diolah sampai saat berbagai macam produk dapat dipisahkan identitasnya. 


PENTINGNYA ALOKASI JOINT COST

  1. Biaya bersama dapat digunakan untuk menentukan nilai persediaan dan perhitungan harga pokok produk untuk pelaporan eksternal menurut standar akuntansi keuangan.
  2. Biaya bersama bermanfaat dalam penentuan nilai persediaan untuk keperluan asuransi.
MASALAH YANG DIHADAPI DALAM ALOKASI JOINT COST 
Masalah pokok yang dihadapi dalam mengalokasikan biaya produk bersama adalah karena sifatnya yang invisible artinya biaya produk bersama tidak dapat diidentifikasikan secara spesifik dengan setiap jenis produk yang dihasilkan secara simultan melalui proses produksinya. Oleh karena itu metode alokasi yang tepat harus dipakai sebagai dasar dalam mengalokasikan biaya bersama (joint cost) kepada masing-masing produk. 

Terdapat tiga alternatif pendekatan yang dipakai sebagai dasar untuk mengalokasikan biaya bersama kepada setiap jenis produk yang dihasilkan yaitu: 

A.Pendekatan Harga Jual/Harga Pasar 
B.Pendekatan Satuan atau Unit Produksi 
C.Pendekatan Harga Pokok per Unit.

A. PENDEKATAN HARGA JUAL 
Pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling populer. Asumsi dari pendekatan ini bahwa ada korelasi positif antara harga jual setiap produk dengan harga pokoknya. Metode ini dikenal juga sebagai nilai bersih yang dapat direalisasi. 

Nilai bersih yang dapat direalisasi ini merupakan estimasi nilai jual setiap produk pada titik pisah (split off). 

Menurut pendekatan ini pengalokasian biaya bersama dapat menimbulkan situasi: 

(1)Harga Jual sudah diketahui saat split off. 
(2)Harga Jual belum diketahui saat split off. 

(1) Harga Jual sudah diketahui saat split off 
Menurut pendekatan ini biaya bersama dialokasikan ke tiap-tiap produk dengan cara membagi total nilai harga jual setiap produk dengan total nilai harga jual produk yang diproduksi, kemudian hasilnya dikalikan dengan total biaya bersama. 

(2) Harga Jual tidak diketahui pada saat split off 
Harga jual produk bersama pada saat split off sangat mungkin tidak diketahui terutama sekali bila produk tersebut masih memerlukan proses lebih lanjut. Dalam keadaan ini harga jual produk pada saat menjadi produk selesai (setelah diproses lebih lanjut) tetap harus diketahui. 

Harga jual produk bersama dalam hal ini disebut harga jual hipotetis. Harga jual hipotetis adalah harga jual produk selesai setelah diproses lebih lanjut dikurangi biaya yang dikeluarkan untuk memproses lebih lanjut produk bersama yang telah terpisah (split off). 


B. PENDEKATAN SATUAN ATAU UNIT FISIK 
Menurut pendekatan ini dasar alokasi dari biaya bersama adalah jumlah kuantitas yang diproduksi untuk masing-masing produk. Persyaratan dalam pendekatan ini satuan unit kuantitas harus sama seperti unit, ton, kilogram, meter, dsb.

Metode ini digunakan bila harga produk keluaran sangat cepat berubah atau banyak pemrosesan yang terjadi antara titik pisah dan titik terawal suatu produk dapat dijual atau bila harga produk tidak tersedia di pasar.

Cara perhitungan alokasi biaya bersama yaitu dengan membagi jumlah kuantitas masing-masing produk dengan jumlah total kuantitas produk dan hasilnya dikalikan dengan total biaya bersama. Bila produk yang dihasilkan tidak diproses lebih lanjut, maka perhitungan harga pokok per unit akan diperoleh hasil yang sama.

C. PENDEKATAN HARGA POKOK PER UNIT 
Ada dua cara untuk menghitung harga pokok per unit yaitu: 

(1) Rata-rata sederhana 
(2) Rata-rata tertimbang 

(1) Rata-rata sederhana 
Harga pokok per unit dihitung dengan membagi total biaya bersama dengan total kuantitas yang diproduksi. Alokasi biaya bersama diperoleh dari harga pokok per unit dikalikan jumlah kuantitas masingmasing produk.

(2) Rata-rata tertimbang 
Metode rata-rata tertimbang dipakai untuk produksi bersama yang memiliki nilai yang berbeda dari masing-masing jenis produksinya. Dasar perhitungan dalam metode ini adalah jumlah kuantitas dari masing-masing produk dikalikan dengan faktor penimbangnya.

Faktor penimbang dapat ditetapkan atas dasar jumlah bahan yang dipakai, sulitnya pembuatan produk, waktu pembuatan produk dan tenaga kerja yang diperlukan.

Berdasarkan faktor penimbang tersebut, maka setiap produk diberi bobot tertentu yang menunjukkan peringkat produk. 

KEPUTUSAN MENJUAL ATAU MEMPROSES LEBIH LANJUT 
Banyak perusahaan mempunyai peluang untuk menjual produk yang baru diproses sebagian pada berbagai tahap produksi. Atas dasar inilah, manajemen harus memutuskan apakah lebih menguntungkan jika menjual keluaran pada suatu pertengahan atau memprosesnya lebih lanjut. Keputusan untuk menjual atau memproses produk lebih lanjut membutuhkan informasi diferensial yaitu pendapatan diferensial setelah pemrosesan lebih lanjut dan biaya tambahan untuk memproses lebih lanjut. 

Apabila pendapatan diferensial memproses lebih lanjut melebihi biaya diferensialnya, maka manajemen memilih alternatif memproses produknya lebih lanjut dan sebaliknya apabila pendapatan diferensial memproses lebih lanjut lebih rendah dari biaya diferensialnya, maka manajemen langsung menjual produknya.

CONTOH KASUS 
Ikan segar yang belum di proses sebanyak 19.500 kg, produk yang dihasilkan : 
  • Ikan segar kualitas 1 = 9.250 Kg, harga jual pada titik split off Rp 29.000/Kg
  • Ikan asap = 5.550 Kg, harga jual pada titik split off Rp 25.000/Kg, setelah proses tambahan harga jual menjadi Rp 31.000/Kg 
  • Ikan kalengan = 3.700 Kg, harga jual pada titik split off Rp 19.000/Kg, setelah proses tambahan harga jual menjadi Rp 24.000/Kg 
  • Ikan kualitas rendah = 1.000 Kg 
Total Biaya yang terjadi selama proses = Rp 360.750.000. 

Alokasi biaya bersama dengan metode pengukuran unit produksi:

Catatan : Salah satu kelemahan metode pengukuran unit produksi adalah tidak mempertimbangkan potensi pendapatan yang dikontribusikan oleh masing-masing produk bersama. 

Alokasi biaya bersama dengan pengukuran metode Harga Jual sudah diketahui saat split off :

Catatan : kendala penerapan metode ini, adalah tidak selalu tersedia harga jual pada titik split-off, karena produk membutuhkan proses tambahan sebelum dapat dijual. 

Alokasi biaya bersama dengan pengukuran metode Harga Jual belum diketahui saat split off : 

Harga Jual dan Biaya Proses Tambahan


Perbandingan Marjin Laba Per unit Berdasarkan Metode Alokasi Yang Dipilih :


Dalam Bahasa dan Mata Uang Apa Laporan Keuangan Disajikan ? - Bagian 1

Paper ini bermaksud untuk menyajikan analisis penggunaan mata uang yang seharusnya digunakan oleh perusahaan dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia serta standar akuntansi keuangan di Indonesia. 

Ketentuan hukum yang digunakan dalam analisis ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia No 40 tahun 2007, Undang-Undang Republik Indonesia No 8 tahun 1997 serta Undang-Undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sedangkan Standar Akuntansi Keuangan adalah Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI). 

Mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan sangat penting karena akan berpengaruh terhadap penyajian angka-angka saldo transaksi dalam laporan keuangan, termasuk transaksi yang dilakukan dalam mata uang selain mata uang yang digunakan dalam laporan keuangan. Selain aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, permasalahan yang sering terjadi terkait dengan penentuan mata uang pelaporan dan mata uang yang digunakan dalam pencatatan transaksi adalah bagaimana perlakuan pengaruh atas perubahan nilai tukar mata uang (selisih kurs) yang terjadi ketika suatu transaksi didenominasikan pada selain mata uang pelaporan 
dan pencatatan. 

Aspek Ketentuan Hukum 

1) Undang-Undang Perseroan Terbatas 
Pada umumnya badan usaha di Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas sehingga harus tunduk pada pengaturan pada UU RI No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Dalam UU PT diatur bahwa Direksi berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir yang terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan (pasal 66). 

Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh organisasi profesi akuntansi yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan public untuk diaudit apabila (i) kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, (ii) Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, 
(iii) Perseroan merupakan Perseroan Terbuka, (iv) Perseroan merupakan persero, (v) Perseroan mempunyai asset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah paling sedikit Rp 50 milyar, atau (vi) diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. 

Laporan atas hasil audit akuntan publik disampaikan secara tertulis kepada RUPS melalui Direksi. Dalam hal kewajiban audit tersebut tidak dipenuhi maka laporan keuangan tidak disahkan oleh RUPS (pasal 68). Neraca dan laporan laba rugi dari suatu Perseroan yang wajib audit harus disampaikan kepada Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hokum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 66). 

Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS. Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan, kecuali terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya (pasal 69).

KUHP pasal 392 mengatur bahwa seorang pengusaha, seorang pengurus atau komisaris persero terbatas, maskapai andil Indonesia atau koperasi, yang sengaja mengumumkan daftar atau neraca yang tidak benar, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. 

2) Undang-Undang Dokumen Perusahaan 
UU PT juga mewajibkan Direksi membuat laporan tahunan (termasuk laporan keuangan) sebagaimana dimaksud dalam UU PT dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (pasal 100). Dalam UU Dokumen Perusahaan diatur bahwa setiap perusahaan wajib membuat catatan terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan (pasal 5). 

Dalam penjelasan UU ini dijelaskan bahwa neraca tahunan adalah salah satu bentuk catatan yang menggambarkan posisi kekayaan, utang, dan modal pada akhir tahun buku yang merupakan pertanggungjawaban keuangan. Sedangkan yang dimaksud dengan rekening adalah salah satu bentuk catatan yang dibuat perusahaan untuk menampung transaksi yang sejenis yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan, dan dapat juga disebut buku besar atau perkiraan. Kemudian dalam penjelasan UU ini juga dijelaskan bahwa jurnal transaksi harian adalah salah satu bentuk catatan yang menggambarkan adanya transaksi yang dapat berupa buku harian atau catatan harian atau tulisan lainya. 

Kewajiban pembuatan catatan berupa neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan tersebut dimaksudkan agar setiap saat dapat diketahui keadaan kekayaan, utang, modal hak dan kewajiban perusahaan, untuk melindungi baik kepentingan
perusahaan, kepentingan pemerintah maupun kepentingan pihak ketiga. 

Dengan kalimat lain bahwa catatan tersebut bertujuan untuk menghasilkan informasi keuangan yang bersifat general purpose. Kewajiban ini bersifat keperdataan sehingga risiko yang timbul karena tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan yang bersangkutan. 

Catatan yang dibuat sebagaimana dimaksud pada pasal 5 UU Dokumen Perusahaan tersebut, wajib dibuat dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia. 

Dalam hal terdapat izin dari Menteri Keuangan, catatan tersebut dapat disusun dalam bahasa asing (pasal 8). Wajib dalam hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan penekanan bahwa catatan harus dibuat sesuai dengan ketentuan dalam UU Dokumen Perusahaan. Apabila tidak dibuat dengan menggunakan huruf Latin, mata uang Rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia, maka secara hukum, perusahaan tersebut dianggap belum membuat catatan, dan kelalaian tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan yang bersangkutan. 

Catatan yang berbentuk neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, atau tulisan lain yang menggambarkan neraca dan laba rugi, wajib ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan perusahaan yang bersangkutan (pasal 9). Apabila neraca tahunan atau perhitungan laba rugi tahunan belum 
ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk, secara hukum perusahaan dianggap belum membuat neraca tahunan atau perhitungan laba rugi tahunan. 

Yang dimaksud dengan pimpinan perusahaan adalah seseorang yang berdasarkan Anggaran Dasar memimpin perusahaan yang bersangkutan dan mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sedangkan yang dimaksud dengan pejabat yang ditunjuk adalah seseorang yang diberi kewenangan oleh pimpinan perusahaan untuk mengelola dokumen perusahaan sesuai UU Dokumen Perusahaan. 

Catatan berupa neraca dan perhitungan laba rugi tahunan wajib dibuat diatas kertas, sedangkan catatan keuangan lainya dibuat diatas kertas atau dalam sarana lainya dan wajib disimpan selama 10 tahun (pasal 10 dan pasal 11). Penggunaan kata wajib dalam ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan penekanan bahwa apabila catatan yang berbentuk neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, atau tulisan lain yang menggambarkan neraca laba rugi, tidak dibuat di atas kertas, perusahaan dianggap belum membuat catatan. 

3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
Dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) diatur bahwa setiap wajib pajak harus menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Direkturat Jenderal Pajak. Dalam hal wajib pajak berkewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan maka Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. 

Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik tetapi tidak dilampirkan pada Surat Pemberitahuan, maka Surat Pemberitahuan dianggap tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak (pasal 4). 

UU KUP pasal 28 mengatur bahwa pembukuan atau pencatatan yang diselenggarakan wajib pajak harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Pembukuan dengan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan. Dalam UU KUP diatur wajib pajak meliputi orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Sedangkan badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

Pada umumnya, bahasa asing atau mata uang asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan adalah bahasa Inggris dan mata uang dollar Amerika Serikat. Dalam UU KUP diatur bahwa pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak terhutang. Pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau system yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain. Dalam UU KUP yang dimaksud dengan pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. 

Simpulan Aspek Ketentuan Hukum 
Berdasarkan uraian mengenai ketentuan hokum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku setiap Perseroan Terbatas wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh organisasi profesi akuntansi yang diakui pemerintah Republik Indonesia. 

Laporan keuangan tersebut disusun untuk tujuan umum baik dalam rangka pengesahan pertanggungjawaban direksi dalam RUPS sesuai UU PT, penyampaian laporan keuangan kepada pihak lain maupun pemerintah sesuai UU KUP maupun ketentuan lainya. Laporan keuangan tersebut disusun dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan dalam bahasa Indonesia. 
Perseroan Terbatas dapat menyusun pembukuan dan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang asing dan/atau bahasa asing setelah mendaptkan izin dari Menteri Keuangan. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi bentuk usaha lain selain Perseroan Terbatas. 

Dikutip dari tulisan Pak Tarkosunaryo (Ketua Ikatan Akuntan Publik Indonesia)

Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Bagian III

Buku Besar

Buku besar adalah buku yang berisi kumpulan rekening /akun /perkiraan (account). Rekening-rekening digunakan untuk mencatat secara terpisah aktiva, kewajiban, dan ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Dengan demikian, rekening/akun merupakan kumpulan informasi dalam suatu sistem akuntansi. 

Untuk kelompok aktiva, misalnya, akan dijumpai rekening/akun Kas untuk mencatat kas, rekening Piutang untuk mencatat piutang pajak, piutang retribusi, dan lain-lain, dan rekening Tanah untuk mencatat tanah. Dalam kelompok Utang akan dijumpai rekening seperti Utang Perhitungan Pihak Ketiga, Utang pada Bank A, dst. Dalam kelompok Ekuitas Dana akan dijumpai antara lain rekening Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan. 

Transaksi ekonomi mula-mula dicatat menggunakan jurnal. Kemudian jurnal tersebut diposting ke rekening-rekening buku besar yang sesuai. Tindakan ini disebut posting. Posting ke buku besar sekaligus merupakan penggolongan dan peringkasan transaksi sebab tiap-tiap data transaksi dibawa ke masing-masing rekening/akun yang sesuai. Posting dapat dilakukan secara kronologis sebagaimana halnya penjurnalan, tetapi dapat juga secara periodik (mingguan atau bulanan). Buku besar merupakan catatan akuntansi permanen yang terakhir, sehingga dikenal dengan the books of final entry

Bentuk rekening Buku Besar yang paling sederhana adalah sebagai berikut:


Format rekening dapat pula berbentuk menyerupai aksara T sehingga kerap disebut bentuk T. Rekening berbentuk T tampak sebagai berikut:


Saldo Normal
Seperti telah dijelaskan sebelumnya mengenai konsep Debit dan Kredit, sisi kiri atau Debit digunakan untuk mencatat kenaikan saldo rekening aktiva dan belanja. Sebaliknya sisi kanan atau Kredit digunakan untuk mencatat kenaikan rekening kewajiban, ekuitas dana, dan pendapatan. 

Penjelasan Debit dan Kredit dapat dirinci sebagai berikut :

  • Saldo normal rekening kelompok Aset bertambah di sisi Debit dan berkurang di sisi Kredit; 
  • Saldo normal rekening kelompok Kewajiban bertambah di sisi Kredit dan berkurang di sisi Debit;
  • Saldo normal rekening kelompok Belanja bertambah di sisi Debit dan berkurang di sisi Kredit;
  • Saldo normal rekening kelompok Ekuitas Dana bertambah di sisi Kredit dan berkurang di sisi Debit;
  • Saldo normal rekening kelompok Pendapatan bertambah di sisi Kredit dan berkurang di sisi Debit;
  • Saldo normal rekening akun Penerimaan Pembiayaan bertambah di sisi Kredit dan berkurang di sisi Debit, sedangkan saldo normal rekening akun Pengeluaran Pembiayaan bertambah di sisi Debit dan berkurang di sisi Kredit.
Dengan kata lain, saldo normal rekening kelompok Aset, Belanja, dan Pengeluaran Pembiayaan adalah Debit, sedangkan saldo normal rekening kelompok Kewajiban, Ekuitas Dana, Pendapatan, dan Penerimaan Pembiayaan adalah Kredit.

Laporan Keuangan
Laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran 
Menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumberdaya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Pelaporan mencerminkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap pelaksanaan APBD. Dengan demikian, Laporan Realisasi Anggaran menyajikan pendapatan pemerintah daerah selama satu periode, belanja, surplus/defisit, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. 

2. Neraca 

Adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan entitas ekonomi pada suatu saat (tanggal) tertentu. Laporan ini dibuat untuk menyajikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

3. Laporan Arus Kas 
menyajikan informasi tentang sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas, selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, dan non anggaran.

4. Catatan atas Laporan Keuangan 
Disajikan secara sistematis sesuai dengan Stándar Akuntansi Pemerintahan, dimana setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas, harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Disamping itu juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.
 
Copyright © 2020 INFO AKUNTAN

Powered by Aditya Tarigan