Dalam Bahasa dan Mata Uang Apa Laporan Keuangan Disajikan ? - Bagian 1

Paper ini bermaksud untuk menyajikan analisis penggunaan mata uang yang seharusnya digunakan oleh perusahaan dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia serta standar akuntansi keuangan di Indonesia. 

Ketentuan hukum yang digunakan dalam analisis ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia No 40 tahun 2007, Undang-Undang Republik Indonesia No 8 tahun 1997 serta Undang-Undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sedangkan Standar Akuntansi Keuangan adalah Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI). 

Mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan sangat penting karena akan berpengaruh terhadap penyajian angka-angka saldo transaksi dalam laporan keuangan, termasuk transaksi yang dilakukan dalam mata uang selain mata uang yang digunakan dalam laporan keuangan. Selain aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, permasalahan yang sering terjadi terkait dengan penentuan mata uang pelaporan dan mata uang yang digunakan dalam pencatatan transaksi adalah bagaimana perlakuan pengaruh atas perubahan nilai tukar mata uang (selisih kurs) yang terjadi ketika suatu transaksi didenominasikan pada selain mata uang pelaporan 
dan pencatatan. 

Aspek Ketentuan Hukum 

1) Undang-Undang Perseroan Terbatas 
Pada umumnya badan usaha di Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas sehingga harus tunduk pada pengaturan pada UU RI No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Dalam UU PT diatur bahwa Direksi berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir yang terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan (pasal 66). 

Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh organisasi profesi akuntansi yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan public untuk diaudit apabila (i) kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, (ii) Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, 
(iii) Perseroan merupakan Perseroan Terbuka, (iv) Perseroan merupakan persero, (v) Perseroan mempunyai asset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah paling sedikit Rp 50 milyar, atau (vi) diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. 

Laporan atas hasil audit akuntan publik disampaikan secara tertulis kepada RUPS melalui Direksi. Dalam hal kewajiban audit tersebut tidak dipenuhi maka laporan keuangan tidak disahkan oleh RUPS (pasal 68). Neraca dan laporan laba rugi dari suatu Perseroan yang wajib audit harus disampaikan kepada Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hokum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 66). 

Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS. Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan, kecuali terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya (pasal 69).

KUHP pasal 392 mengatur bahwa seorang pengusaha, seorang pengurus atau komisaris persero terbatas, maskapai andil Indonesia atau koperasi, yang sengaja mengumumkan daftar atau neraca yang tidak benar, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. 

2) Undang-Undang Dokumen Perusahaan 
UU PT juga mewajibkan Direksi membuat laporan tahunan (termasuk laporan keuangan) sebagaimana dimaksud dalam UU PT dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (pasal 100). Dalam UU Dokumen Perusahaan diatur bahwa setiap perusahaan wajib membuat catatan terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan (pasal 5). 

Dalam penjelasan UU ini dijelaskan bahwa neraca tahunan adalah salah satu bentuk catatan yang menggambarkan posisi kekayaan, utang, dan modal pada akhir tahun buku yang merupakan pertanggungjawaban keuangan. Sedangkan yang dimaksud dengan rekening adalah salah satu bentuk catatan yang dibuat perusahaan untuk menampung transaksi yang sejenis yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan, dan dapat juga disebut buku besar atau perkiraan. Kemudian dalam penjelasan UU ini juga dijelaskan bahwa jurnal transaksi harian adalah salah satu bentuk catatan yang menggambarkan adanya transaksi yang dapat berupa buku harian atau catatan harian atau tulisan lainya. 

Kewajiban pembuatan catatan berupa neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan tersebut dimaksudkan agar setiap saat dapat diketahui keadaan kekayaan, utang, modal hak dan kewajiban perusahaan, untuk melindungi baik kepentingan
perusahaan, kepentingan pemerintah maupun kepentingan pihak ketiga. 

Dengan kalimat lain bahwa catatan tersebut bertujuan untuk menghasilkan informasi keuangan yang bersifat general purpose. Kewajiban ini bersifat keperdataan sehingga risiko yang timbul karena tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan yang bersangkutan. 

Catatan yang dibuat sebagaimana dimaksud pada pasal 5 UU Dokumen Perusahaan tersebut, wajib dibuat dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia. 

Dalam hal terdapat izin dari Menteri Keuangan, catatan tersebut dapat disusun dalam bahasa asing (pasal 8). Wajib dalam hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan penekanan bahwa catatan harus dibuat sesuai dengan ketentuan dalam UU Dokumen Perusahaan. Apabila tidak dibuat dengan menggunakan huruf Latin, mata uang Rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia, maka secara hukum, perusahaan tersebut dianggap belum membuat catatan, dan kelalaian tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan yang bersangkutan. 

Catatan yang berbentuk neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, atau tulisan lain yang menggambarkan neraca dan laba rugi, wajib ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan perusahaan yang bersangkutan (pasal 9). Apabila neraca tahunan atau perhitungan laba rugi tahunan belum 
ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk, secara hukum perusahaan dianggap belum membuat neraca tahunan atau perhitungan laba rugi tahunan. 

Yang dimaksud dengan pimpinan perusahaan adalah seseorang yang berdasarkan Anggaran Dasar memimpin perusahaan yang bersangkutan dan mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sedangkan yang dimaksud dengan pejabat yang ditunjuk adalah seseorang yang diberi kewenangan oleh pimpinan perusahaan untuk mengelola dokumen perusahaan sesuai UU Dokumen Perusahaan. 

Catatan berupa neraca dan perhitungan laba rugi tahunan wajib dibuat diatas kertas, sedangkan catatan keuangan lainya dibuat diatas kertas atau dalam sarana lainya dan wajib disimpan selama 10 tahun (pasal 10 dan pasal 11). Penggunaan kata wajib dalam ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan penekanan bahwa apabila catatan yang berbentuk neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, atau tulisan lain yang menggambarkan neraca laba rugi, tidak dibuat di atas kertas, perusahaan dianggap belum membuat catatan. 

3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
Dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) diatur bahwa setiap wajib pajak harus menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Direkturat Jenderal Pajak. Dalam hal wajib pajak berkewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan maka Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. 

Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik tetapi tidak dilampirkan pada Surat Pemberitahuan, maka Surat Pemberitahuan dianggap tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak (pasal 4). 

UU KUP pasal 28 mengatur bahwa pembukuan atau pencatatan yang diselenggarakan wajib pajak harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Pembukuan dengan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan. Dalam UU KUP diatur wajib pajak meliputi orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Sedangkan badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

Pada umumnya, bahasa asing atau mata uang asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan adalah bahasa Inggris dan mata uang dollar Amerika Serikat. Dalam UU KUP diatur bahwa pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak terhutang. Pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau system yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain. Dalam UU KUP yang dimaksud dengan pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. 

Simpulan Aspek Ketentuan Hukum 
Berdasarkan uraian mengenai ketentuan hokum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku setiap Perseroan Terbatas wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh organisasi profesi akuntansi yang diakui pemerintah Republik Indonesia. 

Laporan keuangan tersebut disusun untuk tujuan umum baik dalam rangka pengesahan pertanggungjawaban direksi dalam RUPS sesuai UU PT, penyampaian laporan keuangan kepada pihak lain maupun pemerintah sesuai UU KUP maupun ketentuan lainya. Laporan keuangan tersebut disusun dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan dalam bahasa Indonesia. 
Perseroan Terbatas dapat menyusun pembukuan dan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang asing dan/atau bahasa asing setelah mendaptkan izin dari Menteri Keuangan. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi bentuk usaha lain selain Perseroan Terbatas. 

Dikutip dari tulisan Pak Tarkosunaryo (Ketua Ikatan Akuntan Publik Indonesia)

Berlangganan sekarang, untuk mendapatkan artikel terbaru tentang Ilmu Akuntansi, Audit, dan Perpajakan Gratis! :

0 Komentar Untuk "Dalam Bahasa dan Mata Uang Apa Laporan Keuangan Disajikan ? - Bagian 1"

Posting Komentar

Terima Kasih buat Komentar yang diberikan.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

loading...

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel