INFO UPDATE

Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Bagian V

Hi sobat semua apa kabar, mudah-mudahan dalam keadaan baik dan tidak bosan yah membaca blog saya yang sederhana ini. Ok sob, tulisan berikut menyambung tulisan saya yang sebelumnya. Tanpa panjang lebar kita bahas satu persatu yah .

JENIS-JENIS AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Akuntansi Berbasis Anggaran (Budgetary based Accounting) 

Akuntansi anggaran adalah akuntansi yang mencatat, mengklasifikasi, dan mengikhtisarkan transaksi berdasarkan anggaran pendapatan ataupun belanja. Istilah ‘akuntansi anggaran’ mengacu pada praktik yang dijalankan oleh beberapa pemerintah negara bagian di Amerika Serikat di tahun 1950-an. 

Sistem akuntansi ini memasukkan jumlah yang dianggarkan dan jumlah aktual dalam catatan ganda. Jumlah pemasukan yang dianggarkan dimasukkan dalam pos kredit, kemudian sebagai pengeluaran debit dimasukkan sebagai penyeimbang dari kredit tadi. Keseimbangan rekening memperlihatkan jumlah anggaran yang masih belum dibelanjakan. 

Kendala utama perhitungan sistem akuntansi anggaran adalah kompleksitas penerimaan dan pengeluaran yang dianggarkan. Untuk menyederhanakan kerumitan ini, maka dilakukan pembandingan yang sistematik dan berkelanjutan antar-angka aktual dan angka anggaran, tanpa melalui proses penjurnalan anggaran, melainkan cukup mengandalkan data anggaran yang telah direkam dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Sehingga laporan keuangan pemerintah tidak hanya menunjukkan penerimaan dan pengeluaran aktual, tetapi juga perbandingannya dengan penerimaan dan pengeluaran yang dianggarkan. Praktik ini berbeda di perusahaan swasta. Anggaran tidak termasuk laporan yang dipublikasi. Sedangkan di pemerintahan Anggaran adalah laporan utama yang harus menjadi dokumen publik. 

Akuntansi Berbasis Kas (Cash based Accounting) 

Akuntansi berbasis kas adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi keuangan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Fokus pengukurannya pada saldo kas dan perubahan saldo kas, dengan cara membedakan antara kas yang diterima dan kas yang dikeluarkan. 

Lingkup akuntansi berbasis kas ini meliputi saldo kas, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Keterbatasan sistem akuntansi ini adalah keterbatasan informasi yang dihasilkan karena terbatas pada pertanggungjawaban kas saja, tetapi tidak memperlihatkan pertanggungjawaban manajemen atas aktiva dan kewajiban. 

Akuntansi Berbasis Akrual (Accrual based Accounting) 

Akuntansi berbasis akrual adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan. Fokus sistem akuntansi ini pada pengukuran sumber daya ekonomis dan perubahan sumber daya pada suatu entitas.

Sistem akuntansi ini merupakan sistem yang paling modest. Keberhasilan New Zealand menerapkan akuntansi akrual telah menyebabkan berbagai perubahan dalam manajemen sektor publik. Dalam akuntansi akrual, informasi yang dihasilkan jauh lebih lengkap dan menyediakan informasi yang rinci mengenai aktiva dan kewajiban. 

Akuntansi Berbasis Kas Menuju Akrual (Cash Toward Accrual based Accounting) 

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, sedangkan basis akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. 

Ilustrasi Perbedaan antara Basis Kas (Cash Basis) dengan Basis Akrual (Accrual Basis)

Diilustrasikan sebuah pemerintahan memiliki saldo kas awal sebesar Rp 10.000 tanpa memiliki kekayaan lainnya. Neraca awal, baik berbasis kas maupun berbasis akrual, akan terlihat sama dalam contoh di bawah ini. 

Aktiva                                                    Passiva 
Kas                       Rp 10.000                Ekuitas Dana     Rp 10.000

Misalnya terjadi transaksi pembelian kendaraan senilai Rp 3.000, neraca setelah transaksi tersebut akan ditampilkan secara berbeda di masing-masing basis. Pada basis kas, pembelian kendaraan tersebut dianggap sebagai belanja (biaya). Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah: 

Dr Belanja Kendaraan Rp 3.000 
                               Cr Kas       Rp 3.000 

Pada akhir periode, semua akun belanja (biaya) akan ditutup dan mengurangi nilai ekuitas dana. Sehingga yang akan muncul di neraca pada basis kas tetap akun KAS saja di sisi aktiva, karena fokus pengukuran basis kas hanya pada KAS. Maka neraca berbasis kas akan menjadi sebagai berikut :

Aktiva                                                  Passiva 
Kas                        Rp 7.000               Ekuitas Dana      Rp 7.000

Karena fokus pengukuran pada basis akrual adalah semua sumber daya yang dimiliki, maka transaksi pembelian kendaraan tersebut akan dicatat dengan jurnal sebagai berikut: 

Dr Kendaraan Rp. 3.000 
            Cr Kas         Rp. 3.000 

Dengan demikian, neraca pada basis akrual akan menampilkan akun Kendaraan (Aset Tetap) selain KAS di sisi aktiva, sedangkan Ekuitas Dana di sisi pasiva tetap 10.000. Hal tersebut menunjukkan fokus pengukuran basis akrual yang melaporkan semua perubahan kekayaan sehingga transaksi tersebut dianggap sebagai penambahan aset tetap. Dengan kata lain neraca berbasis akrual akan menjadi sebagai berikut :

Aktiva                                                Passiva
Kas                        Rp 7.000             Ekuitas Dana         Rp 10.000 
Kendaraan             Rp 3.000

Terlihat terjadi perbedaan dalam kedua neraca tersebut sebagai akibat dari satu kejadian transaksi yang sama. Dalam neraca berbasis akrual terdapat akun kendaraan yang tidak diakui pada neraca berbasis kas. 

Akan tetapi, yang lebih penting untuk diperhatikan adalah dari transaksi yang sama kedua neraca tersebut menghasilkan nilai ekuitas dana yang berlainan (Rp 7.000 pada neraca berbasis kas dan Rp 10.000 pada neraca berbasis akrual). Ketika sebuah entitas pemerintah harus memilih salah satu dari kedua basis tersebut, pertanyaannya adalah informasi ekuitas dana yang mana yang lebih baik? 

Informasi tentang ekuitas dana yang disampaikan oleh Neraca berbasis akrual diyakini memberikan informasi yang lebih komprehensif karena merepresentasikan seluruh sumber daya yang dimiliki pemerintah. Akan tetapi, banyak pihak juga menghendaki pelaporan ekuitas dana seperti yang tercantum dalam neraca berbasis kas kerena benar-benar menunjukkan jumlah ketersediaan kas yang dimiliki pemerintah, sebuah informasi yang berguna dalam pengendalian anggaran sekaligus menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah dalam mengeksekusi program-program jangka pendeknya. 

Basis Kas Modifikasi adalah sebuah pendekatan yang mencoba menampilkan informasi yang dihasilkan basis kas sekaligus juga menyajikan informasi yang hanya bisa dimunculkan oleh basis Akrual. Dengan basis kas modifikasi, transaksi-transaksi dicatat berdasarkan kas yang diterima atau dibayarkan, sehingga neraca yang dihasilkan akan seperti neraca berbasis kas. Perbedaannya, basis kas modifikasi menggunakan fokus pengukuran atas semua sumber daya (all resources)

Dengan ilustrasi transaksi yang sama, transaksi pembelian kendaraan dalam basis kas modifikasi akan dicatat sebagai transaksi belanja dan mengurangi ekuitas dana menjadi       Rp 7.000. 

Dr Belanja Kendaraan Rp. 3.000 
                                   Cr Kas Rp. 3.000 

Namun, fokus pengukuran menghendaki informasi tentang kendaraan dimunculkan dalam neraca sehubungan dengan fokus pengukurannya yang menghendaki semua kekayaan yang dimiliki ditampilkan di neraca. Akibatnya, pelaporan ekuitas dana juga tidak lagi Rp 7.000 tetapi menjadi Rp 10.000, padahal berdasarkan transaksi seharusnya nilai ekuitas dana hanya Rp 7.000. 

Maka, dalam basis kas modifikasi, dilakukan jurnal tambahan untuk mengakui mobil dan melakukan penyesuaian pada ekuitas dana sebagai berikut: 
Dr Kendaraan Rp. 3.000 
      Cr Ekuitas Dana yang Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp. 3.000 

Sehingga basis kas modifikasi akan menghasilkan neraca seperti berikut:

Aktiva                                                Passiva
Kas             Rp 7.000                        Ekuitas Dana                                   Rp 7.000 
Kendaraan  Rp 3.000                        Ekuitas dana yang Diinvestasikan 
                                                          dalam Aset Tetap                             Rp 3.000

Negara-negara penganut basis kas modifikasi merasa bahwa informasi yang dihasilkan oleh basis ini lebih informatif daripada yang dihasilkan oleh basis kas maupun basis akrual. Bagian ekuitas dana selain menunjukkan informasi tentang ekuitas dana lancar yang memungkinkan kontrol atas kas, juga memberikan informasi tentang kondisi kekayaan yang berupa aset tetap. 

Sementara itu, basis akrual modifikasi lebih banyak diimplementasikan pada negara-negara yang menggunakan multi dana dalam akuntansi pemerintahannya. Basis akrual modifikasi pada dasarnya adalah basis akrual yang mencatat transaksi-transaksi sesuai dengan kejadiannya, tidak semata-mata pada saat kas diterima atau dibayarkan. Namun, basis akrual modifikasi mempunyai fokus pengukuran hanya pada sumber daya yang bersifat lancar. 

Akuntansi pemerintahan di Amerika misalnya, menggunakan basis akrual modifikasi untuk pencatatan di General Fund. Maka, General Fund akan mencatat transaksi-transaksinya tidak semata-mata berdasarkan kas, seperti halnya basis akrual tetapi neraca yang diterbitkan hanya memuat sumber daya lancar saja. Transaksi-transaksi yang terkait dan atau menghasilkan aset tetap / hutang jangka panjang akan dicatat dalam fund tersendiri. Di Amerika, fund tersebut disebut sebagai Account Group, yang terdiri atas General Capital Asset untuk melaporkan transaksi aset tetap dan General Long Term Liabilities untuk melaporkan transaksi hutang jangka panjang. 

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH 

Standar akuntansi pemerintah dan kebijakan akuntansi keuangan pemerintah daerah terutama mengatur mengenai 3 (tiga) hal, yaitu Pertama, masalah pengakuan. Pertanyaannya kapan suatu transaksi diakui untuk dicatat. Kedua, masalah pengukuran. Pertanyaannya bagaimana menetapkan nilai uang untuk dicatat dalam pos-pos laporan keuangan. Ketiga, masalah pengungkapan (disclosure). 

Pengakuan 

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. 

Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui, yaitu: 
  1. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan, 
  2. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal. 
Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas. 

Pengukuran 

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. 

Pengungkapan (Disclosure) 

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan. 

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. 

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut : 
  1. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target 
  2. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan 
  3. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya 
  4. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan 
  5. Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas 
  6. Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan 
  7. Daftar dan skedul. 
Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus memiliki referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. 

Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontijensi dan komitmen-komitmen lainnya. 

Dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan untuk mengubah susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Misalnya informasi tingkat bunga dan penyesuaian nilai wajar dapat digabungkan dengan informasi jatuh tempo surat-surat berharga. Selain itu, suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu: 
  • Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta juridiksi di mana entitas tersebut beroperasi 
  • Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya 
  • Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya. 
Ok sob, demikianlah overview mengenai akuntansi pemerintahan daerah yang telah kita bahas menjadi 5 bagian, semoga informasi ini menambah pengetahuan dan wawasan sobat-sobat sekalian dalam akuntansi pemerintahan daerah yang akan menuju pada akuntansi akural basis.  Jika ada kata yang salah mohon maaf ya sob, dan jika ada kritik atau pertanyaan yang bisa membuat blog ini lebih baik lagi saya terima sob.Terima Kasih.

Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Bagian IV

Kita akan lanjut pembahasan mengenai Akuntansi Pemerintahan, berikut ini kita akan bahas mengenai jenis-jenis transaksi pemerintahan khususnya daerah dan struktur akuntansi keuangan Pemerintahan Daerah.

Ok, untuk mempersingkat waktu mari kita bahas satu persatu sob.

Jenis-jenis Transaksi Pemerintah Daerah (Pemda) 

Dalam akuntansi keuangan pemerintah daerah, jenis transaksi dapat dirinci berdasarkan struktur APBD yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Selain itu masih ada jenis transaksi lain yaitu transaksi Non kas pemda, dan transaksi Rekening Antar Kantor (RAK) yaitu antara PPKD-SKPD. 

Disamping itu berdasarkan sifat dan jenis entitas, transaksi masih dapat dibagi kedalam akuntansi untuk transaksi di SKPD atau disebut transaksi SKPD dan transaksi untuk tingkat Pemda yang ditangani PPKD atau disebut juga transaksi PPKD. 

D.1. Pendapatan Daerah 
Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah meliputi : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. 

D.2. Belanja Daerah 
Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja Daerah meliputi : Belanja Langsung, yaitu belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program; Belanja tidak langsung, yaitu belanja tugas pokok dan fungsi yang tidak dikaitkan dengan pelaksanaan program. 

D.3. Pembiayaan Daerah 
Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan, dan Sisa lebih anggaran tahun berkenaan. Termasuk dalam transaksi Penerimaan Pembiayaan yang dimaksudkan untuk mengatasi defisit anggaran adalah: Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, Pencairan dana cadangan, Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan pinjaman daerah, Penerimaan kembali pemberian pinjaman, Penerimaan piutang daerah. Sedangkan yang termasuk dalam Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang dimaksudkan untuk menyalurkan surplus anggaran adalah: Pembentukan dana cadangan, Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, Pembayaran pokok utang, Pemberian pinjaman daerah. 

D.4. Transaksi Selain Kas 
Prosedur akuntansi selain kas meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang meliputi transaksi : koreksi kesalahan dan penyesuaian; pengakuan aset tetap, utang jangka panjang, dan ekuitas; depresiasi; dan transaksi yang bersifat accrual dan prepayment; hibah selain kas. 

D.4.1. Koreksi Kesalahan dan Penyesuaian 
Koreksi kesalahan pencatatan merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal dan telah diposting ke buku besar. Sedangkan penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang, dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan. 

D.4.2. Pengakuan Aset Tetap, Utang Jangka Panjang, dan Ekuitas 
Pengakuan Aset Tetap merupakan pengakuan terhadap perolehan aset yang dilakukan oleh Satuan Kerja. Pengakuan aset tetap dan ekuitas sangat terkait dengan belanja modal yang dilakukan oleh Satker. Pengakuan Utang, jika dalam hal ini adalah pengakuan utang perhitungan fihak ketiga di SATKER sangat terkait dengan transaksi belanja yang mengharuskan pemotongan pajak atau potongan-potongan belanja lainnya. Namun jika utang yang dimaksud adalah utang jangka panjang, maka hal ini timbul dari transaksi pembiayaan penerimaan yang dilakukan oleh PPKD. 

D.4.3. Depresiasi 
Depresiasi dilakukan untuk menyusutkan nilai aset yang dimiliki oleh Satker (apabila diperlukan). 

D.4.4. Transaksi yang bersifat accrual dan prepayment 
Transaksi yang bersifat accrual dan prepayment muncul karena adanya transaksi yang sudah dilakukan Satker namun pengeluaran kas belum dilakukan (accrual) atau terjadi pengeluaran kas untuk belanja di masa yang akan datang (prepayment). 

D.4.5. Hibah selain kas 
Penerimaan atau pengeluaran hibah selain kas adalah penerimaan atau pengeluaran sumber ekonomi non kas yang merupakan pelaksanaan APBD yang mengandung konsekuensi ekonomi bagi pemerintah daerah. 

Struktur Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah
Struktur akuntansi di pemerintah daerah menggunakan konsep transaksi Kantor Pusat-Kantor Cabang (Home Office-Branch Office Transaction atau disingkat menjadi HOBO). Di Pemda yang bertindak sebagai Kantor Pusat adalah PPKD dan yang bertindak sebagai Kantor Cabang adalah SKPD. 

Pemilihan struktur ini sesuai dengan Undang Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pasal 10 ayat (3) dan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 100, yang menetapkan bahwa pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan dilakukan di tingkat SKPD sebagai entitas akuntansi dan Pemda sebagai entitas pelaporan. 

Sebagai konsekuensi dari struktur akuntansi tersebut diperlukan kontrol pencatatan antara PPKD dan SKPD melalui mekanisme akun resiprokal (reciprocal account) yaitu akun Rekening Koran-PPKD yang ada di SKPD dan akun Rekening Koran-SKPD yang ada di PPKD. Akuntansi Rekening Koran-PPKD merupakan akuntansi ekuitas dana di tingkat SKPD. 

Akun “Rekening Koran-PPKD” setara dengan akun “Ekuitas Dana”, tetapi penggunanya khusus SKPD. Hal ini dikarenakan SKPD merupakan cabang dari Pemda, sehingga sebenarnya SKPD tidak memiliki ekuitas dana sendiri, melainkan hanya menerima ekuitas dana dari Pemda, melalui mekanisme transfer. 

Akun “Rekening Koran-PPKD” akan bertambah bila SKPD menerima transfer aset (seperti menerima SP2D UP dan GU, menerima aset tetap dari Pemda), pelunasan pembayaran belanja LS (menerima SP2D LS), dan akan berkurang bila SKPD mentransfer aset ke Pemda (seperti penyetoran uang ke Pemda). 

Saldo normal akun “Rekening Koran-PPKD” adalah kredit (Cr). Akun “Rekening Koran-PPKD” dapat dibagi menjadi : - Rekening Koran-PPKD Kas - Rekening Koran-PPKD Piutang - Rekening Koran-PPKD Persediaan - Rekening Koran-PPKD Aset Tetap - Rekening Koran-PPKD Aset lainnya - Rekening Koran-PPKD Belanja - Rekening Koran-PPKD Utang Akun Rekening Koran-PPKD Utang merupakan contra account dari Rekening Koran-PPKD, sehingga saldonya adalah Debit (Dr). 

Akun-akun Rekening Koran-PPKD ini rekening reciprocal – nya yaitu akun Rekening Koran-SKPD yang ada di PPKD sebagai akun aset. Saldo normal akun “Rekening Koran-SKPD” adalah Debit (Dr). Akun “Rekening Koran-SKPD” dapat dibagi menjadi : - Rekening Koran-SKPD Kas - Rekening Koran-SKPD Piutang - Rekening Koran-SKPD Persediaan - Rekening Koran-SKPD Aset Tetap - Rekening Koran-SKPD Aset lainnya - Rekening Koran-SKPD Belanja - Rekening Koran-SKPD Utang Akun Rekening Koran-SKPD Utang merupakan contra account dari Rekening Koran-SKPD, sehingga saldonya adalah Kredit (Cr). 

Akun-akun Rekening Koran-PPKD dan Rekening Koran-SKPD ini akan dieliminasi pada saat akan dibuat penggabungan laporan keuangan di Pemda oleh PPKD/BUD.

Ok sob, sampai disini dulu pembahasannya ntar kita lanjut lagi ya karena masih ada lagi nih bahasan mengenai Akuntansi Pemerintahan. Semoga bermanfaat ya sob, dan kasih komentar yang membangun ya sob atau kalo ada pertanyaan boleh juga.
 
Copyright © 2020 INFO AKUNTAN

Powered by Aditya Tarigan