INFO UPDATE

Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Bagian IV

Kita akan lanjut pembahasan mengenai Akuntansi Pemerintahan, berikut ini kita akan bahas mengenai jenis-jenis transaksi pemerintahan khususnya daerah dan struktur akuntansi keuangan Pemerintahan Daerah.

Ok, untuk mempersingkat waktu mari kita bahas satu persatu sob.

Jenis-jenis Transaksi Pemerintah Daerah (Pemda) 

Dalam akuntansi keuangan pemerintah daerah, jenis transaksi dapat dirinci berdasarkan struktur APBD yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Selain itu masih ada jenis transaksi lain yaitu transaksi Non kas pemda, dan transaksi Rekening Antar Kantor (RAK) yaitu antara PPKD-SKPD. 

Disamping itu berdasarkan sifat dan jenis entitas, transaksi masih dapat dibagi kedalam akuntansi untuk transaksi di SKPD atau disebut transaksi SKPD dan transaksi untuk tingkat Pemda yang ditangani PPKD atau disebut juga transaksi PPKD. 

D.1. Pendapatan Daerah 
Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah meliputi : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. 

D.2. Belanja Daerah 
Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja Daerah meliputi : Belanja Langsung, yaitu belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program; Belanja tidak langsung, yaitu belanja tugas pokok dan fungsi yang tidak dikaitkan dengan pelaksanaan program. 

D.3. Pembiayaan Daerah 
Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan, dan Sisa lebih anggaran tahun berkenaan. Termasuk dalam transaksi Penerimaan Pembiayaan yang dimaksudkan untuk mengatasi defisit anggaran adalah: Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, Pencairan dana cadangan, Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan pinjaman daerah, Penerimaan kembali pemberian pinjaman, Penerimaan piutang daerah. Sedangkan yang termasuk dalam Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang dimaksudkan untuk menyalurkan surplus anggaran adalah: Pembentukan dana cadangan, Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, Pembayaran pokok utang, Pemberian pinjaman daerah. 

D.4. Transaksi Selain Kas 
Prosedur akuntansi selain kas meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang meliputi transaksi : koreksi kesalahan dan penyesuaian; pengakuan aset tetap, utang jangka panjang, dan ekuitas; depresiasi; dan transaksi yang bersifat accrual dan prepayment; hibah selain kas. 

D.4.1. Koreksi Kesalahan dan Penyesuaian 
Koreksi kesalahan pencatatan merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal dan telah diposting ke buku besar. Sedangkan penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang, dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan. 

D.4.2. Pengakuan Aset Tetap, Utang Jangka Panjang, dan Ekuitas 
Pengakuan Aset Tetap merupakan pengakuan terhadap perolehan aset yang dilakukan oleh Satuan Kerja. Pengakuan aset tetap dan ekuitas sangat terkait dengan belanja modal yang dilakukan oleh Satker. Pengakuan Utang, jika dalam hal ini adalah pengakuan utang perhitungan fihak ketiga di SATKER sangat terkait dengan transaksi belanja yang mengharuskan pemotongan pajak atau potongan-potongan belanja lainnya. Namun jika utang yang dimaksud adalah utang jangka panjang, maka hal ini timbul dari transaksi pembiayaan penerimaan yang dilakukan oleh PPKD. 

D.4.3. Depresiasi 
Depresiasi dilakukan untuk menyusutkan nilai aset yang dimiliki oleh Satker (apabila diperlukan). 

D.4.4. Transaksi yang bersifat accrual dan prepayment 
Transaksi yang bersifat accrual dan prepayment muncul karena adanya transaksi yang sudah dilakukan Satker namun pengeluaran kas belum dilakukan (accrual) atau terjadi pengeluaran kas untuk belanja di masa yang akan datang (prepayment). 

D.4.5. Hibah selain kas 
Penerimaan atau pengeluaran hibah selain kas adalah penerimaan atau pengeluaran sumber ekonomi non kas yang merupakan pelaksanaan APBD yang mengandung konsekuensi ekonomi bagi pemerintah daerah. 

Struktur Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah
Struktur akuntansi di pemerintah daerah menggunakan konsep transaksi Kantor Pusat-Kantor Cabang (Home Office-Branch Office Transaction atau disingkat menjadi HOBO). Di Pemda yang bertindak sebagai Kantor Pusat adalah PPKD dan yang bertindak sebagai Kantor Cabang adalah SKPD. 

Pemilihan struktur ini sesuai dengan Undang Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pasal 10 ayat (3) dan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 100, yang menetapkan bahwa pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan dilakukan di tingkat SKPD sebagai entitas akuntansi dan Pemda sebagai entitas pelaporan. 

Sebagai konsekuensi dari struktur akuntansi tersebut diperlukan kontrol pencatatan antara PPKD dan SKPD melalui mekanisme akun resiprokal (reciprocal account) yaitu akun Rekening Koran-PPKD yang ada di SKPD dan akun Rekening Koran-SKPD yang ada di PPKD. Akuntansi Rekening Koran-PPKD merupakan akuntansi ekuitas dana di tingkat SKPD. 

Akun “Rekening Koran-PPKD” setara dengan akun “Ekuitas Dana”, tetapi penggunanya khusus SKPD. Hal ini dikarenakan SKPD merupakan cabang dari Pemda, sehingga sebenarnya SKPD tidak memiliki ekuitas dana sendiri, melainkan hanya menerima ekuitas dana dari Pemda, melalui mekanisme transfer. 

Akun “Rekening Koran-PPKD” akan bertambah bila SKPD menerima transfer aset (seperti menerima SP2D UP dan GU, menerima aset tetap dari Pemda), pelunasan pembayaran belanja LS (menerima SP2D LS), dan akan berkurang bila SKPD mentransfer aset ke Pemda (seperti penyetoran uang ke Pemda). 

Saldo normal akun “Rekening Koran-PPKD” adalah kredit (Cr). Akun “Rekening Koran-PPKD” dapat dibagi menjadi : - Rekening Koran-PPKD Kas - Rekening Koran-PPKD Piutang - Rekening Koran-PPKD Persediaan - Rekening Koran-PPKD Aset Tetap - Rekening Koran-PPKD Aset lainnya - Rekening Koran-PPKD Belanja - Rekening Koran-PPKD Utang Akun Rekening Koran-PPKD Utang merupakan contra account dari Rekening Koran-PPKD, sehingga saldonya adalah Debit (Dr). 

Akun-akun Rekening Koran-PPKD ini rekening reciprocal – nya yaitu akun Rekening Koran-SKPD yang ada di PPKD sebagai akun aset. Saldo normal akun “Rekening Koran-SKPD” adalah Debit (Dr). Akun “Rekening Koran-SKPD” dapat dibagi menjadi : - Rekening Koran-SKPD Kas - Rekening Koran-SKPD Piutang - Rekening Koran-SKPD Persediaan - Rekening Koran-SKPD Aset Tetap - Rekening Koran-SKPD Aset lainnya - Rekening Koran-SKPD Belanja - Rekening Koran-SKPD Utang Akun Rekening Koran-SKPD Utang merupakan contra account dari Rekening Koran-SKPD, sehingga saldonya adalah Kredit (Cr). 

Akun-akun Rekening Koran-PPKD dan Rekening Koran-SKPD ini akan dieliminasi pada saat akan dibuat penggabungan laporan keuangan di Pemda oleh PPKD/BUD.

Ok sob, sampai disini dulu pembahasannya ntar kita lanjut lagi ya karena masih ada lagi nih bahasan mengenai Akuntansi Pemerintahan. Semoga bermanfaat ya sob, dan kasih komentar yang membangun ya sob atau kalo ada pertanyaan boleh juga.
loading...

4 komentar :

  1. Selamat malam mas Adit.
    Bisa minta filenya nggak ya?
    Tentang Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah
    Terima kasih
    inovhendra@gmail.com

    BalasHapus
    Balasan
    1. Iya mas adit. minta tolong diemail filenya. Untuk bahan tesis saya mas. Matur nuhun

      Hapus
  2. Balasan
    1. Sama-sama, semoga artikelnya bisa membantu.

      Hapus

Terima Kasih buat Komentar yang diberikan.

 
Copyright © 2020 INFO AKUNTAN

Powered by Aditya Tarigan