Perhitungan perpajakan CV tidak berbeda dengan kewajiban perpajakan wajib pajak badan lainnya. Begitu pula halnya dengan kewajiban mendaftarkan diri untuk mendapat NPWP, serta melaporkan SPT.
Comanditer Vennotschaap (CV) atau persekutuan komanditer merupakan salah satu subjek pajak Badan, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
Dalam bagian penjelasan pasal di atas disebutkan bahwa Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
Perhitungan perpajakan CV tidak berbeda dengan kewajiban perpajakan wajib pajak badan lainnya. Begitu pula halnya dengan kewajiban mendaftarkan diri untuk mendapat NPWP, serta melaporkan SPT.
Dalam UU Pajak Penghasilan terbaru, diberikan bagaimana contoh penghitungan pajak yang terutang untuk wajib pajak badan. Hal ini bisa dilihat Pasal 17 ayat (1) huruf b UU Nomor 36 Tahun 2008:
Contoh penghitungan pajak yang terutang untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap:
Jumlah Penghasilan Kena Pajak Rp 1.250.000.000,00
Pajak Penghasilan yang terutang: 28% x Rp 1.250.000.000,00 = Rp 350.000.000.
