INFO UPDATE

Pelaporan SPT PPh Pribadi Form 1770, 1770S dan 1770SS

Apakah Anda sudah benar dalam menyusun pelaporan SPT PPh Pribadi Form 1770, 1770S dan 1770SS? Kali ini kita akan bahas mengenai form-form berikut ini.

Sebagai warga negara Indonesia baik, kita harus taat akan pajak. Jika Anda sudah mempunyai penghasilan harusnya segera buat NPWP (Nomor Pokok wajib Pajak). Dengan memiliki NPWP maka Anda sebagai wajib pajak harus melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan). SPT digunakan untuk : melaporkan perhitungan, pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak,  harta dan kewajiban dsesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

Untuk kali mari kita fokus membahas pelaporan SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi. Ada 3 jenis SPT Tahunan untuk pelaporan wajib pajak pribadi :

1770 SS
Formulir ini memiliki struktur dan bentuk yang paling sederhana karena hanya 1 lembar. Formulir ini biasanya digunakan oleh:

  1. Karyawan yang memperoleh penghasilan dalam negeri dari satu pemberi kerja dan
  2. Jumlah penghasilan bruto dalam satu tahun tidak lebih dari 60 juta.


1770 S
Formulir ini memiliki struktur lebih kompleks dibandingkan formulir 1770 SS karena memiliki lampiran yang harus diisi. Formulir ini diperuntukan bagi:
  1. Wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan lebih dari 1 pemberi kerja atau, 
  2. Memperoleh penghasilan dalam negeri lainnya atau, 
  3. Memiliki penghasilan yang dikenakan PPh final.


1770
Formulir ini diperuntukkan bagi :
  1. Wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari usaha sendiri (misalnya : usaha pertokoan, salon, warung dan lain-lain) atau, 
  2. Dari pekerjaan bebas (misalnya : dokter, notaris, petugas dinas asuransi dan lain-lain) atau, 
  3. Wajib pajak yang bekerja dan memperoleh penghasilan di luar negeri.


Mengenal Form SPT 1770SS, 1770S dan 1770

Mari membahas lebih dalam mengenai formulir SPT Tahunan 1770 SS, 1770 S dan 1770 :

Formulir 1770 SS
Formulir ini digunakan untuk karyawan swasta maupun negeri yang memiliki penghasilan bruto tidak lebih dari 60 juta per tahun. Di akhir tahun karyawan harus meminta bukti potong 1721-A1 untuk karyawan swasta dan bukti potong 1721-A2 untuk pegawai negeri sehingga memudahkan untuk mengisi formulir 1770 SS dikarenakan di dalam bukti potong 1721-A1 maupun 1721-A2 sudah tertera penghasilan bruto karyawan tersebut selama 1 tahun.

Formulir 1770 SS juga hanya boleh digunakan oleh karyawan yang hanya menerima kerja dari 1 pemberi kerja saja ( bekerja di 1 perusahaan ). Jika seorang karyawan bekerja di 2 perusahaan namun setelah digabung penghasilan brutonya tidak lebih dari 60 juta setahun, karyawan tersebut tidak dapat memakai formulir 1770 SS namun harus memakai formulir 1770 S dalam pelaporan SPT Tahunannya.

Dalam pengisiannya formulir ini merupakan yang paling sederhana dikarenakan hanya memindahkan data yang sudah ada dalam bukti potong 1721-A1 maupun 1721-A2 ke dalam formulir 1770 SS. Serta mengisikan daftar harta maupun kewajiban sampai akhir tahun tanpa memerlukan perinciannya.

Formulir 1770 S
Formulir ini digunakan untuk karyawan yang penghasilan brutonya sama dengan atau lebih besar dari 60 juta per tahun. Karyawan yang mengisi formulir 1770 S juga diwajibkan untuk meminta bukti potong 1721-A1 maupun 1721-A2.

Formulir ini juga digunakan bagi karyawan yang memperoleh penghasilan lebih dari 1 pemberi kerja, walaupun jika penghasilan brutonya digabungkan besarnya tidak lebih dari 60 juta. 

Memperoleh penghasilan dalam negeri lainnya (seperti: bunga, royalty, sewa ataupun keuntungan dari penjualan dan/atau pengalihan harta lainnya) 

Memperoleh penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final dan/atau bersifat final seperti bunga deposito, SBI dan lainnya. 

Memperoleh penghasilan yang bukan termasuk objek pajak seperti : Hibah/Warisan, Bantuan/Sumbangan, Klaim asuransi kesehatan, Beasiswa, dan lain-lain.

Bagi wajib pajak yang menggunakan formulir 1770 S dalam penyampaian SPT Tahunannya, mereka diwajibkan untuk mengisi lampiran – lampirannya seperti : Data penghasilan, Daftar harta dan/atau kewajiban, Bukti potong, Daftar anggota keluarga

Formulir 1770
Formulir ini digunakan oleh wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari Usaha atau Pekerjaan Bebas (seseorang yang memiliki keahlian khusus untuk memperoleh penghasilan tanpa adanya ikatan kerja. Contoh : Dokter, Notaris, Konsultan, dan lain-lain) yang menyelenggarakan pembukuan maupun norma penghitungan penghasilan netto.

Penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final.

Memperoleh penghasilan dalam negeri lainnya (seperti : bunga, royalty, sewa ataupun keuntungan dari penjualan dan/atau pengalihan harta lainnya).

Memiliki penghasilan dari luar negeri.

Formulir ini juga dapat digunakan oleh wajib pajak yang tidak memiliki penghasilan sama sekali atau nihil. Cukup dengan mengisi identitas wajib pajak (nama, npwp, dan lain-lain) namun dalam pengisian penghasilan cukup diisi dengan angka 0 (nol) saja serta harus melampirkan surat pernyataan diatas materai yang isinya menyatakan bahwa wajib pajak yang bersangkutan memang benar – benar tidak memiliki penghasilan sama sekali di tahun pajak yang dilaporkan.

Dalam formulir 1770 ini juga wajib pajak diwajibkan untuk mengisi lampiran – lampirannya seperti :Data penghasilan, Daftar harta dan/atau kewajiban, Bukti potong, Daftar anggota keluarga.

Strategi Menjadi Wirausahawan Sukses Meski dengan Modal Kecil

Untuk memulai sebuah bisnis sebenarnya bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Namun seringkali orang merasa minder untuk memulai bisnis yang ingin dijalaninya karena hanya memiliki modal kecil. Tahukah Anda? Jika modal kecil bukan menjadi masalah bagi Anda untuk bisa menjadi seorang wirausahawan sukses.

Jika Anda bisa mengelola modal tersebut untuk bisnis yang akan dijalankan, tentu tidak menutup kemungkinan bagi diri Anda sendiri untuk bisa meraup banyak keuntungan. Akan tetapi, agar bisa mencapai hal tersebut ada beberapa strategi yang harus dilakukan.


Langkah pertama yang harus Anda lakukan untuk bisa sukses meski dengan menggunakan modal yang kecil ialah dengan menentukan jenis usaha yang akan digeluti.

Berikut ini beberapa tips jenis usaha yang menarik dan punya potensi penghasilan tinggi

Jenis usaha yang lagi booming (klik disini)


Langkah selanjutnya untuk bisa menjadi seorang wirausahawan sukses ialah dengan melakukan riset pasar. Ada banyak kelebihan yang bisa Anda dapatkan dengan riset pasar seperti, peluang usaha yang bisa Anda kembangkan di masyarakat serta dapat menentukan pesaing yang mempunyai usaha sama.

Berikut tehnik sederhana dalam melakukan riset pasar dengan modal yang kecil

Melakukan teknis pasar sederhana tetapi hasil maksimal (klik disini)


Langkah berikutnya ialah dengan menghitung modal yang harus Anda keluarkan. Terlebih, jika Anda para pemilik modal kecil, hal satu ini harus dipertimbangkan dengan baik. Lakukan perhitungan dengan teliti. Perhatikan dengan baik hal-hal apa saja yang harus Anda beli agar modal yang harus dikeluarkan tidak terlalu besar.

Berikut tehnik permodalan yang efisien untuk memulai usaha (klik disini)


Bukan hal mudah untuk bisa menjadi wirausahawan sukses hanya dengan modal kecil. Mengelola keuangan menjadi salah satu kunci bagi Anda untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih.

Apasaja biaya operasional usaha yang bisa di minimalisasi (klik disini)


Menyewa tempat usaha tentu akan membuat pengeluaran menjadi lebih banyak. Satu-satunya cara yang bisa Anda lakukan ialah dengan menentukan tempat untuk usaha Anda tanpa harus melakukan sewa. Anda bisa memanfaatkan garasi rumah yang kosong untuk tempat usaha Anda.

Tehnik mencari lokasi usaha yang strategis tetapi biaya tidak mahal (Klik Disini)


Dengan modal yang kecil tentu membuat Anda harus memutar otak untuk bisa mengelola keuangan dengan baik. Selain bisa melakukan beberapa hal di atas, Anda juga bisa melakukan poin yang satu ini, yaitu dengan memilih bahan baku dengan harga yang lebih murah.

Berikut referensi bahan baku usaha yang murah (klik disini)


Jika Anda baru memulai usaha, alangkah baiknya untuk tidak merekrut karyawan terlebih dahulu. Namun, jika Anda tetap membutuhkan bantuan dari orang lain untuk usaha yang Anda jalankan tersebut, pastikan bahwa Anda tidak merekrut terlalu banyak karyawan.

8. Lakukan Promosi dengan Menggunakan Media Sosial

Langkah terakhir untuk bisa menjadi wirausahawan sukses meski hanya memiliki modal kecil ialah dengan melakukan promosi di media sosial. Ya, media sosial memiliki pengaruh sangat besar untuk membuat usaha yang sedang Anda geluti menjadi lebih maju.

Cara promosi usaha anda dengan media sosial yang mendatangkan banyak pembeli (klik disini)

Tidak ada hal yang tidak mungkin untuk bisa menjadi seorang wirausahawan sukses meski Anda hanya memiliki modal yang kecil. Asal ada niat dan tekad yang kuat, hal tersebut bisa diatasi dengan mudah. Jangan lupa juga untuk melakukan 8 strategi di atas agar Anda bisa sukses dengan usaha yang dijalankan.

Cara Perhitungan Pajak THR dan Pajak Bonus

Apakah Anda tahu bahwa bonus uang yang Anda terima dikenai Pajak Penghasilan? Bagaimana perhitungan pajaknya? Artikel ini akan membahas pajak atas bonus. Yuk simak informasi dari artikel ini.

Pajak Pada Bonus

Tidak dapat dipungkiri bahwa pada umumnya setiap pegawai suatu perusahaan pastilah menanti-nantikan yang namanya THR (Tunjangan Hari Raya) yang diberikan perusahaan saat menjelang hari raya suatu agama, maupun bonus yang diberikan kepada karyawan di akhir tahun pada saat seseorang karyawannya itu telah mencapai prestasi yang melebihi dari yang sebelumnya ditentukan.

Bagi mereka yang bekerja sebagai sales atau marketing, bonus bulanan itu sudah tidak aneh didapatkan jika mereka dapat mencapai bahkan melebihi dari suatu target yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan. 

Namun dari kebahagiaan mendapatkan THR (Tunjangan Hari Raya) maupun Bonus terselip adanya pajak penghasilan (PPh 21) yang harus diperhatikan oleh penerimanya. Hal yang perlu diperhatikan ini adalah besarnya pajak terutang atas THR/BONUS atau perbedaan besarnya pajak bagi karyawan yang memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) maupun belum. Hal ini dikarenakan karyawan yang tidak memiliki NPWP akan membayar pajak lebih besar dibandingkan karyawan yang memiliki NPWP.

Mari lihat pajak yang ditanggung karyawan atas THR maupun Bonus:

#1 Pajak Atas THR

Bapak Rizal bekerja di PT ABCD dengan penghasilan Rp7 juta per bulan dan mendapatkan THR di bulan menjelang hari raya lebaran sebesar Rp7 juta. Selain itu Bapak Rizal memiliki istri yang tidak bekerja hanya sebagai ibu rumah tangga saja serta memiliki 2 anak yang masih bersekolah. Lalu, berapa pajak atas penghasilan Bapak Rizal? Dan berapa pajak atas THR-nya saja milik Bapak Rizal? Mari bahas sedikit dengan melihat hitungannya:

Pajak atas penghasilan

Penghasilan bruto = 12 x Rp7.000.000 = Rp84.000.000
Biaya Jabatan = 5% x Rp84.000.000 = Rp4.200.000
Penghasilan Netto = Rp84.000.000 – Rp4.200.000 = Rp79.800.000
PTKP = Menikah (istri tidak bekerja) dan memiliki 2 anak = K/2
PTKP K/2 = Rp67.500.000 (PTKP yang berlaku saat ini)
Penghasilan Kena Pajak = Rp79.800.000 – Rp67.500.000 = Rp12.300.000
PPh Terutang = 5% x Rp12.300.000 = Rp615.000
Jadi PPh terutang Bapak Rizal adalah sebesar Rp615.000 per tahun.

Pajak atas THR–nya saja

Gaji Setahun = 12 x Rp7.000.000 = Rp84.000.000
THR = Rp7.000.000
Penghasilan Bruto = Rp84.000.000 + Rp7.000.000 = Rp91.000.000
Biaya Jabatan = 5% x Rp91.000.000 = Rp4.550.000
Penghasilan Netto = Rp91.000.000 – Rp4.550.000 = Rp86.450.000
PTKP = Menikah (istri tidak bekerja) dan memiliki 2 anak = K/2
PTKP = K/2 = Rp67.500.000 (PTKP yang berlaku saat ini)
Penghasilan Kena Pajak = Rp86.450.000 – Rp67.500.000 = Rp18.950.000
PPh Terutang = 5% x Rp18.950.000 = Rp947.500

Jumlah PPh Terutang Bapak Rizal adalah Rp947.500 setahun, dan pada perhitungan sebelumnya diketahui bahwa PPh 21 Bapak Rizal atas penghasilannya saja sebesar Rp615.000, maka dengan begitu dapat diketahui bahwa penghasilan Bapak Rizal atas THR-nya saja itu sebesar Rp332.500 (Rp947.500 – Rp615.000).

#2 Pajak Atas Bonus

Sama halnya dengan THR, bonus juga dikenai pajak penghasilan dan harus membayar PPh 21 (pajak atas penghasilan). Mari lihat sedikit mengenai pajak atas Bonus (dimisalkan untuk bonus bulanan bagi sales).

Pak Cahyo bekerja sebagai sales di perusahaan XXX, dia memiliki gaji per bulan Rp7.000.000 serta mendapatkan bonus bulanan untuk sales sebesar Rp2.000.000 per bulan. Pak Cahyo juga memiliki istri (tidak bekerja) dan 2 orang anak yang masih menjadi tanggungannya. Mari lihat sedikit hitungan dibawah ini:

Gaji = Rp7.000.000 X 12 = Rp84.000.000
Bonus = Rp2.000.000 X 12 = Rp24.000.000
Penghasilan = Rp84.000.000 + Rp24.000.000 = Rp108.000.000
Biaya Jabatan = 5% x Rp108.000.000 = Rp5.400.000
Penghasilan Netto = Rp108.000.000 – Rp5.400.000 = Rp102.600.000
PTKP = Menikah (istri tidak bekerja), serta memiliki 2 anak = K/2
PTKP = K/2 = Rp67.500.000
Penghasilan Kena Pajak = Rp102.600.000 – Rp67.500.000 = Rp35.100.000

PPh Terutang = 5% x Rp35.100.000 = Rp1.755.000
PPh Terutang yang harus dibayar adalah Rp1.755.000 per tahun.

Jika disimak hitungan diatas, maka dapat diketahui bahwa PPh Terutang yang hanya berdasarkan gaji saja adalah sebesar Rp615.000 per tahun, sedangkan dari perhitungan ini bahwa PPh Terutang yang ada atas gaji dan bonus adalah sebesar Rp1.755.000 per tahun. Maka dapat disimpulkan bahwa PPh Terutang atas bonus bulanan adalah sebesar Rp1.140.000 (Rp1.755.000 – Rp615.000) per tahun.

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa THR (Tunjangan Hari Raya) maupun bonus yang diberikan perusahaan kepada karyawannya itu juga merupakan objek pajak, dengan kata lain bahwa THR maupun bonus yang didapat oleh seseorang karyawan di dalamnya terdapat pajak penghasilan (PPh).

Kebijakan Akuntansi, Estimasi, dan Kesalahan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah

Sobat Akuntansi, kita lanjut pembahasan tentang Akuntansi Entitas Mikro, Kecil dan Menengah. Kali ini Saya akan membahas tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntasinya dan koreksi kesalahan. Untuk lebih hematnya, silahkan dibaca pembahasan berikut.

KEBIJAKAN AKUNTANSI 

Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik tertentu yang diterapkan oleh entitas dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangannya. 

SAK EMKM secara spesifik mengatur perlakuan akuntansi atas suatu transaksi, peristiwa, atau keadaan lainnya, maka entitas menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan pengaturan yang ada dalam SAK EMKM

Jika SAK EMKM tidak secara spesifik mengatur perlakuan akuntansi atas suatu transaksi,   peristiwa,  atau keadaan lainnya, maka entitas hanya mengacu pada dan mempertimbangkan definisi, kriteria pengakuan, dan konsep pengukuran untuk aset, liabilitas, penghasilan, dan beban, serta prinsip pervasif.

KONSISTENSI KEBIJAKAN AKUNTANSI

Entitas memilih dan menerapkan kebijakan akuntansinya secara konsisten untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang serupa.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI 

Entitas mengubah kebijakan akuntansinya hanya jika perubahan tersebut: 

(a) disyaratkan berubah sesuai dengan SAK EMKM; atau 

(b) akan menghasilkan laporan keuangan yang menyediakan informasi yang andal dan lebih relevan mengenai pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi lain terhadap posisi keuangan atau kinerja keuangan.

Hal-hal berikut ini bukan merupakan perubahan kebijakan akuntansi:

(a) penerapan kebijakan akuntansi untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang berbeda secara substansi dengan transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang terjadi sebelumnya; dan

(b) penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lainnya yang belum terjadi sebelumnya atau tidak material.

Penerapan Perubahan Kebijakan Akuntansi

Entitas mencatat perubahan kebijakan akuntansi sebagai berikut:

(a) entitas menerapkan perubahan kebijakan akuntansi sebagai akibat perubahan persyaratan dalam SAK EMKM sesuai dengan ketentuan transisinya, jika ada; atau

(b) entitas menerapkan seluruh perubahan kebijakan akuntansi lainnya secara retrospektif

Penerapan Retrospektif 

Jika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif maka entitas menerapkan kebijakan akuntansi baru untuk informasi komparatif periode lalu untuk tanggal paling awal ketika hal tersebut praktis, seolah-olah kebijakan akuntansi baru tersebut telah diterapkan sebelumnya. 

Jika tidak praktis untuk menentukan dampak terhadap periode individual dari perubahan kebijakan akuntansi untuk informasi komparatif satu atau lebih periode lalu yang disajikan, maka entitas harus menerapkan kebijakan akuntansi baru atas nilai tercatat aset dan liabilitas pada periode sajian paling awal di mana penerapan retrospektif adalah praktis, mungkin pada periode berjalan, dan membuat penyesuaian ke saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode tersebut.

Penerapan suatu pengaturan adalah tidak praktis, ketika entitas tidak dapat menerapkan pengaturan tersebut setelah seluruh upaya yang masuk akal dilakukan.

PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI 

Perubahan estimasi akuntansi adalah penyesuaian jumlah tercatat aset atau liabilitas yang berasal dari informasi baru atau tambahan pengalaman dan, oleh karena itu, bukan koreksi kesalahan. 

Entitas  mengakui pengaruh perubahan  estimasi akuntansi  secara prospektif dengan memasukkannya ke laporan laba rugi pada: 
(a) periode terjadinya perubahan, jika hanya berpengaruh terhadap periode tersebut; atau 

(b) periode terjadinya perubahan dan periode mendatang, jika berpengaruh terhadap keduanya. 

Jika perubahan estimasi akuntansi mengubah aset dan liabilitas, atau terkait dengan suatu akun di ekuitas, maka entitas mengakuinya dengan menyesuaikan jumlah tercatat akun aset,liabilitas, atau ekuitas yang terkait di periode perubahan tersebut.

KOREKSI KESALAHAN PERIODE LALU 

Kesalahan periode lalu adalah kelalaian dan kesalahan pencatatan dalam laporan keuangan entitas untuk satu atau lebih periode lalu yang muncul dari kegagalan untuk menggunakan atau kesalahan penggunaan informasi yang andal:

(a) yang tersedia ketika laporan keuangan diterbitkan; dan 
(b) yang selayaknya telah diperoleh dan dipertimbangkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut.

Kesalahan tersebut termasuk dampak kesalahan matematis, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta, dan kecurangan.

Jika praktis, entitas mengoreksi kesalahan periode lalu secara retrospektif pada laporan keuangan yang diterbitkan pertama kali setelah penemuan, dengan cara: 

(a) menyajikan kembali jumlah komparatif untuk periode penyajian sebelumnya di mana kesalahan terjadi; atau

(b) jika kesalahan terjadi sebelum periode penyajian paling awal, maka saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas periode penyajian paling awal disajikan kembali.

Jika tidak praktis untuk menentukan periode spesifik pengaruh kesalahan atas informasi komparatif untuk satu atau lebih periode sebelumnya yang disajikan, maka entitas menyajikan kembali saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode paling awal di mana penyajian kembali secara restropektif praktis dilakukan (kemungkinan dapat dilakukan pada periode berjalan).

Tidak praktis adalah kondisi di mana entitas tidak dapat menerapkan suatu pengaturan setelah seluruh upaya yang masuk akal telah dilakukan.

Ok sobat, kiranya itu saja yang bisa saya berikan pembahasannya. Semoga pembahasan ini dapat membantu sobat mengetahui akuntansi entitas mikro, kecil dan menengah.

Penyajian Laporan Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah

Berikut ini saya akan membahas tentang bagaimana bentuk dan kriteria Laporan Keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) bab 3 sampai bab 6.

Penyajian laporan keuangan entitas mikro, kecil dan menengah menurut SAK EMKM Bab III disajikan secara wajar. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, penghasilan, dan beban yang dijelaskan dalam Konsep dan Prinsip Pervasif.

Penyajian wajar laporan keuangan mensyaratkan entitas untuk menyajikan informasi untuk mencapai tujuan:
  1. relevan: informasi dapat digunakan oleh pengguna untuk proses pengambilan keputusan. 
  2. representasi tepat: informasi disajikan secara tepat atau secara apa yang seharusnya disajikan dan bebas dari kesalahan material dan bias.
  3. keterbandingan: informasi dalam laporan keuangan entitas dapat dibandingkan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Informasi dalam laporan keuangan entitas juga dapat dibandingkan antar entitas untuk mengevaluasi posisi dan kinerja keuangan. 
  4. keterpahaman: informasi yang disajikan dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna. Pengguna  diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar.
Entitas yang laporan keuangannya telah patuh terhadap SAK EMKM membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa kecuali tentang kepatuhan terhadap SAK EMKM dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas tidak dapat mendeskripsikan bahwa laporan keuangan telah patuh terhadap SAK EMKM, kecuali laporan keuangan tersebut telah patuh terhadap seluruh persyaratan dalam SAK EMKM.

Penyajian dan klasifikasi akun-akun dalam laporan keuangan antar periode entitas disusun secara konsisten, kecuali:

(a) Telah terjadi perubahan yang signifikan atas sifat operasi entitas atau jika perubahan penyajian atau klasifikasi akun-akun dalam laporan keuangan menghasilkan penyajian yang lebih sesuai dengan mempertimbangkan kriteria pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi atau 
(b) SAK EMKM mensyaratkan perubahan penyajian.

Jika penyajian atau klasifikasi akun-akun laporan keuangan diubah, maka entitas mereklasifikasikan jumlah komparatif, kecuali jika reklasifikasi tidak praktis.

Entitas menyajikan informasi komparatif yaitu informasi satu periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan periode berjalan.

Laporan keuangan entitas mikro, kecil dan menengah minimum terdiri dari: 
(a) Laporan posisi keuangan pada akhir periode; 
(b) Laporan laba rugi selama periode; 
(c) Catatan atas laporan keuangan, yang berisi tambahan dan rincian akun-akun tertentu yang relevan. 

laporan keuangan lengkap menyajikan minimum dua periode untuk setiap laporan keuangan yang disyaratkan dan catatan atas laporan keuangan yang terkait.

Entitas mengidentifikasi secara jelas setiap laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Selain itu, entitas menunjukkan informasi berikut dengan jelas dan diulangi bilamana perlu untuk pemahaman informasi yang disajikan: 
(a) Nama entitas yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan; 
(b) Tanggal akhir periode pelaporan dan periode laporan keuangan; 
(c) Rupiah sebagai mata uang penyajian; dan 
(d) Pembulatan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

laporan posisi keuangan dan bagaimana menyajikannya. Laporan posisi keuangan menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan.

Laporan posisi keuangan entitas dapat mencakup akun-akun berikut:
(a) kas dan setara kas; 
(b) piutang; 
(c) persediaan; 
(d) aset tetap; 
(e) utang usaha; 
(f) utang bank; 
(g) ekuitas.

Entitas menyajikan akun dan bagian dari akun dalam laporan posisi keuangan jika penyajian tersebut relevan untuk memahami posisi keuangan entitas.

SAK EMKM tidak menentukan format atau urutan terhadap akun-akun yang disajikan. Meskipun demikian, entitas dapat menyajikan akun-akun aset berdasarkan urutan likuiditas dan akun-akun liabilitas berdasarkan urutan jatuh tempo.

Entitas dapat menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang secara terpisah di dalam laporan posisi keuangan.

Entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika: 
  1. diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan, dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas; 
  2. dimiliki untuk diperdagangkan; 
  3. diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan; atau 
  4. berupa kas atau setara kas, kecuali jika dibatasi penggunaannya dari pertukaran atau digunakan untuk menyelesaikan liabilitas setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

Entitas mengklasifikasikan semua aset lainnya sebagai tidak lancar. Jika siklus operasi normal entitas tidak dapat diidentifikasi dengan jelas, maka siklus operasi diasumsikan 12 bulan.

Entitas mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek jika:
  • diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi entitas; 
  • dimiliki untuk diperdagangkan; 
  • kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan;atau 
  • entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. 

Entitas mengklasifikasikan semua liabilitas lainnya sebagai liabilitas jangka panjang.

LAPORAN LABA RUGI 

Laporan laba rugi entitas dapat mencakup akun-akun sebagai berikut: 
(a) pendapatan; 
(b) beban keuangan; 
(c) beban pajak;

Entitas menyajikan akun dan bagian dari akun dalam laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas.

Laporan laba rugi memasukkan semua penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode, kecuali SAK EMKM mensyaratkan lain. SAK EMKM mengatur perlakuan atas dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian retrospektif terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam  periode terjadinya perubahan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas laporan keuangan memuat: 
(a)  suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM; 
(b)  ikhtisar kebijakan akuntansi; 
(c)  informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.

Jenis informasi tambahan dan rincian yang disajikan bergantung pada jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh entitas.

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis. Setiap akun dalam laporan keuangan merujuk-silang ke informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat contoh Laporan Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah berikut ini :


Penyajian Laporan Keuangan Pemerintahan

PSAP adalah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Berikut ini Saya akan membahas PSAP No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan.

TUJUAN
Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

RUANG LINGKUP
Laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan basis akrual Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengguna Pernyataan standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan negara/daerah

DEFINISI
Pendatapan-LRA: semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara /Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LO: hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Belanja: semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Beban: penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Surplus/Defisit-LRA: selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

Surplus/Defisit-LO: selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/ defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai  suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Pos luar biasa: pendapatan luar biasa/ beban luar biasa yg terjadi karena kejadian atau transaksi yg bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN
Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas

INFORMASI LAPORAN KEUANGAN
Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:
- Aset;
- Kewajiban;
- Ekuitas;
- Pendapatan-LRA;
- Belanja;
- Transfer;
- Pembiayaan;
- Saldo anggaran lebih;
- Pendapatan-LO;
- Beban; dan
- Arus kas.

KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN   
Komponen laporan keuangan pokok:
Laporan Pelaksanaan Anggaran
- LRA
- Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
Laporan Finansial
- Neraca
- Laporan Operasional (LO)
- Laporan Arus Kas (LAK)
- Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- Catatan atas Laporan Keuangan 

Setiap entitas menyajikan komponen-komponen laporan keuangan tersebut kecuali :
-  LAK yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum;
- Laporan Perubahan SAL yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara/Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

Laporan Realisasi Anggaran tetap diperlukan untuk memenuhi kewajiban pemerintah yang diatur dalam peraturan perundangan (statutory).

LAPORAN PERUBAHAN SAL
Laporan Perubahan SAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: 
a. Saldo Anggaran Lebih  awal;
b. Penggunaan  Saldo Anggaran Lebih;
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan
e. Lain-lain;
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

NERACA 
Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Neraca SKPD disusun oleh setiap SKPD menggambarkan posisi keuangan SKPD mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu sebagai bahan penyusunan Neraca Pemerintah Daerah .

ISI SINGKAT NERACA DAERAH
Aset Lancar
- Kas dan Setara Kas
- Investasi Jangka Pendek
- Piutang
- Persediaan

Aset Non Lancar:
- Investasi Jangka Panjang
- Aset Tetap
- Dana Cadangan 
- Aset Lainnya

Kewajiban Jangka Pendek
Kewajiban Jangka Panjang
Ekuitas

ISI SINGKAT NERACA SKPD
Aset Lancar
- Kas di Bendahara Pengeluaran
- Kas di Bendahara Penerimaan
- Piutang
- Persediaan

Aset Non Lancar:
- Investasi Jangka Panjang
- Dana Bergulir
- Aset Tetap
- Aset Lainnya

Kewajiban Jangka Pendek
- Uang Muka dari BUD
- Pendapatan yang Ditangguhkan

Ekuitas
Hanya Ekuitas, yaitu  kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.
Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

LAPORAN ARUS KAS
Menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

LAPORAN OPERASIONAL
Merupakan Laporan Keuangan Pokok yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:
a) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
b) Beban dari kegiatan operasional ; 
c) Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada;
d) Pos luar biasa, bila ada;
e) Surplus/defisit-LO.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Merupakan Laporan Keuangan Pokok sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos:
a) Ekuitas awal;
b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/ mengurangi ekuitas, misalnya: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap;
d) Ekuitas akhir.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE.
Langganan: Postingan ( Atom )
 
Copyright © 2020 INFO AKUNTAN

Powered by Aditya Tarigan