INFO UPDATE

Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak Bagian II

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang mengatur tentang Aset dan Liabilitas dari pengampunan pajak (Tax Amnesty) adalah SAK 70 " Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak"

Aset pengampunan pajak adalah aset yang timbul dari pengampunan pajak berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak.

Biaya perolehan aset pengampunan pajak adalah nilai aset berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak.

Liabilitas pengampunan pajak adalah liabilitas yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak.

Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap   aset   dan   membayar   uang   tebusan   sebagaimana   diatur   dalam   UU Pengampunan Pajak.

Surat Keterangan Pengampunan Pajak (Surat Keterangan) adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan sebagai bukti pemberian pengampunan pajak. Dalam hal jangka waktu 10 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak, Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan belum menerbitkan Surat Keterangan, maka Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak dianggap sebagai Surat Keterangan.

Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak (Surat Pernyataan Harta) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengungkapkan aset, liabilitas, nilai aset neto, serta penghitungan dan pembayaran uang tebusan.

Uang tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan pengampunan pajak.

Pada  saat  diterbitkannya  Surat  Keterangan,  entitas  dalam  laporan  posisi keuangannya:
a. mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak jika pengakuan atas aset dan liabilitas tersebut disyaratkan oleh SAK;
b. tidak   mengakui   suatu   item   sebagai   aset   dan   liabilitas   jika   SAK   tidak memperkenankan pengakuan item tersebut; dan
c. mengukur, menyajikan, serta mengungkapkan aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan SAK.

Terlepas dari ketentuan dalam paragraf diatas, SAK ini memberikan opsi bagi entitas untuk mengukur, menyajikan, serta mengungkapkan aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan ketentuan pengukuran saat pengakuan awal seperti pada paragrap dibawah.

Entitas menerapkan opsi kebijakan akuntansi yang telah dipilih secara konsisten untuk seluruh aset dan liabilitas pengampunan pajak yang diakui.

Entitas yang menyusun laporan keuangannya sesuai dengan SAK ETAP mengikuti ketentuan pengakuan, pengukuran,  penyajian,  dan  pengungkapan  aset  dan  liabilitas  pengampunan  pajak  sebagaimana  telah dipersyaratkan dalam SAK ETAP paragraf 9.3.

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

Pengakuan

Entitas mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak, jika pengakuan atas aset dan liabilitas tersebut disyaratkan oleh SAK. Entitas tidak mengakui suatu item sebagaiaset dan liabilitas, jika SAK tidak memperkenankan pengakuan item tersebut.

Pengukuran Saat Pengakuan Awal

Aset pengampunan pajak diukur sebesar biaya perolehan aset pengampunan pajak. Biaya perolehan aset pengampunan pajak merupakan deemed cost dan menjadi dasar bagi entitas dalam melakukan pengukuran setelah pengakuan awal.

Liabilitas  pengampunan  pajak  diukur  sebesar  kewajiban  kontraktual  untuk menyerahkan kas atau setara kas untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak.

Entitas   mengakui   selisih   antara   aset   pengampunan   pajak   dan   liabilitas pengampunan pajak di ekuitas dalam pos tambahan modal disetor. Jumlah tersebut tidak dapat diakui sebagai laba rugi direalisasi maupun direklasifikasi ke saldo laba.

Entitas mengakui uang tebusan yang dibayarkan dalam laba rugi pada periode Surat Keterangan disampaikan.

Entitas melakukan penyesuaian atas saldo klaim, aset pajak tangguhan, dan provisi dalam laba rugi pada periode Surat Keterangan disampaikan sesuai UU Pengampunan Pajak sebagai akibat hilangnya hak yang telah diakui sebagai klaim atas kelebihan pembayaran pajak, aset pajak tangguhan atas akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, dan provisi pajak sebelum menerapkan Pernyataan ini.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Pengukuran setelah  pengakuan  awal aset  dan liabilitas  pengampunan  pajak mengacu pada SAK yang relevan, termasuk, namun tidak terbatas pada:

a. Properti investasi, sesuai dengan PSAK 13: Properti Investasi.
b. Persediaan, sesuai dengan PSAK 14: Persediaan.
c. Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama, sesuai dengan PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama.
d. Aset tetap, sesuai dengan PSAK 16: Aset Tetap.
e. Aset takberwujud, sesuai dengan PSAK 19: Aset Takberwujud.
f. Instrumen keuangan, sesuai dengan PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.

Entitas yang menyusun laporan keuangannya sesuai dengan SAK ETAP mengikuti ketentuan pengukuran selanjutnya sebagaimana telah dipersyaratkan dalam SAK ETAP.

Entitas diperkenankan, namun tidak disyaratkan, untuk mengukur kembali aset dan liabilitas pengampunan pajak berdasarkan nilai wajar sesuai dengan SAK pada tanggal Surat Keterangan. Selisih pengukuran kembali antara nilai wajar pada tanggal Surat Keterangan dengan biaya perolehan aset dan liabilitas pengampunan pajak yang telah diakui sebelumnya disesuaikan dalam saldo tambahan modal disetor. Nilai hasil pengukuran kembali menjadi dasar baru bagi entitas dalam menerapkan ketentuan pengukuran setelah pengakuan awal.

Jika entitas menyimpulkan bahwa pengampunan pajak mengakibatkan entitas memperoleh pengendalian atas investee sesuai PSAK 65: Laporan Keuangan Konsolidasian, entitas disyaratkan untuk, selama periode pengukuran kembali, mengukur kembali aset dan liabilitas pengampunan pajak pada tanggal Surat Keterangan. Periode pengukuran kembali dimulai setelah tanggal Surat Keterangan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017. 

Dalam hal investee bukan merupakan entitas sepengendali, maka entitas menerapkan ketentuan pengukuran dalam PSAK 22: Kombinasi Bisnis pada tanggal Surat Keterangan. 

Jika investee merupakan entitas sepengendali, maka entitas menerapkan ketentuan pengukuran dalam PSAK 38:  Kombinasi  Bisnis  Entitas  Sepengendali  pada  tanggal Surat  Keterangan.  Entitas menerapkan  prosedur  konsolidasi  sesuai  dengan  PSAK 65 paragraf  PP86-PP88  sejak dilakukannya pengukuran kembali. Sejak tanggal Surat Keterangan sampai dengan periode sebelum entitas menerapkan prosedur konsolidasi sesuai PSAK 65, entitas disyaratkan untuk mengukur  investasi  dalam  entitas  anak  dengan  menggunakan  metode  biaya.  Selisih pengukuran kembali antara nilai wajar pada tanggal Surat Keterangan dengan nilai yang telah diakui sebelumnya disesuaikan dalam saldo tambahan modal disetor.

PENGHENTIAN PENGAKUAN

Entitas menerapkan kriteria penghentian pengakuan atas masing-masing aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan ketentuan dalam SAK untuk masing-masing jenis aset dan liabilitas tersebut.

PENYAJIAN

Aset dan liabilitas pengampunan pajak disajikan secara terpisah dari aset dan liabilitas lainnya dalam laporan posisi keuangan. Jika entitas menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang sebagai klasifikasi tersendiri dalam laporan posisi keuangan, maka entitas dapat menyajikan secara terpisah aset pengampunan pajak lancar dan tidak lancar serta liabilitas pengampunan pajak jangka pendek dan jangka panjang jika, dan hanya jika, entitas memiliki informasi yang memadai untuk melakukan pemisahan klasifikasi tersebut. Jika dasar pemisahan klasifikasi tersebut bersifat arbitrer, maka entitas menyajikan aset dan liabilitas pengampunan pajak sebagai bagian dari aset tidak lancar dan liabilitas jangka panjang dalam laporan posisi keuangan.

Entitas mereklasifikasi aset dan liabilitas pengampunan pajak ke dalam pos aset dan liabilitas serupa, ketika:

a. entitas mengukur kembali aset dan liabilitas pengampunan pajak
b. entitas memperoleh pengendalian atas investee

Entitas menyajikan kembali laporan keuangan terdekat sebelumnya, hanya jika tanggal laporan keuangan tersebut adalah setelah tanggal Surat Keterangan.

Entitas tidak melakukan saling hapus antara aset dan liabilitas pengampunan pajak.

PENGUNGKAPAN

Entitas   mengungkapkan,   dalam   laporan   keuangannya,   tanggal   Surat Keterangan dan jumlah yang diakui sebagai aset pengampunan pajak berdasarkan Surat Keterangan, serta jumlah liabilitas pengampunan pajak.

Entitas menggunakan pertimbangannya dalam mengungkapkan kebijakan dan estimasi akuntansi, serta rincian atas jumlah tercatat yang memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan untuk menghasilkan informasi yang relevan dan andal.

Contoh : Jika misalnya klien melaporkan Aset Pengampunan Pajak dalam SKPP berupa Persediaan, dimana SKPP diterbitkan pada tanggal 20 Oktober 2016 dengan nilai Persediaan yang dilaporkan dalam SKPP tersebut sebesar Rp 450 Juta. Jika sekiranya Persediaan tersebut antara tanggal 20 Oktober s.d 31 Desember 2016 sudah ada yang dipergunakan sehingga saldo Persediaan tersebut pada tanggal 31 Desember 2016 berubah menjadi Rp 380 Juta, maka nilai Persediaan yang harus dibukukan di Laporan Posisi Keuangan/Neraca per 31 Desember 2016 sebagai Aset Pengampunan Pajak adalah sebesar Rp 380 Juta, BUKAN Rp 450 Juta. 

Demikian informasi yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima Kasih.

Revaluasi Aset Tetap Bagian 3

BULETIN TEKNIS 11 - REVALUASI ASET TETAP 

• Buletin Teknis 11 tentang Revaluasi Aset Tetap diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI pada tanggal 23 Pebruari 2016 sebagai response atas adanya keragaman pemahaman  atas  perlakuan  akuntansi  revaluasi aset tetap ketika entitas melakukan revaluasi aset tetap untuk tujuan pajak maupun akuntansi. 

• Buletin Teknis ini ditujukan untuk memberikan panduan dalam menerapkan revaluasi aset tetap sehubungan dengan penerbitan peraturan perpajakan berupa PMK 191/2015 serta PMK 233/2015. 

• Entitas dapat memilih melakukan revaluasi  aset tetap untuk : 
a)  tujuan akuntansi; 
b)  tujuan pajak; atau 
c)  tujuan akuntansi dan pajak 

• Jika entitas melakukan revaluasi aset tetap hanya  untuk  tujuan pajak, maka entitas mengungkapkan informasi mengenai selisih lebih revaluasi aset tetap tersebut dalam Catatan atas Laporan Keuangan sesuai PMK 233/2015 

• Jika  entitas  melakukan  revaluasi  aset  tetap  hanya  untuk  tujuan  PAJAK,  maka konsekuensi pajak yang timbul dari revaluasi tersebut diakui dalam LABA RUGI. Pada periode entitas memperoleh persetujuan dari otoritas perpajakan, maka : 

a)  jumlah pajak yang telah dibayar diakui sebagai beban pajak dalam laba rugi; 
b)  timbul perbedaan temporer yang dapat  dikurangkan, karena dasar pengenaan pajak atas aset tetap menjadi lebih tinggi dari  jumlah tercatat secara akuntansi. Perbedaan temporer tersebut menimbulkan aset pajak tangguhan karena manfaat ekonomik akan mengalir ke entitas dalam bentuk pengurangan laba kena pajak di masa depan ketika jumlah  tercatat aset tersebut dipulihkan. Kenaikan dasar  pengenaan pajak  setelah revaluasi  mengakibatkan  jumlah  penyusutan  secara  pajak  menjadi  lebih  besar dibandingkan penyusutan secara akuntansi di masa depan. Pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer ini diakui dalam laba rugi. 

• Jika entitas melakukan revaluasi aset tetap  untuk tujuan AKUNTANSI dan PAJAK, mak pajak  kini  dan  tangguhan  diakui  di  penghasilan  komprehensif  lain  atau  laba  rugi, bergantung pada peristiwa yang menyebabkan timbulnya konsekuensi pajak kini dan tangguhan tersebut. Secara akuntansi, kenaikan nilai tercatat aset akibat revaluasi diakui di PENGHASILAN   KOMPREHENSIF  LAIN.  Pada  periode  entitas  memperoleh persetujuan dari otoritas perpajakan, maka : 

a)  jumlah pajak yang telah dibayar diakui di  PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN dan terakumulasi dalam EKUITAS pada bagian  SURPLUS REVALUASI;
b)  jumlah tercatat suatu aset tetap yang direvaluasi secara pajak dan akuntansi akan menjadi sama dengan dasar pengenaan pajaknya, sehingga tidak terdapat perbedaan temporer atas aset yang direvaluasi tersebut. 

REVALUASI ASET TETAP MENURUT SAK ETAP 

• Pada bagian  Pengukuran Setelah Pengakuan  Awal,  SAK ETAP menjelaskan bahwa 

Entitas  harus  mengukur  seluruh  aset  tetap  setelah  pengakuan  awal  pada BIAYA PEROLEHAN dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Entitas  harus  mengakui biaya  pemeliharaan  dan  reparasi sehari-hari dari aset tetap sebagai beban dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya (SAK-ETAP Bab 15.14) 

• Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya TIDAK DIPERKENANKAN karena SAK ETAP menganut penilaian aset berdasarkan BIAYA PEROLEHAN atau harga pertukaran.  PENYIMPANGAN  dari  ketentuan  ini  mungkin  dilakukan  berdasarkan KETENTUAN  PEMERINTAH.  Dalam  hal ini  laporan  keuangan  harus  menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh dari penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap diakui dalam EKUITAS dengan nama “Surplus Revaluasi Aset Tetap” (SAK ETAP Bab 15.15) 

(Catatan : sesuai pengaturan dalam Bab 15.15  di atas berarti revaluasi aset tetap diperbolehkan untuk  dilakukan kalau berdasarkan ketentuan pemerintah  misalnya dilakukan  sesuai  ketentuan perpajakan.  Jika  dilakukan  revaluasi  maka  di dalam Catatan  atas  Laporan  Keuangan  harus diungkapkan pengaruh dan penyimpangan dari konsep Biaya Perolehan) 

• Surplus revaluasi aset tetap dalam ekuitas  dapat dipindahkan langsung ke SALDO LABA pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya. Hal ini meliputi pemindahan sekaligus surplus revaluasi pada saat penghentian atau pelepasan aset tersebut. Namun, sebagian surplus  revaluasi  tersebut  dapat  dipindahkan  sejalan  dengan  penggunaan  aset  oleh entitas.  

Dalam  hal  ini,  surplus  revaluasi yang  dipindahkan  ke  SALDO  LABA adalah sebesar perbedaan antara jumlah penyusutan berdasarkan nilai revaluasian aset dengan jumlah penyusutan  berdasarkan  biaya  perolehan aset tersebut. Pemindahan surplus revaluasi ke saldo laba TIDAK DILAKUKAN melalui LAPORAN LABA RUGI (SAK ETAP Bab 15.16). 

Berikut ini contoh kasus untuk Revaluasi Aset Tetap

Revaluasi Aset Tetap Bagian 2

PENENTUAN DASAR PERHITUNGAN PENYUSUTAN SETELAH REVALUASI 

• PSAK 16 para.35 menjelaskan bahwa jika aset tetap direvaluasi, maka AKUMULASI PENYUSUTAN pada tanggal revaluasi diperlakukan dengan salah satu cara berikut ini : 
a)  disajikan kembali secara proporsional dengan perubahan dalam jumlah tercatat bruto aset  sehingga  jumlah  tercatat  aset setelah  revaluasi  sama  dengan jumlah revaluasiannya (metode PROPORSIONAL) 


b)  dieliminasi  terhadap  jumlah  tercatat  bruto  aset  dan  jumlah  tercatat  neto  setelah eliminasi  disajikan  kembali  sebesar  jumlah  revaluasian  dari  aset  tersebut (metode ELIMINASI) 

• PERPAJAKAN mengatur mengenai ketentuan penyusutan fiskal sebagai berikut : 

a)  dasar penyusutan fiskal aktiva tetap adalah nilai pada saat penilaian kembali aktiva tetap
b)  masa manfaat fiskal aktiva tetap disesuaikan  kembali  menjadi  masa  manfaat  penuh untuk kelompok aktiva tetap tersebut; dan 
c)   penghitungan penyusutan dimulai sejak tanggal 1 Januari 2016 (sesuai PMK 191/2015) 

(PERMASALAHAN : PSAK 16 mengatur bahwa masa manfaat dari aset tetap yang direvaluasi  akan  melanjutkan  masa  manfaat  awal  yang  tersisa,  misalnya masa manfaat aset tetap mesin sebelum direvaluasi diestimasi 5 tahun, pada awal tahun ke-3 dilakukan revaluasi, maka masa  manfaat dari aset tetap hasil revaluasi adalah 3 tahun. Sedangkan perpajakan mengatur bahwa dengan adanya revaluasi maka aktiva tetap hasil revaluasi tersebut diperlakukan menjadi seakan-akan baru sehingga masa manfaatnya dipulihkan). 

Lihat lebih lanjut Contoh Kasus di artikel Revaluasi Aset Tetap Bagian 3

Q : Apakah boleh pilih-pilih Aset Tetap mana saja yang akan di-REVALUASI ? 

• PSAK 16 para.36 menjelaskan bahwa jika  suatu aset tetap direvaluasi, maka seluruh aset tetap dalam KELOMPOK yang sama direvaluasi. 

• Suatu kelompok aset tetap adalah pengelompokkan aset-aset yang memiliki sifat dan kegunaan yang serupa dalam operasi entitas (para.37) 

• Aset-aset dalam suatu kelompok aset tetap  direvaluasi secara bersama untuk menghindari revaluasi  aset  secara  selektif  dan  bercampurnya  biaya  perolehan  dan nilai  lain  pada tanggal berbeda. 

• Berkaitan  dengan  laporan  konsolidasian,  penentuan  kelompok  aset  tetap  yang  akan direvaluasi  harus  dilakukan  pada  level  konsolidasi,  tidak  bisa  hanya  dilakukan  dalam laporan keuangan entitas induk saja. 

• PERPAJAKAN mengatur bahwa penilaian  kembali aktiva tetap dapat dilakukan terhadap sebagian atau seluruh aktiva tetap berwujud yang terletak atau berada di Indonesia 

(ILUSTRASI : Sesuai PSAK 16, jika Perusahaan  memiliki 10 unit bangunan dan Perusahaan memilih untuk melakukan revaluasi bangunan maka 10 unit bangunan tersebut harus direvaluasi semuanya, sedangkan perpajakan memperbolehkan misalnya hanya dilakukan revaluasi untuk 3 unit bangunan saja). 

MEKANISME PENCATATAN SELISIH REVALUASI 

• Jika jumlah tercatat aset MENINGKAT akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui dalam PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN dan terakumulasi dalam EKUITAS pada bagian SURPLUS REVALUASI. Namun, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi (PSAK 16 para.39) 

• Jika jumlah tercatat aset TURUN akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui dalam LABA RUGI. Namun, penurunan nilai tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain sepanjang tidak melebihi saldo surplus revaluasi untuk aset tersebut. Penurunan nilai yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain tersebut mengurangi jumlah akumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi (PSAK 16 para.40) 

BINGUNG?! 

Lihat Contoh Kasus di Artikel Revluasi Aset Tetap Bagian 3

• Surplus revaluasi aset tetap yang termasuk  dalam ekuitas dapat dipindahkan langsung ke saldo laba ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya. Hal ini meliputi pemindahan sekaligus surplus revaluasi ketika penghentian atau pelepasan aset tersebut. Namun, sebagian surplus revaluasi tersebut dapat dipindahkan sejalan dengan penggunaan aset oleh entitas. Dalam hal ini, surplus revaluasi yang dipindahkan ke saldo laba adalah sebesar perbedaan antara jumlah penyusutan berdasarkan nilai revaluasian aset dan jumlah penyusutan berdasarkan biaya pero ehan awalnya. Pemindahan surplus revaluasi ke saldo laba tidak dilakukan melalui laba rugi (PSAK 16 para.41). 

PENGUNGKAPAN 

• Paragraf 77 PSAK 16 (Penyesuaian 2014)  menjelaskan bahwa jika aset tetap disajikan pada  jumlah  revaluasian,  hal  berikut  diungkapkan  sebagai  tambahan  pengungkapan yang disyaratkan oleh PSAK 68 : Pengukuran Nilai Wajar : 

a)  tanggal efektif revaluasi; 
b)  apakah melibatkan penilai independen; 
c)  untuk setiap kelas aset tetap yang direvaluasi, jumlah tercatat aset seandainya aset tersebut dicatat dengan model biaya; dan 
d)  surplus  revaluasi,  yang  mengindikasikan  perubahan  selama  periode  dan setiap pembatasan distribusi kepada pemegang saham (Catatan : penilai independen yang dilibatkan  dalam proses revaluasi aset tetap biasanya adalah  Kantor  Jasa  Penilai  Publik (KJPP). PMK  No.191/2015  mensyaratkan  revaluasi aktiva tetap harus dilakukan oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai yang telah memperoleh izin dari pemerintah) 

• PSAK 68 tentang Pengukuran Nilai Wajar pada para.61 menjelaskan bahwa  entitas menggunakan  teknik  penilaian  yang  sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi. Contoh pasar dimana input dapat diobservasi adalah pasar bursa misalnya Bursa Efek Indonesia, pasar pialang, pasar dealer dan pasar antar principal. 

• Tujuan penggunaan teknik penilaian adalah  untuk mengestimasi harga dimana transaksi teratur untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi antara pelaku pasar pada  tanggal  pengukuran  dalam  kondisi pasar  saat  ini.  Tiga  teknik  penilaian  yang digunakan secara luas adalah pendekatan pasar, pendekatan biaya (cost approach) dan pendekatan penghasilan. 

• PENDEKATAN PASAR (market approach)  adalah teknik penilaian yang menggunakan harga dan informasi relevan lain yang dihasilkan oleh transaksi pasar yang melibatkan aset, liabilitas atau sekelompok aset atau liabilitas (seperti suatu bisnis) yang identik atau sebanding (yaitu serupa) (teknik penilaian dengan cara membandingkan aset yang dinilai dengan  aset  yang  identik  atau  sebanding  dengan  informasi  harga  transaksi  atau penawaran di pasar) 

• PENDEKATAN  PENGHASILAN  (income  approach)  adalah  teknik  penilaian  yang mengkonversikan jumlah masa depan (contohnya arus kas atau penghasilan dan beban) ke suatu jumlah tunggal kini (yaitu didiskontokan). Pengukuran nilai wajar ditentukan berdasarkan nilai yang diindikasikan oleh harapan pasar saat ini mengenai jumlah masa depan  tersebut  (teknik  penilaian  dengan mempertimbangkan  pendapatan  yang  akan dihasilkan  aset  selama  masa  manfaatnya  dan  menghitung  nilai  kini  dengan menggunakan tingkat diskonto yang sesuai) 

• PENDEKATAN  BIAYA  (cost  approach)  adalah  teknik  penilaian  yang  mencerminkan jumlah yang akan dibutuhkan saat ini untuk menggantikan kapasitas manfaat aset (biaya pengganti/replacement  cost) (teknik  penilaian  dengan  dasar  prinsip ekonomi  yaitu pembeli tidak akan membayar suatu aset lebih dari biaya untuk memperoleh aset identik) 

• PSAK 68 menetapkan hirarki nilai wajar yang mengkategorikan dalam tiga level input untuk teknik penilaian yang digunakan dalam pengukuran nilai wajar yaitu : 

1)  Input Level 1 adalah harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau 
liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran

2)  Input Level 2 adalah input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat  diobservasi  untuk  aset  atau  liabilitas,  baik  secara  langsung  ataupun tidak langsung (misalnya suku bunga pasar, harga di pasar retail/grosir,  harga per meter persegi bangunan yang diperoleh dari data pasar)

3)  Input  Level  3 adalah  input  yang  tidak  dapat  diobservasi  untuk  aset  atau liabilitas (misalnya estimasi nilai kini dengan menggunakan data milik entitas sendiri berupa perkiraan keuangan seperti arus kas atau laba rugi) 

Hirarki  nilai  wajar  memberikan  prioritas  tertinggi  kepada  harga  kuotasian  (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (input Level 1) karena menyediakan bukti yang paling andal dari nilai wajar serta prioritas terendah untuk input yang tidak dapat diobservasi (input Level 3). 

TAMBAHAN 

• Dampak atas pajak penghasilan, jika ada, yang dihasilkan dari revaluasi aset tetap diakui dan diungkapkan sesuai dengan PSAK 46 : Pajak Penghasilan (PSAK 16 para.42) 

• Jika entitas mengubah KEBIJAKAN AKUNTANSI dari model biaya ke model revaluasi dalam pengukuran aset tetap, maka perubahan tersebut berlaku secara PROSPEKTIF (PSAK 16 para.42a) 

Jika  Perusahaan  telah  memilih  untuk  menggunakan  model REVALUASI, maka TIDAK BISA LAGI kembali ke model BIAYA (historical  cost).  Alasannya  karena  informasi  fair value  dalam model  revaluasi  lebih  relevan  dibandingkan  dengan  informasi historical cost dalam model biaya.

Untuk pembahasan selanjutnya di Revaluasi Aset Tetap Bagian 3


Revaluasi Aset Tetap Bagian 1

DASAR PENGATURAN

AKUNTANSI :PSAK No.16 (Revisi 2011) yang diamandemen dengan PSAK No.16 (Penyesuaian 2014) tentang  ASET TETAP dan SAK ETAP Bab 15

PERPAJAKANPMK No.79/PMK.03/2008 tanggal 23 Mei 2008, PMK No.191/PMK.010/2015 tanggal 15 Oktober 2015 dan PMK No.233/PMK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 

PENGUKURAN SAAT PENGAKUAN 

Aset tetap yang memenuhi syarat pengakuan sebagai aset diukur pada biaya perolehan (para.15)

Biaya perolehan aset tetap meliputi : 

  1. Harga perolehannya, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan lain; 
  2. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi  yang  diinginkan  supaya  aset  tersebut  siap  digunakan  sesuai dengan maksud manajemen; 
  3. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap 
Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah : (a) biaya imbalan kerja (sesuai PSAK 24) yang timbul secara langsung dari konstruksi atau perolehan aset tetap, (b) biaya penyiapan lahan untuk pabrik, (c) biaya penanganan dan penyerahan awal, (d) biaya perakitan dan instalasi, (e) biaya pengujian aset apakah aset berfungsi dengan baik, (f) komisi profesional 

PENGUKURAN SETELAH PENGAKUAN 

Setelah pengakuan, entitas boleh memilih apakah menggunakan MODEL BIAYA atau MODEL REVALUASI sebagai KEBIJAKAN AKUNTANSInya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap SELURUH aset tetap dalam KELAS yang sama (PSAK 16 para.29) 

MODEL  BIAYA  -  Setelah  pengakuan  sebagai  aset,  aset  tetap  dicatat  pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai (PSAK 16 para.30) 

MODEL REVALUASI - Setelah pengakuan sebagai aset, aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai SETELAH tanggal revaluasi (PSAK 16 para.31) 

FREKUENSI REVALUASI 

REVALUASI dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan (PSAK 16 para.31). 

Frekuensi  revaluasi  bergantung  pada  perubahan  nilai  wajar  dari  aset  tetap  yang direvaluasi. Jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi berbeda secara material dengan jumlah  tercatatnya,  maka  revaluasi  lanjutan  perlu  dilakukan.  Beberapa  aset  tetap mengalami  perubahan  nilai  wajar  secara signifikan  dan  fluktuatif  sehingga  perlu direvaluasi secara tahunan. 

Revaluasi tahunan tersebut tidak perlu dilakukan untuk aset tetap yang perubahan nilai wajarnya tidak signifikan. Namun demikian, aset tetap tersebut mungkin perlu direvaluasi setiap 3 atau 5 tahun sekali (PSAK 16 para.34) 

(PENJELASAN : PSAK 16 tidak mengatur mengenai periode revaluasi yang baku. Untuk aktiva tetap yang nilainya sangat berfluktuasi, periode revaluasi bisa dilakukan setiap tahun. PSAK  memberi  patokan  periode  normal  revaluasi  yaitu  setiap 3 atau  5  tahun.  OJK mengatur bahwa  entitas  diwajibkan merevaluasi aset yang mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan dan fluktuatif setahun sekali. Sementara, aset yang tidak mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan direvaluasi 3 tahun sekali). 

PERPAJAKAN - Berbeda dengan pengaturan di PSAK 16 yang tidak menetapkan secara baku berapa lama sekali revaluasi harus dilakukan, peraturan perpajakan mensyaratkan revaluasi tidak  dapat dilakukan kembali sebelum  lewat  jangka  waktu 5  (lima)  tahun terhitung sejak penilaian kembali aktiva tetap yang dilakukan berdasarkan PMK-191 jo PMK-233. 

PERMASALAHAN  :  revaluasi secara komersial sesuai PSAK 16 mensyaratkan revaluasi secara berkala yang menimbulkan beban tertentu bagi entitas karena secara fiskal lima tahun sekali tetapi secara  komersial  bisa jadi  dalam  periode  yang  kurang  dari  lima tahun.  Hal  ini  menimbulkan  kesulitan  bagi  entitas  karena  jika ketentuan fiskal dan komersial tidak sejalan, entitas harus melakukan pencatatan  terpisah  bukan  hanya  untuk perhitungan  penyusutan tetapi juga pencatatan harga perolehan yang berbeda. 

Untuk pembahasan selanjutnya di Revaluasi Aset Tetap Bagian 2

Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak Bagian I

Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan

Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak (SPHPP) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak (WP) untuk mengungkapkan Harta, Utang, nilai Harta bersih, serta penghitungan dan pembayaran Uang Tebusan

Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan sebagai bukti pemberian Pengampunan Pajak

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir (SPT PPh Terakhir) adalah : (a) SPT PPh untuk Tahun Pajak 2015 bagi WP yang akhir tahun bukunya berakhir pada periode 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Desember 2015; atau (b) SPT PPh untuk Tahun Pajak 2014 bagi WP yang akhir tahun bukunya berakhir pada periode 1 Januari 2015 sampai dengan 30 Juni 2015

Tahun Pajak Terakhir adalah Tahun Pajak yang berakhir pada jangka waktu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015.

Pasal 3 UU  No.11/2016  :  Pengampunan  Pajak  meliputi  pengampunan  atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak.

Pasal 6 UU No.11/2016 : Nilai HARTA TAMBAHAN yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan NILAI NOMINAL untuk Harta berupa KAS atau NILAI WAJAR untuk Harta selain kas pada akhir Tahun Pajak Terakhir. (PENJELASAN : yang dimaksud dengan NILAI WAJAR adalah nilai yang menggambarkan kondisi dan keadaan dari aset yang sejenis atau setara berdasarkan PENILAIAN WAJIB PAJAK)

Pasal 7 UU No.11/2016 : Nilai Utang yang diungkapkan dalam SPHPP meliputi : (a) nilai Utang yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir; dan (b) nilai Utang yang berkaitan dengan Harta tambahan

Pasal 8 UU No.11/2016 (baca juga Pasal 13 & Pasal 19 PMK 118/2016) : Salah satu persyaratan  yang  harus  dipenuhi  oleh  Wajib  Pajak  untuk mendapatkan Pengampunan Pajak adalah Wajib Pajak harus mencabut permohonan :

  1. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak (termasuk pemindahbukuan atas kelebihan pembayaran pajak sebagai akibat pembetulan surat pemberitahuan)
  2. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam SKP dan/atau STP
  3. Pengurangan atau pembatalan SKP/STP yang tidak benar
  4. Keberatan
  5. Pembetulan atas STP/SKP dan/atau surat keputusan
  6. Banding
  7. Gugatan; dan/atau
  8. Peninjauan kembali,

Dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

Pasal 10 UU No.11/2016 (baca juga Pasal 21 PMK 118/2016) : Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama menteri menerbitkan SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK (SKPP) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima SPHPP beserta lampirannya. Dalam hal jangka waktu 10 hari kerja tersebut SKPP belum diterbitkan, maka SPHPP dianggap diterima sebagai SKPP.

Pasal 11 (5) UU No.11/2016 : Wajib Pajak yang telah diterbitkan Surat Keterangan memperoleh fasilitas Pengampunan Pajak berupa :

  1. Penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir
  2. Penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, atau denda, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak,sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir
  3. Tidak  dilakukan  pemeriksan  pajak,  pemeriksaan  bukti  permulaan,  dan penyidikan Tindak Pidana di bidang Perpajakan, atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, dan penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti  permulaan,  dan  penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas kewajiban perpajakan, sampai dengan akhir Tahun  Pajak  Terakhir  yang  sebelumnya  telah  ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 (3)

Pasal 32 PMK 118/2016 : Apabila Wajib Pajak memperoleh Surat Keterangan, tindakan pemeriksaan dihentikan terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan. Penghentian  pemeriksaan dilakukan  dengan  membuat  laporan penghentian pemeriksaan dalam rangka Pengampunan Pajak.

Pasal 14 UU No.11/2016 (baca juga Pasal 45 PMK 118/2016) :

  • Wajib Pajak yang diwajibkan menyelenggarakan pembukuan harus membukukan selisih ntara nilai Harta bersih sebagai tambahan atas SALDO LABA DITAHAN dalam Neraca
  • Harta  tambahan  yang  diungkapkan  dalam  SPHPP  yang  berupa AKTIVA TIDAKBERWUJUD tidak dapat diamortisasi untuk tujuan perpajakan
  • Harta  tambahan  yang  diungkapkan  dalam  SPHPP  yang  berupa AKTIVA BERWUJUD, tidak dapat disusutkan untuk tujuan perpajakan

Pasal 16 UU No.11/2016 (baca juga Pasal 35 PMK 118/2016) :
Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan, TIDAK BERHAK :

  1. Mengompensasikan kerugian fiskal dalam surat pemberitahuan untuk bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, ke bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak berikutnya (jika telah terlanjur dikompensasi  maka  surat pemberitahuan  tersebut  wajib dilakukan pembetulan)
  2. Mengompensasikan kelebihan pembayaran pajak dalam surat pemberitahuan atas jenis pajak PPh dan PPN atau PPnBM untuk masa pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir ke masa pajak berikutnya (jika telah terlanjur dikompensasi  maka  surat pemberitahuan  tersebut  wajib dilakukan pembetulan)
  3. Mengajukan  permohonan  pengembalian kelebihan  pembayaran  pajak  dalam surat pemberitahuan atas jenis pajak PPh dan PPN atau PPnBM untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir; dan/atau
  4. melakukan pembetulan surat pemberitahuan atas jenis pajak PPh dan PPN atau PPnBM untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, setelah UU Pengampunan Pajak berlaku (1 Juli 2016)

Pasal 17 (3) UU No.11/2016 : Dalam hal terdapat Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan (SK) Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, SK Pembetulan, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, SK Pembatalan Ketetapan Pajak, SK Pengurangan Sanksi Administrasi, SK Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sebelum akhir Tahun Pajak Terakhir, yang diterbitkan sebelum  Wajib  Pajak menyampaikan Surat  Pernyataan  yang mengakibatkan timbulnya kewajiban pembayaran imbalan bunga dari Direktorat Jenderal Pajak, atas kewajiban dimaksud menjadi HAPUS. 
 
Copyright © 2020 INFO AKUNTAN

Powered by Aditya Tarigan