INFO UPDATE

Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak Bagian I

Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan

Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak (SPHPP) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak (WP) untuk mengungkapkan Harta, Utang, nilai Harta bersih, serta penghitungan dan pembayaran Uang Tebusan

Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan sebagai bukti pemberian Pengampunan Pajak

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir (SPT PPh Terakhir) adalah : (a) SPT PPh untuk Tahun Pajak 2015 bagi WP yang akhir tahun bukunya berakhir pada periode 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Desember 2015; atau (b) SPT PPh untuk Tahun Pajak 2014 bagi WP yang akhir tahun bukunya berakhir pada periode 1 Januari 2015 sampai dengan 30 Juni 2015

Tahun Pajak Terakhir adalah Tahun Pajak yang berakhir pada jangka waktu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015.

Pasal 3 UU  No.11/2016  :  Pengampunan  Pajak  meliputi  pengampunan  atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak.

Pasal 6 UU No.11/2016 : Nilai HARTA TAMBAHAN yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan NILAI NOMINAL untuk Harta berupa KAS atau NILAI WAJAR untuk Harta selain kas pada akhir Tahun Pajak Terakhir. (PENJELASAN : yang dimaksud dengan NILAI WAJAR adalah nilai yang menggambarkan kondisi dan keadaan dari aset yang sejenis atau setara berdasarkan PENILAIAN WAJIB PAJAK)

Pasal 7 UU No.11/2016 : Nilai Utang yang diungkapkan dalam SPHPP meliputi : (a) nilai Utang yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir; dan (b) nilai Utang yang berkaitan dengan Harta tambahan

Pasal 8 UU No.11/2016 (baca juga Pasal 13 & Pasal 19 PMK 118/2016) : Salah satu persyaratan  yang  harus  dipenuhi  oleh  Wajib  Pajak  untuk mendapatkan Pengampunan Pajak adalah Wajib Pajak harus mencabut permohonan :

  1. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak (termasuk pemindahbukuan atas kelebihan pembayaran pajak sebagai akibat pembetulan surat pemberitahuan)
  2. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam SKP dan/atau STP
  3. Pengurangan atau pembatalan SKP/STP yang tidak benar
  4. Keberatan
  5. Pembetulan atas STP/SKP dan/atau surat keputusan
  6. Banding
  7. Gugatan; dan/atau
  8. Peninjauan kembali,

Dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

Pasal 10 UU No.11/2016 (baca juga Pasal 21 PMK 118/2016) : Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama menteri menerbitkan SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK (SKPP) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima SPHPP beserta lampirannya. Dalam hal jangka waktu 10 hari kerja tersebut SKPP belum diterbitkan, maka SPHPP dianggap diterima sebagai SKPP.

Pasal 11 (5) UU No.11/2016 : Wajib Pajak yang telah diterbitkan Surat Keterangan memperoleh fasilitas Pengampunan Pajak berupa :

  1. Penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir
  2. Penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, atau denda, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak,sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir
  3. Tidak  dilakukan  pemeriksan  pajak,  pemeriksaan  bukti  permulaan,  dan penyidikan Tindak Pidana di bidang Perpajakan, atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, dan penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti  permulaan,  dan  penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas kewajiban perpajakan, sampai dengan akhir Tahun  Pajak  Terakhir  yang  sebelumnya  telah  ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 (3)

Pasal 32 PMK 118/2016 : Apabila Wajib Pajak memperoleh Surat Keterangan, tindakan pemeriksaan dihentikan terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan. Penghentian  pemeriksaan dilakukan  dengan  membuat  laporan penghentian pemeriksaan dalam rangka Pengampunan Pajak.

Pasal 14 UU No.11/2016 (baca juga Pasal 45 PMK 118/2016) :

  • Wajib Pajak yang diwajibkan menyelenggarakan pembukuan harus membukukan selisih ntara nilai Harta bersih sebagai tambahan atas SALDO LABA DITAHAN dalam Neraca
  • Harta  tambahan  yang  diungkapkan  dalam  SPHPP  yang  berupa AKTIVA TIDAKBERWUJUD tidak dapat diamortisasi untuk tujuan perpajakan
  • Harta  tambahan  yang  diungkapkan  dalam  SPHPP  yang  berupa AKTIVA BERWUJUD, tidak dapat disusutkan untuk tujuan perpajakan

Pasal 16 UU No.11/2016 (baca juga Pasal 35 PMK 118/2016) :
Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan, TIDAK BERHAK :

  1. Mengompensasikan kerugian fiskal dalam surat pemberitahuan untuk bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, ke bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak berikutnya (jika telah terlanjur dikompensasi  maka  surat pemberitahuan  tersebut  wajib dilakukan pembetulan)
  2. Mengompensasikan kelebihan pembayaran pajak dalam surat pemberitahuan atas jenis pajak PPh dan PPN atau PPnBM untuk masa pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir ke masa pajak berikutnya (jika telah terlanjur dikompensasi  maka  surat pemberitahuan  tersebut  wajib dilakukan pembetulan)
  3. Mengajukan  permohonan  pengembalian kelebihan  pembayaran  pajak  dalam surat pemberitahuan atas jenis pajak PPh dan PPN atau PPnBM untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir; dan/atau
  4. melakukan pembetulan surat pemberitahuan atas jenis pajak PPh dan PPN atau PPnBM untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, setelah UU Pengampunan Pajak berlaku (1 Juli 2016)

Pasal 17 (3) UU No.11/2016 : Dalam hal terdapat Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan (SK) Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, SK Pembetulan, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, SK Pembatalan Ketetapan Pajak, SK Pengurangan Sanksi Administrasi, SK Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sebelum akhir Tahun Pajak Terakhir, yang diterbitkan sebelum  Wajib  Pajak menyampaikan Surat  Pernyataan  yang mengakibatkan timbulnya kewajiban pembayaran imbalan bunga dari Direktorat Jenderal Pajak, atas kewajiban dimaksud menjadi HAPUS. 
loading...

1 komentar :

  1. Bagus tulisannya, bermanfaat. Terus kembangkan gan

    BalasHapus

Terima Kasih buat Komentar yang diberikan.

 
Copyright © 2020 INFO AKUNTAN

Powered by Aditya Tarigan