Revaluasi Aset Tetap Bagian 1

DASAR PENGATURAN

AKUNTANSI :PSAK No.16 (Revisi 2011) yang diamandemen dengan PSAK No.16 (Penyesuaian 2014) tentang  ASET TETAP dan SAK ETAP Bab 15

PERPAJAKAN : PMK No.79/PMK.03/2008 tanggal 23 Mei 2008, PMK No.191/PMK.010/2015 tanggal 15 Oktober 2015 dan PMK No.233/PMK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 

PENGUKURAN SAAT PENGAKUAN 

Aset tetap yang memenuhi syarat pengakuan sebagai aset diukur pada biaya perolehan (para.15)

Biaya perolehan aset tetap meliputi : 

1. Harga perolehannya, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan lain; 
2. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi  yang  diinginkan  supaya  aset  tersebut  siap  digunakan  sesuai dengan maksud manajemen; 
3. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap 

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah : (a) biaya imbalan kerja (sesuai PSAK 24) yang timbul secara langsung dari konstruksi atau perolehan aset tetap, (b) biaya penyiapan lahan untuk pabrik, (c) biaya penanganan dan penyerahan awal, (d) biaya perakitan dan instalasi, (e) biaya pengujian aset apakah aset berfungsi dengan baik, (f) komisi profesional 

PENGUKURAN SETELAH PENGAKUAN 

Setelah pengakuan, entitas boleh memilih apakah menggunakan MODEL BIAYA atau MODEL REVALUASI sebagai KEBIJAKAN AKUNTANSInya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap SELURUH aset tetap dalam KELAS yang sama (PSAK 16 para.29) 

MODEL  BIAYA  -  Setelah  pengakuan  sebagai  aset,  aset  tetap  dicatat  pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai (PSAK 16 para.30) 

MODEL REVALUASI - Setelah pengakuan sebagai aset, aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai SETELAH tanggal revaluasi (PSAK 16 para.31) 

FREKUENSI REVALUASI 

REVALUASI dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan (PSAK 16 para.31). 

Frekuensi  revaluasi  bergantung  pada  perubahan  nilai  wajar  dari  aset  tetap  yang direvaluasi. Jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi berbeda secara material dengan jumlah  tercatatnya,  maka  revaluasi  lanjutan  perlu  dilakukan.  Beberapa  aset  tetap mengalami  perubahan  nilai  wajar  secara signifikan  dan  fluktuatif  sehingga  perlu direvaluasi secara tahunan. 

Revaluasi tahunan tersebut tidak perlu dilakukan untuk aset tetap yang perubahan nilai wajarnya tidak signifikan. Namun demikian, aset tetap tersebut mungkin perlu direvaluasi setiap 3 atau 5 tahun sekali (PSAK 16 para.34) 

(PENJELASAN : PSAK 16 tidak mengatur mengenai periode revaluasi yang baku. Untuk aktiva tetap yang nilainya sangat berfluktuasi, periode revaluasi bisa dilakukan setiap tahun. PSAK  memberi  patokan  periode  normal  revaluasi  yaitu  setiap 3 atau  5  tahun.  OJK mengatur bahwa  entitas  diwajibkan merevaluasi aset yang mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan dan fluktuatif setahun sekali. Sementara, aset yang tidak mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan direvaluasi 3 tahun sekali). 

PERPAJAKAN - Berbeda dengan pengaturan di PSAK 16 yang tidak menetapkan secara baku berapa lama sekali revaluasi harus dilakukan, peraturan perpajakan mensyaratkan revaluasi tidak  dapat dilakukan kembali sebelum  lewat  jangka  waktu 5  (lima)  tahun terhitung sejak penilaian kembali aktiva tetap yang dilakukan berdasarkan PMK-191 jo PMK-233. 

PERMASALAHAN  :  revaluasi secara komersial sesuai PSAK 16 mensyaratkan revaluasi secara berkala yang menimbulkan beban tertentu bagi entitas karena secara fiskal lima tahun sekali tetapi secara  komersial  bisa jadi  dalam  periode  yang  kurang  dari  lima tahun.  Hal  ini  menimbulkan  kesulitan  bagi  entitas  karena  jika ketentuan fiskal dan komersial tidak sejalan, entitas harus melakukan pencatatan  terpisah  bukan  hanya  untuk perhitungan  penyusutan tetapi juga pencatatan harga perolehan yang berbeda. 

Untuk pembahasan selanjutnya di Revaluasi Aset Tetap Bagian 2

Bagikan Artikel Ini