INFO UPDATE

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintahan

PSAP adalah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Berikut ini Saya akan membahas PSAP No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan.

TUJUAN
Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

RUANG LINGKUP
Laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan basis akrual Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengguna Pernyataan standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan negara/daerah

DEFINISI
Pendatapan-LRA: semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara /Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LO: hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Belanja: semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Beban: penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Surplus/Defisit-LRA: selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

Surplus/Defisit-LO: selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/ defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai  suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Pos luar biasa: pendapatan luar biasa/ beban luar biasa yg terjadi karena kejadian atau transaksi yg bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN
Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas

INFORMASI LAPORAN KEUANGAN
Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:
- Aset;
- Kewajiban;
- Ekuitas;
- Pendapatan-LRA;
- Belanja;
- Transfer;
- Pembiayaan;
- Saldo anggaran lebih;
- Pendapatan-LO;
- Beban; dan
- Arus kas.

KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN   
Komponen laporan keuangan pokok:
Laporan Pelaksanaan Anggaran
- LRA
- Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
Laporan Finansial
- Neraca
- Laporan Operasional (LO)
- Laporan Arus Kas (LAK)
- Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- Catatan atas Laporan Keuangan 

Setiap entitas menyajikan komponen-komponen laporan keuangan tersebut kecuali :
-  LAK yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum;
- Laporan Perubahan SAL yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara/Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

Laporan Realisasi Anggaran tetap diperlukan untuk memenuhi kewajiban pemerintah yang diatur dalam peraturan perundangan (statutory).

LAPORAN PERUBAHAN SAL
Laporan Perubahan SAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: 
a. Saldo Anggaran Lebih  awal;
b. Penggunaan  Saldo Anggaran Lebih;
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan
e. Lain-lain;
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

NERACA 
Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Neraca SKPD disusun oleh setiap SKPD menggambarkan posisi keuangan SKPD mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu sebagai bahan penyusunan Neraca Pemerintah Daerah .

ISI SINGKAT NERACA DAERAH
Aset Lancar
- Kas dan Setara Kas
- Investasi Jangka Pendek
- Piutang
- Persediaan

Aset Non Lancar:
- Investasi Jangka Panjang
- Aset Tetap
- Dana Cadangan 
- Aset Lainnya

Kewajiban Jangka Pendek
Kewajiban Jangka Panjang
Ekuitas

ISI SINGKAT NERACA SKPD
Aset Lancar
- Kas di Bendahara Pengeluaran
- Kas di Bendahara Penerimaan
- Piutang
- Persediaan

Aset Non Lancar:
- Investasi Jangka Panjang
- Dana Bergulir
- Aset Tetap
- Aset Lainnya

Kewajiban Jangka Pendek
- Uang Muka dari BUD
- Pendapatan yang Ditangguhkan

Ekuitas
Hanya Ekuitas, yaitu  kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.
Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

LAPORAN ARUS KAS
Menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

LAPORAN OPERASIONAL
Merupakan Laporan Keuangan Pokok yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:
a) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
b) Beban dari kegiatan operasional ; 
c) Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada;
d) Pos luar biasa, bila ada;
e) Surplus/defisit-LO.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Merupakan Laporan Keuangan Pokok sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos:
a) Ekuitas awal;
b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/ mengurangi ekuitas, misalnya: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap;
d) Ekuitas akhir.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE.

Fraud Auditing 2

Sesuai dengan janji saya, berikut lanjutan dari artikel sebelumnya FRAUD AUDITING

Tanggung Jawab Auditor Untuk Mendeteksi Fraud 

Auditor, baik auditor independen maupun auditor intern mempunyai tanggung jawaab untuk mendeteksi fraud. Menurut Robert K.Eliot dan John J.Willingham dalam bukunya Perspective in Auditing menyatakan dalam terjemahan bebas bahwa “...tanggung jawab auditor untuk  mendeteksi fraud merupakan  tanggung jawab profesi dan tanggung jawab terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 

Selanjutnya, sehubungan dengan tanggung jawab tersebut fraud, Robert K. Elliot dan John J. Willingham menyatakan.
"In order to judge the effectiveness of auditors' performance in detecting and defining management fraud, one must assess their responsibilities for detecting it. Their responsibilities are the benchmarks for judging their performance. One must also consider these responsibilities in planning how to improve auditor capabilities  in detecting management fraund.  The social demand for improved detection  maybe  met  by  working within  the  framework  of  responsibilities currently defined or by changing it...”
Standar Audit yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia telah mengatur tentang tanggung jawab Auditor Independen dalam mendeteksi kekeliruan (error) ketidakberesan (irregularities) dan unsur pelanggaran hukum (illegal acts). Namun demikian, standar tersebut tidak memberikan jaminan penuh bahwa hasil audit akan dapat mendeteksi kekeliruan, ketidakberesan, dan pelanggaran hukum, melainkan hanya mengharuskan auditor untuk  menentukan  risiko  bahwa  laporan  yang  diperikasanya  telah  bebas  dari kekeliruan, ketidakberesan, dan unsur pelanggaran hukum yang yang material. 

Untuk itu, auditor harus merancang auditnya agar dapat memberikan keyakinan memadai bahwa pendeteksi kekeliruan, ketidakberesan,  dan  unsur  pelanggaran  hukum  yang material  telah  dilakukan.  Auditor menggunakan istilah ketidakberesan karena istilah manipulasi, penyelewengan, penggelapan, dan pencurian karena istilah tersebut merupakan istilah yang digunakan dalam bahasa (kewenangan) hakim. 

Penentuan risiko salah saji laporan keuangan mengharuskan auditor memahami karakteristik kekeliruan dan kerumitan terkait, kemudian merancang prosedur audit yang cocok, serta mengevaluasi hasilnya. Karakteristik kekeliruan dan ketidakberesan dimaksud sebagai berikut: 

1.Materialitas,  yaitu  dampak  suatu  kesalahan/kekeliruan  secara  individual  atau  secara keseluruhan  cukup  penting  sehihngga  menyebabkan  pengambilan  keputusan  menjadi keliru/salah atau laporan keuangan menjadi tidak disajikan secara wajar. 

2.Tingkat keterlibatan karyawan atau manajemen.atas suatu pekerjaan.  Hal itu berkaitan dengan keharusan adanya proses cek dan recek atas pelaksanaan suatu pekerjaan. Seorang karyawan tidak boleh melakukan pekerjaan dari A sampai Z tanpa ada petugas lain atau atasan yang mengecekan hasil pekerjaannya. 

3.Penyembunyian.  Meliputi  manipulasi  catatan  akuntansi  atau  merekayasa  dokumen pendukung untuk menutupi suatu kenyataan bahwa catatan akuntansi tidak sesuai dengan fakta dan keadaan yang melandasinya. 

4.Struktur  pengendalian. Tidak  adanya  prosedur  pengendalian  atau  adanya  usaha  dari manajemen untuk menghindari prosedur pengendalian yang berlaku. 

5.Dampak terhadap laporan keuangan.

Untuk memenuhi tanggung jawab pendeteksian kekeliruan dan ketidakberesan, auditor juga harus menerapkan hal berikut. 

1.Keseksamaan dalam perencanaan dan penilaian hasil prosedur auditnya.

2.Derajat skeptisme profesional yang semestinya untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kekeliruan dan ketidakberesan akan terdeteksi. Skeptisme profesional tersebut mencakup skeptisme profesional dalam perencanaan audit dan skeptisme profesional dalam pelaksanaan audit.

Tanggung jawab auditor untuk mendeteksi dan melaporkan adanya salah saji material atas laporan keuangan sebagai akibat adanya unsur pelanggaran hukum. Pada dasarnya, sama dengan tanggung jawab auditor untuk mendeteksi kekeliruan dan ketidakberesan.  Dampak adanya unsur pelangaran hukum terhadap laporan keuangan dapat bersifat langsung dan tidak langsung. 

Pelanggaran hukum dan peraturan yang lebih terkait dengan aspek operasi mempunyai dampak yang tidak langsung terhadap laporan keuangan. Pelanggaran hukum karena pencurian atau penggelapan atas inventori yang ada di gudang mempunyai dampak yang langsung terhadap laporan keuangan perusahaan karena saldo inventori di neraca harus disesuaikan dengan jumlah yang sebenarnya ada (di luar jumlah yang dicuri/gelapkan)

Pada umumnya, semakin jauh unsur pelanggaran hukum terpisah dari kejadian dan transaksi  yang dicerminkan dalam laporan keuangan,  semakin  kecil  kemungkinan auditor menyadari atau mengenal adanya unsur pelanggaran hukum terebut. Namun demikian, dalam setiap pemeriksaan yang dilakukannya, auditor harus selalu waspada terhadap adanya kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum baik dilakukan oleh oknum karyawan maupun oleh manajemen secara sistemik.  

Jika ditemukan adanya indikasi mengenai unsur pelanggaran hukum yang mungkin mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan, auditor berkewajiban untuk melaksanakan prosedur audit yang dirancang secara khusus untuk meyakinkan ada/tidaknya unsur pelanggaran hukum tersebut.

Perlu disadari bahwa suatu audit yang dilakukan berdasarkan standar auditing yang berlaku, tidaklah menjamin bahwa unsur pelanggaran hukum dapat terdeteksi. Hal itu karena standar auditing yang ditetapkan tidak meliputi prosedur audit yang dirancang khusus untuk mendeteksi unsur pelanggaran hukum. Standar auditing yang ada lebih dimaksudkan sebagai acuan kriteria dalam melakukan general audit atas laporan keuangan sehubungan dengan penilaian atas kewajaran lampiran keuangan auditan atau berkaitan dengan "Fairness Doctrine"

Pertanyaan yang timbul kemudian adalah dapatkah tanggung jawab auditor untuk mendeteksi fraud ditingkatkan atau diperluas. Sehubungan dengan hal itu, DR. Cormichael dan John J. Willingham berpendapat bahwa: 
"Here are two basic issues underlying the question of the appropriate extent of auditors’ responsibilities for fraud detection.  First, how should some courts have interpreted the auditors' legal responsibility in detecting fraud more broadly than the responsibility defined by professional standard?  Second, should the auditor professionally be responsible to detect frauds or  other illegalities immaterial to the financial statement?"
Ada dua isu utama yang dipertanyakan dan perlu digarisbawahi mengenai esensi yang pantas mengenai  tanggung  jawab  auditor  dalam  mendeteksi  fraud. Pertama, bagaimana hakim/pengadilan (harus) mengintepresi tanggung jawab auditor dalam mendeteksi fraud lebih luas dari tanggung jawab menurut standar profesi.  

Kedua, haruskah auditor secara professional bertanggung jawab untuk mendeteksi fraud atau pelanggaran hukum lain yang dampaknya tidak material terhadap laporan keuangan?

1.Fraud  Auditing  merupakan  proses  audit  yang  memfokuskan  pada keanehan/keganjilan (sesuatu yang tampaknya di luar kebiasaan kemudian menelusuri dan mendalami transaksi untuk merekonstruksi bagaimana terjadinya dan apa akibat yang ditimbulkannya).  Dalam Fraud audit, proses pengumpulan bukti audit lebih fokus pada apakah fraud memang tejadi, dan jika terjadi, maka audit mengarah pada pengumpulan bukti untuk mengetahui dan membuktikan siapa pelakunya (pejabat yang terlibat), bagaimana fraud itu terjadi (modus operandinya), dimana tempat terjadinya fraud tersebut, kapan waktu terjadinya, hukum apa yang dilanggar, berapa kerugian yang diakibatkannya, siapa yang dirugikan dan diuntungkan, serta hal lain yang berkaitan dengan bukti investigasi. 

2.Peran  penting  fraud  auditor  meliputi  preventing  fraud (mencegah  fraud),  detecting (mendeteksi  fraud),  dan  investigating  fraud (melakukan  investigasi  fraud). Dalam perkembangannya, investigasi akan mengarah pada profesi tersendiri, yaitu akuntan forensik. Akuntan forensik membutuhkan kombinasi keahlian seorang auditor terlatih dan penyelidik kriminal. Selain itu, akuntan forensik juga harus memiliki sifat berikut:
a.Sifat waspada dan skeptis dalam arti kewaspadaan dan kehati-hatian terhadap setiap hal yang menunjukkan kemungkinan adanya fraud. 
b.Kemauan yang keras untuk mencari kebenaran dan bukti pendukungnya. 
c.Rasa ingin tahu dan suka tantangan pada hal yang tidak lazim, bertentangan dengan logika, dan apa yang diharapkan secara wajar. 

Untuk menjadi akuntan forensik, seorang fraud auditor setidak-tidaknya harus menguasai hal berikut :

  1. Kemampuan untuk mengidentifikasikan  masalah (isu) keuangan,  misalnya  money laundring, transfer pricing, pembukaan perusahaan fiktif di luar negeri, pemindahan dana antarrekening bank. 
  2. Memiliki pengetahuan mengenai teknik investigasi dari yang paling dasar sampai yang rumit. 
  3. Memiliki pengetahuan tentang bukti, mencakup pula untuk kepentingan pengadilan (sebagaimana diatur dalam KUHAP/Hukum Acara Pidana). 
  4. Mampu  menginterprestasikan  informasi  keuangan  dalam  arti  informasi  keuangan merupakan kunci untuk mengarah pada investigasi dan bukti yang diperlukan. 
  5. Mampu menginterprestasikan temuan, yaitu bila proses investigasi telah selesai, akuntan forensic dituntut untuk mampu mengungkap temuan (finding) dengan jelas, akurat, dan menyakinkan. 
Sehubungan dengan hal tersebut di atas seorang fraud auditor yang efektif, antara lain harus mampu melakukan hal berikut:

  1. Menilai kekuatan dan kelemahan sistem pengendalian intern. 
  2. Mengidentifikasikan  potensi  kecurangan  dari  kelemahan  sistem  pengendalian intern  dan potensi kecurangan akibat kerentanan/kerawanan kelompok transaksi atau aktivitas organisasi auditan. 
  3. Mengindentifikasikan hal yang menimbulkan tanda tanya dan transaksi istimewa. 
  4. Memahami praktek, prosedur, dan kebijakan manajemen. 
  5. Dapat menghitung dan menetapkan besarnya kerugian, dan menyusun laporan atas kerugian karena fraud untuk kepentingan atau tujuan penyidikan, penuntutan di pengadilan, atau kepentingan lain (misalnya untuk klaim asuransi). 
  6. Mengikuti arus dokumen yang mendukung transaksi dan dokumen pendukung untuk transaksi yang dipertanyakan. 
  7. Mereview dokumen yang sifatnya aneh. 
Pendeteksian Fraud 

1.Pendekatan dan Langkah dalam Fraud Audit 
Pendekatan dalam rangka investigasi fraud mencakup hal berikut: 
a.Analisis data dan bukti. 
b.Menyusun hipotesis. 
c.Menguji hipotesis dengan bukti lanjutan. 
d.Menyaring dan memperbaiki hipotesis. 

Beberapa langkah yang perlu ditempuh untuk menguji fraud, antara lain sebagai berikut: 
a.Penguji dokumen. 
b.Saksi netral dari pihak ketiga. 
c.Siapa saja yang berkomplot. 
d.Tujuan pengungkap fraud.

2.Cara Mendeteksi Fraud
Langkah penting yang perlu dilakukan auditor untuk mengetahui ada tidaknya fraud dengan jalan mendeteksi dapat digunakan beberapa teknik antara lain sebagai berikut:

a.Teknik mendeteksi melalui audit catatan akuntansi yang mengarah pada gejala atau kemungkinan terjadinya fraud (Critical Point Auditing). Critical Point Auditing dengan hal berikut. 
-Analisis trend, yaitu pola kecenderungan (konjungtur) yang terjadi dari satu periode ke periode berikutnya.

-Pengujian khusus, yaitu pengujiaan terhadap kegiatan yang memiliki risiko tinggi terhadap kecurangan. 

b.Teknik mendeteksi dengan analisis kepekaan pekerjaan dengan memandang pelaku potensial (Job Sensitivity Analysis). Job Sensitivity Analysis dengan hal berikut. 
-Identifikasi semua posisi pekerjaan yang rawan tehadap kecurangan (metode pendekatan). 

-Identifikasi tingkat pengendalian yang dilakukan manajer. Kecurangan akan mudah dilakukan kalau manajer lengah atau sibuk dengan tanggung jawab lain. Dan mengabaikan tanggung jawabnya dalam melakukan pengendalian. 

-Indentifikasi gejala (symptom) yang terjadi seperti adanya kekayaan pribadi yang tidak dapat dijelaskan, pola hidup mewah, rasa tidak puas, egois, pengabaian instuksi, dan ingin dianggap  penting (karakter pribadi).

-Pengujian rinci apakah pengujian dan tindak lanjut perbaikan telah dilakukan pada kesempatan pertama atas jenis pekerjaan yang berisiko tinggi.

Investigasi Fraud 
Menurut  ilmu kriminalistik, investigasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan ketentutan perundang-undangan yang berlaku untuk  mendengarkan dan menanyai seseorang tentang suatu kejadian/peristiwa tertentu yang bersangkutan dengan masalah fraud atau masalah hukum.  Ciri penting investigasi fraud yang berhubungan dengan tugas auditor untuk mengungkap fraud adalah bahwa kegiatan itu selalu ditandai dengan kurangnya informasi aktual tentang terjadinya fraud berikut pelakunya. Tiga elemen yang dapat membantu untuk mengungkap informasi tersebut sebagai berikut:

1.Tempat terjadi fraud.
Investigator memeriksa dan menginterprestasikan adanya/terjadinya fraud sehingga dapat menyimpulkan dan merekonstruksikan (dalam benaknya) suatu gambaran tentang jalannya peristiwa. 

2.Kemampuan auditor dalam merekonstruksi terjadinya fraud. 
Diperlukan pengetahuan/pengalaman bagi  investigator untuk menemukan kekurangan informasi. Investigator yang berpengalaman akan dapat melihat indikasi mengenai adanya fraud yang pada gilirannya dapat menunjukkan perbuatan dan motivasi pelaku fraud.

3.Pengetahuan dari orang yang mengetahui peristiwa fraud. 
Informasi dari orang/pihak yang mengetahui/menyaksikan terjadinya fraud sangat penting untuk menguji kebenaran fakta yang ada.

Simpulan 

Fenomena korupsi di Indonesia menjadi semakin parah bahkan ada anggapan bahwa korupsi sudah melekat dalam sistem dan menyatu pada penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah sebenarnya telah mempunyai niat baik untuk memberantas korupsi di negeri dengan dilahirkannya berbagai peraturan dan perundangan serta dipertahankannya unit pengawasan dalam organisasi pemerintah, seperti BPKP, ITJEN, dan sebagainya.  Hal itu juga menjadi tantangan bagi seluruh auditor baik auditor independen maupun auditor pemerintah untuk mampu dan dapat mengungkap serta mendeteksi fraud.
Sekalipun secara umum, standar auditing tidak menjamin bahwa dalam setiap kegiatan pemeriksaan akan mampu menemukan adanya fraud namun tingkat efektifitas kinerja auditor dapat pula dilihat berdasarkan tolok ukur sampai seberapa jauh auditor berhasil mendeteksi fraud. Untuk  itu,  auditor  harus  mengembangkan  teknik  dan  prosedur  audit yang  khusus  untuk mendeteksinya.  Teknik seperti critical poin auditing dan job sensitivity analysis merupakan beberapa teknik yang digunakan auditor dalam melaksanakan audit guna memungkinkannya untuk mendeteksi fraud. Selain itu, auditor juga dituntut untuk senantiasa meningkatkan kemampuan profesionalnya  mengingat  tuntutan  dan  harapan masyarakat  sudah  semakin  besar  terhadap tanggung jawab dan hasil kerja auditor, utamanya dalam bekerja sama dengan aparat penyidik (polisi dan kejaksaan) dalam membuktikan terjadinya suatu fraud.

Demikian pembahasan Saya tentang Fraud Auditing, semoga bermanfaat.

Fraud Auditing

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang paling korup di dunia. Hal itu terlihat dari banyaknya kasus korupsi yang ditangani oleh penuntut dan kepolisian tetapi kasus tersebut banyak yang tidak terselesaikan. Hukum dan peraturan telah dibuat, lembaga pengawasan dan investigasi telah didirikan tetapi hal tersebut tetap tidak dapat menangkap dan memasukkan para koruptor ke penjara. Masyarakat berharap akuntan dapat meningkatkan kompetensi profesional mereka  dalam  mendeteksi  penipuan.  

Artikel kali ini membahas penipuan  audit,  kondisi  penyebab terjadinya penipuan, karakteristik dan tipe penipuan, dan tanggung jawab para auditor dalam mendeteksi penipuan.

Kondisi Penyebab Terjadinya Fraud 

Secara  teoritis  terdapat 2 (dua)  kondisi  pokok  yang  menjadi  penyebab  seseorang melakukan tindak perbuatan fraud/korupsi yaitu; kondisi lingkungan individu dan faktor internal organisasi. 

I. Kondisi Lingkungan Individu 

Lingkungan individu merupakan salah satu faktor yang berpengaruh kuat terhadap kemungkinan  terjadinya  fraud/korupsi.  Penelitian  menunjukkan  bahwa  fraud/korupsi terjadi sebagai akibat kombinasi antara tekanan yang dialami individu (seseorang) dengan lingkungan yang memungkinkan seseorang atau kelompok untuk melakukan kecurangan. 

1. Keadaan dan sifat/karakter individu/seseorang yang mempengaruhinya untuk melakukan fraud/korupsi antara lain sebagai berikut.
  • Sifat tamak dan ingin mengejar kemewahan; 
  • Moral yang kurang kuat dalam menghadapi godaan; 
  • Penghasilan yang kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup; 
  • Adanya kebutuhan yang mendesak yang tidak dapat diatasi dengan usaha/penghasilan normal; 
  • Malas atau tidak mau bekerja keras; 
  • Ajaran agama yang tidak (kurang) diterapkan secara benar. 

2.Kondisi lingkungan organisasi/perusahaan tempatnya bekerja dalam mempengaruhi seseorang untuk melakukan fraud/korupsi antara lain sebagai berikut. 
  • Kurang adanya teladan dari pimpinan; 
  • Tidak adanya kultur organisasi yang baik; 
  • Sistem akuntabilitas yang kurang memadai; 
  • Kelemahan sistem pengendalian manajemen; 
  • Adanya kecenderungan dari manajemen untuk menutupi korupsi yang terjadi di dalam organisasinya. 

3.Kondisi lingkungan masyarakat tempat individu dan organisasi berada dalam mempengaruhi seseorang untuk melakukan fraud/korupsi antara lain sebagai berikut. 
  • Nilai yang berlaku di masyarakat yang ternyata kondusif untuk terjadinya korupsi (Anggapan korupsi sebagai sesuatu yang sudah lumrah/wajar terjadi karena berbagai alasan seperti gaji yang kecil). 
  • Budaya  yang  menilai  keberhasilan  seseorang  dari  tingkat  materi(kekayaan)yang dimilikinya. 
  • Kurangnya kesadaran masyarakat akan kerugian yang harus ditanggungnya akibat dari praktek fraud/korupsi yang terjadi (di lingkungan pemerintahan atau BUMN/D). 
  • Kurangnya kesadaran masyarakat akan perannya dalam mencegah dan memberantas korupsi bahkan justru menjadi pendorong terjadinya fraud/korupsi. 
  • Generasi muda Indonesia dihadapkan dengan praktek korupsi sejak lahir. 

4.Pengaruh peraturan perundang-undangan terhadap praktek fraud/ korupsi terjadi karena hal berikut. 
  • Adanya peraturan perundang-undangan monopolistik. 
  • Kualitas peraturan perundang-undangan kurang memadai. 
  • Peraturan kurang disosialisasikan. 
  • Sanksi atas pelanggaran aturan terlalu ringan. 
  • Adanya peraturan yang tumpang tindih. 
  • Pembuat aturan dapat disuap. 
  • Ketidakkonsistenan dalam penegakan hokum dan peraturan perundangan yang ada. 

II. Faktor Intern Organisasi/Perusahaan 

Beberapa faktor intern perusahaan yang dapat menciptakan peluang terjadinya fraud/korupsi antara lain sebagai berikut.

1.Kelemahan Sistem Pengendalian Manajemen 
  • Manajemen tidak menekankan pentingnya peran sistem pengendalian manajemen. 
  • Manajemen tidak menindak pelaku fraud. 
  • Manajemen tidak mengambil sikap terhadap adanya conflict of interest. 
  • Manajemen kurang peduli pada masalah keuangan yang dihadapi karyawan. 
  • Manajemen kurang memperhatikan kesejahteraan karyawan. 
  • Para eksekutif menunjukkan sikap hidup mewah. 
  • Internal auditor tidak mempunyai kewenangan untuk menyelidiki kegiatan para eksekutif,terutama menyangkut pengeluaran yang sangat besar. 
  • Manajemen sendiri aktif melakukan fraud. 

2.Gaji/pendapat yang diberikan perusahaan tidak cukup kompetitif dibandingkan dengan gaji di perusahaan lain yang sejenis. 

3.Industri yang cenderung korup.
  • Patut   diduga   bahwa   rekanan   pemerintah   hidup   dalam   industri   yang   memiliki kecenderungan korup. 
  • Sulit melakukan pekerjaan dengan pemerintah tanpa melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme. 

4. Indikasi  lain  yang  juga  mendorong  fraud/korupsi,  yaitu  kelemahan  dalam  prosedur penerimaan  pegawai  sehingga  calon  pegawai  yang  mempunyai  integritas  dan  kualitas rendahpun tetap diterima menjadi pegawai.

III. Gone Theory 

Gone Theory yang dikemukakan oleh Jack Bologne menjelaskan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan meliputi hal berikut. 
1.Greedy (keserakahan)
2.Opportunities (kesempatan)
3.Needs (kebutuhan)
4.Exposure (pengungkapan)

Greedy berkaitan dengan adanya prilaku serakah yang secara potensial ada dalam diri setiap orang. Opportunities berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau lingkungan masyarakat  yang  sedemikian  rupa  sehingga  membuka  kesempatan  bagi seseorang  untuk melakukan kecurangan. Need berkaitan dengan kebutuhan seseorang/individu untuk dapat hidup secara wajar atau yang diinginkan. Expossure berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang akan dihadapi oleh seseorng apabila ditemukan melakukan fraud/korupsi.

Penggolongan Fraud 

Fraud adalah suatu perbuatan melawan atau melanggar hukum yang dilakukan oleh orang dari dalam atau dari luar organisasi, dengan maksud untuk memperkaya atau mendapatkan keuntungan diri sendiri, orang lain, atau badan hukum lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. Fraud dapat digolongkan menurut korbannya, menurut pelakunya, dan menurut akibat hukumnya. 

I.Ditinjau dari korbannya, fraud dapat dibedakan antara fraud yang mengakibatkan kerugian di dalam entitas organisasi dan yang mengakibatkan kerugian pihak lain. 

1.Fraud yang mengakibatkan kerugian di dalam organisasi dapat dilakukan oleh orang dalam atau luar organisasi misalnya sebagai berikut. 
  • Kecurangan yang dilakukan oleh rekanan atau pemasok dengan cara mengirim barang  kurang  dari  yang seharusnya,  atau  merendahkan kualitas  barang  yang dikirim, atau melakukan penagihan ganda. 
  • Manipulasi dengan menciptakan piutang fiktif atau meninggikan jumlahnya yang kemudian diperoleh keuntungan pada pembayaran piutang tersebut.

2.Fraud yang mengakibatkan kerugian pihak lain, misalnya berikut ini. 
  • Meninggikan nilai asset atau laba perusahaan pada laporan keuangan sehingga merugikan pemegang saham atau kreditur.
  • Meninggikan  (mark up) nilai kontrak sehingga merugikan pemberian kerja.
  • Memperkecil pendapatan atau meninggikan biaya agar laba perusahaan lebih kecil dari yang seharusnya sehingga merugikan negara berupa berkurangnya penerimaan pajak. 
  • Melaporkan penjualan eksport yang sebenarnya tidak dilakukan (ekspor fiktif) agar PPN masukan lebih kecil dibandingkan PPN keluarannya sehingga dapat merestitusi pajak yang merugikan negara.
  • Manipulasi dengan meninggikan biaya.

II.Ditinjau dari segi pelaku fraud dapat digolongkan sebagai berikut. 

1.Kecurangan manajemen yang biasa disebut kejahatan kerah putih (white collar crime), yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang penting atau orang yang status sosialnya tinggi dan dilakukan dalam rangka pekerjaannya. Kejahatan kerah putih melibatkan suatu pelangaran tugas kewajiban,dan tanggung jawab dengan cara melakukan tindakan/perbuatan atau menghilangkan dengan tersamar atau dengan jelas dalam suatu kecurangan yang disengaja, pencurian, atau  penyelewengan dari suatu harta yang dipercayakan kepadanya.

2.Kecurangan  karyawan,  yakni  tindakan  tidak  jujur  yang  dilakukan  karyawan  yang berkaitan dengan kerugian dari entitas organisasinya meskipun manajemen telah menetapkan langkah pencegahan.

3.Kecurangan  dari  luar  organisasi,  yaitu  yang  dilakukan  oleh  pemasok,  leveransir kontraktor, dan sebagainya sehubungan dengan penyerahan pekerjaan, barang, atau jasa yang merugikan penerimaannya. 

4.Kecurangan yang melibatkan orang luar dan orang dalam organisasi melalui kerja sama yang tidak sehat (kolusi).

Pembahasan tentang Fraud Auditing akan kita lanjutkan dengan pembahasan tanggung jawab Auditor untuk mendeteksi fraud. Terima Kasih.

Konsep Dan Prinsip Laporan Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Dan Menengah

Berikut ini, saya akan membahas Standar Akuntansi Keuangan untuk usaha mikro, kecil dan menengah. Untuk tahap awal, kita akan bahas pengenalan tentang karakteristik usaha mikro, kecil dan menengah serta konsep dasar pengakuan dan pengukuran perkiraan dalam Laporan Keuangannya.

KONSEP DAN PRINSIP PERVASIF 
Standar ini digunakan untuk entitas mikro, kecil dan menengah.

Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, selama dua tahun berturut-turut. 

Dapat digunakan entitas lain jika otoritas mengijinkan entitas tersebut menyusun laporan keuangan dengan menggunaan SAK EMKM.

Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Ciri ciri UMKM adalah : manajemen berdiri sendiri, modal disediakan sendiri, daerah pemasarannya lokal, aset perusahaannya kecil, dan jumlah karyawan yang dipekerjakan terbatas. 

Asas pelaksanaan UMKM adalah kebersamaan, ekonomi yang demokratis, kemandirian, keseimbangan kemajuan, berkelanjutan, efesiensi keadilan, serta kesatuan ekonomi nasional.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam UU ini.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kriteria Usaha Mikro:
Kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 - lima puluh juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
Hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 

Kriteria Usaha Kecil:
Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 - Rp 500.000.000,00, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 - Rp 2.500.000.000,00.

Kriteria Usaha Menengah :
Kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 - Rp. 10.000.000.000,00, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
Hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 -50.000.000.000,00.

Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang samapai dengan 19 orang. 

Usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang.

Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Pengguna tersebut meliputi penyedia sumber daya bagi entitas seperti kreditor maupun investor. Dalam memenuhi tujuannya, laporanan   juga   menunjukkan   pertanggungjawaban   manajemen   atas   sumber   daya   yang dipercayakan kepadanya.

Informasi posisi keuangan entitas terdiri dari informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada tanggal tertentu, dan disajikan dalam laporan posisi keuangan. Unsur-unsur tersebut didefinisikan sebagai berikut: 

(a) Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan yang dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh oleh entitas. 

(b) Liabilitas  adalah  kewajiban  kini  entitas  yang  timbul  dari  peristiwa  masa  lalu,  yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. 

(c) Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. 

Aset 
Manfaat ekonomi masa depan suatu aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap arus kas kepada entitas. Arus kas tersebut dapat timbul dari penggunaan maupun pelepasan aset.
Beberapa aset memiliki wujud,sementara beberapa aset tidak memiliki wujud (tak berwujud).Namun demikian, wujud aset tidak esensial untuk menentukan keberadaan aset. 

Liabilitas 
kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Kewajiban dapat berupa kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif.

Ekuitas
Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Klaim ekuitas adalah klaim atas hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Klaim ekuitas merupakan klaim terhadap entitas, yang tidak memenuhi definisi liabilitas.

Kinerja
Informasi kinerja keuangan entitas terdiri dari informasi mengenai penghasilan dan beban selama periode pelaporan, dan disajikan dalam laporan laba rugi. Unsur-unsur tersebut didefinisikan sebagai berikut: 
(a) Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas masuk atau kenaikan aset, atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

(b) Beban (expenses) adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar atau penurunan aset, atau kenaikan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak disebabkan oleh distribusi kepada penanam modal.

Penghasilan
Penghasilan (income) meliputi pendapatan (revenues) dan keuntungan (gains).
(a) Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang normal,yang dikenal dengan berbagai sebutan, misalnya: penjualan, imbalan, bunga,dividen, royalti, dan sewa. 

(b) Keuntungan mencerminkan akun lain yang memenuhi definisi penghasilan namun tidak termasuk dalam kategori pendapatan, misalnya: keuntungan dari pelepasan aset.

Beban
Beban mencakup beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang normal dan kerugian. 

(a) Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang normal meliputi, misalnya, beban pokok penjualan, upah, dan penyusutan.

(b) Kerugian mencerminkan akun lain yang memenuhi definisi beban namun tidak termasuk dalam kategori beban yang timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang normal, misalnya: kerugian dari pelepasan aset.

PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN
Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu akun dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi kriteria sebagai berikut: 

(a) manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut dapat dipastikan akan mengalir ke dalam atau keluar dari entitas; dan 

(b) akun tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dengan andal. 

Manfaat Ekonomi Masa Depan 
Kriteria pengakuan mengacu pada saat dapat dipastikan bahwa manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan akun tersebut akan mengalir ke dalam atau keluar dari entitas. Pengkajian derajat ketidakpastian yang melekat pada aliran manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang terkait dengan kondisi yang tersedia pada akhir periode pelaporan saat penyusunan laporan keuangan. Penilaian itu dibuat secara individu untuk akunakun yang signifikan secara individual dan secara kelompok dari suatu populasi besar untuk akun-akun yang tidak signifikan secara individual. 

Keandalan Pengukuran 
Kriteria kedua untuk pengakuan suatu pos adalah adanya biaya yang dapat diukur dengan andal. Dalam banyak kasus, biaya suatu akun dapat diukur dengan andal. Dalam kasus lainnya, biaya tersebut harus diestimasi. Jika pengukuran yang layak tidak mungkin dilakukan, maka akun tersebut tidak diakui dan tidak disajikan dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi. 

PENGUKURAN UNSUR-UNSUR LAPORAN KEUANGAN 
Pengukuran  adalah  proses  penetapan  jumlah  uang  untuk  mengakui  aset,  liabilitas, penghasilan, dan beban di dalam laporan keuangan.

Dasar pengukuran unsur laporan keuangan dalam SAK EMKM adalah biaya historis. Biaya historis suatu aset adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Biaya historis suatu liabilitas adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang diterima atau jumlah kas yang diperkirakan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal.

MATERIALITAS 
Relevansi  informasi dipengaruhi oleh hakikat  dan materialitasnya.  Kelalaian untuk mencantumkan (omission) atau kesalahan dalam mencatat (misstatement) akun-akun laporan keuangan adalah material jika, baik secara sendiri maupun bersama, dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan. Materialitas bergantung pada ukuran dan sifat dari   kelalaian   untuk   mencantumkan   atau   kesalahan   dalam   mencatat   tersebut   dengan memperhatikan keadaan terkait. Ukuran atau sifat dari pos laporan keuangan atau gabungan dari keduanya dapat menjadi faktor penentu. 

ASUMSI DASAR 

Dasar Akrual 
Entitas menyusun laporan keuangan dengan menggunakan dasar akrual. Dalam dasar akrual,  akun-akun  diakui  sebagai  aset,  liabilitas,  ekuitas,  penghasilan,  dan  beban ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk masing-masing akun-akun tersebut. 

Kelangsungan Usaha 
Pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen menggunakan SAK EMKM dalam membuat penilaian atas kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya di masa depan (kelangsungan  usaha).  Entitas  mempunyai  kelangsungan  usaha,  kecuali  jika manajemen bermaksud  melikuidasi  entitas  tersebut  atau  menghentikan  operasi  atau tidak  mempunyai alternatif realistis kecuali melakukan hal-hal tersebut. 

Jika entitas tidak menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka entitas mengungkapkan fakta mengapa entitas tidak mempunyai kelangsungan usaha. 

Konsep Entitas Bisnis 
Entitas menyusun laporan keuangan berdasarkan konsep entitas bisnis. Entitas bisnis, baik yang merupakan usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, maupun badan usaha yang berbadan hukum, harus dapat dipisahkan secara jelas dengan pemilik bisnis tersebut maupun dengan entitas-entitas lainnya. Transaksi yang berkaitan dengan bisnis tersebut harus dapat dipisahkan dari transaksi pemilik bisnis tersebut, maupun dari transaksi entitas lainnya.

PENGAKUAN DALAM LAPORAN KEUANGAN 

Aset 
Aset diakui dalam laporan posisi keuangan ketika manfaat ekonominya di masa depan dapat dipastikan akan mengalir ke dalam entitas dan aset tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam laporan posisi keuangan jika manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas walaupun pengeluaran telah terjadi. Sebagai alternatif, transaksi tersebut menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi. 

Liabilitas 
Liabilitas diakui dalam laporan posisi keuangan jika pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat  ekonomi  dipastikan akan dilakukan untuk  menyelesaikan kewajiban entitas dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur secara andal. 

Penghasilan 
Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan kenaikan aset atau penurunan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

Beban 
Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau kenaikan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur secara andal. 

SALING HAPUS 
Saling hapus antara aset dan liabilitas atau penghasilan dan beban tidak diperkenankan, kecuali disyaratkan atau diizinkan oleh SAK EMKM. Jika aktivitas normal entitas tidak termasuk membeli dan menjual aset tetap, maka entitas melaporkan keuntungan dan kerugian atas pelepasan aset tetap tersebut dengan mengurangkan hasil penjualan aset tetap dari jumlah tercatat aset tetap dan beban penjualan terkait.

Untuk bagian pertama ini, pembahasan kita cukup sampai disini. Untuk bagian selanjutnya kita akan bahas mengenai cara penyajian Laporan Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah. Semoga artikel saya ini dapat bermanfaat bagi Anda. Terima Kasih.
 
Copyright © 2020 INFO AKUNTAN

Powered by Aditya Tarigan