Fraud Auditing 2

Sesuai dengan janji saya, berikut lanjutan dari artikel sebelumnya FRAUD AUDITING. 

Tanggung Jawab Auditor Untuk Mendeteksi Fraud 

Auditor, baik auditor independen maupun auditor intern mempunyai tanggung jawaab untuk mendeteksi fraud. Menurut Robert K.Eliot dan John J.Willingham dalam bukunya Perspective in Auditing menyatakan dalam terjemahan bebas bahwa “...tanggung jawab auditor untuk  mendeteksi fraud merupakan  tanggung jawab profesi dan tanggung jawab terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 

Selanjutnya, sehubungan dengan tanggung jawab tersebut fraud, Robert K. Elliot dan John J. Willingham menyatakan.

"In order to judge the effectiveness of auditors' performance in detecting and defining management fraud, one must assess their responsibilities for detecting it. Their responsibilities are the benchmarks for judging their performance. One must also consider these responsibilities in planning how to improve auditor capabilities  in detecting management fraund.  The social demand for improved detection  maybe  met  by  working within  the  framework  of  responsibilities currently defined or by changing it...”

Standar Audit yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia telah mengatur tentang tanggung jawab Auditor Independen dalam mendeteksi kekeliruan (error) ketidakberesan (irregularities) dan unsur pelanggaran hukum (illegal acts). Namun demikian, standar tersebut tidak memberikan jaminan penuh bahwa hasil audit akan dapat mendeteksi kekeliruan, ketidakberesan, dan pelanggaran hukum, melainkan hanya mengharuskan auditor untuk  menentukan  risiko  bahwa  laporan  yang  diperikasanya  telah  bebas  dari kekeliruan, ketidakberesan, dan unsur pelanggaran hukum yang yang material. 

Untuk itu, auditor harus merancang auditnya agar dapat memberikan keyakinan memadai bahwa pendeteksi kekeliruan, ketidakberesan,  dan  unsur  pelanggaran  hukum  yang material  telah  dilakukan.  Auditor menggunakan istilah ketidakberesan karena istilah manipulasi, penyelewengan, penggelapan, dan pencurian karena istilah tersebut merupakan istilah yang digunakan dalam bahasa (kewenangan) hakim. 

Penentuan risiko salah saji laporan keuangan mengharuskan auditor memahami karakteristik kekeliruan dan kerumitan terkait, kemudian merancang prosedur audit yang cocok, serta mengevaluasi hasilnya. Karakteristik kekeliruan dan ketidakberesan dimaksud sebagai berikut: 

1.Materialitas,  yaitu  dampak  suatu  kesalahan/kekeliruan  secara  individual  atau  secara keseluruhan  cukup  penting  sehihngga  menyebabkan  pengambilan  keputusan  menjadi keliru/salah atau laporan keuangan menjadi tidak disajikan secara wajar. 

2.Tingkat keterlibatan karyawan atau manajemen.atas suatu pekerjaan.  Hal itu berkaitan dengan keharusan adanya proses cek dan recek atas pelaksanaan suatu pekerjaan. Seorang karyawan tidak boleh melakukan pekerjaan dari A sampai Z tanpa ada petugas lain atau atasan yang mengecekan hasil pekerjaannya. 

3.Penyembunyian.  Meliputi  manipulasi  catatan  akuntansi  atau  merekayasa  dokumen pendukung untuk menutupi suatu kenyataan bahwa catatan akuntansi tidak sesuai dengan fakta dan keadaan yang melandasinya. 

4.Struktur  pengendalian. Tidak  adanya  prosedur  pengendalian  atau  adanya  usaha  dari manajemen untuk menghindari prosedur pengendalian yang berlaku. 

5.Dampak terhadap laporan keuangan.

Untuk memenuhi tanggung jawab pendeteksian kekeliruan dan ketidakberesan, auditor juga harus menerapkan hal berikut. 

1.Keseksamaan dalam perencanaan dan penilaian hasil prosedur auditnya.

2.Derajat skeptisme profesional yang semestinya untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kekeliruan dan ketidakberesan akan terdeteksi. Skeptisme profesional tersebut mencakup skeptisme profesional dalam perencanaan audit dan skeptisme profesional dalam pelaksanaan audit.

Tanggung jawab auditor untuk mendeteksi dan melaporkan adanya salah saji material atas laporan keuangan sebagai akibat adanya unsur pelanggaran hukum. Pada dasarnya, sama dengan tanggung jawab auditor untuk mendeteksi kekeliruan dan ketidakberesan.  Dampak adanya unsur pelangaran hukum terhadap laporan keuangan dapat bersifat langsung dan tidak langsung. 

Pelanggaran hukum dan peraturan yang lebih terkait dengan aspek operasi mempunyai dampak yang tidak langsung terhadap laporan keuangan. Pelanggaran hukum karena pencurian atau penggelapan atas inventori yang ada di gudang mempunyai dampak yang langsung terhadap laporan keuangan perusahaan karena saldo inventori di neraca harus disesuaikan dengan jumlah yang sebenarnya ada (di luar jumlah yang dicuri/gelapkan). 

Pada umumnya, semakin jauh unsur pelanggaran hukum terpisah dari kejadian dan transaksi  yang dicerminkan dalam laporan keuangan,  semakin  kecil  kemungkinan auditor menyadari atau mengenal adanya unsur pelanggaran hukum terebut. Namun demikian, dalam setiap pemeriksaan yang dilakukannya, auditor harus selalu waspada terhadap adanya kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum baik dilakukan oleh oknum karyawan maupun oleh manajemen secara sistemik.  

Jika ditemukan adanya indikasi mengenai unsur pelanggaran hukum yang mungkin mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan, auditor berkewajiban untuk melaksanakan prosedur audit yang dirancang secara khusus untuk meyakinkan ada/tidaknya unsur pelanggaran hukum tersebut.

Perlu disadari bahwa suatu audit yang dilakukan berdasarkan standar auditing yang berlaku, tidaklah menjamin bahwa unsur pelanggaran hukum dapat terdeteksi. Hal itu karena standar auditing yang ditetapkan tidak meliputi prosedur audit yang dirancang khusus untuk mendeteksi unsur pelanggaran hukum. Standar auditing yang ada lebih dimaksudkan sebagai acuan kriteria dalam melakukan general audit atas laporan keuangan sehubungan dengan penilaian atas kewajaran lampiran keuangan auditan atau berkaitan dengan "Fairness Doctrine". 

Pertanyaan yang timbul kemudian adalah dapatkah tanggung jawab auditor untuk mendeteksi fraud ditingkatkan atau diperluas. Sehubungan dengan hal itu, DR. Cormichael dan John J. Willingham berpendapat bahwa: 

"Here are two basic issues underlying the question of the appropriate extent of auditors’ responsibilities for fraud detection.  First, how should some courts have interpreted the auditors' legal responsibility in detecting fraud more broadly than the responsibility defined by professional standard?  Second, should the auditor professionally be responsible to detect frauds or  other illegalities immaterial to the financial statement?"

Ada dua isu utama yang dipertanyakan dan perlu digarisbawahi mengenai esensi yang pantas mengenai  tanggung  jawab  auditor  dalam  mendeteksi  fraud. Pertama, bagaimana hakim/pengadilan (harus) mengintepresi tanggung jawab auditor dalam mendeteksi fraud lebih luas dari tanggung jawab menurut standar profesi.  

Kedua, haruskah auditor secara professional bertanggung jawab untuk mendeteksi fraud atau pelanggaran hukum lain yang dampaknya tidak material terhadap laporan keuangan?

1.Fraud  Auditing  merupakan  proses  audit  yang  memfokuskan  pada keanehan/keganjilan (sesuatu yang tampaknya di luar kebiasaan kemudian menelusuri dan mendalami transaksi untuk merekonstruksi bagaimana terjadinya dan apa akibat yang ditimbulkannya).  Dalam Fraud audit, proses pengumpulan bukti audit lebih fokus pada apakah fraud memang tejadi, dan jika terjadi, maka audit mengarah pada pengumpulan bukti untuk mengetahui dan membuktikan siapa pelakunya (pejabat yang terlibat), bagaimana fraud itu terjadi (modus operandinya), dimana tempat terjadinya fraud tersebut, kapan waktu terjadinya, hukum apa yang dilanggar, berapa kerugian yang diakibatkannya, siapa yang dirugikan dan diuntungkan, serta hal lain yang berkaitan dengan bukti investigasi. 

2.Peran  penting  fraud  auditor  meliputi  preventing  fraud (mencegah  fraud),  detecting (mendeteksi  fraud),  dan  investigating  fraud (melakukan  investigasi  fraud). Dalam perkembangannya, investigasi akan mengarah pada profesi tersendiri, yaitu akuntan forensik. Akuntan forensik membutuhkan kombinasi keahlian seorang auditor terlatih dan penyelidik kriminal. Selain itu, akuntan forensik juga harus memiliki sifat berikut:

a.Sifat waspada dan skeptis dalam arti kewaspadaan dan kehati-hatian terhadap setiap hal yang menunjukkan kemungkinan adanya fraud. 

b.Kemauan yang keras untuk mencari kebenaran dan bukti pendukungnya. 

c.Rasa ingin tahu dan suka tantangan pada hal yang tidak lazim, bertentangan dengan logika, dan apa yang diharapkan secara wajar. 

Untuk menjadi akuntan forensik, seorang fraud auditor setidak-tidaknya harus menguasai hal berikut :

1. Kemampuan untuk mengidentifikasikan  masalah (isu) keuangan,  misalnya  money laundring, transfer pricing, pembukaan perusahaan fiktif di luar negeri, pemindahan dana antarrekening bank. 
2. Memiliki pengetahuan mengenai teknik investigasi dari yang paling dasar sampai yang rumit. 
3. Memiliki pengetahuan tentang bukti, mencakup pula untuk kepentingan pengadilan (sebagaimana diatur dalam KUHAP/Hukum Acara Pidana). 
4. Mampu  menginterprestasikan  informasi  keuangan  dalam  arti  informasi  keuangan merupakan kunci untuk mengarah pada investigasi dan bukti yang diperlukan. 
5. Mampu menginterprestasikan temuan, yaitu bila proses investigasi telah selesai, akuntan forensic dituntut untuk mampu mengungkap temuan (finding) dengan jelas, akurat, dan menyakinkan. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas seorang fraud auditor yang efektif, antara lain harus mampu melakukan hal berikut:

1. Menilai kekuatan dan kelemahan sistem pengendalian intern. 
2. Mengidentifikasikan  potensi  kecurangan  dari  kelemahan  sistem  pengendalian intern  dan potensi kecurangan akibat kerentanan/kerawanan kelompok transaksi atau aktivitas organisasi auditan. 
3. Mengindentifikasikan hal yang menimbulkan tanda tanya dan transaksi istimewa. 
4. Memahami praktek, prosedur, dan kebijakan manajemen. 
5. Dapat menghitung dan menetapkan besarnya kerugian, dan menyusun laporan atas kerugian karena fraud untuk kepentingan atau tujuan penyidikan, penuntutan di pengadilan, atau kepentingan lain (misalnya untuk klaim asuransi). 
6. Mengikuti arus dokumen yang mendukung transaksi dan dokumen pendukung untuk transaksi yang dipertanyakan. 
7. Mereview dokumen yang sifatnya aneh. 

Pendeteksian Fraud 

1.Pendekatan dan Langkah dalam Fraud Audit 

Pendekatan dalam rangka investigasi fraud mencakup hal berikut: 

a.Analisis data dan bukti. 

b.Menyusun hipotesis. 

c.Menguji hipotesis dengan bukti lanjutan. 

d.Menyaring dan memperbaiki hipotesis. 

Beberapa langkah yang perlu ditempuh untuk menguji fraud, antara lain sebagai berikut: 

a.Penguji dokumen. 

b.Saksi netral dari pihak ketiga. 

c.Siapa saja yang berkomplot. 

d.Tujuan pengungkap fraud.

2.Cara Mendeteksi Fraud

Langkah penting yang perlu dilakukan auditor untuk mengetahui ada tidaknya fraud dengan jalan mendeteksi dapat digunakan beberapa teknik antara lain sebagai berikut:

a.Teknik mendeteksi melalui audit catatan akuntansi yang mengarah pada gejala atau kemungkinan terjadinya fraud (Critical Point Auditing). Critical Point Auditing dengan hal berikut. 

-Analisis trend, yaitu pola kecenderungan (konjungtur) yang terjadi dari satu periode ke periode berikutnya.

-Pengujian khusus, yaitu pengujiaan terhadap kegiatan yang memiliki risiko tinggi terhadap kecurangan. 

b.Teknik mendeteksi dengan analisis kepekaan pekerjaan dengan memandang pelaku potensial (Job Sensitivity Analysis). Job Sensitivity Analysis dengan hal berikut. 

-Identifikasi semua posisi pekerjaan yang rawan tehadap kecurangan (metode pendekatan). 

-Identifikasi tingkat pengendalian yang dilakukan manajer. Kecurangan akan mudah dilakukan kalau manajer lengah atau sibuk dengan tanggung jawab lain. Dan mengabaikan tanggung jawabnya dalam melakukan pengendalian. 

-Indentifikasi gejala (symptom) yang terjadi seperti adanya kekayaan pribadi yang tidak dapat dijelaskan, pola hidup mewah, rasa tidak puas, egois, pengabaian instuksi, dan ingin dianggap  penting (karakter pribadi).

-Pengujian rinci apakah pengujian dan tindak lanjut perbaikan telah dilakukan pada kesempatan pertama atas jenis pekerjaan yang berisiko tinggi.

Investigasi Fraud 

Menurut  ilmu kriminalistik, investigasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan ketentutan perundang-undangan yang berlaku untuk  mendengarkan dan menanyai seseorang tentang suatu kejadian/peristiwa tertentu yang bersangkutan dengan masalah fraud atau masalah hukum.  Ciri penting investigasi fraud yang berhubungan dengan tugas auditor untuk mengungkap fraud adalah bahwa kegiatan itu selalu ditandai dengan kurangnya informasi aktual tentang terjadinya fraud berikut pelakunya. Tiga elemen yang dapat membantu untuk mengungkap informasi tersebut sebagai berikut:

1.Tempat terjadi fraud.

Investigator memeriksa dan menginterprestasikan adanya/terjadinya fraud sehingga dapat menyimpulkan dan merekonstruksikan (dalam benaknya) suatu gambaran tentang jalannya peristiwa. 

2.Kemampuan auditor dalam merekonstruksi terjadinya fraud. 

Diperlukan pengetahuan/pengalaman bagi  investigator untuk menemukan kekurangan informasi. Investigator yang berpengalaman akan dapat melihat indikasi mengenai adanya fraud yang pada gilirannya dapat menunjukkan perbuatan dan motivasi pelaku fraud.

3.Pengetahuan dari orang yang mengetahui peristiwa fraud. 

Informasi dari orang/pihak yang mengetahui/menyaksikan terjadinya fraud sangat penting untuk menguji kebenaran fakta yang ada.

Simpulan 

Fenomena korupsi di Indonesia menjadi semakin parah bahkan ada anggapan bahwa korupsi sudah melekat dalam sistem dan menyatu pada penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah sebenarnya telah mempunyai niat baik untuk memberantas korupsi di negeri dengan dilahirkannya berbagai peraturan dan perundangan serta dipertahankannya unit pengawasan dalam organisasi pemerintah, seperti BPKP, ITJEN, dan sebagainya.  Hal itu juga menjadi tantangan bagi seluruh auditor baik auditor independen maupun auditor pemerintah untuk mampu dan dapat mengungkap serta mendeteksi fraud.

Sekalipun secara umum, standar auditing tidak menjamin bahwa dalam setiap kegiatan pemeriksaan akan mampu menemukan adanya fraud namun tingkat efektifitas kinerja auditor dapat pula dilihat berdasarkan tolok ukur sampai seberapa jauh auditor berhasil mendeteksi fraud. Untuk  itu,  auditor  harus  mengembangkan  teknik  dan  prosedur  audit yang  khusus  untuk mendeteksinya.  Teknik seperti critical poin auditing dan job sensitivity analysis merupakan beberapa teknik yang digunakan auditor dalam melaksanakan audit guna memungkinkannya untuk mendeteksi fraud. Selain itu, auditor juga dituntut untuk senantiasa meningkatkan kemampuan profesionalnya  mengingat  tuntutan  dan  harapan masyarakat  sudah  semakin  besar  terhadap tanggung jawab dan hasil kerja auditor, utamanya dalam bekerja sama dengan aparat penyidik (polisi dan kejaksaan) dalam membuktikan terjadinya suatu fraud.

Demikian pembahasan Saya tentang Fraud Auditing, semoga bermanfaat.

Berbagi :