INFO UPDATE

Cara Perhitungan Pajak THR dan Pajak Bonus

Apakah Anda tahu bahwa bonus uang yang Anda terima dikenai Pajak Penghasilan? Bagaimana perhitungan pajaknya? Artikel ini akan membahas pajak atas bonus. Yuk simak informasi dari artikel ini.

Pajak Pada Bonus

Tidak dapat dipungkiri bahwa pada umumnya setiap pegawai suatu perusahaan pastilah menanti-nantikan yang namanya THR (Tunjangan Hari Raya) yang diberikan perusahaan saat menjelang hari raya suatu agama, maupun bonus yang diberikan kepada karyawan di akhir tahun pada saat seseorang karyawannya itu telah mencapai prestasi yang melebihi dari yang sebelumnya ditentukan.

Bagi mereka yang bekerja sebagai sales atau marketing, bonus bulanan itu sudah tidak aneh didapatkan jika mereka dapat mencapai bahkan melebihi dari suatu target yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan. 

Namun dari kebahagiaan mendapatkan THR (Tunjangan Hari Raya) maupun Bonus terselip adanya pajak penghasilan (PPh 21) yang harus diperhatikan oleh penerimanya. Hal yang perlu diperhatikan ini adalah besarnya pajak terutang atas THR/BONUS atau perbedaan besarnya pajak bagi karyawan yang memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) maupun belum. Hal ini dikarenakan karyawan yang tidak memiliki NPWP akan membayar pajak lebih besar dibandingkan karyawan yang memiliki NPWP.

Mari lihat pajak yang ditanggung karyawan atas THR maupun Bonus:

#1 Pajak Atas THR

Bapak Rizal bekerja di PT ABCD dengan penghasilan Rp7 juta per bulan dan mendapatkan THR di bulan menjelang hari raya lebaran sebesar Rp7 juta. Selain itu Bapak Rizal memiliki istri yang tidak bekerja hanya sebagai ibu rumah tangga saja serta memiliki 2 anak yang masih bersekolah. Lalu, berapa pajak atas penghasilan Bapak Rizal? Dan berapa pajak atas THR-nya saja milik Bapak Rizal? Mari bahas sedikit dengan melihat hitungannya:

Pajak atas penghasilan

Penghasilan bruto = 12 x Rp7.000.000 = Rp84.000.000
Biaya Jabatan = 5% x Rp84.000.000 = Rp4.200.000
Penghasilan Netto = Rp84.000.000 – Rp4.200.000 = Rp79.800.000
PTKP = Menikah (istri tidak bekerja) dan memiliki 2 anak = K/2
PTKP K/2 = Rp67.500.000 (PTKP yang berlaku saat ini)
Penghasilan Kena Pajak = Rp79.800.000 – Rp67.500.000 = Rp12.300.000
PPh Terutang = 5% x Rp12.300.000 = Rp615.000
Jadi PPh terutang Bapak Rizal adalah sebesar Rp615.000 per tahun.

Pajak atas THR–nya saja

Gaji Setahun = 12 x Rp7.000.000 = Rp84.000.000
THR = Rp7.000.000
Penghasilan Bruto = Rp84.000.000 + Rp7.000.000 = Rp91.000.000
Biaya Jabatan = 5% x Rp91.000.000 = Rp4.550.000
Penghasilan Netto = Rp91.000.000 – Rp4.550.000 = Rp86.450.000
PTKP = Menikah (istri tidak bekerja) dan memiliki 2 anak = K/2
PTKP = K/2 = Rp67.500.000 (PTKP yang berlaku saat ini)
Penghasilan Kena Pajak = Rp86.450.000 – Rp67.500.000 = Rp18.950.000
PPh Terutang = 5% x Rp18.950.000 = Rp947.500

Jumlah PPh Terutang Bapak Rizal adalah Rp947.500 setahun, dan pada perhitungan sebelumnya diketahui bahwa PPh 21 Bapak Rizal atas penghasilannya saja sebesar Rp615.000, maka dengan begitu dapat diketahui bahwa penghasilan Bapak Rizal atas THR-nya saja itu sebesar Rp332.500 (Rp947.500 – Rp615.000).

#2 Pajak Atas Bonus

Sama halnya dengan THR, bonus juga dikenai pajak penghasilan dan harus membayar PPh 21 (pajak atas penghasilan). Mari lihat sedikit mengenai pajak atas Bonus (dimisalkan untuk bonus bulanan bagi sales).

Pak Cahyo bekerja sebagai sales di perusahaan XXX, dia memiliki gaji per bulan Rp7.000.000 serta mendapatkan bonus bulanan untuk sales sebesar Rp2.000.000 per bulan. Pak Cahyo juga memiliki istri (tidak bekerja) dan 2 orang anak yang masih menjadi tanggungannya. Mari lihat sedikit hitungan dibawah ini:

Gaji = Rp7.000.000 X 12 = Rp84.000.000
Bonus = Rp2.000.000 X 12 = Rp24.000.000
Penghasilan = Rp84.000.000 + Rp24.000.000 = Rp108.000.000
Biaya Jabatan = 5% x Rp108.000.000 = Rp5.400.000
Penghasilan Netto = Rp108.000.000 – Rp5.400.000 = Rp102.600.000
PTKP = Menikah (istri tidak bekerja), serta memiliki 2 anak = K/2
PTKP = K/2 = Rp67.500.000
Penghasilan Kena Pajak = Rp102.600.000 – Rp67.500.000 = Rp35.100.000

PPh Terutang = 5% x Rp35.100.000 = Rp1.755.000
PPh Terutang yang harus dibayar adalah Rp1.755.000 per tahun.

Jika disimak hitungan diatas, maka dapat diketahui bahwa PPh Terutang yang hanya berdasarkan gaji saja adalah sebesar Rp615.000 per tahun, sedangkan dari perhitungan ini bahwa PPh Terutang yang ada atas gaji dan bonus adalah sebesar Rp1.755.000 per tahun. Maka dapat disimpulkan bahwa PPh Terutang atas bonus bulanan adalah sebesar Rp1.140.000 (Rp1.755.000 – Rp615.000) per tahun.

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa THR (Tunjangan Hari Raya) maupun bonus yang diberikan perusahaan kepada karyawannya itu juga merupakan objek pajak, dengan kata lain bahwa THR maupun bonus yang didapat oleh seseorang karyawan di dalamnya terdapat pajak penghasilan (PPh).

Kebijakan Akuntansi, Estimasi, dan Kesalahan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah

Sobat Akuntansi, kita lanjut pembahasan tentang Akuntansi Entitas Mikro, Kecil dan Menengah. Kali ini Saya akan membahas tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntasinya dan koreksi kesalahan. Untuk lebih hematnya, silahkan dibaca pembahasan berikut.

KEBIJAKAN AKUNTANSI 

Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik tertentu yang diterapkan oleh entitas dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangannya. 

SAK EMKM secara spesifik mengatur perlakuan akuntansi atas suatu transaksi, peristiwa, atau keadaan lainnya, maka entitas menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan pengaturan yang ada dalam SAK EMKM

Jika SAK EMKM tidak secara spesifik mengatur perlakuan akuntansi atas suatu transaksi,   peristiwa,  atau keadaan lainnya, maka entitas hanya mengacu pada dan mempertimbangkan definisi, kriteria pengakuan, dan konsep pengukuran untuk aset, liabilitas, penghasilan, dan beban, serta prinsip pervasif.

KONSISTENSI KEBIJAKAN AKUNTANSI

Entitas memilih dan menerapkan kebijakan akuntansinya secara konsisten untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang serupa.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI 

Entitas mengubah kebijakan akuntansinya hanya jika perubahan tersebut: 

(a) disyaratkan berubah sesuai dengan SAK EMKM; atau 

(b) akan menghasilkan laporan keuangan yang menyediakan informasi yang andal dan lebih relevan mengenai pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi lain terhadap posisi keuangan atau kinerja keuangan.

Hal-hal berikut ini bukan merupakan perubahan kebijakan akuntansi:

(a) penerapan kebijakan akuntansi untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang berbeda secara substansi dengan transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang terjadi sebelumnya; dan

(b) penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lainnya yang belum terjadi sebelumnya atau tidak material.

Penerapan Perubahan Kebijakan Akuntansi

Entitas mencatat perubahan kebijakan akuntansi sebagai berikut:

(a) entitas menerapkan perubahan kebijakan akuntansi sebagai akibat perubahan persyaratan dalam SAK EMKM sesuai dengan ketentuan transisinya, jika ada; atau

(b) entitas menerapkan seluruh perubahan kebijakan akuntansi lainnya secara retrospektif

Penerapan Retrospektif 

Jika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif maka entitas menerapkan kebijakan akuntansi baru untuk informasi komparatif periode lalu untuk tanggal paling awal ketika hal tersebut praktis, seolah-olah kebijakan akuntansi baru tersebut telah diterapkan sebelumnya. 

Jika tidak praktis untuk menentukan dampak terhadap periode individual dari perubahan kebijakan akuntansi untuk informasi komparatif satu atau lebih periode lalu yang disajikan, maka entitas harus menerapkan kebijakan akuntansi baru atas nilai tercatat aset dan liabilitas pada periode sajian paling awal di mana penerapan retrospektif adalah praktis, mungkin pada periode berjalan, dan membuat penyesuaian ke saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode tersebut.

Penerapan suatu pengaturan adalah tidak praktis, ketika entitas tidak dapat menerapkan pengaturan tersebut setelah seluruh upaya yang masuk akal dilakukan.

PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI 

Perubahan estimasi akuntansi adalah penyesuaian jumlah tercatat aset atau liabilitas yang berasal dari informasi baru atau tambahan pengalaman dan, oleh karena itu, bukan koreksi kesalahan. 

Entitas  mengakui pengaruh perubahan  estimasi akuntansi  secara prospektif dengan memasukkannya ke laporan laba rugi pada: 
(a) periode terjadinya perubahan, jika hanya berpengaruh terhadap periode tersebut; atau 

(b) periode terjadinya perubahan dan periode mendatang, jika berpengaruh terhadap keduanya. 

Jika perubahan estimasi akuntansi mengubah aset dan liabilitas, atau terkait dengan suatu akun di ekuitas, maka entitas mengakuinya dengan menyesuaikan jumlah tercatat akun aset,liabilitas, atau ekuitas yang terkait di periode perubahan tersebut.

KOREKSI KESALAHAN PERIODE LALU 

Kesalahan periode lalu adalah kelalaian dan kesalahan pencatatan dalam laporan keuangan entitas untuk satu atau lebih periode lalu yang muncul dari kegagalan untuk menggunakan atau kesalahan penggunaan informasi yang andal:

(a) yang tersedia ketika laporan keuangan diterbitkan; dan 
(b) yang selayaknya telah diperoleh dan dipertimbangkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut.

Kesalahan tersebut termasuk dampak kesalahan matematis, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta, dan kecurangan.

Jika praktis, entitas mengoreksi kesalahan periode lalu secara retrospektif pada laporan keuangan yang diterbitkan pertama kali setelah penemuan, dengan cara: 

(a) menyajikan kembali jumlah komparatif untuk periode penyajian sebelumnya di mana kesalahan terjadi; atau

(b) jika kesalahan terjadi sebelum periode penyajian paling awal, maka saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas periode penyajian paling awal disajikan kembali.

Jika tidak praktis untuk menentukan periode spesifik pengaruh kesalahan atas informasi komparatif untuk satu atau lebih periode sebelumnya yang disajikan, maka entitas menyajikan kembali saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode paling awal di mana penyajian kembali secara restropektif praktis dilakukan (kemungkinan dapat dilakukan pada periode berjalan).

Tidak praktis adalah kondisi di mana entitas tidak dapat menerapkan suatu pengaturan setelah seluruh upaya yang masuk akal telah dilakukan.

Ok sobat, kiranya itu saja yang bisa saya berikan pembahasannya. Semoga pembahasan ini dapat membantu sobat mengetahui akuntansi entitas mikro, kecil dan menengah.
Langganan: Postingan ( Atom )
 
Copyright © 2020 INFO AKUNTAN

Powered by Aditya Tarigan