INFO UPDATE

Audit Estimasi Akuntansi

Beberapa definisi estimasi dalam Audit antara lain adalah:

Accounting estimate adalah nilai yang mendekati suatu nilai uang yang digunakan jika tidak ada pengukuran yang tepat. Istilah estimasi ini digunakan untuk jumlah yang diukur dengan nilai wajar (fair value) di mana ada ketidakpastian dalam estimasi (estimation uncertainty) maupun jumlah-jumlah lain yang memerlukan estimasi.

Auditor’s point estimate atau auditor’s range adalah jumlah atau rentang jumlah yang diambil dari bukti audit untuk digunakan dalam mengevaluasi management’s point estimate.

Estimation Uncertainty adalah kerentanan estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait dengan estimasi akuntansi itu karena ketiadaan presisi yang melekat dalam pengukuran pada setiap estimasi akuntansi.

Management bias adalah tidak netralnya manajemen dalam membuat atau menyiapkan informasi

Management’s point estimate adalah jumlah yang dipilih manajemen untuk pengakuan terhadap pengakuan estimasi akuntansi.

Outcome of an accounting estimate adalah jumlah atau nilai uang sebenarnya dari penyelesaian transaksi, peristiwa, atau kondisi yang mendasari estimasi akuntansi.

Tujuan audit estimasi adalah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai apakah :

Estimasi akuntansi, termasuk estimasi akuntansi dengan nilai wajar dalam laporan keuangan yang diakui atau yang diungkapkan adalah wajar, dan

Pengungkapan (disclosures) yang berkaitan dengan estimasi akuntansi dalam laporan keuangan sudah cukup dan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

Beberapa item dalam laporan keuangan tidak dapat diukur dengan tepat dan karenanya harus di estimasi atau diperkirakan jumlahnya. Estimasi akuntansi beraneka ragam tingkat kerumitannya, dan berkisar dari yang paling sederhana (seperti net realizable values atau nilai yang dapat direalisasi untuk persediaan dan piutang usaha) sampai yang lebih kompleks (seperti dalam hal pendapatan yang harus dicatat dari kontrak jangka panjang dan kewajiban di masa yang akan datang dalam hal produk yang dijual dengan jaminan tertentu).

Estimasi sering kali melibatkan banyak analisis data historis dan data tahun berjalan dan perkiraan (forecasting) mengenai peristiwa di kemudian hari seperti transaksi penjualan.

Tujuan pengukuran dari suatu estimasi bisa untuk :

Membuat perkiraan mengenai outcome satu atau lebih transaksi, peristiwa, atau kondisi yang menyebabkan estimasi akuntansi perlu dibuat, atau

Menentukan nilai dari transaksi berjalan atau item laporan keuangan berdasarkan kondisi yang ada pada tanggal pengukuran, seperti taksiran harga pasar (estimated market price) dari suatu jenis aset atau kewajiban tertentu. Ini dapat meliputi pengukuran nilai wajar (fair value measurements).

Ketika bukti audit sudah diperoleh, kewajaran estimasi dievaluasi dan luasnya salah saji diidentifikasi.

Dalam hal bukti mendukung suatu point estimate, perbedaan antara auditor’s point estimate dan management’s estimate merupakan suatu salah saji.

Dalam hal Auditor menyimpulkan bahwa dengan menggunakan auditor’s range of reasonableness (kisaran yang menurut auditor adalah wajar) memberikan bukti audit yang cukup  dan tepat, maka management’s point estimate di luar kisaran tersebut tidaklah didukung oleh bukti audit. Dalam hal itu, salah saji tidak lebih kecil dari perbedaan antara management’s point estimate dan titik terdekat dari kisaran perkiraan auditor.

Perbedaan antara hasil akhir dari suatu estimasi akuntansi dan jumlah yang semula diakui dan diungkapkan dalam laporan keuangan tidak serta merta merupakan salah saji. Ini sering terjadi dalam fair value accounting estimates dimana hasil akhir dipengaruhi oleh peristiwa atau kondisi sesudah tanggal pengukuran untuk tujuan penyajian laporan keuangan.

Untuk entitas yang lebih kecil, membuat estimasi tidak terlalu sulit karena kegiatan bisnisnya terbatas dan transaksinya juga tidak kompleks. Kadang-kadang satu orang biasanya pemilik merangkap pengelola akan mengidentifikasi kebutuhan akan estimasi akuntansi dan auditor dapat memusatkan pertanyaannya pada orang tersebut. Entitas kecil jarang menggunakan management expert yang dapat menggunakan pengetahuan dan keahiliannya untuk membuat point estimates. Dalam hal ini risiko salah saji material akibat estimasi akuntansi malah meningkat.

Jika penggunaan management expert (tenaga ahli untuk membantu manajemen) bermanfaat dalam proses estimasi, auditor perlu membahas kebutuhan ini dengan manajemen sedini mungkin dalam proses audit agar tindakan yang tepat dapat diambil.

Perhatian auditor dalam tahap penilaian risiko :

Bagaimana mengidentifikasi kebutuhan entitas melakukan estimasi?
Bisa berasal dari kerangka akuntansi yang digunakan atau dari transaksi, peristiwa dan kondisi dimana entitas perlu membuat estimasi akuntansi yang kemudian diakui atau diungkapkan dalam laporan keuangan. Auditor juga bertanya kepada manajement tentang perubahan situasi yang memerlukan estimasi akuntansi yang baru atau perlunya revisi atas estimasi akuntansi yang ada.

Proses manajemen membuat estimasi
Reviu dan evaluasi proses estimasi manajemen, termasuk penyusunan asumsi yang menjadi dasar estimasi, keandalan data yang digunakan dan proses persetujuan atau reviu intern. Juga kalau ada reviu atas penggunaan management expert. Kebutuhan akan management expert timbul misalnya karena kekhususan masalah yang memerlukan estimasi, sifat teknis dari model-model yang digunakan untuk memenuhi ketentuan kerangka laporan keuangan yang berlaku dan transaksi,  peristiwa dan kondisi yang memerlukan estimasi akuntansi, bersifat unsual (istimewa) atau jarang terjadi di entitas itu.

Hasil akhir/realisasi.outcome dari estimasi yang dibuat tahun lalu
Reviu outcome dari estimasi yang dibuat tahun lalu. Pahami alasan mengenai selisih antara estimasi tahun lalu dengan realisasi. Prosedur ini akan membantu memahami efektif tidaknya proses estimasi manajemen, adanya kemungkinan management bias (reviu atas estimasi untuk melihat kemungkinan fraud, adanya bukti audit yang penting untuk estimasi tersebut dan luasnya ketidakpastian estimasi yang mungkin perlu diungkap dalam laporan keuangan.

Seberapa luasnya ketidakpastian estimasi dalam proses estimasi ini, pertimbangkan hal-hal berikut:

Luasnya Management’s judgement yang digunakan
Sensitivitas asumsi-asumsi yang digunakan terhadap perubahan
Adanya teknik pengukuran yang diakui, yang dapat dapat mengurangi ketidakpastian
Panjangnya forecast period dan relevansi data yang digunakan
Tersedianya data andal dari sumber eksternal
Seberapa banyaknya estimasi itu menggunakan masukan yang dapat/tidak dapat diamati
Kerentanan terhadap management bias

Pentingya estimasi

Dalam menilai risiko salah saji material pertimbangkan besarnya estimasi yang berkenaan dengan besaran outcome sesungguhnya maupun jumlah ekspektasi dan apakah estimasi itu merupakan risiko signifikan.

Prosedur Audit Subtantif Saldo Persediaan

Sahabat akuntansi, setelah sekian lama saya tidak membahas tentang Audit Eksternal, maka hari ini saya akan melanjutkan artikel sebelumnya yaitu mengenai prosedur audit subtantif yang dilakukan oleh Auditor Eksternal untuk meyakini suatu perkiraan.

Pada kesempatan ini Saya akan membahas tentang prosedur audit subtantif untuk akun Persediaan, dimana setiap Entitas Usaha akun ini merupakan akun yang sangat material dan sensitif bagi para pihak yang berkepentingan dengan Entitas tersebut. Tidak panjang lebar berikut prosedur audit subtantif yang umum nya dilakukan oleh Auditor Eksternal.

Tujuan prosedur ini adalah untuk menentukan bahwa  :
  1. Persediaan secara fisik benar-benar ada.
  2. Prosedur pisah batas (cut-off) persediaan telah dilakukan dengan memuaskan.
  3. Persediaan telah dinilai sesuai dengan Prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia yang diterapkan secara konsisten.
  4. Persediaan yang bergerak lambat (slow moving), usang, rusak, dapat di identifikasi kan dengan tepat dan dicadangkan dalam jumlah yang memadai.
  5. Perhitungan matematis dalam daftar persediaan telah dibuat dengan cermat.
  6. Persediaan yang dijamin kan telah diidentifikasi kan dan diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

PROSEDUR PENGUJIAN AWAL

Rencana Pengamatan dan Penghitungan

Buat rencana terlebih dahulu sebelum mengadakan pengamatan (observation) dan penghitungan (inventory taking) sebagai berikut :

Minta pada entitas alamat lokasi tempat persediaan yang akan dihitung dan buat rencana bersama klien untuk mengunjungi tempat tersebut.

Dalam kunjungan ke lokasi tersebut hendaknya Auditor dapat melihat susunan fisik (physical lay-out) dari persediaan barang-barang dan sekaligus juga dapat menetapkan Auditor dan luasnya pengamatan dalam perhitungan dan sampel yang akan diambilnya nanti.

Review instruksi atas penghitungan fisik persediaan yang dibuat oleh Entitas. Evaluasi Instruksi atas Penghitungan Fisik Persediaan Klien.

Bicarakan prosedur-prosedur penghitungan persediaan dengan staf Entitas, yang bertanggung jawab atas masalah ini.

Tentukan apakah ada persediaan yang disimpan di luar lokasi-lokasi tersebut di atas dan apakah persediaan tersebut (kalau ada) harus diamati penghitungan-nya, dikonfirmasi dan atau ada prosedur audit lainnya.

Tentukan apakah ada barang-barang konsinyasi, kalau ada, minta kepada Entitas agar memberikan keterangan tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan bahwa barang tersebut tidak dicatat sebagai persediaan perusahaan.

Pengamatan dan Pengujian Kuantitas Inventory Taking

Tentukan ketepatan kuantitas persediaan sebagai berikut  :

Lakukan prosedur "Cut-off" (Pisah Batas Data).  Catat tanggal "Cut-off", nomor terakhir dokumen-dokumen penerimaan dan pengiriman seperti faktur penjualan tunai, slip permintaan barang (requisition slip), laporan-laporan penerimaan, bukti pengambilan barang dan sebagainya.  Perhatikan bahwa tidak ada penjualan atau penerimaan sebelum tanggal cut-off dan tidak ada penerimaan sesudah tanggal cut-off yang termasuk dalam persediaan.

Lakukan observasi atas penghitungan fisik persediaan Entitas 

Dapatkan konfirmasi langsung mengenai barang konsinyasi yang diterima dan atau di gudang yang tidak termasuk dalam inventory taking.  Jika jumlah tersebut di atas cukup besar dibandingkan dengan jumlah aset lancar atau jumlah seluruh aset, maka perluas prosedur dengan melakukan inspeksi atau kunjungan ketempat yang bersangkutan.

Dapatkan copy hasil penghitungan fisik persediaan.

Tes Harga dan Pencatatan

Dapatkan photocopy daftar persediaan yang terakhir dari Entitas.  Telusuri semua sampel persediaan yang telah kita hitung ke daftar tersebut.

Minta keterangan atas perbedaan yang ada dari kedua sumber dokumen tersebut kepada Pejabat yang Berwenang.

Bandingkan antara daftar persediaan dengan kartu stok (stock cards) termasuk persediaan yang kita sample, beri keterangan dan penjelasan apabila ada perbedaan.

Bila terdapat perbedaan yang material, yakinkan bahwa :

  1. Perbedaan tersebut telah dicari sebab-sebabnya dan dilakukan koreksi, bila perlu.
  2. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh staff yang bukan orang gudang atau yang menyimpan buku pembantu persediaan.
  3. Hasil dari pemeriksaan tersebut beserta koreksinya bila ada, diperiksa dan disetujui oleh Pejabat yang Berwenang.

Untuk barang yang sudah terjual, tapi masih terdapat pada gudang perusahaan, yakinkan bahwa penjualan tersebut telah dicatat pada pembukuan perusahaan.

Review jenis barang-barang yang berharga (harganya cukup mahal), yakinkan persediaan tersebut dengan prosedur lain (alternative procedures) kalau tidak termasuk dalam penghitungan kita sebelumnya.

Lihat komposisi persediaan, apakah cukup memadai proporsinya kalau dibandingkan dengan kebutuhan perusahaan.

Perhatikan apakah buku persediaan yang dicatat secara perpetual telah disesuaikan dengan hasil penghitungan fisik, follow-up dan beri keterangan/ penjelasan dalam kertas kerja apabila perbedaannya cukup material.

Lakukan footing atas daftar persediaan, dan sekaligus, seleksi jenis-jenis persediaan yang harganya harus di tes.

Yakinkan bahwa jumlah persediaan, harga dan perhitungan total keseluruhan nilai persediaan dilakukan oleh staff selain orang gudang atau orang yang menyimpan daftar pembantu persediaan dan telah diperiksa oleh Pejabat yang Berwenang atau atasannya.

Periksa nilai persediaan yang telah di seleksi tersebut di atas sebagai  berikut :

a. Yakinkan bahwa metode penilaian persediaan telah dilakukan secara konsisten dengan tahun sebelumnya.

b. Atas bahan baku, yakinkan dan lakukan :
Periksa harga pembelian persediaan yang di seleksi ke faktur supplier atau dokumen lainnya yang relevan. Apabila digunakan biaya standar, bandingkan nilainya dengan daftar biaya standar.

Atas barang dalam proses, dapatkan laporan produksi dan periksa :
Biaya Bahan Baku
Untuk tiap jenis persediaan barang dalam proses, dapatkan rincian bahan baku yang telah digunakan.

Upah Langsung
Dapatkan jumlah upah buruh langsung dengan memeriksa ke job sheet, pencatatan gaji atau dokumen pendukung lainnya.

Biaya Tidak Langsung
Periksa kewajaran dan konsistensi dari biaya-biaya yang digolong kan sebagai biaya tidak langsung.

Evaluasi metode pengalokasian biaya tidak langsung dan konsistensinya serta kebenaran perhitungannya.

Dalam hal digunakan biaya Standar, bandingkan tiap-tiap komponen barang dalam proses dengan harga standarnya.

Atas barang jadi, dapatkan laporan produksi dan lakukan langkah-langkah seperti pada butir-butir pada barang dalam proses sebelumnya.

Seandainya Entitas menganut biaya standar, evaluasi kewajaran penyimpangan (variance) yang terjadi.

Bandingkan nilai/harga persediaan yang ada pada tanggal neraca dengan harga pasar yang berlaku secara sampel.

Perhatikan potongan harga, apakah sudah dieliminasi dalam menentukan harga persediaan.

Perhatikan sistem penentuan harga untuk persediaan yang digunakan oleh intern perusahaan, apakah juga dimasukkan unsur laba dalam penentuan harganya.

Tentukan apakah ada persediaan yang bergerak lambat, usang, termasuk dalam daftar persediaan, dengan prosedur membandingkan daftar persediaan tahun berjalan dengan daftar persediaan tahun lalu.

Tentukan cadangan untuk persediaan yang bergerak lambat, usang, kerusakan dan sebagainya dan yakinkan bahwa hal tersebut telah dikurangkan dari nilai persediaan yang ada.

Cantumkan pendapat auditor dalam kertas kerja mengenai kewajaran cadangan tersebut di atas.

Persediaan dalam Perjalanan (in Transit)

Dapatkan daftar persediaan dalam perjalanan dari klien.

Lakukan footing atas daftar tersebut dan bandingkan dengan buku besarnya.

Tentukan bahwa  :
  1. Persediaan tersebut benar-benar belum diterima pada saat tanggal Neraca (misalnya dengan menelaah penerimaan setelah tanggal Neraca).
  2. Apakah kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan pembelian persediaan tersebut telah dicatat kan.
  3. Pastikan apakah persediaan dalam perjalanan tersebut tidak termasuk dalam bagian perhitungan fisik persediaan.
  4. Hak atas barang telah berpindah kepada perusahaan per tanggal neraca.
  5. Barang tersebut telah dibayar atau telah dicatat sebagai hutang pada tanggal neraca.

Periksa laporan penerimaan barang dan dokumen pendukung lain setelah tanggal neraca untuk meyakinkan bahwa barang tersebut benar-benar telah diterima setelah tanggal neraca.

Periksa dan dapatkan penjelasan untuk barang dalam perjalanan yang terdapat pada daftar yang belum diterima setelah jangka waktunya lewat.

PROSEDUR PENGUJIAN AKHIR TAHUN

Bandingkan persediaan, harga pokok penjualan dengan saldo tahun sebelumnya, dan dapatkan penjelasan yang diperlukan atas  :
a. Rasio laba kotor.
b. Penjualan bersih dengan harga pokok penjualan.
c. Perputaran persediaan yang digunakan.

Dapatkan (buatkan) analisa kedepan (work forward) atau analisa ke belakang (back forward) atas transaksi buku besar dari saat penghitungan fisik hingga pada tanggal neraca dan  :
  1. Cek jumlah transaksi persediaan tersebut melalui jurnal pembelian.
  2. Bandingkan jumlahnya apakah layak bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
  3. Pastikan apakah penilaian dari persediaan tersebut pada tanggal Neraca konsisten dengan tahun sebelumnya.
  4. Selidiki semua transaksi debet dan kredit dalam jumlah yang besarnya luar biasa.

Pastikan bahwa pengiriman, penjualan, penerimaan dan pisah batas (cut-off) pembelian telah dilakukan dengan benar pada akhir tahun.

Bandingkan rekonsiliasi persediaan pada akhir tahun dengan perkiraan yang berhubungan didalam buku besar.

Apabila terdapat perbedaan, maka selidiki dengan pengujian atas dokumen-dokumen pendukungnya serta persetujuannya.

Apabila terjadi penjualan yang barangnya masih ada di perusahaan, tentukan apakah barang tersebut telah dikeluarkan dari pencatatan persediaan dalam buku besarnya.

Dapatkan informasi apakah perusahaan melakukan penghitungan fisik persediaan secara rutin, dan tentukan apakah semua persediaan telah terhitung dalam perhitungan akhir tahun.

Tentukan apakah ada persediaan yang dijamin kan sebagai jaminan.
Buat ringkasan persediaan pada akhir tahun.

Tentukan dan diskusikan dengan personel perusahaan yang berwenang tentang asuransi atas persediaan yang ada.

Yakinkan bahwa penghapusan persediaan didukung oleh bukti-bukti yang cukup misalnya adanya laporan persediaan yang didukung dengan berita acara.

Demikian beberapa prosedur umum yang biasanya dilakukan oleh Auditor Eksternal untuk meyakini nilai dari Persediaan pada Laporan Keuangan Perusahaan, mungkin terdapat beberapa perbedaan atau kekurangan atas artikel ini mohon untuk dimaklumi. Semoga artikel ini membantu pada sahabat Akuntansi. Terima Kasih.


Efisiensi dalam Pajak Penghasilan Badan Bagian 2

Melanjutkan dari tulisan sebelumnya, Saya akan membahas tentang cara yang dilakukan untuk efisiensi dalam Pajak Penghasilan Badan. Untuk lebih lanjut hal yang bisa dilakukan adalah :

4.  Transaksi Afiliasi
 
a.  Jenis transaksi afiliasi yang sangat berisiko bila ditinjau dari aspek perpajakan sesuai Pasal 18 ayat 3 UU PPh, di antaranya:

1) Untuk  transaksi  usaha,  Dirjen  Pajak  berwenang  menentukan  kembali  besarnya penghasilan dan biaya untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.

2) Untuk pinjaman, Dirjen Pajak berwenang untuk menentukan tingkat bunga yang wajar atas transaksi utang piutang antar pihak yang mempunyai hubungan isitimewa. Hal ini berarti akan merugikan perusahaan karena perusahaan harus memotong PPh Pasal 23 berdasarkan tingkat bunga wajar dan ada kemungkinan dikenakan sanksi oleh pihak pajak karena kurang memotong. Bagi perusahan induk, atas penghasilan bunga tersebut akan dikoreksikan positif sehingga laba kena pajak akan lebih tinggi.

3)  Atas transaksi utang piutang berupa reimbursment cost yang biasa dilakukan antar induk dan anak perusahaan memiliki kemungkinan adanya implikasi perpajakan berupa kewajiban memungut PPN dan/ atau memotong PPh Pasal 23. Hal ini dapat terjadi apabila pihak pajak mengindikasikan adanya objek pemungutan PPN dan objek pemotongan pajak atas transaksi utang piutang affiliasi tersebut.

b.  Hal-hal yang harus dilakukan:
 
1) Diupayakan  semaksimal  mungkin  agar  transaksi  pembelian  barang  atau  pun pemanfaatan jasa, yang biasanya dilakukan melalui induk perusahan, dapat dilakukan langsung oleh perusahaan yang menggunakannya. Dengan demikian, tidak muncul adanya transaksi utang afiliasi antara anak perusahaan dengan induk perusahaan. Dengan cara ini, dapat diminimalkan risiko pemungutan PPN maupun pemotongan PPh Pasal 23 karena transaksi utang piutang afiliasi. 

2)  Dalam hal dilakukan pemberian pinjaman kepada anak perusahaan tanpa bunga, harus terpenuhi kriteria sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 PP 94/2010 yang berlaku sejak 30 Desember 2010, yaitu :

a)  Pinjaman tersebut berasal dari dana milik pemegang saham pemberi pinjaman itu sendiri dan bukan berasal dari pihak lain.
b)  Modal yang seharusnya disetor oleh pemegang saham pemberi pinjaman kepada perusahaan penerima pinjaman telah setor dalam keadaan seluruhnya.
c)  Pemegang saham pemberi pinjaman tidak dalam keadaan rugi.
d)  Perusahaan penerima pinjaman sedang mengalami kesulitan keuangan untuk kelangsungan usahanya.

Apabila salah satu dari keempat unsur di atas tidak terpenuhi, atas pinjaman tersebut akan dilakukan koreksi oleh kantor pajak dan menjadi terutang bunga dengan tingkat bunga wajar. Hal  ini akan menambah beban biaya bagi perusahaan. Karena itu, apabila ada transaksi pinjam meminjam antara perusahaan dengan induk perusahaan,  perlu  dibuat perjanjian  pinjaman  yang  sekurang-kurangnya  memuat tentang  pokok  pinjaman, jangka  waktu,  dan  tingkat  bunga  yang  dibebankan. 

Seandainya tidak ada pembebanan bunga, hal tersebut harus secara tegas dinyatakan di dalam perjanjian tersebut.

3)  Menyiapkan  Transfer  Pricing  Documentation  sesuai  PerDirjen  Pajak  No.  Per-43/PJ/2010 juncto Per-32/PJ/2011.


5.  Bunga Pinjaman dan Deposito
 
Seringkali uang kas yang menganggur (idle cash) untuk satu atau dua bulan perusahaan investasikan di bank dalam bentuk deposito berjangka. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 131 tahun 2000, atas bunga deposito dipotong pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 20%.

Bila perusahaan tidak mempunyai utang, hal ini tidak menjadi masalah. Akan tetapi, bila perusahaan tersebut mempunyai utang dengan tingkat bunga yang lebih besar dari tingkat bunga deposito, perusahaan tersebut akan mengalami kerugian karena berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-46/PJ.42/1995, sebagian bunga atas utang tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai biaya.

Untuk menghindari masalah tersebut, beberapa cara yang dapat ditempuh perusahaan, antara lain:
a. Perusahaan sebaiknya menempatkan dana yang belum dipergunakan dalam bentuk rekening giro, tidak dalam bentuk deposito. Jika memungkinkan dilakukan negosiasi dengan bank yang bersangkutan agar bunga gironya lebih besar dari biasanya karena saldo yang kita miliki cukup besar. 

b.  Alternatif lain yang dapat diambil adalah dengan memanfaatkan dana tersebut di dalam instrumen keuangan yang tidak terkena pajak final, misalnya promes, didepositokan di luar negeri, atau dipinjamkan pada perusahaan afiliasi.

6.  Biaya Entertaiment
 
Seringkali perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal langsung melakukan koreksi fiskal positif atas biaya entertainment. Dengan demikian, perusahaan akan membayar pajak lebih besar 25% mulai tahun 2010 dari total biaya entertainment yang dikoreksi positif. Untuk menghindari beban pajak yang seharusnya, perusahaan membuat Daftar Nominatif sesuai Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-27/PJ.22/1986 dan melampirkannya dalam SPT Tahunan PPh Badan serta menyimpan bukti pendukung pengeluaran entertainment tersebut. Dengan demikian,  perusahaan  akan  memperoleh  penghematan  pajak  sebesar 25%  dari  biaya entertainment yang boleh dikurangkan.

Daftar nominatif berisi :
a.  Nomor urut.
b.  Tanggal “entertainment” dan sejenisnya yang telah diberikan.
c.   Nama tempat “entertainment” dan sejenisnya yang telah diberikan.
d.  Alamat “entertainment” dan sejenisnya yang telah diberikan.
e.  Jenis “entertainment” dan sejenisnya yang telah diberikan.
f.   Jumlah (Rp) “entertainment” dan sejenisnya yang telah diberikan.
g.  Relasi usaha yang diberikan “entertainment” dan sejenisnya sesuai dengan nomor urut
    tersebut di atas (Nama, Posisi, Nama perusahaan, dan Jenis usaha)

Ilustrasi tabel di bawah ini memberikan contoh penerapan tax planning untuk biaya jamuan. Alternatif 1 memberikan gambaran perlakuan pajak ketika pemberian imbalan kepada pihak ketiga, misalnya terkait dengan pengurusan izin, diperlakukan sebagai biaya entertainment. Akibatnya, biaya tersebut dikoreksi dan tidak menjadi objek PPh pasal 21. Menurut Alternatif 2, pengeluaran tersebut dicatat sebagai biaya honor atau sejenisnya. Sesuai Pasal 3 ayat 3 angka 6 PerDirjen Pajak No. Per-31/PJ/2009, pengeluaran tersebut merupakan objek PPh Pasal 21.

Ketentuan di atas berbunyi bahwa penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi emberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan. Berdasarkan ketentuan ini dan merujuk pada Pasal 17 ayat 5a UU PPh dan Pasal 16 ayat 1 huruf c PerDirjen 57/PJ/2009, PPh Pasal 21 dihitung berdasarkan tarif progresif x 120% X 50% X imbalan bruto. Dalam Alternatif 2 di atas, tarifnya adalah 5% x 120% x 50% x Rp 1.000.000 atau sebesar Rp 30.928,00.

7.  Daftar Nominatif Biaya Promosi

Sesuai dengan PerMenkeu No. 02/PMK.03/2010, Wajib Pajak wajib membuat daftar nominatif atas pengeluaran Biaya Promosi yang dikeluarkan kepada pihak lain. Daftar nominatif tersebut paling sedikit harus memuat data penerima berupa :
a.  nama,
b.  Nomor Pokok Wajib Pajak,
c.  alamat,
d.  tanggal,
e.  bentuk dan jenis biaya,
f.   besarnya biaya,
g.  nomor bukti pemotongan dan
h.  besarnya Pajak Penghasilan yang dipotong.

Daftar nominatif tersebut dibuat sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran PerMenkeu No. 02/PMK.03/2010. Daftar nominatif tersebut dilaporkan sebagai lampiran saat Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan.

8.  Memahami teknik ekualisasi antaran omzet PPh Badan dan penyerahan menurut PPN
 
Khusus untuk proses ekualisasi antara peredaran usaha menurut SPT PPh Badan dan nilai penyerahan  yang  telah  dilaporkan  dalam  SPT  Masa  PPN  Januari-Desember,  tekniknya diuraikan lebih detil dalam tabel matriks berikut ini.


Demikian beberapa hal yang bisa dilakukan untuk efisiensi Pajak Penghasilan Badan, semoga artikel ini bermafaat. Terima Kasih.

Efisiensi dalam Pajak Penghasilan Badan Bagian 1

Strategi efesiensi PPh Badan akan lebih optimal apabila wajib pajak memahami timbulnya perhitungan penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak merupakan laba yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, yaitu UU No. 36 tahun 2008 dan peraturan pelaksanannnya. Karena terjadi perbedaan dalam perhitungan laba akuntansi dan laba kena pajak, perusahaan dapat memilih perlakuan pajak yang tepat sehingga dapat menghasilkan efisiensi pajak yang besar. 

Berikut ini adalah beberapa cara tax planning untuk PPh Badan.

1.  Menunda Penghasilan 

Misalnya, pembukuan perusahaan ditutup pada tanggal 31 Desember. Pada bulan Desember tersebut terdapat lonjakan permintaan. Pajak atas laba akibat lonjakan permintaan tersebut sudah harus dibayar paling lambat bulan April tahun berikutnya. Di samping itu, angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya otomatis akan menjadi lebih besar. 

Bila memungkinkan, pengusaha dapat melakukan pendekatan kepada konsumen dan menjual barangnya pada awal bulan Januari tahun berikut. Dengan demikian, pembayaran pajaknya dapat ditunda 1 tahun.


Berdasarkan tabel di atas, Alternatif 1 menggambarkan pengakuan penghasilan ditunda, sedangkan Alternatif 2 menjelaskan pembebanan biaya dipercepat. Kedua alternatif tersebut menghasilkan efek pajak yang sama. Namun demikian, keputusan bisa berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lain karena faktor dalam pengambilan keputusan tidak hanya dari pertimbangan pajak.

2.  Mempercepat Pembebanan Biaya 

Pada akhir tahun fiskal sebaiknya dilakukan review untuk melihat apakah ada biaya-biaya yang dapat segera dibebankan pada tahun ini. Misalnya, biaya konsultan hukum, konsultan pajak, dan auditor. Dengan demikian, seperti halnya dengan penundaan penghasilan, langkah seperti ini  akan  dapat  menunda  pembayaran  pajak  setahun.  

Contoh  pada  tabel  sebelumnya menggambarkan hal ini, khususnya Alternatif 2.

Namun  demikian,  di  sisi  lain,  konsekuensi  pembebanan  biaya  seperti  di  atas  dapat mengakibatkan kewajiban pemotongan pajak seperti PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 4 (2) sudah harus dilakukan. Untuk itu, perusahaan juga harus mempertimbangkan aspek perpajakan yang satu ini. 

Ketika perusahaan untung, alternatif mempercepat pembebanan biaya seperti di atas akan lebih efektif karena PPh Badan dapat diturunkan sampai dengan 25% dari total biaya yang dibebankan, sedangkan dari sudut PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 4(2), perusahaan harus memotong pajak sebesar 2% untuk PPh Pasal 23 atau 3%, 4%, 6% atau 10% untuk PPh Pasal 4(2) tergantung jenis penghasilannya dan tahun perolehan penghasilan.

3.  Mengoptimalkan Pengkreditan Pajak yang Telah Dibayar 

Selain angsuran PPh Pasal 25, PPh yang dapat di kredit kan atas PPh Badan yang terutang pada   akhir   tahun   adalah   PPh   yang   dipotong/pungut   pihak   lain   dan   sifat pemotongan / pemungutannya tidak final. Perusahaan seringkali kurang memperoleh informasi mengenai hal ini. PPh yang dapat dikreditkan antara lain: 

a.  PPh Pasal 22 atas impor atau pembelian solar dari Pertamina, 
b.  PPh Pasal 23 dari bunga non bank, royalti, 
c.   PPh Pasal 24 yang dipotong di luar negeri, dan 
d.  Pembayaran fiskal luar negeri karyawan (setoran a.n karyawan qq. Perusahaan berikut 
     NPWP perusahaan), 
e.  STP PPh Pasal 25 (hanya pokok pajak) baik telah dibayar maupun belum.

Ketika menyusun rekonsiliasi fiskal, perusahaan harus memperoleh keyakinan yang cukup bahwa   pajak   yang   dipotong/dipungut   pihak   lain   benar-benar   telah   disetor oleh pemotong/pemungut pajak ke kas negara. Keyakinan demikian sangat diperlukan karena pada saat pemeriksaan pajak petugas akan menempuh prosedur konfirmasi ke bank tempat pajak yang telah dipotong/dipungut tersebut disetorkan atau ke KPP tempat pemotong/pemungut tersebut melaporkan SPT-nya. 

Salah satu caranya adalah dengan melakukan ekualisasi setiap bulan antara bukti fisik pemungutan PPh 22 dan/atau pemotongan PPh 23 dengan Uang Muka PPh terkait yang telah dicatat di neraca. Jika timbul selisih, atas selisih tersebut dapat segera ditindaklanjuti dengan cara  meminta  pihak  pemungut / pemotong  pajak  untuk menyerahkan  bukti  pemungutan / pemotongannya.

Untuk cara tax planning PPh Badan selanjutnya akan di kupas dalam blog berikutnya. Semoga artikel ini bermanfaat. Terima kasih.

Tanya Jawab Seputar PP No 23 Tahun 2018 tentang PPh Bagi UMKM

Setelah akhir Juni Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu atau untuk pengusaha UMKM, maka banyak wajib pajak yang menanyakan tentang PP ini dan bagaimana cara penerapannya di dunia usaha. Berikut ini akan saya bahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang muncul terkait PP ini.

1. Apa tujuan diterbitkan Peraturan Pemerintah ini? 

Tujuan diterbitkannya Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai masa pembelajaran bagi WP yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk dapat menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenai Pajak Penghasilan dengan rezim umum sehingga lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

2. Mengapa Peraturan Pemerintah dikeluarkan ? 

Alasan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini adalah: 
  • Mendorong  masyarakat  berperan  serta  dalam  kegiatan  ekonomi  formal  dengan  cara memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada WP yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan diberikan jangka waktu tertentu. 
  • Memberikan keadilan kepada WP yang memiliki peredaran bruto tertentu yang telah mampu  melakukan  pembukuan,  sehingga  WP  dapat  memilih  untuk  dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum Undang-Undang Pajak Penghasilan. 

3. Kapan diberlakukan Peraturan Pemerintah ini ? 
Peraturan Pemerintah ini diberlakukan mulai tanggal 1 Juli 2018. 

4. Berapa tarif PPh yang dikenai berdasarkan Peraturan Pemerintah ini ? 
Tarif PPh yang dikenakan dalam Peraturan Pemerintah ini adalah sebesar 0,5% dan bersifat final. 

5. Apa keuntungan dikenai PPh berdasarkan Peraturan Pemerintah ini? 
Keuntungan dikenai PPh berdasarkan Peraturan Pemerintah ini adalah WP dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan cara yang mudah dan sederhana.

6. Siapa saja yang dapat memanfaatkan tarif final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini ? 
WP yang dapat memanfaatkan tarif final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini adalah WP orang pribadi dan WP badan yang berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8M dalam satu Tahun Pajak. 

7. Apa  dasar  yang  digunakan  untuk  menentukan  WP  termasuk  dalam  kriteria  Peraturan Pemerintah ini? 
Peredaran  bruto  dalam 1  (satu)  tahun  dari  Tahun  Pajak  terakhir  sebelum  Tahun  Pajak bersangkutan, yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang. 

8. Apa yang dimaksud dengan peredaran bruto berdasarkan Peraturan Pemerintah ini? 
Peredaran bruto adalah seluruh imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis. 

9. Berapa lama jangka waktu yang diberikan kepada WP untuk dapat memanfaatkan tarif final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini? 

Jangka waktu yang diberikan oleh Pemerintah bagi WP yang ingin memanfaatkan tarif final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini adalah: 
  1. Bagi WP orang pribadi adalah paling lama 7 (tujuh) Tahun Pajak; 
  2. Bagi WP badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma adalah paling lama 4 (empat)Tahun Pajak; dan
  3. Bagi WP badan berbentuk perseroan terbatas adalah paling lama 3 (tiga) Tahun Pajak. 

 10. Terhitung sejak kapan jangka waktu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini? 
Jangka waktu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini terhitung sejak: 
  • Tahun Pajak WP terdaftar, bagi WP yang terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini; atau 
  • Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, bagi WP yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini. 

Contoh : 
WP Orang Pribadi terdaftar 25 Mei 2018, sebelum berlakunya PP ini, dapat dikenai PPh Final berdasarkan PP ini untuk periode 1 Juli hingga akhir Tahun Pajak 2018, Tahun Pajak 2019 s.d Tahun Pajak 2024, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari usaha sepanjang masih memenuhi kriteria sebagai WP dengan peredaran bruto tertentu. 

11. Bagaimana cara melunasi PPh final sebesar 0,5% berdasarkan Peraturan Pemerintah ini ? 
  • WP  yang  memiliki  peredaran  bruto  tertentu  menyetor  sendiri  setiap  Masa  Pajak berdasarkan jumlah peredaran bruto Masa Pajak sebelumnya, paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak yang bersangkutan berakhir; atau
  • Dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak dalam hal WP bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak. 

12. Dimana membayar PPh sebesar 0,5% ini ? 
PPh  dibayarkan  ke  kantor  pos  atau bank  yang  ditunjuk  oleh  Menteri  Keuangan,  dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak, yang telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara. Saat ini juga sudah disediakan cara mudah pembayaran pajak melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM). 

13. Apakah  WP  yang  termasuk  dalam  kriteria  Peraturan  Pemerintah  ini  tetap  diwajibkan melakukan pembukuan ? 
Peraturan Pemerintah ini hanya mengatur mengenai pengenaan PPh final terhadap penghasilan dari usaha bagi WP dengan peredaran bruto tertentu sehingga kewajiban pembukuan tetap memperhatikan ketentuan umum dalam perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

14. Bagaimana bila WP badan baru mulai usaha dan baru terdaftar serta berdasarkan Laporan Keuangan fiskal masih menunjukkan rugi, apakah tetap harus dikenai Peraturan Pemerintah ini? 
Dalam hal WP tersebut baru memulai usaha dan masih menunjukkan rugi, maka WP dapat memilih   untuk   tidak   dikenai   Peraturan   Pemerintah   ini   dengan   cara   menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak. 

15. Apabila telah memilih untuk dikenai PPh umum apakah suatu saat boleh memilih dikenai Peraturan Pemerintah ini? 
Tidak. Bagi WP yang telah memilih untuk dikenai PPh dengan tarif umum, maka untuk Tahun Pajak - Tahun Pajak berikutnya WP tersebut tidak dapat memilih untuk dikenai PPh  berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. 

16. Apakah Waiib Pajak harus menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) apabila telah membayar PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini ? 
Bagi WP yang telah melakukan pembayaran PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, maka WP tersebut dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) sesuai dengan tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang tercantum pada Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak. 

17. Bila suami memiliki usaha refleksi dengan peredaran bruto selama Tahun Pajak 2017 sebesar Rp3 Milyar dan ditempat yang sama istri memiliki usaha salon dengan peredaran bruto Tahun Pajak 2017 sebesar Rp2 Milyar. Istri memilih melakukan sendiri kewajiban perpajakan dengan memiliki NPWP sendiri. Apakah masing - masing suami dan istri tersebut dapat dikenai PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini? 
Dalam hal suami isteri tersebut memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, maka besarnya peredaran bruto ditentukan berdasarkan penggabungan peredaran bruto usaha dari suami isteri tersebut. Oleh karena itu, meskipun perederan bruto masingmasing kurang dari Rp4,8M akan tetapi karena jumlah peredaran bruto dari suami isteri tersebut pada Tahun Pajak 2017 adalah Rp5M, maka atas penghasilan dari suami isteri tersebut tidak dapat dikenai PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. 

18. Bagaimana dengan pelaksanaan pemberian fasilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 31A dan Pasal 31E serta tax holiday sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 ? 
WP badan yang memilih untuk dikenai PPh Pasal 31E UU PPh (penurunan tarif sebesar 50% untuk WP badan dengan peredaran bruto hingga 50 Milyar) memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan untuk Tahun Pajak - Tahun Pajak berikutnya tidak dapat dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. 

Termasuk WP yang dikecualikan dari pengenaan PPh berdasarkan Peraturan Pemerintah ini adalah WP badan yang memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan: 
  • Pasal 31A  UU  PPh  (fasilitas  berupa  antara  lain  pengurangan  penghasilan  neto, penyusutan dan amortisasi dipercepat, kompensasi kerugian lebih lama, dividen ke SPLN sebesar 10% atau sesuai P3B); atau 
  • Peraturan  Pemerintah  Nomor 94  Tahun  2010  (fasilitasi  berupa  pembebasan  atau pengurangan PPh Badan). 

19. Bagaimana bila WP dengan peredaran bruto tertentu bertransaksi dengan pemotong atau pemungut pajak, apakah WP harus membayar terlebih dahulu PPh final sebesar 0,5% ? 
WP   mengajukan   permohonan   surat   keterangan   kepada   Direktur   Jenderal   Pajak yang menyatakan  bahwa  WP  bersangkutan  dikenai  PPh  berdasarkan  Peraturan Pemerintah  ini sehingga PPh final sebesar 0,5% yang terutang dilunasi dengan cara dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak dalam hal WP bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak. 

20. Bagaimana bila WP telah terdaftar sebelum berlakunya PP ini dan telah dikenai PPh final berdasarkan PP 46 2013 sebesar 1% selama bulan Januari s.d Juni 2018, apakah dapat memilih  untuk tidak dikenai berdasarkan Peraturan Pemerintah ini ? 
catatan : WP menggunakan Tahun Buku 1 Januari sd 31 Desember. 
WP yang telah terdaftar sebelum berlakunya PP ini dan telah dikenai PPh final berdasarkan PP 46 Tahun 2013 sebesar 1 % maka dikenai PPh final sebesar 0,5% sampai dengan akhir Tahun Pajak 2018. 

21. Apakah WP orang pribadi yang menjalankan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagai notaris dapat dikenai PPh final berdasarkan PP ini ? Bagaimana bila WP Orang Pribadi tersebut bersama-sama dengan WP Orang Pribadi lainnya membentuk firma dan tetap menjalankan profesi sebagai notaris melalui firma yang dibentuk bersama tersebut, dapatkah dikenai PPh final berdasarkan PP ini? 
WP  orang  pribadi  yang  menerima  atau  memperoleh  penghasilan  dari  menjalankan  jasa sehubungan pekerjaan bebas sebagaimana tercantum dalam PP ini maka tidak termasuk WP yang dikenai PPh Final berdasarkan PP ini walaupun peredaran bruto yang diterima atau diperoleh  tidak  melebihi 4,8  milyar.  Demikian  pula  apabila  WP  orang  pribadi    tersebut membentuk  firma  bersama-sama  dengan  WP  orang  pribadi  lainnya  dan  firma  tersebut menjalankan jasa sehubungan perkejaan bebas juga, maka tetap tidak termasuk WP yang dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan PP ini. 

Demikian pembahasan tentang pertanyaan dan jawaban seputar PP ini, semoga membantu. Terima Kasih.

 
Copyright © 2020 INFO AKUNTAN

Powered by Aditya Tarigan