INFO UPDATE

Definisi dan Tipe Grey Area dalam Perpajakan

Berdasarkan Wikipedia, ”grey area is a term for a border in-between two or more things that is unclearly defined, a border that is hard to define or even impossible to define, or a definition where the distinction border tends to move”.


Ada beberapa tipe grey area, yaitu: 

  1. A grey area of definitions signifies a problem of sorting reality into clearly cut categories. Example: where is the border between erotica and pornography? 
  2. A grey area of law is an area where no clear law or precedent exists, or where the law has not been applied in a long time thus making it unclear if it is applicable at all. 
  3. A grey area of ethics signifies an ethical dilemma, where the border between right and wrong is blurred. Example: is killing always abominable? 
Secara empiris grey area yang terjadi di dalam ketentuan perpajakan tercakup di dalam grey area of law, yaitu “…an area where no clear law or precedent exists, or where the law has not been applied in a long time thus making it unclear if it is applicable at all”.

Mengapa Muncul Grey Area?

Secara umum grey area muncul karena adanya celah di dalam peraturan perpajakan, seperti tidak ada aturan yang jelas atau tidak didefinisikan secara jelas. Di samping itu, sebab lain dari grey area adalah :
  1. Pemerintah hanya mementingkan “menggenjot penerimaan pajak lewat ekstensifikasi dan intensifikasi pajak” sehingga hal tersebut meningkatkan cengkeraman dan otoritas aparat pajaknya secara tidak proporsional
  2. Pemerintah hanya fokus pada upaya mengamankan anggaran, bukan memberikan iklim investasi yang kondusif
Apa Dampak Grey Area?
  1. Membuka peluang bagi oknum aparat pajak untuk melakukan pemerasan dan penyalahgunaan
  2. Memicu negosiasi antara aparat pajak dan wajib pajak
  3. Memungkinkan aparat pajak, berdasarkan wewenang yang dimilikinya, dapat menetapkan jumlah kewajiban pajak setelah pemeriksaan sehingga sistem self assessment berubah menjadi official assessment
  4. Memunculkan kesan bahwa Surat Edaran Dirjen Pajak melampaui Undang-undang perpajakan itu sendiri.
  5. Menyebabkan ketidakpastian dan penyelewengan
  6. Menghambat arus investasi yang masuk ke Indonesia
  7. Menyebabkan penyalahgunaan wewenang yang mengarah kepada kolusi dan korupsi
  8. Menyebabkan munculnya interpretasi subjektif terhadap peraturan perpajakan.
Bagaimana Menafsirkan Peraturan Pajak; Rechtmatigheid atau Doelmatigheid? 

Sudah disadari bahwa menafsirkan undang-undang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana, termasuk peraturan perpajakan. Sering adanya perbedaan interpretasi peraturan antara WP dengan petugas pajak dapat menghambat proses restitusi dan berpotensi merugikan WP maupun Negara. 

Kompleksitas peraturan perpajakan yang ada, baik dari segi kalkulasi maupun ketepatan interpretasi atas pasal-pasal dan ayat-ayat yang ada, sering memunculkan banyak argumen yang berbeda. 

Untuk itu, Dirjen Pajak acapkali menerbitkan Surat Edaran atau Petunjuk Pelaksanaan. Diharapkan dengan bahasa yang jelas dan tegas, setiap KPP dan wajib pajak mempunyai persepsi yang sama dalam menjabarkan peraturan perpajakan dari tingkat undang-undang sampai dengan keputusan/peraturan Dirjen Pajak. Meskipun demikian, tidak selamanya bahasa yang jelas dan tegas dalam setiap Surat Edaran bisa memuaskan wajib pajak.

Sudah disadari bahwa menafsirkan undang-undang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana, termasuk peraturan perpajakan. Sering adanya perbedaan interpretasi peraturan antara WP dengan petugas pajak dapat menghambat proses restitusi dan berpotensi merugikan WP maupun Negara. 

Kompleksitas peraturan perpajakan yang ada, baik dari segi kalkulasi maupun ketepatan interpretasi atas pasal-pasal dan ayat-ayat yang ada, sering memunculkan banyak argumen yang berbeda. 

Untuk itu, Dirjen Pajak acapkali menerbitkan Surat Edaran atau Petunjuk Pelaksanaan. Diharapkan dengan bahasa yang jelas dan tegas, setiap KPP dan wajib pajak mempunyai persepsi yang sama dalam menjabarkan peraturan perpajakan dari tingkat undang-undang sampai dengan keputusan/peraturan Dirjen Pajak. Meskipun demikian, tidak selamanya bahasa yang jelas dan tegas dalam setiap Surat Edaran bisa memuaskan wajib pajak.

Di dalam dunia hukum dikenal metode interpretasi, yaitu :
  1. Metode interpretasi yang bertumpu pada teks peraturan atau legalitas hukum (rechtmatigheid) dan
  2. Metode interpretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (doelmatigheid).  
Prinsip ‘rechtsmatigheid’ itu harus diterapkan secara berimbang dengan prinsip ‘doelmatigheid’. Setiap aturan hukum mengandung di dalam dirinya tujuan yang hendak dicapai yang diidealkan memberi manfaat (asas kemanfaatan) bagi kehidupan bersama dalam masyarakat. Nilai tujuan atau manfaat ini tidak boleh terganggu atau diabaikan begitu saja hanya karena soal cara dan prosedur yang bersifat teknis. Namun, sebaliknya, tujuan juga tidak boleh menghalalkan segala cara (the end may not justify the means). Karena itu, penting sekali menemukan titik keseimbangan di antara keduanya.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang PPh atas Penghasilan bagi UMKM

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto  tertentu telah dirilis dan mulai berlaku sejak 1 Juli 2018.

Apa saja yang baru diperaturan ini, mari kita simak bersama.

Sebelum Juli 2013 cara menghitung PPh bagi UMKM bagi WP Orang Pribadi adalah:


Sedangkan untuk menghitung PPh bagi UMKM bagi WP Badan adalah :


Kemudian berlaku PP 46 Tahun 2013, maka sejak saat itu perhitungan PPh bagi UMKM baik bagi WP Orang Pribadi maupun WP Badan berubah menjadi :


Kini sejak diberlakukannya PP 23 Tahun 2018 yang berlaku sejak 1 Juli 2018, maka tarif PPh bagi UMKM turun menjadi 0,5%. Hal ini dilakukan Pemerintah dikarenakan :
  1. Mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal
  2. Lebih memberikan keadilan
  3. Kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
  4. Memberi kesempatan berkontribusi bagi negara
  5. Pengetahuan tentang manfaat pajak bagi masyarakat meningkat

Dan siapa saja yang menjadi subjek pajak PP 23 Tahun 2018 ini :

  1. Orang Pribadi jangka waktu 7 tahun
  2. Badan Usaha, berbentuk: PT dengan jangka waktu 3 tahun. CV, Firma, & Koperasi, dengan jangka waktu 4 tahun

Jangka waktu dihitung, sejak: 
WP Lama : Tahun Pajak PP berlaku yaitu 1 Juli 2018
WP Baru  : Tahun Pajak terdaftar

Untuk WP yang tidak dikenai PP 23 Tahun 2018 ini adalah :
  1. WP yang memilih untuk dikenai PPh Pasal 17 (Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan ke KPP dan pada Tahun Pajak - Tahun Pajak berikutnya terus menggunakan Tarif PPh Pasal 17)
  2. WP  Badan  yang  memperoleh  fasilitas  PPh Pasal 31A UU PPh atau PP 94 Tahun 2010
  3. CV atau Firma yang : Dibentuk  oleh  beberapa  WP  OP  yang  memiliki keahlian khusus; dan menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas
Yang menjadi objek pajak PP 23 Tahun 2018 adalah :
  1. Penghasilan dari usaha, antara lain usaha dagang, industri, dan jasa, seperti misalnya toko/kios/los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung/rumah makan, salon, dan usaha lainnya
  2. Peredaran bruto (omzet) setahun tidak melebihi Rp4,8 Miliar
  3. Omzet ditotal dari seluruh gerai/outlet, baik pusat atau cabang
Pengertian Peredaran Bruto Tertentu :

Merupakan jumlah peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak bersangkutan, yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang.

Dalam hal WP Orang Pribadi suami istri yang menghendaki perjanjian pemisahan harta dan Penghasilan secara tertulis (PH) atau isterinya menghendaki memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT), peredaran bruto tertentu ditentukan berdasarkan penggabungan peredaran bruto usaha dari suami dan isteri.

Bukan objek pajak dari PP 23 Tahun 2018 adalah :
  1. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan Pekerjaan Bebas (ini bukan berarti tidak kena pajak ya sobat tapi karena PPh nya dihitung mengunakan norma penghasilan dan tarif pasal 17). Misalnya: Dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik,  pembawa acara, dll.
  2. Penghasilan di Luar Negeri
  3. Penghasilan yang dikenai PPh Final (ini karena sudah kena pajak dengan tarif final jadi tidak perlu dikenai lagi pajak dengan tarif PP 23 tahun 2018) Misal: sewa rumah, jasa konstruksi, PPh usaha migas, dan lainnya yang diatur berdasarkan PP tertentu.
  4. Penghasilan yang di kecualikan sebagai objek pajak.
Tata cara pelunasan pajak PP 23 Tahun 2018

  • Setor sendiri
  • Dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut (WP mengajukan Surat Keterangan ke KPP)
Ketentuan Peralihan


Dalam hal WP yang sebelumnya dikenai PP 46/2013 tidak lagi memenuhi ketentuan WP

berdasarkan PP ini, maka:

  • WP menggunakan tarif 0,5% dari PP ini sampai akhir tahun pajak 2018
  • WP dikenai Pasal 17 UU PPh mulai tahun pajak 2019
Manfaatkan kesempatan baik ini untuk turut membangun negeri dan untuk mengajak UMKM lain membangun negeri bersama-sama karena Pajak Kita Untuk Kita. Terima Kasih.

PSAK 73 Tentang Sewa

Sobat akuntansi, kali ini Saya akan membahas tentang Akutansi Sewa di PSAK 73, walau PSAK ini nantinya berlaku sejak 1 Januari 2020 tetapi saya akan bahas sekarang biar sobat akuntansi lebih update lagi dan sudah mengetahuinya sejak awal sebelum di berlakukannya. 

Tujuan Standar

menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal khususnya untuk penyewa. 




PSAK yang digantikan
  • PSAK 30 Sewa
  • ISAK 8 Penentuan Apakah suatu Perjanjian Mengandung suatu Sewa
  • ISAK 23 Sewa Operasi – Insentif
  • ISAK 24 Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Bentuk Legal Sewa
  • ISAK 25 Hak atas Tanah
Tanggal Efektif 1 Januari 2020

Pokok Pengaturan
Penyewa disyaratkan untuk mengakui aset hak-guna (right-of-use assets) dan liabilitas sewa. Terdapat 2 pengecualian:
  1. sewa jangka-pendek dan
  2. sewa yang aset pendasarnya (underlying assets) bernilai-rendah.
Pesewa mengklasifikasikan sewanya sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan dan mencatat kedua jenis sewa tersebut secara berbeda.

Masa Sewa
Entitas menentukan masa sewa sebagai periode sewa yang tidak dapat dibatalkan serta periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang sewa, jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut, dan periode yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa, jika penyewa cukup pasti untuk tidak mengeksekusi opsi tersebut.

Transaksi jual dan Sewa Balik
Sewa mensyaratkan agar jika penjual–penyewa mengalihkan aset, yang memenuhi persyaratan PSAK 72, kepada pembeli–pesewa dan menyewa aset tersebut kembali dari pembeli–pesewa, maka baik penjual–penyewa maupun pembeli–pesewa mencatat kontrak pengalihan dan sewa dengan menerapkan paragraf 99-103

RUANG LINGKUP SEWA
  1. Sewa mengatur bahwa seluruh sewa termasuk sewa aset hak-guna dalam sub sewa masuk dalam ruang lingkup PSAK 73, kecuali:
  2. Sewa dalam rangka eksplorasi atau penambangan mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya serupa yang tidak dapat diperbarui; 
  3. Sewa aset biologis (PSAK 69)
  4. Perjanjian konsesi jasa (ISAK 16);
  5. Lisensi kekayaan intelektual (PSAK 72)
  6. Hak yang dimiliki oleh penyewa dalam perjanjian lisensi (PSAK 19) untuk item seperti film, rekaman video, karya panggung, hak paten dan hak cipta.
IDENTIFIKASI SEWA
  1. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan (PP09-PP31).
  2. Jangka waktu dapat dideskripsikan sebagai jumlah penggunaan aset identifikasian misal unit produksi.
  3. Entitas menilai kembali kontrak jika syarat dan ketentuan kontrak berubah
PENGECUALIAN PENGAKUAN
Penyewa dapat memilih untuk tidak menerapkan persyaratan dalam paragraf 22–49 untuk: (par 6)
  • sewa jangka-pendek; dan
  • sewa yang aset pendasarnya bernilai-rendah (sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf PP03–PP08)
Jika paragraf 06 diterapkan untuk sewa jangka pendek, maka penyewa mempertimbangkan sewa tersebut sebagai sewa baru untuk tujuan Pernyataan ini, jika:

Terdapat perubahan masa sewa (sebagai contoh, penyewa mengeksekusi opsi yang sebelumnya tidak termasuk dalam penentuan masa sewanya).

Pemilihan sewa jangka-pendek dibuat berdasarkan kelas aset pendasar yang terkait dengan hak guna.

Kelas aset pendasar adalah pengelompokan aset pendasar dengan sifat dan penggunaan yang serupa dalam operasi entitas. 

Pemilihan untuk sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah dapat dilakukan atas dasar sewa-per-sewa

Akuntansi Penyewa

Model Akuntansi Tunggal
  • Penyewa mengakui aset dan liabilitas untuk seluruh sewa dengan masa sewa lebih dari 12 bulan, kecuali aset pendasarnya bernilai-rendah. 
  • Penyewa disyaratkan untuk mengakui aset hak-guna yang merepresentasikan haknya untuk menggunakan aset pendasar sewaan dan liabilitas sewa yang merepresentasikan kewajibannya untuk membayar sewa.
Pengukuran
  • Penyewa mengukur aset hak-guna dengan cara yang serupa dengan aset non-keuangan lain (seperti aset tetap) dan liabilitas sewa dengan cara yang serupa dengan liabilitas keuangan lainnya. 
  • Penyewa mengakui penyusutan aset hak-guna dan bunga atas liabilitas sewa, dan juga mengklasifikasi pembayaran kas untuk liabilitas sewa menjadi bagian pokok dan bagian bunga dan menyajikannya dalam laporan arus kas dengan menerapkan PSAK 2: Laporan Arus Kas.
Teknik Pengukuran
  • Aset dan liabilitas yang timbul dari sewa pada awalnya diukur berdasarkan nilai kini. 
  • Pengukuran tersebut termasuk pembayaran sewa yang tidak dapat dibatalkan (termasuk pembayaran terkait-inflasi), dan juga termasuk pembayaran yang akan dilakukan pada periode opsional jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi perpanjangan sewa atau tidak mengeksekusi opsi penghentian sewa.
Pengakuan dan Pengukuran Awal
  • Mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa
  • Mengukur aset hak-guna pada biaya perolehannya.
  • Mengukur liabilitas sewa pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan. Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa jika suku bunga tersebut dapat ditentukan. Entitas dapat menggunakan suku bunga pinjaman inkremental penyewa jika suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan.
Pengukuran Selanjutnya
  • Mengukur aset hak-guna dengan menerapkan model biaya, kecuali entitas menerapkan model pengukuran lain; dan
  • Mengukur liabilitas sewa untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa, sewa yang telah dibayar, dan penilaian kembali atau modifikasi sewa atau pembayaran sewa tetap secara-substansi revisian serta mengukur kembali liabilitas sewa untuk merefleksikan perubahan pembayaran sewa
Modifikasi Sewa
Sewa mensyaratkan agar penyewa mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika 2 kondisi terpenuhi

Penyajian dan Pengungkapan untuk Penyewa
  • Sewa mencakup persyaratan pengungkapan untuk penyewa. 
  • Penyewa perlu menerapkan pertimbangannya dalam menentukan informasi yang akan diungkapkan untuk mencapai tujuan dalam menyediakan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak sewa terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas penyewa.
Prinsip pengakuan
  • Sewa secara substansial melanjutkan persyaratan akuntansi untuk pesewa yang telah diatur sebelumnya dalam PSAK 30: Sewa. 
  • Pesewa tetap mengklasifikasikan sewanya sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan dan mencatat kedua sewa tersebut secara berbeda.
Penyajian dan Pengungkapan untuk Penyewa
  • Sewa mensyaratkan agar aset pendasar sewa operasi disajikan dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan sifat aset pendasar tersebut
  • Mensyaratkan pengungkapan informasi yang memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak sewa terhadap laporan keuangan pesewa, khususnya pengungkapan tambahan bagi pesewa tentang eksposur risiko pesewa terutama terkait risiko nilai residual. 
CONTOH:
PT. Anggrek melakukan kontrak sewa peralatan selama 3 tahun. Pembayaran sewa per tahun adlah Rp20 juta; Rp 24 juta dan Rp 28 juta. Tidak ada opsi membeli dan insentif lain dalam kontrak. Bunga implisit sebesar 4,235% sehingga nilai kini dari sewa sebesar Rp66juta.

Jurnal yang dibuat adalah :
Aset hak guna 66 juta
          Liabilitas sewa 66 juta

Beban bunga 2,796juta
          Liabilitas sewa 2,796juta

Beban depresiasi 22 juta
          Aset hak guna 22 juta

Liabilitas sewa 20 juta
          Kas 20 juta

Demikian pembahasan yang dapat Saya sampaikan untuk PSAK 73 ini, semoga bermanfaat bagi sobat Akuntansi semua. Terima Kasih.

PSAK 69 - Tentang Agrikultur Bagian 2

Apa kabar sobat Akuntansi, semoga dalam keadaan sehat, Amin. Sebelumnya Saya sudah membahas sedikit tentang Akuntansi PSAK 69 tentang Agrikultur hari ini Saya akan membahas lanjutan, semoga sobat Akuntansi tidak jenuh membaca artikel saya ini dan menambah pengetahuan sobat akuntansi.

Hasil Transformasi Biologis:

Perubahan aset melalui:
Pertumbuhan (peningkatan kuantitas atau perbaikan kualitas hewan atau tanaman)

Degenerasi (penurunan kuantitas atau penurunan kualitas hewan atau tanaman), atau

Prokreasi (penciptaan hewan atau tanaman hidup tambahan); atau Produksi produk pertanian seperti getah karet, daun teh, wol, dan susu.

Entitas mengakui aset biologis atau produk agrikultur, jika dan hanya jika :

Entitas mengendalikan aset biologis sebagai akibat dari peristiwa masa lalu;

Besar kemungkinan manfaat ekonomik masa depan yang terkait dengan aset biologis tersebut akan mengalir ke entitas; dan

Nilai wajar atau biaya perolehan aset biologis dapat diukur secara andal.

Pengukuran

Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, kecuali untuk kasus yang dideskripsikan dimana nilai wajar tidak dapat diukur secara andal. nilai wajar atau biaya perolehan aset biologis dapat diukur secara andal.

Produk agrikultur yang dipanen dari aset biologis milik entitas diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual pada titik panen. Pengukuran seperti ini merupakan biaya pada tanggal tersebut ketika menerapkan PSAK 14: Persediaan atau Pernyataan lain yang berlaku.

Keuntungan atau kerugian yang timbul pada saat pengakuan awal aset biologis pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset biologis dicatat di laba rugi pada periode dimana keuntungan atau kerugian tersebut terjadi.

Begitu juga Keuntungan atau kerugian yang timbul pada saat pengakuan awal produk agrikultur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual.

Ketidakmampuan Mengukur Nilai Wajar Andal

Terdapat asumsi bahwa nilai wajar aset biologis dapat diukur secara andal. Asumsi tersebut dapat dibantah hanya pada saat pengakuan awal aset biologis yang harga kuotasi pasarnya tidak tersedia dan alternatif pengukuran nilai wajarnya secara jelas tidak dapat diandalkan. 

Dalam kasus tersebut, aset biologis tersebut diukur pada biaya perolehannya dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Ketika nilai wajar aset biologis tersebut dapat diukur secara andal, entitas mengukur aset biologis tersebut pada nilai wajarnya dikurangi biaya untuk menjual. Ketika aset biologis tidak lancar memenuhi kriteria sebagai dimiliki untuk dijual, maka diasumsikan bahwa nilai wajar dapat diukur secara andal.

Pengungkapan

Ketentuan umum
Entitas mengungkapan keuntungan dan kerugian gabungan yang timbul selama periode berjalan pada saat pengakuan awal aset biologis dan produk agrikultur dan dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset biologis. Entitas mendiskripsikan setiap kelompok aset biologis.

Pengungkapan jika tidak diungkapkan di bagian lain
sifat aktivitasnya yang melibatkan setiap kelompok aset biologis; dan ukuran atau estimasi nonkeuangan dari kuantitas  spesifik: setiap kelompok aset biologis milik entitas pada akhir periode; dan keluaran produk agrikultur selama periode tersebut.

Pengungkapan kondisi umum: keberadaan jumlah komitmen dan strategi manajemen risiko keuangan

keberadaan dan jumlah tercatat aset biologis yang kepemilikannya dibatasi, dan jumlah tercatat aset biologis yang dijaminkan untuk liabilitas; jumlah komitmen untuk pengembangan atau akuisisi aset biologis; dan strategi manajemen risiko keuangan yang terkait dengan aktivitas agrikultur.

Rekonsiliasi perubahan aset biologis
Entitas menyajikan rekonsiliasi perubahan jumlah tercatat aset biologis antara awal dan akhir periode berjalan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual; kenaikan karena pembelian; penurunan yang diatribusikan pada penjualan dan aset biologis yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58; penurunan karena panen;
kenaikan yang dihasilkan dari kombinasi bisnis; selisih kurs neto yang timbul dari penjabaran laporan keuangan ke mata uang penyajian yang berbeda, dan penjabaran dari kegiatan usaha luar negeri ke mata uang penyajian entitas pelapor; dan perubahan lain.

Pengungkapan tambahan aset biologis yang nilai wajarnya tidak dapat diukur dengan andal

deskripsi dari aset biologis tersebut; penjelasan tentang mengapa alasan nilai wajar tidak dapat diukur secara andal; jika memungkinkan, rentang estimasi dimana nilai wajar kemungkinan besar berada;
metode penyusutan yang digunakan; umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (digabungkan dengan akumulasi kerugian penurunan nilai) pada awal dan akhir periode.

Jika pada periode berjalan, entitas mengukur menggunakan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, keuntungan atau kerugian yang diakui atas pelepasan aset biologis tersebut dan rekonsiliasi mengungkapkan aset biologis secara terpisah.

Rekonsiliasi tersebut mengungkapkan jumlah berikut dalam laba rugi terkait dengan aset biologis tersebut: kerugian penurunan nilai; pembalikan rugi penurunan nilai; dan penyusutan.

Ketika nilai wajar menjadi dapat diukur secara andal selama periode berjalan, maka entitas mengungkapkan: deskripsi dari aset biologis tersebut; penjelasan tentang mengapa nilai wajar dapat diukur secara andal; dan dampak dari perubahan tersebut.

Pernyataan ini berlaku untuk laporan keuangan tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018. Penerapan dini dianjurkan. Jika entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode yang dimulai sebelum tanggal 1 Januari 2018, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut. 

Pernyataan ini tidak menetapkan ketentuan transisi tertentu. Penerapan Pernyataan ini dicatat sesuai dengan PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan.

Contoh Laporan Posisi Keuangan menggunakan PSAK 69 - Agrikultur :





















[1] Sebuah entitas dianjurkan, tetapi tidak diharuskan, untuk memberikan gambaran yang dapat dikuantifikasi untuk setiap kelompok aset biologis, membedakan antara aset biologis yang dapat dikonsumsi dan tidak dapat dikonsumsi atau antara aset biologis yang menghasilkan dan belum menghasilkan, yang sesuai. Entitas mengungkapkan dasar untuk membuat setiap perbedaan tersebut.

Contoh Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain menggunakan PSAK 69 - Agrikultur :























Contoh Laporan Arus Kas menggunakan PSAK 69 - Agrikultur :

















Kebijakan Akuntansi 

Hewan ternak dan susu

Hewan ternak diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Nilai wajar hewan ternak didasarkan pada harga kuotasian hewan ternak dengan usia, jenis, dan keunggulan genetik yang serupa dalam pasar utama (atau pasar paling menguntungkan) untuk hewan ternak tersebut. Pengukuran awal susu dilakukan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual pada saat pemerahan. Nilai wajar susu didasarkan pada harga kuotasian di area lokal dalam pasar utama (atau pasar paling menguntungkan).

Strategi manajemen risiko keuangan 
Perusahaan terekspos pada risiko keuangan yang timbul dari perubahan harga susu. Perusahaan tidak mengantisipasi bahwa harga susu akan menurun secara signifikan di masa depan, oleh karena itu, tidak menyepakati suatu kontrak derivatif atau kontrak lain untuk mengelola risiko penurunan harga susu. Perusahaan melakukan telaah atas prospek harga susu secara teratur dalam mempertimbangkan kebutuhan manajemen risiko keuangan yang aktif.

Demikian pembahasan Saya tentang PSAK 69 - Agrikultur, semoga artikel ini bermanfaat dan membantu sobat Akuntansi, akhir kata Saya ucapkan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau tidak tepat. Terima Kasih.
 
Copyright © 2020 INFO AKUNTAN

Powered by Aditya Tarigan