INFO UPDATE

Jenis-Jenis Pajak Bulanan Untuk Wajib Pajak

Apa kabar sobat akuntansi semua, baru ada kesempatan lagi menulis. Sobat kalau berbicara tentang pajak perusahaan atau badan kebanyakan kita enggan mempelajari nya apalagi harus mengurus pembayarannya.Saya bisa tebak kalian bukanlah karyawan di bagian pajak.

Kali ini saya akan share mengurus pajak perusahaan retail, selama ini urusan pajak di tangani seorang konsultan pajak freelance, kemudian Perusahaan pernah hire seorang lulusan STAN jurusan perpajakan. Suatu ketika karyawan bagian pajak tersebut resign dan tidak pernah transfer ilmu perpajakan kepada rekan-rekan di management.

Langsung aja untuk bulan-bulan berikutnya tidak ada yang melaporkan pajak, jika telat melapor menurut info dari teman-teman pajak akan kena denda dan teguran. Solusinya Perusahaan harus segera merekrut orang pajak atau karyawan yang ada menangani dulu untuk sementara waktu. Apakah bisa orang awam menanganinya?

Yuk kita coba, apa saja kewajiban pajak perusahaan yang harus di bayar rutin setiap bulan?

PPh Pasal 4 Ayat (2) / PPh Final
PPh pasal 21 (Pajak Penghasilan pasal 21)
SPT masa PPN ( pajak pertambahan nilai)

Penjelasan (dari beberapa sumber diantaranya www.online-pajak.com  dan www.pajak.go.id)

1. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) / PPh Final 

PPh Final adalah pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu bahwa setelah pelunasan nya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi atau usaha tertentu. 

A. Perhitungan Bila Penghasilan kotor kurang dari 4.8 Miliar

Besarnya tarif Pajak Penghasilan adalah sebesar 1% (satu persen) dan bersifat final. Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang  bersifat final tersebut adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan. 

Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif Pajak Penghasilan sebesar 1% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Pengenaan Pajak Penghasilan sebesar 1% didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan. 

Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 yang merupakan perubahan perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib pajak Yang memiliki peredaran bruto tertentu , dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu.

Tarif pajak penghasilan bersifat final sebesar 0.5% (nol koma lima persen) mulai bulan Agustus 2018.

Jangka waktu tertentu :

a.  7 ( tujuh) Tahun Pajak Bagi Wajib Pajak Orang pribadi.

b. 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan komanditer, atau Firma.

c. 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk Perseroan Terbatas.

B. Perhitungan Bila Penghasilan kotor lebih dari 4.8 Miliar s.d 50 Miliar

Misalnya Penghasilan kotor 10 Miliar
Pengeluaran (Biaya) 7 Miliar 
Penghasilan Kena Pajak  (PKP)-> (10 Miliar - 7 Miliar = 3 Miliar)
Formula penghitungan Pajak nya sebagai berikut :
(0.25 - (0.6 Miliar/Gross Income) x Penghasilan Kena Pajak (PKP)

hasilnya :
(0.25 - (600 jt / 10 Miliar) x 3 Miliar = Rp 570 juta (19%)      
   
2. PPh pasal 21(Pajak Penghasilan pasal 21)

Pengertian PPh Pasal 21 adalah Pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Pengenaan PPh Pasal 21 dilakukan dengan cara pemotongan pajak penghasilan melalui Pemotong Pajak PPh Pasal 21. Sehingga sebagai pihak yang dipotong PPh Pasal 21, maka pihak yang memperoleh penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 berhak mendapatkan Bukti Potong PPh Pasal 21 dari Pemotong Pajak PPh Pasal 21.

Sebelum melakukan Pemotongan Pajak PPh Pasal 21, maka Pemotong Pajak harus terdaftar terlebih dahulu sebagai Pemotong Pajak PPh  Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak.

Untuk mengetahui apakah Wajib Pajak mempunyai kewajiban sebagai Pemotong Pajak PPh Pasal 21 dapat dilihat pada Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterima dari Kantor Pelayanan Pajak pada saat pendaftaran NPWP.

Pemotong Pajak PPh Pasal 21 mempunyai kewajiban menyetor PPh Pasal 21 ke Bank Persepsi atau kantor Pos dengan Surat Setoran Pajak (SSP) dan melaporkan Pemotongan Pajak PPh Pasal 21 tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 21.

Dalam melaporkan objek pemotongan PPh Pasal 21 pada SPT Masa PPh Pasal 21 selama satu tahun harus sama dengan biaya-biaya yang merupakan objek PPh Pasal 21 dalam laporan laba rugi  sebagai lampiran SPT Tahunan PPh.

Pengertian PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

Pengertian PTKP adalah besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha dan/atau pekerjaan bebas jumlahnya dibawah PTKP tidak akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 dan apabila berstatus sebagai pegawai atau penerima penghasilan sebagai objek PPh Pasal 21, maka penghasilan tersebut tidak akan dilakukan pemotongan PPh Pasal 21.

Besarnya PTKP Untuk Tahun Pajak  2016

Besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk tahun pajak 2016 (terbaru) selama setahun untuk perhitungan PPh 21 berdasarkan PMK No. 101/PMK.010/2016 adalah sebagai berikut :

Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;

Rp 4.500.000,00 (empat juta limaratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;

Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami 

Rp 4.500.000,00 (empat juta limaratus ribu  rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

3. SPT Masa PPN ( Pajak Pertambahan nilai )

SPT Masa PPN merupakan sebuah form yang digunakan oleh Wajib Pajak Badan untuk melaporkan penghitungan jumlah pajak baik untuk melapor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang terhutang. Fungsi dari SPT Masa PPN selain untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, namun juga dapat digunakan untuk melaporkan harta dan kewajiban serta penyetoran pajak dari pemotong atau pemungut.
loading...

Posting Komentar

Terima Kasih buat Komentar yang diberikan.

 
Copyright © 2020 INFO AKUNTAN

Powered by Aditya Tarigan