INFO UPDATE

Pencatatan Transaksi Terkait PPh Pasal 22

Pemungut PPh Pasal 22 adalah :

Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang; 

Bendahara  pemerintah  dan  Kuasa  Pengguna  Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang; 

Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP); 

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran Langsung (LS);

Badan Usaha Milik Negara yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang meliputi: 
  • PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero), PT Krakatau Steel (Persero); dan 
  • Bank-bank Badan Usaha Milik Negara, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan    untuk keperluan kegiatan usahanya; 

Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri; 

Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri; 

Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas; 

Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya. 

Besarnya tarif pemungutan PPh Pasal 22 untuk masing-masing objek pemungutan PPh Pasal 22 adalah sebagai berikut: 

a. Atas impor:
  1. Barang-barang tertentu yang tercantum pada lampiran PMK 175/PMK.011/2013 sebesar 7,5% dari nilai impor; 
  2. Selain barang-barang tertentu yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai impor; 
  3. Selain barang-barang tertentu yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor; dan/atau 
  4. Yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang. 

b. Atas pembelian barang oleh pemerintah, dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh BUMN tertentu, sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. 

c. Atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas adalah sebagai berikut: 

Bahan bakar minyak sebesar: 
  1. 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk  penjualan  kepada stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina; 
  2. 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan  Nilai  untuk  penjualan  kepada  stasiun  pengisian bahan bakar umum bukan Pertamina; 
  3. 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan   kepada   pihak   selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2. 

Bahan bakar gas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai; 

Pelumas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. 

d. Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi: 
  1. Penjualan semua jenis semen sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen); 
  2. Penjualan kertas sebesar 0,1% (nol koma satu persen); 
  3. Penjualan baja sebesar 0,3% (nol koma tiga persen); 
  4. Penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen); 
  5. Penjualan semua jenis obat sebesar 0,3% (nol koma tiga persen),dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. 

e. Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. 

f. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. 

g. Atas penjualan barang sangat mewah tertentu oleh penjual yang ditunjuk sebagai  pemungut,  sebesar  5%  dari harga  jual  tidak  termasuk  Pajak Pertambahan Nilai.

Saat terutang dan saat pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah sebagai berikut: 

Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang, terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk. Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka Pajak Penghasilan Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB). 

Pajak   Penghasilan   Pasal 22   atas   pembelian   barang   oleh   instansi pemerintah, dan   pembelian   barang   dan/atau   bahan-bahan   untuk keperluan kegiatan usaha oleh BUMN tertentu, terutang dan dipungut pada saat pembayaran. 

Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif terutang dan dipungut pada saat penjualan.

Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil bahan bakar minyak, gas dan pelumas terutang dan dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (delivery order). 

Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul terutang dan dipungut pada saat pembelian. 

Contoh Wajib Pajak yang dipungut PPh Pasal 22 oleh pihak lain 

CV Sahabat (bukan PKP) adalah perusahaan di bidang perdagangan aneka macam kertas. Pada bulan Mei 2013 CV Sahabat melakukan transaksi yang terkait dengan PPh Pasal 22 sebagai berikut: 

5 Mei menjual kertas kepada Pemerintah Daerah Kota Palembang senilai Rp 50.000.000.  Harga  pokok  penjualan  atas  barang  yang  dijual tersebut adalah Rp 35.000.000. 

7 Mei menerima pembayaran dari bendahara Pemerintah Daerah Kota Palembang dan dipungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5% 

15 Mei membeli kertas secara kredit dari Pabrik  Kertas Leces seharga Rp 100.000.000, dipungut PPh Pasal 22 sebesar 0,1% 

20 Mei membayar utang dagang kepada Pabrik Kertas Leces 

21 Mei menjual   kertas   kepada   Bank   Mandiri   secara   kredit   senilai Rp 75.000.000, dengan harga pokok Rp 55.000.000 

25 Mei menerima pembayaran dari Bank Mandiri dan dipungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5% 

Jurnal yang dicatat oleh CV Sahabat atas transaksi di atas adalah sebagai berikut: 

Untuk transaksi 5 Mei, terjadi penjualan barang kepada instansi pemerintah. Pada transaksi penjualan barang kepada instansi pemerintah, PPh Pasal 22 terutang pada saat pembayaran. Sehingga PPh Pasal 22 sebesar Rp 750.000 baru terutang tanggal 7 Mei, dan uang kas yang diterima oleh CV Sahabat adalah Rp 49.250.000. PPh Pasal 22 tersebut bagi CV Sahabat merupakan pajak dibayar di muka karena pada akhir tahun dapat di kreditkan dengan PPh terutang. Sehingga akun PPh Pasal 22 Di muka di debit sebesar Rp 750.000.

Contoh Wajib Pajak pemungut PPh Pasal 22

Transaksi terkait PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh PT Kertas Leces selama bulan Mei 2013 adalah sebagai berikut :

6 Mei  menjual kertas secara kredit kepada Firma Sheema Trading seharga Rp 50.000.000, harga pokok Rp 35.000.000, memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,1% 

10 Mei menerima pembayaran dari Firma Sheema Trading 

15 Mei menjual kertas secara kredit  kepada CV Sahabat seharga Rp 100.000.000, harga  pokok  Rp 75.000.000,  dan  memungut  PPh Pasal 22 sebesar 0,1% 

17 Mei membeli gas secara tunai dari Pertamina seharga Rp 80.000.000, dipungut PPh Pasal 22 sebesar 0,3% 

20 Mei menerima pembayaran dari CV Sahabat 

10 Juni menyetor PPh Pasal 22 ke kas negara 

Jurnal yang dicatat oleh Pabrik Kertas Leces untuk mencatat transaksi di atas :


Pada transaksi tanggal 6 Mei, PT Kertas Leces menjual kertas kepada Firma Sheema Trading. Dalam hal ini, PPh Pasal 22 terutang saat penjualan dan PT Kertas Leces wajib untuk memungut PPh Pasal 22 sebesar Rp 50.000. Sehingga bagi PT Kertas Leces timbul utang PPh Pasal 22 sebesar Rp 50.000 harus disetor ke kas negara paling lambat tanggal 10 Juni. 

Contoh Wajib Pajak yang dipungut PPh Pasal 22 bersifat final 

Pada tanggal 30 Maret 2011 PT Cahaya Prima, jenis usaha SPBU Pertamina, membeli persediaan premium senilai Rp 100.000.000 secara tunai. PPh Pasal 22 yang dipungut oleh PT Pertamina adalah 0,25% x Rp 100.000.000 = Rp 250.000. 

Jurnal yang dicatat oleh PT Cahaya Prima 


PPh Pasal 22 atas pembelian bahan bakar minyak terutang pada saat penerbitan delivery order, sehingga pada contoh di atas PPh Pasal 22 terutang pada tanggal 30 Maret. PPh Pasal 22 bagi distributor bahan bakar minyak bersifat final, sehingga PT Cahaya Prima dalam akuntansi keuangan mengakui PPh Pasal 22 tersebut dengan nama akun Beban PPh Final. Apabila PT Cahaya Prima tidak menjalankan usaha lain, penghasilan berupa laba usaha dari usaha SPBU tersebut sudah dikenakan PPh Pasal 22 bersifat final.
loading...

Posting Komentar

Terima Kasih buat Komentar yang diberikan.

 
Copyright © 2020 INFO AKUNTAN

Powered by Aditya Tarigan