Tentang Akuntansi Syariah - Bagian 2

Sobat akuntansi saya akan lanjut pembahasan tentang Akuntansi Syariah, semoga sobat akuntansi semakin mengerti tentang Akuntansi Syariah. Tanpa panjang lebar yuk kita lanjut pembahasan nya.

Tujuan Laporan Keuangan Syariah 

SFA Nomor 1 AAOIFI, Syariah Standar (Bahrain: 2003) menjelaskan bahwa laporan-laporan keuangan, yang ditujukan bagi pengguna-pengguna eksternal, seharusnya menyediakan beberapa jenis informasi antara lain sebagai berikut: 

1. Informasi   tentang   Kepatuhan   Perbankan   Syariah   terhadap ketentuan Syariah serta tujuan-tujuan yang telah disusun, dan informasi yang menyajikan pemisahan pendapatan dan pengeluaran dari sumber dana yang dilarang Syariah, dimana hal itu bisa terjadi di luar kontrol manajemen. 

2. Informasi tentang sumber daya economic perbankan syariah dan kewajiban-kewajiban  yang terkait (kewajiban  dari  perbankan syariah untuk mentransfer sumber daya ekonomis  untuk memuaskan hak dari para pemilik modal dan hak pihak-pihak lain), dan dampak transaksi-transaksi tersebut, kejadian-kejadian lain, dan keadaan sumber daya entitas tersebut beserta kewajiban-kewajiban yang ditanggung. 

Informasi ini seharusnya diarahkan secara prinsip pada upaya membantu proses evaluasi kecukupan permodalan perbankan syariah untuk menyerap kerugian dan resiko bisnis; pengukuran risiko yang terdapat dalam investasi nya, dan evaluasi tingkat likuiditas aset dan persyaratan likuiditas yang sesuai dengan kewajiban nya.

3. Informasi untuk membantu penghitungan kewajiban zakat dari dana-dana deposan perbankan syariah serta tujuan-tujuan dimana zakat tersebut akan didistribusikan. 

4. Informasi yang membantu memperkirakan arus kas yang bisa direalisasikan dari pihak-pihak yang berhubungan dengan perbankan syariah, waktu serta risiko yang terkait dengan proses realisasi tersebut. Informasi ini seharusnya diarahkan untuk membantu pengguna dalam mengevaluasi kemampuan perbankan syariah dalam memperoleh pendapatan dan mengkonversikan nya ke dalam arus kas dan kecukupan arus kas nya untuk memberikan keuntungan bagi pemilik modal maupun pemilik rekening Investasi. 

5. Informasi untuk membantu dalam mengevaluasi pemenuhan kewajiban perbankan syariah untuk menjaga dana nasabah dan untuk menginvestasikan dana tersebut pada tingkat keuntungan yang wajar, dan tingkat keuntungan yang layak bagi pemilik modal dan pemegang rekening investasi. 

6. Informasi  tentang pemenuhan pertanggungjawaban  sosial perbankan syariah. 

Tujuan yang dijelaskan AAOIFI di atas cukup signifikan berbeda dengan  tujuan  pelaporan  Akuntansi  Barat yang tertuang di  dalam Statement of Financial keuangan harus menyajikan informasi sebagai berikut : 

a. Berguna bagi investor dan kreditur yang ada dan yang potensial serta memakai lainnya dalam membuat keputusan untuk investasi, pemberian kredit dan keputusan lainnya. Informasi yang dihasilkan itu harus memadai bagi mereka yang  mempunyai pengetahuan yang cukup tentang kegiatan dan usaha perusahaan dan peristiwa-peristiwa ekonomi,  serta bermaksud untuk menelaah informasi-informasi itu secara sungguh-sungguh. 

b. Dapat membantu investor dan kreditur yang ada dan yang potensial dan pemakai lainnya untuk menaksir jumlah, waktu, dan ketidakpastian dari penerimaan uang di masa yang akan datang yang berasal dari dividen atau bunga dan dari penerimaan uang yang berasal dari penjualan,  pelunasan,  atau  jatuh  tempo nya surat-surat berharga atau pinjaman-pinjaman. Oleh karena rencana penerimaan dan pengeluaran barang (cash flow), seorang kreditur  atau  investor itu berkaitan dengan cash flow dari perusahaan,  pelaporan keuangan harus  menyajikan informasi untuk membantu investor, kreditur dan pihak-pihak lainnya untuk memperkirakan jumlah, waktu dan ketidakpastian dari aliran kas masuk (sesudah dikurangi kas keluar) di masa datang untuk perusahaan tersebut. 

c. Menunjukkan sumber-sumber ekonomi dari suatu perusahaan, klaim atas sumber-sumber tersebut (kewajiban perusahaan untuk mentransfer sumber-sumber ke perusahaan lain dan ke pemilik perusahaan), dan pengaruh dari  transaksi-transaksi,  kejadian-kejadian  dan keadaan-keadaan  yang  mempengaruhi  sumber- sumber dan klaim atas sumber-sumber tersebut. 

Hal  yang  sama  juga  terlihat  pada  tujuan  laporan  keuangan menurut   kerangka. Dasar  penyusunan  dan penyajian Laporan Keuangan  adalah : Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

Perbedaan yang paling signifikan adalah pada unsur Syariah Islam sebagai ketentuan  yang  harus  dipatuhi tidak hanya dalam proses penyusunan laporan keuangan dalam berbagai hal berkaitan dengan aktivitas yang dijalankan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. 

Sejarah Pengaturan Akuntansi Keuangan Syariah Indonesia 

Sejak pertama kali didirikan sekitar tahun 1940-an di Pakistan dan Mesir, Bank Islam atau di Indonesia biasa disebut juga dengan bank syariah menunjukkan perkembangan yang pesat. Menurut Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia (2001 : 23) misi-misi bank syariah di beberapa negara antara lain : 

1. Sesuai syariah, transaksi komersial yang menguntungkan, tumbuh dan berkembang (Bank Islam Malaysia Berhad) 
2. Menciptakan kesejahteraan, kesetaraan dan keadilan pada semua aktivitas ekonomi (Islamic Bank Bangladesh Limited). 
3. Sesuai  syariah, jasa perbankan dan investasi (Kuwait Finance House) 
4. Mempromosikan, memelihara, dan mengembangkan prinsip-prinsip syariah, menggalakkan investasi dan entrepreneurship yang halal (Faysal Islamic of Bahrain). 
5. Sesuai  syariah,  penyediaan  jasa  perbankan,  pembiayaan,  dan investasi (Jordan Islamic Bank). 
6. Sesuai  syariah, profitable, social concern (Bank Muamalat Indonesia). 

Antonio dalam bukunya Bank Syariah dari Teori ke Praktek, menjelaskan bahwa karena adanya sejumlah perbedaan dalam pelaksanaan operasional antara bank syariah dan bank konvensional, ketentuan-ketentuan perbankan perlu disesuaikan agar memenuhi ketentuan syariah sehingga bank syariah dapat beroperasi secara efektif dan efisien. 

Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain adalah hal-hal yang mengatur : 

1. Instrumen yang diperlukan untuk mengatasi masalah likuiditas; 
2. Instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip Syariah untuk keperluan pelaksanaan tugas bank central; 
3. Standar akuntansi, audit, dan pelaporan; 
4. Ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  mengenai  prinsip  kehati-hatian, dan sebagainya. 

Jadi, jelaslah bahwa salah satu aspek penting dalam pengaturan operasional akuntansi bank syariah merupakan media pertanggungjawaban dan penyampaian informasi tentang kinerja dari bank syariah. Dengan sadar pemikiran ini, maka masyarakat akuntansi Islam Internasional  akhirnya  membentuk  Accounting  and  Auditing Organization  for  Islamic  Financial  Institutions (AAOIFI)  sebelumnya bernama  Financial  Accounting  Organization  for  Islamic  Bank  and Financial Institution (FAO-IFI) didirikan pada tanggal 1 safar 1410 H atau 26 Februari  1990 di Aljiria. Yang kemudian disahkan sebagai organisasi non profit yang independen di Bahrain pada 11 Ramadhan 1411 atau 27 Maret 1991 (AAOIFI, 2002). Di Indonesia sendiri akhirnya pada 1 Mei 2002 telah disahkan PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah dan Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Bank Syariah yang resmi berlaku sejak 1 Januari 2003. 

Adapun kronologis penyusutan PSAK perbankan syariah dijelaskan oleh Yanto (2003) sebagai berikut: 

1. Januari-Juni 1999, masyarakat mulai memberi usulan mengenai standar akuntansi untuk bank syariah. 
2. Juli 1999, usulan masuk agenda dewan konsultatif SAK. 
3. Agustus 1999,  dibentuk  tim  penyusun  pernyataan. SAK bank Syariah 
4. Desember 2000, Tim penyusun menyelesaikan konsep exposure draft. 
5. 1 Juni 2001, exposure draft disahkan mengenai Kerangka. Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah dan PSAK Akuntansi Perbankan Syariah. 
6. 1 Mei 2002, pengesahan Kerangka Dasar Penyusunan  dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah dan PSAK Akuntansi Perbankan Syariah. 
7. 1 Januari 2003, mulai berlaku Kerangka Dasar Perbankan Syariah. Laporan keuangan Bank Syariah dan PSAK Akuntansi Perbankan Syariah. 

Setelah  tiga tahun  digunakan,  banyak  kalangan  yang  merasa bahwa PSAK 59 hanya bisa diaplikasikan pada tiga jenis entitas saja seperti yang tertuang dalam ruang lingkup akuntansi perbankan syariah yaitu bahwa PSAK 59 hanya digunakan untuk Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha, Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). 

Akhirnya, pada tanggal 18 Oktober 2005 IAI merespon dengan membentuk  Komite Akuntansi  Syariah  (KAS)  yang  bertugas  untuk merumuskan Standar Akuntansi Keuangan  Syariah. Dalam waktu 1 tahun setelah berdirinya KAS berupaya memberikan sumbangan dengan membangun konsep prinsip Akuntansi Syariah yang Berlaku umum (House of Generally Accepted Syariah Accounting Principles), Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah, serta enam konsep ED PSAK Syariah. 

Produk-produk yang dihasilkan KAS ditargetkan untuk memenuhi tiga karakter kualitas. Pertama, merupakan aturan-aturan yang mencerminkan penjabaran dan prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan  pada  al-Quran,  as-Sunnah,  dan  Fatwa  Jumhur  Ulama. 

Kedua, mengacu pada pengaturan akuntansi atas transaksi syariah yang seharusnya dan bukan memfasilitasi kondisi pragmatic (praktik) atau kebiasaan yang belum tentu atau tidak jelas landasan syariah nya. Ketiga, dirumuskan dengan mempertimbangkan asas kehati-hatian dan jika perlu dirinci lebih detail untuk menghindari penafsiran dan atau penerapan aturan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Media Akuntansi, 2006).

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) menyetujui PSAK Syariah yang terdiri dari : 

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) 

PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah

PSAK 102: Akuntansi Murabahah

PSAK 103: Akuntansi Salam,

PSAK 104: Akuntansi Istishna

PSAK 105: Akuntansi Mudharabah

PSAK 106: Akuntansi Musyarakah

PSAK 107: Akuntansi  Ijarah

PSAK 108: Akuntansi Penyelesaian Utang Piutang  Murabahah

PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.

Dewan   Standar   Akuntansi   Keuangan (DSAK) bahkan telah menyetujui tentang kelompok  nomor (block  number)  untuk  PSAK Syariah yaitu  nomor 101   sampai  dengan  nomor 200, hal ini menunjukkan keseriusan IAI dalam merespon perkembangan praktik Akuntansi di lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. 

Kesimpulan 

Dari uraian di atas yang menjelaskan tentang Akuntansi Syariah dapat disimpulkan sbb: 

Akuntansi secara bahasa Arab memiliki arti menghitung dan mengukur. Secara istilah memiliki arti perbuatan seseorang secara terus-menerus sampai pada pengadilan akhirat dan melalui timbangan sebagai  alat pengukuran serta Tuhan sebagai akuntan nya. 

Kaidah-kaidah akuntansi syariah memiliki karakteristik khusus yang membedakan dengan akuntansi konvensional, kaidah akuntansi syariah harus sesuai dengan norma-norma masyarakat Islami. 

Dalam akuntansi memakai prinsip accrual basis, sementara pada akuntansi syariah memakai prinsip cash basis, accrual basis adalah proses pencatatan  transaksi  diakui pada saat terjadinya, bukan pada saat kas atau setara kas dibayar atau diterima. Laporan akuntansi yang disusun berdasarkan accrual basis memberikan informasi tidak hanya  transaksi masa lalu tetapi juga kewajiban pembayaran kas dimasa depan dan sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima pada masa akan datang. 

Pada akuntansi syariah, laporan keuangan,perhitungan bagi hasil LKS (Lembaga Keuangan Syariah) menggunakan konsep dasar cash basis. Cash basis digunakan dengan pertimbangan kepastian diterimanya  pendapatan  yang  diterima LKS. LKS hanya akan mengakui adanya pendapatan bagi hasil atas sesuatu yang sudah pasti menjadi hak pendapatan bagi LKS, karena dalam al-Quran tidak ada yang mengetahui secara pasti berupa yang akan diterima hari esok. 

Di dalam neraca Akuntansi Syariah terdapat pos kewajiban mutasi tidak terikat-terikat (ITT) yang tidak termasuk kewajiban seperti Deposito muharabah dan tabungan muharabah, apabila LKS tidak Rugi bukan kesalahan manajemen, maka LKS tidak ada kewajiban untuk mengembalikan. 

Demikian pemaparan saya sedikit tentang Akuntansi Syariah ditinjau dari pengertian, sejarah, dan dasar hukum serta struktur dasar Akuntansi Syariah. Semoga dengan tulisan ini, sobat akuntansi mendapat pengetahuan tentang Akuntansi Syariah. Terima Kasih.

Berbagi :