Bagi Wajib Pajak Dalam negeri, penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan adalah seluruh penghasilan, baik penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun luar negeri (world wide income). Atas penghasilan yang diperoleh dari luar negeri, biasanya juga dikenakan pajak oleh negara tempat penghasilan tersebut diperoleh. Hal ini akan menimbulkan pajak berganda internasional.
Untuk mengurangi dampak pajak berganda tersebut, Pasal 24 Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur bahwa pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan yang diperoleh atau diterima dari luar negeri boleh di kredit kan terhadap pajak yang terutang pada akhir tahun. Namun, besarnya kredit pajak tersebut tidak boleh melebihi penghitungan pajak terutang menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan. Hal ini dikenal dengan metode kredit terbatas per negara (ordinary credit per country basis).
PPh Pasal 24 adalah pajak yang terutang di luar negeri yang bisa dikredit kan dari PPh terutang dalam suatu tahun pajak. Tidak semua pajak yang terutang di luar negeri bisa dikredit kan. Besarnya PPh Pasal 24 maksimal dihitung untuk setiap negara, dengan formula :
Penghasilan Neto Neg. A
------------------------------------ X PPh Terutang
Penghasilan Kena Pajak
Contoh :
PT Anugerah merupakan perusahaan dagang yang memiliki cabang di Vietnam dan Malaysia. Ringkasan penghasilan neto untuk tahun pajak 2013 adalah sebagai berikut:
Penghasilan Neto Pajak Terutang di LN
- Penghasilan neto dalam negeri Rp 8.000.000.000 -
- Penghasilan neto cabang Vietnam Rp 500.000.000 Rp 150.000.000
- Penghasilan neto cabang Malaysia Rp 1.500.000.000 Rp 300.000.000
- Jumlah penghasilan neto Rp10.000.000.000 Rp 450.000.000
- PPh Terutang PT Anugerah tahun pajak 2013
Rp10.000.000.000 x 25% = Rp2.500.000.000
Batas maksimal PPh Pasal 24
Negara Vietnam: 500 Juta/10 Milyar x Rp 2.500.000.000 = Rp 125.000.000
Negara Malaysia: 1.5 Milyar/10 Milyar x Rp 2.500.000.000 = Rp 375.000.000
Besarnya PPh Pasal 24
Negara Vietnam adalah Rp125 juta
Pajak yang terutang di Vietnam Rp 150 juta melebihi batas maksimal Rp 125 juta, sehingga yang dapat dikreditkan adalah Rp 125 juta
Negara Malaysia adalah Rp 300 juta
Pajak yang terutang di Malaysia Rp 300 juta lebih rendah daripada batas maksimal Rp 375 juta, sehingga pajak yang dapat dikreditkan sebesar Rp300 juta.
Pelunasan pajak di luar negeri dapat dilakukan melalui pemotongan/pemungutan oleh pihak lain maupun dibayar sendiri. Atas pemotongan / pemungutan pajak oleh pihak lain dan dibayar sendiri di luar negeri, pencatatan dalam jurnal sama dengan pemotongan / pemungutan pajak dan pembayaran di dalam negeri.
Misalnya dari contoh di atas, PT Anugerah membayar angsuran pajak luar negeri setiap bulan sebesar Rp 25.000.000 sehingga jumlah pajak yang dibayar sendiri adalah Rp 300.000.000.
Jurnal yang dicatat oleh PT Anugerah jika digunakan Standar Akuntansi Keuangan ETAP (Entitas Tanpa Akuntanbilitas Publik) adalah sebagai berikut:
Tiga jurnal yang pertama di atas untuk mencatat pembayaran angsuran pajak luar negeri setiap bulan, dengan cara mendebit Pajak Penghasilan Luar Negeri Dibayar Dimuka karena pada akhir tahun dapat dikreditkan dengan PPh yang terutang di luar negeri.
Pada ayat jurnal yang keempat tanggal 31 Desember, besarnya pajak yang terutang di luar negeri adalah Rp 450.000.000, yang terdiri dari pajak yang terutang di Vietnam sebesar Rp 150.000.000 dan di Malaysia sebesar Rp 300.000.000.
Jumlah pajak yang di angsur sendiri setiap bulan di luar negeri selama tahun 2013 adalah Rp 300.000.000 sehingga pajak kurang bayar di luar negeri adalah sebesar Rp 150.000.000.
Pada ayat jurnal yang terakhir tanggal 31 Desember, dari jumlah pajak yang terutang di luar negeri sebesar Rp 450.000.000 yang merupakan PPh Pasal 24 adalah sebesar Rp 425.000.000. PPh Pasal 24 tersebut dapat di kreditkan dengan jumlah PPh terutang tahun pajak 2013 atas seluruh penghasilan dari dalam dan luar negeri.
Demikian tulisan saya kali ini, semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa dengan tulisan saya berikut nya. Terima Kasih.
