-->

Konsep Dasar Transfer Pricing


Transfer pricing dapat diaplikasikan untuk tiga tujuan yang berbeda. Dari sisi hukum perseroan, transfer pricing dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan sinergi antara perusahaan dengan pemegang sahamnya. Namun demikian, kebijakan transfer pricing suatu perusahaan juga harus melindungi kreditur dan pemegang saham minoritas dari perlakuan yang tidak fair. 

Dari sisi akuntansi manajerial, transfer pricing dapat digunakan untuk memaksimumkan laba suatu perusahaan melalui penentuan harga barang atau jasa oleh suatu unit organisasi dari suatu perusahaan kepada unit organisasi lainnya dalam perusahaan yang sama.Dalam perkembangannya, transfer pricing tidak hanya dikaitkan dengan kontribusi masing unit-unit organisasi dalam suatu perusahaan saja, tetapi juga meluas kepada kontribusi masingmasing perusahaan dalam suatu grup perusahaan multinasional.

Transfer pricing, dalam perspektif perpajakan, adalah suatu kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Proses kebijakan tersebut menentukan pula besaran penghasilan dari setiap entitas yang terlibat. Menurut Arnold dan McIntyre, harga transfer adalah harga yang ditetapkan oleh Wajib Pajak pada saat menjual, membeli, atau membagi sumber daya dengan afiliasinya. Perusahaan-perusahaan multinasional menggunakan harga transfer untuk melakukan penjualan dan pengalihan aset serta jasa dalam grup perusahaan. 

Pengertian transfer pricing di atas merupakan pengertian yang netral. Akan tetapi, istilah transfer pricing sering dikonotasikan sebagai sesuatu yang tidak baik dan bermakna “pejorative”, yaitu pengalihan atas penghasilan kena pajak dari suatu perusahaan dalam suatu grup perusahaan multinasional ke perusahaan lain dalam grup perusahaan multinasional yang sama di negara yang tarif pajaknya rendah.11 Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mengurangi total beban pajak dari grup perusahaan multinasional tersebut. 

Makna “pejorative” tersebut sebetulnya mengacu kepada apa yang disebut sebagai manipulasi transfer pricing, abuse of transfer pricing, transfer mispricing, dan sebagainya. Manipulasi transfer pricing dapat didefinisikan sebagai suatu kebijakan atas harga transfer yang berada di atas atau di bawah opportunity cost dalam rangka untuk penghindaran kontrol pemerintah dan/atau aktivitas memanfaatkan perbedaan regulasi antarnegara, terutama terkait dengan tarif pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manipulasi transfer pricing adalah kegiatan menetapkan harga transfer menjadi terlalu besar atau terlalu kecil” dengan maksud memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Suatu skema transfer pricing dapat dijelaskan melalui contoh sederhana berikut. Misalkan XCo, sebuah perusahaan manufaktur yang didirikan dan berkedudukan di Negara A, menjual barang kepada perusahaan afiliasinya, YCo, yang didirikan dan berkedudukan di Negara B. XCo dapat mengurangi beban pajak terutangnya dengan cara melakukan transfer pricing atas barang yang dijualnya kepada YCo. Skema transfer pricing yang dilakukan tersebut dapat mengurangi total beban pajak dari grup perusahaan multinasional XCo dan YCo apabila:

Tarif pajak di Negara B lebih rendah dibandingkan dengan Negara A;

Negara B adalah negara yang dikategorikan sebagai tax haven country (negara dengan tarif pajak yang rendah dan memiliki kerahasian informasi); 

Meskipun tarif pajak di Negara B lebih tinggi dibandingkan dengan tarif pajak di Negara A, transfer pricing tetap bisa dilakukan apabila YCo mengalami kerugian atau di Negara B terdapat banyak celah (loophole) yang dapat dimanfaatkan.

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas, berikut ini disajikan gambaran sederhana tentang praktik transfer pricing yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak yang terutang. Mengacu pada contoh sebelumnya, XCo di tahun 2011 memiliki laporan laba rugi yang dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut :

Jumlah penjualan sebesar USD 20 juta tersebut adalah penjualan kepada perusahaan independen, ZCorp, di Negara C. Atas transaksi tersebut XCo dapat memperoleh laba bersih sebelum pajak sebesar USD 6 juta. Dengan tarif pajak sebesar 30% di Negara A, XCo dapat memperoleh laba bersih setelah pajak sebesar USD 4,2 juta. 

Dalam rangka memperkecil jumlah pajak terutang, perusahaan XCo mendirikan perusahaan YCo (anak perusahaan) di Negara B yang dikategorikan sebagai tax haven country yang memiliki tarif pajak sebesar 10%. Perusahaan YCo berfungsi sebagai invoicing center. Atau dengan kata lain, YCo tidak melakukan fungsi apapun. Skema yang dirancang adalah sebagai berikut. Perusahaan XCo menjual produknya kepada afiliasinya, YCo yang berdomisili di Negara B dengan harga sebesar USD 14 juta. Kemudian, YCo menjual kembali produk tersebut kepada pihak independen Zcorp, yang berdomisili di Negara C sebesar USD 20 juta. Walau demikian, produk tersebut pada dasarnya dikirim langung oleh XCo kepada ZCorp. Gambar berikut merupakan bentuk skema transfer pricing yang dilakukan oleh XCo dan YCo. 


Dengan adanya skema tersebut, laporan laba rugi XCo pada tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel 1.2. Adapun laporan laba Yco dapat dilihat pada Tabel 1.3. Sedangkan laba secara grup (perusahaan XCo dan Yco dapat dilihat pada Tabel 1.4. Perbandingan antara jumlah laba setelah pajak antara yang tidak melalui skema transfer pricing dan yang melalui skema transfer pricing dapat dilihat pada Tabel 1.5. Jika XCo melakukan suatu skema transfer pricing dengan melakukan suatu transaksi afiliasi dengan YCo, laba bersih setelah pajak yang didapatkan oleh grup perusahaan multinasional tersebut (USD 4,95 juta) akan lebih besar jika dibandingkan dengan tanpa skema transfer pricing (USD 4,2 juta). Dalam hal ini, grup perusahaan multinasional tersebut akan mendapatkan tambahan laba bersih setelah pajak sebesar USD 750 ribu. 





Dalam ilustrasi tersebut, grup perusahaan multinasional hanya akan membayar sebesar USD 550 ribu dengan adanya skema transfer pricing, bandingkan dengan jumlah pajak yang harus dibayar sebelum adanya skema transfer pricing (USD 1,8 juta). Dengan demikian, skema transfer pricing jelas akan sangat menguntungkan bagi grup perusahaan multinasional tersebut, yang ditunjukkan dengan semakin kecilnya beban pajak yang pada akhirnya memperbesar laba bersih setelah pajak.

Lalu, bagaimana implikasi skema transfer pricing di atas bagi negara A? Negara A akan dirugikan sebesar USD 1,8 juta, yang dihitung berdasarkan selisih antara perolehan pajak sebelum adanya skema transfer pricing (USD 1,8 juta) dengan perolehan pajak dengan adanya skema transfer pricing (USD 0 karena XCo tidak memperoleh laba bersih sama sekali). Oleh karena itu, tidak mengherankan jika skema transfer pricing menjadi hal yang menarik perhatian otoritas pajak di berbagai negara.

Sebagai perusahaan yang berorientasi laba, sudah tentu perusahaan multinasional berusaha meminimalkan beban pajak melalui praktik penghindaran pajak (tax avoidance), salah satunya adalah transfer pricing. Di banyak negara, skema penghindaran pajak dapat dibedakan menjadi penghindaran pajak yang diperkenankan (acceptable tax avoidance) atau penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (unacceptable tax avoidance). Antara suatu negara dengan negara lain bisa jadi saling berbeda pandangannya tentang skema apa yang dapat dikategorikan sebagai acceptable tax avoidance atau unacceptable tax avoidance. 

Dalam literatur perpajakan, istilah tax avoidance biasanya diartikan sebagai suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (loophole) ketentuan perpajakan suatu negara, sehingga skema tersebut sah-sah saja (legal) karena tidak melanggar ketentuan perpajakan. Hal ini berbeda dengan apa yang disebut sebagai penggelapan pajak (tax evasion), yaitu skema memperkecil pajak terutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan (ilegal) seperti tidak melaporkan seluruh penjualan atau memperbesar biaya dengan cara fiktif.

Berkaitan dengan tax avoidance, pertanyaan yang layak kita ajukan adalah apakah suatu skema transaksi transfer pricing yang tujuannya semata-mata untuk penghindaran  pajak (tidak  ada  tujuan  bisnisnya)  dengan  cara memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan yang ada, dapat dibenarkan?

Dalam konteks perpajakan internasional, ada berbagai skema yang biasa dilakukan oleh perusahaan multinasional untuk menghindari pajak, yaitu: dengan skema seperti transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping, dan controlled foreign corporation (CFC). Dalam menghadapi skema tersebut, umumnya pemerintahan suatu negara menerbitkan ketentuan pencegahan penghindaran pajak yang bersifat khusus (specific anti avoidance rule/SAAR) yang diatur dalam ketentuan domestik. Selain ketentuan yang bersifat khusus tersebut, beberapa negara juga telah menerbitkan ketentuan pencegahan penghindaran pajak yang sifatnya umum atau dikenal dengan istilah general anti avoidance rule (GAAR). Tujuannya adalah untuk mengantisipasi transaksi yang semata-mata bertujuan untuk penghindaran pajak.  Khusus untuk mengantisipasi agar perusahan multinasional tidak mengalihkan penghasilan kena pajaknya melalui skema transfer pricing, saat ini mayoritas negara-negara di dunia telah memiliki ketentuan transfer pricing. Pada umumnya, ketentuan ini memberikan kewenangan bagi otoritas pajak untuk melakukan perhitungan kembali atau melakukan koreksi atas nilai suatu transaksi afiliasi yang dilakukan secara lintas yurisdiksi (cross border transfer pricing). 

Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah cara otoritas  pajak  menjalankan kewenangan tersebut dalam melakukan koreksi atas nilai transaksi afiliasi? Apakah tidak terdapat suatu hal yang membatasi kewenangan tersebut, terlebih ketika apa yang dianggap sebagai penghindaran pajak tidak diatur secara jelas? 

Tidak adanya pembatasan kewenangan otoritas pajak dalam melakukan koreksi atas nilai transaksi afiliasi yang dilakukan secara lintas yurisdiksi, dapat menciptakan suatu konflik antarotoritas pajak di berbagai negara dalam memperebutkan laba perusahaan multinasional yang dapat dikenakan pajak. Masing-masing otoritas pajak akan saling klaim bahwa terjadi upaya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan multinasional, sehingga masing-masing otoritas pajak melakukan koreksi nilai transaksi afiliasi. Kalau hal ini terjadi, apa akibatnya?

Akibatnya, perusahaan multinasional dapat saja dikenakan suatu pemajakan berganda secara ekonomi. Artinya, atas suatu transaksi yang dilakukan oleh dua atau lebih subjek pajak di negara yang berbeda dapat dikenakan pajak secara berlebihan. Sebagai ilustrasi, melanjutkan contoh sebelumnya, otoritas pajak di Negara A menganggap XCo telah melakukan upaya penghindaran pajak dengan skema transfer pricing, dan oleh karena itu melakukan koreksi (primary adjustment) atas nilai penjualan ke YCo, dari USD 140 juta menjadi USD 200 juta. Di sisi lain, otoritas pajak di Negara B tetap menganggap bahwa nilai USD 140 juta dari transaksi afiliasi tersebut adalah wajar. Akibatnya, pajak yang harus dibayarkan secara grup justru menjadi lebih besar, yaitu USD 2.35 juta (pajak XCo sebesar USD 1,8 juta ditambah dengan pajak YCo sbesar USD 550 ribu).

Dengan demikian, adanya pemajakan berganda akan membuat laba bersih setelah pajak yang diterima oleh perusahaan multinasional, secara grup, justru akan lebih rendah. Padahal, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, skema transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan multinasional belum tentu memiliki suatu motif penghindaran pajak karena dapat saja skema tersebut dilakukan berdasarkan rasionalitas bisnis semata. Pada akhirnya, transaksi afiliasi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional justru menciptakan risiko perpajakan, sehingga dapat mendorong turunnya aktivitas perdagangan dan investasi perusahaan multinasional secara global.  

Lalu, bagaimana agar di satu sisi, upaya penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional dengan skema transfer pricing dapat dicegah, dan di sisi lain perusahaan multinasional tidak dikenakan suatu pemajakan berganda? Solusinya, kewenangan otoritas pajak dalam melakukan koreksi atas nilai transaksi afiliasi perlu untuk dibatasi oleh suatu “aturan main” yang dijadikan konsensus secara internasional.

Berlangganan sekarang, untuk mendapatkan artikel terbaru tentang Ilmu Akuntansi, Audit, dan Perpajakan Gratis! :

0 Komentar ke "Konsep Dasar Transfer Pricing"

Posting Komentar

Terima Kasih buat Komentar yang diberikan.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel