Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Tata Cara Pembukuan Dalam Perpajakan

tata cara pembukuan dalam perpajakan
Dasar hukum yang digunakan dalam mengatur pembukuan di Indonesia, yaitu.

a. UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU KUP)

b. PP No. 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (PP No. 74/2011 s.t.d.t.d PP No.9/2021)

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah Serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (PMK 196/2007 s.t.d.t.d PMK 123/2019)

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya (PMK 213/2016)

e. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-14/PJ.313/1991 tentang Petunjuk Penerbitan Keputusan Persetujuan/Penolakan Permohonan Perubahan Tahun Buku/Tahun Pajak dari Wajib Pajak (SE-14/PJ.313/1991)

f. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-40/PJ.42/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-208/PJ./1998 (SE-40/PJ.42/1998)

Pengertian dan Pihak yang Wajib Melakukan Pembukuan

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

Terdapat dua pihak yang wajib menyelenggarakan pembukuan, yaitu:

a. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas; dan

b. Wajib pajak badan di Indonesia.

Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembukuan, terhadap wajib pajak dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam UU KUP.

Prinsip Pembukuan

Pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan standar akuntansi keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari:

a. catatan mengenai harta;

b. kewajiban;

c. modal;

d. penghasilan dan biaya; serta

e. penjualan dan pembelian

sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

Selain itu, pembukuan juga harus diselenggarakan dengan:

a. memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;

b. menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan, dan diselenggarakan di Indonesia; serta

c. mematuhi prinsip taat asas, yaitu prinsip yang menghendaki penggunaan metode pembukuan yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah penggeseran laba atau rugi. Prinsip taat asas dalam metode pembukuan misalnya dalam penerapan:

1) stelsel pengakuan penghasilan;

2) tahun buku;

3) metode penilaian persediaan; atau

4) metode penyusutan dan amortisasi.

Terdapat dua stelsel pengakuan penghasilan yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam pembukuan, yaitu:

a. Stelsel akrual, adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi, tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar secara tunai. Termasuk dalam pengertian stelsel akrual adalah pengakuan penghasilan berdasarkan metode persentase tingkat penyelesaian pekerjaan yang umumnya dipakai dalam bidang konstruksi dan metode lain yang dipakai dalam bidang usaha tertentu, seperti build operate and transfer (BOT) dan real estate.

b. Stelsel kas, adalah suatu metode yang penghitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai. Berdasarkan stelsel kas, penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan apabila benar-benar telah diterima secara tunai dalam suatu periode tertentu serta biaya baru dianggap sebagai biaya apabila benar-benar telah dibayar secara tunai dalam suatu periode tertentu. 

Stelsel kas biasanya digunakan oleh perusahaan kecil orang pribadi atau perusahaan jasa, misalnya transportasi, hiburan, dan restoran yang tenggang waktu antara penyerahan jasa dan penerimaan pembayarannya tidak berlangsung lama. Dalam stelsel kas murni, penghasilan dari penyerahan barang atau jasa ditetapkan pada saat pembayaran dari pelanggan diterima dan biaya-biaya ditetapkan pada saat barang, jasa, dan biaya operasi lain dibayar.

Dengan cara ini, pemakaian stelsel kas dapat mengakibatkan penghitungan yang mengaburkan terhadap penghasilan, yaitu besarnya penghasilan dari tahun ke tahun dapat disesuaikan dengan mengatur penerimaan kas dan pengeluaran kas. Oleh karena itu, untuk penghitungan PPh dalam memakai stelsel kas harus memperhatikan hal-hal berikut:

1) Penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi seluruh penjualan, baik yang tunai maupun yang bukan. Dalam menghitung harga pokok penjualan harus diperhitungkan seluruh pembelian dan persediaan.

2) Dalam memperoleh harta yang dapat disusutkan dan hak-hak yang dapat diamortisasi, biaya-biaya yang dikurangkan dari penghasilan hanya dapat dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi.

3) Pemakaian stelsel kas harus dilakukan secara taat asas (konsisten).

Dengan demikian, penggunaan stelsel kas untuk tujuan perpajakan dapat juga dinamakan stelsel campuran.

Dokumen Pendukung Pembukuan

Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal wajib pajak orang pribadi atau di tempat kedudukan wajib pajak badan. 

Penyimpanan dokumen ini dimaksudkan agar apabila Dirjen Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan. Kurun waktu 10 tahun penyimpanan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas daluwarsa penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. 

Penyimpanan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk yang diselenggarakan secara program aplikasi online harus dilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan, kelayakan, dan kewajaran penyimpanan.

Dalam hal wajib pajak melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak, kewajiban menyimpan dokumen lain meliputi dokumen dan/atau informasi tambahan untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

Berikut dokumen penentuan harga transfer atas transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (transaksi afiliasi):

a. Dokumen induk yang mempunyai ketentuan sebagai berikut:

1) wajib diselenggarakan berdasarkan data dan informasi yang tersedia pada saat dilakukan transaksi afiliasi;

2) harus tersedia paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak;

3) harus dilampiri dengan surat pernyataan mengenai saat tersedianya dokumen penentuan harga transfer tersebut yang ditandatangani oleh pihak yang menyediakan dokumen penentuan harga transfer;

4) wajib dibuat ikhtisar yang disampaikan sebagai lampiran SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak yang bersangkutan;

5) harus memuat informasi mengenai grup usaha paling sedikit sebagai berikut:

a. struktur dan bagan kepemilikan serta negara atau yurisdiksi masing-masing anggota;

b. kegiatan usaha yang dilakukan;

c. aktivitas keuangan dan pembiayaan; dan

d. laporan keuangan konsolidasi entitas induk dan informasi perpajakan terkait transaksi afiliasi.

b. Dokumen lokal yang mempunyai ketentuan sebagai berikut:

1) wajib diselenggarakan berdasarkan data dan informasi yang tersedia pada saat dilakukan transaksi afiliasi;

2) harus tersedia paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak;

3) harus dilampiri dengan surat pernyataan mengenai saat tersedianya dokumen penentuan harga transfer tersebut yang ditandatangani oleh pihak yang menyediakan dokumen penentuan harga transfer;

4) wajib dibuat ikhtisar yang disampaikan sebagai lampiran SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak yang bersangkutan;

5) harus memuat informasi mengenai wajib pajak paling sedikit sebagai berikut:

a. identitas dan kegiatan usaha yang dilakukan;

b. informasi transaksi afiliasi dan transaksi independen yang dilakukan;

c. penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;

d. informasi keuangan; dan

e. peristiwa-peristiwa/kejadian-kejadian/fakta-fakta non-keuangan yang memengaruhi pembentukan harga atau tingkat laba.

c. Laporan per negara dengan ketentuan sebagai berikut:

1) wajib diselenggarakan berdasarkan data dan informasi yang tersedia sampai dengan akhir tahun pajak;

2) harus tersedia paling lama 12 bulan setelah akhir tahun pajak;

3) wajib disampaikan sebagai lampiran SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak berikutnya;

4) harus memuat informasi sebagai berikut:

a. alokasi penghasilan, pajak yang dibayar, dan aktivitas usaha per negara atau yurisdiksi dari seluruh anggota grup usaha, baik di dalam negeri maupun luar negeri, yang meliputi nama negara atau yurisdiksi, peredaran bruto, laba (rugi) sebelum pajak, PPh yang telah dipotong/dipungut/dibayar sendiri, PPh terutang, modal, akumulasi laba ditahan, jumlah pegawai tetap, dan harta berwujud selain kas dan setara kas; dan

b. daftar anggota grup usaha dan kegiatan usaha utama per negara atau yurisdiksi.

Posting Komentar untuk "Tata Cara Pembukuan Dalam Perpajakan"