Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Bagaimana Kewajiban Pajak atas Transaksi Crypto atau Aset NFT?

Kewajiban Pajak atas Transaksi Crypto atau Aset NFT
Perlu diketahui, hingga saat ini pemerintah belum menerbitkan ketentuan khusus mengenai perlakuan pajak atas transaksi cryptocurrency, termasuk NFT.

Pada hakikatnya, penghasilan yang didapat dari NFT merupakan merupakan penghasilan yang masuk dalam kategori objek penghasilan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Ayat (1) UU PPh s.t.d.t.d. UU HPP yang menyatakan:

“(1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun…”

Mengacu pada prinsip substance over form, selama substansi dari transaksi NFT menambah kemampuan ekonomis wajib pajak dalam nama dan bentuk apa pun, penghasilan dari transaksi NFT menjadi objek pajak penghasilan.

Sejalan dengan hal tersebut, penghasilan dari perdagangan NFT pun tidak termasuk dalam kelompok objek pajak penghasilan yang dikecualikan sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 ayat (3) UU HPP.

Selanjutnya, dalam perhitungan PPh OP atas laba yang diterima dari transaksi NFT dikenai tarif progresif sesuai dengan Pasal 17 UU HPP. Saat ini, terdapat 5 lapisan tarif PPh OP yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU HPP, antara lain:

1. tarif 5% untuk penghasilan sampai dengan Rp60 juta;

2. tarif 15%, untuk penghasilan di atas Rp60 juta sampai dengan Rp250 juta;

3. tarif 25%, untuk penghasilan di atas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta;

4. tarif 30% untuk penghasilan di atas Rp500 juta sampai dengan Rp5 miliar;

5. tarif 35% untuk penghasilan di atas Rp5 miliar.

Lebih lanjut, dalam beberapa kesempatan Ditjen Pajak (DJP) juga telah mengatakan aset-aset digital nirwujud seperti cryptocurrency dan NFT perlu dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh OP. Harta sejenis kripto, NFT, dan lainnya dapat dimasukkan ke dalam kelompok harta dengan kode 039 yaitu investasi lain. 

Dari penjelasan di atas, sejauh ini, kita dapat menyimpulkan penghasilan dari transaksi NFT merupakan objek pajak penghasilan. Adapun penghitungan PPh terutang dilakukan dengan menggunakan tarif Pasal 17 UU HPP. Selain itu, aset NFT tersebut harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh OP ke dalam kelompok harta dengan kode 039, yaitu investasi lain.

Namun demikian, perlu dicatat, simpulan ini dapat saja kurang tepat mengingat belum adanya peraturan yang jelas mengenai pengenaan pajak penghasilan atas transaksi NFT. Sebagai contoh, perlakuan PPh final, pengenaan PPN atas penyerahan aset kripto yang diperlakukan sebagai komoditas, dan sebagainya. Terlebih, hingga saat ini belum terdapat keseragaman perlakuan pajak di berbagai negara.

Posting Komentar untuk "Bagaimana Kewajiban Pajak atas Transaksi Crypto atau Aset NFT?"