INFO UPDATE
Tampilkan postingan dengan label Badan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Badan. Tampilkan semua postingan

Efisiensi dalam Pajak Penghasilan Badan Bagian 2

Melanjutkan dari tulisan sebelumnya, Saya akan membahas tentang cara yang dilakukan untuk efisiensi dalam Pajak Penghasilan Badan. Untuk lebih lanjut hal yang bisa dilakukan adalah :

4.  Transaksi Afiliasi
 
a.  Jenis transaksi afiliasi yang sangat berisiko bila ditinjau dari aspek perpajakan sesuai Pasal 18 ayat 3 UU PPh, di antaranya:

1) Untuk  transaksi  usaha,  Dirjen  Pajak  berwenang  menentukan  kembali  besarnya penghasilan dan biaya untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.

2) Untuk pinjaman, Dirjen Pajak berwenang untuk menentukan tingkat bunga yang wajar atas transaksi utang piutang antar pihak yang mempunyai hubungan isitimewa. Hal ini berarti akan merugikan perusahaan karena perusahaan harus memotong PPh Pasal 23 berdasarkan tingkat bunga wajar dan ada kemungkinan dikenakan sanksi oleh pihak pajak karena kurang memotong. Bagi perusahan induk, atas penghasilan bunga tersebut akan dikoreksikan positif sehingga laba kena pajak akan lebih tinggi.

3)  Atas transaksi utang piutang berupa reimbursment cost yang biasa dilakukan antar induk dan anak perusahaan memiliki kemungkinan adanya implikasi perpajakan berupa kewajiban memungut PPN dan/ atau memotong PPh Pasal 23. Hal ini dapat terjadi apabila pihak pajak mengindikasikan adanya objek pemungutan PPN dan objek pemotongan pajak atas transaksi utang piutang affiliasi tersebut.

b.  Hal-hal yang harus dilakukan:
 
1) Diupayakan  semaksimal  mungkin  agar  transaksi  pembelian  barang  atau  pun pemanfaatan jasa, yang biasanya dilakukan melalui induk perusahan, dapat dilakukan langsung oleh perusahaan yang menggunakannya. Dengan demikian, tidak muncul adanya transaksi utang afiliasi antara anak perusahaan dengan induk perusahaan. Dengan cara ini, dapat diminimalkan risiko pemungutan PPN maupun pemotongan PPh Pasal 23 karena transaksi utang piutang afiliasi. 

2)  Dalam hal dilakukan pemberian pinjaman kepada anak perusahaan tanpa bunga, harus terpenuhi kriteria sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 PP 94/2010 yang berlaku sejak 30 Desember 2010, yaitu :

a)  Pinjaman tersebut berasal dari dana milik pemegang saham pemberi pinjaman itu sendiri dan bukan berasal dari pihak lain.
b)  Modal yang seharusnya disetor oleh pemegang saham pemberi pinjaman kepada perusahaan penerima pinjaman telah setor dalam keadaan seluruhnya.
c)  Pemegang saham pemberi pinjaman tidak dalam keadaan rugi.
d)  Perusahaan penerima pinjaman sedang mengalami kesulitan keuangan untuk kelangsungan usahanya.

Apabila salah satu dari keempat unsur di atas tidak terpenuhi, atas pinjaman tersebut akan dilakukan koreksi oleh kantor pajak dan menjadi terutang bunga dengan tingkat bunga wajar. Hal  ini akan menambah beban biaya bagi perusahaan. Karena itu, apabila ada transaksi pinjam meminjam antara perusahaan dengan induk perusahaan,  perlu  dibuat perjanjian  pinjaman  yang  sekurang-kurangnya  memuat tentang  pokok  pinjaman, jangka  waktu,  dan  tingkat  bunga  yang  dibebankan. 

Seandainya tidak ada pembebanan bunga, hal tersebut harus secara tegas dinyatakan di dalam perjanjian tersebut.

3)  Menyiapkan  Transfer  Pricing  Documentation  sesuai  PerDirjen  Pajak  No.  Per-43/PJ/2010 juncto Per-32/PJ/2011.


5.  Bunga Pinjaman dan Deposito
 
Seringkali uang kas yang menganggur (idle cash) untuk satu atau dua bulan perusahaan investasikan di bank dalam bentuk deposito berjangka. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 131 tahun 2000, atas bunga deposito dipotong pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 20%.

Bila perusahaan tidak mempunyai utang, hal ini tidak menjadi masalah. Akan tetapi, bila perusahaan tersebut mempunyai utang dengan tingkat bunga yang lebih besar dari tingkat bunga deposito, perusahaan tersebut akan mengalami kerugian karena berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-46/PJ.42/1995, sebagian bunga atas utang tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai biaya.

Untuk menghindari masalah tersebut, beberapa cara yang dapat ditempuh perusahaan, antara lain:
a. Perusahaan sebaiknya menempatkan dana yang belum dipergunakan dalam bentuk rekening giro, tidak dalam bentuk deposito. Jika memungkinkan dilakukan negosiasi dengan bank yang bersangkutan agar bunga gironya lebih besar dari biasanya karena saldo yang kita miliki cukup besar. 

b.  Alternatif lain yang dapat diambil adalah dengan memanfaatkan dana tersebut di dalam instrumen keuangan yang tidak terkena pajak final, misalnya promes, didepositokan di luar negeri, atau dipinjamkan pada perusahaan afiliasi.

6.  Biaya Entertaiment
 
Seringkali perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal langsung melakukan koreksi fiskal positif atas biaya entertainment. Dengan demikian, perusahaan akan membayar pajak lebih besar 25% mulai tahun 2010 dari total biaya entertainment yang dikoreksi positif. Untuk menghindari beban pajak yang seharusnya, perusahaan membuat Daftar Nominatif sesuai Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-27/PJ.22/1986 dan melampirkannya dalam SPT Tahunan PPh Badan serta menyimpan bukti pendukung pengeluaran entertainment tersebut. Dengan demikian,  perusahaan  akan  memperoleh  penghematan  pajak  sebesar 25%  dari  biaya entertainment yang boleh dikurangkan.

Daftar nominatif berisi :
a.  Nomor urut.
b.  Tanggal “entertainment” dan sejenisnya yang telah diberikan.
c.   Nama tempat “entertainment” dan sejenisnya yang telah diberikan.
d.  Alamat “entertainment” dan sejenisnya yang telah diberikan.
e.  Jenis “entertainment” dan sejenisnya yang telah diberikan.
f.   Jumlah (Rp) “entertainment” dan sejenisnya yang telah diberikan.
g.  Relasi usaha yang diberikan “entertainment” dan sejenisnya sesuai dengan nomor urut
    tersebut di atas (Nama, Posisi, Nama perusahaan, dan Jenis usaha)

Ilustrasi tabel di bawah ini memberikan contoh penerapan tax planning untuk biaya jamuan. Alternatif 1 memberikan gambaran perlakuan pajak ketika pemberian imbalan kepada pihak ketiga, misalnya terkait dengan pengurusan izin, diperlakukan sebagai biaya entertainment. Akibatnya, biaya tersebut dikoreksi dan tidak menjadi objek PPh pasal 21. Menurut Alternatif 2, pengeluaran tersebut dicatat sebagai biaya honor atau sejenisnya. Sesuai Pasal 3 ayat 3 angka 6 PerDirjen Pajak No. Per-31/PJ/2009, pengeluaran tersebut merupakan objek PPh Pasal 21.

Ketentuan di atas berbunyi bahwa penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi emberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan. Berdasarkan ketentuan ini dan merujuk pada Pasal 17 ayat 5a UU PPh dan Pasal 16 ayat 1 huruf c PerDirjen 57/PJ/2009, PPh Pasal 21 dihitung berdasarkan tarif progresif x 120% X 50% X imbalan bruto. Dalam Alternatif 2 di atas, tarifnya adalah 5% x 120% x 50% x Rp 1.000.000 atau sebesar Rp 30.928,00.

7.  Daftar Nominatif Biaya Promosi

Sesuai dengan PerMenkeu No. 02/PMK.03/2010, Wajib Pajak wajib membuat daftar nominatif atas pengeluaran Biaya Promosi yang dikeluarkan kepada pihak lain. Daftar nominatif tersebut paling sedikit harus memuat data penerima berupa :
a.  nama,
b.  Nomor Pokok Wajib Pajak,
c.  alamat,
d.  tanggal,
e.  bentuk dan jenis biaya,
f.   besarnya biaya,
g.  nomor bukti pemotongan dan
h.  besarnya Pajak Penghasilan yang dipotong.

Daftar nominatif tersebut dibuat sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran PerMenkeu No. 02/PMK.03/2010. Daftar nominatif tersebut dilaporkan sebagai lampiran saat Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan.

8.  Memahami teknik ekualisasi antaran omzet PPh Badan dan penyerahan menurut PPN
 
Khusus untuk proses ekualisasi antara peredaran usaha menurut SPT PPh Badan dan nilai penyerahan  yang  telah  dilaporkan  dalam  SPT  Masa  PPN  Januari-Desember,  tekniknya diuraikan lebih detil dalam tabel matriks berikut ini.


Demikian beberapa hal yang bisa dilakukan untuk efisiensi Pajak Penghasilan Badan, semoga artikel ini bermafaat. Terima Kasih.

Efisiensi dalam Pajak Penghasilan Badan Bagian 1

Strategi efesiensi PPh Badan akan lebih optimal apabila wajib pajak memahami timbulnya perhitungan penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak merupakan laba yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, yaitu UU No. 36 tahun 2008 dan peraturan pelaksanannnya. Karena terjadi perbedaan dalam perhitungan laba akuntansi dan laba kena pajak, perusahaan dapat memilih perlakuan pajak yang tepat sehingga dapat menghasilkan efisiensi pajak yang besar. 

Berikut ini adalah beberapa cara tax planning untuk PPh Badan.

1.  Menunda Penghasilan 

Misalnya, pembukuan perusahaan ditutup pada tanggal 31 Desember. Pada bulan Desember tersebut terdapat lonjakan permintaan. Pajak atas laba akibat lonjakan permintaan tersebut sudah harus dibayar paling lambat bulan April tahun berikutnya. Di samping itu, angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya otomatis akan menjadi lebih besar. 

Bila memungkinkan, pengusaha dapat melakukan pendekatan kepada konsumen dan menjual barangnya pada awal bulan Januari tahun berikut. Dengan demikian, pembayaran pajaknya dapat ditunda 1 tahun.


Berdasarkan tabel di atas, Alternatif 1 menggambarkan pengakuan penghasilan ditunda, sedangkan Alternatif 2 menjelaskan pembebanan biaya dipercepat. Kedua alternatif tersebut menghasilkan efek pajak yang sama. Namun demikian, keputusan bisa berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lain karena faktor dalam pengambilan keputusan tidak hanya dari pertimbangan pajak.

2.  Mempercepat Pembebanan Biaya 

Pada akhir tahun fiskal sebaiknya dilakukan review untuk melihat apakah ada biaya-biaya yang dapat segera dibebankan pada tahun ini. Misalnya, biaya konsultan hukum, konsultan pajak, dan auditor. Dengan demikian, seperti halnya dengan penundaan penghasilan, langkah seperti ini  akan  dapat  menunda  pembayaran  pajak  setahun.  

Contoh  pada  tabel  sebelumnya menggambarkan hal ini, khususnya Alternatif 2.

Namun  demikian,  di  sisi  lain,  konsekuensi  pembebanan  biaya  seperti  di  atas  dapat mengakibatkan kewajiban pemotongan pajak seperti PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 4 (2) sudah harus dilakukan. Untuk itu, perusahaan juga harus mempertimbangkan aspek perpajakan yang satu ini. 

Ketika perusahaan untung, alternatif mempercepat pembebanan biaya seperti di atas akan lebih efektif karena PPh Badan dapat diturunkan sampai dengan 25% dari total biaya yang dibebankan, sedangkan dari sudut PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 4(2), perusahaan harus memotong pajak sebesar 2% untuk PPh Pasal 23 atau 3%, 4%, 6% atau 10% untuk PPh Pasal 4(2) tergantung jenis penghasilannya dan tahun perolehan penghasilan.

3.  Mengoptimalkan Pengkreditan Pajak yang Telah Dibayar 

Selain angsuran PPh Pasal 25, PPh yang dapat di kredit kan atas PPh Badan yang terutang pada   akhir   tahun   adalah   PPh   yang   dipotong/pungut   pihak   lain   dan   sifat pemotongan / pemungutannya tidak final. Perusahaan seringkali kurang memperoleh informasi mengenai hal ini. PPh yang dapat dikreditkan antara lain: 

a.  PPh Pasal 22 atas impor atau pembelian solar dari Pertamina, 
b.  PPh Pasal 23 dari bunga non bank, royalti, 
c.   PPh Pasal 24 yang dipotong di luar negeri, dan 
d.  Pembayaran fiskal luar negeri karyawan (setoran a.n karyawan qq. Perusahaan berikut 
     NPWP perusahaan), 
e.  STP PPh Pasal 25 (hanya pokok pajak) baik telah dibayar maupun belum.

Ketika menyusun rekonsiliasi fiskal, perusahaan harus memperoleh keyakinan yang cukup bahwa   pajak   yang   dipotong/dipungut   pihak   lain   benar-benar   telah   disetor oleh pemotong/pemungut pajak ke kas negara. Keyakinan demikian sangat diperlukan karena pada saat pemeriksaan pajak petugas akan menempuh prosedur konfirmasi ke bank tempat pajak yang telah dipotong/dipungut tersebut disetorkan atau ke KPP tempat pemotong/pemungut tersebut melaporkan SPT-nya. 

Salah satu caranya adalah dengan melakukan ekualisasi setiap bulan antara bukti fisik pemungutan PPh 22 dan/atau pemotongan PPh 23 dengan Uang Muka PPh terkait yang telah dicatat di neraca. Jika timbul selisih, atas selisih tersebut dapat segera ditindaklanjuti dengan cara  meminta  pihak  pemungut / pemotong  pajak  untuk menyerahkan  bukti  pemungutan / pemotongannya.

Untuk cara tax planning PPh Badan selanjutnya akan di kupas dalam blog berikutnya. Semoga artikel ini bermanfaat. Terima kasih.

Tanya Jawab Seputar PP No 23 Tahun 2018 tentang PPh Bagi UMKM

Setelah akhir Juni Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu atau untuk pengusaha UMKM, maka banyak wajib pajak yang menanyakan tentang PP ini dan bagaimana cara penerapannya di dunia usaha. Berikut ini akan saya bahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang muncul terkait PP ini.

1. Apa tujuan diterbitkan Peraturan Pemerintah ini? 

Tujuan diterbitkannya Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai masa pembelajaran bagi WP yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk dapat menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenai Pajak Penghasilan dengan rezim umum sehingga lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

2. Mengapa Peraturan Pemerintah dikeluarkan ? 

Alasan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini adalah: 
  • Mendorong  masyarakat  berperan  serta  dalam  kegiatan  ekonomi  formal  dengan  cara memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada WP yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan diberikan jangka waktu tertentu. 
  • Memberikan keadilan kepada WP yang memiliki peredaran bruto tertentu yang telah mampu  melakukan  pembukuan,  sehingga  WP  dapat  memilih  untuk  dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum Undang-Undang Pajak Penghasilan. 

3. Kapan diberlakukan Peraturan Pemerintah ini ? 
Peraturan Pemerintah ini diberlakukan mulai tanggal 1 Juli 2018. 

4. Berapa tarif PPh yang dikenai berdasarkan Peraturan Pemerintah ini ? 
Tarif PPh yang dikenakan dalam Peraturan Pemerintah ini adalah sebesar 0,5% dan bersifat final. 

5. Apa keuntungan dikenai PPh berdasarkan Peraturan Pemerintah ini? 
Keuntungan dikenai PPh berdasarkan Peraturan Pemerintah ini adalah WP dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan cara yang mudah dan sederhana.

6. Siapa saja yang dapat memanfaatkan tarif final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini ? 
WP yang dapat memanfaatkan tarif final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini adalah WP orang pribadi dan WP badan yang berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8M dalam satu Tahun Pajak. 

7. Apa  dasar  yang  digunakan  untuk  menentukan  WP  termasuk  dalam  kriteria  Peraturan Pemerintah ini? 
Peredaran  bruto  dalam 1  (satu)  tahun  dari  Tahun  Pajak  terakhir  sebelum  Tahun  Pajak bersangkutan, yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang. 

8. Apa yang dimaksud dengan peredaran bruto berdasarkan Peraturan Pemerintah ini? 
Peredaran bruto adalah seluruh imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis. 

9. Berapa lama jangka waktu yang diberikan kepada WP untuk dapat memanfaatkan tarif final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini? 

Jangka waktu yang diberikan oleh Pemerintah bagi WP yang ingin memanfaatkan tarif final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini adalah: 
  1. Bagi WP orang pribadi adalah paling lama 7 (tujuh) Tahun Pajak; 
  2. Bagi WP badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma adalah paling lama 4 (empat)Tahun Pajak; dan
  3. Bagi WP badan berbentuk perseroan terbatas adalah paling lama 3 (tiga) Tahun Pajak. 

 10. Terhitung sejak kapan jangka waktu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini? 
Jangka waktu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini terhitung sejak: 
  • Tahun Pajak WP terdaftar, bagi WP yang terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini; atau 
  • Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, bagi WP yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini. 

Contoh : 
WP Orang Pribadi terdaftar 25 Mei 2018, sebelum berlakunya PP ini, dapat dikenai PPh Final berdasarkan PP ini untuk periode 1 Juli hingga akhir Tahun Pajak 2018, Tahun Pajak 2019 s.d Tahun Pajak 2024, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari usaha sepanjang masih memenuhi kriteria sebagai WP dengan peredaran bruto tertentu. 

11. Bagaimana cara melunasi PPh final sebesar 0,5% berdasarkan Peraturan Pemerintah ini ? 
  • WP  yang  memiliki  peredaran  bruto  tertentu  menyetor  sendiri  setiap  Masa  Pajak berdasarkan jumlah peredaran bruto Masa Pajak sebelumnya, paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak yang bersangkutan berakhir; atau
  • Dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak dalam hal WP bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak. 

12. Dimana membayar PPh sebesar 0,5% ini ? 
PPh  dibayarkan  ke  kantor  pos  atau bank  yang  ditunjuk  oleh  Menteri  Keuangan,  dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak, yang telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara. Saat ini juga sudah disediakan cara mudah pembayaran pajak melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM). 

13. Apakah  WP  yang  termasuk  dalam  kriteria  Peraturan  Pemerintah  ini  tetap  diwajibkan melakukan pembukuan ? 
Peraturan Pemerintah ini hanya mengatur mengenai pengenaan PPh final terhadap penghasilan dari usaha bagi WP dengan peredaran bruto tertentu sehingga kewajiban pembukuan tetap memperhatikan ketentuan umum dalam perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

14. Bagaimana bila WP badan baru mulai usaha dan baru terdaftar serta berdasarkan Laporan Keuangan fiskal masih menunjukkan rugi, apakah tetap harus dikenai Peraturan Pemerintah ini? 
Dalam hal WP tersebut baru memulai usaha dan masih menunjukkan rugi, maka WP dapat memilih   untuk   tidak   dikenai   Peraturan   Pemerintah   ini   dengan   cara   menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak. 

15. Apabila telah memilih untuk dikenai PPh umum apakah suatu saat boleh memilih dikenai Peraturan Pemerintah ini? 
Tidak. Bagi WP yang telah memilih untuk dikenai PPh dengan tarif umum, maka untuk Tahun Pajak - Tahun Pajak berikutnya WP tersebut tidak dapat memilih untuk dikenai PPh  berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. 

16. Apakah Waiib Pajak harus menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) apabila telah membayar PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini ? 
Bagi WP yang telah melakukan pembayaran PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, maka WP tersebut dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) sesuai dengan tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang tercantum pada Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak. 

17. Bila suami memiliki usaha refleksi dengan peredaran bruto selama Tahun Pajak 2017 sebesar Rp3 Milyar dan ditempat yang sama istri memiliki usaha salon dengan peredaran bruto Tahun Pajak 2017 sebesar Rp2 Milyar. Istri memilih melakukan sendiri kewajiban perpajakan dengan memiliki NPWP sendiri. Apakah masing - masing suami dan istri tersebut dapat dikenai PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini? 
Dalam hal suami isteri tersebut memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, maka besarnya peredaran bruto ditentukan berdasarkan penggabungan peredaran bruto usaha dari suami isteri tersebut. Oleh karena itu, meskipun perederan bruto masingmasing kurang dari Rp4,8M akan tetapi karena jumlah peredaran bruto dari suami isteri tersebut pada Tahun Pajak 2017 adalah Rp5M, maka atas penghasilan dari suami isteri tersebut tidak dapat dikenai PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. 

18. Bagaimana dengan pelaksanaan pemberian fasilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 31A dan Pasal 31E serta tax holiday sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 ? 
WP badan yang memilih untuk dikenai PPh Pasal 31E UU PPh (penurunan tarif sebesar 50% untuk WP badan dengan peredaran bruto hingga 50 Milyar) memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan untuk Tahun Pajak - Tahun Pajak berikutnya tidak dapat dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. 

Termasuk WP yang dikecualikan dari pengenaan PPh berdasarkan Peraturan Pemerintah ini adalah WP badan yang memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan: 
  • Pasal 31A  UU  PPh  (fasilitas  berupa  antara  lain  pengurangan  penghasilan  neto, penyusutan dan amortisasi dipercepat, kompensasi kerugian lebih lama, dividen ke SPLN sebesar 10% atau sesuai P3B); atau 
  • Peraturan  Pemerintah  Nomor 94  Tahun  2010  (fasilitasi  berupa  pembebasan  atau pengurangan PPh Badan). 

19. Bagaimana bila WP dengan peredaran bruto tertentu bertransaksi dengan pemotong atau pemungut pajak, apakah WP harus membayar terlebih dahulu PPh final sebesar 0,5% ? 
WP   mengajukan   permohonan   surat   keterangan   kepada   Direktur   Jenderal   Pajak yang menyatakan  bahwa  WP  bersangkutan  dikenai  PPh  berdasarkan  Peraturan Pemerintah  ini sehingga PPh final sebesar 0,5% yang terutang dilunasi dengan cara dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak dalam hal WP bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak. 

20. Bagaimana bila WP telah terdaftar sebelum berlakunya PP ini dan telah dikenai PPh final berdasarkan PP 46 2013 sebesar 1% selama bulan Januari s.d Juni 2018, apakah dapat memilih  untuk tidak dikenai berdasarkan Peraturan Pemerintah ini ? 
catatan : WP menggunakan Tahun Buku 1 Januari sd 31 Desember. 
WP yang telah terdaftar sebelum berlakunya PP ini dan telah dikenai PPh final berdasarkan PP 46 Tahun 2013 sebesar 1 % maka dikenai PPh final sebesar 0,5% sampai dengan akhir Tahun Pajak 2018. 

21. Apakah WP orang pribadi yang menjalankan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagai notaris dapat dikenai PPh final berdasarkan PP ini ? Bagaimana bila WP Orang Pribadi tersebut bersama-sama dengan WP Orang Pribadi lainnya membentuk firma dan tetap menjalankan profesi sebagai notaris melalui firma yang dibentuk bersama tersebut, dapatkah dikenai PPh final berdasarkan PP ini? 
WP  orang  pribadi  yang  menerima  atau  memperoleh  penghasilan  dari  menjalankan  jasa sehubungan pekerjaan bebas sebagaimana tercantum dalam PP ini maka tidak termasuk WP yang dikenai PPh Final berdasarkan PP ini walaupun peredaran bruto yang diterima atau diperoleh  tidak  melebihi 4,8  milyar.  Demikian  pula  apabila  WP  orang  pribadi    tersebut membentuk  firma  bersama-sama  dengan  WP  orang  pribadi  lainnya  dan  firma  tersebut menjalankan jasa sehubungan perkejaan bebas juga, maka tetap tidak termasuk WP yang dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan PP ini. 

Demikian pembahasan tentang pertanyaan dan jawaban seputar PP ini, semoga membantu. Terima Kasih.

Definisi dan Tipe Grey Area dalam Perpajakan

Berdasarkan Wikipedia, ”grey area is a term for a border in-between two or more things that is unclearly defined, a border that is hard to define or even impossible to define, or a definition where the distinction border tends to move”.


Ada beberapa tipe grey area, yaitu: 

  1. A grey area of definitions signifies a problem of sorting reality into clearly cut categories. Example: where is the border between erotica and pornography? 
  2. A grey area of law is an area where no clear law or precedent exists, or where the law has not been applied in a long time thus making it unclear if it is applicable at all. 
  3. A grey area of ethics signifies an ethical dilemma, where the border between right and wrong is blurred. Example: is killing always abominable? 
Secara empiris grey area yang terjadi di dalam ketentuan perpajakan tercakup di dalam grey area of law, yaitu “…an area where no clear law or precedent exists, or where the law has not been applied in a long time thus making it unclear if it is applicable at all”.

Mengapa Muncul Grey Area?

Secara umum grey area muncul karena adanya celah di dalam peraturan perpajakan, seperti tidak ada aturan yang jelas atau tidak didefinisikan secara jelas. Di samping itu, sebab lain dari grey area adalah :
  1. Pemerintah hanya mementingkan “menggenjot penerimaan pajak lewat ekstensifikasi dan intensifikasi pajak” sehingga hal tersebut meningkatkan cengkeraman dan otoritas aparat pajaknya secara tidak proporsional
  2. Pemerintah hanya fokus pada upaya mengamankan anggaran, bukan memberikan iklim investasi yang kondusif
Apa Dampak Grey Area?
  1. Membuka peluang bagi oknum aparat pajak untuk melakukan pemerasan dan penyalahgunaan
  2. Memicu negosiasi antara aparat pajak dan wajib pajak
  3. Memungkinkan aparat pajak, berdasarkan wewenang yang dimilikinya, dapat menetapkan jumlah kewajiban pajak setelah pemeriksaan sehingga sistem self assessment berubah menjadi official assessment
  4. Memunculkan kesan bahwa Surat Edaran Dirjen Pajak melampaui Undang-undang perpajakan itu sendiri.
  5. Menyebabkan ketidakpastian dan penyelewengan
  6. Menghambat arus investasi yang masuk ke Indonesia
  7. Menyebabkan penyalahgunaan wewenang yang mengarah kepada kolusi dan korupsi
  8. Menyebabkan munculnya interpretasi subjektif terhadap peraturan perpajakan.
Bagaimana Menafsirkan Peraturan Pajak; Rechtmatigheid atau Doelmatigheid? 

Sudah disadari bahwa menafsirkan undang-undang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana, termasuk peraturan perpajakan. Sering adanya perbedaan interpretasi peraturan antara WP dengan petugas pajak dapat menghambat proses restitusi dan berpotensi merugikan WP maupun Negara. 

Kompleksitas peraturan perpajakan yang ada, baik dari segi kalkulasi maupun ketepatan interpretasi atas pasal-pasal dan ayat-ayat yang ada, sering memunculkan banyak argumen yang berbeda. 

Untuk itu, Dirjen Pajak acapkali menerbitkan Surat Edaran atau Petunjuk Pelaksanaan. Diharapkan dengan bahasa yang jelas dan tegas, setiap KPP dan wajib pajak mempunyai persepsi yang sama dalam menjabarkan peraturan perpajakan dari tingkat undang-undang sampai dengan keputusan/peraturan Dirjen Pajak. Meskipun demikian, tidak selamanya bahasa yang jelas dan tegas dalam setiap Surat Edaran bisa memuaskan wajib pajak.

Sudah disadari bahwa menafsirkan undang-undang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana, termasuk peraturan perpajakan. Sering adanya perbedaan interpretasi peraturan antara WP dengan petugas pajak dapat menghambat proses restitusi dan berpotensi merugikan WP maupun Negara. 

Kompleksitas peraturan perpajakan yang ada, baik dari segi kalkulasi maupun ketepatan interpretasi atas pasal-pasal dan ayat-ayat yang ada, sering memunculkan banyak argumen yang berbeda. 

Untuk itu, Dirjen Pajak acapkali menerbitkan Surat Edaran atau Petunjuk Pelaksanaan. Diharapkan dengan bahasa yang jelas dan tegas, setiap KPP dan wajib pajak mempunyai persepsi yang sama dalam menjabarkan peraturan perpajakan dari tingkat undang-undang sampai dengan keputusan/peraturan Dirjen Pajak. Meskipun demikian, tidak selamanya bahasa yang jelas dan tegas dalam setiap Surat Edaran bisa memuaskan wajib pajak.

Di dalam dunia hukum dikenal metode interpretasi, yaitu :
  1. Metode interpretasi yang bertumpu pada teks peraturan atau legalitas hukum (rechtmatigheid) dan
  2. Metode interpretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (doelmatigheid).  
Prinsip ‘rechtsmatigheid’ itu harus diterapkan secara berimbang dengan prinsip ‘doelmatigheid’. Setiap aturan hukum mengandung di dalam dirinya tujuan yang hendak dicapai yang diidealkan memberi manfaat (asas kemanfaatan) bagi kehidupan bersama dalam masyarakat. Nilai tujuan atau manfaat ini tidak boleh terganggu atau diabaikan begitu saja hanya karena soal cara dan prosedur yang bersifat teknis. Namun, sebaliknya, tujuan juga tidak boleh menghalalkan segala cara (the end may not justify the means). Karena itu, penting sekali menemukan titik keseimbangan di antara keduanya.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang PPh atas Penghasilan bagi UMKM

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto  tertentu telah dirilis dan mulai berlaku sejak 1 Juli 2018.

Apa saja yang baru diperaturan ini, mari kita simak bersama.

Sebelum Juli 2013 cara menghitung PPh bagi UMKM bagi WP Orang Pribadi adalah:


Sedangkan untuk menghitung PPh bagi UMKM bagi WP Badan adalah :


Kemudian berlaku PP 46 Tahun 2013, maka sejak saat itu perhitungan PPh bagi UMKM baik bagi WP Orang Pribadi maupun WP Badan berubah menjadi :


Kini sejak diberlakukannya PP 23 Tahun 2018 yang berlaku sejak 1 Juli 2018, maka tarif PPh bagi UMKM turun menjadi 0,5%. Hal ini dilakukan Pemerintah dikarenakan :
  1. Mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal
  2. Lebih memberikan keadilan
  3. Kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
  4. Memberi kesempatan berkontribusi bagi negara
  5. Pengetahuan tentang manfaat pajak bagi masyarakat meningkat

Dan siapa saja yang menjadi subjek pajak PP 23 Tahun 2018 ini :

  1. Orang Pribadi jangka waktu 7 tahun
  2. Badan Usaha, berbentuk: PT dengan jangka waktu 3 tahun. CV, Firma, & Koperasi, dengan jangka waktu 4 tahun

Jangka waktu dihitung, sejak: 
WP Lama : Tahun Pajak PP berlaku yaitu 1 Juli 2018
WP Baru  : Tahun Pajak terdaftar

Untuk WP yang tidak dikenai PP 23 Tahun 2018 ini adalah :
  1. WP yang memilih untuk dikenai PPh Pasal 17 (Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan ke KPP dan pada Tahun Pajak - Tahun Pajak berikutnya terus menggunakan Tarif PPh Pasal 17)
  2. WP  Badan  yang  memperoleh  fasilitas  PPh Pasal 31A UU PPh atau PP 94 Tahun 2010
  3. CV atau Firma yang : Dibentuk  oleh  beberapa  WP  OP  yang  memiliki keahlian khusus; dan menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas
Yang menjadi objek pajak PP 23 Tahun 2018 adalah :
  1. Penghasilan dari usaha, antara lain usaha dagang, industri, dan jasa, seperti misalnya toko/kios/los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung/rumah makan, salon, dan usaha lainnya
  2. Peredaran bruto (omzet) setahun tidak melebihi Rp4,8 Miliar
  3. Omzet ditotal dari seluruh gerai/outlet, baik pusat atau cabang
Pengertian Peredaran Bruto Tertentu :

Merupakan jumlah peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak bersangkutan, yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang.

Dalam hal WP Orang Pribadi suami istri yang menghendaki perjanjian pemisahan harta dan Penghasilan secara tertulis (PH) atau isterinya menghendaki memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT), peredaran bruto tertentu ditentukan berdasarkan penggabungan peredaran bruto usaha dari suami dan isteri.

Bukan objek pajak dari PP 23 Tahun 2018 adalah :
  1. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan Pekerjaan Bebas (ini bukan berarti tidak kena pajak ya sobat tapi karena PPh nya dihitung mengunakan norma penghasilan dan tarif pasal 17). Misalnya: Dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik,  pembawa acara, dll.
  2. Penghasilan di Luar Negeri
  3. Penghasilan yang dikenai PPh Final (ini karena sudah kena pajak dengan tarif final jadi tidak perlu dikenai lagi pajak dengan tarif PP 23 tahun 2018) Misal: sewa rumah, jasa konstruksi, PPh usaha migas, dan lainnya yang diatur berdasarkan PP tertentu.
  4. Penghasilan yang di kecualikan sebagai objek pajak.
Tata cara pelunasan pajak PP 23 Tahun 2018

  • Setor sendiri
  • Dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut (WP mengajukan Surat Keterangan ke KPP)
Ketentuan Peralihan


Dalam hal WP yang sebelumnya dikenai PP 46/2013 tidak lagi memenuhi ketentuan WP

berdasarkan PP ini, maka:

  • WP menggunakan tarif 0,5% dari PP ini sampai akhir tahun pajak 2018
  • WP dikenai Pasal 17 UU PPh mulai tahun pajak 2019
Manfaatkan kesempatan baik ini untuk turut membangun negeri dan untuk mengajak UMKM lain membangun negeri bersama-sama karena Pajak Kita Untuk Kita. Terima Kasih.

Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) - Apa dan Bagaimana

Apa Yang Dimaksud Dengan Pengampunan Pajak? 

Pengampunan pajak adalah sebuah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang berupa penghapusan terhadap pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang telah timbul dan membayar Uang Tebusan. 

Mengapa Saya Perlu Ikut Pengampunan Pajak? 

Kebijakan Pengampunan Pajak adalah terobosan kebijakan yang didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena semakin transparan nya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antarnegara. Selain itu, mulai tahun 2017, hampir seluruh negara di dunia telah menandatangani kesepakatan pertukaran informasi secara otomatis terutama informasi perpajakan. Kebijakan Pengampunan Pajak juga tidak akan diberikan secara berkala. Setidaknya, hingga beberapa puluh tahun ke depan, kebijakan Pengampunan Pajak tidak akan diberikan lagi. 

Kebijakan Pengampunan Pajak, dalam penjelasan umum Undang-Undang Pengampunan Pajak, hendak diikuti dengan kebijakan lain seperti penegakan hukum yang lebih tegas dan penyempurnaan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta kebijakan strategis lain di bidang perpajakan dan perbankan sehingga membuat ketidakpatuhan Wajib Pajak akan tergerus di kemudian hari melalui basis data kuat yang dihasilkan oleh pelaksanaan Undang-Undang ini. 

Bahkan dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak (Pasal 18 ayat (2) dan ayat (4)) ditegaskan bahwa dalam hal Wajib Pajak yang tidak mengikuti program Pengampunan Pajak dan Direktr Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi mengenai Harta Wajib Pajak yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh, maka atas harta tersebut dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai harta tersebut, paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak ini berlaku, serta akan dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 

Siapakah Yang Dapat Mengikuti Pengampunan Pajak? 

Yang dapat mengikuti kebijakan pengampunan pajak ini adalah:
Wajib Pajak Orang Pribadi
Wajib Pajak Badan
Wajib Pajak yang bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Orang Pribadi atau Badan yang belum menjadi Wajib Pajak
Siapakah Yang Tidak Dapat Mengikuti Pengampunan Pajak? 

Wajib Pajak yang dikecualikan dan tidak dapat mengikuti program Pengampunan Pajak ini adalah:
Wajib Pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (status P-21),
Wajib Pajak yang sedang dalam proses peradilan, atau
Wajib Pajak yang sedang menjalani hukuman pidana, atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

Apa Persyaratan Untuk Mengikuti Pengampunan Pajak? 

Persyaratan Wajib Pajak yang dapat mengikuti program Pengampunan Pajak ini adalah:
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
membayar Uang Tebusan;
melunasi seluruh Tunggakan Pajak;
melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan;
menyampaikan SPT PPh Terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan mencabut permohonan: 
  • pengembalian kelebihan pembayaran pajak; 
  • pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang; 
  • pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar; 
  • keberatan; 
  • pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan; 
  • banding; 
  • gugatan; dan/atau 
  • peninjauan kembali, dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

Kapan dan Berapa Lama Masa Berlakunya Pengampunan Pajak? 

Pengampunan Pajak mulai berlaku sejak diundangkan sampai dengan 31 Maret 2017, dan pelaksanaannya terbagi ke dalam 3 (tiga) periode, yaitu:
Periode I: mulai tanggal diundangkan s.d 30 September 2016
Periode II: mulai tanggal 1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016
Periode III: mulai tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017

Apa Objek Pengampunan Pajak? 

Pengampunan Pajak diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan Harta yang dimilikinya melalui Surat Pernyataan. Harta yang diungkapkan oleh Wajib Pajak dalam mengikuti Pengampunan Pajak ini adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selama ini belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh. 

Kemana Saya Harus Mengajukan Pengampunan Pajak? 

Wajib Pajak yang akan memperoleh Pengampunan Pajak harus harus mengajukan Surat Pernyataan Ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan dengan membawa Surat Pernyataan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. 

Bagaimana Cara Pengajuan Pengampunan Pajak? 

1. Wajib Pajak datang ke KPP 

Wajib Pajak mendatangi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Pernyataan. 

Kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Pernyataan adalah: 
  • bukti pembayaran Uang Tebusan; 
  • bukti pelunasan Tunggakan Pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki Tunggakan Pajak; 
  • daftar rincian Harta beserta informasi kepemilikan Harta yang dilaporkan; 
  • daftar Utang serta dokumen pendukung; 
  • bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan; 
  • fotokopi SPT PPh Terakhir; dan 
  • surat pernyataan mencabut segala permohonan yang telah diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak 
  • surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan dalam hal Wajib Pajak akan melaksanakan repatriasi; 
  • melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan dalam hal Wajib Pajak akan melaksanakan deklarasi; 
  • surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang UMKM 

2. Wajib Pajak membayar Uang Tebusan dan Tunggakan Pajak 

Selain melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, Wajib Pajak membayar Uang Tebusan, melunasi tunggakan pajak, dan melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan Bukti Permulaan atau Penyidikan. 

3. Penyampaian Surat Pernyataan ke KPP 

Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau Tempat Lain yang ditentukan Menteri Keuangan. 

4. Menerima tanda terima Surat Pernyataan 

Setelah menyampaikan Surat Pernyataan ke KPP, Wajib Pajak akan mendapatkan tanda terima Surat Pernyataan. 

5. Surat Keterangan Pengampunan Pajak 

Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima Surat Pernyataan beserta lampirannya dan mengirimkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak kepada Wajib Pajak.

Apabila jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri belum menerbitkan Surat Keterangan, Surat Pernyataan dianggap diterima. 

6. Penyampaian Surat Pernyataan paling banyak 3 (tiga) kali. 

Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 di mana Surat Pernyataan Kedua dan Ketiga dapat disampaikan sebelum atau setelah Surat Keterangan atas Surat Pernyataan sebelumnya dikeluarkan 

Bagaimana Cara Menghitung Besarnya Uang Tebusan Pengampunan Pajak? 

Besarnya Uang Tebusan = Tarif x Dasar Pengenaan
Dasar Pengenaan = Nilai Wajar Harta Yang Diungkap - Nilai Harta Terkait dengan Harta Yang Diungkap

Berapa Besarnya Tarif Uang Tebusan Pengampunan Pajak? 

Untuk Harta yang belum pernah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh yang berada di Dalam Negeri yang diungkapkan (deklarasi di Dalam Negeri) dan Harta yang Berada di Luar Negeri yang dibawa ke Dalam Negeri (repatriasi) tarifnya terbagi menjadi: 
2% untuk periode 1 Juli 2016 s.d. 30 September 2016
3% untuk periode 1 Oktober 2016 s.d. 31 Desember 2016
5% untuk periode 1 Januari 2017 s.d. 31 Maret 2017

Untuk Harta yang belum pernah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh yang berada di Luar Negeri yang diungkapkan dan tidak dibawa ke Dalam Negeri (deklarasi di Luar Negeri) tarifnya terbagi menjadi: 
4% untuk periode 1 Juli 2016 s.d. 30 September 2016
6% untuk periode 1 Oktober 2016 s.d. 31 Desember 2016
10% untuk periode 1 Januari 2017 s.d. 31 Maret 2017

Untuk Wajib Pajak dengan peredaran usaha sampai dengan Rp 4.800.000.000 pada Tahun Pajak terakhir (sesuai dengan yang dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2015), tarifnya adalah: 
0,5% bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta sampai dengan Rp10.000.000.000,00 dalam Surat Pernyataan
2% (dua persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta lebih dari Rp10.000.000.000,00 dalam Surat Pernyataan
 
Copyright © 2020 INFO AKUNTAN

Powered by Aditya Tarigan