INFO UPDATE
Tampilkan postingan dengan label Badan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Badan. Tampilkan semua postingan

Pencatatan Transaksi Terkait PPh Pasal 22

Pemungut PPh Pasal 22 adalah :

Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang; 

Bendahara  pemerintah  dan  Kuasa  Pengguna  Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang; 

Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP); 

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran Langsung (LS);

Badan Usaha Milik Negara yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang meliputi: 
  • PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero), PT Krakatau Steel (Persero); dan 
  • Bank-bank Badan Usaha Milik Negara, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan    untuk keperluan kegiatan usahanya; 

Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri; 

Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri; 

Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas; 

Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya. 

Besarnya tarif pemungutan PPh Pasal 22 untuk masing-masing objek pemungutan PPh Pasal 22 adalah sebagai berikut: 

a. Atas impor:
  1. Barang-barang tertentu yang tercantum pada lampiran PMK 175/PMK.011/2013 sebesar 7,5% dari nilai impor; 
  2. Selain barang-barang tertentu yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai impor; 
  3. Selain barang-barang tertentu yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor; dan/atau 
  4. Yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang. 

b. Atas pembelian barang oleh pemerintah, dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh BUMN tertentu, sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. 

c. Atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas adalah sebagai berikut: 

Bahan bakar minyak sebesar: 
  1. 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk  penjualan  kepada stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina; 
  2. 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan  Nilai  untuk  penjualan  kepada  stasiun  pengisian bahan bakar umum bukan Pertamina; 
  3. 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan   kepada   pihak   selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2. 

Bahan bakar gas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai; 

Pelumas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. 

d. Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi: 
  1. Penjualan semua jenis semen sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen); 
  2. Penjualan kertas sebesar 0,1% (nol koma satu persen); 
  3. Penjualan baja sebesar 0,3% (nol koma tiga persen); 
  4. Penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen); 
  5. Penjualan semua jenis obat sebesar 0,3% (nol koma tiga persen),dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. 

e. Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. 

f. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. 

g. Atas penjualan barang sangat mewah tertentu oleh penjual yang ditunjuk sebagai  pemungut,  sebesar  5%  dari harga  jual  tidak  termasuk  Pajak Pertambahan Nilai.

Saat terutang dan saat pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah sebagai berikut: 

Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang, terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk. Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka Pajak Penghasilan Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB). 

Pajak   Penghasilan   Pasal 22   atas   pembelian   barang   oleh   instansi pemerintah, dan   pembelian   barang   dan/atau   bahan-bahan   untuk keperluan kegiatan usaha oleh BUMN tertentu, terutang dan dipungut pada saat pembayaran. 

Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif terutang dan dipungut pada saat penjualan.

Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil bahan bakar minyak, gas dan pelumas terutang dan dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (delivery order). 

Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul terutang dan dipungut pada saat pembelian. 

Contoh Wajib Pajak yang dipungut PPh Pasal 22 oleh pihak lain 

CV Sahabat (bukan PKP) adalah perusahaan di bidang perdagangan aneka macam kertas. Pada bulan Mei 2013 CV Sahabat melakukan transaksi yang terkait dengan PPh Pasal 22 sebagai berikut: 

5 Mei menjual kertas kepada Pemerintah Daerah Kota Palembang senilai Rp 50.000.000.  Harga  pokok  penjualan  atas  barang  yang  dijual tersebut adalah Rp 35.000.000. 

7 Mei menerima pembayaran dari bendahara Pemerintah Daerah Kota Palembang dan dipungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5% 

15 Mei membeli kertas secara kredit dari Pabrik  Kertas Leces seharga Rp 100.000.000, dipungut PPh Pasal 22 sebesar 0,1% 

20 Mei membayar utang dagang kepada Pabrik Kertas Leces 

21 Mei menjual   kertas   kepada   Bank   Mandiri   secara   kredit   senilai Rp 75.000.000, dengan harga pokok Rp 55.000.000 

25 Mei menerima pembayaran dari Bank Mandiri dan dipungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5% 

Jurnal yang dicatat oleh CV Sahabat atas transaksi di atas adalah sebagai berikut: 

Untuk transaksi 5 Mei, terjadi penjualan barang kepada instansi pemerintah. Pada transaksi penjualan barang kepada instansi pemerintah, PPh Pasal 22 terutang pada saat pembayaran. Sehingga PPh Pasal 22 sebesar Rp 750.000 baru terutang tanggal 7 Mei, dan uang kas yang diterima oleh CV Sahabat adalah Rp 49.250.000. PPh Pasal 22 tersebut bagi CV Sahabat merupakan pajak dibayar di muka karena pada akhir tahun dapat di kreditkan dengan PPh terutang. Sehingga akun PPh Pasal 22 Di muka di debit sebesar Rp 750.000.

Contoh Wajib Pajak pemungut PPh Pasal 22

Transaksi terkait PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh PT Kertas Leces selama bulan Mei 2013 adalah sebagai berikut :

6 Mei  menjual kertas secara kredit kepada Firma Sheema Trading seharga Rp 50.000.000, harga pokok Rp 35.000.000, memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,1% 

10 Mei menerima pembayaran dari Firma Sheema Trading 

15 Mei menjual kertas secara kredit  kepada CV Sahabat seharga Rp 100.000.000, harga  pokok  Rp 75.000.000,  dan  memungut  PPh Pasal 22 sebesar 0,1% 

17 Mei membeli gas secara tunai dari Pertamina seharga Rp 80.000.000, dipungut PPh Pasal 22 sebesar 0,3% 

20 Mei menerima pembayaran dari CV Sahabat 

10 Juni menyetor PPh Pasal 22 ke kas negara 

Jurnal yang dicatat oleh Pabrik Kertas Leces untuk mencatat transaksi di atas :


Pada transaksi tanggal 6 Mei, PT Kertas Leces menjual kertas kepada Firma Sheema Trading. Dalam hal ini, PPh Pasal 22 terutang saat penjualan dan PT Kertas Leces wajib untuk memungut PPh Pasal 22 sebesar Rp 50.000. Sehingga bagi PT Kertas Leces timbul utang PPh Pasal 22 sebesar Rp 50.000 harus disetor ke kas negara paling lambat tanggal 10 Juni. 

Contoh Wajib Pajak yang dipungut PPh Pasal 22 bersifat final 

Pada tanggal 30 Maret 2011 PT Cahaya Prima, jenis usaha SPBU Pertamina, membeli persediaan premium senilai Rp 100.000.000 secara tunai. PPh Pasal 22 yang dipungut oleh PT Pertamina adalah 0,25% x Rp 100.000.000 = Rp 250.000. 

Jurnal yang dicatat oleh PT Cahaya Prima 


PPh Pasal 22 atas pembelian bahan bakar minyak terutang pada saat penerbitan delivery order, sehingga pada contoh di atas PPh Pasal 22 terutang pada tanggal 30 Maret. PPh Pasal 22 bagi distributor bahan bakar minyak bersifat final, sehingga PT Cahaya Prima dalam akuntansi keuangan mengakui PPh Pasal 22 tersebut dengan nama akun Beban PPh Final. Apabila PT Cahaya Prima tidak menjalankan usaha lain, penghasilan berupa laba usaha dari usaha SPBU tersebut sudah dikenakan PPh Pasal 22 bersifat final.

Pencatatan Transaksi Terkait PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan,  dan  pembayaran lain  dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri. Pemotong PPh Pasal 21 adalah 

Pemberi kerja yang terdiri dari: 
1)  orang pribadi dan badan; 
2)  cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan   pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut. 

Bendahara  atau  pemegang  kas  pemerintah,  termasuk  bendahara  atau pemegang  kas  pada  pemerintah  Pusat  termasuk  institusi  TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan; 

Dana  pensiun,  badan  penyelenggara  jaminan  sosial  tenaga  kerja, dan badan-badan  lain  yang  membayar  uang  pensiun  secara  berkala  dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua; 

Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar: 
  • Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya; 
  • Honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang; 

Penyelenggara  kegiatan,  termasuk  badan  pemerintah,  organisasi  yang bersifat  nasional  dan  internasional,  perkumpulan,  orang  pribadi  serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan. 

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan

Pegawai, baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap; 

Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli waris nya; 

Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi: 

  • Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris; 
  • Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya; 
  • Olahragawan; 
  • Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; 
  • Pengarang, peneliti, dan penerjemah; 
  • Pemberi  jasa  dalam segala  bidang  termasuk  teknik,  komputer  dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan; 
  • Agen iklan; 
  • Pengawas atau pengelola proyek; 
  • Pembawa  pesanan  atau  yang  menemukan  langganan  atau  yang menjadi perantara; 
  • Petugas penjaja barang dagangan; 11) petugas dinas luar asuransi; 
  • Distributor  perusahaan  multilevel  marketing  atau  direct  selling  dan kegiatan sejenis lainnya; 

Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama; 

Mantan pegawai; 

Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan nya dalam suatu kegiatan, antara lain: 
  • Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan  lainnya; 
  • Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja; 
  • Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu; 
  • Peserta pendidikan dan pelatihan; 
  • Peserta kegiatan lainnya. 

Saat terutang nya PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 31 tahun 2012 adalah 
  1. Saat pembayaran 
  2. Saat terutang nya penghasilan yang menjadi objek pemotongan tergantung pada mana peristiwa yang terjadi terlebih dulu.

Contoh

PT Abadi pada bulan April 2013 memiliki transaksi yang berhubungan dengan PPh Pasal 21 sebagai berikut: 

5 April membayar honor konsultan pajak Edi Sukoco,S.E. (bukan PKP) sebesar Rp 20 juta, atas pemberian jasa konsultansi tahun 2013. Atas honor tersebut dipotong PPh Pasal 21 sebesar Rp 500 ribu 

12 April memperbaiki  komputer  ke  Arif  Sukamto, S.Kom.  dengan  ongkos Rp 5 juta, dipotong PPh Pasal 21 Rp 125 ribu

28 April membayar gaji pegawai bulan April, yang terdiri dari 

Pegawai Tetap 
Gaji Rp 50 juta
Tunjangan Transport Rp 20 juta
Iuran pensiun Rp 2.75 juta
PPh Pasal 21 Dipotong Rp 3.2 juta
Take Home Pay Rp 64.050 juta

Pegawai Tidak Tetap
Gaji Rp 8.7 juta
Tunjangan transport Rp 1.6 juta
PPh Pasal 21 Dipotong Rp 260 ribu
Take Home Pay Rp 10.040 juta

Iuran pensiun merupakan program iuran pasti yang dibayarkan ke dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan. Dari iuran pensiun sebesar Rp 2.750.000, sebesar Rp2.500.000 ditanggung oleh perusahaan, sedangkan sebesar Rp 250.000 ditanggung oleh karyawan. 

30 April Menyetor iuran pensiun ke dana pensiun 

10 Mei menyetor PPh Pasal 21 ke kas negara dan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 

Jurnal yang dicatat oleh PT Abadi adalah sebagai berikut



Dalam pencatatan jurnal, nama akun mengacu pada bagan akun perusahaan. Biasanya setiap perusahaan menggunakan nama akun yang agak berbeda dalam bagan akun nya. Oleh karena itu, pencatatan suatu transaksi antara satu perusahaan bisa berbeda dengan perusahaan lainnya tergantung dari bagan akun nya. Namun, pada dasarnya pencatatan tersebut adalah sama. 

Pada transaksi tanggal 5 April, PT Abadi membayar honor konsultan pajak kepada Edi  Sukoco  sebesar  Rp 20.000.000. Dalam hal  ini  PT  Abadi  wajib memotong PPh Pasal 21 sebesar Rp 20.000.000 x 50% x 5% = Rp 500.000. 

Akibatnya,  timbul  utang  PPh  Pasal 21  sehingga  dicatat dikredit  sebesar Rp 500.000, dan kas yang dibayarkan sebesar Rp 20.000.000 dikurang dengan Rp 500.000. Selanjutnya, jumlah utang PPh Pasal 21 selama masa pajak April harus disetor ke kas negara menggunakan Surat Setoran Pajak dan dilaporkan melalui SPT Masa PPh Pasal 21. 

Dalam contoh di atas, PPh Pasal 21 dipotong dari penghasilan karyawan, sehingga take home pay karyawan adalah penghasilan kotor dikurangi dengan PPh Pasal 21. Sebenarnya, terdapat tiga alternatif siapa yang menanggung PPh Pasal 21, yaitu: 

- PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan,
- PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan, atau
- Perusahaan memberikan tunjangan PPh Pasal 21

Diantara ketiga alternatif, cara yang paling lazim adalah PPh Pasal 21 ditanggung oleh  karyawan. PPh  Pasal 21  akan  dipotong  dari  penghasilan karyawan, sehingga take home pay karyawan akan dikurangi dengan PPh Pasal 21. 

Jika PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan, take home pay karyawan tidak dikurangi dengan PPh Pasal 21. Dari contoh di atas, jika PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap dan pegawai tidak tetap ditanggung oleh perusahaan, jurnal yang dicatat oleh PT Abadi adalah sebagai berikut:



Kalau digunakan alternatif kedua, perlu diingat bahwa PPh Pasal 21 Ditanggung Perusahaan merupakan imbalan sehubungan pekerjaan berupa kenikmatan. Dalam akuntansi keuangan, pengeluaran tersebut boleh di biayakan, tetapi untuk tujuan perpajakan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal positif. 

Alternatif  ketiga,  tunjangan PPh Pasal 21 untuk  tujuan  perpajakan  boleh dikurangkan oleh perusahaan. Dalam hal ini, tunjangan PPh Pasal 21 tersebut boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan, tetapi bagi karyawan merupakan objek pajak. Jurnal yang dicatat menjadi sebagai berikut

Jenis-Jenis Pajak Bulanan Untuk Wajib Pajak

Apa kabar sobat akuntansi semua, baru ada kesempatan lagi menulis. Sobat kalau berbicara tentang pajak perusahaan atau badan kebanyakan kita enggan mempelajari nya apalagi harus mengurus pembayarannya.Saya bisa tebak kalian bukanlah karyawan di bagian pajak.

Kali ini saya akan share mengurus pajak perusahaan retail, selama ini urusan pajak di tangani seorang konsultan pajak freelance, kemudian Perusahaan pernah hire seorang lulusan STAN jurusan perpajakan. Suatu ketika karyawan bagian pajak tersebut resign dan tidak pernah transfer ilmu perpajakan kepada rekan-rekan di management.

Langsung aja untuk bulan-bulan berikutnya tidak ada yang melaporkan pajak, jika telat melapor menurut info dari teman-teman pajak akan kena denda dan teguran. Solusinya Perusahaan harus segera merekrut orang pajak atau karyawan yang ada menangani dulu untuk sementara waktu. Apakah bisa orang awam menanganinya?

Yuk kita coba, apa saja kewajiban pajak perusahaan yang harus di bayar rutin setiap bulan?

PPh Pasal 4 Ayat (2) / PPh Final
PPh pasal 21 (Pajak Penghasilan pasal 21)
SPT masa PPN ( pajak pertambahan nilai)

Penjelasan (dari beberapa sumber diantaranya www.online-pajak.com  dan www.pajak.go.id)

1. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) / PPh Final 

PPh Final adalah pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu bahwa setelah pelunasan nya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi atau usaha tertentu. 

A. Perhitungan Bila Penghasilan kotor kurang dari 4.8 Miliar

Besarnya tarif Pajak Penghasilan adalah sebesar 1% (satu persen) dan bersifat final. Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang  bersifat final tersebut adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan. 

Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif Pajak Penghasilan sebesar 1% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Pengenaan Pajak Penghasilan sebesar 1% didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan. 

Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 yang merupakan perubahan perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib pajak Yang memiliki peredaran bruto tertentu , dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu.

Tarif pajak penghasilan bersifat final sebesar 0.5% (nol koma lima persen) mulai bulan Agustus 2018.

Jangka waktu tertentu :

a.  7 ( tujuh) Tahun Pajak Bagi Wajib Pajak Orang pribadi.

b. 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan komanditer, atau Firma.

c. 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk Perseroan Terbatas.

B. Perhitungan Bila Penghasilan kotor lebih dari 4.8 Miliar s.d 50 Miliar

Misalnya Penghasilan kotor 10 Miliar
Pengeluaran (Biaya) 7 Miliar 
Penghasilan Kena Pajak  (PKP)-> (10 Miliar - 7 Miliar = 3 Miliar)
Formula penghitungan Pajak nya sebagai berikut :
(0.25 - (0.6 Miliar/Gross Income) x Penghasilan Kena Pajak (PKP)

hasilnya :
(0.25 - (600 jt / 10 Miliar) x 3 Miliar = Rp 570 juta (19%)      
   
2. PPh pasal 21(Pajak Penghasilan pasal 21)

Pengertian PPh Pasal 21 adalah Pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Pengenaan PPh Pasal 21 dilakukan dengan cara pemotongan pajak penghasilan melalui Pemotong Pajak PPh Pasal 21. Sehingga sebagai pihak yang dipotong PPh Pasal 21, maka pihak yang memperoleh penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 berhak mendapatkan Bukti Potong PPh Pasal 21 dari Pemotong Pajak PPh Pasal 21.

Sebelum melakukan Pemotongan Pajak PPh Pasal 21, maka Pemotong Pajak harus terdaftar terlebih dahulu sebagai Pemotong Pajak PPh  Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak.

Untuk mengetahui apakah Wajib Pajak mempunyai kewajiban sebagai Pemotong Pajak PPh Pasal 21 dapat dilihat pada Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterima dari Kantor Pelayanan Pajak pada saat pendaftaran NPWP.

Pemotong Pajak PPh Pasal 21 mempunyai kewajiban menyetor PPh Pasal 21 ke Bank Persepsi atau kantor Pos dengan Surat Setoran Pajak (SSP) dan melaporkan Pemotongan Pajak PPh Pasal 21 tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 21.

Dalam melaporkan objek pemotongan PPh Pasal 21 pada SPT Masa PPh Pasal 21 selama satu tahun harus sama dengan biaya-biaya yang merupakan objek PPh Pasal 21 dalam laporan laba rugi  sebagai lampiran SPT Tahunan PPh.

Pengertian PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

Pengertian PTKP adalah besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha dan/atau pekerjaan bebas jumlahnya dibawah PTKP tidak akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 dan apabila berstatus sebagai pegawai atau penerima penghasilan sebagai objek PPh Pasal 21, maka penghasilan tersebut tidak akan dilakukan pemotongan PPh Pasal 21.

Besarnya PTKP Untuk Tahun Pajak  2016

Besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk tahun pajak 2016 (terbaru) selama setahun untuk perhitungan PPh 21 berdasarkan PMK No. 101/PMK.010/2016 adalah sebagai berikut :

Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;

Rp 4.500.000,00 (empat juta limaratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;

Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami 

Rp 4.500.000,00 (empat juta limaratus ribu  rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

3. SPT Masa PPN ( Pajak Pertambahan nilai )

SPT Masa PPN merupakan sebuah form yang digunakan oleh Wajib Pajak Badan untuk melaporkan penghitungan jumlah pajak baik untuk melapor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang terhutang. Fungsi dari SPT Masa PPN selain untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, namun juga dapat digunakan untuk melaporkan harta dan kewajiban serta penyetoran pajak dari pemotong atau pemungut.

Beberapa Istilah dalam Perpajakan

Banyak istilah dalam perpajakan yang sering kali membuat bingung bagi orang yang baru mempelajari soal pajak. Perpajakan memiliki banyak istilah maupun singkatan yang harus diketahui bagi anda yang ingin mempelajarinya. Oleh karena itu disini penulis akan memberikan istilah serta singkatan yang paling sering muncul dalam mempelajari pajak.

Wajib Pajak
Orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan kewajiban dalam perpajakan.

Badan
Sekumpulan orang/modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah keuangan dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, lembaga dan bentuk badan lainya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Masa pajak
Jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang KUP. Masa pajak sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang di atur dengan peraturan menteri keuangan paling lama 3 (tiga) bulan kalender

Tahun pajak
Jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila wajbb pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Bagian tahun pajak
Bagian dari jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.

Pajak yang terutang
Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat Tagihan Pajak(STP)
Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

Kredit pajak
Pajak yang dibayarkan dalam tahun berjalan dan dapat dijadikan sebagai pengurang pajak pada akhir perhitungan pajak.

Pemeriksaan
Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,keterangan, dan atau bukti yang dilaksakan secara objektif dan propesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bukti permulaan
Keadaan, perbuatan, dan atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana dibidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara.

Pemeriksaan bukti permulaan
Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adannya dugaan telah terjadi tindak pidana dibidang perpajakan.

Penelitian
Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampiranya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.

Pengusaha
Orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha pekerjaanya menghasilkan barang,mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagaan memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

Pengusaha Kena Pajak (PKP)
Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang pajak pertambahan nilai 1984 dan perubahannya.

Nomor Pokok Wajib Pajak
Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi yang digunakan dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan

Surat Pemberitahuan (SPT)
Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya.Ada 2 spt yakni SPT masa dan SPT tahunan

Surat Setoran Pajak (SSP)
Sarana administrasi bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak yang harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak (SKP)
Surat yang diterbitkan oleh pihak fiscus sebagai hasil dari pemeriksaan yang dilakukan. Terdapat beberapa jenis SKP yakni: SKPKB,SKPKBT,SKPN,SKPLB,SKPKBT

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
Surat ketetapan yang diterbitkan apabila terjadinya kurang bayar oleh wajib pajak

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
Surat ketetapan yang diterbitkan setelah SKPKB dikarenakan ditemukannya bukti lain yang menyatakan kurang bayar

Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
Surat ketetapan pajak yang diterbitkan menunjukan tidak ada kurang atau lebih pajak yang dibayarkan

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
Apabila dalam hasil pemeriksaan terdapat pajak yang lebih bayar yang dimana wajib pajak dapat melakukan restitusi maupun kompensasi

Surat paksa
Surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Pemeriksaan lapangan
Pemeriksaan yang dilakukan ditempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal wajib pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur jendral pajak.

Pemeriksaan kantor
Pemeriksaan yang dilakukan dikantor direktorat jendral pajak.

Pemeriksaan ulang
Pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang telah diterbitkan surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan sebelumnya untuk jenis pajak dan masa/tahun pajak.

Barang Kena Pajak (BKP)
Ini merupakan istilah yang terdapat dalam PPN terhadap barang yang dikenakan pajak

Direktorat Jendral Pajak (DJP)
salah satu direktorat jenderal di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan.

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
Undang-undang yang memuat dan mengatur bagaimana pajak dijalankan semestinya.

Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN)
Nomor yang menandakan bahwa wajib pajak telah menyetorkan sejumlah uang akibat pajak yang terhutang.

Pajak Penghasilan (PPH)
Pajak yang dikenai atas nilai lebih secara ekomonis yang diterima wajib pajak

Pajak Pertambahan Nilai(PPN)
Pajak yang dipungut oleh PKP terdahap konsumen akhir suatu barang maupun jasa

Pengusaha Kena Pajak (PKP)
Wajib pajak yang dikarenakan sudah memenuhi suatu kriteria tertentu yang menurut undang-undang yang diwajibkan untuk melakukan kewajiban perpajakan dalam hal pemungutan PPN

Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
Surat yang yang diterbitkan oleh KPP atas terdaftarnya wajib pajak pada KPP bersangkutan tersebut

Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Tempat dimana wajib pajak dapat melakukan segala aktivitas dan kewajiban perpajakan.

Semua istilah diatas belum mencakup seluruh istilah dalam perpajakan, istilah diatas adalah beberapa istilah yang cukup sering muncul apabila kita membaca peraturan perpajakan. Mungkin setelah membaca istilah-istilah diatas banyak yang anda tidak pahami dari istilah tersebut, tapi tenang saja sebab seiring pembelajaran yang diberikan akan dijelaskan istilah diatas lebih rinci dan mendalam. Terima Kasih.
 
Copyright © 2020 INFO AKUNTAN

Powered by Aditya Tarigan