INFO UPDATE
Tampilkan postingan dengan label Internal. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Internal. Tampilkan semua postingan

Fraud Auditing 2

Sesuai dengan janji saya, berikut lanjutan dari artikel sebelumnya FRAUD AUDITING

Tanggung Jawab Auditor Untuk Mendeteksi Fraud 

Auditor, baik auditor independen maupun auditor intern mempunyai tanggung jawaab untuk mendeteksi fraud. Menurut Robert K.Eliot dan John J.Willingham dalam bukunya Perspective in Auditing menyatakan dalam terjemahan bebas bahwa “...tanggung jawab auditor untuk  mendeteksi fraud merupakan  tanggung jawab profesi dan tanggung jawab terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 

Selanjutnya, sehubungan dengan tanggung jawab tersebut fraud, Robert K. Elliot dan John J. Willingham menyatakan.
"In order to judge the effectiveness of auditors' performance in detecting and defining management fraud, one must assess their responsibilities for detecting it. Their responsibilities are the benchmarks for judging their performance. One must also consider these responsibilities in planning how to improve auditor capabilities  in detecting management fraund.  The social demand for improved detection  maybe  met  by  working within  the  framework  of  responsibilities currently defined or by changing it...”
Standar Audit yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia telah mengatur tentang tanggung jawab Auditor Independen dalam mendeteksi kekeliruan (error) ketidakberesan (irregularities) dan unsur pelanggaran hukum (illegal acts). Namun demikian, standar tersebut tidak memberikan jaminan penuh bahwa hasil audit akan dapat mendeteksi kekeliruan, ketidakberesan, dan pelanggaran hukum, melainkan hanya mengharuskan auditor untuk  menentukan  risiko  bahwa  laporan  yang  diperikasanya  telah  bebas  dari kekeliruan, ketidakberesan, dan unsur pelanggaran hukum yang yang material. 

Untuk itu, auditor harus merancang auditnya agar dapat memberikan keyakinan memadai bahwa pendeteksi kekeliruan, ketidakberesan,  dan  unsur  pelanggaran  hukum  yang material  telah  dilakukan.  Auditor menggunakan istilah ketidakberesan karena istilah manipulasi, penyelewengan, penggelapan, dan pencurian karena istilah tersebut merupakan istilah yang digunakan dalam bahasa (kewenangan) hakim. 

Penentuan risiko salah saji laporan keuangan mengharuskan auditor memahami karakteristik kekeliruan dan kerumitan terkait, kemudian merancang prosedur audit yang cocok, serta mengevaluasi hasilnya. Karakteristik kekeliruan dan ketidakberesan dimaksud sebagai berikut: 

1.Materialitas,  yaitu  dampak  suatu  kesalahan/kekeliruan  secara  individual  atau  secara keseluruhan  cukup  penting  sehihngga  menyebabkan  pengambilan  keputusan  menjadi keliru/salah atau laporan keuangan menjadi tidak disajikan secara wajar. 

2.Tingkat keterlibatan karyawan atau manajemen.atas suatu pekerjaan.  Hal itu berkaitan dengan keharusan adanya proses cek dan recek atas pelaksanaan suatu pekerjaan. Seorang karyawan tidak boleh melakukan pekerjaan dari A sampai Z tanpa ada petugas lain atau atasan yang mengecekan hasil pekerjaannya. 

3.Penyembunyian.  Meliputi  manipulasi  catatan  akuntansi  atau  merekayasa  dokumen pendukung untuk menutupi suatu kenyataan bahwa catatan akuntansi tidak sesuai dengan fakta dan keadaan yang melandasinya. 

4.Struktur  pengendalian. Tidak  adanya  prosedur  pengendalian  atau  adanya  usaha  dari manajemen untuk menghindari prosedur pengendalian yang berlaku. 

5.Dampak terhadap laporan keuangan.

Untuk memenuhi tanggung jawab pendeteksian kekeliruan dan ketidakberesan, auditor juga harus menerapkan hal berikut. 

1.Keseksamaan dalam perencanaan dan penilaian hasil prosedur auditnya.

2.Derajat skeptisme profesional yang semestinya untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kekeliruan dan ketidakberesan akan terdeteksi. Skeptisme profesional tersebut mencakup skeptisme profesional dalam perencanaan audit dan skeptisme profesional dalam pelaksanaan audit.

Tanggung jawab auditor untuk mendeteksi dan melaporkan adanya salah saji material atas laporan keuangan sebagai akibat adanya unsur pelanggaran hukum. Pada dasarnya, sama dengan tanggung jawab auditor untuk mendeteksi kekeliruan dan ketidakberesan.  Dampak adanya unsur pelangaran hukum terhadap laporan keuangan dapat bersifat langsung dan tidak langsung. 

Pelanggaran hukum dan peraturan yang lebih terkait dengan aspek operasi mempunyai dampak yang tidak langsung terhadap laporan keuangan. Pelanggaran hukum karena pencurian atau penggelapan atas inventori yang ada di gudang mempunyai dampak yang langsung terhadap laporan keuangan perusahaan karena saldo inventori di neraca harus disesuaikan dengan jumlah yang sebenarnya ada (di luar jumlah yang dicuri/gelapkan)

Pada umumnya, semakin jauh unsur pelanggaran hukum terpisah dari kejadian dan transaksi  yang dicerminkan dalam laporan keuangan,  semakin  kecil  kemungkinan auditor menyadari atau mengenal adanya unsur pelanggaran hukum terebut. Namun demikian, dalam setiap pemeriksaan yang dilakukannya, auditor harus selalu waspada terhadap adanya kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum baik dilakukan oleh oknum karyawan maupun oleh manajemen secara sistemik.  

Jika ditemukan adanya indikasi mengenai unsur pelanggaran hukum yang mungkin mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan, auditor berkewajiban untuk melaksanakan prosedur audit yang dirancang secara khusus untuk meyakinkan ada/tidaknya unsur pelanggaran hukum tersebut.

Perlu disadari bahwa suatu audit yang dilakukan berdasarkan standar auditing yang berlaku, tidaklah menjamin bahwa unsur pelanggaran hukum dapat terdeteksi. Hal itu karena standar auditing yang ditetapkan tidak meliputi prosedur audit yang dirancang khusus untuk mendeteksi unsur pelanggaran hukum. Standar auditing yang ada lebih dimaksudkan sebagai acuan kriteria dalam melakukan general audit atas laporan keuangan sehubungan dengan penilaian atas kewajaran lampiran keuangan auditan atau berkaitan dengan "Fairness Doctrine"

Pertanyaan yang timbul kemudian adalah dapatkah tanggung jawab auditor untuk mendeteksi fraud ditingkatkan atau diperluas. Sehubungan dengan hal itu, DR. Cormichael dan John J. Willingham berpendapat bahwa: 
"Here are two basic issues underlying the question of the appropriate extent of auditors’ responsibilities for fraud detection.  First, how should some courts have interpreted the auditors' legal responsibility in detecting fraud more broadly than the responsibility defined by professional standard?  Second, should the auditor professionally be responsible to detect frauds or  other illegalities immaterial to the financial statement?"
Ada dua isu utama yang dipertanyakan dan perlu digarisbawahi mengenai esensi yang pantas mengenai  tanggung  jawab  auditor  dalam  mendeteksi  fraud. Pertama, bagaimana hakim/pengadilan (harus) mengintepresi tanggung jawab auditor dalam mendeteksi fraud lebih luas dari tanggung jawab menurut standar profesi.  

Kedua, haruskah auditor secara professional bertanggung jawab untuk mendeteksi fraud atau pelanggaran hukum lain yang dampaknya tidak material terhadap laporan keuangan?

1.Fraud  Auditing  merupakan  proses  audit  yang  memfokuskan  pada keanehan/keganjilan (sesuatu yang tampaknya di luar kebiasaan kemudian menelusuri dan mendalami transaksi untuk merekonstruksi bagaimana terjadinya dan apa akibat yang ditimbulkannya).  Dalam Fraud audit, proses pengumpulan bukti audit lebih fokus pada apakah fraud memang tejadi, dan jika terjadi, maka audit mengarah pada pengumpulan bukti untuk mengetahui dan membuktikan siapa pelakunya (pejabat yang terlibat), bagaimana fraud itu terjadi (modus operandinya), dimana tempat terjadinya fraud tersebut, kapan waktu terjadinya, hukum apa yang dilanggar, berapa kerugian yang diakibatkannya, siapa yang dirugikan dan diuntungkan, serta hal lain yang berkaitan dengan bukti investigasi. 

2.Peran  penting  fraud  auditor  meliputi  preventing  fraud (mencegah  fraud),  detecting (mendeteksi  fraud),  dan  investigating  fraud (melakukan  investigasi  fraud). Dalam perkembangannya, investigasi akan mengarah pada profesi tersendiri, yaitu akuntan forensik. Akuntan forensik membutuhkan kombinasi keahlian seorang auditor terlatih dan penyelidik kriminal. Selain itu, akuntan forensik juga harus memiliki sifat berikut:
a.Sifat waspada dan skeptis dalam arti kewaspadaan dan kehati-hatian terhadap setiap hal yang menunjukkan kemungkinan adanya fraud. 
b.Kemauan yang keras untuk mencari kebenaran dan bukti pendukungnya. 
c.Rasa ingin tahu dan suka tantangan pada hal yang tidak lazim, bertentangan dengan logika, dan apa yang diharapkan secara wajar. 

Untuk menjadi akuntan forensik, seorang fraud auditor setidak-tidaknya harus menguasai hal berikut :

  1. Kemampuan untuk mengidentifikasikan  masalah (isu) keuangan,  misalnya  money laundring, transfer pricing, pembukaan perusahaan fiktif di luar negeri, pemindahan dana antarrekening bank. 
  2. Memiliki pengetahuan mengenai teknik investigasi dari yang paling dasar sampai yang rumit. 
  3. Memiliki pengetahuan tentang bukti, mencakup pula untuk kepentingan pengadilan (sebagaimana diatur dalam KUHAP/Hukum Acara Pidana). 
  4. Mampu  menginterprestasikan  informasi  keuangan  dalam  arti  informasi  keuangan merupakan kunci untuk mengarah pada investigasi dan bukti yang diperlukan. 
  5. Mampu menginterprestasikan temuan, yaitu bila proses investigasi telah selesai, akuntan forensic dituntut untuk mampu mengungkap temuan (finding) dengan jelas, akurat, dan menyakinkan. 
Sehubungan dengan hal tersebut di atas seorang fraud auditor yang efektif, antara lain harus mampu melakukan hal berikut:

  1. Menilai kekuatan dan kelemahan sistem pengendalian intern. 
  2. Mengidentifikasikan  potensi  kecurangan  dari  kelemahan  sistem  pengendalian intern  dan potensi kecurangan akibat kerentanan/kerawanan kelompok transaksi atau aktivitas organisasi auditan. 
  3. Mengindentifikasikan hal yang menimbulkan tanda tanya dan transaksi istimewa. 
  4. Memahami praktek, prosedur, dan kebijakan manajemen. 
  5. Dapat menghitung dan menetapkan besarnya kerugian, dan menyusun laporan atas kerugian karena fraud untuk kepentingan atau tujuan penyidikan, penuntutan di pengadilan, atau kepentingan lain (misalnya untuk klaim asuransi). 
  6. Mengikuti arus dokumen yang mendukung transaksi dan dokumen pendukung untuk transaksi yang dipertanyakan. 
  7. Mereview dokumen yang sifatnya aneh. 
Pendeteksian Fraud 

1.Pendekatan dan Langkah dalam Fraud Audit 
Pendekatan dalam rangka investigasi fraud mencakup hal berikut: 
a.Analisis data dan bukti. 
b.Menyusun hipotesis. 
c.Menguji hipotesis dengan bukti lanjutan. 
d.Menyaring dan memperbaiki hipotesis. 

Beberapa langkah yang perlu ditempuh untuk menguji fraud, antara lain sebagai berikut: 
a.Penguji dokumen. 
b.Saksi netral dari pihak ketiga. 
c.Siapa saja yang berkomplot. 
d.Tujuan pengungkap fraud.

2.Cara Mendeteksi Fraud
Langkah penting yang perlu dilakukan auditor untuk mengetahui ada tidaknya fraud dengan jalan mendeteksi dapat digunakan beberapa teknik antara lain sebagai berikut:

a.Teknik mendeteksi melalui audit catatan akuntansi yang mengarah pada gejala atau kemungkinan terjadinya fraud (Critical Point Auditing). Critical Point Auditing dengan hal berikut. 
-Analisis trend, yaitu pola kecenderungan (konjungtur) yang terjadi dari satu periode ke periode berikutnya.

-Pengujian khusus, yaitu pengujiaan terhadap kegiatan yang memiliki risiko tinggi terhadap kecurangan. 

b.Teknik mendeteksi dengan analisis kepekaan pekerjaan dengan memandang pelaku potensial (Job Sensitivity Analysis). Job Sensitivity Analysis dengan hal berikut. 
-Identifikasi semua posisi pekerjaan yang rawan tehadap kecurangan (metode pendekatan). 

-Identifikasi tingkat pengendalian yang dilakukan manajer. Kecurangan akan mudah dilakukan kalau manajer lengah atau sibuk dengan tanggung jawab lain. Dan mengabaikan tanggung jawabnya dalam melakukan pengendalian. 

-Indentifikasi gejala (symptom) yang terjadi seperti adanya kekayaan pribadi yang tidak dapat dijelaskan, pola hidup mewah, rasa tidak puas, egois, pengabaian instuksi, dan ingin dianggap  penting (karakter pribadi).

-Pengujian rinci apakah pengujian dan tindak lanjut perbaikan telah dilakukan pada kesempatan pertama atas jenis pekerjaan yang berisiko tinggi.

Investigasi Fraud 
Menurut  ilmu kriminalistik, investigasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan ketentutan perundang-undangan yang berlaku untuk  mendengarkan dan menanyai seseorang tentang suatu kejadian/peristiwa tertentu yang bersangkutan dengan masalah fraud atau masalah hukum.  Ciri penting investigasi fraud yang berhubungan dengan tugas auditor untuk mengungkap fraud adalah bahwa kegiatan itu selalu ditandai dengan kurangnya informasi aktual tentang terjadinya fraud berikut pelakunya. Tiga elemen yang dapat membantu untuk mengungkap informasi tersebut sebagai berikut:

1.Tempat terjadi fraud.
Investigator memeriksa dan menginterprestasikan adanya/terjadinya fraud sehingga dapat menyimpulkan dan merekonstruksikan (dalam benaknya) suatu gambaran tentang jalannya peristiwa. 

2.Kemampuan auditor dalam merekonstruksi terjadinya fraud. 
Diperlukan pengetahuan/pengalaman bagi  investigator untuk menemukan kekurangan informasi. Investigator yang berpengalaman akan dapat melihat indikasi mengenai adanya fraud yang pada gilirannya dapat menunjukkan perbuatan dan motivasi pelaku fraud.

3.Pengetahuan dari orang yang mengetahui peristiwa fraud. 
Informasi dari orang/pihak yang mengetahui/menyaksikan terjadinya fraud sangat penting untuk menguji kebenaran fakta yang ada.

Simpulan 

Fenomena korupsi di Indonesia menjadi semakin parah bahkan ada anggapan bahwa korupsi sudah melekat dalam sistem dan menyatu pada penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah sebenarnya telah mempunyai niat baik untuk memberantas korupsi di negeri dengan dilahirkannya berbagai peraturan dan perundangan serta dipertahankannya unit pengawasan dalam organisasi pemerintah, seperti BPKP, ITJEN, dan sebagainya.  Hal itu juga menjadi tantangan bagi seluruh auditor baik auditor independen maupun auditor pemerintah untuk mampu dan dapat mengungkap serta mendeteksi fraud.
Sekalipun secara umum, standar auditing tidak menjamin bahwa dalam setiap kegiatan pemeriksaan akan mampu menemukan adanya fraud namun tingkat efektifitas kinerja auditor dapat pula dilihat berdasarkan tolok ukur sampai seberapa jauh auditor berhasil mendeteksi fraud. Untuk  itu,  auditor  harus  mengembangkan  teknik  dan  prosedur  audit yang  khusus  untuk mendeteksinya.  Teknik seperti critical poin auditing dan job sensitivity analysis merupakan beberapa teknik yang digunakan auditor dalam melaksanakan audit guna memungkinkannya untuk mendeteksi fraud. Selain itu, auditor juga dituntut untuk senantiasa meningkatkan kemampuan profesionalnya  mengingat  tuntutan  dan  harapan masyarakat  sudah  semakin  besar  terhadap tanggung jawab dan hasil kerja auditor, utamanya dalam bekerja sama dengan aparat penyidik (polisi dan kejaksaan) dalam membuktikan terjadinya suatu fraud.

Demikian pembahasan Saya tentang Fraud Auditing, semoga bermanfaat.

Fraud Auditing

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang paling korup di dunia. Hal itu terlihat dari banyaknya kasus korupsi yang ditangani oleh penuntut dan kepolisian tetapi kasus tersebut banyak yang tidak terselesaikan. Hukum dan peraturan telah dibuat, lembaga pengawasan dan investigasi telah didirikan tetapi hal tersebut tetap tidak dapat menangkap dan memasukkan para koruptor ke penjara. Masyarakat berharap akuntan dapat meningkatkan kompetensi profesional mereka  dalam  mendeteksi  penipuan.  

Artikel kali ini membahas penipuan  audit,  kondisi  penyebab terjadinya penipuan, karakteristik dan tipe penipuan, dan tanggung jawab para auditor dalam mendeteksi penipuan.

Kondisi Penyebab Terjadinya Fraud 

Secara  teoritis  terdapat 2 (dua)  kondisi  pokok  yang  menjadi  penyebab  seseorang melakukan tindak perbuatan fraud/korupsi yaitu; kondisi lingkungan individu dan faktor internal organisasi. 

I. Kondisi Lingkungan Individu 

Lingkungan individu merupakan salah satu faktor yang berpengaruh kuat terhadap kemungkinan  terjadinya  fraud/korupsi.  Penelitian  menunjukkan  bahwa  fraud/korupsi terjadi sebagai akibat kombinasi antara tekanan yang dialami individu (seseorang) dengan lingkungan yang memungkinkan seseorang atau kelompok untuk melakukan kecurangan. 

1. Keadaan dan sifat/karakter individu/seseorang yang mempengaruhinya untuk melakukan fraud/korupsi antara lain sebagai berikut.
  • Sifat tamak dan ingin mengejar kemewahan; 
  • Moral yang kurang kuat dalam menghadapi godaan; 
  • Penghasilan yang kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup; 
  • Adanya kebutuhan yang mendesak yang tidak dapat diatasi dengan usaha/penghasilan normal; 
  • Malas atau tidak mau bekerja keras; 
  • Ajaran agama yang tidak (kurang) diterapkan secara benar. 

2.Kondisi lingkungan organisasi/perusahaan tempatnya bekerja dalam mempengaruhi seseorang untuk melakukan fraud/korupsi antara lain sebagai berikut. 
  • Kurang adanya teladan dari pimpinan; 
  • Tidak adanya kultur organisasi yang baik; 
  • Sistem akuntabilitas yang kurang memadai; 
  • Kelemahan sistem pengendalian manajemen; 
  • Adanya kecenderungan dari manajemen untuk menutupi korupsi yang terjadi di dalam organisasinya. 

3.Kondisi lingkungan masyarakat tempat individu dan organisasi berada dalam mempengaruhi seseorang untuk melakukan fraud/korupsi antara lain sebagai berikut. 
  • Nilai yang berlaku di masyarakat yang ternyata kondusif untuk terjadinya korupsi (Anggapan korupsi sebagai sesuatu yang sudah lumrah/wajar terjadi karena berbagai alasan seperti gaji yang kecil). 
  • Budaya  yang  menilai  keberhasilan  seseorang  dari  tingkat  materi(kekayaan)yang dimilikinya. 
  • Kurangnya kesadaran masyarakat akan kerugian yang harus ditanggungnya akibat dari praktek fraud/korupsi yang terjadi (di lingkungan pemerintahan atau BUMN/D). 
  • Kurangnya kesadaran masyarakat akan perannya dalam mencegah dan memberantas korupsi bahkan justru menjadi pendorong terjadinya fraud/korupsi. 
  • Generasi muda Indonesia dihadapkan dengan praktek korupsi sejak lahir. 

4.Pengaruh peraturan perundang-undangan terhadap praktek fraud/ korupsi terjadi karena hal berikut. 
  • Adanya peraturan perundang-undangan monopolistik. 
  • Kualitas peraturan perundang-undangan kurang memadai. 
  • Peraturan kurang disosialisasikan. 
  • Sanksi atas pelanggaran aturan terlalu ringan. 
  • Adanya peraturan yang tumpang tindih. 
  • Pembuat aturan dapat disuap. 
  • Ketidakkonsistenan dalam penegakan hokum dan peraturan perundangan yang ada. 

II. Faktor Intern Organisasi/Perusahaan 

Beberapa faktor intern perusahaan yang dapat menciptakan peluang terjadinya fraud/korupsi antara lain sebagai berikut.

1.Kelemahan Sistem Pengendalian Manajemen 
  • Manajemen tidak menekankan pentingnya peran sistem pengendalian manajemen. 
  • Manajemen tidak menindak pelaku fraud. 
  • Manajemen tidak mengambil sikap terhadap adanya conflict of interest. 
  • Manajemen kurang peduli pada masalah keuangan yang dihadapi karyawan. 
  • Manajemen kurang memperhatikan kesejahteraan karyawan. 
  • Para eksekutif menunjukkan sikap hidup mewah. 
  • Internal auditor tidak mempunyai kewenangan untuk menyelidiki kegiatan para eksekutif,terutama menyangkut pengeluaran yang sangat besar. 
  • Manajemen sendiri aktif melakukan fraud. 

2.Gaji/pendapat yang diberikan perusahaan tidak cukup kompetitif dibandingkan dengan gaji di perusahaan lain yang sejenis. 

3.Industri yang cenderung korup.
  • Patut   diduga   bahwa   rekanan   pemerintah   hidup   dalam   industri   yang   memiliki kecenderungan korup. 
  • Sulit melakukan pekerjaan dengan pemerintah tanpa melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme. 

4. Indikasi  lain  yang  juga  mendorong  fraud/korupsi,  yaitu  kelemahan  dalam  prosedur penerimaan  pegawai  sehingga  calon  pegawai  yang  mempunyai  integritas  dan  kualitas rendahpun tetap diterima menjadi pegawai.

III. Gone Theory 

Gone Theory yang dikemukakan oleh Jack Bologne menjelaskan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan meliputi hal berikut. 
1.Greedy (keserakahan)
2.Opportunities (kesempatan)
3.Needs (kebutuhan)
4.Exposure (pengungkapan)

Greedy berkaitan dengan adanya prilaku serakah yang secara potensial ada dalam diri setiap orang. Opportunities berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau lingkungan masyarakat  yang  sedemikian  rupa  sehingga  membuka  kesempatan  bagi seseorang  untuk melakukan kecurangan. Need berkaitan dengan kebutuhan seseorang/individu untuk dapat hidup secara wajar atau yang diinginkan. Expossure berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang akan dihadapi oleh seseorng apabila ditemukan melakukan fraud/korupsi.

Penggolongan Fraud 

Fraud adalah suatu perbuatan melawan atau melanggar hukum yang dilakukan oleh orang dari dalam atau dari luar organisasi, dengan maksud untuk memperkaya atau mendapatkan keuntungan diri sendiri, orang lain, atau badan hukum lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. Fraud dapat digolongkan menurut korbannya, menurut pelakunya, dan menurut akibat hukumnya. 

I.Ditinjau dari korbannya, fraud dapat dibedakan antara fraud yang mengakibatkan kerugian di dalam entitas organisasi dan yang mengakibatkan kerugian pihak lain. 

1.Fraud yang mengakibatkan kerugian di dalam organisasi dapat dilakukan oleh orang dalam atau luar organisasi misalnya sebagai berikut. 
  • Kecurangan yang dilakukan oleh rekanan atau pemasok dengan cara mengirim barang  kurang  dari  yang seharusnya,  atau  merendahkan kualitas  barang  yang dikirim, atau melakukan penagihan ganda. 
  • Manipulasi dengan menciptakan piutang fiktif atau meninggikan jumlahnya yang kemudian diperoleh keuntungan pada pembayaran piutang tersebut.

2.Fraud yang mengakibatkan kerugian pihak lain, misalnya berikut ini. 
  • Meninggikan nilai asset atau laba perusahaan pada laporan keuangan sehingga merugikan pemegang saham atau kreditur.
  • Meninggikan  (mark up) nilai kontrak sehingga merugikan pemberian kerja.
  • Memperkecil pendapatan atau meninggikan biaya agar laba perusahaan lebih kecil dari yang seharusnya sehingga merugikan negara berupa berkurangnya penerimaan pajak. 
  • Melaporkan penjualan eksport yang sebenarnya tidak dilakukan (ekspor fiktif) agar PPN masukan lebih kecil dibandingkan PPN keluarannya sehingga dapat merestitusi pajak yang merugikan negara.
  • Manipulasi dengan meninggikan biaya.

II.Ditinjau dari segi pelaku fraud dapat digolongkan sebagai berikut. 

1.Kecurangan manajemen yang biasa disebut kejahatan kerah putih (white collar crime), yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang penting atau orang yang status sosialnya tinggi dan dilakukan dalam rangka pekerjaannya. Kejahatan kerah putih melibatkan suatu pelangaran tugas kewajiban,dan tanggung jawab dengan cara melakukan tindakan/perbuatan atau menghilangkan dengan tersamar atau dengan jelas dalam suatu kecurangan yang disengaja, pencurian, atau  penyelewengan dari suatu harta yang dipercayakan kepadanya.

2.Kecurangan  karyawan,  yakni  tindakan  tidak  jujur  yang  dilakukan  karyawan  yang berkaitan dengan kerugian dari entitas organisasinya meskipun manajemen telah menetapkan langkah pencegahan.

3.Kecurangan  dari  luar  organisasi,  yaitu  yang  dilakukan  oleh  pemasok,  leveransir kontraktor, dan sebagainya sehubungan dengan penyerahan pekerjaan, barang, atau jasa yang merugikan penerimaannya. 

4.Kecurangan yang melibatkan orang luar dan orang dalam organisasi melalui kerja sama yang tidak sehat (kolusi).

Pembahasan tentang Fraud Auditing akan kita lanjutkan dengan pembahasan tanggung jawab Auditor untuk mendeteksi fraud. Terima Kasih.

Audit Investigatif Bagian II

Saya akan lanjutkan tentang tahap-tahap dalam melakukan Audit Investigatif. Silahkan teman-teman baca dengan seksama.

Tahap-Tahap Kegiatan Audit Investigatif 

1. Pra Perencanaan 
2. Perencanaan Audit Investigatif 
3. Pelaksanaan Audit Investigatif 
4. Pelaporan dan Tindak Lanjut 

Tahap Pra Perencanaan Audit Investigatif 

Tujuan : tujuan dilakukan pra perencanaan adalah untuk meyakini layak tidaknya suatu informasi/pengaduan yang diterima dapat ditindak lanjuti dengan audit investigatif

Informasi dugaan adanya kasus penyimpangan dapat bersumber dari lingkungan intern atau ekstern antara lain : 

- Pengembangan hasil audit reguler BPKP 
- Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif / lembaga negara lainnya 
- Masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) 
- Media massa 

Kriteria untuk menilai cukup tidaknya alasan untuk dilakukan audit investigatif adalah kecukupan informasi untuk menjawab pertanyaan 5W dan 1H yaitu: 

•What (jenis penyimpangan dan dampaknya) 
•Who (siapa yang melakukan) 
•Where (dimana terjadi) 
•When (kapan terjadi) 
•Why (apa yang menyebabkan penyimpangan terjadi) 
•How ( Bagaimana penyimpangan tersebut terjadi) 

Tahap Perencanaan Audit Investigatif 

Tujuan perencanaan audit investigatif adalah untuk meminimalkan tingkat resiko kegagalan dalam melakukan audit investigatif serta memberikan arah agar pelaksanaan audit investigatif efisien dan efektif

Tahap Perencanaan antara lain seperti :

- Membuat Hipotesis Rinci 
- Menyusun Audit Program 
- Perencanaan Sumber Daya yang Dibutuhkan 
- Penugasan (assignment) 

Tahap Pelaksanaan Audit Investigatif 

  1. Pembicaraan pendahuluan dengan auditan 
  2. Pengumpulan dan evaluasi bukti 
  3. Ekspose intern dilingkungan BPKP 
  4. Pembicaraan akhir dengan auditan 
  5. Ekspose ekstern BPKP dengan instansi penyidik dalam kasus yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi 
Pelaksanaan Pengumpulan Dan Evaluasi Bukti Difokuskan  Pada Upaya Pengujian Hipotesa Untuk mengungkapkan : 

- fakta-fakta dan proses kejadian 
- Sebab dan dampak penyimpangan 
- Pihak-pihak yang diduga terlibat/bertanggung jawab atas kergian keungan negara 
- Bukti-bukti yang mendukung 

Tahap Evaluasi Bukti 

Kegiatan ini untuk meyakinkan bahwa bukti yang telah dikumpulkan : 

  1. Memiliki kaitan dan mendukung   tersedianya alat bukti dari sudut pandang hukum pembuktian tindak pidana korupsi. 
  2. Membuktikan hipotesis yang telah dikembangkan / dikembangkan kembali untuk menyusun uraian fakta, pihak-pihak yang diduga terlibat dan bertanggung jawab serta kerugian keungan negara 
Tahap Pelaporan dan Tindak Lanjut 

Substansi laporan antara lain memuat : 

  • Landasan penugasan 
  • Tujuan, sasaran, ruang linkup audit investigatif 
  • Hambatan pelaksanaan audit investigatif 
  • Uraian fakta 
  • Dampak dan penyebab penyimpangan 
  • Bukti-bukti yang diperoleh 
  • Kesepakatan melaksanakan tindak lanjut (termasuk kesepakatan dengan pihak penyidik) 
Demikian artikel Saya tentang Audit Investigatif atau Audit Forensik, semoga artikel ini dapat membantu teman-teman semua. Terima Kasih.

Audit Investigatif Bagian I

Pengertian Audit Investigatif 

Audit investigatif merupakan penelitian secara mendalam terhadap fakta-fakta. Penelitian tersebut berdasarkan pada informasi yang diperoleh yang mungkin berasal dari pengaduan/laporan, dugaan dan fakta-fakta, serta analisis lebih lanjut terhadap fakta-fakta tersebut yang pada akhirnya menjadi dasar untuk membuktikan atau tidak membuktikan engaduan/ laporan atau dugaan tersebut. Pengujian dilakukan secara objektif dan tidak memihak. Kegiatan ini mengharuskan diterapkannya keahlian investigasi dan forensik.

Ruang Lingkup dan Tujuan Audit investigatif 

Ruang lingkup dan analisis dalam audit investigatif diarahkan pada kemungkinan adanya pelanggaran pada peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan atau kebijakan yang telah digariskan.

Audit investigatif bertujuan untuk memperoleh dan memelihara bukti-bukti yang mendukung pelanggaran tersebut.

Pengertian Forensik dan Investigasi 

Forensik merupakan penerapan teknik-teknik untuk merekontruksi kejadian atau transaksi untuk menemukan fakta tentang “siapa, apa, di mana, bilamana, mengapa dan bagaimana” yang ada disekitar kejadian atau transaksi.

Investigasi merupakan pengujian sistematis terhadap suatu kejadian tertentu dengan mengumpulkan dan mendokumentasikan fakta yang dipermasalahkan untuk keperluan penuntutan (peradilan)

Forensik/investigatif Audit 

Istilah Audit Forensik dan Audit investigatif mengandung pengertian yang sama, karena keduanya berhubungan dengan pengujian dan analisis forensik dengan menggunakan teknik-teknik audit dan investigasi dan teknik pengumpulan data (yang mungkin kemudian hari akan digunakan sebagai bukti dalam prakara pidana atau perdata di pengadilan).

Perbedaan Audit Investigatif dengan General Audit 

Waktunya (timing) 
General Audit merupakan suatu kegiatan yang sifatnya berulang (recurring),sedangkan audit investigatif merupakan kegiatan yang tidak berulang karena bersifat spesifik pada setiap kasusnya (non recurring)

Sasarannya 
General Audit merupakan kegiatan yang pada akhirnya memberikan suatu pendapat atau rekomendasi atas suatu permasalahan, sedangankan audit investigatif sasarannya adalah untuk menentukan apakah suatu kecurigaan, pengaduan atau dugaan atas suatu pelanggaran, kecurigaan, kejahatan telah terjadi dan menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Hubungannya (relationship)
General Audit kegiatan banyak berhubungan dengan kejadian yang tidak menyangkut hukum (non adverserial), sedangkan pada audit investigatif kegiatannya banyak berhubungan dengan masalah hukum (adverserial)

Sumber datanya (source)
Sumber data dari kegiatan audit akan tergantung pada jenis auditnya. Sedangkan pada audit investigatif data yang diperoleh dapat berasal dari berbagai sumber baik data keuangan maupun data lainnya seperti hasil wawancara, dokumen maupun catatan masyarakat (publik record)

Prinsip-prinsip Audit Investigatif

Audit investigatif merupakan kegiatan penelitian dan pengujian secara mendalam dengan maksud untuk mencari kebenaran untuk menentukan bahwa kecurigaan atau dugaan terbukti atau tidak terbukti.

Kegiatan audit investigatif mencakup pemanfaatan sumber-sumber bukti yang dapat mendukung fakta yang dipermasalahan.

Semakin kecil selang antara waktu kejadian tindak kejahatan dengan waktu untuk me”respon” maka kemungkinan bahwa suatu tindak kejahatan dapat terungkap akan semakin besar.

Aturan mendasar audit investigatif terhadap tindak pidana adalah bahwa auditor investigasi pertama-tama harus menentukan apakah suatu tindak kejahatan telah dilakukan atau tidak.

Investigatif-auditor mengumpulkan fakta-fakta sedemikian hingga bukti-bukti yang diperolehnya tersebut dapat memberikan kesimpulan sendiri/menceritakan (bahwa telah terjadi tindak kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut teridentifikasi)

Bukti fisik merupakan bukti nyata. Bukti tersebut sampai kapanpun akan selalu mengungkapkan hal yang sama.

Penggunaan tenaga ahli merupakan bantuan bagi pelaksanaan audit investigatif,bukan merupakan pengganti dari audit investigatif.

Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan “saksi” akan sangat dipengaruhi oleh kelemahan manusia. Investigatif-auditor harus selalu berusaha untuk mengkonfirmasikan setiap pernyataan dan keterangan yang diberikan oleh “saksi”

Jika auditor mengajukan pertanyaan yang cukup kepada sejumlah orang cukup, maka akhirnya ia akan mendapatkan jawaban yang benar.

Informasi merupakan nafas dan darahnya audit investigatif. Auditor harus mempertimbangkan segala kemungkinan untuk dapat memperoleh informasi.

Pengamatan, informasi dan wawancara merupakan bagian yang penting dalam audit investigatif.

Sampai disini dulu pembahasan Audit Investgatif nya, tunggu kelanjutannya dimana kita akan membahas tahap-tahap kegiatan Audit Investigatif. Terima Kasih.

Dapatkah Internal Audit Menangkap Fraud?

Mungkin pertanyaan ini akan menjadi sangat mustahil, bila fraud memang diciptakan oleh manajemen perusahaan. Sementara, salah satu tujuan internal audit adalah justru untuk menemukan penyimpangan, baik akibat dari misstatement yang disengaja (fraud) maupun yang tidak. Padahal menurut laporan “2002 Report to Nation on Occupatinal Fraud and Abuses” menyatakan bahwa aktivitas internal audit dapat menekan 35 % terjadinya fraud.

Jawaban pertanyaan diatas akan lebih sulit lagi ditemukan, bila pihak top manajemen justru berperan aktif dengan cara mendesain tugas-tugas internal audit diperusahaannya menjadi tugas yang ” sekedar” untuk menilai performance suatu bagian, bukan bekerja untuk memenuhi fungsi internal control. Dengan demikian, pihak manajemen berupaya membuat fraud menjadi tidak tersentuh oleh internal audit, bahkan menjadi mustahil untuk ditemukan.

Biasanya, selain mendesain agar aktivitas internal audit menjadi lumpuh, fraud yang masif dilakukan melalui trik pembuatan laporan keuangan ganda. Laporan keuangan yang telah dimanipulasi, disiapkan secara khusus untuk dikonsumsi oleh auditor, sedangkan laporan yang aktual - laporan yang benar-benar menggambarkan kondisi aktual keuangan perusahaan - hanya didistribusikan untuk kalangan eksklusif dilingkungan top manajemen.

Masif Fraud di Phar Mor Inc.

Sejarah mencatat kasus Phar Mor Inc. sebagai kasus fraud yang me-legenda dikalangan auditor keuangan. Eksekutif di Phar Mor secara sengaja melakukan fraud untuk mendapatkan keuntungan financial yang masuk ke saku pribadi individu di jajaran top manajemen perusahaan.

Phar Mor Inc, termasuk perusahaan retail terbesar di Amerika Serikat yang dinyatakan bangkrupt pada bulan Agustus 1992 berdasarkan undang-undangan U.S. Bangkruptcy Code. Pada masa puncak kejayaannya, Phar Mor mempunyai 300 outlet besar di hampir seluruh negara bagian dan memperkerjakan 23,000 orang karyawan. Produk yang dijual sangat bervariasi, dari obat-obatan, furniture, electronik, pakaian olah raga hingga videotape. Dalam melakukan fraud, top manajemen Phar Mor membuat 2 laporan ganda. Satu laporan inventory, sedangkan laporan lain adalah laporan bulanan keuangan (monthly financial report). Satu set laporan inventory berisi laporan inventory yang benar (true report), sedangkan satu set laporan lainnya berisi informasi tentang inventory yang di adjustment dan ditujukan untuk auditor use only.

Demikian juga dengan laporan bulanan keuangan, laporan keuangan yang benar - berisi tentang kerugian yang diderita oleh perusahaan, ditujukan hanya untuk jajaran eksekutif. Laporan lainnya adalah laporan yang telah dimanipulasi sehingga seolah-olah perusahaan mendapat keuntungan yang berlimpah.

Dalam mempersiapkan laporan-laporan tersebut, manajemen Phar Mor sengaja merekrut staf dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Cooper & Lybrand. Staf-staf tersebut yang kemudian dipromosikan menjadi Vice President bidang financial dan kontroler, yang dikemudian hari ternyata terbukti turut terlibat aktif dalam fraud tersebut.

Dalam kasus Phar Mor, salah satu syarat agar internal audit bisa berfungsi, yaitu fungsi control environment telah diberangus. Control environment sangat ditentukan oleh attituted dari manajemen. Idealnya, manajemen harus mendukung penuh aktivitas internal audit dan mendeklarasikan dukungan itu kesemua jajaran operasional perusahaan. Top manajemen Phar Mor, tidak menunjukkan attitude yang baik. Manajemen kemudian malah merekrut staf auditor dari KAP Cooper & Librand untuk turut dimainkan dalam fraud. Langkah ini bukan tanpa perencanaan matang. Staf mantan auditor kemudian dipromosikan menduduki jabatan penting, tetapi dengan imbalan harus membuat laporan-laporan keuangan ganda.

Sejauh ini manajemen Phar Mor telah membuktikan tentang teori : The Fraud Triangle. Yaitu teori yang menerangkan tentang penyebab fraud terjadi. Menurut teori ini, penyebab fraud terjadi akibat 3 hal : Insentive/Pressure, Opportunity dan Rationalization/Attitude.
Insentive/Pressure adalah ketika manajemen atau karyawan mendapat insentive atau justru mendapat tekanan (presure) sehingga mereka “commited” untuk melakukan fraud. Opportunity adalah peluang terjadinya fraud akibat lemahnya atau tidak efektivenya control sehingga membuka peluang terjadinya fraud. Sedangkan Rationalization/Attitude menjelaskan teori yang menyatakan bahwa fraud terjadi karena kondisi nilai-nilai etika lokal yang membolehkan terjadinya fraud.

Dalam kasus Phar Mor, setidak-tidaknya top manajemen telah membuktikan satu dari tiga penyusun triangle, yaitu : top manajemen telah melakukan Insentive/Pressure.

Kasus Underlying L/C di BNI

Kasus fraud di BNI yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp. 1,7 trilyun, menarik untuk dikaji. 
Kasus ini justru terkuak oleh kecurigaan Kepala Divisi Internasional terhadap kejanggalan prosedur L/C BNI Cabang Kebayoran Baru.

Berdasarkan Laporan dari Divisi Internasional yang direlease pada tanggal 7 Agustus 2003, kemudian Direktur Utama BNI menurunkan tim audit khusus untuk mendalami kasus ini. Hasilnya, Laporan tim audit khusus yang direlease pada awal September 2003 membuktikan kebenaran pembobolan uang negara sebesar Rp. 1,7 trilyun. Yang menjadi pertanyaan mendasar adalah : mengapa tim internal audit tidak dapat menangkap fraud ini ? Sehingga laporan adanya fraud justru di-release oleh Pimpinan Divisi Internasional yang curiga atas penyimpangan prosedur L/C di BNI Cabang Kebayoran Baru ? apakah pada saat itu aktivitas internal audit memang dilumpuhkan oleh oknum manajemen BNI Cabang Kebayoran Baru ? Atau oknum manajemen BNI Cabang Kebayoran Baru sudah mendesain laporan dan aktivitas sehingga tidak tersentuh oleh aktivitas internal audit ?

Pimpinan BNI mungkin sudah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kegagalan internal audit dalam mengungkap fraud. Tetapi bila fraud memang telah didesain oleh oknum manajemen di BNI Cabang Kebayoran Baru, maka salah satu tugas top manajemen BNI adalah menciptakan control environment sehingga aktivitas internal audit bisa berjalan sesuai fungsinya sebagai internal control.

Top manajemen harus mendeklarasikan dukungan penuh terhadap aktivitas internal audit keseluruh jajaran departemen di lingkungan BNI. Setelah itu baru menata kembali integritas dan moral petugas auditor, sehingga fungsi internal audit bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan

Internal auditing adalah suatu penilaian, yang dilakukan oleh pegawai perusahaan yang terlatih mengenai ketelitian, dapat dipercayainya, efisiensi, dan kegunaan catatan-catatan (akutansi) perusahaan, serta pengendalian intern yang terdapat dalam perusahaan. Tujuannya adalah untuk membantu pimpinan perusahaan (manajemen) dalam melaksanakan tanggungjawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, aran, dan komentar mengenai kegiatan yang di audit.

Untuk mencapai tujuan tersebut, internal auditor melakukan kegiatan–kegiatan berikut:
  1. Menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya dan penerapan sistem pengendalian manajemen, struktur pengendalian intern, dan pengendalian operasional lainnya serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal
  2. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen
  3. Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan dan penyalahgunaan
  4. Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya
  5. Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajemen
  6. Menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisensi dan efektifitas
Dari kegiatan-kegiatan yang dilakukannya tersebut dapat disimpulkan bahwa internal auditor antara lain memiliki peranan dalam :
a.    Pencegahan Kecurangan (Fraud Prevention)
b.    Pendeteksian Kecurangan (Fraud Detection), dan
c.    Penginvestigasian Kecurangan (Fraud Investigation).

Kecurangan dan jenis kecurangan

Untuk lebih berhasilnya peran auditor dalam pencegahan dan pendeteksian adanya kecurangan, sebaiknya internal auditor perlu memahami kecurangan dan jenis-jenis kecurangan yang mungkin terjadi dalam perusahaan. G.Jack Bologna, Robert J.Lindquist dan Joseph T.Wells mendifinisikan kecurangan “ Fraud is criminal deception intended to financially benefit the deceiver ( 1993,hal 3 )” yaitu kecurangan adalah penipuan kriminal yang bermaksud untuk memberi manfaat keuangan kepada si penipu. Kriminal disini berarti setiap tindakan kesalahan serius yang dilakukan dengan maksud jahat. 

Dan dari tindakan jahat tersebut ia memperoleh manfaat dan merugikan korbannya secara financial. Biasanya kecurangan mencakup tiga langkah yaitu:
(1) tindakan/the act.,
(2) Penyembunyian/the concealment dan
(3) konversi/the conversion

Misalnya pencurian atas harta persediaan adalah tindakan, kemudian pelaku akan menyembunyikan kecurangan tersebut misalnya dengan membuat bukti transaksi pengeluaran fiktif. Selanjutnya setelah perbuatan pencurian dan penyembunyian dilakukan, pelaku akan melakukan konversi dengan cara memakai sendiri atau menjual persediaan tersebut. Pada dasarnya terdapat dua tipe kecurangan, yaitu eksternal dan internal.

Kecurangan eksternal adalah kecurangan yang dilakukan oleh pihak luar terhadap suatu perusahaan/entitas, seperti kecurangan yang dilakukan pelanggan terhadap usaha; wajib pajak terhadap pemerintah. Kecurangan internal adalah tindakan tidak legal dari karyawan, manajer dan eksekutif terhadap perusahaan tempat ia bekerja.

Berkaitan dengan itu Association of Certified Fraud Examinations (ACFE-2000), salah satu asosiasi di USA yang mendarmabaktikan kegiatannya dalam pencegahan dan pemberantasan kecurangan, mengkategorikan kecurangan dalam tiga kelompok sebagai berikut:

a. Kecurangan Laporan Keuangan (Financial Statement Fraud),
Kecurangan Laporan Keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material Laporan Keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat bersifat financial atau kecurangan non financial.

b. Penyalahgunaan aset (Asset Misappropriation),
Penyalahagunaan aset dapat digolongkan ke dalam ‘Kecurangan Kas’ dan ‘Kecurangan atas Persediaan dan Aset Lainnya’, serta pengeluaran-pengeluaran biaya secara curang (fraudulent disbursement).

c. Korupsi (Corruption),
Korupsi dalam konteks pembahasan ini adalah korupsi menurut ACFE, bukannya pengertian korupsi menurut UU Pemberantasan TPK di Indonesia. Menurut ACFE, korupsi terbagi ke dalam pertentangan kepentingan (conflict of interest), suap (bribery), pemberian illegal (illegal gratuity), dan pemerasan (economic extortion).

Pencegahan Kecurangan

Peran utama dari internal auditor sesuai dengan fungsinya dalam pencegahan kecuarangan adalah berupaya untuk menghilangkan atau mengeleminir sebab- sebab timbulnya kecurangan tersebut. Karena pencegahan terhadap akan terjadinya suatu perbuatan curang akan lebih mudah daripada mengatasi bila telah terjadi kecurangan tersebut. Pada dasarnya kecurangan sering terjadi pada suatu suatu entitas apabila :

  1. Pengendalian intern tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan tidak efektif.
  2. Pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka.
  3. Pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan yang mengarah tindakan kecurangan.
  4. Model manajemen sendiri melakukan kecurangan, tidak efsien dan atau tidak efektif serta tidak taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
  5. Pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang tidak dapat dipecahkan , biasanya masalah keuangan, kebutuhan kesehatan keluarga, gaya hidup yang berlebihan.
  6. Industri dimana perusahaan menjadi bagiannya, memiliki sejarah atau tradisi kecurangan

Pencegahan kecurangan pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam

mencapai 3 ( tiga ) tujuan pokok yaitu ; keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum & peraturan yang berlaku. ( COSO: 1992)

Untuk hal tersebut , kecurangan yang mungkin terjadi harus dicegah antara lain dengan cara –cara berikut :

1.         Membangun struktur pengendalian intern yang baik

Dengan semakin berkembangnya suatu perusahaan, maka tugas manajemen untuk mengendalikan jalannya perusahaan menjadi semakin berat. Agar tujuan yang telah ditetapkan top manajemen dapat dicapai, keamanan harta perusahaan terjamin dan kegiatan operasi bisa dijalankan secara efektif dan efisien, manajemen perlu mengadakan struktur pengendalian intern yang baik dan efektif mencegah kecurangan. Dalam memperkuat pengendalian intern di perusahaan, COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission) pada bulan September 1992 memperkenalkan suatu rerangka pengendalian yang lebih luas daripada model pengendalian akuntansi yang tradisional dan mencakup menejemen risiko, yaitu pengendalian intern terdiri atas 5 ( lima ) komponen yang saling terkait yaitu :

a.         Lingkungan pengendalian ( control environment ) menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian mencakup :
·          Integritas dan nilai etika
·          Komitmen terhadap kompetensi
·          Partisipasi dewan komisaris atau komite audit
·          Filosofi dan gaya operasi manajemen
·          Struktur organisasi
·          Pemberian wewenang dan tanggung jawab
·          Kebijakan dan praktik sumber daya manusia
b.         Penaksiran risiko ( risk assessment ) adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tuuannya, membentuk suatu dasar untuk menenetukan bagaimana risiko harus dikelola.Risiko dapat timbul atau berubah karena keadaan berikut :
·          Perubahan dalam lingkungan operasi
·          Personel baru
·          Sistem informasi yang baru atau diperbaiki
·          Teknologi baru
·          Lini produk, produk atau aktivitas baru
·          Operasi luar negeri
·          Standar akuntansi baru
c.         Standar Pengedalian ( control activities ) adalah kebijakan dari prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur yang dimaksud berkaitan degan:
·          Penelaahan terhadap kinerja
·          Pengolahan informasi
·          Pengendalian fisik
·          Pemisahan tugas
d.         Informasi dan komunikasi ( information and communication ) adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dari waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggungjawab mereka. Sistem imformasi mencakup sistem akuntansi, terdiri atas metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas dan untuk memelihara akuntabiltas bagi aktiva, utang dan ekuitas. Komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggung jawab individual berkaitan dengan pengendalian intern terhadap pelaporan keuangan.

e.         Pemantauan ( monitoring ) adalah proses menentukan mutu kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan disain dan operasi pengendalian yang tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi.

2.         Mengefektifkan aktivitas pengendalian

a.         Review Kinerja
Aktivitas pengendalian ini mencakup review atas kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, prakiraan, atau kinerja priode sebelumnya, menghubungkan satu rangkaian data yang berbeda operasi atau keuangan satu sama lain, bersama dengan analisis atas hubungan dan tindakan penyelidikan dan perbaikan; dan review atas kinerja fungsional atau aktivitas seseorang manajer kredit atas laporan cabang perusahaan tentang persetujuan dan penagihan pinjaman.
  
b.         Pengolahan informasi
Berbagai pengendalian dilaksanakan untuk mengecek ketepatan, kelengkapan, dan otorisasi transaksi. Dua pengelompokan luas aktivitas pengendalian sistem informasi adalah pengendalian umum ( general control ) dan pengendalian aplikasi ( application control). Pengendalian umum biasanya mencakup pengendalian atas operasi pusat data, pemerosesan dan pemeliharaan perangkat lunak sistem, keamanan akses, pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi. Pengendalian ini berlaku untuk maiframe, minicomputer dan lingkungan pemakai akhir (end-user ). Pengendalian ini membantu menetapkan bahwa transaksi adalah sah, diotorisasi semestinya, dan diolah secara lengkap dan akurat.
c.         Pengengendalian fisik
Aktivitas pengendalian fisik mencakup keamanan fisik aktiva, penjagaan yang memadai terhadap fasilitas yang terlindungi dari akses terhadap aktiva dan catatan; otorisasi untuk akses ke program komputer dan data files; dan perhitungan secara periodik dan pembandingan dengan jumlah yang tercantum dalam catatan pengendali.
d.         Pemisahan tugas
Pembebanan tanggungjawab ke orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi, pencatatan transaksi, menyelenggarakan penyimpanan aktiva ditujukan untuk mengurangi kesempatan bagi seseorang dalam posisi baik untuk berbuat kecurangan dan sekaligus menyembunyikan kekeliruan dan ketidakberesan dalam menjalankan tugasnya dalam keadaan normal

3.         Meningkatkan kultur organisasi

Meningkatkan kultur organisasi dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang saling terkait satu sama lain agar dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasikan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.Prinsip-prinsip dasar tersebut adalah :

a.         Keadilan ( Fairness )

Melidungi kepentingan pemegang saham minoritas dan steakholders lainnnya dari rekayasa transaksi yang bertentangan dengan peraturan peraturan yang berlaku

b.         Transparansi
Keterbukaan ( disclosure ) bagi steakholder yang terkait untuk melihat dan memahami proses suatu pengambilan keputusan /pengelolaan suatu perusahaan. Dalam hal ini terkait pula kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan informasi material kepada pemegang saham /publik dan pemerintah secara benar, akurat, teratur dan tepat waktu.
  
c.         Akuntabilitas ( Accountability )
Menciptakan sistem pengawasan yang efektif didasarkan atas distribusi dan keseimbangan kekuasaan antar anggota direksi, komisaris, pemegang saham dan pengawas. Di sini menyangkut pula proses pertanggungjawaban para pengurus perusahaan atas keputusan – keputusan yang dibuat dan kinerja yang dicapai.

d.         Tanggung jawab ( Responsibility )
Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mematuhi hukum dan ketentuan/peraturan yang berlaku termasuk tanggap terhadap lingkungan di mana perusahaan berada

e.         Moralitas
Manajemen dan seluruh individu dalam perusahaan wajib menjunjung tinggi moralitas, di dalam prinsip ini terkandung unsur- unsur kejujuran, kepekaan sosial dan tanggug jawab individu

f.          Kehandalan ( Reliability )
Pihak manajemen/pengelola perusahaan dituntut untuk memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan
g.         Komitmen
Pihak manajemen/pengelola perusahaan dituntut untuk memiliki komitmen penuh untuk selalu meningkatkan nilai perusahaan , dan bekerja untuk mengoptimalkan nilai pemegang sahamnnya ( duty of loyalty ) serta menurunkan risiko perusahaan.

Dalam pedoman GCG yang disusun oleh The National Committee on Coprporate Governance (Maret 2000) telah disarankan dengan jelas bagi perusahaan untuk memenuhi 13 (tiga belas) aspek penting yang harus diperhatikan manajemen perusahaan yaitu : Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Sistem Audit, Sekretaris Perusahaan, Pihak-pihak yang berkepentingan (steakholders), Keterbukaan,Kerahasiaan, Informasi Orang Dalam, Etika Barusaha dan Anti Korupsi, Donasi, Kepatuhan pada Peraturan Perundangundangan (Proteksi Kesehatan, Keselamatan Kerja , Pelestarian Lingkungan serta Kesempatan Kerja yang sama)

4.         Mengefektifkan fungsi internal audit

Walaupun internal auditor tidak dapat menjamin bahwa kecurangan tidak akan terjadi, namun ia harus menggunakan kemahiran jabatannya dengan saksama sehingga diharapkan mampu mendeteksi terjadinya kecurangan dan dapat memberikan saran-saran yang bermafaat kepada manajemen untuk mencegah terjadinya kecurangan.

Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh manajemen agar fungsi internal audit bisa efektif membantu manajemen dalam melaksanakan tanggungjawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya adalah :

a.         Internal audit departemen harus mempunyai kedudukan yang independen dalam organisasi perusahaan dalam artikata ia tidak boleh terlibat kegiatan operasional perusahaan dan bertanggungjawab kepada atau melaporkan kegiatannya kepada top manajemen
b.         Internal audit departemen harus mempunyai uraian tugas secara tertulis, sehingga setiap auditor mengetahui dengan jelas apa yang menjadi tugas, wewenang dan tanggungjawabnya.
c.         Internal audit harus mempunyai internal audit manual yang berguna untuk:
·          mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas
·          menentukan standar yang berguna untuk mengukur dan meningkatkan performance
·          memberi keyakinan bahwa hasil akhir internal audit departemen sesuai dengan requirement dari internal audit director
d.         Harus ada dukungan yang kuat dari top manajemen kepada internal audit departemen . Dukungan tersebut dapat berupa :
·          penempatan internal audit departemen dalam posisi yang independen
·          penempatan audit staf dengan gaji yang cukup menarik
·          penyediaan waktu yang cukup dari top manajemen untuk membaca, mendengarkan dan mempelajari laporan –laporan internal audit departemen dan respon yang cepat dan tegas terhadap saran-saran perbaikan yang diajukan oleh internal auditor
e.         Internal audit departemen harus memiliki sumber daya yang profesional, capable, bisa bersikap objective dan mempunyai integritas serta loyalitas yang tinggi
f.          Internal auditor harus bisa bekerjasama dengan akuntan publik Jika internal auditor sudah bisa bekerja secara efisien dan efektif dan bisa bekerjasama dengan akuntan publik, maka audit fee yang harus dibayar kepada KAP bisa ditekan menjadi lebih rendah karena hasil kerja internal auditor bisa mempercepat dan mempermudah penyelesaian pekerjaan KAP

5.         Menciptakan struktur pengajian yang wajar dan pantas
6.         Mengadakan Rotasi dan kewajiban bagi pegawai untuk mengambil hak cuti
7.         Memberikan sanksi yang tegas kepada yang melakukan kecurangan dan berikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi
8.         Membuat program bantuan kepada pegawai yang mendapatkan kesulitan baik dalam hal keuangan maupun non keuangan
9.         Menetapkan kebijakan perusahaan terhadap pemberian-pemberian dari luar harus diinformasikan dan dijelaskan pada orang-orang yang dianggap perlu agar jelas mana yang hadiah dan mana yang berupa sogokan dan mana yang resmi
10.      Menyediakan sumber-sumber tertentu dalam rangka mendeteksi kecurangan karena kecurangan sulit ditemukan dalam pemeriksaan yang biasa-biasa saja
11.      Menyediakan saluran saluran untuk melaporkan telah terjadinya kecurangan hendaknya diketahui oleh staf agar dapat diproses pada jalur yang benar

 Pendeteksian Kecurangan
  
Sebagaimana diuraikan sebelumnya, resiko yang dihadapi perusahaan diantaranya adalah Integrity risk, yaitu resiko adanya kecurangan oleh manajemen atau pegawai perusahaan, tindakan illegal, atau tindak penyimpangan lainnya yang dapat mengurangi nama baik / reputasi perusahaan di dunia usaha, atau dapat mengurangi kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Adanya resiko tersebut mengharuskan internal auditor untuk menyusun tindakan pencegahan / prevention untuk menangkal terjadinya kecurangan sebagaimana diuraikan dalam bagian sebelumnya.

Namun, pencegahan saja tidaklah memadai, internal auditor harus memahami pula bagaimana cara mendeteksi secara dini terjadinya kecurangan-kecurangan yang timbul. Tindakan pendeteksian tersebut tidak dapat di generalisir terhadap semua kecurangan. Masing-masing jenis kecurangan memiliki karakteristik tersendiri, sehingga untuk dapat mendeteksi kecurangan perlu kiranya pemahaman yang baik terhadap jenis-jenis kecurangan yang mungkin timbul dalam perusahaan.Sebagian besar bukti-bukti kecurangan merupakan bukti-bukti tidak sifatnya langsung. Petunjuk adanya kecurangan biasanya ditunjukkan oleh munculnya gejala-gejala (symptoms) seperti adanya perubahan gaya hidup atau perilaku seseorang, dokumentasi yang mencurigakan, keluhan dari pelanggan ataupun kecurigaan dari rekan sekerja. Pada awalnya, kecurangan ini akan tercermin melalui timbulnya karakteristik tertentu, baik yang merupakan kondisi / keadaan lingkungan, maupun perilaku seseorang. Karakterikstik yang bersifat kondisi / situasi tertentu, perilaku / kondisi seseorang personal tersebut dinamakan Redflag (Fraud indicators). Meskipun timbulnya red flag tersebut tidak selalu merupakan indikasi adanya kecurangan, namun red flag ini biasanya selalu muncul di setiap kasus kecurangan yang terjadi. Pemahaman dan analisis lebih lanjut terhadap Red flag tersebut dapat membantu langkah selanjutnya untuk memperoleh bukti awal atau mendeteksi adanya kecurangan.

Berikut adalah gambaran secara garis besar pendeteksian kecurangan berdasar penggolongan kecurangan oleh ACFE tersebut di atas :

1.         Kecurangan Laporan Keuangan (Financial Statement Fraud).
Kecurangan dalam penyajian laporan keuangan umumnya dapat dideteksi melalui analisis laporan keuangan sebagai berikut:
·                analisis vertikal, yaitu teknik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara item-item dalam laporan laba rugi, neraca, atau Laporan arus kas dengan menggambarkannya dalam persentase. Sebagai contoh, adanya kenaikan persentase hutang niaga dengan total hutang dari rata-rata 28% menjadi 52% dilain pihak adanya penurunan persentase biaya penjualan dengan total penjualan dari 20% menjadi 17% mungkin dapat menjadi satu dasar adanya pemeriksaan kecurangan.
·                analisis horizontal, yaitu teknik untuk menganalisis persentasepersentase perubahan item laporan keuangan selama beberapa periode laporan. Sebagai contoh adanya kenaikan penjualan sebesar 80% sedangkan harga pokok mengalami kenaikan 140%. Dengan asumsi tidak ada perubahan lainnya dalam unsur-unsur penjualan dan pembelian, maka hal ini dapat menimbulkan sangkaan adanya pembelian fiktif, penggelapan, atau transaksi illegal lainnya.
·                analisis rasio, yaitu alat untuk mengukur hubungan antara nilai-nilai item dalam laporan keuangan. Sebagai contoh adalah current ratio, adanya penggelapan uang atau pencurian kas dapat menyebabkan turunnya perhitungan rasio tersebut.

2.         Asset Misappropriation (Penyalahgunaan aset).

Teknik untuk mendeteksi kecurangan-kecurangan kategori ini sangat banyak variasinya. Namun, pemahaman yang tepat atas pengendalian intern yang baik dalam pos-pos tersebut akan sangat membantu dalam melaksanakan pendeteksian kecurangan. Dengan demikian, terdapat banyak sekali teknik yang dapat dipergunakan untuk mendeteksi setiap kasus penyalahgunaan aset. Masing-masing jenis kecurangan dapat dideteksi melalui beberapa teknik yang berbeda. Misalnya, untuk mendeteksi kecurangan dalam pembelian ada beberapa metode deteksi yang dapat digunakan. Metode-metode tersebut akan sangat efektif bila digunakan secara kombinasi gabungan, setiap metode deteksi akan menunjukkan anomalies / gejala penyimpangan yang dapat diinvestigasi lebih lanjut untuk menentukan ada tidaknya kecurangan. Selain itu, metode-metode tersebut akan menunjukkan kelemahan-kelemahan dalam pengendalian intern dan mengingatkan / memberi peringatan pada auditor akan adanya potensi terjadinya kecurangan di masa mendatang.

Analytical review : suatu review atas berbagai akun yang mungkin menunjukkan ketidak biasaan atau kegiatan-kegiatan yang tidak diharapkan. Sebagai contoh adalah perbandingan antara pembelian barang persediaan dengan penjualan bersihnya yang dapat mengindikasikan adanya pembelian yang terlalu tinggi atau terlalu rendah biala dibandingkan dengan tingkat penjualannya. Metode analitis lainnya adalah perbandingan pembelian persediaan bahan baku dengan tahun sekarang yang mungkin mengindikasikan adanya kecurangan overbilling scheme atau kecurangan pembelian ganda.

Statistical sampling : sebagaimana persediaan, dokumen dasar pembelian dapat diujisecara sampling untuk menentukan ketidakbiasaan (irregularities), metode deteksi ini akan efektif jika ada kecurigaan terhadap satu attributnya, misalnya pemasok fiktif. Suatu daftar alamat PO BOX akan mengungkapkan adanya pemasok fiktif Vendor or outsider complaints Komplain / keluhan dari konsumen, pemasok, atau pihak lain merupakan alat deteksi yang baik yang dapat mengarahkan auditor untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Site visit – observation : Observasi ke lokasi biasanya dapat mengungkapkan ada tidaknya pengendalian intern di lokasi-lokasi tersebut. Observasi terhadap bagaimana transaksi akuntansi dilaksanakan kadangkala akan memberi peringatan pada CFE akan adanya daerah-daerah yang mempunyai potensi bermasalah.

Dalam banyak kasus kecurangan, khususnya kasus pencurian dan penggelapan aset, biasanya terdapat tiga faktor, yaitu:
a.         ada satu tekanan pada seseorang, seperti kebutuhan keuangan,
b.         adanya kesempatan untuk melakukan kecurangan dan menyembunyikan kecurangan yang dilakukan,
c.         adanya cara pembenaran perilaku tersebut yang sesuai dengan tingkatan integritas pelakunya\

3.         Corruption (Korupsi)

Sebagian besar kecurangan ini dapat dideteksi melalui keluhan dari rekan kerja yang jujur, laporan dari rekan, atau pemasok yang tidak puas dan menyampaikan komplain ke perusahaan. Atas sangkaan terjadinya kecurangan ini kemudian dilakukan analisis terhadap tersangka atau transaksinya. Pendeteksian atas kecurangan ini dapat dilihat dari karakteristik (Red flag) si penerima maupun si pemberi. Orang-orang yang menerima dana korupsi ataupun penggelapan dana pada umumnya mempunyai karakteristik (red flag) sebagai berikut:
• The Big Spender
• The Gift taker
• The Odd couple
• The Rule breaker
• The Complainer
• The Genuine need
Sedangkan orang yang melakukan pembayaran mempunyai karakteristik (red flag) sebagai berikut:
• The Sleaze factor
• The too Succesful bidder
• Poor quality, higher prices
• The one-person operation

Kesimpulan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan senantiasa menghadapi berbagai resiko yang dinamakan resiko bisnis (bussiness risk). Termasuk diantaranya adalah resiko terjadinya kecurangan (fraud) yang tergolong dalam resiko integritas (Integrity Risk).

Menurut ACFE, kecurangan yang terjadi dapat digolongkan ke dalam tiga kategori kecurangan, kecurangan laporan keuangan (Financial Statement Fraud), penyalahgunaan aset (Asset Misappropriation), dan korupsi (Corruption). Tanda-tanda awal (symptoms) biasanya muncul dalam kasus kecurangan, walau demikian munculnya symptoms tersebut belum berarti telah terjadi kecurangan.

Symptoms ini dikenal dengan nama Red flag, yang seyogyanya dipahami dan digunakan oleh internal auditor dalam melakukan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk mendeteksi adanya kecurangan yang mungkin timbul sebelum dialakuakan investigasi. Setelah memahami jenis-jenis kecurangan, internal auditor perlu memahami secara tepat struktur pengendalian intern yang baik agar dapat melakukan upaya-upaya untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan.

Menurut COSO, struktur pengendalian intern terdiri atas lima komponen, yaitu:
1.         Lingkungan Pengendalian (Control Environment),
2.         Penaksiran Risiko (Risk Assessment),
3.         Standar Pengedalian (ControlActivities),
4.         Informasi Dan Komunikasi (Information And Communication),
5.         serta Pemantauan (Monitoring).

Jika struktur internal control sudah ditempatkan dan berjalan dengan baik, peluang adanya kecurangan yang tak terdeteksi akan banyak berkurang. Pemeriksa kecurangan harus mengenal dan memahami dengan baik setiap elemen dalam struktur pengendalian intern agar dapat melakukan evaluasi dan mencari kelemahannya.
 
Copyright © 2020 INFO AKUNTAN

Powered by Aditya Tarigan