INFO AKUNTAN: Lanjutan

Tampilkan postingan dengan label Lanjutan. Tampilkan semua postingan

PSAK 69: Agrikultur - Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan

Jika dan hanya jika:

Entitas mengendalikan aset biologis sebagai akibat dari peristiwa masa lalu;
Besar kemungkinan manfaat ekonomik masa depan yang terkait dengan aset biologis tersebut akan mengalir ke entitas; dan
Nilai wajar atau biaya perolehan aset biologis dapat diukur secara andal.

Pengukuran Aset Biologis

Diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan;
Diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, kecuali nilai wajar tidak dapat diukur secara andal (hanya pada saat pengakuan awal).

Pengukuran Produk Agrikultur

Diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual pada titik panen;
Merupakan biaya pada tanggal pengukuran ketika menerapkan PSAK 14: Persediaan atau Pernyataan lain yang berlaku.

Pengukuran Tanaman Produktif (Bearer Plants)

Dicatat dengan cara yang sama dengan aset tetap yang dikonstruksi sendiri (kapitalisasi biaya) sebelum berada dalam lokasi dan kondisi yang diperlukan untuk siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen;
Entitas memilih model biaya atau model revaluasi sebagai kebijakan akuntansinya dan harus menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelas yang sama.

Cakupan PSAK 69, PSAK16 dan PSAK14

Contoh Perkebunan Kelapa Sawit

*) Biaya untuk menjual termasuk biaya yang diperlukan untuk penjualan terjadi seperti biaya pelelangan, komisi ke broker dan dealer, estimasi biaya transportasi aset biologis ke pasar. Biaya untuk menjual tidak termasuk biaya pembiayaan dan pajak penghasilan.

Pengukuran Nilai Wajar

Dapat dilakukan dengan mengelompokkan aset biologis atau produk agrikultur sesuai dengan atribut yang signifikan, contohnya usia atau kualitas aset biologis. Atribut yang dipilih sesuai dengan atribut yang digunakan di pasar untuk menentukan harga.

Tidak memperhitungkan arus kas untuk pembiayaan aset, perpajakan, atau penumbuhan kembali aset biologis setelah panen.

Harga kontrak untuk menjual aset biologis atau produk agrikulturnya pada suatu tanggal di masa depan tidak selalu relevan dalam mengukur nilai wajar, karena nilai wajar mencerminkan kondisi pasar saat ini dimana pelaku pasar pembeli dan penjual akan melakukan transaksi.

Sehingga nilai wajar aset biologis atau produk agrikultur tersebut tidak disesuaikan dikarenakan adanya kontrak tersebut.

Biaya perolehan terkadang dapat mendekati perkiraan nilai wajar, terutama ketika:

Sedikit transformasi biologis telah terjadi sejak timbulnya biaya awal (misalnya: bibit yang ditanam segera sebelum akhir periode pelaporan atau ternak yang baru diperoleh)
Dampak transformasi biologis pada harga tidak diharapkan menjadi material (misalnya: pertumbuhan awal dalam siklus 30 tahunan dari produksi perkebunan pinus)

Aset biologis yang secara fisik melekat pada tanah.

Mungkin tidak terdapat pasar terpisah untuk aset biologis yang melekat pada tanah, namun mungkin saja terdapat pasar aktif untuk satu kesatuan aset gabungan (aset biologis dan tanah). Nilai wajar tanah dapat dikurangkan dari nilai wajar aset gabungan untuk mendapatkan nilai wajar aset biologis.

Keuntungan dan Kerugian

Kerugian mungkin timbul pada saat awal pengakuan aset biologis karena biaya untuk menjual dikurangkan dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset biologis. Keuntungan mungkin timbul pada saat pengakuan awal aset biologis, seperti pada saat anak sapi lahir.

Keuntungan atau kerugian dapat timbul pada saat pengakuan awal produk agrikultur sebagai akibat dari hasil panen.

Keuntungan atau kerugian yang timbul pada saat pengakuan awal aset biologis/produk agrikultur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset biologis dimasukkan dalam laba rugi periode saat keuntungan atau kerugian tersebut terjadi.

Ketidakmampuan untuk Mengukur Nilai Wajar secara Andal

Terdapat asumsi bahwa nilai wajar aset biologis dapat diukur secara andal.

Asumsi tersebut di atas dapat dibantah hanya pada saat pengakuan awal aset biologis yang memenuhi kondisi berikut:

Harga kuotasi pasar tidak tersedia; dan
Alternatif pengukuran nilai wajarnya tidak dapat diandalkan; maka:

Ketika (kemudian) nilai wajar aset biologis tersebut dapat diukur secara andal, aset biologis diukur pada nilai wajarnya dikurangi biaya untuk menjual.

Jika aset biologis tidak lancar memenuhi kriteria dimiliki untuk dijual sesuai PSAK 58: Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan, maka diasumsikan bahwa nilai wajar dapat diukur secara andal.

Hibah Pemerintah

Hibah pemerintah yang terkait dengan aset biologis yang diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, diakui dalam laba rugi jika, dan hanya jika:

Hibah tanpa syarat: hibah pemerintah tersebut menjadi piutang.
Hibah bersyarat, termasuk ketika hibah pemerintah mensyaratkan entitas untuk tidak terlibat dalam aktivitas agrikultur tertentu: kondisi yang melekat pada hibah pemerintah tersebut telah dipenuhi.

Contoh Transaksi, Pengakuan dan Pengukuran

Pada tanggal 30 Juni 2019 PT A yang bergerak di bidang peternakan sapi membeli 10 ekor sapi secara tunai dari suatu pelelangan sebesar Rp 50.000.000 dengan ongkos angkut ke tempat peternakannya sebesar Rp 2.000.000. Jika PT A akan menjual kembali sapi tersebut, PT A dapat menjualnya dengan harga dan biaya transportasi yang sama ditambah dengan biaya lelang sebesar 2% dari harga jual. Diasumsikan bahwa sebelumnya PT A tidak memiliki sapi dan aset biologis lainnya. Bagaimana pengakuan dan pengukuran aset biologis PT A pada tanggal 30 Juni 2019?

30 Juni 2019

Nilai pembelian sapi = Rp 52.000.000 (Rp 50.000.000 + Rp 2.000.000).

Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual = Rp 47.000.000

(Rp 50.000.000 - Rp 2.000.000 - Rp 1.000.000)

Kerugian dari pengakuan awal = Rp 5.000.000

(Rp 52.000.000 - Rp 47.000.000).

Selanjutnya, selama bulan Juli 2019, PT A:

Membeli 2 ekor sapi seharga Rp 11.000.000

Menjual 3 ekor sapi (yang dibeli di bulan Juni 2019) seharga Rp 20.000.000

Pada tanggal 31 Juli 2019, PT A menghitung nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dari 9 ekor sapi yang ada sebesar Rp 54.000.000.

Bagaimana dampaknya terhadap laporan keuangan untuk periode berakhir 30 Juli 2019?

Laporan keuangan 31 Juli 2019

Harga pokok penjualan 3 ekor sapi = Rp 14.100.000

(Rp 47.000.000 /10 x 3)

Nilai tercatat sapi = Rp 43.900.000

(Rp 47.000.000 - Rp 14.100.000 + Rp 11.000.000)

Keuntungan dari perubahan nilai wajar = Rp 10.100.000

(Rp 54.000.000 - Rp 43.900.000)

PSAK 69: Agrikultur - Ruang Lingkup dan Definisi

Ruang Lingkup

PSAK 69: Agrikultur diterapkan untuk pencatatan halhal berikut ketika berkaitan dengan aktivitas agrikultur:

a. Aset biologis, kecuali tanaman produktif (bearer plants);

b. Produk agrikultur pada titik panen; dan

c. Hibah pemerintah yang terkait dengan aset biologis.

Pernyataan ini diterapkan untuk produk agrikultur dari aset biologis milik entitas pada titik panen. Setelah titik panen, PSAK 14: Persediaan (atau Pernyataan lain yang berlaku) diterapkan untuk produk agrikultur tersebut.

PSAK 69: Agrikultur tidak diterapkan untuk:

Tanah yang terkait dengan aktivitas agrikultur (lihat PSAK 16: Aset Tetap, PSAK 13: Properti Investasi, dan ISAK 25: Hak Atas Tanah).
Tanaman produktif yang terkait dengan aktivitas agrikultur (lihat amandemen PSAK 16: Aset Tetap tentang Agrikultur: Tanaman Produktif). Akan tetapi, Pernyataan ini diterapkan untuk produk dari tanaman produktif tersebut.
Hibah pemerintah yang terkait dengan tanaman produktif (lihat PSAK 61: Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah).
Aset tak berwujud yang terkait dengan aktivitas agrikultur (lihat PSAK 19: Aset Tak Berwujud).

Definisi

Aset biologis (biological asset): hewan atau tanaman hidup.

Tanaman produktif (bearer plants): tanaman hidup yang (a) digunakan dalam produksi atau penyediaan produk agrikultur; (b) diharapkan untuk menghasilkan produk untuk jangka lebih dari satu periode; dan (c) memiliki kemungkinan yang sangat jarang untuk dijual sebagai produk agrikultur, kecuali untuk penjualan sisa yang insidental.

Produk yang tumbuh pada tanaman produktif merupakan aset biologis atau produk agrikultur.

Produk agrikultur (agricultural produce): produk yang dipanen dari aset biologis milik entitas.

Panen (harvest): pelepasan produk dari aset biologis atau pemberhentian proses kehidupan aset biologis.

Aktivitas agrikultur (agricultural activity): Manajemen transformasi biologis dan panen aset biologis oleh entitas untuk dijual atau untuk dikonversi menjadi produk agrikultur atau menjadi aset biologis tambahan.

Transformasi biologis (biological transformation): terdiri dari proses pertumbuhan, degenerasi, produksi, dan prokreasi yang mengakibatkan perubahan kualitatif atau kuantitatif aset biologis.

Biaya untuk menjual (cost to sell): biaya inkremental yang diatribusikan secara langsung untuk pelepasan aset, tidak termasuk beban pembiayaan dan pajak penghasilan.

Hibah Pemerintah (government grant): sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 61: Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah.

Jumlah tercatat (carrying amount): jumlah aset yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

Nilai wajar (fair value): harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. (Lihat PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar).

Beberapa tanaman, misalnya, tanaman anggur dan pohon kelapa sawit, biasanya memenuhi definisi tanaman produktif (bearer plants) dan termasuk dalam ruang lingkup PSAK 16: Aset Tetap. Namun, produk yang tumbuh (produce growing) pada tanaman produktif (bearer plants), sebagai contoh, buah anggur dan tandan buah segar, termasuk dalam ruang lingkup PSAK 69: Agrikultur.

Karakteristik Umum Aktivitas Agrikultur

Aktivitas agrikultur mencakup beragam aktivitas, misalnya: perkebunan, peternakan, kehutanan, budidaya perikanan dan lain-lain, dengan karakteristik umum sebagai berikut:

Kemampuan untuk berubah: hewan dan tanaman hidup mampu melakukan transformasi biologis.

Manajemen perubahan: manajemen untuk mendukung transformasi biologis dengan meningkatkan, atau setidaknya menstabilkan, kondisi yang diperlukan agar proses tersebut dapat terjadi (contoh: tingkat nutrisi, kelembaban, temperatur, kesuburan dan cahaya).

Pengukuran perubahan: perubahan dalam kualitas (contoh: keunggulan genetik, kepadatan, kematangan, kadar lemak, kadar protein, kekuatan serat) atau kuantitas (contoh: keturunan, berat, meter kubik, jumlah tunas dll) yang dihasilkan oleh transformasi biologis atau panen diukur dan dipantau sebagai fungsi manajemen yang rutin.

Akuntansi Tentang Pajak Penghasilan Menurut PSAK 46 Revisi 2010 - Bagian II

Perbedaan temporer adalah perbedaan yang terjadi karena waktu pengakuan sehingga secara total nilai beban atau pendapatan sama namun waktu pengakuannya berbeda. Perbedaan temporer akan menyebabkan jumlah tercatat aset atau liablitas dalam laporan posisi keuangan berbeda dengan dasar pengenaan pajaknya. Misalnya perbedaan masa manfaat aset tetap antara ketentuan perpajakan dan kebijakan entitas dalam melakukan penyusutan.

Akibat perbedaan masa manfaat, nilai penyusutan berbeda, sehingga akan menyebabkan perbedaan nilai buku aset dalam laporan posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan temporer juga dapat muncul karena perbedaan waktu pengakuan maupun cara penilaian. Akuntansi mengakui penurunan piutang saat terdapat bukti obyektif sesuai dengan PSAK 55, sedangkan pajak mengakui penghapusan piutang jika telah memenuhi ketentuan spesifik yang lebih ketat untuk entitas di luar jasa keuangan. Untuk entitas dalam industri keuangan ada peraturan khusus untuk menghitung nilai cadangan penurunan nilai piutang. Akuntansi mengakui penurunan nilai (impairment) aset tetap, investasi dan cadangan penurunan persediaan, sedangkan pajak tidak memperkenankan kerugian penurunan nilai sebagai pengurang penghasilan.

Perbedaan temporer ini akan menimbulkan jumlah pajak terutang pada periode mendatang atau jumlah pajak terpulihkan di masa mendatang. Jika aset atau liabilitas muncul akibat pengakuan pendapatan menurut akuntansi lebih besar dibandingkan menurut pajak, maka akan menimbulkan pajak terutang di masa depan sehingga akan diakui liabilitas pajak tangguhan. Sebaliknya jika pengakuan pendapatan menurut akuntansi lebih kecil dibandingkan penghasilan menurut pajak, maka entitas akan melakukan pembayaran pajak terlebih dahulu atas pendapatan tersebut sehingga akan diakui aset pajak tangguhan.

Aset pajak tangguhan juga dapat terjadi karena akumulasi kerugian pajak yang belum dikompensasikan dan akumulasi kredit pajak yang belum dimanfaatkan. Untuk fasilitas kredit pajak, ketentuan regulasi di Indonesia belum mengatur.

Sebagai ilustrasi, sebuah peralatan dibeli pada awal tahun 1 sebesar 12.000 disusutkan menurut pajak selama 4 tahun tanpa nilai sisa. Menurut akuntansi disusutkan selama 5 tahun dengan nilai sisa 2.000. Tabel berikut memberikan gambaran pajak tangguhan, dengan mengasumsikan pendapatan 5.000.

Menurut akuntansi, beban pajak akan dihitung berdasarkan laba akuntansi sehingga beban pajak sebesar 750. Beban pajak tersebut terdiri pajak kini yang dibayarkan ke kas Negara sebesar 500 dan beban pajak tangguhan sebesar 250. Dampaknya timbul kewajiban pajak tangguhan. Menurut akuntansi, penyusutanya lebih kecil sehingga laba akuntansi lebih besar sehingga terdapat pengakuan beban pajak tangguhan selama 4 tahun pertama. Pada tahun kelima, entitas membayar pajak lebih besar karena tidak ada lagi penyusutan. Namun secara akuntansi masih terdapat penyusutan sehingga penghasilannya lebih kecil sebesar 3.000. Pada tahun kelima pajak yang dibayarkan sebesar 1.250 namun beban pajak yang diakui sebesar 750. Selisihnya 500 merupakan manfaat pajak tangguhan dan mengurangi kewajiban pajak tangguhan.

Sampai akhir tahun kelima masih ada nilai sisa 2.000 dan saldo kewajiban pajak tangguhan 500. Perbedaan ini akan hilang saat entitas menjual peralatan tersebut. Jika tahun ke 7 peralatan dijual seharga 3.000 maka pajak akan mengakui laba penjualan aset sebesar 3.000 sedangkan menurut akuntansi laba penjualan aset 1.000 karena masih ada nilai sisa 2.000. Pajak atas penjualan tersebut akan dibayarkan sebesar 750, namun secara akuntansi beban pajak 250, yang 500 manfaat pajak tangguhan. Kewajiban pajak tangguhan akan habis dikurangkan dan diakui sebagai manfaat pajak tangguhan, karena asetnya sudah terjual.

Perbedaan temporer juga dapat muncul karena kompensasi kerugian. Peraturan pajak menjelaskan bahwa wajib pajak dapat mengkompensasikan kerugian selama lima tahun setelah kerugian tersebut terjadi. Jika entitas mengalami rugi sebesar (20.000) maka selama lima tahun berikutnya entitas tidak akan membayar pajak sampai keuntungan mencapai jumlah kerugian tersebut. Manfaat pajak tersebut diakui secara akuntansi pada saat kerugian terjadi sebesar 5.000 (25% x 20.000). Entitas mengakui aset pajak tangguhan dalam laporan posisi keuangan dan manfaat pajak tangguhan dalam laporan laba rugi komprehensif. Jika pada tahun berikutnya entitas memiliki penghasilan kena pajak 6.000, maka entitas tidak membayar pajak karena masih memiliki kompensasi kerugian, namun secara akuntansi tetap akan diakui beban pajak tangguhan sebesar 1.500. Beban pajak tangguhan ini diperoleh dari pemulihan aset pajak tangguhan. Akhir tahun pertama saldo aset pajak tangguhan tersisa 5000-1.500 =3.500 mencerminkan sisa kompensasi yang belum dimanfaatkan 14.000.

Aset pajak tangguhan yang telah diakui pada periode sebelumnya, karena perubahan kondisi ekonomi menjadi tidak terpulihkan di masa depan. Untuk aset pajak tangguhan terkait dengan kompensasi kerugian, entitas kemungkinan tidak dapat memanfaatkan kompensasi karena entitas rugi terus. Standar akuntansi mengharuskan untuk membuat cadangan atas penurunan nilai aset pajak tangguhan, jika terdapat indikasi bahwa pada periode masa depan tidak dapat dipulihkan.

Aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan dapat disajikan saling hapus sesuai dengan ketentuan dalam penyajian instrumen keuangan. Saling hapus dapat dilakukan jika entitas memiliki hak secara hukum untuk melakukan saling hapus dan berniat menyelesaikan dengan dasar neto. Untuk aset dan liabilitas pajak tangguhan dalam satu entitas, penyelesaiannya dilakukan dalam perhitungan pajak entitas tersebut sehingga dapat disajikan saling hapus. Namun jika aset dan liabilitas pajak tangguhan muncul dari entitas yang berbeda dalam laporan konsolidasian, akan tetap disajikan terpisah tidak dinetokan. Aset pajak tangguhan pada anak entitas tidak dapat dipulihkan dari laba induk entitas. Tidak ada hak secara hukum untuk saling hapus kewajiban perpajakan antara anak dan induk, karena kewajiban perpajakan untuk masing-masing entitas.

Untuk entitas yang menyusun laporan konsolidasian, pajak akan dipertanggungjawabkan untuk masing2 anak entitas. Laba dari anak entitas bukan obyek pajak, sehingga dalam menghitung pajak induk sebagai wajib pajak tidak memasukkan laba anak entitas. Koreksi fiskal akan dilakukan masing-masing entitas tidak ada koreksi fiskal entitas konsolidasi. Namun karena entitas konsolidasian menggabungkan laporan keuangan semua anak dalam kendali induk, maka beban pajak harus dihitung atas entitas konsolidasian. Beban pajak kini dihitung dari beban pajak kini induk dan total beban pajak kini dari anak entitas. Beban (manfaat) pajak tangguhan meruapak penjumlahan juga. Untuk aset dan liabilitas pajak tangguhan juga dikonsolidasikan tanpa ada proses eliminasi.

Untuk penghasilan yang dikenakan pajak final, standar menjelaskan secara khusus walaupun tidak ada dalam IAS 21. Atas aset dan liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dengan dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset dan liabilitas pajak tangguhan. Alasannya karena pajak final tidak dilaporkan dalam menentukan pajak penghasilan. Karena tidak terdapat perbedaan temporer maka tidak diakui adanya aset dan liabilitas pajak tangguhan. Atas penghasilan yang dikenakan pajak final beban pajak diakui proporsional dengan pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada periode berjalan.

Ketentuan standar mengharuskan penghasilan yang dikenakan pajak final diakui sebesar nilai bruto, kemudian beban pajak (kini) akan diakui pada periode yang sama. Atas pengakuan penghasilan yang dikenakan pajak final menurut akuntansi dan belum dibayarkan pajak finalnya, maka akan diakui beban pajak final pada periode tersebut dan pajak yang masih harus dibayar. Untuk kondisi sebaliknya, atas pendapatan yang dikenakan pajak final diterima dimuka, akan diakui pajak final dibayar dimuka, karena pembebanan pajak hanya sebesar beban yang diakui menurut akuntansi. Pajak penghasilan final dibayar dimuka harus disajikan terpisah dari pajak penghasilan final yang masih harus dibayar.

Jumlah pajak dan denda yang ditetapkan dalam surat ketetapan pajak harus dibebankan sebagai pendapatan atau beban lain-lain pada periode berjalan. Pembebanan ditangguhkan jika memenuhi kriteria pengakuan. Jika terdapat bukti bahwa SKP tersebut tidak menimbulkan kewajiban di masa mendatang, karena proses banding atau keberatan yang berpotensi dimenangkan entitas maka pembebanan SKP dapat ditangguhkan.

Untuk perbedaan nilai aset investasi pada asosiasi antara pencatatan akuntansi dan dasar pengenaan pajak, menurut standar diakui sebagai perbedaan temporer. Peraturan perpajakan di Indonesia mengecualikan deviden dan laba entitas asosiasi dengan kepemilikan sekurang-kurangnya 25% sebagai penghasilan. Sehingga menurut pajak investasi akan tercatat sebesar nilai perolehan, sedangkan dengan metode ekuitas nilai investasi akan meningkat sebesar laba yang belum terbagi, karena pendapatan diakui saat melaporkan laba dan dividen dicatat mengurangi investasi. Standar menjelaskan bahwa perbedaan temporer terkait investasi pada asosiasi, anak dan cabang dapat tidak diakui jika entitas induk tidak mampu mengendalikan waktu pemulihan perbedaan temporer dan kemugkinan perbedaan temporer tersebut tidak dapat dipulihkan di masa depan yang dapat diperkirakan.

Dengan PSAK 46 entitas tidak hanya diwajibkan memenuhi ketentuan regulasi untuk membayar dan melaporkan pajak, namun juga menyajikan dan mengungkapkan informasi tersebut dalam laporan keuangan. Jika terjadi perbedaan temporer antara laba menurut akuntansi dengan penghasilan kena pajak, sehingga menyebabkan nilai aset dan liabilitas berbeda dengan dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut harus diperhitungkan konsekuensi pajaknya di masa mendatang.

Akuntansi Tentang Pajak Penghasilan Menurut PSAK 46 Revisi 2010 - Bagian I

Entitas memiliki kewajiban pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku di mana entitas beroperasi. Atas laba yang diperoleh entitas memiliki kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajaknya. PSAK 46 (revisi 2010): Pajak Penghasilan mengatur bagaimana entitas menyajikan dan mengungkapkan kewajiban pajak penghasilan entitas. Peraturan pajak dan standar akuntansi memiliki perbedaan pengakuan dan pengukuran pendapatan dan beban yang dapat memunculkan aset atau liabilitas pajak tangguhan yang harus diungkapkan dan disajikan dalam laporan keuangan.

Entitas memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada negara sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kewajiban tersebut mengikat untuk semua entitas bisnis (badan atau bentuk usaha tetap) dan individu. Undang-Undang Pajak menyebutkan atas penghasilan yang diterima individu atau entitas (badan) akan dikenakan pajak sesuai dengan tarif yang berlaku. Penghasilan menurut regulasi pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia atau dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan.

Untuk entitas, penghasilan yang diterima atau diperoleh dikenakan pajak setelah dikurangkan beban yang diperbolehkan. Pajak akan dihitung atas laba entitas bukan nilai total penghasilan. Namun untuk pendapatan pada industri tertentu (konstruksi), usaha kecil yang menghitung pajak dengan norma, pajak dihitung dari nilai penghasilan bukan laba.

Kewajiban pajak tidak hanya terkait dengan penghasilan yang diperoleh entitas tersebut. Entitas juga memiliki kewajiban untuk memotong pajak atas penghasilan yang diterima oleh pihak lain (withholding tax). Pada saat membayar gaji kepada karyawan, membayar sewa kepada rekanan, membayar jasa konsultasi pada kantor akuntan publik, entitas harus memotong pajak atas penghasilan tersebut. Atas pajak yang telah dipotong, harus disetorkan ke kas Negara dan dilaporkan setiap awal bulan berikutnya.

Pajak pihak ketiga tidak mempengaruhi kinerja entitas dalam laporan laba rugi komprehensif, karena pajak tersebut bukan beban bagi perusahaan. Pajak tersebut dipotong dari penghasilan yang diterima pihak lain, sementara oleh perusahaan dicatat sebagai beban. Pajak akan menyebabkan jumlah yang dibayarkan untuk beban tersebut dialokasikan untuk dua pihak yaitu penerima penghasilan dan kas negara sebagai penerima pajak.

Pada saat entitas melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak wajib memotong PPN (pajak pertambahan nilai). Untuk produksi dan import barang mewah akan dikenakan PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah). Pajak pihak ketiga ini harus diadministrasikan dan juga dicatat dalam pembukuan. Jika pada akhir periode terdapat pajak yang belum dibayar, entitas akan menyajikan utang pajak dalam laporan posisi keuangan. PPN tidak mempengaruhi kinerja entitas karena PPN tidak mempengaruhi jumlah penjualan dan pembelian tetapi menambah piutang atau utangnya.

Entitas memiliki kewajiban untuk membayar pajak atas penghasilan yang diperoleh. Atas penghasilan yang diperoleh dari pihak lain dalam bentuk jasa, sewa akan dipotong pajak. Entitas akan mencatat pajak dibayar dimuka atas pemotongan pajak yang telah dilakukan pihak lain pada saat entitas menerima penghasilan. Setiap bulan entitas wajib membayar angsuran pajak (PPh 25) yang jumlahnya dihitung berdasarkan pajak tahun sebelumnya dibagi dua belas atau dengan cara perhitungan tersendiri jika penghasilan tahun sebelumnya diperkirakan berbeda.

Pada akhir tahun, entitas akan menghitung jumlah pajak terutang dalam satu tahun fiskal. Pajak dalam satu tahun fiskal ditambahkan dengan pajak final dan pajak anak perusahaan akan disajikan sebagai beban pajak kini dalam laporan laba rugi komprehensif. Pajak terutang satu tahun fiskal dikurangi dengan pajak yang telah dipotong dan diangsur akan menghasilkan pajak kurang/lebih bayar (PPh 29/28). Pajak kurang bayar akan disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai utang pajak penghasilan (kurang bayar) atau piutang restitusi pajak (lebih bayar). Dalam standar disebut sebagai utang pajak kini.

PSAK 46: Pajak Penghasilan mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pajak penghasilan entitas. Sebagai salah satu beban entitas, pajak penghasilan dikenakan dan dihitung berdasarkan penghasilan yang telah diakui entitas. Konsep matching principles, tetap dipertahankan dalam pengakuan ini, sehigga jika penghasilan tersebut diterima pada suatu periode maka konsekuensi pajaknya harus diperhitungkan pada periode tersebut. Walaupun menurut peraturan, pajaknya akan dibayarkan pada periode yang lain.

PSAK 46 (revisi 2010): Pajak Penghasilan merupakan revisi atas PSAK 46 : Akuntansi Pajak Penghasilan tahun 1998. Revisi dilakukan dengan menyesuaikan PSAK dengan IAS 21: Income taxes. Beberapa ketentuan dalam IAS 21 yang tidak diadopsi dalam PSAK 46 revisi 1998, ditambahkan. Namun ada beberapa ketentuan pajak dalam regulasi Indonesia seperti pajak finak dan surat ketetapan pajak masih dipertahankan, sehinga masih terdapat perbedaan antara IAS 12 dan PSAK revisi (2010). Ketentuan dalam PSAK 46 secara umum mengikuti praktik umum yang berlaku secara internasional. Beban pajak dalam laporan keuangan tidak dihitung berdasarkan jumlah pajak terhutang menurut fiskal namun juga tidak dihitung berdasarkan laba sebelum pajak sebelum tarif yang berlaku.

Beban pajak merupakan penjumlahan dari beban pajak kini dan beban (manfaat) pajak tangguhan. Praktik sebelum PSAK 46 revisi 1998, beban pajak penghasilan dalam laporan laba rugi adalah beban pajak kini saja, tanpa memperhitungkan pajak tangguhan. Untuk SAK ETAP, beban pajak dalam laporan keuangan adalah pajak terutang menurut perhitungan fiskal. Beban (manfaat) pajak tangguhan merupakan dampak dari perbedaan temporer yang menyebabkan jumlah pajak terpulihkan atau pajak penghasilan terutang pada periode masa depan.

Ketentuan dalam UU PPh dan PSAK terkait pengakuan pendapatan dan beban tidak sama, karena memiliki tujuan yang berbeda. Perbedaan tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia namun hampir di seluruh Negara cenderung terdapat perbedaan antara pajak dan akuntansi. Perbedaan antara pajak dan akuntansi dapat dibedakan menjadi dua, perbedaan permanen dan perbedaan temporer. Setiap akhir pelaporan entitas melakukan rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal atas laba sebelum pajak untuk menghitung jumlah penghasilan kena pajak. Informasi dalam rekonsiliasi fiskal disajikan dalam catatan atas laporan keuangan, sebagai informasi pendukung untuk menghitung jumlah beban pajak kini, beban pajak tangguhan dan aset / liabilitas pajak tangguhan yang terkait.

Perbedaan permanen adalah perbedaan substansi yang tidak akan terpulihkan di masa mendatang. Contohnya biaya pegawai yang diberikan dalam bentuk natura, sumbangan dengan kriteria tertentu tidak dapat menjadi pengurang penghasilan, biaya yang tidak terkait dengan mendapatkan, menagih dan memelihara pendapatan. Perbedaan permanen dapat juga terjadi karena penghasilan yang dikenakan pajak final seperti pendapatan bunga, sewa tanah, sewa bangunan, pengalihan tanah / bangunan, transaksi di pasar modal. Penghasilan yang dikecualikan misalnya iuran pensiun yang diterima oleh entitas program purna karya.

Atas perbedaan permanen ini menurut standar tidak diperhitungkan konsekuensi pajak yang terutang di masa depan sehingga tidak memunculkan kewajiban atau aset pajak tangguhan. Walaupun untuk pajak final ada konsekuensi pajak yang harus ditanggung, yaitu sebesar tarif pajak finalnya, yang berbeda dengan tarif pajak umum. Dalam perhitungan pajak terutang, perbedaan permanen ini tidak dimasukkan dalam menghitung pajak terutang. Pajak final dilaporkan dalam laporan pajak terpisah dari penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak umum.

Siklus Akuntansi Biaya Perusahaan Dagang

Akuntansi biaya adalah salah satu jenis akuntansi yang sangat penting bagi perusahaan dagang karena berhubungan dengan penentuan harga pokok barang yang diproduksi oleh suatu perusahaan untuk memenuhi pesanan pelanggan atau mengisi stok persediaan yang akan dijual.

Akuntansi biaya tentu saja identik dengan biaya, yakni pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dengan satuan uang atau hal-hal yang mungkin terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Ada 4 unsur biaya yang berhubungan dengan akuntansi biaya, yaitu pengorbanan sumber ekonomi, dihitung dengan satuan uang, telah terjadi atau akan terjadi, dan untuk tujuan tertentu.

Istilah-Istilah Akuntansi Biaya

Hal utama yang harus diketahui untuk dapat lebih memahami siklus akuntansi biaya adalah memahami arti-arti dari istilah-istilah penting dalam akuntansi biaya berikut ini:

Bahan baku: bahan yang akan diolah menjadi produk selesai dan penggunaannya bisa diidentifikasi.

Biaya bahan baku: harga perolehan atau pembelian bahan baku yang dipakai untuk proses pengolahan produk.

Bahan penolong: bahan yang akan diolah menjadi produk selesai, tetapi penggunaannya tidak dapat diidentifikasi.

Biaya penolong: biaya perolehan atau pembelian bahan penolong yang digunakan untuk mengolah produk.

Biaya tenaga kerja: semua balas jasa yang diberikan oleh perusahaan atas usaha atau kegiatan pengolahan produk.

Biaya overhead public: biaya produksi tidak hanya terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja, tetapi juga elemennya bisa digolongkan ke dalam biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, penyusutan aset tetap pabrik, pemeliharaan aset tidak tetap pabrik, biaya listrik, biaya air pabrik, biaya asuransi pabrik, dan biaya overhead lainnya.

Hakikat Siklus Akuntansi Biaya

Sebelum mempelajari tentang siklus akuntansi biaya, sebaiknya mengetahui terlebih dahulu tentang pengertian akuntansi biaya. Akuntansi biaya ialah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan biaya dengan cara-cara yang sesuai kaidah akuntansi.

Tujuan akuntansi biaya adalah menyediakan informasi biaya yang dibutuhkan oleh perusahaan kepada pihak manajemen untuk mengelola perusahaan atau suatu departemen di dalam perusahaan.

Jika semua unsurnya lengkap maka bisa diperoleh gambaran tentang dasar-dasar penjurnalan pada siklus akuntansi biaya.

Kegiatan pencatatan dalam akuntansi biaya meliputi beberapa biaya sebagai berikut.

Bahan baku

Pemakaian biaya baku dalam produksi
Biaya gaji dan upah
Gaji dan upah untuk produksi
Pemakaian overhead pabrik
Biaya overhead pabrik yang dibebankan dalam produksi
Pemindahan biaya overhead pabrik yang dibebankan ke biaya overhead pabrik yang sebenarnya
Produk selesai
Produk dalam proses akhir

Penggolongan biaya-biaya meliputi fungsi pokok perusahaan, perilaku biaya, perilaku hubungannya dengan produk, pertanggungjawaban, dan hubungannya dengan masa manfaat. Penggolongan biaya sesuai fungsi pokok perusahaan terdiri dari unsur fungsi produksi dan fungsi nonproduksi.

Fungsi produksi bagi perusahaan adalah mengolah bahan baku menjadi produk siap pakai dan siap dijual. Sedangkan fungsi nonproduksi bagi perusahaan adalah mengolah bahan baku menjadi produk selesai yang terdiri dari fungsi pemasaran, fungsi administrasi, dan fungsi umum.

Di sebuah perusahaan dalam suatu industri, misalnya perusahaan melakukan kegiatan usaha pokok dengan mengolah bahan baku menjadi produk siap pakai yang selanjutnya dijual kepada konsumen. Siklus akuntansi biaya di perusahaan industri tersebut terdiri dari urutan sebagai berikut:

Menentukan harga pokok bahan baku yang dibeli dan harga pokok bahan baku yang digunakan dalam proses produksi.
Menghitung biaya tenaga kerja langsung.
Menghitung biaya overhead public.
Biaya-biaya tersebut berguna untuk menentukan biaya produksi sehingga bisa digunakan selanjutnya untuk menentukan harga pokok produk selesai atau produk jadi.

Itulah siklus akuntansi biaya perusahaan dagang yang harus diketahui sebelum mempelajari lebih lanjut tentang akuntansi biaya dan jenis-jenis akuntansi lainnya yang berhubungan dengan perusahaan dagang.

Semoga artikel ini bermanfaat bagi sobat akuntansi semua. Terima Kasih.

Pengertian Akuntansi Biaya, Tujuan, dan Klasifikasinya Secara Umum

Yang namanya biaya proses produksi tentunya selalu berhubungan dengan uang yang dimiliki oleh perusahaan, maka tidak heran jika akuntansi biaya selalu menjadi hal terpenting bagi banyak perusahan dalam mengelola biaya-biaya dalam menjalankan operasionalnya. Oleh sebab itu pada tulisan kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang arti akuntansi biaya, simak baik-baik di bawah ini ya sobat akuntansi.

A. Apa yang dimaksud akuntansi biaya?

Pengertian akuntansi biaya adalah suatu bidang akuntansi yang kegiatannya bertujuan melakukan perhitungan maupun pencatatan mengenai biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh organisasi atau perusahaan, biaya tersebut seperti biaya umum, biaya produksi, dan lain-lain. Atau akuntansi biaya dapat diartikan juga sebagai kegiatan proses penghitungan dan pencatatan mengenai biaya-biaya yang berhubungan dengan aktivitas perusahaan atau organisasi untuk memproduksi barang ataupun jasa.

Catatan akuntansi biaya berguna juga untuk kebutuhan eksternal perusahaan jika di butuhkan, seperti pihak pemegang saham dan kreditur, dan berguna juga untuk pihak internal perusahaan itu sendiri. Informasi biaya untuk pihak eksternal, umumnya disajikan dalam bentuk laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif dan laporan posisi keuangan, dimana laporan yang disajikan acuannya pada SAK (Standar Akuntansi Keuangan). Sedangkan bagi pihak internal perusahaan seperti manajemen, laporannya berguna untuk mengambil suatu keputusan yang berhubungan dengan anggaran biaya.

B. Tujuan Akuntansi Biaya

Berikut ini beberapa tujuan dari akuntansi biaya, diantaranya:

1. Untuk mengendalikan biaya produksi

Dalam memproduksi suatu barang atau jasa, biasanya terlebih dahulu selalu menentukan biaya yang harus dikeluarkan. Lalu dilakukan analisis terhadap kesalahan apa saja yang dapat terjadi dari biaya yang sudah di rencanakan untuk memproduksi barang/jasa tersebut.

2. Memberikan informasi bagi manajemen untuk mengambil keputusan

Akuntansi biaya dapat berguna sebagai alat yang bisa membantu manajemen untuk menjalankan oprerasional perusahaan terutama dalam mengambil berbagai macam keputusan yang berhubungan dengan penggunaann biaya, dll.

3. Memberikan informasi bagi proses penyusunan anggaran biaya

Akuntansi biaya juga berperan untuk memberikan data yang memang di perlukan untuk melakukan penyusunan anggaran biaya untuk produksi selanjutnya.

4. Menentukan harga pokok barang atau jasa

Selain berperan menentukan biaya proses produksi, akuntansi biaya juga berperan dalam untuk menentukan harga pokok suatu barang atau jasa hasil produksi, tentunya setelah melalui mekanisme perhitungan biaya.

5. Berguna untuk mengukur nilai masukan

Dengan akuntansi biaya maka dapat mengukur apakah kegiatan usaha yang dilakukan dapat menghasilkan laba atau tidak. Selain itu dapat juga menghasilkan sebuah informasi bagi manajemen mengenai biaya yang dipakai untuk merencanakan alokasi sumber ekonomi.

Dari uraian di atas maka betapa pentingnya fungsi dari akuntansi biaya, tentu harus dikuasai oleh manajemen suatu organisasi atau perusahaan. Karena tugas manajemen salah satunya mengawasi transaksi biaya, dan transaksi biaya tersebut selalu di sajikan dalam bentuk laporan kepada manajemen.

C. Manfaat Akuntansi Biaya

Dari tujuan akuntansi biaya di atas maka dapat di ambil kesimpulan manfaat akuntansi biaya yaitu berguna untuk perencanaan dalam menggunakan anggaran biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan untuk melakukan produksi barang atau jasa, serta informasi yang di hasilkan dari akuntansi biaya bermanfaat juga dalam hal-hal yang berhubungan dengan pengendalian laba, mentukan harga pokok produk, dan bagi pihak manajemen berguna untuk mengambil keputusan.

D. Klasifikasi Akutansi Biaya

a. Berdasarkan Fungsi Pokok aktivitas perusahaan

1. Biaya produksi / Production Cost

Yaitu biaya yang perlukan untuk memperoduksi batang atau jasa. Diantaranya biaya: bahan baku, operasional, dan tenaga kerja.

2. Biaya pemasaran / Marketing Expenses

Yaitu biaya yang diperlukan untuk memasarkan produk atau jasa yang sudah di produksi supaya konsumen tertarik untuk membelinya, Diantaranya biaya promosi dan iklan.

3. Biaya administrasi umum / General Administration Expenses

Yaitu biaya yang di perlukan untuk kelancaran proses produksi dan pemasaran, misalnya biaya gaji karyawan, dan lain-lain.

b. Berdasarkan Kegiatannya

1. Biaya Variabel / Variable Cost

Yaitu biaya yang jumlahnya selalu berubah-ubah sesuai dengan volume produksi barang atau jasa. Misalnya seperti pengeluaran biaya bahan baku.

2. Biaya Tetap / Fixed Cost

Yaitu biaya yang jumlahnya tetap sehingga tidak terpengaruh oleh volume produksi. misalnya biaya tenaga kerja langsung.

c. Berdasarkan objek yang dibiayainya

1. Biaya Langsung / Direct Cost

Yaitu biaya yang dikeluarkan berhubungan langsung dengan produksi barang atau jasa, misalnya seperti biaya untuk bahan baku dan tenaga kerja langsung.

2. Biaya Tidak Lansung / Indirect Cost

Yaitu biaya yang dikeluarkan tidak berhubungan secara langsung dengan produksi barang atau jasa, misalnya biaya administrasi perusahaan, Overhead Pabrik, dll.

d. Berdasarkan pembebanan periode akuntansi

1. Biaya Investasi / Capital Expenditure

Yaitu biaya yang pengeluarannya memberikan manfaat pada beberapa periode akutansi. Misalnya biaya untuk mesin produksi.

2. Biaya Pengeluaran Penghasilan / Revenue Expenditure

Yaitu biaya yang pengeluaranya dapat memberikan manfaat terhadap satu periode akutansi. Misalnya biaya Overhead Pabrik.

E. Kesimpulan

Dari uraian di atas maka dapat di ambil kesimpulan bahwa pengertian akutansi biaya yaitu kegiatan proses penghitungan dan pencatatan mengenai biaya-biaya yang berhubungan dengan aktivitas perusahaan atau organisasi untuk memproduksi barang ataupun jasa.

Tujuan akutansi biaya yaitu untuk 1). Untuk mengendalikan biaya produksi; 2). Memberikan informasi bagi manajemen untuk memengambil keputusan; 3). Memberikan informasi bagi penyusunan anggaran biaya; 4). Menentukan harga pokok produk atau jasa; 5). Berguna untuk mengukur nilai masukan, dll.

Itu lah tulisan yang memberikan penjeasan tentang arti akutansi biaya, semoga tulisan singkat ini dapat memberikan manfaat dalam menambah wawasan sobat akuntansi. Jika ada kesalahan mohon di maafkan, Terima kasih.

PSAK 73 Tentang Sewa

Sobat akuntansi, kali ini Saya akan membahas tentang Akutansi Sewa di PSAK 73, walau PSAK ini nantinya berlaku sejak 1 Januari 2020 tetapi saya akan bahas sekarang biar sobat akuntansi lebih update lagi dan sudah mengetahuinya sejak awal sebelum di berlakukannya.

Tujuan Standar

menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal khususnya untuk penyewa.

PSAK yang digantikan

PSAK 30 Sewa
ISAK 8 Penentuan Apakah suatu Perjanjian Mengandung suatu Sewa
ISAK 23 Sewa Operasi – Insentif
ISAK 24 Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Bentuk Legal Sewa
ISAK 25 Hak atas Tanah

Tanggal Efektif 1 Januari 2020

Pokok Pengaturan

Penyewa disyaratkan untuk mengakui aset hak-guna (right-of-use assets) dan liabilitas sewa. Terdapat 2 pengecualian:

sewa jangka-pendek dan
sewa yang aset pendasarnya (underlying assets) bernilai-rendah.

Pesewa mengklasifikasikan sewanya sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan dan mencatat kedua jenis sewa tersebut secara berbeda.

Masa Sewa

Entitas menentukan masa sewa sebagai periode sewa yang tidak dapat dibatalkan serta periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang sewa, jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut, dan periode yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa, jika penyewa cukup pasti untuk tidak mengeksekusi opsi tersebut.

Transaksi jual dan Sewa Balik

Sewa mensyaratkan agar jika penjual–penyewa mengalihkan aset, yang memenuhi persyaratan PSAK 72, kepada pembeli–pesewa dan menyewa aset tersebut kembali dari pembeli–pesewa, maka baik penjual–penyewa maupun pembeli–pesewa mencatat kontrak pengalihan dan sewa dengan menerapkan paragraf 99-103

RUANG LINGKUP SEWA

Sewa mengatur bahwa seluruh sewa termasuk sewa aset hak-guna dalam sub sewa masuk dalam ruang lingkup PSAK 73, kecuali:
Sewa dalam rangka eksplorasi atau penambangan mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya serupa yang tidak dapat diperbarui;
Sewa aset biologis (PSAK 69)
Perjanjian konsesi jasa (ISAK 16);
Lisensi kekayaan intelektual (PSAK 72)
Hak yang dimiliki oleh penyewa dalam perjanjian lisensi (PSAK 19) untuk item seperti film, rekaman video, karya panggung, hak paten dan hak cipta.

IDENTIFIKASI SEWA

Suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan (PP09-PP31).
Jangka waktu dapat dideskripsikan sebagai jumlah penggunaan aset identifikasian misal unit produksi.
Entitas menilai kembali kontrak jika syarat dan ketentuan kontrak berubah

PENGECUALIAN PENGAKUAN

Penyewa dapat memilih untuk tidak menerapkan persyaratan dalam paragraf 22–49 untuk: (par 6)

sewa jangka-pendek; dan
sewa yang aset pendasarnya bernilai-rendah (sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf PP03–PP08)

Jika paragraf 06 diterapkan untuk sewa jangka pendek, maka penyewa mempertimbangkan sewa tersebut sebagai sewa baru untuk tujuan Pernyataan ini, jika:

Terdapat perubahan masa sewa (sebagai contoh, penyewa mengeksekusi opsi yang sebelumnya tidak termasuk dalam penentuan masa sewanya).

Pemilihan sewa jangka-pendek dibuat berdasarkan kelas aset pendasar yang terkait dengan hak guna.

Kelas aset pendasar adalah pengelompokan aset pendasar dengan sifat dan penggunaan yang serupa dalam operasi entitas.

Pemilihan untuk sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah dapat dilakukan atas dasar sewa-per-sewa

Akuntansi Penyewa

Model Akuntansi Tunggal

Penyewa mengakui aset dan liabilitas untuk seluruh sewa dengan masa sewa lebih dari 12 bulan, kecuali aset pendasarnya bernilai-rendah.
Penyewa disyaratkan untuk mengakui aset hak-guna yang merepresentasikan haknya untuk menggunakan aset pendasar sewaan dan liabilitas sewa yang merepresentasikan kewajibannya untuk membayar sewa.

Pengukuran

Penyewa mengukur aset hak-guna dengan cara yang serupa dengan aset non-keuangan lain (seperti aset tetap) dan liabilitas sewa dengan cara yang serupa dengan liabilitas keuangan lainnya.
Penyewa mengakui penyusutan aset hak-guna dan bunga atas liabilitas sewa, dan juga mengklasifikasi pembayaran kas untuk liabilitas sewa menjadi bagian pokok dan bagian bunga dan menyajikannya dalam laporan arus kas dengan menerapkan PSAK 2: Laporan Arus Kas.

Teknik Pengukuran

Aset dan liabilitas yang timbul dari sewa pada awalnya diukur berdasarkan nilai kini.
Pengukuran tersebut termasuk pembayaran sewa yang tidak dapat dibatalkan (termasuk pembayaran terkait-inflasi), dan juga termasuk pembayaran yang akan dilakukan pada periode opsional jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi perpanjangan sewa atau tidak mengeksekusi opsi penghentian sewa.

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa
Mengukur aset hak-guna pada biaya perolehannya.
Mengukur liabilitas sewa pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan. Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa jika suku bunga tersebut dapat ditentukan. Entitas dapat menggunakan suku bunga pinjaman inkremental penyewa jika suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan.

Pengukuran Selanjutnya

Mengukur aset hak-guna dengan menerapkan model biaya, kecuali entitas menerapkan model pengukuran lain; dan
Mengukur liabilitas sewa untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa, sewa yang telah dibayar, dan penilaian kembali atau modifikasi sewa atau pembayaran sewa tetap secara-substansi revisian serta mengukur kembali liabilitas sewa untuk merefleksikan perubahan pembayaran sewa

Modifikasi Sewa

Sewa mensyaratkan agar penyewa mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika 2 kondisi terpenuhi

Penyajian dan Pengungkapan untuk Penyewa

Sewa mencakup persyaratan pengungkapan untuk penyewa.
Penyewa perlu menerapkan pertimbangannya dalam menentukan informasi yang akan diungkapkan untuk mencapai tujuan dalam menyediakan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak sewa terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas penyewa.

Prinsip pengakuan

Sewa secara substansial melanjutkan persyaratan akuntansi untuk pesewa yang telah diatur sebelumnya dalam PSAK 30: Sewa.
Pesewa tetap mengklasifikasikan sewanya sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan dan mencatat kedua sewa tersebut secara berbeda.

Penyajian dan Pengungkapan untuk Penyewa

Sewa mensyaratkan agar aset pendasar sewa operasi disajikan dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan sifat aset pendasar tersebut
Mensyaratkan pengungkapan informasi yang memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak sewa terhadap laporan keuangan pesewa, khususnya pengungkapan tambahan bagi pesewa tentang eksposur risiko pesewa terutama terkait risiko nilai residual.

CONTOH:

PT. Anggrek melakukan kontrak sewa peralatan selama 3 tahun. Pembayaran sewa per tahun adlah Rp20 juta; Rp 24 juta dan Rp 28 juta. Tidak ada opsi membeli dan insentif lain dalam kontrak. Bunga implisit sebesar 4,235% sehingga nilai kini dari sewa sebesar Rp66juta.

Jurnal yang dibuat adalah :

Aset hak guna 66 juta

Liabilitas sewa 66 juta

Beban bunga 2,796juta

Liabilitas sewa 2,796juta

Beban depresiasi 22 juta

Aset hak guna 22 juta

Liabilitas sewa 20 juta

Kas 20 juta

Demikian pembahasan yang dapat Saya sampaikan untuk PSAK 73 ini, semoga bermanfaat bagi sobat Akuntansi semua. Terima Kasih.

Langganan: Postingan ( Atom )