INFO UPDATE
Tampilkan postingan dengan label Lanjutan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Lanjutan. Tampilkan semua postingan

Contoh Kasus PSAK 72 - Pendapatan Kontrak dari Pelanggan


Apakabar sobat akuntansi? semoga dalam keadaan baik. Sebelumnya kita sudah membahas tentang PSAK 72 - Pendapatan dari Kontrak Pelanggan berikut ini saya akan membahas contoh kasus untuk PSAK ini. Berikut ini beberapa contoh untuk penerapan PSAK 72, semoga dapat membantu sobat akuntansi memahami PSAK ini.

Tahap 1:  Identifikasi Kontrak Pelanggan

Contoh Modifikasi Kontrak – Separate performance obligation

PT Siantar memiliki kontrak menjual 100 produk kepada pelanggan seharga 100 juta (1 produk bernilai 1 juta) dalam jangka waktu 3 bulan. Setelah 60 produk dikirimkan, PT Siantar memodifikasi kontrak dengan menjanjikan akan mengirimkan 20 produk tambahan dengan nilai 950 ribu (dimana harga 950 ribu merupakan standalone selling price atas produk saat modifikasi kontrak). PT Siantar menjual produk secara terpisah. 

PT Siantar  mengakui modifikasi kontrak sebagai kontrak baru, maka :

Kontrak awal [(100 unit – 60 unit) x 1 juta  = 40 juta

Kontrak Baru (20 unit x 950 ribu) = 19 juta

Total Pendapatan = 59 juta

Contoh Modifikasi Kontrak – prospective modification

Berdasakan contoh sebelumnya, Perusahaan mengakui pendapatan setiap barang yang tersisa dengan harga baru dengan perhitungan sebagai berikut:

Produk yang belum dikirimkan dalam kontrak awal (40 unit x 1 juta) = 40 juta

Produk yang akan dikirimkan dengan kontrak yang telah dimodifikasi (20 unit x 950 ribu) = 19 juta

Total pendapatan = 59 juta

Pendapatan per unit (59 juta / 60 unit) = Rp 983.333

Dengan metode prospective modification, harga baru yakni 983.333 akan digunakan sebagai nilai penjualan per unit di periode setelah modifikasi kontrak. 

Tahap 2: Identifikasi Kewajiban Pelaksanaan

Tanggal 1 Maret 2019, PT Melati melakukan kontrak untuk memasang lift sebuah Gedung. Kontrak meliputi pembelian lift dan pemasangan lift. Lift tersebut walaupun dibeli tetap harus disesuaikan dengan Gedung dan keinginan dari pelanggan. Proses instalasi memakan waktu cukup lama. Nilai lift dan instalasi dapat dipisahkan namun dinegosiasikan secara bersamaan. 

Lift dan jasa pemasangan apakah dipandang sebagai kewajiban pelaksanaan tunggal atau terpisah ?

Terpisah, karena nilai pemasangan lift dapat dipisahkan serta tidak ada keterangan bahwa pemasangan hanya dapat dilakukan oleh PT Melati

PT Asus memproduksi dan menjual komputer termasuk dengan garansi computer yang mencakup garansi untuk memperbaiki setiap cacat komputernya selama 3 bulan (assurance warranty). Selain itu, Perusahaan juga menjual secara terpisah garansi produk yang dapat diperpanjang (service warranty), yang memberikan perlindungan selama 3 tahun (diluar 3 bulan) 

Penjualan komputer dan assurance warranty 3 bulan merupakan satu kewajiban pelaksanaan karena saling ketergantungan dan berhubungan satu sama lain. Namun service warranty merupakan penjualan terpisah dan tidak saling berhubungan dengan penjualan computer. 

Tahap 3:  Menentukan harga transaksi

Contoh - estimasi imbalan variabel

PT Buana perusahaan konstruksi yang terikat kontrak dengan pelanggan untuk pembangunan gudang senilai 100 milyar, dengan bonus kinerja senilai 50 milyar yang akan dibayar berdasarkan waktu penyelesaian. Jumlah bonus kinerja menurun sebesar 10% pe minggu untuk setiap minggu setelah tanggal penyelesaian disepakati. Persyaratan kontrak tersebut mirip dengan kontrak yang dilakukan PT Buana sebelumnya, dan manajemen yakin bahwa pengalaman tersebut dapat diprediksi untuk kontrak ini. Manajemen memperkirakan bahwa ada kemungkinan 60% bahwa kontrak akan diselesaikan pada tanggal penyelesaian yang disepakati, probabilitas 30% penyelesaian akan terlambat 1 minggu, dan probabilitas 10% penyelesaian akan terlambat 2 minggu.

Bagaimana PT Buana mencatat pendapatan dari kontrak tersebut?

Jika Manajemen memutuskan menggunakan expected value method:

Jika Manajemen memutuskan menggunakan most likely outcome method: maka harga transaksi adalah 150 milyar (probabilitas 60%)

Contoh - Voucher Belanja

PT Kenanga menyepakati kontrak penjualan Produk C seharga 2.000. Sebagai bagian dari kontrak PT Kenanga memberikan voucher diskon kepada pelanggan sebesar 40% untuk 30 hari mendatang. Perusahaan juga memberikan diskon 10% atas semua penjualan selama 30 hari mendatang sebagai promo akhir tahun. Diskon 10% tidak dapat digunakan sebagai penambah voucher diskon 40%.

Berdasarkan pengalaman 80% pelanggan menggunakan voucher dan pelanggan akan membeli tambahan 1.000 produk. Harga jual berdiri sendiri voucher adalah (1.000 x 30% diskon tambahan x 80%) = 240. 

Perusahaan mengalokasikan 1.780 ke produk A dan mengakui pendapatan produk A pada saat pengendalian produk A dialihkan. Perusahaan mengalokasikan diskon sebesar 220 dan mengakuai pendapatan atas voucher pada saat pelanggan memakai voucher tersebut, sebelum masa berlaku berakhir.

Contoh - Pemberian kepada Pelanggan tidak material

PT Melati menyepakati kontrak untuk menyediakan handset dan jasa telp dan sms selama dua tahun. Jasa telp selama 1.000menit panggilan dan 1.000 sms tiap bulan dengan fee bulanan tetap. Pelanggan dapat memilih untuk membeli setiap bulan jasa tersebut, Harga jasa tersebut setara dengan harga jual berdiri sendiri.

PT Melati menentukan bahwa janji untuk menyediakan handset dan jasa jaringan merupakan kewajiban pelaksanaan yang bersifat dapat dibedakan. Opsi untuk membeli tambahan menit panggilan dan pesan teks tidak memberikan hak yang bersifat material di mana pelanggan tidak akan menerima tanpa menyepakai kontrak, perusahaan menyimpulkan bahwa hal tersebut bukan merupakan kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Entitas tidak mengalokasikan harga transaksi ke opsi untuk tambahan menit dan sms ketika entitas menyediakan jasa tesebut.

Contoh – Termin pembayaran

Tanggal 1 juli 2020, PT Merapi menjual barang kepada PT Semeru senilai Rp900.000 untuk 4 tahun, zero interest bearing notes dengan nilai pokok 1.416.163. BPP dari barang tersebut adalah Rp590.000 (Discount rate = 12%)

Berapa nilai pendapatan yang dicatat pada tanggal 1 juli 2020? 

Berapakah jumlah pendapatan yang dilaporkan terkait transaksi tersebut pada 31 Desember 2020?


PSAK 72 - Pendapatan dari Kontrak Pelanggan


Apakabar Sobat Akuntansi, semoga dalam keadaan baik. 
Belum lama ini Dewan Standar Akuntasi Keuangan Ikatan Akuntan Publik Indonesia (DSAK IAI) mengesahkan tiga Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan (PSAK). Ketiga standar tersebut berlaku efektif 1 Januari 2020, tetapi diperkenankan opsi penerapan dini.

DSAK menerbitkan PSAK baru yang mengadopsi tiga standar Pelaporan Keuangan Internasional (International Financial Reporting Standard/IFRS), yaitu PSAK 71 Instrumen Keuangan yang mengadopsi IFRS 9, PSAK 72 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan yang mengadopsi IFRS 15, dan PSAK 73 Sewa yang mengadopsi IFRS 16. Artikel ini akan fokus membahas PSAK 72.

Perubahan mendasar yang ditimbulkan PSAK 72 adalah adanya standar tunggal pengakuan pendapatan untuk semua jenis industri. Pada PSAK 72, entitas mencatat kontrak dengan pelanggan hanya jika seluruh kriteria berikut terpenuhi.

Tahapan Pengakuan Pendapatan dari kontrak pelanggan menurut PSAK 72 yaitu :

1. Mengidentifikasi Kontrak dengan Pelanggan
2. Mengidentifikasi Kewajiban Pelaksanaan
3. Menentukan Harga Transaksi
4. Mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan
5. Mengakui pendapatan ketika (pada saat) entitas telah menyelesaikan Kewajiban Pelaksanaan

Adapun tujuan dari PSAK 72 ini adalah Menetapkan prinsip tentang sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. 

PSAK 72 diterapkan untuk seluruh kontrak pelanggan, kecuali :

  1. Kontrak sewa - PSAK 30 Sewa (73);  
  2. Kontrak asuransi - PSAK 62 Kontrak Asuransi; 
  3. Instrumen keuangan - PSAK 71: Instrumen Keuangan, PSAK 65: Laporan Keuangan Konsolidasian, PSAK 66: Pengaturan Bersama, PSAK 4: Laporan Keuangan Tersendiri dan PSAK 15 Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama; dan
  4. Pertukaran nonmoneter antara entitas dalam lini bisnis yang sama untuk memfasilitasi penjualan kepada pelanggan atau pelanggan potensial, contoh : kontrak antara dua perusahaan minyak untuk menukarkan minyak untuk memenuhi permintaan dari pelanggan dalam lokasi yang berbeda secara tepat waktu.

Mengidentifikasi Kontrak dengan Pelanggan

Entitas mencatat kontrak dengan pelanggan hanya jika seluruh kriteria berikut terpenuhi: 

  1. Para pihak dalam kontrak telah menyetujui kontrak (secara tertulis, lisan atau sesuai dengan praktik bisnis pada umumnya) dan berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing; 
  2. Entitas dapat mengidentifikasi hak setiap pihak mengenai barang atau jasa yang akan dialihkan;
  3. Entitas dapat mengidentifikasi jangka waktu pembayaran barang atau jasa yang akan dialihkan; 
  4. Kontrak memiliki substansi komersial (yaitu risiko, waktu, atau jumlah arus kas masa depan entitas diperkirakan berubah sebagai akibat dari kontrak); dan 
  5. Kemungkinan besar entitas akan menagih imbalan yang akan menjadi haknya dalam pertukaran barang atau jasa yang akan dialihkan ke pelanggan. 

Dalam mengevaluasi apakah kolektibilitas terjadi, entitas mempertimbangkan kemampuan dan intensi pelanggan untuk membayar jumlah imbalan ketika jatuh tempo. 

Tidak terdapat suatu kontrak, jika setiap pihak dalam kontrak memiliki hak yang dapat dipaksakan secara sepihak untuk mengakhiri kontrak yang tidak terlaksana penuh (wholly unperformed contract) tanpa adanya kompensasi kepada pihak lain.

Kontrak tidak terlaksana penuh jika kedua kriteria berikut terpenuhi:

  • Entitas belum mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan; dan
  • Entitas belum menerima, dan belum berhak menerima, imbalan apapun dalam pertukaran dengan barang atau jasa yang dijanjikan

Kontrak tidak memenuhi kriteria dan entitas menerima imbalan dari pelanggan, maka imbalan tersebut diakui sebagai pendapatan jika salah satu kriteria terpenuhi:

  1. Entitas tidak memiliki sisa kewajiban untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan dan seluruh, atau secara substansial seluruh, imbalan yang dijanjikan pelanggan telah diterima entitas dan tidak dapat dikembalikan; atau
  2. Kontrak telah diakhiri dan imbalan yang diterima dari pelanggan tidak dapat dikembalikan.

Entitas mengombinasikan dua atau lebih kontrak sebagai kontrak tunggal jika satu atau lebih kriteria berikut terpenuhi:

  1. Kontrak dinegosiasikan sebagai satu paket dengan tujuan komersial tunggal; 
  2. Jumlah imbalan yang dibayarkan dalam satu kontrak bergantung pada harga atau pelaksanaan dari kontrak lain; atau
  3. Barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak (atau beberapa barang atau jasa yang dijanjikan dalam setiap kontrak) merupakan kewajiban pelaksanaan tunggal.

Modifikasi kontrak adalah perubahan dalam ruang lingkup atau harga kontrak (atau keduanya) yang disetujui oleh para pihak dalam kontrak.

Entitas mencatat sebagai kontrak terpisah jika kondisi berikut terpenuhi:

  1. Ruang lingkup kontrak meningkat karena penambahan barang atau jasa yang dijanjikan bersifat dapat dibedakan (distinct); dan
  2. Harga kontrak meningkat oleh sejumlah imbalan yang mencerminkan harga jual berdiri sendiri (stand-alone selling prices) entitas atas penambahan barang atau jasa yang dijanjikan dan penyesuaian yang tepat terhadap harga yang mencerminkan keadaan kontrak tertentu.

Entitas mencatat sebagai kontrak tidak terpisah jika kondisi berikut terpenuhi:

  1. Entitas mencatat modifikasi kontrak seolah-olah modifikasi kontrak tersebut merupakan penghentian kontrak yang ada dan menciptakan kontrak baru, jika sisa barang atau jasa bersifat dapat dibedakan dari barang atau jasa yang dialihkan pada atau sebelum tanggal modifikasi kontrak.
  2. Entitas mencatat modifikasi kontrak seolah-olah modifikasi kontrak tersebut merupakan bagian dari kontrak yang ada jika sisa barang atau jasa tidak bersifat dapat dibedakan dan, oleh karena itu, menjadi bagian dari kewajiban pelaksanaan tunggal yang dipenuhi sebagiannya pada tanggal modifikasi kontrak.

Mengidentifikasi Kewajiban Pelaksanaan

Pada awal kontrak, entitas menilai barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan dan mengidentifikasi sebagai kewajiban pelaksanaan setiap janji untuk mengalihkan kepada pelanggan baik:  

  1. Suatu barang atau jasa (atau sepaket barang atau jasa) yang bersifat dapat dibedakan; atau
  2. Serangkaian barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan yang secara substansial sama dan memiliki pola pengalihan yang sama kepada pelanggan

Barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan bersifat dapat dibedakan jika kedua kriteria berikut terpenuhi:

  1. Pelanggan memperoleh manfaat dari barang atau jasa baik barang atau jasa itu sendiri atau bersama dengan sumber daya lain yang siap tersedia kepada pelanggan; dan
  2. Janji entitas untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan dapat diidentifikasi secara terpisah dari janji lain dalam kontrak.

Jika barang atau jasa yang dijanjikan bersifat tidak dapat dibedakan, entitas mengombinasikan barang atau jasa dengan barang atau jasa lain yang dijanjikan sampai entitas mengidentifikasi sepaket barang atau jasa tersebut bersifat dapat dibedakan.

Janji kontrak dengan pelanggan meliputi hal berikut :

  • Kontrak umumnya secara eksplisit menyatakan barang atau jasa yang dijanjikan untuk dialihkan kepada pelanggan.
  • Akan tetapi, kewajiban pelaksanaan tidak terbatas pada barang atau jasa yang secara eksplisit dinyatakan dalam kontrak.

Barang atau jasa Bersifat dapat Dibedakan dapat berbentuk:

1. Penjualan barang yang diproduksi; yang dibeli 

2. Pelaksanaan tugas

3. Penyediaan jasa; jasa pengaturan

4. Pembagian hak kepada barang dan jasa, dan lain-lain.

Menentukan Harga Transaksi

Ketika (atau selama) kewajiban pelaksanaan diselesaikan, entitas mengakui pendapatan atas sejumlah harga transaksi (yang tidak termasuk estimasi atas imbalan variabel yang dibatasi) yang dialokasikan terhadap kewajiban pelaksanaan.

Cara Entitas menentukan Harga Transaksi yaitu:

  1. Mempertimbangkan syarat kontrak dan praktik bisnis umum. 
  2. Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan, tidak termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga (contoh:pajak). 
  3. Imbalan yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan dapat mencakup jumlah tetap, jumlah variabel, atau keduanya.
  4. Entitas mempertimbangkan syarat kontrak dan praktik bisnis umum entitas untuk menentukan harga transaksi. Sifat, waktu, dan jumlah imbalan yang dijanjikan oleh pelanggan mempengaruhi estimasi harga transaksi.
  5. Entitas mempertimbangkan dampak dari seluruh hal berikut:

  • Imbalan Variabel
  • Liabilitas Pengembalian
  • Estimasi Pembatasan Imbalan Variabel
  • Penentuan kembali Imbalan Variabel
  • Keberadaan Komponan Pendanaan Signifikan dalam Kontrak
  • Imbalan Non Kas
  • Uang Imbalan kepada Pelanggan

Mengalokasikan Harga Transaksi terhadap Kewajiban Pelaksanaan

Tujuan mengalokasikan harga transaksi adalah entitas mengalokasikan harga transaksi terhadap setiap kewajiban pelaksanaan (atau barang atau jasa bersifat dapat dibedakan) dalam jumlah yang menggambarkan jumlah imbalan yang diharapkan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan.

Entitas mengalokasikan harga transaksi terhadap setiap kewajiban pelaksanaan yang diidentifikasi dalam kontrak dengan:

  • Dasar harga jual berdiri sendiri relatif (relative stand-alone selling price), 
  • Kecuali diatur khusus untuk alokasi diskon dan untuk alokasi imbalan yang mencakup variabel.

Perubahan Harga Transaksi

Entitas mengalokasikan ke dalam kewajiban pelaksanaan dalam kontrak perubahan selanjutnya atas harga transaksi dengan dasar yang sama dengan pada awal kontrak.

Entitas mencatat perubahan dalam harga transaksi sebagai hasil dari modifikasi kontrak. 

Jika terjadi modifikasi kontrak, entitas mengalokasikan perubahan harga transaksi dengan salah satu cara berikut:

  1. Entitas mengalokasikan perubahan dalam harga transaksi sebelum modifikasi jika, dan sejauh perubahan dalam harga transaksi dapat diatribusikan terhadap jumlah imbalan variabel yang dijanjikan sebelum modifikasi dan modifikasi dicatat sebagai penghentian kontrak.
  2. Modifikasi dicatat sebagai kontrak terpisah, artinya entitas mengalokasikan perubahan dalam harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan dalam kontrak modifikasian

Mengakui pendapatan ketika (pada saat) entitas telah menyelesaikan Kewajiban Pelaksanaan

Entitas mengakui pendapatan ketika (atau selama) entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan (yaitu aset) kepada pelanggan. 

Aset dialihkan ketika (atau selama) pelanggan memperoleh pengendalian atas aset.

Pada awal kontrak entitas menentukan apakah entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan sepanjang waktu atau suatu waktu tertentu

Kewajiban Pelaksanaan yang Diselesaikan Sepanjang Waktu (Performance Obligation Over Time)

Entitas mengalihkan pengendalian barang atau jasa sepanjang waktu artinya menyelesaikan kewajiban pelaksanaan dan mengakui pendapatan sepanjang waktu, jika satu dari kriteria berikut terpenuhi:

  1. Pelanggan secara simultan menerima dan mengonsumsi manfaat yang disediakan oleh kinerja entitas saat entitas melaksanakan kewajiban pelaksanaannya tersebut
  2. Kinerja entitas menciptakan atau meningkatkan aset (sebagai contoh, pekerjaan dalam proses) yang dikendalikan pelanggan sebagai aset yang diciptakan atau ditingkatkan
  3. Kinerja entitas tidak menciptakan suatu aset dengan penggunaan alternatif terhadap entitas dan entitas memiliki hak atas pembayaran yang dapat dipaksakan atas kinerja yang telah diselesaikan sampai saat ini

Kewajiban Pelaksanaan yang Diselesaikan Pada Waktu Tertentu (Performance Obligation At a Point In Time)

Jika kewajiban pelaksanaan tidak diselesaikan sepanjang waktu, maka entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan pada waktu tertentu. 

Untuk menentukan waktu tertentu dimana pelanggan memperoleh pengendalian atas aset yang dijanjikan dan entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan, entitas mempertimbangkan persyaratan pengendalian. 

Sebagai tambahan, entitas mempertimbangkan indikator pengalihan pengendalian, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada, hal berikut:

  1. Entitas memiliki hak kini atas pembayaran aset
  2. Pelanggan memiliki memiliki hak kepemilikan legal atas aset
  3. Entitas telah mengalihkan kepemilikan fisik atas aset
  4. Pelanggan memiliki risiko dan manfaat signifikan atas kepemilikan aset
  5. Pelanggan telah menerima aset

Pengendalian mencakup kemampuan untuk mencegah entitas lain mengarahkan penggunaan atas, dan memperoleh manfaat dari, aset. 

Manfaat atas aset adalah arus kas potensial (arus masuk atau penghematan arus keluar) yang dapat diperoleh secara langsung atau tidak langsung dalam berbagai cara, seperti dengan:

  • Menggunakan aset untuk memproduksi barang atau menyediakan jasa (termasuk jasa publik);
  • Menggunakan aset untuk meningkatkan nilai aset lain;
  • Menggunakan aset untuk menyelesaikan liabilitas atau mengurangi beban;
  • Menjual atau mempertukarkan aset;
  • Menjaminkan aset untuk perolehan pinjaman; dan
  • Memiliki aset.

Pengukuran kemajuan terhadap penyelesaian kewajiban – sepanjang waktu

Untuk setiap kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan sepanjang waktu entitas mengakui pendapatan dengan mengukur kemajuan terhadap penyelesaian kewajiban pelaksanaan. 

Tujuan pengukuran kemajuan: untuk menggambarkan kinerja entitas dalam mengalihkan pengendalian atas barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan.

Entitas menerapkan metode tunggal atas pengukuran kemajuan untuk setiap kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan sepanjang waktu dan entitas menerapkan metode tersebut secara konsisten terhadap kewajiban pelaksanaan serupa dan dalam keadaan serupa.

Pada setiap akhir periode pelaporan, entitas mengukur kembali kemajuan terhadap penyelesaian kewajiban pelaksanaan secara penuh yang diselesaikan sepanjang waktu.

Metode pengukuran kemajuan sesuai dengan sifat barang dan jasa:

a. Metode output

b. Metode input

Metode Output

Output adalah nilai barang atau jasa yang diperjanjikan dalam kontrak.

Output dapat ditentukan berdasarkan;

a. Appraisal

b. Milestone penyelesaian

c. Survey untuk menentukan penyelesaian

d. Waktu yang telah digunakan 

e. Unit yang dihasilkan

Output terkadang tidak dapat digunakan sebagai ukuran misal output yang digunakan unit yang dihasilkan, sementara perusahaan baru sampai pada tahap barang setengah jadi.

Output terkadang tidak mudah untuk diobservasi karena hubungan input dan output yang tidak terjadi secara langsung.

Metode Input

Input adalah usaha yang dilakukan entitas untuk memenuhi kewajiban.

Input dapat berupa sumber daya dan jam pemakaian

Input tidak tepat digunakan sebagai ukuran penyelesaian kewajiban jika:

  • Input tidak memberikan kontribusi terhadap penyelesaian kewajiban pelaksanaan misalnya inefisiensi
  • Input biaya tidak sesuai dengan kemajuan entitas dalam penyelesaian kewajiban pelaksanaan.

Biaya inkremental atas Perolehan Kontrak

Entitas mengakui biaya inkremental atas perolehan kontrak dengan pelanggan sebagai aset jika entitas memperkirakan untuk memulihkan biaya tersebut.

Biaya inkremental atas perolehan kontrak adalah biaya yang terjadi untuk memperoleh kontrak dengan pelanggan yang tidak akan terjadi jika kontrak belum diperoleh (sebagai contoh, komisi penjualan).

Biaya untuk memperoleh kontrak yang terjadi tanpa memperhatikan apakah kontrak yang diperoleh diakui sebagai beban ketika terjadi, kecuali biaya tersebut secara eksplisit dapat dibebankan ke pelanggan tanpa memperhatikan apakah kontrak diperoleh.

Jika biaya yang terjadi dalam memenuhi kontrak dengan pelanggan tidak berada dalam ruang lingkup Pernyataan lain, entitas mengakui sebagai aset atas biaya yang terjadi untuk memenuhi kontrak hanya jika biaya tersebut memenuhi seluruh kriteria berikut:

  1. Biaya berkaitan secara langsung dengan kontrak atau untuk kontrak yang diantisipasi dapat diidentifikasi secara spesifik oleh entitas (sebagai contoh, biaya yang berkaitan dengan jasa yang disediakan dalam pembaruan kontrak yang ada atau biaya merancang (costs of designing) aset untuk dialihkan dalam kontrak spesifik yang belum disetujui);
  2. Biaya menghasilkan atau meningkatkan sumber daya entitas yang akan digunakan dalam penyelesaian (atau dalam melanjutkan penyelesaian) kewajiban pelaksanaan di masa depan; dan
  3. Biaya diharapkan akan dipulihkan.

Aset yang diakui (biaya kontrak ditangguhkan) diamortisasi dengan dasar sistematik yang konsisten dengan pengalihan kepada pelanggan atas barang atau jasa yang berkaitan dengan aset. 

Aset dapat berkaitan dengan barang atau jasa yang dialihkan dalam kontrak yang diantisipasi spesifik. 

Entitas memperbarui amortisasi untuk mencerminkan perubahan signifikan

Entitas mengakui rugi penurunan nilai dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset yang diakui melebihi:

  1. Jumlah sisa dari imbalan yang diharapkan entitas untuk diterima dalam pertukaran barang atau jasa yang berkaitan dengan aset; dikurangi
  2. Biaya yang berkaitan langsung dengan penyediaan barang atau jasa dan yang belum diakui sebagai beban

Penyajian

Ketika salah satu pihak dalam kontrak telah melaksanakan, entitas menyajikan kontrak dalam laporan posisi keuangan sebagai:

a. aset kontrak jika (kewajiban > imbalan diterima), atau 

b. liabilitas kontrak jika (kewajiban < imbalan diterima)

bergantung pada hubungan antara kinerja entitas dan pembayaran pelanggan.

Entitas menyajikan hak tanpa syarat terhadap imbalan secara terpisah sebagai piutang.

Pengungkapan

Tujuan persyaratan pengungkapan adalah agar entitas mengungkapkan informasi yang cukup yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami sifat, jumlah, waktu dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Untuk mencapai tujuan tersebut, entitas mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif tentang seluruh hal berikut:

a. Kontrak dengan pelanggan;

  • Pemisahan Pendapatan
  • Saldo Kontrak
  • Kewajiban Pelaksanaan
  • Harga Transaksi yang Dialokasikan terhadap Sisa Kewajiban Pelaksanaan

b. Pertimbangan signifikan dan perubahan dalam pertimbangan, yang dibuat dalam menerapkan Pernyataan ini terhadap kontrak tersebut dan; 

Menentukan Waktu Penyelesaian Kewajiban Pelaksanaan

Menentukan harga transaksi dan jumlah yang dialokasikan untuk kewajiban pelaksanaan

c. Aset yang diakui dari biaya untuk memperoleh atau memenuhi kontrak dengan pelanggan.

Tanggal Efektif

Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020. Penerapan dini diperkenankan.

Jika entitas menerapkan Pernyataan ini lebih dini, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.

PSAK 72 menekankan standar baru dalam pengakuan pendapatan, pendapatan yang dicatat harus sesuai dengan kontrak yang disepakati. Jika dalam kontrak terdapat unsur pengembalian barang, pendapatan yang dicatat harus memperhitungkan kemungkinan pengembalian barang dilakukan dalam masa kontrak berdasarkan pengalaman dan risiko dari kerja sama dengan pelanggan tersebut.

Pengakuan pendapatan secara pajak tidak memperhitungkan kemungkinan pengembalian barang pada awal pencatatan. Pengembalian barang diberlakukan melalui retur penjualan. Kondisi ini yang akan menyebabkan perbedaan waktu dalam pencatatan pendapatan secara komersial dengan fiskal.

Pendapatan yang diakui secara komersial akan lebih kecil dari pendapatan yang diakui secara fiskal pada awal transaksi penjualan. Perbedaan ini menyebabkan dasar perhitungan penghasilan kena pajak pada akhir tahun akan mengalami perbedaan antara komersial dan fiskal.

Perbedaan waktu pengakuan pendapatan antara ketentuan perpajakan dan PSAK perlu dijembatani dengan pembuatan kertas kerja rekonsiliasi. Perbedaan pengakuan pendapatan tentu memengaruhi pengakuan secara langsung biaya yang terkait dengan pendapatan dan harga pokok penjualan. Kertas kerja rekonsiliasi tidak hanya dibutuhkan untuk perhitungan PPh tetapi diperlukan dalam pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN) sebagai kontrol atas penjualan.

Sampai saat ini, otoritas pajak belum mengeluarkan ketentuan perpajakan mengenai penerapan PSAK 72. Pelaku usaha membutuhkan kepastian ketentuan perpajakan sebagai bagian dari perencanaan pajak perusahaan.

Demikian pembahasan saya tentang PSAK 72 - Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, semoga artikel ini bermnafaat buat Sobat Akuntansi sekalian, artikel selanjutnya saya akan membahas contoh soal terkait PSAK 72. Terima Kasih.

PSAK 69: Agrikultur - Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan

Jika dan hanya jika:
  • Entitas mengendalikan aset biologis sebagai akibat dari peristiwa masa lalu;
  • Besar kemungkinan manfaat ekonomik masa depan yang terkait dengan aset biologis tersebut akan mengalir ke entitas; dan
  • Nilai wajar atau biaya perolehan aset biologis dapat diukur secara andal.

Pengukuran Aset Biologis
  • Diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan;
  • Diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, kecuali nilai wajar tidak dapat diukur secara andal (hanya pada saat pengakuan awal).

Pengukuran Produk Agrikultur
  • Diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual pada titik panen;
  • Merupakan biaya pada tanggal pengukuran ketika menerapkan PSAK 14: Persediaan atau Pernyataan lain yang berlaku.

Pengukuran Tanaman Produktif (Bearer Plants)
  • Dicatat dengan cara yang sama dengan aset tetap yang dikonstruksi sendiri (kapitalisasi biaya) sebelum berada dalam lokasi dan kondisi yang diperlukan untuk siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen;
  • Entitas memilih model biaya atau model revaluasi sebagai kebijakan akuntansinya dan harus menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelas yang sama. 

Cakupan PSAK 69, PSAK16 dan PSAK14 
Contoh Perkebunan Kelapa Sawit 

*) Biaya untuk menjual termasuk biaya yang diperlukan untuk penjualan terjadi seperti biaya pelelangan, komisi ke broker dan dealer, estimasi biaya transportasi aset biologis ke pasar. Biaya untuk menjual tidak termasuk biaya pembiayaan dan pajak penghasilan. 

Pengukuran Nilai Wajar 

Dapat dilakukan dengan mengelompokkan aset biologis atau produk agrikultur sesuai dengan atribut yang signifikan, contohnya usia atau kualitas aset biologis. Atribut yang dipilih sesuai dengan atribut yang digunakan di pasar untuk menentukan harga. 

Tidak memperhitungkan arus kas untuk pembiayaan aset, perpajakan, atau penumbuhan kembali aset biologis setelah panen.

Harga kontrak untuk menjual aset biologis atau produk agrikulturnya pada suatu tanggal di masa depan tidak selalu relevan dalam mengukur nilai wajar, karena nilai wajar mencerminkan kondisi pasar saat ini dimana pelaku pasar pembeli dan penjual akan melakukan transaksi.

Sehingga nilai wajar aset biologis atau produk agrikultur tersebut tidak disesuaikan dikarenakan adanya kontrak tersebut. 

Biaya perolehan terkadang dapat mendekati perkiraan nilai wajar, terutama ketika: 
  • Sedikit transformasi biologis telah terjadi sejak timbulnya biaya awal (misalnya: bibit yang ditanam segera sebelum akhir periode pelaporan atau ternak yang baru diperoleh) 
  • Dampak transformasi biologis pada harga tidak diharapkan menjadi material (misalnya: pertumbuhan awal dalam siklus 30 tahunan dari produksi perkebunan pinus)

Aset biologis yang secara fisik melekat pada tanah. 

Mungkin tidak terdapat pasar terpisah untuk aset biologis yang melekat pada tanah, namun mungkin saja terdapat pasar aktif untuk satu kesatuan aset gabungan (aset biologis dan tanah). Nilai wajar tanah dapat dikurangkan dari nilai wajar aset gabungan untuk mendapatkan nilai wajar aset biologis.

Keuntungan dan Kerugian 

Kerugian mungkin timbul pada saat awal pengakuan aset biologis karena biaya untuk menjual dikurangkan dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset biologis. Keuntungan mungkin timbul pada saat pengakuan awal aset biologis, seperti pada saat anak sapi lahir. 

Keuntungan atau kerugian dapat timbul pada saat pengakuan awal produk agrikultur sebagai akibat dari hasil panen.

Keuntungan atau kerugian yang timbul pada saat pengakuan awal aset biologis/produk agrikultur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset biologis dimasukkan dalam laba rugi periode saat keuntungan atau kerugian tersebut terjadi.

Ketidakmampuan untuk Mengukur Nilai Wajar secara Andal 

Terdapat asumsi bahwa nilai wajar aset biologis dapat diukur secara andal. 

Asumsi tersebut di atas dapat dibantah hanya pada saat pengakuan awal aset biologis yang memenuhi kondisi berikut: 
  • Harga kuotasi pasar tidak tersedia; dan 
  • Alternatif pengukuran nilai wajarnya tidak dapat diandalkan; maka:


Ketika (kemudian) nilai wajar aset biologis tersebut dapat diukur secara andal, aset biologis diukur pada nilai wajarnya dikurangi biaya untuk menjual. 

Jika aset biologis tidak lancar memenuhi kriteria dimiliki untuk dijual sesuai PSAK 58: Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan, maka diasumsikan bahwa nilai wajar dapat diukur secara andal. 

Hibah Pemerintah 

Hibah pemerintah yang terkait dengan aset biologis yang diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, diakui dalam laba rugi jika, dan hanya jika: 
  • Hibah tanpa syarat: hibah pemerintah tersebut menjadi piutang. 
  • Hibah bersyarat, termasuk ketika hibah pemerintah mensyaratkan entitas untuk tidak terlibat dalam aktivitas agrikultur tertentu: kondisi yang melekat pada hibah pemerintah tersebut telah dipenuhi. 

Contoh Transaksi, Pengakuan dan Pengukuran 

Pada tanggal 30 Juni 2019 PT A  yang bergerak di bidang peternakan sapi membeli 10 ekor sapi secara tunai dari suatu pelelangan sebesar Rp 50.000.000 dengan ongkos angkut ke tempat peternakannya sebesar Rp 2.000.000. Jika PT A akan menjual kembali sapi tersebut, PT A dapat menjualnya dengan harga dan biaya transportasi yang sama ditambah dengan biaya lelang sebesar 2% dari harga jual. Diasumsikan bahwa sebelumnya PT A tidak memiliki sapi dan aset biologis lainnya. Bagaimana pengakuan dan pengukuran aset biologis PT A pada tanggal 30 Juni 2019? 

30 Juni 2019 
Nilai pembelian sapi = Rp 52.000.000 (Rp 50.000.000 + Rp 2.000.000). 
Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual = Rp 47.000.000 
(Rp 50.000.000 - Rp 2.000.000 - Rp 1.000.000) 
Kerugian dari pengakuan awal = Rp 5.000.000 
(Rp 52.000.000 - Rp 47.000.000). 


Selanjutnya, selama bulan Juli 2019, PT A: 

Membeli 2 ekor sapi seharga  Rp 11.000.000 
Menjual 3 ekor sapi (yang dibeli di bulan Juni 2019) seharga Rp 20.000.000 
Pada tanggal 31 Juli 2019, PT A menghitung nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dari 9 ekor sapi yang ada sebesar Rp 54.000.000. 
Bagaimana dampaknya terhadap laporan keuangan untuk periode berakhir 30 Juli 2019? 

Laporan keuangan 31 Juli 2019 
Harga pokok penjualan 3 ekor sapi = Rp 14.100.000 
(Rp 47.000.000 /10 x 3) 
Nilai tercatat sapi = Rp 43.900.000 
(Rp 47.000.000 - Rp 14.100.000 + Rp 11.000.000) 
Keuntungan dari perubahan nilai wajar = Rp 10.100.000 
(Rp 54.000.000 - Rp 43.900.000)

PSAK 69: Agrikultur - Ruang Lingkup dan Definisi

Ruang Lingkup 

PSAK 69: Agrikultur diterapkan untuk pencatatan halhal berikut ketika berkaitan dengan aktivitas agrikultur: 

a. Aset biologis, kecuali tanaman produktif (bearer plants)
b. Produk agrikultur pada titik panen; dan 
c. Hibah pemerintah yang terkait dengan aset biologis. 

Pernyataan ini diterapkan untuk produk agrikultur dari aset biologis milik entitas pada titik panen. Setelah titik panen, PSAK 14: Persediaan (atau Pernyataan lain yang berlaku) diterapkan untuk produk agrikultur tersebut. 

PSAK 69: Agrikultur tidak diterapkan untuk: 
  1. Tanah yang terkait dengan aktivitas agrikultur (lihat PSAK 16: Aset Tetap, PSAK 13: Properti Investasi, dan ISAK 25: Hak Atas Tanah). 
  2. Tanaman produktif yang terkait dengan aktivitas agrikultur (lihat amandemen PSAK 16: Aset Tetap tentang Agrikultur: Tanaman Produktif). Akan tetapi, Pernyataan ini diterapkan untuk produk dari tanaman produktif tersebut. 
  3. Hibah pemerintah yang terkait dengan tanaman produktif (lihat PSAK 61: Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah). 
  4. Aset tak berwujud yang terkait dengan aktivitas agrikultur (lihat PSAK 19: Aset Tak Berwujud).

Definisi 

Aset biologis (biological asset): hewan atau tanaman hidup. 

Tanaman produktif (bearer plants): tanaman hidup yang (a) digunakan dalam produksi atau penyediaan produk agrikultur; (b) diharapkan untuk menghasilkan produk untuk jangka lebih dari satu periode; dan (c) memiliki kemungkinan yang sangat jarang untuk dijual sebagai produk agrikultur, kecuali untuk penjualan sisa yang insidental. 

Produk yang tumbuh pada tanaman produktif merupakan aset biologis atau produk agrikultur. 

Produk agrikultur (agricultural produce): produk yang dipanen dari aset biologis milik entitas. 

Panen (harvest): pelepasan produk dari aset biologis atau pemberhentian proses kehidupan aset biologis. 

Aktivitas agrikultur (agricultural activity): Manajemen transformasi biologis dan panen aset biologis oleh entitas untuk dijual atau untuk dikonversi menjadi produk agrikultur atau menjadi aset biologis tambahan. 

Transformasi biologis (biological transformation): terdiri dari proses pertumbuhan, degenerasi, produksi, dan prokreasi yang mengakibatkan perubahan kualitatif atau kuantitatif aset biologis. 

Biaya untuk menjual (cost to sell): biaya inkremental yang diatribusikan secara langsung untuk pelepasan aset, tidak termasuk beban pembiayaan dan pajak penghasilan. 

Hibah Pemerintah (government grant): sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 61: Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah. 

Jumlah tercatat (carrying amount): jumlah aset yang diakui dalam laporan posisi keuangan. 

Nilai wajar (fair value): harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. (Lihat PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar). 

Beberapa tanaman, misalnya, tanaman anggur dan pohon kelapa sawit, biasanya memenuhi definisi tanaman produktif (bearer plants) dan termasuk dalam ruang lingkup PSAK 16: Aset Tetap. Namun, produk yang tumbuh (produce growing) pada tanaman produktif (bearer plants), sebagai contoh, buah anggur dan tandan buah segar, termasuk dalam ruang lingkup PSAK 69: Agrikultur. 

Karakteristik Umum Aktivitas Agrikultur 

Aktivitas agrikultur mencakup beragam aktivitas, misalnya: perkebunan, peternakan, kehutanan, budidaya perikanan dan lain-lain, dengan karakteristik umum sebagai berikut: 

Kemampuan untuk berubah: hewan dan tanaman hidup mampu melakukan transformasi biologis. 

Manajemen perubahan: manajemen untuk mendukung transformasi biologis dengan meningkatkan, atau setidaknya menstabilkan, kondisi yang diperlukan agar proses tersebut dapat terjadi (contoh: tingkat nutrisi, kelembaban, temperatur, kesuburan dan cahaya). 

Pengukuran perubahan: perubahan dalam kualitas (contoh: keunggulan genetik, kepadatan, kematangan, kadar lemak, kadar protein, kekuatan serat) atau kuantitas (contoh: keturunan, berat, meter kubik, jumlah tunas dll) yang dihasilkan oleh transformasi biologis atau panen diukur dan dipantau sebagai fungsi manajemen yang rutin.

Akuntansi Tentang Pajak Penghasilan Menurut PSAK 46 Revisi 2010 - Bagian II

Perbedaan temporer adalah perbedaan yang terjadi karena waktu pengakuan sehingga secara total nilai beban atau pendapatan sama namun waktu pengakuannya berbeda. Perbedaan temporer akan menyebabkan jumlah tercatat aset atau liablitas dalam laporan posisi keuangan berbeda dengan dasar pengenaan pajaknya. Misalnya perbedaan masa manfaat aset tetap antara ketentuan perpajakan dan kebijakan entitas dalam melakukan penyusutan. 

Akibat perbedaan masa manfaat, nilai penyusutan berbeda, sehingga akan menyebabkan perbedaan nilai buku aset dalam laporan posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya.  Perbedaan temporer juga dapat muncul karena perbedaan waktu pengakuan maupun cara penilaian. Akuntansi mengakui penurunan piutang saat terdapat bukti obyektif sesuai dengan PSAK 55, sedangkan pajak mengakui penghapusan piutang jika telah memenuhi ketentuan spesifik yang lebih ketat untuk entitas di luar jasa keuangan.  Untuk entitas dalam industri keuangan ada peraturan khusus untuk menghitung nilai cadangan penurunan nilai piutang. Akuntansi mengakui penurunan nilai (impairment) aset tetap, investasi dan cadangan penurunan persediaan, sedangkan pajak tidak memperkenankan kerugian penurunan nilai sebagai pengurang penghasilan. 

Perbedaan temporer ini akan menimbulkan jumlah pajak terutang pada periode mendatang atau jumlah pajak terpulihkan di masa mendatang. Jika aset atau liabilitas muncul akibat pengakuan pendapatan menurut akuntansi  lebih besar dibandingkan menurut pajak, maka akan menimbulkan pajak terutang di masa depan sehingga akan diakui liabilitas pajak tangguhan. Sebaliknya jika pengakuan pendapatan menurut akuntansi lebih kecil dibandingkan penghasilan menurut pajak, maka entitas akan melakukan pembayaran pajak terlebih dahulu atas pendapatan tersebut sehingga akan diakui aset pajak tangguhan. 

Aset pajak tangguhan juga dapat terjadi karena akumulasi kerugian pajak yang belum dikompensasikan dan akumulasi kredit pajak yang belum dimanfaatkan. Untuk fasilitas kredit pajak, ketentuan regulasi di Indonesia belum mengatur.

Sebagai ilustrasi, sebuah peralatan dibeli pada awal tahun 1 sebesar 12.000 disusutkan menurut pajak selama 4 tahun tanpa nilai sisa. Menurut akuntansi disusutkan selama 5 tahun dengan nilai sisa 2.000. Tabel berikut memberikan gambaran pajak tangguhan, dengan mengasumsikan pendapatan 5.000.


Menurut akuntansi, beban pajak akan dihitung berdasarkan laba akuntansi sehingga beban pajak sebesar 750. Beban pajak tersebut terdiri pajak kini yang dibayarkan ke kas Negara sebesar 500 dan beban pajak tangguhan sebesar 250. Dampaknya timbul kewajiban pajak tangguhan. Menurut akuntansi, penyusutanya lebih kecil sehingga laba akuntansi lebih besar sehingga terdapat pengakuan beban pajak tangguhan selama 4 tahun pertama. Pada tahun kelima, entitas membayar pajak  lebih besar karena tidak ada lagi penyusutan. Namun secara akuntansi masih terdapat penyusutan sehingga penghasilannya lebih kecil sebesar 3.000. Pada tahun kelima pajak yang dibayarkan sebesar 1.250 namun beban pajak yang diakui sebesar 750. Selisihnya 500 merupakan  manfaat pajak tangguhan dan mengurangi kewajiban pajak tangguhan.

Sampai akhir tahun kelima masih ada nilai sisa 2.000 dan saldo kewajiban pajak tangguhan 500. Perbedaan ini akan hilang saat entitas menjual  peralatan tersebut. Jika tahun ke 7 peralatan dijual seharga 3.000 maka pajak akan mengakui laba penjualan aset sebesar 3.000 sedangkan menurut akuntansi laba penjualan aset 1.000 karena masih ada nilai sisa 2.000. Pajak atas penjualan tersebut akan dibayarkan sebesar 750, namun secara akuntansi beban pajak 250, yang 500 manfaat pajak tangguhan. Kewajiban pajak tangguhan akan habis dikurangkan dan diakui sebagai manfaat pajak tangguhan, karena asetnya sudah terjual.

Perbedaan temporer juga dapat muncul karena kompensasi kerugian. Peraturan pajak menjelaskan bahwa wajib pajak dapat mengkompensasikan kerugian selama lima tahun setelah kerugian tersebut terjadi. Jika entitas mengalami rugi sebesar (20.000) maka selama lima tahun berikutnya entitas tidak akan membayar pajak sampai keuntungan mencapai jumlah kerugian tersebut. Manfaat pajak  tersebut diakui secara akuntansi pada saat kerugian terjadi sebesar 5.000 (25% x 20.000). Entitas mengakui aset pajak tangguhan dalam laporan posisi keuangan dan manfaat pajak tangguhan dalam laporan laba rugi komprehensif. Jika pada tahun berikutnya entitas memiliki penghasilan kena pajak 6.000, maka entitas tidak membayar pajak karena masih memiliki kompensasi kerugian, namun secara akuntansi tetap akan diakui beban pajak tangguhan sebesar 1.500. Beban pajak tangguhan ini diperoleh dari pemulihan aset pajak tangguhan. Akhir tahun pertama saldo aset pajak tangguhan tersisa 5000-1.500 =3.500 mencerminkan sisa kompensasi yang belum dimanfaatkan 14.000.

Aset pajak tangguhan yang telah diakui pada periode sebelumnya, karena perubahan kondisi ekonomi menjadi tidak terpulihkan di masa depan. Untuk aset pajak tangguhan terkait dengan kompensasi kerugian, entitas kemungkinan tidak dapat memanfaatkan kompensasi karena entitas rugi terus. Standar akuntansi mengharuskan untuk membuat cadangan atas penurunan nilai aset pajak tangguhan, jika terdapat indikasi bahwa pada periode masa depan tidak dapat dipulihkan.

Aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan dapat disajikan saling hapus sesuai dengan ketentuan dalam penyajian instrumen keuangan. Saling hapus dapat dilakukan jika entitas memiliki hak secara hukum untuk melakukan saling hapus dan berniat menyelesaikan dengan dasar neto. Untuk aset dan liabilitas pajak tangguhan dalam satu entitas, penyelesaiannya dilakukan dalam perhitungan pajak entitas tersebut sehingga dapat disajikan saling hapus. Namun jika aset dan liabilitas pajak tangguhan muncul dari entitas yang berbeda dalam laporan konsolidasian, akan tetap disajikan terpisah tidak dinetokan. Aset pajak tangguhan pada anak entitas tidak dapat dipulihkan dari laba induk entitas. Tidak ada hak secara hukum untuk saling hapus kewajiban perpajakan antara  anak dan induk, karena kewajiban perpajakan untuk masing-masing entitas.

Untuk entitas yang menyusun laporan konsolidasian, pajak akan dipertanggungjawabkan untuk masing2 anak entitas. Laba dari anak entitas bukan obyek pajak, sehingga dalam menghitung pajak induk sebagai wajib pajak tidak memasukkan laba anak entitas. Koreksi fiskal akan dilakukan masing-masing entitas tidak ada koreksi fiskal entitas konsolidasi. Namun karena entitas konsolidasian menggabungkan laporan keuangan semua anak dalam kendali induk, maka beban pajak harus dihitung atas entitas konsolidasian. Beban pajak kini dihitung dari  beban pajak kini induk dan total  beban pajak kini dari anak entitas. Beban (manfaat) pajak tangguhan meruapak penjumlahan juga. Untuk aset dan liabilitas pajak tangguhan juga dikonsolidasikan tanpa ada proses eliminasi.

Untuk penghasilan yang dikenakan pajak final, standar  menjelaskan secara khusus walaupun tidak ada dalam IAS 21. Atas aset dan liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dengan dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset dan liabilitas pajak tangguhan. Alasannya karena pajak final tidak dilaporkan dalam menentukan pajak penghasilan. Karena  tidak terdapat  perbedaan temporer maka tidak diakui adanya aset dan liabilitas pajak tangguhan. Atas penghasilan yang dikenakan pajak final beban pajak diakui proporsional dengan pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada periode berjalan. 

Ketentuan standar mengharuskan penghasilan yang dikenakan pajak final diakui sebesar nilai bruto, kemudian beban pajak (kini) akan diakui pada periode yang sama. Atas pengakuan penghasilan yang dikenakan pajak final menurut akuntansi dan belum dibayarkan pajak finalnya, maka akan diakui beban pajak final pada periode tersebut dan pajak yang masih harus dibayar. Untuk kondisi sebaliknya, atas pendapatan yang dikenakan pajak final diterima dimuka, akan diakui pajak final dibayar dimuka, karena pembebanan pajak hanya sebesar beban yang diakui menurut akuntansi. Pajak penghasilan final dibayar dimuka harus disajikan terpisah dari pajak penghasilan final yang masih harus dibayar.

Jumlah pajak dan denda yang ditetapkan dalam surat ketetapan pajak harus dibebankan sebagai pendapatan atau beban lain-lain pada periode berjalan. Pembebanan ditangguhkan jika memenuhi kriteria pengakuan. Jika terdapat bukti bahwa SKP tersebut tidak menimbulkan kewajiban di masa mendatang, karena proses banding atau keberatan yang berpotensi dimenangkan entitas maka pembebanan SKP dapat ditangguhkan.

Untuk perbedaan nilai aset investasi pada asosiasi antara pencatatan akuntansi dan dasar pengenaan pajak, menurut standar diakui sebagai perbedaan temporer. Peraturan perpajakan di Indonesia mengecualikan deviden dan laba entitas asosiasi dengan kepemilikan sekurang-kurangnya 25% sebagai penghasilan. Sehingga menurut pajak investasi akan tercatat sebesar nilai perolehan, sedangkan dengan metode ekuitas nilai investasi akan meningkat sebesar laba yang belum terbagi, karena pendapatan diakui saat melaporkan laba dan dividen dicatat mengurangi investasi. Standar menjelaskan bahwa perbedaan temporer terkait investasi pada asosiasi, anak dan cabang dapat tidak diakui jika entitas induk tidak mampu mengendalikan waktu pemulihan perbedaan temporer dan kemugkinan perbedaan temporer tersebut tidak dapat dipulihkan di masa depan yang dapat diperkirakan. 

Dengan PSAK 46 entitas tidak hanya diwajibkan memenuhi ketentuan regulasi untuk membayar dan melaporkan pajak, namun juga menyajikan dan mengungkapkan informasi tersebut dalam laporan keuangan. Jika terjadi perbedaan temporer antara laba menurut akuntansi dengan penghasilan kena pajak, sehingga menyebabkan nilai aset dan liabilitas berbeda dengan dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut harus diperhitungkan konsekuensi pajaknya di masa mendatang. 

Akuntansi Tentang Pajak Penghasilan Menurut PSAK 46 Revisi 2010 - Bagian I

Entitas memiliki kewajiban pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku di mana entitas beroperasi. Atas laba yang diperoleh entitas memiliki kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajaknya. PSAK 46 (revisi 2010): Pajak Penghasilan mengatur bagaimana entitas menyajikan dan mengungkapkan kewajiban pajak penghasilan entitas. Peraturan pajak dan standar akuntansi memiliki perbedaan pengakuan dan pengukuran pendapatan dan beban yang dapat memunculkan aset atau liabilitas pajak tangguhan yang harus diungkapkan dan disajikan dalam laporan keuangan.

Entitas memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada negara sesuai dengan  Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kewajiban tersebut mengikat untuk semua entitas bisnis (badan atau bentuk usaha tetap) dan individu. Undang-Undang Pajak menyebutkan atas penghasilan yang diterima individu atau entitas (badan) akan dikenakan pajak sesuai dengan tarif yang berlaku.  Penghasilan menurut regulasi pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia atau dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan. 

Untuk entitas, penghasilan yang diterima atau diperoleh dikenakan pajak setelah dikurangkan beban yang diperbolehkan. Pajak akan dihitung atas laba entitas bukan nilai total penghasilan. Namun untuk pendapatan pada industri tertentu (konstruksi), usaha kecil yang menghitung pajak dengan norma, pajak dihitung dari nilai penghasilan bukan laba.

Kewajiban pajak tidak hanya terkait dengan penghasilan yang diperoleh entitas tersebut. Entitas juga memiliki kewajiban untuk memotong pajak atas penghasilan yang diterima oleh pihak lain (withholding tax).  Pada saat membayar gaji kepada karyawan, membayar sewa kepada rekanan, membayar jasa konsultasi pada kantor akuntan publik, entitas harus memotong pajak atas penghasilan tersebut. Atas pajak yang telah dipotong, harus disetorkan ke kas Negara dan dilaporkan setiap awal bulan berikutnya. 

Pajak pihak ketiga tidak mempengaruhi kinerja entitas dalam laporan laba rugi komprehensif, karena pajak tersebut bukan beban bagi perusahaan. Pajak tersebut dipotong dari penghasilan yang diterima pihak lain, sementara oleh perusahaan dicatat sebagai beban. Pajak akan menyebabkan jumlah yang dibayarkan untuk beban tersebut dialokasikan untuk dua pihak yaitu penerima penghasilan dan kas negara sebagai penerima pajak.

Pada saat entitas melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak wajib memotong PPN (pajak pertambahan nilai). Untuk produksi dan import barang mewah akan dikenakan PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah). Pajak pihak ketiga ini harus diadministrasikan dan juga dicatat dalam pembukuan. Jika pada akhir periode terdapat pajak yang belum dibayar, entitas akan menyajikan utang pajak dalam laporan posisi keuangan. PPN tidak mempengaruhi kinerja entitas karena PPN tidak mempengaruhi jumlah penjualan dan pembelian tetapi menambah piutang atau utangnya.

Entitas memiliki kewajiban untuk membayar pajak atas penghasilan yang diperoleh. Atas penghasilan yang diperoleh dari pihak lain dalam bentuk jasa, sewa akan dipotong pajak. Entitas akan mencatat pajak dibayar dimuka atas pemotongan pajak yang telah dilakukan pihak lain pada saat entitas menerima penghasilan. Setiap bulan entitas wajib membayar angsuran pajak (PPh 25) yang jumlahnya dihitung berdasarkan pajak tahun sebelumnya dibagi dua belas atau dengan cara perhitungan tersendiri jika penghasilan tahun sebelumnya diperkirakan berbeda. 

Pada akhir tahun, entitas akan menghitung jumlah pajak terutang dalam satu tahun fiskal. Pajak dalam satu tahun fiskal ditambahkan dengan pajak final dan pajak anak perusahaan akan disajikan sebagai beban pajak kini dalam laporan laba rugi komprehensif. Pajak terutang satu tahun fiskal dikurangi dengan pajak yang telah dipotong dan diangsur akan menghasilkan pajak kurang/lebih bayar (PPh 29/28). Pajak kurang bayar akan disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai utang pajak penghasilan (kurang bayar) atau piutang restitusi pajak (lebih bayar). Dalam standar disebut sebagai utang pajak kini.

PSAK 46: Pajak Penghasilan mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pajak penghasilan entitas. Sebagai salah satu beban entitas, pajak penghasilan dikenakan dan dihitung berdasarkan penghasilan yang telah diakui entitas. Konsep matching principles, tetap dipertahankan dalam pengakuan ini, sehigga jika penghasilan tersebut diterima pada suatu periode maka konsekuensi pajaknya harus diperhitungkan pada periode tersebut. Walaupun menurut peraturan, pajaknya akan dibayarkan pada periode yang lain.

PSAK 46 (revisi 2010): Pajak Penghasilan merupakan revisi atas PSAK 46 : Akuntansi Pajak Penghasilan tahun 1998. Revisi dilakukan dengan menyesuaikan PSAK dengan IAS 21: Income taxes. Beberapa ketentuan dalam IAS 21 yang tidak diadopsi dalam PSAK 46 revisi 1998, ditambahkan. Namun ada beberapa ketentuan pajak dalam regulasi Indonesia seperti pajak finak dan surat ketetapan pajak masih   dipertahankan, sehinga masih terdapat perbedaan antara IAS 12 dan PSAK  revisi (2010). Ketentuan dalam PSAK 46 secara umum mengikuti praktik umum yang berlaku secara internasional. Beban pajak dalam laporan keuangan tidak dihitung berdasarkan jumlah pajak terhutang menurut fiskal namun juga tidak dihitung berdasarkan laba sebelum pajak sebelum tarif yang berlaku.

Beban pajak merupakan penjumlahan dari beban pajak kini dan beban (manfaat) pajak tangguhan. Praktik sebelum PSAK 46 revisi 1998, beban pajak penghasilan dalam laporan laba rugi adalah beban pajak kini saja, tanpa memperhitungkan pajak tangguhan. Untuk SAK ETAP, beban pajak dalam laporan keuangan adalah pajak terutang menurut perhitungan fiskal.  Beban (manfaat) pajak tangguhan merupakan dampak dari perbedaan temporer yang menyebabkan jumlah pajak terpulihkan atau pajak penghasilan terutang pada periode masa depan.

Ketentuan dalam UU PPh dan PSAK terkait pengakuan pendapatan dan beban tidak sama,  karena memiliki tujuan yang berbeda. Perbedaan tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia namun hampir di seluruh Negara cenderung terdapat perbedaan antara pajak dan akuntansi. Perbedaan antara pajak dan akuntansi dapat dibedakan menjadi dua, perbedaan permanen dan perbedaan temporer. Setiap akhir pelaporan entitas melakukan rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal atas laba sebelum pajak untuk menghitung jumlah penghasilan kena pajak. Informasi dalam rekonsiliasi fiskal disajikan dalam catatan atas laporan keuangan, sebagai informasi pendukung untuk menghitung jumlah beban pajak kini, beban pajak tangguhan dan aset / liabilitas pajak tangguhan yang terkait.

Perbedaan permanen adalah perbedaan substansi yang tidak akan terpulihkan di masa mendatang. Contohnya biaya pegawai yang diberikan dalam bentuk natura, sumbangan dengan kriteria tertentu tidak dapat menjadi pengurang penghasilan, biaya yang tidak terkait dengan mendapatkan, menagih dan memelihara pendapatan. Perbedaan permanen dapat juga terjadi karena penghasilan yang dikenakan pajak final seperti pendapatan bunga, sewa tanah, sewa bangunan, pengalihan tanah / bangunan, transaksi di pasar modal. Penghasilan yang dikecualikan misalnya iuran pensiun yang diterima oleh entitas program purna karya. 

Atas perbedaan permanen ini menurut standar tidak diperhitungkan konsekuensi pajak yang terutang di masa depan sehingga tidak memunculkan kewajiban atau aset  pajak tangguhan. Walaupun untuk pajak final ada konsekuensi pajak yang harus ditanggung, yaitu sebesar tarif pajak finalnya, yang  berbeda dengan tarif pajak umum. Dalam perhitungan pajak terutang, perbedaan permanen ini tidak dimasukkan dalam menghitung pajak terutang. Pajak final dilaporkan dalam laporan pajak terpisah dari penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak umum.
 
Copyright © 2020 INFO AKUNTAN

Powered by Aditya Tarigan