INFO UPDATE
Tampilkan postingan dengan label Pribadi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pribadi. Tampilkan semua postingan

Apa Itu Keberatan?

Sobat akuntansi dalam artikel ini saya akan membahas tentang keberatan dalam perpajakan, mungkin sobat akuntansi pernah mendengar tentang hal ini namun tidak ada salahnya saya bahas kembali untuk mengingatkan kembali atau menambah pengetahuan sobat akuntansi sekalian.

Terhitung mulai Senin (15/6/2020) kegiatan pemeriksaan kembali dilaksanakan setelah sebelumnya dibatasi atau ditiadakan sementara. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan ini dilakukan dengan penyesuaian tertentu untuk beradaptasi dengan tatanan kenormalan baru (new normal).

Penyesuaian pelaksanaan pemeriksaan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-34/PJ/2020. Salah satu bentuk penyesuaian yang dilakukan adalah dengan mengutamakan tata cara pemeriksaan secara online.

Berdasarkan Pasal 1 angka 25 UU KUP, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan.

Salah satu tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan dengan tujuan ini akan diakhiri dengan pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan produk hukum berupa surat ketetapan pajak (SKP). 

SKP yang diterbitkan ini dapat berupa SKP Kurang Bayar (SKPKB), SKP Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), SKP Nihil (SKPN) atau SKP Lebih Bayar (SKPLB).

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU KUP apabila wajib pajak merasa tidak setuju atas SKP hasil pemeriksaan pajak tersebut maka wajib pajak dapat mengajukan keberatan. Lantas, sebenarnya apa yang dimaksud dengan keberatan?

Definisi
Ketentuan terkait dengan tata cara pengajuan keberatan dan penyelesaiannya secara umum tertuang dalam Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 26A UU KUP. Ketentuan yang lebih terperinci diatur melalui PMK 9/2013 s.t.d.t.d PMK 202/2015.

Namun, baik UU KUP maupun dua PMK tersebut tidak menjabarkan definisi keberatan secara eksplisit. Secara sederhana, keberatan adalah upaya yang dapat ditempuh wajib pajak yang kurang/tidak puas/tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan pajak yang tertuang dalam ketetapan pajak.

Merujuk Pasal 2 ayat (3) PMK 9/2013 s.t.d.t.d PMK 202/2015 wajib pajak hanya dapat mengajukan keberatan menyangkut materi atau isi dari SKP, yang meliputi jumlah rugi, jumlah besarnya pajak, dan pemotongan atau pemungutan pajak yang tidak sebagaimana mestinya.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (4) PMK 9/2013 s.t.d.t.d PMK 202/2015, apabila terdapat alasan keberatan selain mengenai materi atau isi dari SKP atau pemotongan atau pemungutan pajak, maka alasan tersebut tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan.

Lebih lanjut, wajib pajak dapat mengajukan keberatan dengan menyampaikan surat keberatan. Surat keberatan tersebut disusun sesuai dengan contoh format yang tercantum dalam Lampiran I PMK 202/2015. Keberatan ini hanya dapat diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak.

Selain itu, berdasarkan Pasal 3 ayat 1 butir ‘f’ PMK 9/2013, wajib pajak yang mengajukan keberatan dipersyaratkan sedang tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UU KUP.

Definisi ini sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) UU KUP juncto Pasal 2 ayat (1) PMK 9/2013 s.t.d.t.d PMK 202/2015 yang menyatakan wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Dirjen Pajak atas ‘suatu’ SKPKB, SKPKBT, SKPN, SKPLB atau pemotongan/pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perpajakan.

Adapun yang dimaksud dengan ‘suatu’ adalah keberatan harus diajukan terhadap satu jenis pajak dan satu masa pajak atau tahun pajak. Misalnya, keberatan atas ketetapan pajak penghasilan tahun pajak 2017 dan tahun pajak 2018 harus diajukan masing-masing dalam satu surat keberatan.

Tata Cara
Merujuk Pasal 25 ayat (2) UU KUP juncto Pasal 3 ayat (1) PMK 9/2013, keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan wajib pajak disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan.

Alasan yang menjadi dasar penghitungan tersebut merupakan alasan yang jelas dan dilampiri dengan fotokopi surat ketetapan pajak, bukti pemungutan, atau bukti pemotongan. Surat keberatan juga harus ditandatangani oleh wajib pajak.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) butir ‘f’ PMK 9/2013, dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan wajib pajak maka harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) UU KUP.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirimnya SKP atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak. Namun, ketentuan jangka waktu ini dapat diperpanjang oleh Dirjen Pajak apabila wajib pajak tidak dapat memenuhinya karena keadaan di luar kekuasaannya (force majeure).

Selain itu, wajib pajak harus melunasi pajak yang masih harus dibayarkan paling sedikit sejumlah yang telah disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Pelunasan pajak tersebut harus dilakukan sebelum wajib pajak menyampaikan surat keberatan.

Dalam penyusunan surat keberatan, wajib pajak dapat meminta keterangan secara tertulis atas hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, atau pemotongan atau pemungutan pajak kepada Dirjen Pajak.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 26 UU KUP juncto Pasal 17 ayat (1) PMK 9/2013 s.t.d.t.d PMK 202/2015, Dirjen Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.

Keputusan tersebut dapat berupa mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar yang dituangkan dalam Surat Keputusan Keberatan.

Apabila waktu 12 bulan itu terlampaui dan Dirjen Pajak tidak memberi keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan dapat disimak dalam PMK 9/2013 s.t.d.t.d PMK 202/2015.

Keberatan bukan langkah terakhir yang dapat ditempuh wajib pajak. Apabila wajib pajak belum puas atas surat keputusan keberatan itu, berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU KUP, wajib pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

Demikian pembahasan tentang keberatan dalam perpajakan, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang tepat. Semoga artikel ini bermanfaat bagi sobat akuntansi sekalian. Terima Kasih.

Apa Itu Penagihan Pajak dengan Surat Paksa?

Apakabar sobat akuntansi, semoga dalam keadaaan baik. Dalam artikel ini saya akan membahas tentang surat paksa, dalam perpajakan surat ini juga bisa diterbitkan oleh DJP untuk menagih atas kekurangan bayar wajib pajak.

Salah satu kunci keberhasilan dalam penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak. Hal ini lantaran Indonesia menganut sistem self assessment yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajibannya.

Kendati demikian, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tetap melaksanakan pembinaan, penelitian, pengawasan dan pelayanan. Hal ini ditujukan untuk menjamin pemenuhan kewajiban pajak yang sesuai dengan ketentuan.

Untuk itu, apabila terdapat wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya, DJP akan melakukan tindakan tegas salah satunya melalui tindakan penagihan pajak dengan surat paksa. Lantas, sebenarnya apakah yang dimaksud dengan penagihan pajak dengan surat paksa?

Definisi
MERUJUK Pasal 1 ayat 9 UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP), penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajaknya beserta biaya penagihan pajak.

Penagihan pajak dapat dilakukan dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, dan memberitahukan surat paksa.

Selain itu, dalam pelaksanaan penagihan pajak, penanggung pajak juga dapat dicegah agar tidak keluar negeri, disandera (gijzeling), hingga dilakukan penyitaan.

Mengingat istilah yang digunakan adalah penanggung pajak, maka konteks pihak yang disasar dalam penagihan lebih luas dari wajib pajak. 

Pasal 1 angka 3 UU PPSP mendefinisikan penanggung pajak sebagai orang atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Adapun dasar penagihan pajak adalah surat tagihan pajak (STP), surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), SKPKB tambahan (SKPKBT), surat keputusan pembetulan/keberatan, putusan banding/peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah utang pajak bertambah. 

Penerbitan Surat paksa
BERDASARKAN Pasal 20 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan apabila masih ada pajak terutang dalam STP, SKPKB, SKPKBT, surat keputusan pembetulan, surat keputusan banding, putusan banding atau peninjauan kembali yang belum dibayar sampai tanggal jatuh tempo.

Secara umum, tanggal jatuh tempo diatur dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (3a) UU KUP yaitu selama 1 bulan sejak tanggal surat diterbitkan. Namun, bagi wajib pajak usaha kecil dan wajib pajak pada daerah tertentu, jangka waktu pelunasan tersebut dapat diperpanjang paling lama 2 bulan.

Secara lebih terperinci, Pasal 8 ayat (1) UU PPSP menjabarkan terdapat tiga kondisi yang membuat surat paksa diterbitkan. Pertama, penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Kedua, terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus. Ketiga, penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penagihan pajak dengan surat paksa tertuang dalam PMK 24/ 2008 s.t.d.t.d PMK 85/2010. Berdasarkan beleid tersebut penagihan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan surat teguran.

Surat teguran tersebut disampaikan setelah 7 hari sejak tanggal jatuh tempo. Kemudian, apabila wajib pajak belum melunasi utang pajaknya hingga melewati 21 hari sejak tanggal disampaikannya surat teguran maka surat paksa diterbitkan.

Surat paksa diterbitkan pejabat dan disampaikan langsung oleh juru sita kepada penanggung pajak. Apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya hingga melewati 2 x 24 jam sejak surat paksa diberitahukan maka pejabat akan menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Kesimpulan:
BERDASARKAN penjabaran yang diberikan dapat disimpulkan pengertian dari penagihan pajak dengan surat paksa adalah tindakan yang dilakukan agar penanggung pajak melunasi utang pajaknya beserta dengan biaya penagihan.

Surat paksa dapat diterbitkan setelah surat teguran disampaikan. Apabila 21 hari setelah surat teguran disampaikan penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya, maka surat paksa diterbitkan. Surat paksa tersebut harus dilunasi oleh penanggung pajak dalam waktu 2 x 24 jam.

Demikian pembahasan mengenai surat paksa dalam perpajakan, semoga artikel ini bisa memberikan manfaat kepada sobat akuntansi semua. Terima Kasih.

Cara Hitung PPh untuk Karyawan, Profesional, Pengusaha Dan Investor

Bagaimana menghitung pajak penghasilan untuk Karyawan, Profesional, Pengusaha dan Investor? Kali ini Saya akan membahas mengenai pajak penghasilan untuk karyawan, profesional, pengusaha dan investor.


Pajak Penghasilan

Sebagaimana kita ketahui begitu banyaknya jenis pekerjaan di dalam kehidupan sehari-hari ini. Banyak yang bekerja sebagai karyawan negeri maupun swasta, ada juga yang bekerja sebagai profesional seperti dokter, notaris, petugas dinas asuransi dan lainnya. Selain itu ada juga yang memilih untuk menjadi pengusaha baik yang memulai usahanya dari kecil maupun meneruskan usaha dari orangtuanya. Apapun jenis pekerjaan yang dimiliki seseorang namun mereka tetap berkewajiban untuk membayar pajak atas penghasilannya.

Lalu diantara karyawan, pengusaha, profesional maupun investor siapa yang memiliki pajak penghasilan paling besar? Jika ingin membandingkan pekerjaan mana yang membayar pajak penghasilan paling besar tentu saja sulit, dikarenakan pembanding dirasa tidak sepadan. Besarnya pajak penghasilan atas suatu pekerjaan itu berbeda-beda tergantung dari apa pekerjaannya, berapa besarnya penghasilan yang didapat maupun bonus dan lain sebagainya atau pun tanggungan yang dimiliki oleh masing-masing dari orang tersebut.

Mari bahas sedikit mengenai besarnya pajak penghasilan antara karyawan, pengusaha (belum pkp) dan profesional namun dengan kriteria dan pembanding yang sama.

Contoh:

Pria sudah menikah, memiliki istri yang hanya menjadi Ibu Rumah Tangga dan memiliki 2 orang anak yang masih duduk di Sekolah Dasar.

Penghasilan bruto yang dimiliki adalah Rp240 juta per tahun atau Rp20 juta per bulan baik bagi karyawan (diasumsikan pegawai swasta), pengusaha (diasumsikan memiliki usaha kecil yaitu dagang mainan anak-anak dan non pkp) maupun profesional (diasumsikan bekerja sebagai arsitek).

Untuk karyawan diasumsikan tidak memiliki THR maupun Bonus apapun, hanya memiliki penghasilan dari gaji saja.

PTKP untuk K/2 = Rp67.500.000

Dari asumsi diatas, mari kita hitung pajak penghasilan atas pekerjaan yang mana yang paling besar jika masing-masing dari mereka memiliki penghasilan dan tanggungan yang sama.

#1 Karyawan Swasta

Penghasilan setahun = Rp20.000.00 x 12 bulan = Rp240.000.000
Biaya Jabatan = (5% x Rp240.000.000) = Rp6.000.000 (batas paling besar biaya jabatan)
Penghasilan Netto = Rp240.000.000 – Rp6.000.000 = Rp234.000.000

PTKP (istri tidak bekerja dan 2 anak) = Rp67.500.000
Penghasilan untuk perhitungan pajak = Rp234.000.000 – Rp67.500.000 = Rp166.500.000

PPh pasal 21:

= Rp50.000.000 x 5% + (Rp166.500.000 – Rp50.000.000) x 15%
= Rp2.500.000 + Rp17.475.000
= Rp19.975.000 per tahun atau Rp1.664.000 per bulan

Pajak penghasilan atas pekerjaan sebagai karyawan dengan penghasilan Rp240 juta setahun serta memiliki istri tidak bekerja dan memiliki tanggungan 2 anak adalah sebesar Rp19.975.000 per tahun atau Rp1.664.000 per bulan. Biasanya pajak tersebut sudah dipotong oleh perusahaan dengan bukti diberikannya A-1/A-2. 

Pada kasus seperti ini, di akhir tahun pelaporan, jika karyawan tersebut hanya mendapatkan penghasilan dari tempat kerjanya saja dan tidak memiliki penghasilan lainnya, maka pada SPT Tahunan karyawan ini adalah nihil (tidak usah membayar PPh lagi, karena sudah dibayarkan setiap bulannya oleh perusahaan, biasanya dipotong dari gaji).

#2 Pengusaha (Usaha Jual Mainan Anak-anak)

Bulan         Peredaran Bruto (Rp)     PPh Terutang (Rp)

Januari       20.000.000                    200.000
Februari     20.000.000                    200.000
Maret         20.000.000                    200.000
April           20.000.000                    200.000
Mei            20.000.000                    200.000
Juni           20.000.000                    200.000
Juli            20.000.000                    200.000
Agustus     20.000.000                   200.000
September 20.000.000                  200.000
Oktober     20.000.000                   200.000
November 20.000.000                   200.000
Desember 20.000.000                   200.000
TOTAL       240.000.000             2.400.000

Pajak atas penghasilan sebagai pengusaha (non pkp) maka Rp2.400.000 per tahun atau bisa dibilang pengusaha yang usahanya belum PKP itu membayar pajak dengan tarif PPh final 1% setiap bulannya dari peredaran bruto usahanya tersebut.

#3 Profesional (Arsitek)

Perhitungan pajak penghasilan untuk pekerjaan sebagai profesional (pekerjaan bebas) dilakukan berdasarkan norma yang sudah ditetapkan. Sebagai contoh adalah arsitek yang memakai norma dengan tarif 47%.

Penghasilan Bruto = Rp240.000.000
Tarif norma = 47%
Penghasilan Netto = Rp240.000.000 X 47% = Rp112.800.000
PTKP (K/2) = Rp67.500.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP) = Rp112.800.000 – Rp67.500.000 = Rp45.300.000
PPh Terutang = Rp45.300.000 X 5% = Rp2.265.000

Jika ada angsuran PPh 25 tiap bulannya (dari masa pajak sebelumnya) menjadi pengurang untuk PPh terutang. Pajak yang harus dibayar oleh arsitek ini adalah sebesar Rp2.265.000 di bulan Maret, pada saat mau pelaporan SPT Tahunan. Untuk angsuran PPh 25 per bulannya adalah sebesar Rp188.750 (didapat dari Rp2.265.000 dibagi 12 bulan), dibayarkan sejak masa SPT Tahunan.

#4 Investor

Mari sedikit kita membahas mengenai besarnya pajak penghasilan bagi investor. Kita ambil contoh Investor Saham. Keuntungan dari investasi saham itu tidak dikenakan pajak, dikarenakan penghasilan dari investasi saham itu bukan merupakan penghasilan melainkan hasil investasi.

Jika awal mula seorang investor menyetorkan jumlah uang Rp200 juta untuk investasi dan diakhir tahun nilai akhir investasinya sebesar Rp225 juta maka keuntungannya sebesar Rp25 juta itu bukan merupakan penghasilan, namun kita masukan saja saham akhir tahun yang kita miliki sebagai aset kita di SPT Tahunan yang kita laporkan.

Sebagai seorang investor saham (pada perusahaan) kita dianggap sebagai pemilik dari perusahaan (yang kita beli sahamnya), sehingga ketika mendapatkan penghasilan atas kenaikan sahamnya itu kita sudah mendapatkannya secara bersih (nett) dan sudah dipotong pajak oleh perusahaan sehingga kita sudah tidak perlu membayar pajak lagi.

Namun dari itu, sebagai investor saham kita dikenakan 2 pajak tambahan sekaligus diluar PPh (yang sudah dibayarkan perusahaan) yaitu pajak penjualan dan pajak atas dividen.

Kenali Data PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dan Tarif Pajak Penghasilan Perorangan

Setelah Anda mengetahui formulir yang tepat, kenali juga besaran PTKP dan iuran pajak PPH21. Berikut ini penjelasannya :

PTKP ( Penghasilan Tidak Kena Pajak)
Besarnya tanggungan = Rp 4.500.000 per bulan.

PTKP Pria / Wanita Lajang

TK/O 54.000.000
TK/1 58.500.000
TK/2 63.000.000
TK/3 67.500.000

Keterangan :

TK = tidak kawin
TK/0 = tidak kawin dan tidak ada tanggungan.
TK/1 = tidak kawin dan punya satu tanggungan.

PTKP Pria Menikah

K/O 58.500.000
K/1 63.000.000
K/2 67.500.000
K/3 72.000.000

Keterangan :

K = kawin
K/0 = kawin dan belum punya anak.
K/1 = kawin dan punya satu anak.

PTKP Suami Istri Digabung

K/I/O   112.500.000
K/I/1    117.000.000
K/I/2    121.500.000
K/I/3    126.000.000

Keterangan :

K/I/0 = kawin, suami dan istri berpenghasilan dan belum punya anak.
K/I/1 = kawin, suami dan istri berpenghasilan dan belum punya satu anak.

Jika seseorang memiliki penghasilan per tahun lebih kecil atau sama dengan PTKP maka orang tersebut tidak dikenakan pajak (PPh 21) namun harus memperhatikan gaji ke 13 (THR) yang memungkinkan karyawan tersebut membayar pajak (PPh 21).

Setiap orang yang memiliki NPWP Wajib membuat laporan SPT Tahunan. Dan Wajib membayar pajak sesuai dengan perhitungan.

Pelaporan SPT PPh Pribadi Form 1770, 1770S dan 1770SS

Apakah Anda sudah benar dalam menyusun pelaporan SPT PPh Pribadi Form 1770, 1770S dan 1770SS? Kali ini kita akan bahas mengenai form-form berikut ini.

Sebagai warga negara Indonesia baik, kita harus taat akan pajak. Jika Anda sudah mempunyai penghasilan harusnya segera buat NPWP (Nomor Pokok wajib Pajak). Dengan memiliki NPWP maka Anda sebagai wajib pajak harus melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan). SPT digunakan untuk : melaporkan perhitungan, pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak,  harta dan kewajiban dsesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

Untuk kali mari kita fokus membahas pelaporan SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi. Ada 3 jenis SPT Tahunan untuk pelaporan wajib pajak pribadi :

1770 SS
Formulir ini memiliki struktur dan bentuk yang paling sederhana karena hanya 1 lembar. Formulir ini biasanya digunakan oleh:

  1. Karyawan yang memperoleh penghasilan dalam negeri dari satu pemberi kerja dan
  2. Jumlah penghasilan bruto dalam satu tahun tidak lebih dari 60 juta.


1770 S
Formulir ini memiliki struktur lebih kompleks dibandingkan formulir 1770 SS karena memiliki lampiran yang harus diisi. Formulir ini diperuntukan bagi:
  1. Wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan lebih dari 1 pemberi kerja atau, 
  2. Memperoleh penghasilan dalam negeri lainnya atau, 
  3. Memiliki penghasilan yang dikenakan PPh final.


1770
Formulir ini diperuntukkan bagi :
  1. Wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari usaha sendiri (misalnya : usaha pertokoan, salon, warung dan lain-lain) atau, 
  2. Dari pekerjaan bebas (misalnya : dokter, notaris, petugas dinas asuransi dan lain-lain) atau, 
  3. Wajib pajak yang bekerja dan memperoleh penghasilan di luar negeri.


Mengenal Form SPT 1770SS, 1770S dan 1770

Mari membahas lebih dalam mengenai formulir SPT Tahunan 1770 SS, 1770 S dan 1770 :

Formulir 1770 SS
Formulir ini digunakan untuk karyawan swasta maupun negeri yang memiliki penghasilan bruto tidak lebih dari 60 juta per tahun. Di akhir tahun karyawan harus meminta bukti potong 1721-A1 untuk karyawan swasta dan bukti potong 1721-A2 untuk pegawai negeri sehingga memudahkan untuk mengisi formulir 1770 SS dikarenakan di dalam bukti potong 1721-A1 maupun 1721-A2 sudah tertera penghasilan bruto karyawan tersebut selama 1 tahun.

Formulir 1770 SS juga hanya boleh digunakan oleh karyawan yang hanya menerima kerja dari 1 pemberi kerja saja ( bekerja di 1 perusahaan ). Jika seorang karyawan bekerja di 2 perusahaan namun setelah digabung penghasilan brutonya tidak lebih dari 60 juta setahun, karyawan tersebut tidak dapat memakai formulir 1770 SS namun harus memakai formulir 1770 S dalam pelaporan SPT Tahunannya.

Dalam pengisiannya formulir ini merupakan yang paling sederhana dikarenakan hanya memindahkan data yang sudah ada dalam bukti potong 1721-A1 maupun 1721-A2 ke dalam formulir 1770 SS. Serta mengisikan daftar harta maupun kewajiban sampai akhir tahun tanpa memerlukan perinciannya.

Formulir 1770 S
Formulir ini digunakan untuk karyawan yang penghasilan brutonya sama dengan atau lebih besar dari 60 juta per tahun. Karyawan yang mengisi formulir 1770 S juga diwajibkan untuk meminta bukti potong 1721-A1 maupun 1721-A2.

Formulir ini juga digunakan bagi karyawan yang memperoleh penghasilan lebih dari 1 pemberi kerja, walaupun jika penghasilan brutonya digabungkan besarnya tidak lebih dari 60 juta. 

Memperoleh penghasilan dalam negeri lainnya (seperti: bunga, royalty, sewa ataupun keuntungan dari penjualan dan/atau pengalihan harta lainnya) 

Memperoleh penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final dan/atau bersifat final seperti bunga deposito, SBI dan lainnya. 

Memperoleh penghasilan yang bukan termasuk objek pajak seperti : Hibah/Warisan, Bantuan/Sumbangan, Klaim asuransi kesehatan, Beasiswa, dan lain-lain.

Bagi wajib pajak yang menggunakan formulir 1770 S dalam penyampaian SPT Tahunannya, mereka diwajibkan untuk mengisi lampiran – lampirannya seperti : Data penghasilan, Daftar harta dan/atau kewajiban, Bukti potong, Daftar anggota keluarga

Formulir 1770
Formulir ini digunakan oleh wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari Usaha atau Pekerjaan Bebas (seseorang yang memiliki keahlian khusus untuk memperoleh penghasilan tanpa adanya ikatan kerja. Contoh : Dokter, Notaris, Konsultan, dan lain-lain) yang menyelenggarakan pembukuan maupun norma penghitungan penghasilan netto.

Penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final.

Memperoleh penghasilan dalam negeri lainnya (seperti : bunga, royalty, sewa ataupun keuntungan dari penjualan dan/atau pengalihan harta lainnya).

Memiliki penghasilan dari luar negeri.

Formulir ini juga dapat digunakan oleh wajib pajak yang tidak memiliki penghasilan sama sekali atau nihil. Cukup dengan mengisi identitas wajib pajak (nama, npwp, dan lain-lain) namun dalam pengisian penghasilan cukup diisi dengan angka 0 (nol) saja serta harus melampirkan surat pernyataan diatas materai yang isinya menyatakan bahwa wajib pajak yang bersangkutan memang benar – benar tidak memiliki penghasilan sama sekali di tahun pajak yang dilaporkan.

Dalam formulir 1770 ini juga wajib pajak diwajibkan untuk mengisi lampiran – lampirannya seperti :Data penghasilan, Daftar harta dan/atau kewajiban, Bukti potong, Daftar anggota keluarga.

Cara Perhitungan Pajak THR dan Pajak Bonus

Apakah Anda tahu bahwa bonus uang yang Anda terima dikenai Pajak Penghasilan? Bagaimana perhitungan pajaknya? Artikel ini akan membahas pajak atas bonus. Yuk simak informasi dari artikel ini.

Pajak Pada Bonus

Tidak dapat dipungkiri bahwa pada umumnya setiap pegawai suatu perusahaan pastilah menanti-nantikan yang namanya THR (Tunjangan Hari Raya) yang diberikan perusahaan saat menjelang hari raya suatu agama, maupun bonus yang diberikan kepada karyawan di akhir tahun pada saat seseorang karyawannya itu telah mencapai prestasi yang melebihi dari yang sebelumnya ditentukan.

Bagi mereka yang bekerja sebagai sales atau marketing, bonus bulanan itu sudah tidak aneh didapatkan jika mereka dapat mencapai bahkan melebihi dari suatu target yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan. 

Namun dari kebahagiaan mendapatkan THR (Tunjangan Hari Raya) maupun Bonus terselip adanya pajak penghasilan (PPh 21) yang harus diperhatikan oleh penerimanya. Hal yang perlu diperhatikan ini adalah besarnya pajak terutang atas THR/BONUS atau perbedaan besarnya pajak bagi karyawan yang memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) maupun belum. Hal ini dikarenakan karyawan yang tidak memiliki NPWP akan membayar pajak lebih besar dibandingkan karyawan yang memiliki NPWP.

Mari lihat pajak yang ditanggung karyawan atas THR maupun Bonus:

#1 Pajak Atas THR

Bapak Rizal bekerja di PT ABCD dengan penghasilan Rp7 juta per bulan dan mendapatkan THR di bulan menjelang hari raya lebaran sebesar Rp7 juta. Selain itu Bapak Rizal memiliki istri yang tidak bekerja hanya sebagai ibu rumah tangga saja serta memiliki 2 anak yang masih bersekolah. Lalu, berapa pajak atas penghasilan Bapak Rizal? Dan berapa pajak atas THR-nya saja milik Bapak Rizal? Mari bahas sedikit dengan melihat hitungannya:

Pajak atas penghasilan

Penghasilan bruto = 12 x Rp7.000.000 = Rp84.000.000
Biaya Jabatan = 5% x Rp84.000.000 = Rp4.200.000
Penghasilan Netto = Rp84.000.000 – Rp4.200.000 = Rp79.800.000
PTKP = Menikah (istri tidak bekerja) dan memiliki 2 anak = K/2
PTKP K/2 = Rp67.500.000 (PTKP yang berlaku saat ini)
Penghasilan Kena Pajak = Rp79.800.000 – Rp67.500.000 = Rp12.300.000
PPh Terutang = 5% x Rp12.300.000 = Rp615.000
Jadi PPh terutang Bapak Rizal adalah sebesar Rp615.000 per tahun.

Pajak atas THR–nya saja

Gaji Setahun = 12 x Rp7.000.000 = Rp84.000.000
THR = Rp7.000.000
Penghasilan Bruto = Rp84.000.000 + Rp7.000.000 = Rp91.000.000
Biaya Jabatan = 5% x Rp91.000.000 = Rp4.550.000
Penghasilan Netto = Rp91.000.000 – Rp4.550.000 = Rp86.450.000
PTKP = Menikah (istri tidak bekerja) dan memiliki 2 anak = K/2
PTKP = K/2 = Rp67.500.000 (PTKP yang berlaku saat ini)
Penghasilan Kena Pajak = Rp86.450.000 – Rp67.500.000 = Rp18.950.000
PPh Terutang = 5% x Rp18.950.000 = Rp947.500

Jumlah PPh Terutang Bapak Rizal adalah Rp947.500 setahun, dan pada perhitungan sebelumnya diketahui bahwa PPh 21 Bapak Rizal atas penghasilannya saja sebesar Rp615.000, maka dengan begitu dapat diketahui bahwa penghasilan Bapak Rizal atas THR-nya saja itu sebesar Rp332.500 (Rp947.500 – Rp615.000).

#2 Pajak Atas Bonus

Sama halnya dengan THR, bonus juga dikenai pajak penghasilan dan harus membayar PPh 21 (pajak atas penghasilan). Mari lihat sedikit mengenai pajak atas Bonus (dimisalkan untuk bonus bulanan bagi sales).

Pak Cahyo bekerja sebagai sales di perusahaan XXX, dia memiliki gaji per bulan Rp7.000.000 serta mendapatkan bonus bulanan untuk sales sebesar Rp2.000.000 per bulan. Pak Cahyo juga memiliki istri (tidak bekerja) dan 2 orang anak yang masih menjadi tanggungannya. Mari lihat sedikit hitungan dibawah ini:

Gaji = Rp7.000.000 X 12 = Rp84.000.000
Bonus = Rp2.000.000 X 12 = Rp24.000.000
Penghasilan = Rp84.000.000 + Rp24.000.000 = Rp108.000.000
Biaya Jabatan = 5% x Rp108.000.000 = Rp5.400.000
Penghasilan Netto = Rp108.000.000 – Rp5.400.000 = Rp102.600.000
PTKP = Menikah (istri tidak bekerja), serta memiliki 2 anak = K/2
PTKP = K/2 = Rp67.500.000
Penghasilan Kena Pajak = Rp102.600.000 – Rp67.500.000 = Rp35.100.000

PPh Terutang = 5% x Rp35.100.000 = Rp1.755.000
PPh Terutang yang harus dibayar adalah Rp1.755.000 per tahun.

Jika disimak hitungan diatas, maka dapat diketahui bahwa PPh Terutang yang hanya berdasarkan gaji saja adalah sebesar Rp615.000 per tahun, sedangkan dari perhitungan ini bahwa PPh Terutang yang ada atas gaji dan bonus adalah sebesar Rp1.755.000 per tahun. Maka dapat disimpulkan bahwa PPh Terutang atas bonus bulanan adalah sebesar Rp1.140.000 (Rp1.755.000 – Rp615.000) per tahun.

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa THR (Tunjangan Hari Raya) maupun bonus yang diberikan perusahaan kepada karyawannya itu juga merupakan objek pajak, dengan kata lain bahwa THR maupun bonus yang didapat oleh seseorang karyawan di dalamnya terdapat pajak penghasilan (PPh).
 
Copyright © 2020 INFO AKUNTAN

Powered by Aditya Tarigan