INFO UPDATE
Tampilkan postingan dengan label Umum. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Umum. Tampilkan semua postingan

Tentang Akuntansi Syariah - Bagian 2

Sobat akuntansi saya akan lanjut pembahasan tentang Akuntansi Syariah, semoga sobat akuntansi semakin mengerti tentang Akuntansi Syariah. Tanpa panjang lebar yuk kita lanjut pembahasan nya.

Tujuan Laporan Keuangan Syariah 
SFA Nomor 1 AAOIFI, Syariah Standar (Bahrain: 2003) menjelaskan bahwa laporan-laporan keuangan, yang ditujukan bagi pengguna-pengguna eksternal, seharusnya menyediakan beberapa jenis informasi antara lain sebagai berikut: 

1. Informasi   tentang   Kepatuhan   Perbankan   Syariah   terhadap ketentuan Syariah serta tujuan-tujuan yang telah disusun, dan informasi yang menyajikan pemisahan pendapatan dan pengeluaran dari sumber dana yang dilarang Syariah, dimana hal itu bisa terjadi di luar kontrol manajemen. 

2. Informasi tentang sumber daya economic perbankan syariah dan kewajiban-kewajiban  yang terkait (kewajiban  dari  perbankan syariah untuk mentransfer sumber daya ekonomis  untuk memuaskan hak dari para pemilik modal dan hak pihak-pihak lain), dan dampak transaksi-transaksi tersebut, kejadian-kejadian lain, dan keadaan sumber daya entitas tersebut beserta kewajiban-kewajiban yang ditanggung. 

Informasi ini seharusnya diarahkan secara prinsip pada upaya membantu proses evaluasi kecukupan permodalan perbankan syariah untuk menyerap kerugian dan resiko bisnis; pengukuran risiko yang terdapat dalam investasi nya, dan evaluasi tingkat likuiditas aset dan persyaratan likuiditas yang sesuai dengan kewajiban nya.

3. Informasi untuk membantu penghitungan kewajiban zakat dari dana-dana deposan perbankan syariah serta tujuan-tujuan dimana zakat tersebut akan didistribusikan. 

4. Informasi yang membantu memperkirakan arus kas yang bisa direalisasikan dari pihak-pihak yang berhubungan dengan perbankan syariah, waktu serta risiko yang terkait dengan proses realisasi tersebut. Informasi ini seharusnya diarahkan untuk membantu pengguna dalam mengevaluasi kemampuan perbankan syariah dalam memperoleh pendapatan dan mengkonversikan nya ke dalam arus kas dan kecukupan arus kas nya untuk memberikan keuntungan bagi pemilik modal maupun pemilik rekening Investasi. 

5. Informasi untuk membantu dalam mengevaluasi pemenuhan kewajiban perbankan syariah untuk menjaga dana nasabah dan untuk menginvestasikan dana tersebut pada tingkat keuntungan yang wajar, dan tingkat keuntungan yang layak bagi pemilik modal dan pemegang rekening investasi. 

6. Informasi  tentang pemenuhan pertanggungjawaban  sosial perbankan syariah. 

Tujuan yang dijelaskan AAOIFI di atas cukup signifikan berbeda dengan  tujuan  pelaporan  Akuntansi  Barat  yang  tertuang  di  dalam Statement of Financial keuangan harus menyajikan informasi sebagai berikut : 

a. Berguna bagi investor dan kreditur yang ada dan yang potensial serta memakai lainnya dalam membuat keputusan untuk investasi, pemberian kredit dan keputusan lainnya. Informasi yang dihasilkan itu harus memadai bagi mereka yang  mempunyai pengetahuan yang cukup tentang kegiatan dan usaha perusahaan dan peristiwa-peristiwa ekonomi,  serta bermaksud untuk menelaah informasi-informasi itu secara sungguh-sungguh. 

b. Dapat membantu investor dan kreditur yang ada dan yang potensial dan pemakai lainnya untuk menaksir jumlah, waktu, dan ketidakpastian dari penerimaan uang di masa yang akan datang yang berasal dari dividen atau bunga dan dari penerimaan uang yang berasal dari penjualan,  pelunasan,  atau  jatuh  tempo nya surat-surat berharga atau pinjaman-pinjaman. Oleh karena rencana penerimaan dan pengeluaran barang (cash flow), seorang kreditur  atau  investor itu berkaitan dengan cash flow dari perusahaan,  pelaporan keuangan harus  menyajikan informasi untuk membantu investor, kreditur dan pihak-pihak lainnya untuk memperkirakan jumlah, waktu dan ketidakpastian dari aliran kas masuk (sesudah dikurangi kas keluar) di masa datang untuk perusahaan tersebut. 

c. Menunjukkan sumber-sumber ekonomi dari suatu perusahaan, klaim atas sumber-sumber tersebut (kewajiban perusahaan untuk mentransfer sumber-sumber ke perusahaan lain dan ke pemilik perusahaan), dan pengaruh dari  transaksi-transaksi,  kejadian-kejadian  dan keadaan-keadaan  yang  mempengaruhi  sumber- sumber dan klaim atas sumber-sumber tersebut. 

Hal  yang  sama  juga  terlihat  pada  tujuan  laporan  keuangan menurut   kerangka. Dasar  penyusunan   dan   penyajian   Laporan Keuangan  adalah : Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

Perbedaan yang paling signifikan adalah pada unsur Syariah Islam sebagai ketentuan  yang  harus  dipatuhi  tidak  hanya  dalam  proses penyusunan laporan keuangan dalam berbagai hal berkaitan dengan aktivitas yang dijalankan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. 

Sejarah Pengaturan Akuntansi Keuangan Syariah Indonesia 
Sejak pertama kali didirikan sekitar tahun 1940-an di Pakistan dan Mesir, Bank Islam atau di Indonesia biasa disebut juga dengan bank syariah menunjukkan perkembangan yang pesat. Menurut Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia (2001 : 23) misi-misi bank syariah di beberapa negara antara lain : 
  1. Sesuai syariah, transaksi komersial yang menguntungkan, tumbuh dan berkembang (Bank Islam Malaysia Berhad) 
  2. Menciptakan kesejahteraan, kesetaraan dan keadilan pada semua aktivitas ekonomi (Islamic Bank Bangladesh Limited). 
  3. Sesuai  syariah, jasa perbankan dan investasi (Kuwait Finance House) 
  4. Mempromosikan, memelihara, dan mengembangkan prinsip-prinsip syariah, menggalakkan investasi dan entrepreneurship yang halal (Faysal Islamic of Bahrain). 
  5. Sesuai  syariah,  penyediaan  jasa  perbankan,  pembiayaan,  dan investasi (Jordan Islamic Bank). 
  6. Sesuai  syariah, profitable, social concern (Bank Muamalat Indonesia). 

Antonio dalam bukunya Bank Syariah dari Teori ke Praktek, menjelaskan bahwa karena adanya sejumlah perbedaan dalam pelaksanaan operasional antara bank syariah dan bank konvensional, ketentuan-ketentuan perbankan perlu disesuaikan agar memenuhi ketentuan syariah sehingga bank syariah dapat beroperasi secara efektif dan efisien. 

Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain adalah hal-hal yang mengatur : 
  1. Instrumen yang diperlukan untuk mengatasi masalah likuiditas; 
  2. Instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip Syariah untuk keperluan pelaksanaan tugas bank central; 
  3. Standar akuntansi, audit, dan pelaporan; 
  4. Ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  mengenai  prinsip  kehati-hatian, dan sebagainya. 

Jadi, jelaslah bahwa salah satu aspek penting dalam pengaturan operasional akuntansi bank syariah merupakan media pertanggungjawaban dan penyampaian informasi tentang kinerja dari bank syariah. Dengan sadar pemikiran ini, maka masyarakat akuntansi Islam Internasional  akhirnya  membentuk  Accounting  and  Auditing 
Organization  for  Islamic  Financial  Institutions (AAOIFI)  sebelumnya bernama  Financial  Accounting  Organization  for  Islamic  Bank  and Financial Institution (FAO-IFI) didirikan pada tanggal 1 safar 1410 H atau 26 Februari  1990 di Aljiria. Yang kemudian disahkan sebagai organisasi non profit yang independen di Bahrain pada 11 Ramadhan 1411 atau 27 Maret 1991 (AAOIFI, 2002). Di Indonesia sendiri akhirnya pada 1 Mei 2002 telah disahkan PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah dan Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Bank Syariah yang resmi berlaku sejak 1 Januari 2003. 

Adapun kronologis penyusutan PSAK perbankan syariah dijelaskan oleh Yanto (2003) sebagai berikut : 
  1. Januari-Juni 1999, masyarakat mulai memberi usulan mengenai standar akuntansi untuk bank syariah. 
  2. Juli 1999, usulan masuk agenda dewan konsultatif SAK. 
  3. Agustus 1999,  dibentuk  tim  penyusun  pernyataan. SAK bank Syariah 
  4. Desember 2000, Tim penyusun menyelesaikan konsep exposure draft. 
  5. 1 Juni 2001, exposure draft disahkan mengenai Kerangka. Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah dan PSAK Akuntansi Perbankan Syariah. 
  6. 1 Mei 2002, pengesahan Kerangka Dasar Penyusunan  dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah dan PSAK Akuntansi Perbankan Syariah. 
  7. 1 Januari 2003, mulai berlaku Kerangka Dasar Perbankan Syariah. Laporan keuangan Bank Syariah dan PSAK Akuntansi Perbankan Syariah. 

Setelah  tiga tahun  digunakan,  banyak  kalangan  yang  merasa bahwa PSAK 59 hanya bisa diaplikasikan pada tiga jenis entitas saja seperti yang tertuang dalam ruang lingkup akuntansi perbankan syariah yaitu bahwa PSAK 59 hanya digunakan untuk Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha, Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). 

Akhirnya, pada tanggal 18 Oktober 2005 IAI merespon dengan membentuk  Komite Akuntansi  Syariah  (KAS)  yang  bertugas  untuk merumuskan Standar Akuntansi Keuangan  Syariah. Dalam waktu 1 tahun setelah berdirinya KAS berupaya memberikan sumbangan dengan membangun konsep prinsip Akuntansi Syariah yang Berlaku umum (House of Generally Accepted Syariah Accounting Principles), Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah, serta enam konsep ED PSAK Syariah. 

Produk-produk yang dihasilkan KAS ditargetkan untuk memenuhi tiga karakter kualitas. Pertama, merupakan aturan-aturan yang mencerminkan penjabaran dan prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan  pada  al-Quran,  as-Sunnah,  dan  Fatwa  Jumhur  Ulama. 

Kedua, mengacu pada pengaturan akuntansi atas transaksi syariah yang seharusnya dan bukan memfasilitasi kondisi pragmatic (praktik) atau kebiasaan yang belum tentu atau tidak jelas landasan syariah nya. Ketiga, dirumuskan dengan mempertimbangkan asas kehati-hatian dan jika perlu dirinci lebih detail untuk menghindari penafsiran dan atau penerapan aturan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Media Akuntansi, 2006).

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) menyetujui PSAK Syariah yang terdiri dari : 

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) 
PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah
PSAK 102: Akuntansi Murabahah
PSAK 103: Akuntansi Salam,
PSAK 104: Akuntansi Istishna
PSAK 105: Akuntansi Mudharabah
PSAK 106: Akuntansi Musyarakah
PSAK 107: Akuntansi  Ijarah
PSAK 108: Akuntansi Penyelesaian Utang Piutang  Murabahah
PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.

Dewan   Standar   Akuntansi   Keuangan (DSAK) bahkan telah menyetujui tentang kelompok  nomor (block  number)  untuk  PSAK Syariah yaitu  nomor 101   sampai  dengan  nomor 200, hal ini menunjukkan keseriusan IAI dalam merespon perkembangan praktik Akuntansi di lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. 

Kesimpulan 
Dari uraian di atas yang menjelaskan tentang Akuntansi Syariah dapat disimpulkan sbb: 

Akuntansi secara bahasa Arab memiliki arti menghitung dan mengukur. Secara istilah memiliki arti perbuatan seseorang secara terus-menerus sampai pada pengadilan akhirat dan melalui timbangan sebagai  alat pengukuran serta Tuhan sebagai akuntan nya. 

Kaidah-kaidah akuntansi syariah memiliki karakteristik khusus yang membedakan dengan akuntansi konvensional, kaidah akuntansi syariah harus sesuai dengan norma-norma masyarakat Islami. 

Dalam akuntansi memakai prinsip accrual basis, sementara pada akuntansi syariah memakai prinsip cash basis, accrual basis adalah proses pencatatan  transaksi  diakui pada saat terjadinya, bukan pada saat kas atau setara kas dibayar atau diterima. Laporan akuntansi yang disusun berdasarkan accrual basis memberikan informasi tidak hanya  transaksi masa lalu tetapi juga kewajiban pembayaran kas dimasa depan dan sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima pada masa akan datang. 

Pada akuntansi syariah, laporan keuangan,perhitungan bagi hasil LKS (Lembaga Keuangan Syariah) menggunakan konsep dasar cash basis. Cash basis digunakan dengan pertimbangan kepastian diterimanya  pendapatan  yang  diterima LKS. LKS hanya akan mengakui adanya pendapatan bagi hasil atas sesuatu yang sudah pasti menjadi hak pendapatan bagi LKS, karena dalam al-Quran tidak ada yang mengetahui secara pasti berupa yang akan diterima hari esok. 

Di dalam neraca Akuntansi Syariah terdapat pos kewajiban mutasi tidak terikat-terikat (ITT) yang tidak termasuk kewajiban seperti Deposito muharabah dan tabungan muharabah, apabila LKS tidak Rugi bukan kesalahan manajemen, maka LKS tidak ada kewajiban untuk mengembalikan. 

Demikian pemaparan saya sedikit tentang Akuntansi Syariah ditinjau dari pengertian, sejarah, dan dasar hukum serta struktur dasar Akuntansi Syariah. Semoga dengan tulisan ini, sobat akuntansi mendapat pengetahuan tentang Akuntansi Syariah. Terima Kasih.

Tentang Akuntansi Syariah

Sobat akuntansi pasti sudah sering mendengar tentang Akuntansi Syariah, apalagi pada saat ini perkembangan Ekonomi Syariah sudah sangat pesat dan maju. Untuk itu, kali ini saya akan membahas tentang Akuntansi Syariah, semoga dapat menambah pengetahuan sobat akuntansi.

Pengertian 

Akuntansi dalam bahasa arab nya adalah Al-Muhasabah berasal dari kata masdar hassaba-yuhasbu  yang  artinya  menghitung  atau mengukur. Secara istilah, al-Muhasabah memiliki berbagai asal kata yaitu ahsaba yang berarti “menjaga” atau “mencoba mendapatkan” juga berasal  dari  kata  Ihtiasaba  yang  berarti “mengharapkan  pahala  di akhirat dengan diterima nya kitab seseorang dari Tuhan”, juga berarti “menjadikan perhatian” atau “mempertanggungjawabkan nya”. 

Jika kata muhasabah dikaitkan dengan ihtisab  dan  citra nya dikaitkan pencatatan, maka artinya adalah perbuatan seseorang secara terus-menerus sampai pada pengadilan akhirat dan melalui timbangan (mizan) sebagai alat pengukur nya, serta Tuhan sebagai akuntan nya. 

Selain itu, jika kita cermati surat al-Baqarah ayat 282, Allah SWT memerintahkan untuk melakukan penulisan secara benar atas segala transaksi yang pernah terjadi selama melakukan muamalah. Dari hasil penulisan tersebut, dapat digunakan sebagai informasi untuk menentukan apa yang akan di perbuatkan oleh seseorang. Sehubungan dengan ini, beberapa definisi akuntansi secara umum dapat disajikan, di antaranya: 

Tujuan utama dari akuntansi (Littleton) adalah untuk melaksanan perhitungan periodik antara biaya (usaha) dan hasil (prestasi). 

APB (Accounting Principle Board) “Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi Kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang digunakan dalam memilih diantara beberapa alternatif”. 

AICPA (American Institute of Certified public Accountant) “Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya”.

Dalam buku SBAT (A Statement of Bank Accounting Theory) “Akuntansi adalah proses mengidentifikasikan mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai olahan informasi dalam hal pertimbangan dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya”. 

Kesimpulanya, bahwa Akuntansi adalah suatu seni untuk: 
Mencatat 
Mengklasifikasikan 
Meringkas 
Melaporkan, dan 
Menganalisa 

Sedangkan fungsi Akuntansi adalah: 
Memberi informasi kuantitatif 
Yang bersifat finansial 
Mengenai suatu usaha / business 
Sebagai dasar pengambil keputusan

Prinsip Dasar Akuntansi Syariah

Berikut adalah ciri-ciri pelaporan keuangan dalam bingkai syariah: 
1. Dilaporkan secara benar (Q.S 10:5) 
2. Cepat laporannya (Q.S 2:202; 3:19; 5:4; 13:41) 
3. Dibuat oleh ahlinya (akuntan) (Q.S 13:21; 13:40; 23:117; 88:26) 
4. Terang, jelas, tegas dan informatif (Q.S 17:12; 14:41; 84:3) 
5. Memuat informasi yang menyeluruh (Q.S 6:52; 39:10) 
6. Informasi ditujukan kepada semua pihak yang terlibat secara horizontal maupun vertikal (Q.S 2:212; 3:27; 3:37; 13:18; 13:40; 24:38; 38:39; 69:62) 
7. Terperinci dan teliti (Q.S 65:8) 
8. Tidak terjadi manipulasi (Q.S 69:20; 78:27) 
9. Dilakukan secara kontinu (tidak lalai) (Q.S 21:1)

Namun,   secara   umum   prinsip   Akuntansi   Syariah   adalah sebagaimana uraian yang terdapat dalam surat al-Baqarah, ayat 282. 

1. Prinsip Pertanggungjawaban 
Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada  pihak-pihak yang terkait dan biasanya dalam bentuk laporan akuntansi. 

2. Prinsip Keadilan 
Kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu:  Pertama,  adalah  berkaitan  dengan  praktik moral, yang merupakan faktor yang sangat dominan. Kedua, kata bersifat lebih fundamental (dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika/syariah dan moral). 

3. Prinsip Kebenaran 
Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Kebenaran di dalam Al-Quran tidak diperbolehkan untuk di campur aduk kan dengan kebathilan. Al-Quran telah menggariskan, bahwa ukuran, alat atau instrument untuk menetapkan kebenaran tidaklah didasarkan pada nafsu. 

Landasan Syariah 

Al-Quran menitik beratkan akuntansi pada surat al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan fungsi-fungsi pencatatan (kitabah), dasar dan manfaatnya. 

“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis .......” 

Sedangkan dari ayat-ayat lain yang juga secara eksplisit menerangkan konsep akuntansi dalam al-Quran adalah: 

1. Asy-Syu’ara ayat 181 - 184. mengenai penyempurnaan takaran dan timbangan dengan baik; perintah jangan merugikan manusia pada hak-haknya dan bertakwa kepada Allah. 

2. Al-Hujarat ayat 6, yang menerangkan proses auditing (tabayyun) dengan teliti dan benar tanpa menimpakan suatu musibah atau bahaya kepada orang lain. 

3.  Al-Israa’ ayat 35, yang menerangkan pengukuran dalam bentuk pos-pos yang dilakukan dalam neraca. 

Persamaan dan Perbedaan Akuntansi Syariah 

Kaidah-kaidah akuntansi syariah memiliki karakteristik khusus yang membedakan dengan akuntansi konvensional. Kaidah akuntansi syariah harus sesuai dengan norma-norma masyarakat Islam, termasuk disiplin ilmu sosial yang memfungsikan diri sebagai pelayan masyarakat pada penerapan akuntansi tersebut. 

Persamaan   kaidah   akuntansi   syariah   dengan   akuntansi konvensional terletak pada hal-hal berikut: 

1.  Prinsip pemisahan jaminan keuangan dengan prinsip unit ekonomi. 
2.  Prinsip hauliyah dengan proses periode waktu atau tahun pembukuan keuangan. 
3.  Prinsip pembukuan langsung dengan pencatatan bertanggal. 
4.  Prinsip kesaksian dalam pembukuan dengan prinsip penentuan barang. 
5.  Prinsip muqabalah (perbandingan) dengan prinsip perbandingan income dengan cost
6.  Prinsip istimrariyah (kontinunitas) dengan kesinambungan perubahan. 
7.  Prinsip taudhih (keterangan) dengan penjelasan atau pemberitahuan. 

Pada dasarnya perbedaan sistem akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional terletak pada soal-soal inti pada pokok, sedangkan segi persamaannya hanya bersifat aksiomatis. Jadi, dikatakan bahwa konsep akuntansi Islam lebih jauh dahulu dari konsep akuntansi konvensional. 

Menurut Husein Syahatah, perbedaan kedua akuntansi itu dalam bukunya “Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam”, menerangkan sebagai berikut: 

a. Para ahli modern akuntansi berbeda pendapat dalam menentukan nilai dan barang untuk melindungi barang modal pokok, sementara tidak jelasnya dan belum ditentukan apa yang dimaksud dengan modal pokok (capital), sementara Islam memakai konsep penilaian berdasarkan nilai tukar yang berlaku dengan tujuan melindungi modal pokok dari segi kemampuan produksi di masa nanti. 

b. Dalam akuntansi konvensional modal terbagi menjadi dua kategori yaitu modal tetap (aktiva tetap) dan modal yang beredar  (aktiva lancar), sedangkan dalam Islam berupa barang atau stock, selanjutnya disebut barang milik dan barang dagang.

c. Islam menilai uang seperti emas, perak dan barang lain yang sama hanya sebagai perantara untuk pengukuran dan penentuan nilai atau harga. 

d. Akuntansi konvensional mempraktik kan adanya teori pencadangan dan ketelitian diri menanggung semua kerugian dalam perhitungan, serta mengesampingkan laba yang bersifat mungkin, sedangkan Islam memperhatikan itu dengan penentuan nilai atau harga berdasar nilai tukar yang berlaku serta membentuk cadangan untuk memungkinkan bahaya dan resiko. 

e. Akuntansi konvensional menerapkan prinsip laba universal, mencakup uang dari sumber yang membedakan antara laba dari aktivitas pokok dan laba yang berasal dari kapital (modal pokok) dengan yang berasal dari transaksi. Sementara akuntansi syariah juga wajib menjelaskan pendapatan yang haram jika ada dan berusaha menghindari dana haram itu serta tidak boleh dibagi kepada mitra usaha atau dicampurkan kepada pokok modal. 

f. Akuntansi  konvensional memakai bahwa itu akan ada ketika adanya jual beli, sementara Islam memakai kaidah laba itu akan ada ketika ada perkembangan dan pertambahan pada nilai barang, baik yang terjual maupun belum.

Sobat akuntansi, sampai disini dulu penjelasan tentang Akuntansi Syariah nya, nantikan  artikel lanjutan Akuntansi Syariah yang akan saya bahas tidak lama lagi. Terima Kasih. 

IAI Siapkan Pilar Baru SAK untuk UMKM

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah organisasi profesi akuntan yang senantiasa mendukung penegakan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan entitas di Indonesia. Dalam rangka mewujudkan UMKM Indonesia yang maju, mandiri, dan modern.


Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI telah mengesahkan Exposure Draft Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (“ED SAK EMKM”) dalam rapatnya pada tanggal 18 Mei 2016. 



Dengan disahkannya ED SAK EMKM ini, maka standar akuntansi keuangan di Indonesia nantinya akan menjadi lengkap dengan tiga pilar standar akuntansi keuangan, yakni SAK Umum yang berbasis IFRS, SAK ETAP, dan SAK EMKM. Masing-masing pilar utama tersebut merupakan dukungan infrastruktur dalam konteks standar akuntansi keuangan yang dapat mencerminkan esensi dari entitas dunia usaha di Indonesia, yaitu: SAK Umum yang berbasis IFRS merupakan standar akuntansi keuangan yang mengatur perlakuan akuntansi untuk transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas dengan akuntabilitas publik signifikan; SAK ETAP merupakan standar akuntansi keuangan yang dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan namun menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi penggunanya; dan ED SAK EMKM yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah.

ED SAK EMKM ini diharapkan dapat membantu sekitar 57,9 juta pelaku UMKM di Indonesia dalam menyusun laporan keuangannya dengan tepat tanpa harus terjebak dalam kerumitan standar akuntansi keuangan yang ada saat ini. ED SAK EMKM ini merupakan standar akuntansi keuangan yang jauh lebih sederhana bila dibandingkan dengan SAK ETAP. Misalnya, dari sisi teknikal, ED SAK EMKM murni menggunakan dasar pengukuran biaya historis sehingga UMKM cukup mencatat aset dan liabilitasnya sebesar biaya perolehannya. 


ED SAK EMKM ditujukan untuk digunakan oleh entitas yang tidak atau belum mampu memenuhi persyaratan akuntansi yang diatur dalam SAK ETAP. ED SAK EMKM tidak memberikan definisi dan kriteria kuantitatif entitas mikro, kecil, maupun menengah. UndangUndang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat digunakan sebagai acuan dalam mendefinisikan dan memberikan rentang kuantitatif tersebut. 

ED SAK EMKM disusun berdasarkan topik dan dinyatakan dalam Bab 1 sampai dengan Bab 18. Jika referensi silang ke bab atau paragraf lain dilakukan, maka referensi silang tersebut hanya berlaku di antara bab-bab di dalam ED SAK EMKM ini. 

Dalam ED SAK EMKM, laporan keuangan entitas disusun menggunakan asumsi dasar akrual dan kelangsungan usaha, sebagaimana yang digunakan oleh entitas selain entitas mikro, kecil, maupun menengah, serta menggunakan konsep entitas bisnis. Laporan keuangan entitas terdiri dari: (a) laporan posisi keuangan, (b) laporan laba rugi, dan (c) catatan atas laporan keuangan. 

ED SAK EMKM dilengkapi dengan Contoh Ilustratif Laporan Keuangan. Entitas dapat menggunakan Contoh Ilustratif Laporan Keuangan sebagai panduan untuk mempermudah dan mendapatkan pemahaman dalam penyusunan laporan keuangannya. 

ED SAK EMKM berlaku efektif tanggal 1 Januari 2018, namun penerapan dini dianjurkan. 


Oleh karena itu, maka IAI melakukan public hearing untuk ED SAK EMKM ini, yang akan dilaksanakan pada hari kamis, 16 Juni 2016 di balai kartini.

Dengan berlakunya SAK EMKM ini maka, untuk pelaku usaha entitas kecil, mikro dan menengah dapat menyusun Laporan keuangan nya dan dapat diterima umum.

Dalam Bahasa dan Mata Uang Apa Laporan Keuangan Disajikan ? - Bagian 2

Aspek Standar Akuntansi Keuangan 

Berdasarkan ruang lingkup penerapan, terdapat dua standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh DSAK-IAI yang digunakan sebagai basis penyusunan laporan keuangan, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berbasis Internasional Financial Reporting Standards dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). SAK-ETAP digunakan sebagai basis penyusunan laporan keuangan bertujuan umum (general financial statements) untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publiksignifikan. 

Suatu entitas tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan yaitu ketika entitas tidak termasuk dalam salah satu dari dua kategori berikut ini, yaitu: 
(i) entitas yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau 
(ii) entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang adan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi. 

Namun demikian entitas yang termasuk dalam dua kategori tersebut dapat menerapkan SAK-ETAP sebagai basis penyusunan laporan keuangan ketika otoritas yang berwenang membuat regulasi yang mengizinkan penggunaan SAK-ETAP. Pilihan untuk menerapkan SAK-ETAP sebagai basis penyusunan laporan keuangan bersifat voluntary. 

Entitas yang memilih untuk tidak menggunakan SAK-ETAP dalam penyusunan laporan keuangan maka entitas tersebut harus menggunakan SAK yang berbasis IFRS. Demikian juga entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan (entitas yang termasuk dalam dua kategori diatas) harus menggunakan SAK sebagai basis penyusunan laporan keuangan. 

1) Pengaturan Mata Uang Dalam SAK-ETAP 
Dalam SAK-ETAP Bab 25 Mata Uang Pelaporan diperkenalkan beberapa istilah terkait dengan mata uang, yaitu mata uang fungsional, mata uang pelaporan, dan mata uang pencatatan. Mata uang fungsional adalah mata uang utama dalam arti substansi ekonomi, yaitu mata uang utama yang dicerminkan dalam kegiatan operasi entitas. Mata uang pelaporan adalah mata uang yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan. Sedangkan mata uang pencatatan adalah mata uang yang digunakan oleh entitas untuk membukukan transaksi. 

Dalam Bab tersebut diatur bahwa mata uang pelaporan yang digunakan entitas di Indonesia untuk menyusun laporan keuangan adalah mata uang Rupiah. Entitas dapat menggunakan mata uang selain Rupiah sebagai mata uang pelaporan hanya jika mata uang tersebut memenuhi kriteria sebagai mata uang fungsional. Sedangkan untuk pencatatan transaksi diatur bahwa mata uang yang digunakan sebagai mata uang pencatatan harus sama dengan mata uang pelaporan. Dengan kata lain bahwa pada umumnya laporan keuangan entitas di Indonesia disajikan dalam mata uang Rupiah. 

Demikian pula pencatatan transaksi juga dilakukan dalam mata uang Rupiah. Entitas dapat menggunakan mata uang selain Rupiah (misal Dollar Amerika Serikat) sebagai mata uang pelaporan dan mata uang pencatatan hanya jika mata uang Dollar Amerika Serikat tersebut memenuhi kriteria sebagai mata uang fungsional. 

Oleh karena itu, mata uang fungsional dapat merupakan mata uang Rupiah atau selain Rupiah, bergantung pada fakta substansi ekonominya. Suatu mata uang dikategorikan sebagai mata uang fungsional menurut SAK-ETAP apabila memenuhi seluruh indikator yaitu: 
(i) indikator arus kas, yaitu arus kas yang berhubungan dengan kegiatan utama entitas didominasi oleh mata uang tertentu; 
(ii) indikator harga jual, yaitu harga jual produk entitas dalam periode jangka pendek sangat dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar mata uang tertentu atau produk entitas secara dominan dipasarkan untuk ekspor; dan 
(iii) indikator biaya, yaitu biaya-biaya entitas secara dominan sangat dipengaruhi oleh pergerakan mata uang tertentu. 

Pendekatan pembobotan pada setiap indikator tersebut dapat dilakukan ketika menentukan mata uang fungsional, namun entitas harus memberikan bobot paling besar untuk indicator arus kas. Demikian pula entitas disyaratkan untuk menggunakan pertimbangan professional dengan mempertimbangkan aspek operasi dan kegiatan rinci entitas, namun harus dilakukan dengan tingkat relevansi dan keandalan yang paling tinggi. Sehingga entitas memiliki tolok ukur yang konsisten dalam penentuan mata uang fungsional. 

Implikasi atas pengaturan mata uang pelaporan dan mata uang pencatatan adalah dampak selisih kurs akibat transaksi yang didenominasikan pada mata uang selain mata uang pelaporan dan pencatatan. Mata uang fungsional dianggap sebagai mata uang dasar dalam menentukan nilai tukar atau dalam perhitungan selisih kurs. 

Transaksi yang didenominasikan selain mata uang fungsional harus ditranslasikan ke mata uang fungsional dengan menggunakan kurs yang terjadi pada tanggal transaksi. Pada akhir periode, saldo-saldo posmoneter yang didenominasikan dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang pelaporan dengan menggunakan kurs penutup. 

Sedangkan untuk akun-akun nonmoneter dilaporkan dengan menggunakan kurs transaksi. Selisih kurs yang terjadi dicatat dalam laporan laba rugi. Akun moneter adalah akun SAK-ETAP juga mengatur bahwa entitas diharuskan untuk mengubah mata uang pencatatan dan pelaporan ke Rupiah, jika mata uang fungsional berubah dari bukan Rupiah ke Rupiah. 

Keputusan perubahan tersebut hanya dapat dilakukan jika terjadi perubahan substansi ekonomi dari mata uang fungsional. 

2) Pengaturan Mata Uang Dalam SAK 
SAK mengatur perihal mata uang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 10 (2010): Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing (PSAK 10). Pada dasarnya PSAK 10 mengatur bahwa setiap entitas harus mencatat transaksi keuangan dalam pembukuan entitas dengan menggunakan basis pengukuran yang dinyatakan dalam mata uang fungsionalnya. 

Oleh karena itu, setiap entitas harus mengevaluasi dan menentukan apa mata uang fungsionalnya. Transaksi yang dilakukan dalam valuta asing (valuta selain dalam mata uang fungsional) harus dijabarkan ke dalam mata uang fungsional dengan menggunakan kurs spot pada tanggal transaksi. 

Pada akhir periode pelaporan, saldo-saldo pos moneter dalam valuta asing dinilai ulang ke dalam mata uang fungsional dengan menggunakan kurs penutup pada tanggal pelaporan. Sedangkan pos nonmoneter dalam valuta asing dijabarkan dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi (saldo tercatat). Selisih kurs yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi. 

Dalam hal entitas melaksanakan pembukuan dan pencatatan dalam mata uang selain mata uang fungsionalnya, maka pada saat menyiapkan laporan keuangan entitas menjabarkan semua jumlah-jumlah dalam pembukuan ke dalam mata uang fungsional dengan menggunakan prosedur: 
(i) pos moneter menggunakan kurs penutup dan 
(ii) pos nonmoneter menggunakan kurs pada tanggal transaksi. 

Sehingga saldo yang dihasilkan setelah prosedur tersebut dilakukan akan sama dengan saldo pembukuan ketika dilakukan dalam mata uang fungsional. Kemudian, PSAK 10 menyatakan bahwa pada umumnya laporan keuangan entitas di Indonesia disusun dalam mata uang Rupiah. PSAK 10 juga mengatur bahwa setiap entitas dapat menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsional atau mata uang yang berbeda. 

Perbedaan mata uang tersebut terjadi karena berbagai sebab diantaranya karena :
(i) untuk tujuan konsolidasi bagi entitas induknya di luar negeri yang mata uang penyajiannya berbeda dengan entitas lokal, 
(ii) mata uang fungsional entitas tersebut ternyata berbeda dengan mata uang pembukuan dan/atau penyajian laporan keuangan yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
(iii) untuk tujuan memenuhi kebutuhan kelompok investor tertentu, atau 
(iv) sebab lainya. 

Ketika laporan keuangan disajikan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang fungsional maka entitas menjabarkan saldo-saldo pembukuan dalam mata uang fungsional ke dalam mata uang penyajian dengan menggunakan kurs sebagai berikut: 

(i) asset dan liabilitas untuk setiap laporan posisi keuangan yang disajikan (termasuk komparatif) dijabarkan dengan menggunakan kurs penutup pada tanggal laporan posisi keuangan tersebut, 
(ii) penghasilan dan beban untuk setiap laporan laba rugi komprehensif dijabarkan dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi, dan 
(iii) semua selisih kurs yang dihasilkan diakui dalam pendapatan komprehensif lain. 

Prosedur ini hanya berlaku dalam kondisi ketika mata uang fungsional entitas bukan suatu mata uang dari kondisi ekonomi hiperinflasi (yaitu kondisi ekonomi ketika akumulasi tingkat inflasi dalam tiga tahun terakhir melebihi 100%). 

Dalam PSAK 10, mata uang fungsional didefinisikan sebagai mata uang pada lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi, yaitu lingkungan entitas dimana menghasilkan dan mengeluarkan kas. Dalam menentukan mata uang fungsional entitas mempertimbangkan factor berikut ini sebagai faktor utama, yaitu: 

(a) mata uang yang paling berpengaruh terhadap harga jual barang dan jasa dan dari Negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan harga jual barang dan jasa entitas, 
(b) mata uang yang paling mempengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya lain dari pengadaan barang dan jasa. 

Selain itu, entitas juga dapat menambahkan faktor-faktor berikut ini sebagai factor tambahan dalam menentukan mata uang fungsional, yaitu: 
(a) mata uang yang mana dari aktivitas pendanaan dihasilkan atau 
(b) mata uang yang mana penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya ditahan. 

Demikian juga dalam hal entitas memiliki kegiatan usaha luar negeri, maka dalam menentukan mata uang fungsional juga perlu mempertimbangkan sifat dan karakteristik dari kegiatan usaha luar negeri. Apabila berbagai indikator tersebut bercampur dan mata uang fungsional tidak jelas, maka manajemen menggunakan pertimbangannya untuk menentukan mata uang fungsional yang paling tepat menggambarkan pengaruh ekonomi dari transaksi, peristiwa dan kondisi yang mendasari. 

Oleh karena itu, mata uang fungsional tidak berubah hingga kemudian terdapat perubahan pada transaksi, peristiwa dan kondisi yang mendasari tersebut. 

3) Simpulan Aspek Standar Akuntansi Keuangan 
Fokus pengaturan mata uang dalam SAK-ETAP maupun SAK terletak pada penentuan mata uang fungsional dan pengakuan dampak selisih kurs yang terjadi. SAK mensyaratkan pengukuran transaksi untuk kemudian dicatat dalam pembukuan harus dengan menggunakan mata uang fungsional. Sedangkan laporan keuangan dapat disajikan dalam mata uang fungsional maupun mata uang yang berbeda. Sedikit berbeda pengaturan dalam SAK-ETAP, bahwa pada umumnya pembukuan dan laporan keuangan di Indonesia disajikan dalam Rupiah. 

Entitas yang menggunakan SAK-ETAP dapat menyajikan laporan keuangan selain dalam mata uang Rupiah ketika mata uang tersebut memenuhi kriteria sebagai mata uang fungsional. 

Penutup 
Undang-Undang mewajibkan Direksi Perseroan Terbatas untuk menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan organisasi profesi akuntansi yang diakui pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang tersebut juga mewajibkan Direksi ketika menyusun laporan keuangan harus menggunakan bahasa Indonesia dan mata uang Rupiah. Direksi Perseroan Terbatas dapat menyajikan laporan keuangan dalam bahasa asing dan/atau mata uang selain Rupiah ketika telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan. Direksi Perseroan Terbatas menyerahkan laporan keuangan kepada akuntan publik untuk diaudit agar kualitas informasi lebih dapat dipercaya ketika asset atau peredaran usaha melebihi Rp 50 milyar atau diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan lainya. Direksi Perseroan Terbatas juga berkewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan kepada instansi pemerintah setelah diaudit oleh akuntan publik sesuai ketentuan yang berlaku. 

Ketentuan terkait dengan pelaporan keuangan tersebut juga berlaku bagi jenis perusahaan lainya. Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia menitikberatkan pada aspek pengukuran transaksi dalam mata uang fungsional yang kemudian dicatat dalam pembukuan dan disajikan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan sesuai SAK dapat disajikan dalam mata uang fungsional atau mata uang lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dikutip dari tulisan Pak Tarkosunaryo (Ketua Ikatan Akuntan Publik Indonesia)

FAQ Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17/3/PBI/2015 TENTANG KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 

1. Apa saja pertimbangan diterbikannya Peraturan Bank Indonesia ini? 
PBI ini diterbitkan dengan pertimbangan bahwa: 

a. Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dan simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

b. Penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
juga diperlukan untuk mendukung tercapainya kestabilan nilai tukar Rupiah. 

c. Untuk mewujudkan kedaulatan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan untuk mendukung tercapainya kestabilan nilai tukar Rupiah, perlu diterapkan kebijakan 
kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

d. berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan sistem pembayaran berwenang mengatur kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2. Apa dasar hukum Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia ini? 

Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia didasari kewenangan Bank Indonesia sebagai otoritas di bidang moneter dan sistem pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Jo. Pasal 10 ayat (1) huruf b jo. Pasal 15 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (UU BI). 

Dalam rangka mendukung tercapainya kestabilan nilai tukar Rupiah, Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan moneter dan menetapkan penggunaan alat pembayaran dengan mewajibkan penggunaan Rupiah dalam seluruh transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

3. Apa saja ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan 
Peraturan Bank Indonesia ini? 

Dalam menyusun Peraturan Bank Indonesia ini, undang-undang yang menjadi dasar dan rujukan sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4962); 

c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223); 

4. Hal apa saja yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini? 

Peraturan Bank Indonesia ini mengatur hal sebagai berikut: 
a. Ketentuan umum; 
b. Kewajiban penggunaan Rupiah; 
c. Pengecualian kewajiban penggunaan Rupiah; 
d. Larangan menolak Rupiah; 
e. Pencantuman harga barang dan jasa; 
f. Laporan dan pengawasan kepatuhan; 
g. Ketentuan lain-lain; 
h. Sanksi; 
i. Ketentuan peralihan; dan 
j. Ketentuan penutup. 

5. Apakah setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib 
menggunakan Rupiah? 

Ya, setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan 
Rupiah. 

6. Siapa yang wajib melakukan transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia? 

Setiap pihak yang melakukan transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik orang perorangan maupun korporasi. 

7. Apakah kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
berlaku untuk tunai dan nontunai? 

Ya, kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku untuk transaksi tunai dan nontunai. 

Transaksi tunai mencakup transaksi yang menggunakan uang kertas dan/atau uang logam sebagai alat pembayaran. 

Transaksi nontunai mencakup transaksi yang menggunakan alat dan mekanisme pembayaran secara nontunai. 

8. Transaksi apa saja yang diperbolehkan menggunakan valuta asing? 

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini transaksi yang diperbolehkan menggunakan valuta asing adalah sebagai berikut: 

a. transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara; 
b. penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri; 
c. transaksi perdagangan internasional; 
d. simpanan di Bank dalam bentuk valuta asing; atau 
e. transaksi pembiayaan internasional, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) UU Mata Uang dan transaksi dalam valuta asing yang dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang meliputi: 

k. Kegiatan usaha dalam valuta asing yang dilakukan oleh Bank berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah; 
l. transaksi surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam valuta asing di pasar perdana dan pasar sekunder berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai surat utang negara dan surat berharga syariah negara; dan 
m. transaksi lainnya dalam valuta asing yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang. 

9. Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara 
seperti apa yang diperbolehkan menggunakan valuta asing? 

Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara 
meliputi: 

a. pembayaran utang luar negeri; 
b. pembayaran utang dalam negeri dalam valuta asing; 
c. belanja barang dari luar negeri; 
d. belanja modal dari luar negeri; 
e. penerimaan negara yang berasal dari penjualan surat utang negara dalam valuta asing; dan 
f. transaksi lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

10. Transaksi penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri seperti apa yang 
diperbolehkan menggunakan valuta asing? 

Penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri yang diperbolehkan menggunakan valuta asing adalah hibah yang dilakukan oleh penerima atau pemberi hibah yang salah satunya berkedudukan di luar negeri. Apabila penerima dan pemberi hibah berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka hibah harus dilakukan dengan menggunakan Rupiah. 

11. Transaksi perdagangan internasional seperti apa yang diperbolehkan menggunakan 
valuta asing? 

Transaksi perdagangan internasional yang diperbolehkan menggunakan valuta asing meliputi: 

a. kegiatan ekspor dan/atau impor barang ke atau dari luar wilayah pabean Republik 
Indonesia; dan/atau 
b. kegiatan perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara yang dilakukan dengan cara: 

1. pasokan lintas batas (cross border supply), yaitu penyediaan jasa dari wilayah suatu 
negara ke wilayah negara lain seperti pembelian secara online (dalam jaringan) atau 
call center; dan 
2. konsumsi di luar negeri (consumption abroad), yaitu “kegiatan perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara dalam bentuk konsumsi di luar negeri (consumption abroad)” adalah kegiatan penyediaan jasa di luar negeri untuk melayani konsumen dari Indonesia seperti warga negara Indonesia yang kuliah di luar negeri atau rawat di rumah sakit luar negeri. 

Adapun transaksi untuk kegiatan tambahan dalam kegiatan ekspor dan/atau impor barang ke atau dari luar wilayah pabean Republik Indonesia tidak dikategorikan sebagai transaksi perdagangan internasional sehingga wajib menggunakan Rupiah, antara lain meliputi: sandar kapal di pelabuhan, bongkar muat kontainer, penyimpanan sementara kontainer di pelabuhan, dan parkir pesawat di bandara. 

12. Transaksi simpanan di Bank dalam valuta asing seperti apa yang diperbolehkan 
menggunakan valuta asing? 

Simpanan di Bank dalam bentuk valuta asing hanya dapat diselenggarakan oleh Bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Transaksi terkait simpanan di Bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dapat berupa penyetoran dan/atau penarikan valuta asing. 

13. Transaksi pembiayaan internasional seperti apa yang diperbolehkan menggunakan valuta asing? 

Transaksi pembiayaan internasional yang diperbolehkan menggunakan valuta asing adalah transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh penerima dan pemberi pembiayaan yang salah satunya berkedudukan di luar negeri. 

Dalam hal pemberi pembiayaan internasional berupa Bank maka wajib memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara Bank dengan pihak asing. 

14. Kegiatan usaha Bank dalam valuta asing seperti apa yang diperbolehkan menggunakan
valuta asing? 

Kegiatan usaha dalam valuta asing yang dilakukan oleh Bank berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah meliputi antara lain: 

a. kredit dalam valuta asing untuk kegiatan ekspor dan kegiatan lainnya; 
b. pasar uang antar Bank dalam valuta asing; 
c. obligasi dalam valuta asing; 
d. sub debt dalam valuta asing; 
e. jual beli surat berharga dalam valuta asing; dan 
f. transaksi perbankan lainnya dalam valuta asing yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah beserta peraturan pelaksanaannya. 

15. Apa saja lingkup kegiatan usaha Bank yang diperbolehkan menggunakan valuta asing? 

Kegiatan usaha Bank yang diperbolehkan menggunakan valuta asing adalah Kegiatan usaha dalam valuta asing yang dilakukan oleh Bank berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah meliputi antara lain: 

a. kredit dalam valuta asing untuk kegiatan ekspor dan kegiatan lainnya; 
b. pasar uang antar Bank dalam valuta asing; 
c. obligasi dalam valuta asing; 
d. sub debt dalam valuta asing; 
e. jual beli surat berharga dalam valuta asing; dan 
f. transaksi perbankan lainnya dalam valuta asing yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah beserta peraturan pelaksanaannya. 

16. Transaksi surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah seperti apa yang diperbolehkan menggunakan valuta asing? 

Tansaksi surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam valuta asing di pasar perdana dan pasar sekunder berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai surat utang negara dan surat berharga syariah negara diperbolehkan menggunakan valuta asing. 



17. Undang-Undang apa saja yang mengatur transaksi lainnya dalam valuta asing? 

Undang-Undang yang mengatur mengenai transaksi lainnya dalam valuta asing antara lain Udang-Undang mengenai Bank Indonesia, Undang-Undang mengenai penanaman modal, dan Undang-undang mengenai lembaga pembiayaan ekspor Indonesia

18. Apakah kegiatan usaha penukaran valuta asing (KUPVA) dan kegiatan pembawaan uang kertas asing ke dalam atau ke luar wilayah pabean Republik Indonesia merupakan transaksi yang wajib dilakukan dengan menggunakan Rupiah? 

Kegiatan yang berupa: 
a. penukaran valuta asing yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan usaha penukaran 
valuta asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan 
b. pembawaan uang kertas asing ke dalam atau ke luar wilayah pabean Republik Indonesia yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak dikategorikan sebagai transaksi yang wajib menggunakan Rupiah 

19. Apakah suatu transaksi diperbolehkan menggunakan valuta asing apabila telah 
diperjanjikan secara tertulis? 

Pada prinsipnya setiap pihak wajib menggunakan Rupiah dalam setiap transaksi di wilayah NKRI dan dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah. 

Namun demikian, suatu pihak dapat menolak untuk menerima Rupiah dengan salah satu pertimbangan bahwa pembayaran atau penyelesaian kewajiban dalam valuta asing telah diperjanjikan secara tertulis. Perjanjian tertulis dimaksud hanya dapat dilakukan untuk: 

a. transaksi yang dikecualikan dari kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia ini; atau 
b. proyek infrastruktur strategis dan mendapat persetujuan Bank Indonesia. Yang dimaksud proyek infrastruktur strategis yaitu proyek infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri korporasi nonbank dan dibuktikan dengan surat keterangan dari kementerian atau lembaga yang berwenang. 

Adapun perjanjian tertulis yang disusun untuk transaksi di luar transaksi yang terdapat pada huruf a dan b di atas yang dibuat sebelum tanggal 1 Juli 2015, maka perjanjian tertulis tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tertulis tersebut. 

Perjanjian tertulis ini hanya berlaku untuk perjanjian tertulis mengenai pembayaran atau penyelesaian kewajiban dalam valuta asing untuk transaksi nontunai. 

Adapun perpanjangan dan/atau perubahan atas perjanjian tertulis yang disusun untuk transaksi di luar transaksi yang terdapat pada huruf a dan b di atas harus tunduk pada Peraturan Bank Indonesia ini. 

Yang dimaksud dengan “perubahan atas perjanjian tertulis” adalah perubahan yang terutama terkait dengan perubahan subjek dan/atau objek pada perjanjian tertulis. 

20. Apakah pencantuman harga barang dan/atau jasa diperbolehkan menggunakan valuta 
asing? 

Dalam rangka mendukung efektifitas implementasi kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah, seluruh pencantuman harga barang dan/atau jasa hanya dapat menggunakan Rupiah. Pencantuman harga barang dan/atau jasa dalam valuta asing tidak diperbolehkan. Namun demikian pencantuman harga barang dan/atau jasa dalam perjanjian suatu tertulis untuk transaksi: 

a. transaksi yang dikecualikan dari kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia; atau 
b. transaksi yang berkaitan dengan proyek infrastruktur strategis dan mendapat persetujuan Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Penentuan proyek infrastruktur strategis dibuktikan dengan surat keterangan dari kementerian atau lembaga yang berwenang, diperbolehkan menggunakan valas. Adapun untuk pencantuman harga di dalam perjanjian tertulis yang disusun dalam rangka transaksi di luar transaksi pada huruf a dan b yang dibuat sebelum tanggal 1 Juli 2015, maka pencantuman harga dalam valas tersebut tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tertulis tersebut. Untuk perpanjangan dan/atau perubahan atas perjanjian tertulis dimaksud maka harus tunduk pada Peraturan Bank Indonesia ini. 

Yang dimaksud dengan “perubahan atas perjanjian tertulis” adalah perubahan yang terutama terkait dengan perubahan subjek dan/atau objek pada perjanjian tertulis. 

21. Apakah Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan tertentu terkait dengan penerapan Peraturan Bank Indonesia ini? 

Dalam hal terdapat permasalahan bagi pelaku usaha dengan karakteristik tertentu terkait pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi nontunai, Bank Indonesia dapat mengambil kebijakan tertentu dengan tetap memperhatikan kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini. 

22. Apa saja sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Bank Indonesia ini? 

a. Terhadap pelanggaran atas: 
- kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia ini untuk transaksi tunai; dan/atau 
- larangan menolak Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia ini, berlaku ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor  7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. 

b. Pelanggaran atas kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia ini untuk transaksi nontunai dikenakan sanksi administratif berupa: 

- teguran tertulis; 
- kewajiban membayar; dan/atau 
- larangan untuk ikut dalam lalu lintas pembayaran. 
- Sanksi kewajiban membayar ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi, dengan jumlah kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

c. Pelanggaran atas kewajiban pencantuman harga barang dan jasa dalam Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan kewajiban penyampaian laporan, keterangan, dan/atau data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. 

d. Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17, Bank Indonesia dapat merekomendasikan kepada otoritas yang berwenang untuk  melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya. 

23. Bagaimana Bank Indonesia melakukan pengawasan kepatuhan terhadap kewajiban 
penggunaan Rupiah di wilayah NKRI? 

a. Bank Indonesia dapat meminta laporan, keterangan, dan atau data kepada pihak yang 
terkait dengan pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah. 

b. Permintaan tersebut dapat dilakukan dengan atau tanpa melibatkan instansi terkait. 

c. Bilamana terdapat pihak yang diminta oleh Bank Indonesia untuk menyampaikan laporan, keterangan dan data tertentu maka pihak tersebut wajib memenuhi permintaan Bank Indonesia. 

d. Melakukan pengawasan langsung terhadap setiap pihak. 

e. Menunjuk pihak lain untuk melakukan penelitian dalam rangka pengawasan terhadap kepatuhan setiap pihak. 

24. Apakah objek pengawasan Bank Indonesia terhadap kewajiban penggunaan Rupiah? 

Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap kepatuhan setiap pihak dalam melaksanakan kewajiban penggunaan Rupiah dan pencantuman harga barang dan/atau jasa. 

25. Kapan Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku? 

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 31 Maret 2015.
 
Copyright © 2020 INFO AKUNTAN

Powered by Aditya Tarigan