INFO UPDATE

Bukti Audit dan Dokumentasi

Bukti (evidence) adalah Informasi yang digunakan oleh auditor dalam menarik kesimpulan sebagai basis opini auditor. 

Bukti audit mencakup baik informasi yang terkandung dalam catatan akuntansi yang mendasari laporan keuangan maupun informasi lainnya. Bukti audit dianggap berkualitas jika bukti tersebut relevan dan andal dalam mendukung kesimpulan yang dijadikan basis opini auditor.

Bukti audit diperlukan untuk mendukung opini dan laporan auditor. Bukti audit ini memiliki sifat kumulatif dan terutama diperoleh dari prosedur audit yang dilaksanakan selama proses audit. Namun, bukti audit dapat juga mencakup informasi yang diperoleh melalui sumber lain, seperti dari audit  periode lalu atau prosedur pengendalian mutu  Entitas.

Di samping sumber lain yang berasal dari dalam maupun luar entitas, catatan akutansi entitas merupakan suatu sumber bukti audit yang penting. Informasi yang digunakan sebagai bukti audit mungkin juga telah disiapkan oleh pakar manajemen. Bukti audit mengandung baik informasi yang mendukung dan menguatkan asersi manajemen maupun informasi yang bertentangan dengan asersi tersebut.

Sebagian besar pekerjaan auditor dalam merumuskan opini auditor terdiri dari pemerolehan dan pengevaluasian bukti audit. Prosedur audit untuk memperoleh bukti audit dapat mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (reperformance), dan prosedur analitis, serta seringkali memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas prosedur permintaan keterangan dari manajemen. 

Meskipun permintaan keterangan dapat memberikan bukti audit penting, dan mungkin dapat menghasilkan bukti kesalahan penyajian, permintaan keterangan saja biasanya tidak memberikan bukti audit yang cukup untuk mendeteksi kesalahan penyajian material pada tingkat asersi maupun efektivitas operasi pengendalian.

Kecukupan dan ketepatan bukti audit saling berkaitan satu dengan lainnya. Kecukupan adalah ukuran kuantitas bukti audit. Kuantitas bukti audit yang dibutuhkan dipengaruhi oleh penilaian auditor atas risiko kesalahan penyajian material (semakin tinggi risiko, semakin banyak bukti audit yang dibutuhkan) dan kualitas bukti audit (semakin baik kualitas bukti audit, semakin sedikit bukti yang dibutuhkan). Namun, pemerolehan bukti audit yang semakin banyak tidak dapat mengompensasi buruknya kualitas bukti audit tersebut.

Ketepatan merupakan ukuran kualitas bukti audit; yang mencakup, relevansi dan keandalan bukti audit yang mendukung auditor untuk merumuskan opininya. Keandalan bukti audit dipengaruhi oleh sumber dan sifatnya, serta bergantung pada masing-masing kondisi bukti audit yang diperoleh.

Kecukupan dan ketepatan bukti audit yang telah diperoleh untuk menurunkan risiko audit sampai pada tingkat yang dapat diterima, dan dengan demikian memungkinkan auditor untuk mengambil kesimpulan yang memadai  sebagai  basis  bagi opini auditor, merupakan suatu pertimbangan profesional.

Sumber Bukti Audit

Beberapa bukti audit diperoleh dengan melaksanakan prosedur audit untuk menguji catatan akuntansi, sebagai contoh, melalui analisis dan penelaahan, pelaksanaan kembali prosedur yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, dan rekonsiliasi jenis dan aplikasi informasi sama  yang berkaitan. Dengan melaksanakan prosedur audit, auditor dapat menentukan bahwa catatan akuntansi secara internal konsisten dan cocok dengan laporan keuangan.

Informasi yang diperoleh dari sumber independen dari entitas yang digunakan sebagai bukti audit  dapat berupa konfimasi dari pihak ketiga, laporan analis, dan data pesaing yang dapat diperbandingkan (data pembanding).

Prosedur Audit untuk Memperoleh Bukti Audit

Bukti audit untuk menarik kesimpulan  memadai  sebagai basis opini auditor dapat diperoleh dengan melaksanakan: 
  • Prosedur penilaian risiko; dan
  • Prosedur audit lanjutan, yang terdiri atas pengujian pengendalian, ketika auditor telah memilih untuk melakukan hal tersebut; dan
  • Prosedur substantif, termasuk pengujian rinci dan prosedur analitis substantif

Inspeksi

Inspeksi  mencakup  pemeriksaan atas catatan atau dokumen,  baik  internal  maupun eksternal, dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lain, atau pemeriksaan fisik atas suatu aset. Inspeksi atas catatan dan dokumen memberikan bukti audit dengan beragam tingkat keandalan, bergantung pada sifat dan sumbernya, serta, dalam  hal  catatan dan dokumen internal, efektivitas pengendalian atas  penyusunan  catatan atau dokumen tersebut. Contoh inspeksi yang digunakan sebagai pengujian pengendalian adalah inspeksi atas catatan bukti otorisasi.

Beberapa dokumen menunjukkan bukti keberadaan aset secara langsung, sebagai contoh, dokumen yang berupa instrumen keuangan seperti saham atau obligasi. Namun inspeksi atas dokumen semacam ini mungkin tidak dapat memberikan bukti audit tentang kepemilikan atau nilai.  

Inspeksi atas aset berwujud dapat  memberikan  bukti audit yang  andal  dalam hubungannya dengan keberadaannya, namun tidak dapat digunakan untuk membuktikan asersi hak dan kewajiban suatu entitas, atau penilaian atas aset tersebut. 

Observasi

Observasi terdiri dari melihat  langsung  suatu proses atau prosedur yang dilakukan oleh orang lain, sebagai contoh, observasi oleh auditor atas penghitungan  persediaan  yang dilakukan oleh personel entitas, atau  melihat langsung pelaksanaan  aktivitas pengendalian. Observasi memberikan bukti audit tentang pelaksanaan suatu proses atau prosedur, namun hanya terbatas pada titik waktu tertentu pada saat observasi dilaksanakan, dan fakta bahwa  adanya observasi atas aktifitas tersebut dapat mempengaruhi bagaimana proses atau prosedur tersebut dilaksanakan.

Konfirmasi Eksternal

Konfirmasi eksternal merupakan bukti audit yang diperoleh auditor sebagai respons langsung tertulis dari pihak ketiga (pihak yang mengonfirmasi), dalam bentuk kertas, atau secara elektronik, atau media lain. Prosedur konfirmasi eksternal seringkali relevan untuk mencapai asersi yang berhubungan dengan saldo akun tertentu dan unsur-unsurnya. Namun, konfirmasi eksternal tidak perlu dibatasi untuk saldo akun saja. Sebagai contoh, auditor dapat meminta konfirmasi tentang syarat-syarat perjanjian atau transaksi yang dimiliki oleh suatu entitas dengan pihak ketiga; permintaan konfirmasi dapat dirancang untuk meminta keterangan apakah telah  terjadi modifikasi  atas perjanjian, dan hal-hal penting yang berhubungan dengan perubahan tersebut. 

Prosedur konfirmasi eksternal juga dapat dilakukan untuk mendapatkan bukti audit tentang tidak adanya beberapa kondisi, misalnya, ketiadaan  “perjanjian  tambahan (side agreement)” yang mungkin mempengaruhi pengakuan pendapatan.

Penghitungan Ulang

Penghitungan ulang terdiri dari pengecekan akurasi penghitungan matematis dalam dokumen atau catatan. Penghitungan ulang dapat dilakukan secara manual atau secara elektronik.

Pelaksanaan Kembali

Pelaksanakan kembali  adalah pelaksanaan prosedur atau pengendalian secara independen oleh auditor yang semula merupakan bagian pengendalian intern entitas.

Prosedur Analitis

Prosedur  analitis terdiri dari pengevaluasian atas informasi keuangan yang dilakukan dengan menelaah hubungan yang dapat diterima antara data keuangan dengan data non keuangan. Prosedur analitis juga meliputi investigasi atas fluktuasi yang telah diidentifikasi, hubungan yang tidak konsisten antara satu informasi dengan informasi lainnya, atau data keuangan yang menyimpang secara signifikan dari jumlah yang telah diprediksi sebelumnya. 

Permintaan Keterangan

Permintaan  keterangan terdiri dari pencarian informasi atas orang yang  memiliki pengetahuan, baik keuangan  maupun  non  keuangan, di dalam atau di luar entitas. Permintaan keterangan digunakan secara luas sepanjang audit sebagai tambahan untuk prosedur audit lainnya. Permintaan keterangan dapat  berupa  permintaan keterangan resmi secara tertulis  maupun permintaan keterangan secara lisan. Pengevaluasian respons atas permintaan keterangan ini merupakan bagian terpadu proses permintaan keterangan.

Respons atas permintaan keterangan dapat memberikan informasi yang sebelumnya tidak dimiliki oleh auditor atau menguatkan bukti audit. Di sisi lain, respons dapat memberikan informasi yang secara signifikan berbeda dari informasi yang telah diperoleh auditor. Dalam beberapa hal, auditor dapat memertimbangkan perlunya untuk memperoleh representasi tertulis dari manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk mengonfirmasi respons terhadap permintaan keterangan secara lisan.

Kualitas semua bukti audit dipengaruhi oleh relevansi dan keandalan basis informasi yang digunakan.

Relevansi

Relevansi berkaitan dengan hubungan logis dengan tujuan prosedur audit dan jika relevan, dengan asersi yang dipertimbangkan. Relevansi informasi yang digunakan sebagai bukti audit mungkin dipengaruhi oleh arah pengujian. Sebagai contoh, jika tujuan prosedur audit adalah untuk menguji lebih saji (overstatement) keberadaan atau penilaian hutang usaha, pengujian hutang usaha yang tercatat merupakan prosedur audit yang relevan. Di lain pihak, ketika menguji kurang saji (understatement) keberadaan  atau penilaian hutang usaha, pengujian hutang usaha yang tercatat tidak akan relevan, namun pengujian informasi seperti pembayaran setelah tanggal neraca, faktur yang belum dibayar, pernyataan dari pemasok, dan laporan penerimaan barang yang belum dicocokkan dengan order pembelian mungkin relevan.

Suatu set prosedur audit tertentu dapat memberikan bukti audit yang relevan untuk beberapa asersi, namun tidak untuk asersi yang lainnya. Sebagai contoh, inspeksi atas dokumen yang berhubungan dengan penerimaan kas dari piutang setelah akhir periode dapat memberikan bukti audit yang berkaitan dengan keberadaan dan penilaian, namun tidak untuk pisah batas. Demikian juga, pemerolehan bukti audit tentang suatu asersi tertentu, sebagai contoh, keberadaan persediaan, bukan merupakan pengganti dalam mendapatkan bukti audit berkaitan dengan asersi lainnya, misalnya asersi penilaian. Di lain pihak, bukti audit dari sumber yang berbeda atau bukti audit yang memiliki sifat yang berbeda mungkin dapat menjadi relevan pada asersi yang sama.

Pengujian pengendalian dirancang untuk mengevaluasi efektivitas operasi pengendalian dalam mencegah, mendeteksi, atau mengoreksi kesalahan penyajian material dalam tingkat asersi. Perancangan pengujian pengendalian untuk memperoleh bukti audit yang relevan mencakup pengidentifikasian kondisi (karakteristik atau atribut) yang menunjukkan pelaksanaan pengendalian dan kondisi penyimpangan dari pelaksanaan yang memadai. Keberadaan atau ketiadaan kondisi-kondisi tersebut dapat diuji lebih lanjut oleh auditor.  

Prosedur substantif dirancang untuk mendeteksi kesalahan penyajian material pada tingkat asersi. Prosedur ini terdiri dari pengujian rinci dan prosedur analitis substantif. Perancangan prosedur substantif mencakup pengidentifikasian kondisi yang relevan dengan tujuan pengujian yang dapat mendeteksi kesalahan penyajian pada tingkat asersi yang relevan.

Keandalan

Keandalan informasi yang digunakan sebagai bukti audit, dan oleh karena itu merupakan bukti audit itu sendiri, dipengaruhi oleh  sumber bukti tersebut dan sifatnya serta kondisi saat bukti tersebut diperoleh, termasuk pengendalian dalam penyusunan dan pemeliharannya, jika relevan. Oleh karena itu, generalisasi mengenai keandalan berbagai macam bukti audit masih tergantung pada beberapa pengecualian penting. Bahkan ketika informasi yang digunakan sebagai bukti audit diperoleh dari sumber eksternal entitas, mungkin  terdapat keadaan  yang dapat memengaruhi keandalannya. Sebagai contoh, informasi yang diperoleh dari sumber luar yang independen dapat menjadi tidak andal jika sumbernya tidak memiliki pengetahuan memadai, atau tidak adanya objektivitas pakar manajemen.  Meskipun diakui adanya  pengecualian, generalisasi berikut tentang keandalan bukti audit mungkin bermanfaat :  

  • Keandalan bukti audit meningkat bila bukti audit diperoleh dari sumber independen dari luar entitas. 
  • Keandalan bukti audit yang  diperoleh dari sumber internal  meningkat bila pengendalian yang berkaitan, termasuk pengendalian atas  penyusunan  dan pemeliharaannya, dilaksanakan secara efektif oleh entitas. 
  • Bukti audit yang diperoleh secara langsung oleh auditor (sebagai contoh, observasi atas penerapan suatu pengendalian) lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan bukti audit yang diperoleh secara tidak langsung atau dengan melalui penarikan kesimpulan dari beberapa informasi (sebagai contoh, permintaan keterangan tentang penerapan suatu pengendalian). 
  • Bukti audit dalam bentuk dokumen, kertas, data elektronik, atau media lainnya, lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan bukti yang diperoleh secara lisan (sebagai contoh, catatan rapat lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan representasi lisan tentang hasil yang dibahas). 
  • Bukti audit yang diperoleh dari dokumen asli lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan bukti audit yang diperoleh melalui fotokopi atau faksimili, atau dokumen yang telah difilmkan, diubah  ke  dalam bentuk digital, atau diubah ke dalam bentuk elektronik, yang keandalannya dapat bergantung pada pengendalian atas penyusunan dan pemeliharaannya.

Untuk memperoleh bukti audit yang andal, informasi yang dihasilkan oleh entitas yang akan digunakan untuk melaksanakan prosedur audit harus cukup lengkap dan akurat. Sebagai contoh, efektivitas dalam melakukan audit atas pendapatan dengan menerapkan harga standar ke dalam catatan jumlah  penjualan dipengaruhi oleh akurasi informasi harga serta kelengkapan dan akurasi data volume penjualan. Dengan cara yang sama, jika auditor bermaksud untuk menguji populasi (seperti pembayaran) untuk karakteristik tertentu (seperti otorisasi), hasil pengujian menjadi kurang dapat diandalkan jika populasi unsur yang akan dipilih untuk pengujian tidak lengkap.

Suatu pengujian yang efektif memberikan bukti audit yang  memadai, yang diambil bersamaan dengan bukti audit lain yang telah atau akan diperoleh, sehingga cukup untuk tujuan auditor. Dalam memilih unsur yang akan diuji, auditor disyaratkan untuk menentukan relevansi dan keandalan informasi yang akan digunakan sebagai bukti audit; aspek lain efektivitas (kecukupan) merupakan suatu pertimbangan penting dalam memilih unsur yang diuji. Cara-cara yang tersedia bagi auditor untuk memilih unsur untuk pengujian adalah: 

a.  Memilih semua unsur (pemeriksaan 100%); 
b.  Memilih unsur tertentu; dan 
c.  Sampling audit.

Memilih Semua Unsur

Auditor dapat memutuskan bahwa memeriksa seluruh populasi unsur yang membentuk suatu golongan transaksi atau saldo akun (atau suatu strata dalam populasi tersebut) merupakan metode yang paling cocok. Pemeriksaan 100% biasanya tidak  digunakan dalam pengujian pengendalian; namun umumnya digunakan untuk pengujian rinci. Pemeriksaan 100% tepat digunakan jika, sebagai contoh: 
  • Populasi terdiri dari sejumlah kecil unsur yang masing-masing memiliki nilai besar; 
  • Terdapat suatu risiko signifikan dan cara lain tidak dapat memberikan bukti audit yang cukup dan layak; atau 
  • Sifat pengulangan suatu perhitungan atau proses lain yang dilakukan secara otomatis oleh suatu sistem informasi membuat pemeriksaan 100% menjadi efektif  dari segi biaya.


Memilih Unsur Tertentu

Auditor dapat memutuskan untuk memilih unsur spesifik dalam suatu populasi. Faktor yang mungkin relevan dalam pengambilan keputusan ini mencakup pemahaman auditor atas entitas, risiko yang  telah  ditentukan atas kesalahan penyajian material, dan karakteristik populasi yang diuji. Pemilihan berdasarkan pertimbangan atas unsur spesifik ini tetap memiliki risiko non-sampling. Unsur spesifik pilihan dapat meliputi : 
  • Unsur-unsur kunci bernilai tinggi.  Auditor dapat memutuskan untuk memilih unsur spesifik dalam populasi karena unsur tersebut memiliki nilai tinggi, atau karena unsur-unsur tersebut memperlihatkan  beberapa karakterisik lain, misalnya, mencurigakan, tidak biasa, rawan risiko tertentu, atau memiliki jejak-rekam kesalahan. 
  • Semua unsur yang memiliki nilai di atas jumlah tertentu. Auditor dapat memutuskan untuk memeriksa unsur-unsur yang memiliki nilai tercatat melebihi suatu nilai tertentu sehingga dapat digunakan untuk memverifikasi proporsi total jumlah suatu golongan transaksi atau saldo akun. 
  • Unsur-unsur untuk memperoleh informasi. Auditor dapat memeriksa unsur-unsur untuk memperoleh informasi tentang hal-hal seperti sifat entitas atau sifat transaksi.

Sampling Audit

Sampling audit dirancang  agar auditor mampu untuk menarik kesimpulan tentang suatu keseluruhan populasi berdasarkan atas pengujian suatu sampel.

Pemerolehan bukti audit dari sumber berbeda atau dengan sifat berbeda dapat mengindikasikan  ketidakandalan  suatu unsur bukti audit,  misalnya  ketika bukti audit diperoleh dari satu sumber  inkonsisten dengan bukti yang diperoleh dari sumber lain. Hal ini dapat terjadi, sebagai contoh, bila terdapat inkonsistensi dari respons atas permintaan keterangan dari manajemen, auditor internal, dan  pihak  lainnya, atau bila respons atas permintaan keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola  inkonsisten dengan respons dari manajemen. SPA 230 mencakup persyaratan dokumentasi spesifik jika auditor mengindentifikasi adanya  informasi yang  inkonsistensi dengan kesimpulan akhir auditor berkaitan dengan hal-hal signifikan.

Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit

Akuntan publik merupakan auditor independen yang menyediakan jasa kepada masyarakat umum terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Tugas akuntan publik adalah memeriksa dan memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan suatu entitas usaha berdasarkan standar yang telah ditentukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Berdasarkan hal tersebut maka akuntan publik memiliki kewajiban menjaga kualitas audit yang dihasilkannya. Terlebih dengan adanya kasus keuangan yang menimpa banyak perusahaan yang ikut melibatkan akuntan publik, membuat akuntan publik harus memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya. Karena dalam kualitas audit yang baik akan dihasilkan laporan auditan yang mampu menyajikan temuan dan melaporkan dengan sesungguhnya tentang kondisi keuangan kliennya.

Adapun kualitas audit, dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor-faktor yang sangat penting peranannya dalam menentukan kualitas audit tersebut diantaranya adalah kompetensi dan independensi.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kompetensi dan  independensi auditor secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap kualitas audit. Oleh karena itu baik auditor maupun Kantor Akuntan Publik (KAP) diharapkan dapat meningkatkan kualitas auditnya. Adapun untuk meningkatkan kualitas audit diperlukan adanya peningkatan kompetensi para auditor yakni dengan pemberian pelatihan-pelatihan serta diberikan kesempatan kepada para auditor untuk mengikuti kursus-kursus atau peningkatan pendidikan profesi.
Sedangkan untuk meningkatkan independensi, auditor yang mendapat tugas dari kliennya diusahakan benar-benar independen, tidak mendapat tekanan dari klien dan tidak memiliki perasaan sungkan dengan kliennya sehingga dalam melaksanakan tugas auditnya benar-benar objektif dan dapat menghasilkan audit yang berkualitas. Adanya perhatian terhadap kualitas audit dari auditor mapun Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan yang berguna bagi
pihak-pihak yang berkepentingan.

Kompetensi

Kompetensi ialah sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan prosedural yang luas yang ditunjukkan dalam pengalaman audit. Dalam standar pengauditan, khususnya standar umum disebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor serta dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Kompetensi memiliki 2 (dua) komponen yaitu pengetahuan dan pengalaman.

1. Pengetahuan

Pengetahuan diukur dari seberapa tinggi pendidikan seorang auditor karena dengan demikian auditor akan mempunyai semakin banyak pengetahuan (pandangan) mengenai bidang yang digelutinya sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam, selain itu auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks .Untuk melakukan tugas pengauditan, auditor memerlukan pengetahuan pengauditan (umum dan khusus) dan pengetahuan mengenai bidang pengauditan, akuntansi dan industri klien. Secara
umum ada lima jenis pengetahuan yang harus dimiliki auditor yaitu (1.) pengetahuan umum, (2.) area fungsional, (3.) isu akuntansi, (4.) industri khusus, dan (5.) pengetahuan bisnis umum serta penyelesaian masalah.

2.Pengalaman

Menurut Loeher Pengalaman merupakan akumulasi gabungan dari semua yang diperoleh melalui berhadapan dan berinteraksi secara berulang-ulang dengan sesama benda alam, keadaan, gagasan, dan penginderaan.

Independensi

Kode Etik Akuntan Publik menyebutkan bahwa independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Mengenai independensi sudah cukup banyak dilakukan baik itu dalam negeri maupun luar negeri dengan menggunakan berbagai ukuran. Namun dalam hal ini independensi auditor diukur melalui: Lama hubungan dengan klien (audit tenure), tekanan dari klien, telaah dari rekan auditor (peer review), dan jasa non audit.

Lama hubungan dengan klien (audit tenure).
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.423/KMK.06/2002 tentang jasa akuntan publik, membatasi masa kerja auditor paling lama 3 tahun untuk klien yang sama, sementara untuk Kantor Akuntan Publik (KAP) boleh sampai 5 tahun. Pembatasan ini dimaksudkan agar auditor tidak terlalu dekat dengan klien sehingga dapat mencegah terjadinya skandal akuntansi.

Tekanan dari klien.

Tekanan dari klien dapat timbul pada situasi konflik antara auditor dengan klien. Situasi konflik terjadi ketika antara auditor dengan manajemen atau klien tidak sependapat dengan beberapa aspek hasil pelaksanaan pengujian laporan keuangan (atestasi). Tekanan dari klien seperti tekanan personal, emosional atau keuangan dapat mengakibatkan independensi auditor berkurang dan dapat mempengaruhi kualitas audit . Dengan menerima fee audit yang besar dan pemberian fasilitas dari klien, auditor dapat mengalami tekanan dari klien.Tekanan dari klien tersebut dapat berupa tekanan untuk memberikan pernyataan wajar tanpa pengecualian pada laporan audit atas laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen.

Telaah dari rekan auditor (peer review).

Telaah dari rekan auditor (peer review) merupakan mekanisme monitoring yang dipersiapkan oleh auditor dapat meningkatkan kualitas jasa akuntansi dan audit
 Jasa non audit.

Jasa yang diberikan oleh KAP bukan hanya jasa atestasi melainkan juga jasa non atestasi yang berupa jasa konsultasi manajemen dan perpajakan serta jasa akuntansi seperti jasa penyusunan laporan keuangan.

KUALITAS AUDIT
Mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan (joint probability) dimana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya. Kemungkinan dimana auditor akan menemukan salah saji tergantung pada kualitas pemahaman auditor (kompetensi) sementara tindakan melaporkan salah saji tergantung pada independensi auditor. Kualitas audit ini sangat penting karena kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan.


Akuntan publik atau auditor independen dalam menjalankan tugasnya harus memegang prinsip-prinsip profesi.  ada 8 prinsip yang harus dipatuhi akuntan publik yaitu :

1. Tanggung jawab profesi:
Setiap anggota harus menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.

2. Kepentingan publik :
Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.

3. Integritas :
Setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan intregitas setinggi mungkin.

4. Objektivitas :
Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.

5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional :
Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan hati-hati, kompetensi dan ketekunan serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesional.

6. Kerahasiaan :
Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan.

7. Perilaku Profesional :
Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

8. Standar Teknis :
Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu.Selain itu akuntan publik juga harus berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dalam hal ini adalah standar auditing. Standar auditing terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan (SPAP,2001;150:1)

1. Standar Umum :

  1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
  2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
  3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

2. Standar Pekerjaan Lapangan :

  1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
  2. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus dapat diperoleh untuk merencanakan audit dan menetukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
  3. Bukti audit kompeten yang cukup harus dapat diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan, pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan.

3. Standar Pelaporan :

  1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
  2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
  3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
  4. Laporan auditor harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atas suatu asersi.



Dapatkah Internal Audit Menangkap Fraud?

Mungkin pertanyaan ini akan menjadi sangat mustahil, bila fraud memang diciptakan oleh manajemen perusahaan. Sementara, salah satu tujuan internal audit adalah justru untuk menemukan penyimpangan, baik akibat dari misstatement yang disengaja (fraud) maupun yang tidak. Padahal menurut laporan “2002 Report to Nation on Occupatinal Fraud and Abuses” menyatakan bahwa aktivitas internal audit dapat menekan 35 % terjadinya fraud.

Jawaban pertanyaan diatas akan lebih sulit lagi ditemukan, bila pihak top manajemen justru berperan aktif dengan cara mendesain tugas-tugas internal audit diperusahaannya menjadi tugas yang ” sekedar” untuk menilai performance suatu bagian, bukan bekerja untuk memenuhi fungsi internal control. Dengan demikian, pihak manajemen berupaya membuat fraud menjadi tidak tersentuh oleh internal audit, bahkan menjadi mustahil untuk ditemukan.

Biasanya, selain mendesain agar aktivitas internal audit menjadi lumpuh, fraud yang masif dilakukan melalui trik pembuatan laporan keuangan ganda. Laporan keuangan yang telah dimanipulasi, disiapkan secara khusus untuk dikonsumsi oleh auditor, sedangkan laporan yang aktual - laporan yang benar-benar menggambarkan kondisi aktual keuangan perusahaan - hanya didistribusikan untuk kalangan eksklusif dilingkungan top manajemen.

Masif Fraud di Phar Mor Inc.

Sejarah mencatat kasus Phar Mor Inc. sebagai kasus fraud yang me-legenda dikalangan auditor keuangan. Eksekutif di Phar Mor secara sengaja melakukan fraud untuk mendapatkan keuntungan financial yang masuk ke saku pribadi individu di jajaran top manajemen perusahaan.

Phar Mor Inc, termasuk perusahaan retail terbesar di Amerika Serikat yang dinyatakan bangkrupt pada bulan Agustus 1992 berdasarkan undang-undangan U.S. Bangkruptcy Code. Pada masa puncak kejayaannya, Phar Mor mempunyai 300 outlet besar di hampir seluruh negara bagian dan memperkerjakan 23,000 orang karyawan. Produk yang dijual sangat bervariasi, dari obat-obatan, furniture, electronik, pakaian olah raga hingga videotape. Dalam melakukan fraud, top manajemen Phar Mor membuat 2 laporan ganda. Satu laporan inventory, sedangkan laporan lain adalah laporan bulanan keuangan (monthly financial report). Satu set laporan inventory berisi laporan inventory yang benar (true report), sedangkan satu set laporan lainnya berisi informasi tentang inventory yang di adjustment dan ditujukan untuk auditor use only.

Demikian juga dengan laporan bulanan keuangan, laporan keuangan yang benar - berisi tentang kerugian yang diderita oleh perusahaan, ditujukan hanya untuk jajaran eksekutif. Laporan lainnya adalah laporan yang telah dimanipulasi sehingga seolah-olah perusahaan mendapat keuntungan yang berlimpah.

Dalam mempersiapkan laporan-laporan tersebut, manajemen Phar Mor sengaja merekrut staf dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Cooper & Lybrand. Staf-staf tersebut yang kemudian dipromosikan menjadi Vice President bidang financial dan kontroler, yang dikemudian hari ternyata terbukti turut terlibat aktif dalam fraud tersebut.

Dalam kasus Phar Mor, salah satu syarat agar internal audit bisa berfungsi, yaitu fungsi control environment telah diberangus. Control environment sangat ditentukan oleh attituted dari manajemen. Idealnya, manajemen harus mendukung penuh aktivitas internal audit dan mendeklarasikan dukungan itu kesemua jajaran operasional perusahaan. Top manajemen Phar Mor, tidak menunjukkan attitude yang baik. Manajemen kemudian malah merekrut staf auditor dari KAP Cooper & Librand untuk turut dimainkan dalam fraud. Langkah ini bukan tanpa perencanaan matang. Staf mantan auditor kemudian dipromosikan menduduki jabatan penting, tetapi dengan imbalan harus membuat laporan-laporan keuangan ganda.

Sejauh ini manajemen Phar Mor telah membuktikan tentang teori : The Fraud Triangle. Yaitu teori yang menerangkan tentang penyebab fraud terjadi. Menurut teori ini, penyebab fraud terjadi akibat 3 hal : Insentive/Pressure, Opportunity dan Rationalization/Attitude.
Insentive/Pressure adalah ketika manajemen atau karyawan mendapat insentive atau justru mendapat tekanan (presure) sehingga mereka “commited” untuk melakukan fraud. Opportunity adalah peluang terjadinya fraud akibat lemahnya atau tidak efektivenya control sehingga membuka peluang terjadinya fraud. Sedangkan Rationalization/Attitude menjelaskan teori yang menyatakan bahwa fraud terjadi karena kondisi nilai-nilai etika lokal yang membolehkan terjadinya fraud.

Dalam kasus Phar Mor, setidak-tidaknya top manajemen telah membuktikan satu dari tiga penyusun triangle, yaitu : top manajemen telah melakukan Insentive/Pressure.

Kasus Underlying L/C di BNI

Kasus fraud di BNI yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp. 1,7 trilyun, menarik untuk dikaji. 
Kasus ini justru terkuak oleh kecurigaan Kepala Divisi Internasional terhadap kejanggalan prosedur L/C BNI Cabang Kebayoran Baru.

Berdasarkan Laporan dari Divisi Internasional yang direlease pada tanggal 7 Agustus 2003, kemudian Direktur Utama BNI menurunkan tim audit khusus untuk mendalami kasus ini. Hasilnya, Laporan tim audit khusus yang direlease pada awal September 2003 membuktikan kebenaran pembobolan uang negara sebesar Rp. 1,7 trilyun. Yang menjadi pertanyaan mendasar adalah : mengapa tim internal audit tidak dapat menangkap fraud ini ? Sehingga laporan adanya fraud justru di-release oleh Pimpinan Divisi Internasional yang curiga atas penyimpangan prosedur L/C di BNI Cabang Kebayoran Baru ? apakah pada saat itu aktivitas internal audit memang dilumpuhkan oleh oknum manajemen BNI Cabang Kebayoran Baru ? Atau oknum manajemen BNI Cabang Kebayoran Baru sudah mendesain laporan dan aktivitas sehingga tidak tersentuh oleh aktivitas internal audit ?

Pimpinan BNI mungkin sudah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kegagalan internal audit dalam mengungkap fraud. Tetapi bila fraud memang telah didesain oleh oknum manajemen di BNI Cabang Kebayoran Baru, maka salah satu tugas top manajemen BNI adalah menciptakan control environment sehingga aktivitas internal audit bisa berjalan sesuai fungsinya sebagai internal control.

Top manajemen harus mendeklarasikan dukungan penuh terhadap aktivitas internal audit keseluruh jajaran departemen di lingkungan BNI. Setelah itu baru menata kembali integritas dan moral petugas auditor, sehingga fungsi internal audit bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan

Internal auditing adalah suatu penilaian, yang dilakukan oleh pegawai perusahaan yang terlatih mengenai ketelitian, dapat dipercayainya, efisiensi, dan kegunaan catatan-catatan (akutansi) perusahaan, serta pengendalian intern yang terdapat dalam perusahaan. Tujuannya adalah untuk membantu pimpinan perusahaan (manajemen) dalam melaksanakan tanggungjawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, aran, dan komentar mengenai kegiatan yang di audit.

Untuk mencapai tujuan tersebut, internal auditor melakukan kegiatan–kegiatan berikut:
  1. Menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya dan penerapan sistem pengendalian manajemen, struktur pengendalian intern, dan pengendalian operasional lainnya serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal
  2. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen
  3. Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan dan penyalahgunaan
  4. Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya
  5. Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajemen
  6. Menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisensi dan efektifitas
Dari kegiatan-kegiatan yang dilakukannya tersebut dapat disimpulkan bahwa internal auditor antara lain memiliki peranan dalam :
a.    Pencegahan Kecurangan (Fraud Prevention)
b.    Pendeteksian Kecurangan (Fraud Detection), dan
c.    Penginvestigasian Kecurangan (Fraud Investigation).

Kecurangan dan jenis kecurangan

Untuk lebih berhasilnya peran auditor dalam pencegahan dan pendeteksian adanya kecurangan, sebaiknya internal auditor perlu memahami kecurangan dan jenis-jenis kecurangan yang mungkin terjadi dalam perusahaan. G.Jack Bologna, Robert J.Lindquist dan Joseph T.Wells mendifinisikan kecurangan “ Fraud is criminal deception intended to financially benefit the deceiver ( 1993,hal 3 )” yaitu kecurangan adalah penipuan kriminal yang bermaksud untuk memberi manfaat keuangan kepada si penipu. Kriminal disini berarti setiap tindakan kesalahan serius yang dilakukan dengan maksud jahat. 

Dan dari tindakan jahat tersebut ia memperoleh manfaat dan merugikan korbannya secara financial. Biasanya kecurangan mencakup tiga langkah yaitu:
(1) tindakan/the act.,
(2) Penyembunyian/the concealment dan
(3) konversi/the conversion

Misalnya pencurian atas harta persediaan adalah tindakan, kemudian pelaku akan menyembunyikan kecurangan tersebut misalnya dengan membuat bukti transaksi pengeluaran fiktif. Selanjutnya setelah perbuatan pencurian dan penyembunyian dilakukan, pelaku akan melakukan konversi dengan cara memakai sendiri atau menjual persediaan tersebut. Pada dasarnya terdapat dua tipe kecurangan, yaitu eksternal dan internal.

Kecurangan eksternal adalah kecurangan yang dilakukan oleh pihak luar terhadap suatu perusahaan/entitas, seperti kecurangan yang dilakukan pelanggan terhadap usaha; wajib pajak terhadap pemerintah. Kecurangan internal adalah tindakan tidak legal dari karyawan, manajer dan eksekutif terhadap perusahaan tempat ia bekerja.

Berkaitan dengan itu Association of Certified Fraud Examinations (ACFE-2000), salah satu asosiasi di USA yang mendarmabaktikan kegiatannya dalam pencegahan dan pemberantasan kecurangan, mengkategorikan kecurangan dalam tiga kelompok sebagai berikut:

a. Kecurangan Laporan Keuangan (Financial Statement Fraud),
Kecurangan Laporan Keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material Laporan Keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat bersifat financial atau kecurangan non financial.

b. Penyalahgunaan aset (Asset Misappropriation),
Penyalahagunaan aset dapat digolongkan ke dalam ‘Kecurangan Kas’ dan ‘Kecurangan atas Persediaan dan Aset Lainnya’, serta pengeluaran-pengeluaran biaya secara curang (fraudulent disbursement).

c. Korupsi (Corruption),
Korupsi dalam konteks pembahasan ini adalah korupsi menurut ACFE, bukannya pengertian korupsi menurut UU Pemberantasan TPK di Indonesia. Menurut ACFE, korupsi terbagi ke dalam pertentangan kepentingan (conflict of interest), suap (bribery), pemberian illegal (illegal gratuity), dan pemerasan (economic extortion).

Pencegahan Kecurangan

Peran utama dari internal auditor sesuai dengan fungsinya dalam pencegahan kecuarangan adalah berupaya untuk menghilangkan atau mengeleminir sebab- sebab timbulnya kecurangan tersebut. Karena pencegahan terhadap akan terjadinya suatu perbuatan curang akan lebih mudah daripada mengatasi bila telah terjadi kecurangan tersebut. Pada dasarnya kecurangan sering terjadi pada suatu suatu entitas apabila :

  1. Pengendalian intern tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan tidak efektif.
  2. Pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka.
  3. Pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan yang mengarah tindakan kecurangan.
  4. Model manajemen sendiri melakukan kecurangan, tidak efsien dan atau tidak efektif serta tidak taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
  5. Pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang tidak dapat dipecahkan , biasanya masalah keuangan, kebutuhan kesehatan keluarga, gaya hidup yang berlebihan.
  6. Industri dimana perusahaan menjadi bagiannya, memiliki sejarah atau tradisi kecurangan

Pencegahan kecurangan pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam

mencapai 3 ( tiga ) tujuan pokok yaitu ; keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum & peraturan yang berlaku. ( COSO: 1992)

Untuk hal tersebut , kecurangan yang mungkin terjadi harus dicegah antara lain dengan cara –cara berikut :

1.         Membangun struktur pengendalian intern yang baik

Dengan semakin berkembangnya suatu perusahaan, maka tugas manajemen untuk mengendalikan jalannya perusahaan menjadi semakin berat. Agar tujuan yang telah ditetapkan top manajemen dapat dicapai, keamanan harta perusahaan terjamin dan kegiatan operasi bisa dijalankan secara efektif dan efisien, manajemen perlu mengadakan struktur pengendalian intern yang baik dan efektif mencegah kecurangan. Dalam memperkuat pengendalian intern di perusahaan, COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission) pada bulan September 1992 memperkenalkan suatu rerangka pengendalian yang lebih luas daripada model pengendalian akuntansi yang tradisional dan mencakup menejemen risiko, yaitu pengendalian intern terdiri atas 5 ( lima ) komponen yang saling terkait yaitu :

a.         Lingkungan pengendalian ( control environment ) menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian mencakup :
·          Integritas dan nilai etika
·          Komitmen terhadap kompetensi
·          Partisipasi dewan komisaris atau komite audit
·          Filosofi dan gaya operasi manajemen
·          Struktur organisasi
·          Pemberian wewenang dan tanggung jawab
·          Kebijakan dan praktik sumber daya manusia
b.         Penaksiran risiko ( risk assessment ) adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tuuannya, membentuk suatu dasar untuk menenetukan bagaimana risiko harus dikelola.Risiko dapat timbul atau berubah karena keadaan berikut :
·          Perubahan dalam lingkungan operasi
·          Personel baru
·          Sistem informasi yang baru atau diperbaiki
·          Teknologi baru
·          Lini produk, produk atau aktivitas baru
·          Operasi luar negeri
·          Standar akuntansi baru
c.         Standar Pengedalian ( control activities ) adalah kebijakan dari prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur yang dimaksud berkaitan degan:
·          Penelaahan terhadap kinerja
·          Pengolahan informasi
·          Pengendalian fisik
·          Pemisahan tugas
d.         Informasi dan komunikasi ( information and communication ) adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dari waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggungjawab mereka. Sistem imformasi mencakup sistem akuntansi, terdiri atas metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas dan untuk memelihara akuntabiltas bagi aktiva, utang dan ekuitas. Komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggung jawab individual berkaitan dengan pengendalian intern terhadap pelaporan keuangan.

e.         Pemantauan ( monitoring ) adalah proses menentukan mutu kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan disain dan operasi pengendalian yang tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi.

2.         Mengefektifkan aktivitas pengendalian

a.         Review Kinerja
Aktivitas pengendalian ini mencakup review atas kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, prakiraan, atau kinerja priode sebelumnya, menghubungkan satu rangkaian data yang berbeda operasi atau keuangan satu sama lain, bersama dengan analisis atas hubungan dan tindakan penyelidikan dan perbaikan; dan review atas kinerja fungsional atau aktivitas seseorang manajer kredit atas laporan cabang perusahaan tentang persetujuan dan penagihan pinjaman.
  
b.         Pengolahan informasi
Berbagai pengendalian dilaksanakan untuk mengecek ketepatan, kelengkapan, dan otorisasi transaksi. Dua pengelompokan luas aktivitas pengendalian sistem informasi adalah pengendalian umum ( general control ) dan pengendalian aplikasi ( application control). Pengendalian umum biasanya mencakup pengendalian atas operasi pusat data, pemerosesan dan pemeliharaan perangkat lunak sistem, keamanan akses, pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi. Pengendalian ini berlaku untuk maiframe, minicomputer dan lingkungan pemakai akhir (end-user ). Pengendalian ini membantu menetapkan bahwa transaksi adalah sah, diotorisasi semestinya, dan diolah secara lengkap dan akurat.
c.         Pengengendalian fisik
Aktivitas pengendalian fisik mencakup keamanan fisik aktiva, penjagaan yang memadai terhadap fasilitas yang terlindungi dari akses terhadap aktiva dan catatan; otorisasi untuk akses ke program komputer dan data files; dan perhitungan secara periodik dan pembandingan dengan jumlah yang tercantum dalam catatan pengendali.
d.         Pemisahan tugas
Pembebanan tanggungjawab ke orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi, pencatatan transaksi, menyelenggarakan penyimpanan aktiva ditujukan untuk mengurangi kesempatan bagi seseorang dalam posisi baik untuk berbuat kecurangan dan sekaligus menyembunyikan kekeliruan dan ketidakberesan dalam menjalankan tugasnya dalam keadaan normal

3.         Meningkatkan kultur organisasi

Meningkatkan kultur organisasi dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang saling terkait satu sama lain agar dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasikan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.Prinsip-prinsip dasar tersebut adalah :

a.         Keadilan ( Fairness )

Melidungi kepentingan pemegang saham minoritas dan steakholders lainnnya dari rekayasa transaksi yang bertentangan dengan peraturan peraturan yang berlaku

b.         Transparansi
Keterbukaan ( disclosure ) bagi steakholder yang terkait untuk melihat dan memahami proses suatu pengambilan keputusan /pengelolaan suatu perusahaan. Dalam hal ini terkait pula kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan informasi material kepada pemegang saham /publik dan pemerintah secara benar, akurat, teratur dan tepat waktu.
  
c.         Akuntabilitas ( Accountability )
Menciptakan sistem pengawasan yang efektif didasarkan atas distribusi dan keseimbangan kekuasaan antar anggota direksi, komisaris, pemegang saham dan pengawas. Di sini menyangkut pula proses pertanggungjawaban para pengurus perusahaan atas keputusan – keputusan yang dibuat dan kinerja yang dicapai.

d.         Tanggung jawab ( Responsibility )
Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mematuhi hukum dan ketentuan/peraturan yang berlaku termasuk tanggap terhadap lingkungan di mana perusahaan berada

e.         Moralitas
Manajemen dan seluruh individu dalam perusahaan wajib menjunjung tinggi moralitas, di dalam prinsip ini terkandung unsur- unsur kejujuran, kepekaan sosial dan tanggug jawab individu

f.          Kehandalan ( Reliability )
Pihak manajemen/pengelola perusahaan dituntut untuk memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan
g.         Komitmen
Pihak manajemen/pengelola perusahaan dituntut untuk memiliki komitmen penuh untuk selalu meningkatkan nilai perusahaan , dan bekerja untuk mengoptimalkan nilai pemegang sahamnnya ( duty of loyalty ) serta menurunkan risiko perusahaan.

Dalam pedoman GCG yang disusun oleh The National Committee on Coprporate Governance (Maret 2000) telah disarankan dengan jelas bagi perusahaan untuk memenuhi 13 (tiga belas) aspek penting yang harus diperhatikan manajemen perusahaan yaitu : Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Sistem Audit, Sekretaris Perusahaan, Pihak-pihak yang berkepentingan (steakholders), Keterbukaan,Kerahasiaan, Informasi Orang Dalam, Etika Barusaha dan Anti Korupsi, Donasi, Kepatuhan pada Peraturan Perundangundangan (Proteksi Kesehatan, Keselamatan Kerja , Pelestarian Lingkungan serta Kesempatan Kerja yang sama)

4.         Mengefektifkan fungsi internal audit

Walaupun internal auditor tidak dapat menjamin bahwa kecurangan tidak akan terjadi, namun ia harus menggunakan kemahiran jabatannya dengan saksama sehingga diharapkan mampu mendeteksi terjadinya kecurangan dan dapat memberikan saran-saran yang bermafaat kepada manajemen untuk mencegah terjadinya kecurangan.

Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh manajemen agar fungsi internal audit bisa efektif membantu manajemen dalam melaksanakan tanggungjawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya adalah :

a.         Internal audit departemen harus mempunyai kedudukan yang independen dalam organisasi perusahaan dalam artikata ia tidak boleh terlibat kegiatan operasional perusahaan dan bertanggungjawab kepada atau melaporkan kegiatannya kepada top manajemen
b.         Internal audit departemen harus mempunyai uraian tugas secara tertulis, sehingga setiap auditor mengetahui dengan jelas apa yang menjadi tugas, wewenang dan tanggungjawabnya.
c.         Internal audit harus mempunyai internal audit manual yang berguna untuk:
·          mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas
·          menentukan standar yang berguna untuk mengukur dan meningkatkan performance
·          memberi keyakinan bahwa hasil akhir internal audit departemen sesuai dengan requirement dari internal audit director
d.         Harus ada dukungan yang kuat dari top manajemen kepada internal audit departemen . Dukungan tersebut dapat berupa :
·          penempatan internal audit departemen dalam posisi yang independen
·          penempatan audit staf dengan gaji yang cukup menarik
·          penyediaan waktu yang cukup dari top manajemen untuk membaca, mendengarkan dan mempelajari laporan –laporan internal audit departemen dan respon yang cepat dan tegas terhadap saran-saran perbaikan yang diajukan oleh internal auditor
e.         Internal audit departemen harus memiliki sumber daya yang profesional, capable, bisa bersikap objective dan mempunyai integritas serta loyalitas yang tinggi
f.          Internal auditor harus bisa bekerjasama dengan akuntan publik Jika internal auditor sudah bisa bekerja secara efisien dan efektif dan bisa bekerjasama dengan akuntan publik, maka audit fee yang harus dibayar kepada KAP bisa ditekan menjadi lebih rendah karena hasil kerja internal auditor bisa mempercepat dan mempermudah penyelesaian pekerjaan KAP

5.         Menciptakan struktur pengajian yang wajar dan pantas
6.         Mengadakan Rotasi dan kewajiban bagi pegawai untuk mengambil hak cuti
7.         Memberikan sanksi yang tegas kepada yang melakukan kecurangan dan berikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi
8.         Membuat program bantuan kepada pegawai yang mendapatkan kesulitan baik dalam hal keuangan maupun non keuangan
9.         Menetapkan kebijakan perusahaan terhadap pemberian-pemberian dari luar harus diinformasikan dan dijelaskan pada orang-orang yang dianggap perlu agar jelas mana yang hadiah dan mana yang berupa sogokan dan mana yang resmi
10.      Menyediakan sumber-sumber tertentu dalam rangka mendeteksi kecurangan karena kecurangan sulit ditemukan dalam pemeriksaan yang biasa-biasa saja
11.      Menyediakan saluran saluran untuk melaporkan telah terjadinya kecurangan hendaknya diketahui oleh staf agar dapat diproses pada jalur yang benar

 Pendeteksian Kecurangan
  
Sebagaimana diuraikan sebelumnya, resiko yang dihadapi perusahaan diantaranya adalah Integrity risk, yaitu resiko adanya kecurangan oleh manajemen atau pegawai perusahaan, tindakan illegal, atau tindak penyimpangan lainnya yang dapat mengurangi nama baik / reputasi perusahaan di dunia usaha, atau dapat mengurangi kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Adanya resiko tersebut mengharuskan internal auditor untuk menyusun tindakan pencegahan / prevention untuk menangkal terjadinya kecurangan sebagaimana diuraikan dalam bagian sebelumnya.

Namun, pencegahan saja tidaklah memadai, internal auditor harus memahami pula bagaimana cara mendeteksi secara dini terjadinya kecurangan-kecurangan yang timbul. Tindakan pendeteksian tersebut tidak dapat di generalisir terhadap semua kecurangan. Masing-masing jenis kecurangan memiliki karakteristik tersendiri, sehingga untuk dapat mendeteksi kecurangan perlu kiranya pemahaman yang baik terhadap jenis-jenis kecurangan yang mungkin timbul dalam perusahaan.Sebagian besar bukti-bukti kecurangan merupakan bukti-bukti tidak sifatnya langsung. Petunjuk adanya kecurangan biasanya ditunjukkan oleh munculnya gejala-gejala (symptoms) seperti adanya perubahan gaya hidup atau perilaku seseorang, dokumentasi yang mencurigakan, keluhan dari pelanggan ataupun kecurigaan dari rekan sekerja. Pada awalnya, kecurangan ini akan tercermin melalui timbulnya karakteristik tertentu, baik yang merupakan kondisi / keadaan lingkungan, maupun perilaku seseorang. Karakterikstik yang bersifat kondisi / situasi tertentu, perilaku / kondisi seseorang personal tersebut dinamakan Redflag (Fraud indicators). Meskipun timbulnya red flag tersebut tidak selalu merupakan indikasi adanya kecurangan, namun red flag ini biasanya selalu muncul di setiap kasus kecurangan yang terjadi. Pemahaman dan analisis lebih lanjut terhadap Red flag tersebut dapat membantu langkah selanjutnya untuk memperoleh bukti awal atau mendeteksi adanya kecurangan.

Berikut adalah gambaran secara garis besar pendeteksian kecurangan berdasar penggolongan kecurangan oleh ACFE tersebut di atas :

1.         Kecurangan Laporan Keuangan (Financial Statement Fraud).
Kecurangan dalam penyajian laporan keuangan umumnya dapat dideteksi melalui analisis laporan keuangan sebagai berikut:
·                analisis vertikal, yaitu teknik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara item-item dalam laporan laba rugi, neraca, atau Laporan arus kas dengan menggambarkannya dalam persentase. Sebagai contoh, adanya kenaikan persentase hutang niaga dengan total hutang dari rata-rata 28% menjadi 52% dilain pihak adanya penurunan persentase biaya penjualan dengan total penjualan dari 20% menjadi 17% mungkin dapat menjadi satu dasar adanya pemeriksaan kecurangan.
·                analisis horizontal, yaitu teknik untuk menganalisis persentasepersentase perubahan item laporan keuangan selama beberapa periode laporan. Sebagai contoh adanya kenaikan penjualan sebesar 80% sedangkan harga pokok mengalami kenaikan 140%. Dengan asumsi tidak ada perubahan lainnya dalam unsur-unsur penjualan dan pembelian, maka hal ini dapat menimbulkan sangkaan adanya pembelian fiktif, penggelapan, atau transaksi illegal lainnya.
·                analisis rasio, yaitu alat untuk mengukur hubungan antara nilai-nilai item dalam laporan keuangan. Sebagai contoh adalah current ratio, adanya penggelapan uang atau pencurian kas dapat menyebabkan turunnya perhitungan rasio tersebut.

2.         Asset Misappropriation (Penyalahgunaan aset).

Teknik untuk mendeteksi kecurangan-kecurangan kategori ini sangat banyak variasinya. Namun, pemahaman yang tepat atas pengendalian intern yang baik dalam pos-pos tersebut akan sangat membantu dalam melaksanakan pendeteksian kecurangan. Dengan demikian, terdapat banyak sekali teknik yang dapat dipergunakan untuk mendeteksi setiap kasus penyalahgunaan aset. Masing-masing jenis kecurangan dapat dideteksi melalui beberapa teknik yang berbeda. Misalnya, untuk mendeteksi kecurangan dalam pembelian ada beberapa metode deteksi yang dapat digunakan. Metode-metode tersebut akan sangat efektif bila digunakan secara kombinasi gabungan, setiap metode deteksi akan menunjukkan anomalies / gejala penyimpangan yang dapat diinvestigasi lebih lanjut untuk menentukan ada tidaknya kecurangan. Selain itu, metode-metode tersebut akan menunjukkan kelemahan-kelemahan dalam pengendalian intern dan mengingatkan / memberi peringatan pada auditor akan adanya potensi terjadinya kecurangan di masa mendatang.

Analytical review : suatu review atas berbagai akun yang mungkin menunjukkan ketidak biasaan atau kegiatan-kegiatan yang tidak diharapkan. Sebagai contoh adalah perbandingan antara pembelian barang persediaan dengan penjualan bersihnya yang dapat mengindikasikan adanya pembelian yang terlalu tinggi atau terlalu rendah biala dibandingkan dengan tingkat penjualannya. Metode analitis lainnya adalah perbandingan pembelian persediaan bahan baku dengan tahun sekarang yang mungkin mengindikasikan adanya kecurangan overbilling scheme atau kecurangan pembelian ganda.

Statistical sampling : sebagaimana persediaan, dokumen dasar pembelian dapat diujisecara sampling untuk menentukan ketidakbiasaan (irregularities), metode deteksi ini akan efektif jika ada kecurigaan terhadap satu attributnya, misalnya pemasok fiktif. Suatu daftar alamat PO BOX akan mengungkapkan adanya pemasok fiktif Vendor or outsider complaints Komplain / keluhan dari konsumen, pemasok, atau pihak lain merupakan alat deteksi yang baik yang dapat mengarahkan auditor untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Site visit – observation : Observasi ke lokasi biasanya dapat mengungkapkan ada tidaknya pengendalian intern di lokasi-lokasi tersebut. Observasi terhadap bagaimana transaksi akuntansi dilaksanakan kadangkala akan memberi peringatan pada CFE akan adanya daerah-daerah yang mempunyai potensi bermasalah.

Dalam banyak kasus kecurangan, khususnya kasus pencurian dan penggelapan aset, biasanya terdapat tiga faktor, yaitu:
a.         ada satu tekanan pada seseorang, seperti kebutuhan keuangan,
b.         adanya kesempatan untuk melakukan kecurangan dan menyembunyikan kecurangan yang dilakukan,
c.         adanya cara pembenaran perilaku tersebut yang sesuai dengan tingkatan integritas pelakunya\

3.         Corruption (Korupsi)

Sebagian besar kecurangan ini dapat dideteksi melalui keluhan dari rekan kerja yang jujur, laporan dari rekan, atau pemasok yang tidak puas dan menyampaikan komplain ke perusahaan. Atas sangkaan terjadinya kecurangan ini kemudian dilakukan analisis terhadap tersangka atau transaksinya. Pendeteksian atas kecurangan ini dapat dilihat dari karakteristik (Red flag) si penerima maupun si pemberi. Orang-orang yang menerima dana korupsi ataupun penggelapan dana pada umumnya mempunyai karakteristik (red flag) sebagai berikut:
• The Big Spender
• The Gift taker
• The Odd couple
• The Rule breaker
• The Complainer
• The Genuine need
Sedangkan orang yang melakukan pembayaran mempunyai karakteristik (red flag) sebagai berikut:
• The Sleaze factor
• The too Succesful bidder
• Poor quality, higher prices
• The one-person operation

Kesimpulan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan senantiasa menghadapi berbagai resiko yang dinamakan resiko bisnis (bussiness risk). Termasuk diantaranya adalah resiko terjadinya kecurangan (fraud) yang tergolong dalam resiko integritas (Integrity Risk).

Menurut ACFE, kecurangan yang terjadi dapat digolongkan ke dalam tiga kategori kecurangan, kecurangan laporan keuangan (Financial Statement Fraud), penyalahgunaan aset (Asset Misappropriation), dan korupsi (Corruption). Tanda-tanda awal (symptoms) biasanya muncul dalam kasus kecurangan, walau demikian munculnya symptoms tersebut belum berarti telah terjadi kecurangan.

Symptoms ini dikenal dengan nama Red flag, yang seyogyanya dipahami dan digunakan oleh internal auditor dalam melakukan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk mendeteksi adanya kecurangan yang mungkin timbul sebelum dialakuakan investigasi. Setelah memahami jenis-jenis kecurangan, internal auditor perlu memahami secara tepat struktur pengendalian intern yang baik agar dapat melakukan upaya-upaya untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan.

Menurut COSO, struktur pengendalian intern terdiri atas lima komponen, yaitu:
1.         Lingkungan Pengendalian (Control Environment),
2.         Penaksiran Risiko (Risk Assessment),
3.         Standar Pengedalian (ControlActivities),
4.         Informasi Dan Komunikasi (Information And Communication),
5.         serta Pemantauan (Monitoring).

Jika struktur internal control sudah ditempatkan dan berjalan dengan baik, peluang adanya kecurangan yang tak terdeteksi akan banyak berkurang. Pemeriksa kecurangan harus mengenal dan memahami dengan baik setiap elemen dalam struktur pengendalian intern agar dapat melakukan evaluasi dan mencari kelemahannya.
 
Copyright © 2020 INFO AKUNTAN

Powered by Aditya Tarigan