INFO UPDATE

Penyajian Laporan Keuangan Menurut PSAK 1 Revisi 2013 – Bagian 2

LAPORAN POSISI KEUANGAN
Untuk Laporan Posisi Keuangan terjadi perubahan definisi seperti Kewajiban menjadi Liabilitas dan hak minoritas menjadi kepentingan nonpengendali (non-controlling interest). Penyajan kepentingan non pengendali sebagai bagian ekuitas dan bagian laba bukan sebagai pengurang laba. Minimum line item Penyajian Neraca untuk nilai material disajikan secara terpisah, namun jika tidak material dijelaskan dalam kelompok namun tetap ada penjelasan terpisah. 


Informasi minimal yang disajikan dalam laporan keuangan dapat ditambahkan jika penambahan tersebut relevan. Penyajian dalam line sendiri atau dalam notes tergantung dari materialitas informasi tersebut. Pembedaan aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Pajak tangguhan tidak boleh diklasifikasikan sebagai jangka pendek.

Laporan posisi keuangan minimal mencakup penyajian jumlah pos-pos berikut :
a)    aset tetap;
b)    properti investasi;
c)     aset tidak berwujud;
d)    aset keuangan (tidak termasuk jumlah yang disajikan pada (e), (g) dan (h);
e)    investasi dengan menggunakan metode ekuitas;
f)     persediaan;
g)    piutang dagang dan piutang lainnya;
h)    kas dan setara kas;
i)      total aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual dan aset yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai yang dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58;
j)      utang dagang dan utang ainnya;
k)    provisi;
l)      liabilitas keuangan (tidak termasuk jumlah yang disajikan dalam (k) dan (l);
m)   liabilitas dan aset untuk pajak kini sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 46;
n)    liabilitas dan aset untuk pajak tangguhan sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 46;
o)    liabilitas yang termasuk dalam kelompok yang dilepaskan yang diklasifikasikan sebagai yang dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58;
p)    kepentingan non-pengendali, disajikan sebagai bagian dari ekuitas; dan
q)    modal saham dan cadangan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Penyajian aset lancar dan tidak lancar dan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang sebagai klasifikasi yang terpisah dalam Laporan Posisi Keuangan . Kecuali penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan, jika pengecualian tersebut dapat diandalkan maka entitas menyajikan seluruh aset dan liabilitas berdasarkan urutan likuiditas. Untuk beberapa entitas, seperti institusi keuangan, penyajian aset dan liabilitas berdasarkan urutan likuiditas memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan dibandingkan penyajian berdasarkan lancar dan tidak lancar atau jangka pendek dan jangka panjang karena entitas pada industri tersebut tidak menyediakan barang atau jasa selama siklus operasi entitas yang dapat diidentifikasi secara jelas.

 Pembedaan Aset Lancar dan Tidak Lancar serta Liabilitas Jangka Pendek dan Jangka Panjang
Klasifikasi aset lancar, jika:
a.  mengharapkan akan merealisasikan aset, atau bermaksud untuk menjual atau menggunakannya, dalam siklus operasi normal;
b.     memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan;
c.     mengharapkan akan merealisasi aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah pelaporan;  atau
d.  kas atau setara kas (PSAK 2: Laporan Arus Kas) kecuali aset tersebut dibatasi pertukarannya atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan.

Entitas mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai aset tidak lancar.

Klasifikasi liabilitas lancar, jika:
a.     mengharapkan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya;
b.    memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan;
c.     liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan; atau
d.  tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurangkurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan.

Entitas mengklasifikasi liabilitas yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai liabilitas jangka panjang.

Liabilitas keuangan yang dibiayai kembali yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah periode pelaporan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek, jika entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk membiayai kembali.

Pelanggaran perjanjian utang yang mengakibatkan kreditur meminta percepatan pembayaran, maka liabilitas  tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka pendek, meskipun kreditur mengijinkan penundaan pembayaran selama 12 bulan setelah tanggal pelaporan tetapi persetujuan tersebut diperoleh setelah tanggal pelaporan.

Informasi yang Disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan

Entitas mengungkapkan dalam laporan posisi keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan, subklasifikasi pos pos yang disajikan, dan diklasifikasikan dengan cara yang tepat sesuai dengan operasi entitas. Detail subklasifikasi bergantung pada ketentuan SAK, serta ukuran, sifat, dan fungsi jumlah yang terkait. Pengungkapan berbeda untuk setiap pos, sebagai contoh:

a)    pos-pos aset tetap dipisahkan sesuai dengan PSAK 16: Aset Tetap;
b)  piutang dipisahkan menjadi jumlah piutang dagang, piutang pihak-pihak berelasi,  pembayaran di muka dan jumlah lain;
c)    persediaan dipisahkan sesuai dengan PSAK 14: Persediaan menjadi barang dagangan, barang produksi, bahan baku, barang dalam proses dan barang jadi;
d)    provisi dipisahkan menjadi provisi untuk imbalan kerja dan provisi lain; dan
e)   ekuitas dan cadangan dipisahkan menjadi berbagai kelompok seperti modal disetor, tambahan modal disetor dan cadangan.
 
Entitas mengungkapkan hal-hal berikut dalam laporan posisi keuangan atau laporan perubahan ekuitas, atau catatan atas laporan keuangan:
a)    Untuk setiap jenis saham:
i)       jumlah saham modal dasar;
ii)      jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh, dan yang diterbitkan tetapi tidak disetor penuh;
iii)     Nilai nominal saham,  atau  nilai  dari saham yang tidak  memiliki  nilai nominal;
iv)     rekonsiliasi jumlah saham yang beredar pada awal dan akhir periode;
v)   hak, keistimewaan, dan pembatasan yang melekat pada setiap kelas saham,   termasuk pembatasan atas dividen dan pembayaran kembali atas modal;
vi)     saham entitas yang dikuasai oleh entitas itu sendiri atau oleh entitas anak atau        entitas asosiasi; dan
vii)    saham yang dicadangkan untuk penerbitan dengan hak opsi dan kontrak penjualan saham, termasuk jumlah dan persyaratan;
b)    Deskripsi mengenai sifat dan tujuan setiap pos cadangan dalam ekuitas.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Penyajian laporan laba rugi dengan memasukkan unsur laba komprehensif. Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain diatribusikan kepada Kepentingan non Pengendali dan Pemilik Entitas Induk. Klasifikasi beban berdasarkan fungsi dan sifat, jika disajikan berdasarkan fungsi ada pengungkapan berdasarkan sifat.

Minimum line item dalam Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain :
       pendapatan;
       biaya keuangan;
  bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan joint ventures yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas;
       beban pajak;
       suatu jumlah tunggal yang mencakup total dari:
Ø   laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan; dan
Ø   keuntungan atau kerugian setelah pajak yang diakui dengan pengukuran nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau dari pelepasan aset atau kelompok yang dilepaskan dalam rangka operasi yang dihentikan;

Penghasilan komprehensif lain adalah Perubahan aset atau liabilitas yang tidak mempengaruhi laba pada periode berjalan, seperti Selisih revaluasi aset tetap, Perubahan nilai investasi tersedia untuk dijual, Dampak translasi laporan keuangan.

Bagian penghasilan komprehensif lain menyajikan pos-pos untuk jumlah penghasilan komprehensif lain dalam periode berjalan, diklasifikasikan berdasarkan sifat (termasuk bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat menggunakan metode ekuitas) dan dikelompokkan, sesuai dengan PSAK/ISAK lainnya:
(a) tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi; dan
(b) tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi ketika kondisi tertentu terpenuhi.

Entitas  tidak  diperkenankan  untuk  menyajikan pos-pos penghasilan  dan beban sebagai pos luar biasa dalam laporan yang menyajikan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau dalam catatan atas laporan keuangan.

Entitas mengungkapkan jumlah pajak penghasilan terkait dengan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain, termasuk penyesuaian reklasifikasi, baik dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau dalam catatan atas laporan keuangan.

 Entitas dapat menyajikan komponen penghasilan komprehensif lain:
a.     secara neto dari dampak pajak terkait, atau
b.  sebelum dampak pajak terkait disertai dengan total pajak penghasilan yang terkait dengan pos tersebut.

Jika entitas memilih alternatif (b), maka entitas mengalokasikan pajak pada pos-pos yang mungkin direklasifikasi selanjutnya ke bagian laba rugi dan yang tidak akan direklasifikasi selanjutnya ke bagian laba rugi. Entitas mengungkapkan penyesuaian reklasifikasi yang terkait dengan komponen penghasilan komprehensif lain.

Informasi yang Disajikan dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain atau Catatan atas Laporan Keuangan

Ketika pos-pos pendapatan atau beban bernilai material, maka entitas mengungkapkan sifat dan jumlahnya secara terpisah. Penyebab pengungkapan terpisah:

           penurunan nilai persediaan /aset tetap dan pemulihannya
           restrukturisasi atas aktivitas-aktivitas suatu entitas dan untuk setiap liabilitas diestimasi  atas biaya restrukturisasi;
           pelepasan aset tetap;
           pelepasan investasi;
           operasi yang dihentikan;
           penyelesaian litigasi; dan
           pembalikan liabilitas diestimasi lain.

Entitas menyajikan analisis beban yang diakui dalam laba rugi dengan menggunakan klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsinya dalam entitas, mana yang dapat menyediakan informasi yang lebih andal dan relevan. Pemilihan klasifikasi berdasarkan faktor historis dan industri.

Klasifikasi berdasarkan sifat lebih mudah karena tidak perlu alokasi beban menurut fungsi. Contoh dari klasifikasi dengan menggunakan metode sifat beban adalah sebagai berikut :













Klasifikasi berdasarkan fungsi beban atau biaya penjualan dan mengklasifikasikan beban berdasarkan fungsinya sebagai bagian dari biaya penjualan. Sekurang-kurangnya entitas mengungkapkan biaya penjualannya berdasarkan metode ini secara terpisah dari beban lain. Metode ini dapat memberikan informasi yang lebih relevan kepada pengguna Laporan Keuangan, namun pengalokasian biaya berdasarkan fungsi mungkin membutuhkan pengalokasian secara arbiter dan pertimbangan yang matang. Contoh klasifikasi berdasarkan metode fungsi beban adalah sebagai berikut :














Bersambung....

Penyajian Laporan Keuangan Menurut PSAK 1 Revisi 2013 – Bagian 1

Penerapan PSAK 1 Revisi 2013 digunakan untuk penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan yang bertujuan umum (General purpose financial statement). PSAK ini tidak berlaku untuk penyusunan Laporan Keuangan entitas syariah.

Tujuan Laporan keuangan memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas penggunaan sumber daya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Laporan Keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi :

a) Aset

b) Liabilitas

c) Ekuitas

d) Penghasilan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian

e) kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik

f) arus kas

Laporan keuangan lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini:

  1. laporan posisi keuangan pada akhir periode;
  2. laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;
  3. laporan perubahan ekuitas selama periode;
  4. laporan arus kas selama periode;
  5. catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain;
  6. informasi komparatif mengenai periode sebelumnya;
laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

Entitas dapat menyajikan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan dua metode:
 
  1. Laporan tunggal yaitu Bagian tersebut disajikan bersama, dengan bagian laba rugi disajikan pertama kali mengikuti secara langsung dengan bagian penghasilan komprehensif lain.
  2. Laporan terpisah yaitu laporan laba rugi mendahului laporan yang menyajikan penghasilan komprehensif. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain akan akan dimulai dengan laba rugi.
Manajemen entitas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas.

Karakteristik Umum Penyajian Laporan Keuangan

1. Penyajian secara Wajar dan Kepatuhan terhadap SAK
Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Penyajian yang wajar mensyaratkan penyajian secara jujur dampak dari transaksi, peristiwa lain dan kondisi sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, penghasilan dan beban yang diatur dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. Entitas yang laporan keuangannya telah patuh terhadap SAK membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa kecuali tentang kepatuhan terhadap SAK dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas tidak dapat menyebutkan bahwa laporan keuangan telah patuh terhadap SAK kecuali laporan keuangan tersebut telah patuh terhadap seluruh persyaratan dalam SAK.

2. Kelangsungan Usaha
Penyajian laporan keuangan harus disusun berdasar asumsi kelangsungan usaha. Dalam mempertimbangkan apakah asumsi kelangsungan usaha adalah tepat, manajemen memperhatikan informasi masa depan paling sedikit namun tidak dibatasi untuk 12 bulan dari akhir periode pelaporan. Jika terdapat ketidakpastian mengenai kelangsungan usaha entitas harus mengungkapkan ketidakpastian tersebut, dasar penyajian laporan keuangan, dan alasannya.

3. Dasar Akrual
Entitas menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan diakui ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan di kerangka dasar (framework).

4. Materialitas dan Penggabungan
Pengelompokan secara terpisah berdasar sifat atau fungsi. Jika nilainya tidak material, penyajian bisa digabung dengan pos lain yang sejenis dalam laporan keuangan atau disajikan terpisah dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas tidak perlu menyediakan pengungkapan yang spesifik yang disyaratkan oleh suatu PSAK jika informasi tersebut tidak material.

5. Saling Hapus
Entitas tidak boleh melakukan saling hapus atas aset dan liabilitas atau pendapatan dan beban kecuali disyaratkan atau diijinkan oleh PSAK. Pengecualian: pengukuran aset secara neto setelah dikurangi penyisihan penilaian misalnya keusangan atas persediaan dan penyisihan piutang tak tertagih, bukan kategori saling hapus.

6. Frekuensi Pelaporan
Entitas menyajikan laporan keuangan lengkap setidaknya secara tahunan. Jika akhir periode pelaporan entitas berubah dan laporan keuangan disajikan untuk periode yang lebih panjang atau lebih pendek daripada 1 tahun, entitas mengungkapkan:

a) alasan penggunaan periode tersebut
b) fakta bahwa jumlah yang disajikan di laporan keuangan tidak dapat dibandingkan secara keseluruhan.
 
7. Informasi Komparatif
Informasi kuantitatif diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan, kecuali dinyatakan lain oleh PSAK/ ISAK. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan kembali jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan. Entitas menyajikan minimal dua laporan posisi keuangan, dua laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dua laporan laba rugi terpisah (jika disajikan), dua laporan arus kas dan dua laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan yang berhubungan. Dalam beberapa kasus, informasi naratif yang disajikan dalam laporan keuangan untuk periode sebelumnya masih tetap relevan pada periode berjalan.

Entitas dapat menyajikan informasi komparatif sebagai tambahan atas laporan keuangan komparatif minimum yang disyaratkan PSAK/ISAK, sepanjang informasi tersebut disusun sesuai dengan PSAK/ISAK. Informasi komparatif ini dapat berisi terdiri satu atau lebih laporan keuangan yang merujuk pada komponen-komponen Laporan Keuangan Lengkap, namun tidak harus terdiri dari laporan keuangan lengkap.

Ketika hal ini terjadi, entitas menyajikan catatan informasi yang berhubungan dengan laporan tambahan tersebut. Misalnya, entitas dapat menyajikan tiga laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (sehingga menyajikan periode berjalan, periode sebelumnya, dan satu periode komparatif tambahan). Namun demikian, entitas tidak disyaratkan untuk menyajikan tiga laporan posisi keuangan, tiga laporan arus kas, atau tiga laporan perubahan ekuitas (yaitu laporan keuangan komparatif tambahan). Entitas disyaratkan menyajikan, dalam catatan atas laporan keuangan, informasi komparatif yang terkait dengan laporan tambahan atas laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

8. Konsistensi Penyajian
Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam Laporan Keuangan antar periode dilakukan secara konsisten, kecuali :
Setelah terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas atau kajian ulang atas laporan keuangan, terlihat secara jelas bahwa penyajian atau pengklasifikasian yang lain akan lebih tepat untuk digunakan dengan mempertimbangkan kriterian untuk penentuan dan penerapaan kebijakan akuntansi dalam PSAK 25 : Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan kesalahan
Perubahan tersebut disyaratkan oleh suatu PSAK.

Perubahan Kebijakan Akuntansi, Penyajian kembali, retrospektif atau reklasifikasi
Entitas menyajikan tiga laporan posisi keuangan seperti pada awal periode sebelumnya sebagai tambahan atas laporan keuangan komparatif minimum yang diwajib syaratkan dalam informasi komparatif minimum yaitu minimal dua Laporan Keuangan, jika :
  • entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif, membuat penyajian kembali retrospektif atas pos-pos dalam laporan keuangan atau reklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan; dan
  • penerapan retrospektif, penyajian kembali retropsektif atau reklasifikasi memiliki dampak material atas informasi dalam laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya.
Dalam kondisi yang digambarkan seperti ini, maka entitas menyajikan tiga laporan posisi keuangan pada:

(a) akhir periode berjalan;
(b) akhir periode sebelumnya; dan
(c) awal periode

Entitas tidak perlu menyajikan catatan yang terkait dengan laporan posisi keuangan awal periode sebelumnya .Tanggal pembukaan laporan posisi keuangan adalah tanggal pada awal periode sebelumnya tanpa memperhatikan apakah laporan keuangan entitas menyajikan informasi komparatif untuk periode yang lebih awal.

Jika entitas mengubah penyajian atau pengklasifikasian pos-pos dalam laporan keuangan, maka entitas mereklasifikasi jumlah komparatif kecuali reklasifikasi tersebut tidak praktis untuk dilakukan. Jika entitas mereklasifikasi jumlah komparatif, maka entitas mengungkapkan (termasuk awal periode sebelumnya):

a. sifat reklasifikasi;
b. jumlah masing-masing pos atau gabungan beberapa pos yang direklasifikasi; dan
c. alasan reklasifikasi.

Jika reklasifikasi jumlah komparatif tidak praktis untuk dilakukan, maka entitas mengungkapkan :

a. alasan tidak mereklasifikasi jumlah tersebut, dan
b. sifat penyesuaian yang dilakukan jika jumlah tersebut direklasifikasi

Identifikasi Laporan Keuangan
Entitas mengidentifikasi laporan keuangan secara jelas dan membedakannya dari informasi lain dalam dokumen publikasi yang sama. SAK hanya berlaku untuk laporan keuangan, dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam laporan tahunan, dokumen yang disampaikan kepada regulator, atau dokumen lain. Oleh karena itu, sangat penting bahwa pengguna dapat membedakan antara informasi yang disusun sesuai SAK dengan informasi lain yang juga bermanfaat bagi pengguna tetapi tidak dikenakan persyaratan dalam SAK.

Entitas mengidentifikasi secara jelas setiap laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan, entitas menyajikan informasi berikut ini secara jelas, dan mengulangnya jika dibutuhkan sehingga dapat dipahami:

  1. nama entitas pembuat laporan keuangan atau identitas lain, dan setiap perubahan atas informasi tersebut dari akhir periode laporan sebelumnya;
  2. apakah laporan keuangan merupakan laporan keuangan satu entitas atau suatu kelompok entitas;
  3. tanggal akhir periode pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan; mata uang pelaporan sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 10: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing; dan
  4. pembulatan yang digunakan dalam penyajian jumlah dalam laporan keuangan.
Agar lebih dapat dipahami, entitas pada umumnya menyusun laporan keuangan dengan menyajikan informasi mata uang dalam unit ribuan atau jutaan. Hal ini diperkenankan sepanjang entitas mengungkapkan tingkat pembulatan dan tidak menghilangkan informasi yang material. Bersambung....

Menentukan dan Menggunakan Materialitas

Materialitas adalah dasar untuk penilaian risiko (risk assessments) dan penentuan luasnya prosedur audit. Materialitas akan digunakan antara lain untuk:
  1. Menetukan bidang-bidang laporan keuangan yang perlu diaudit
  2. Menetapkan konteks untuk strategi audit menyeluruh
  3. Merencanakan sifat, waktu, dan luas dari prosedur audit spesifik
  4. Menentukan materialitas untuk golongan transaksi, saldo akun atau pengungkapan tertentu apabila satu atau lebih golongan transaksi, saldo akun atau pengungkapan tertentu yang mengandung kesalahan penyajian yang jumlahnya lebih rendah daripada materialitas laporan keuangan secara keseluruhan diperkirakan secara masuk akal akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang dibuat oleh para pemakai berdasarkan laporan keuangan tersebut.


Konsep materialitas dibagi menjadi 2 tingkat yaitu:


Tingkat Laporan Keuangan (Financial statement level)

Materialitas pada tingkat ini terdiri dari :

Materialitas Keseluruhan (Overall Materiality)

Materialitas Keseluruhan didasarkan atas apa yang layaknya diharapkan berdampak terhadap terhadap keputusan yang dibuat pengguna laporan keuangan. Jika auditor memperoleh informasi yang menyebabkan ia menentukan angka materialitas yang berbeda dari yang ditetapkannya semula, angka materialitas semula seharusnya direvisi.
Overall Performance Materiality 

Overall performance materiality ditetapkan lebih rendah dari overall materiality. Performance materiality memungkinkan auditor menanggapi penilaian risio tertentu (tanpa mengubah overall materiality) dan menurunkan ke tingkat rendah yang tepat (appropriately low level) probabilitas salah saji yang tidak dikoreksi dan salah saji yang tidak terdeteksi secara agregat (aggregate of uncorrected and undetected misstatement) melampaui overall materiality. Performance materiality perlu diubah berdasarkan temuan audit.

Account balance, class of transactions and disclosures level 

Account balance, class of transactions and disclosures level dibagi menjadi 2 :

Specific Materiality
Specific materiality untuk jenis transaksi, saldo akun atau disclosures tertentu dimana jumlah salah sajinya akan lebih rendah dari overall materiality.

Specific Performance Materiality
Specific performance materiality ditetapkan lebih rendah dari specific materiality. Hal ini memungkinkan auditor menanggapi penilaian risiko tertentu dan memperhitungkan kemungkinan adanya salah saji yang tidak terdektesi dan salah saji yang tidak material, yang secara agregat dapat berjumlah materiality.

Overall Materiality

Materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan (overall materiality) didasarkan pada kearifan professional auditor mengenai jumlah terbesar salah saji dalam laporan keuangan tanpa mempengaruhi keputusan ekonomis pemakai laporan keuangan. Jika jumlah salah saji yang tidak dikoreksi (amount of uncorrected misstatement), terpisah atau digabungkan, lebih besar dari overall materiality yang ditetapkan untuk penugasan tersebut, maka laporan keuangan disalahsajikan secara material.

Menurut SA 320, par 10, pada saat menetapkan strategi audit secara keseluruhan, auditor harus menentukan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Adapun beberapa contoh overall materiality yaitu:

a. Laba dari operasi berlanjut: 3%-7%
b. Pendapatan atau pengeluaran: 1%-3%
c. Aset: 1%-3%
d. Ekuitas: 3%-5%

Ilustrasi Penghitungan Materialitas Pada Tingkat Laporan Keuangan Secara Keseluruhan
Kebijakan KAP, materialitas pada tingkat laporan keuangan dihitung 2% dari jumlah asset:
  • Opsi 1, dihitung tanpa stratifikasi
  • Opsi 2, dihitung dengan stratifikasi
  1. Rp. 200 miliar pertama, 1%
  2. Rp. 300 miliar kedua, 0,6%
  3. Kelebihannya, 0,4%
  • Opsi 3, dihitung berjenjang dengan stratifikasi
  1. Rp. 200 miliar pertama, 1%
  2. Rp. 300 miliar kedua, 1,5%
  3. Kelebihannya, 2% Opsi 2
Misalkan, jumlah aset PT. Syahdan, Tbk IDR 907 miliar


Opsi 1
Materialitas pada tingkat laporan keuangan = 2% x IDR 907 miliar = IDR 18,14 miliar

Opsi 2
Materialitas pada tingkat laporan keuangan = Jenjang 1 = Rp. 200 miliar x 1% = IDR 2 miliar; ditambah Jenjang 2 = IDR 300 miliar x 0,6% = IDR 1,8 miliar; ditambah Jenjang 3 = IDR 407 [907-500] miliar x 0,4% = IDR 1,63 miliar. Maka materiliatas pada tingkat laporan keuangan adalah IDR [2 + 1,8 + 1,63] miliar = IDR 5,43 miliar

Opsi 3
Materialitas pada tingkat laporan keuangan = Jenjang 1 = IDR 200 miliar x 1% = IR 2 miliar; ditambah Jenjang 2 = IDR 300 miliar x 1,5% = IDR 4,5 miliar; ditambah Jenjang 3 = IDR 407 miliar x 2% = IDR 8,14 miliar. Maka materialitas pada tingkat laporan keuangan adalah IDR [2 + 4,5 + 8,14] miliar = IDR 14,64 miliar

Performance materiality

Performance materiality (materialitas yang digunakan dalam pelaksaan audit atau disingkat “materialitas pelaksanaan”) digunakan auditor untuk menekan risiko sampai ke titik rendah yang dapat diterima (appropriately low level). Yang ditekan adalah risiko besarnya salah saji melampaui angka meterialitas. Dalam hal ini salah saji yang dimaksud adalah akumulasi salah saji yang tidak dikoreksi entitas dan salah saji yang tidak teridentifikasi oleh auditor (accumulation of uncorrected and unidentified misstatement).

Menurut SA 320, par A.12, penentuan materialitas pelaksanaan bukan merupakan suatu perhitungan mekanis yang sederhana dan membutuhkan adanya pertimbangan (kearifan) professional. Penentuan ini dipengaruhi oleh:
  1. Pemahaman auditor atas entitas, yang dimutakhirkan selama pelaksanaan prosedur penilaian risiko
  2. Sifat serta luasnya kesalahan penyajian yang terdeteksi dalam audit sebelumnya serta harapan auditor berkaitan dengan kesalahan penyajian dalam periode berjalan
Menurut SA 320, par 11, materialitas pelaksanaan digunakan untuk sebagai berikut:
  1. Menilai risiko kesalahan penyajian material
  2. Menentukan sifat, saat, dan luar prosedur audit lanjutan (further audit procedures)
Contoh menentukan performance materiality adalah sebagai berikut:
  • 60% (dari materialitas keseluruhan atau materialitas spesifik) apabila risiko kesalahan penyajian material lebih tinggi
  • 85% (dari materialitas keseluruhan  atau materialitas spesifik) apabila risiko kesalahan penyajian material lebih rendah
Performance materiality dapat ditetapkan menjadi :
  • Satu performance materiality untuk setiap area
  • Lebih dari performance materiality untuk masing-masing area, tergantung pada penilaian risikonya
Contoh dengan pemakaian satu performance materiality adalah sebagai berikut:
  1. Performance materiality untuk risiko kesalahan penyajian material secara keseluruhan tinggi, dan Tbk - 60%
  2. Performance materiality untuk risiko-risiko kesalahan penyajian material secara keseluruhan tinggi, tetapi non-Tbk - 70%
  3. Performance materiality untuk risiko-risiko kesalahan penyajian material secara keseluruhan rendah - 80%
Contoh dengan pemakaian lebih dari satu performance materiality adalah sebagai berikut:
  1. Performance materiality bagi asersi untuk golongan transaksi, saldo akun, dan pengungkapan dengan risiko kesalahan penyajian material tinggi - 60%
  2. Performance materiality bagi asersi untuk golongan transaksi, saldo akun, dan pengungkapan dengan risiko kesalahan penyajian material sedang - 70%
  3. Performance materiality bagi asersi untuk golongan transaksi, saldo akun, dan pengungkapan dengan risiko kesalahan penyajian material rendah - 80%
Ilustrasi penghitungan performance materiality adalah sebagai berikut:

Asumsi materialitas pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan pada PT. Syahdan, Tbk yang digunakan adalah IDR 18,14 miliar. 

Contoh dengan pemakaian satu performance materiality :
  • PT. Syahdan adalah Tbk, performance materiality = IDR 18,14 miliar x 60% = IDR 10,88 miliar
  • Performance materiality ini akan diterapkan untuk seluruh area audit
Contoh dengan pemakaian lebih dari satu performance materiality:

  • Performance materiality untuk risiko kesalahan penyajian material tinggi – IDR 18,14 miliar x 60% = IDR 10,88 miliar
  • Performance materiality untuk risiko kesalahan penyajian material sedang – IDR 18,14 miliar x 70% = IDR 12,70 miliar
  • Performance materiality untuk risiko kesalahan penyajian material rendah – IDR 18,14 miliar x 80% = IDR 4,51 miliar
  • Ketiga performance materiality ini akan diterapkan pada setiap area audit, tergantung pada hasil penilaian risiko kesalahan penyajian material
Ada beberapa hal dimana salah saji yang lebih kecil dari angka materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan dapat diperkirakan secara layak, akan mempengaruhi pengambil keputusan oleh pemakai laporan keuangan.

  • Disclosures yang sensitive, seperti remunerasi manajemen dan TCWG
  • Related-party transactions (transaksi istimewa)
  • Ketidakpatuhan terhadap perjanjian pinjaman, perikatan lainnya, ketentuan perundangan, dan kewajiban pelaporan statute atau yang dtetapkan regulator
  • Pengeluaran tertentu seperti illegal payments (suap, gratifikasi) atau biaya eksekutif
  • Besarnya cadangan dan biaya eksplorasi dalam perusahaan tambang
  • Besarnya biaya penelitian dan pengembangan dalam perusahaan farmasi
  • Bisnis yang baru diakuisisi atau perluasan usaha
  • Kegiatan usaha yang dihentikan
  • Peristiwa luar biasa atau contingencies (seperti tuntutan hukum)
  • Perkenalan produk atau jasa baru
Specific Performance Materiality

Ini serupa dengan performance materiality yang dibahas diatas, kecuali dalam hal ini performance materiality-nya berhubungan dengan penetapan angka materialitas yang spesifik. Specific performance materiality ditetapkan lebih rendah dari angka specific materiality, untuk memastikan pekerjaan audit yang cukup, dilaksanakan untuk mengurangi ke tingkat rendah yang tepat, probabilitas salah saji yang tidak dikoreksi dan yang tidak terdeteksi melebihi specific materiality.

Karena angka materialitas ditentukan berdasar kearifan professional (professional judgment), sangatlah penting faktor-faktor dan angka-angka yang digunakan dalam materialitas pada berbagai tingkat, didokumentasikan dengan baik. Dokumentasi ini terjadi selama:
  • Tahap perencanaan, ketika keputusan dibuat mengenai luasnya pekerjaan audit yang harus dilaksanakan
  • Audit, jika berdasarkan temuan audit, diperlukan revisi atas overall materiality atau performance materiality untuk jenis transaksi, saldo akun atau disclosures tertentu.

Bukti Audit dan Dokumentasi

Bukti (evidence) adalah Informasi yang digunakan oleh auditor dalam menarik kesimpulan sebagai basis opini auditor. 

Bukti audit mencakup baik informasi yang terkandung dalam catatan akuntansi yang mendasari laporan keuangan maupun informasi lainnya. Bukti audit dianggap berkualitas jika bukti tersebut relevan dan andal dalam mendukung kesimpulan yang dijadikan basis opini auditor.

Bukti audit diperlukan untuk mendukung opini dan laporan auditor. Bukti audit ini memiliki sifat kumulatif dan terutama diperoleh dari prosedur audit yang dilaksanakan selama proses audit. Namun, bukti audit dapat juga mencakup informasi yang diperoleh melalui sumber lain, seperti dari audit  periode lalu atau prosedur pengendalian mutu  Entitas.

Di samping sumber lain yang berasal dari dalam maupun luar entitas, catatan akutansi entitas merupakan suatu sumber bukti audit yang penting. Informasi yang digunakan sebagai bukti audit mungkin juga telah disiapkan oleh pakar manajemen. Bukti audit mengandung baik informasi yang mendukung dan menguatkan asersi manajemen maupun informasi yang bertentangan dengan asersi tersebut.

Sebagian besar pekerjaan auditor dalam merumuskan opini auditor terdiri dari pemerolehan dan pengevaluasian bukti audit. Prosedur audit untuk memperoleh bukti audit dapat mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (reperformance), dan prosedur analitis, serta seringkali memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas prosedur permintaan keterangan dari manajemen. 

Meskipun permintaan keterangan dapat memberikan bukti audit penting, dan mungkin dapat menghasilkan bukti kesalahan penyajian, permintaan keterangan saja biasanya tidak memberikan bukti audit yang cukup untuk mendeteksi kesalahan penyajian material pada tingkat asersi maupun efektivitas operasi pengendalian.

Kecukupan dan ketepatan bukti audit saling berkaitan satu dengan lainnya. Kecukupan adalah ukuran kuantitas bukti audit. Kuantitas bukti audit yang dibutuhkan dipengaruhi oleh penilaian auditor atas risiko kesalahan penyajian material (semakin tinggi risiko, semakin banyak bukti audit yang dibutuhkan) dan kualitas bukti audit (semakin baik kualitas bukti audit, semakin sedikit bukti yang dibutuhkan). Namun, pemerolehan bukti audit yang semakin banyak tidak dapat mengompensasi buruknya kualitas bukti audit tersebut.

Ketepatan merupakan ukuran kualitas bukti audit; yang mencakup, relevansi dan keandalan bukti audit yang mendukung auditor untuk merumuskan opininya. Keandalan bukti audit dipengaruhi oleh sumber dan sifatnya, serta bergantung pada masing-masing kondisi bukti audit yang diperoleh.

Kecukupan dan ketepatan bukti audit yang telah diperoleh untuk menurunkan risiko audit sampai pada tingkat yang dapat diterima, dan dengan demikian memungkinkan auditor untuk mengambil kesimpulan yang memadai  sebagai  basis  bagi opini auditor, merupakan suatu pertimbangan profesional.

Sumber Bukti Audit

Beberapa bukti audit diperoleh dengan melaksanakan prosedur audit untuk menguji catatan akuntansi, sebagai contoh, melalui analisis dan penelaahan, pelaksanaan kembali prosedur yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, dan rekonsiliasi jenis dan aplikasi informasi sama  yang berkaitan. Dengan melaksanakan prosedur audit, auditor dapat menentukan bahwa catatan akuntansi secara internal konsisten dan cocok dengan laporan keuangan.

Informasi yang diperoleh dari sumber independen dari entitas yang digunakan sebagai bukti audit  dapat berupa konfimasi dari pihak ketiga, laporan analis, dan data pesaing yang dapat diperbandingkan (data pembanding).

Prosedur Audit untuk Memperoleh Bukti Audit

Bukti audit untuk menarik kesimpulan  memadai  sebagai basis opini auditor dapat diperoleh dengan melaksanakan: 
  • Prosedur penilaian risiko; dan
  • Prosedur audit lanjutan, yang terdiri atas pengujian pengendalian, ketika auditor telah memilih untuk melakukan hal tersebut; dan
  • Prosedur substantif, termasuk pengujian rinci dan prosedur analitis substantif

Inspeksi

Inspeksi  mencakup  pemeriksaan atas catatan atau dokumen,  baik  internal  maupun eksternal, dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lain, atau pemeriksaan fisik atas suatu aset. Inspeksi atas catatan dan dokumen memberikan bukti audit dengan beragam tingkat keandalan, bergantung pada sifat dan sumbernya, serta, dalam  hal  catatan dan dokumen internal, efektivitas pengendalian atas  penyusunan  catatan atau dokumen tersebut. Contoh inspeksi yang digunakan sebagai pengujian pengendalian adalah inspeksi atas catatan bukti otorisasi.

Beberapa dokumen menunjukkan bukti keberadaan aset secara langsung, sebagai contoh, dokumen yang berupa instrumen keuangan seperti saham atau obligasi. Namun inspeksi atas dokumen semacam ini mungkin tidak dapat memberikan bukti audit tentang kepemilikan atau nilai.  

Inspeksi atas aset berwujud dapat  memberikan  bukti audit yang  andal  dalam hubungannya dengan keberadaannya, namun tidak dapat digunakan untuk membuktikan asersi hak dan kewajiban suatu entitas, atau penilaian atas aset tersebut. 

Observasi

Observasi terdiri dari melihat  langsung  suatu proses atau prosedur yang dilakukan oleh orang lain, sebagai contoh, observasi oleh auditor atas penghitungan  persediaan  yang dilakukan oleh personel entitas, atau  melihat langsung pelaksanaan  aktivitas pengendalian. Observasi memberikan bukti audit tentang pelaksanaan suatu proses atau prosedur, namun hanya terbatas pada titik waktu tertentu pada saat observasi dilaksanakan, dan fakta bahwa  adanya observasi atas aktifitas tersebut dapat mempengaruhi bagaimana proses atau prosedur tersebut dilaksanakan.

Konfirmasi Eksternal

Konfirmasi eksternal merupakan bukti audit yang diperoleh auditor sebagai respons langsung tertulis dari pihak ketiga (pihak yang mengonfirmasi), dalam bentuk kertas, atau secara elektronik, atau media lain. Prosedur konfirmasi eksternal seringkali relevan untuk mencapai asersi yang berhubungan dengan saldo akun tertentu dan unsur-unsurnya. Namun, konfirmasi eksternal tidak perlu dibatasi untuk saldo akun saja. Sebagai contoh, auditor dapat meminta konfirmasi tentang syarat-syarat perjanjian atau transaksi yang dimiliki oleh suatu entitas dengan pihak ketiga; permintaan konfirmasi dapat dirancang untuk meminta keterangan apakah telah  terjadi modifikasi  atas perjanjian, dan hal-hal penting yang berhubungan dengan perubahan tersebut. 

Prosedur konfirmasi eksternal juga dapat dilakukan untuk mendapatkan bukti audit tentang tidak adanya beberapa kondisi, misalnya, ketiadaan  “perjanjian  tambahan (side agreement)” yang mungkin mempengaruhi pengakuan pendapatan.

Penghitungan Ulang

Penghitungan ulang terdiri dari pengecekan akurasi penghitungan matematis dalam dokumen atau catatan. Penghitungan ulang dapat dilakukan secara manual atau secara elektronik.

Pelaksanaan Kembali

Pelaksanakan kembali  adalah pelaksanaan prosedur atau pengendalian secara independen oleh auditor yang semula merupakan bagian pengendalian intern entitas.

Prosedur Analitis

Prosedur  analitis terdiri dari pengevaluasian atas informasi keuangan yang dilakukan dengan menelaah hubungan yang dapat diterima antara data keuangan dengan data non keuangan. Prosedur analitis juga meliputi investigasi atas fluktuasi yang telah diidentifikasi, hubungan yang tidak konsisten antara satu informasi dengan informasi lainnya, atau data keuangan yang menyimpang secara signifikan dari jumlah yang telah diprediksi sebelumnya. 

Permintaan Keterangan

Permintaan  keterangan terdiri dari pencarian informasi atas orang yang  memiliki pengetahuan, baik keuangan  maupun  non  keuangan, di dalam atau di luar entitas. Permintaan keterangan digunakan secara luas sepanjang audit sebagai tambahan untuk prosedur audit lainnya. Permintaan keterangan dapat  berupa  permintaan keterangan resmi secara tertulis  maupun permintaan keterangan secara lisan. Pengevaluasian respons atas permintaan keterangan ini merupakan bagian terpadu proses permintaan keterangan.

Respons atas permintaan keterangan dapat memberikan informasi yang sebelumnya tidak dimiliki oleh auditor atau menguatkan bukti audit. Di sisi lain, respons dapat memberikan informasi yang secara signifikan berbeda dari informasi yang telah diperoleh auditor. Dalam beberapa hal, auditor dapat memertimbangkan perlunya untuk memperoleh representasi tertulis dari manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk mengonfirmasi respons terhadap permintaan keterangan secara lisan.

Kualitas semua bukti audit dipengaruhi oleh relevansi dan keandalan basis informasi yang digunakan.

Relevansi

Relevansi berkaitan dengan hubungan logis dengan tujuan prosedur audit dan jika relevan, dengan asersi yang dipertimbangkan. Relevansi informasi yang digunakan sebagai bukti audit mungkin dipengaruhi oleh arah pengujian. Sebagai contoh, jika tujuan prosedur audit adalah untuk menguji lebih saji (overstatement) keberadaan atau penilaian hutang usaha, pengujian hutang usaha yang tercatat merupakan prosedur audit yang relevan. Di lain pihak, ketika menguji kurang saji (understatement) keberadaan  atau penilaian hutang usaha, pengujian hutang usaha yang tercatat tidak akan relevan, namun pengujian informasi seperti pembayaran setelah tanggal neraca, faktur yang belum dibayar, pernyataan dari pemasok, dan laporan penerimaan barang yang belum dicocokkan dengan order pembelian mungkin relevan.

Suatu set prosedur audit tertentu dapat memberikan bukti audit yang relevan untuk beberapa asersi, namun tidak untuk asersi yang lainnya. Sebagai contoh, inspeksi atas dokumen yang berhubungan dengan penerimaan kas dari piutang setelah akhir periode dapat memberikan bukti audit yang berkaitan dengan keberadaan dan penilaian, namun tidak untuk pisah batas. Demikian juga, pemerolehan bukti audit tentang suatu asersi tertentu, sebagai contoh, keberadaan persediaan, bukan merupakan pengganti dalam mendapatkan bukti audit berkaitan dengan asersi lainnya, misalnya asersi penilaian. Di lain pihak, bukti audit dari sumber yang berbeda atau bukti audit yang memiliki sifat yang berbeda mungkin dapat menjadi relevan pada asersi yang sama.

Pengujian pengendalian dirancang untuk mengevaluasi efektivitas operasi pengendalian dalam mencegah, mendeteksi, atau mengoreksi kesalahan penyajian material dalam tingkat asersi. Perancangan pengujian pengendalian untuk memperoleh bukti audit yang relevan mencakup pengidentifikasian kondisi (karakteristik atau atribut) yang menunjukkan pelaksanaan pengendalian dan kondisi penyimpangan dari pelaksanaan yang memadai. Keberadaan atau ketiadaan kondisi-kondisi tersebut dapat diuji lebih lanjut oleh auditor.  

Prosedur substantif dirancang untuk mendeteksi kesalahan penyajian material pada tingkat asersi. Prosedur ini terdiri dari pengujian rinci dan prosedur analitis substantif. Perancangan prosedur substantif mencakup pengidentifikasian kondisi yang relevan dengan tujuan pengujian yang dapat mendeteksi kesalahan penyajian pada tingkat asersi yang relevan.

Keandalan

Keandalan informasi yang digunakan sebagai bukti audit, dan oleh karena itu merupakan bukti audit itu sendiri, dipengaruhi oleh  sumber bukti tersebut dan sifatnya serta kondisi saat bukti tersebut diperoleh, termasuk pengendalian dalam penyusunan dan pemeliharannya, jika relevan. Oleh karena itu, generalisasi mengenai keandalan berbagai macam bukti audit masih tergantung pada beberapa pengecualian penting. Bahkan ketika informasi yang digunakan sebagai bukti audit diperoleh dari sumber eksternal entitas, mungkin  terdapat keadaan  yang dapat memengaruhi keandalannya. Sebagai contoh, informasi yang diperoleh dari sumber luar yang independen dapat menjadi tidak andal jika sumbernya tidak memiliki pengetahuan memadai, atau tidak adanya objektivitas pakar manajemen.  Meskipun diakui adanya  pengecualian, generalisasi berikut tentang keandalan bukti audit mungkin bermanfaat :  

  • Keandalan bukti audit meningkat bila bukti audit diperoleh dari sumber independen dari luar entitas. 
  • Keandalan bukti audit yang  diperoleh dari sumber internal  meningkat bila pengendalian yang berkaitan, termasuk pengendalian atas  penyusunan  dan pemeliharaannya, dilaksanakan secara efektif oleh entitas. 
  • Bukti audit yang diperoleh secara langsung oleh auditor (sebagai contoh, observasi atas penerapan suatu pengendalian) lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan bukti audit yang diperoleh secara tidak langsung atau dengan melalui penarikan kesimpulan dari beberapa informasi (sebagai contoh, permintaan keterangan tentang penerapan suatu pengendalian). 
  • Bukti audit dalam bentuk dokumen, kertas, data elektronik, atau media lainnya, lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan bukti yang diperoleh secara lisan (sebagai contoh, catatan rapat lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan representasi lisan tentang hasil yang dibahas). 
  • Bukti audit yang diperoleh dari dokumen asli lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan bukti audit yang diperoleh melalui fotokopi atau faksimili, atau dokumen yang telah difilmkan, diubah  ke  dalam bentuk digital, atau diubah ke dalam bentuk elektronik, yang keandalannya dapat bergantung pada pengendalian atas penyusunan dan pemeliharaannya.

Untuk memperoleh bukti audit yang andal, informasi yang dihasilkan oleh entitas yang akan digunakan untuk melaksanakan prosedur audit harus cukup lengkap dan akurat. Sebagai contoh, efektivitas dalam melakukan audit atas pendapatan dengan menerapkan harga standar ke dalam catatan jumlah  penjualan dipengaruhi oleh akurasi informasi harga serta kelengkapan dan akurasi data volume penjualan. Dengan cara yang sama, jika auditor bermaksud untuk menguji populasi (seperti pembayaran) untuk karakteristik tertentu (seperti otorisasi), hasil pengujian menjadi kurang dapat diandalkan jika populasi unsur yang akan dipilih untuk pengujian tidak lengkap.

Suatu pengujian yang efektif memberikan bukti audit yang  memadai, yang diambil bersamaan dengan bukti audit lain yang telah atau akan diperoleh, sehingga cukup untuk tujuan auditor. Dalam memilih unsur yang akan diuji, auditor disyaratkan untuk menentukan relevansi dan keandalan informasi yang akan digunakan sebagai bukti audit; aspek lain efektivitas (kecukupan) merupakan suatu pertimbangan penting dalam memilih unsur yang diuji. Cara-cara yang tersedia bagi auditor untuk memilih unsur untuk pengujian adalah: 

a.  Memilih semua unsur (pemeriksaan 100%); 
b.  Memilih unsur tertentu; dan 
c.  Sampling audit.

Memilih Semua Unsur

Auditor dapat memutuskan bahwa memeriksa seluruh populasi unsur yang membentuk suatu golongan transaksi atau saldo akun (atau suatu strata dalam populasi tersebut) merupakan metode yang paling cocok. Pemeriksaan 100% biasanya tidak  digunakan dalam pengujian pengendalian; namun umumnya digunakan untuk pengujian rinci. Pemeriksaan 100% tepat digunakan jika, sebagai contoh: 
  • Populasi terdiri dari sejumlah kecil unsur yang masing-masing memiliki nilai besar; 
  • Terdapat suatu risiko signifikan dan cara lain tidak dapat memberikan bukti audit yang cukup dan layak; atau 
  • Sifat pengulangan suatu perhitungan atau proses lain yang dilakukan secara otomatis oleh suatu sistem informasi membuat pemeriksaan 100% menjadi efektif  dari segi biaya.


Memilih Unsur Tertentu

Auditor dapat memutuskan untuk memilih unsur spesifik dalam suatu populasi. Faktor yang mungkin relevan dalam pengambilan keputusan ini mencakup pemahaman auditor atas entitas, risiko yang  telah  ditentukan atas kesalahan penyajian material, dan karakteristik populasi yang diuji. Pemilihan berdasarkan pertimbangan atas unsur spesifik ini tetap memiliki risiko non-sampling. Unsur spesifik pilihan dapat meliputi : 
  • Unsur-unsur kunci bernilai tinggi.  Auditor dapat memutuskan untuk memilih unsur spesifik dalam populasi karena unsur tersebut memiliki nilai tinggi, atau karena unsur-unsur tersebut memperlihatkan  beberapa karakterisik lain, misalnya, mencurigakan, tidak biasa, rawan risiko tertentu, atau memiliki jejak-rekam kesalahan. 
  • Semua unsur yang memiliki nilai di atas jumlah tertentu. Auditor dapat memutuskan untuk memeriksa unsur-unsur yang memiliki nilai tercatat melebihi suatu nilai tertentu sehingga dapat digunakan untuk memverifikasi proporsi total jumlah suatu golongan transaksi atau saldo akun. 
  • Unsur-unsur untuk memperoleh informasi. Auditor dapat memeriksa unsur-unsur untuk memperoleh informasi tentang hal-hal seperti sifat entitas atau sifat transaksi.

Sampling Audit

Sampling audit dirancang  agar auditor mampu untuk menarik kesimpulan tentang suatu keseluruhan populasi berdasarkan atas pengujian suatu sampel.

Pemerolehan bukti audit dari sumber berbeda atau dengan sifat berbeda dapat mengindikasikan  ketidakandalan  suatu unsur bukti audit,  misalnya  ketika bukti audit diperoleh dari satu sumber  inkonsisten dengan bukti yang diperoleh dari sumber lain. Hal ini dapat terjadi, sebagai contoh, bila terdapat inkonsistensi dari respons atas permintaan keterangan dari manajemen, auditor internal, dan  pihak  lainnya, atau bila respons atas permintaan keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola  inkonsisten dengan respons dari manajemen. SPA 230 mencakup persyaratan dokumentasi spesifik jika auditor mengindentifikasi adanya  informasi yang  inkonsistensi dengan kesimpulan akhir auditor berkaitan dengan hal-hal signifikan.

Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit

Akuntan publik merupakan auditor independen yang menyediakan jasa kepada masyarakat umum terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Tugas akuntan publik adalah memeriksa dan memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan suatu entitas usaha berdasarkan standar yang telah ditentukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Berdasarkan hal tersebut maka akuntan publik memiliki kewajiban menjaga kualitas audit yang dihasilkannya. Terlebih dengan adanya kasus keuangan yang menimpa banyak perusahaan yang ikut melibatkan akuntan publik, membuat akuntan publik harus memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya. Karena dalam kualitas audit yang baik akan dihasilkan laporan auditan yang mampu menyajikan temuan dan melaporkan dengan sesungguhnya tentang kondisi keuangan kliennya.

Adapun kualitas audit, dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor-faktor yang sangat penting peranannya dalam menentukan kualitas audit tersebut diantaranya adalah kompetensi dan independensi.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kompetensi dan  independensi auditor secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap kualitas audit. Oleh karena itu baik auditor maupun Kantor Akuntan Publik (KAP) diharapkan dapat meningkatkan kualitas auditnya. Adapun untuk meningkatkan kualitas audit diperlukan adanya peningkatan kompetensi para auditor yakni dengan pemberian pelatihan-pelatihan serta diberikan kesempatan kepada para auditor untuk mengikuti kursus-kursus atau peningkatan pendidikan profesi.
Sedangkan untuk meningkatkan independensi, auditor yang mendapat tugas dari kliennya diusahakan benar-benar independen, tidak mendapat tekanan dari klien dan tidak memiliki perasaan sungkan dengan kliennya sehingga dalam melaksanakan tugas auditnya benar-benar objektif dan dapat menghasilkan audit yang berkualitas. Adanya perhatian terhadap kualitas audit dari auditor mapun Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan yang berguna bagi
pihak-pihak yang berkepentingan.

Kompetensi

Kompetensi ialah sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan prosedural yang luas yang ditunjukkan dalam pengalaman audit. Dalam standar pengauditan, khususnya standar umum disebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor serta dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Kompetensi memiliki 2 (dua) komponen yaitu pengetahuan dan pengalaman.

1. Pengetahuan

Pengetahuan diukur dari seberapa tinggi pendidikan seorang auditor karena dengan demikian auditor akan mempunyai semakin banyak pengetahuan (pandangan) mengenai bidang yang digelutinya sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam, selain itu auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks .Untuk melakukan tugas pengauditan, auditor memerlukan pengetahuan pengauditan (umum dan khusus) dan pengetahuan mengenai bidang pengauditan, akuntansi dan industri klien. Secara
umum ada lima jenis pengetahuan yang harus dimiliki auditor yaitu (1.) pengetahuan umum, (2.) area fungsional, (3.) isu akuntansi, (4.) industri khusus, dan (5.) pengetahuan bisnis umum serta penyelesaian masalah.

2.Pengalaman

Menurut Loeher Pengalaman merupakan akumulasi gabungan dari semua yang diperoleh melalui berhadapan dan berinteraksi secara berulang-ulang dengan sesama benda alam, keadaan, gagasan, dan penginderaan.

Independensi

Kode Etik Akuntan Publik menyebutkan bahwa independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Mengenai independensi sudah cukup banyak dilakukan baik itu dalam negeri maupun luar negeri dengan menggunakan berbagai ukuran. Namun dalam hal ini independensi auditor diukur melalui: Lama hubungan dengan klien (audit tenure), tekanan dari klien, telaah dari rekan auditor (peer review), dan jasa non audit.

Lama hubungan dengan klien (audit tenure).
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.423/KMK.06/2002 tentang jasa akuntan publik, membatasi masa kerja auditor paling lama 3 tahun untuk klien yang sama, sementara untuk Kantor Akuntan Publik (KAP) boleh sampai 5 tahun. Pembatasan ini dimaksudkan agar auditor tidak terlalu dekat dengan klien sehingga dapat mencegah terjadinya skandal akuntansi.

Tekanan dari klien.

Tekanan dari klien dapat timbul pada situasi konflik antara auditor dengan klien. Situasi konflik terjadi ketika antara auditor dengan manajemen atau klien tidak sependapat dengan beberapa aspek hasil pelaksanaan pengujian laporan keuangan (atestasi). Tekanan dari klien seperti tekanan personal, emosional atau keuangan dapat mengakibatkan independensi auditor berkurang dan dapat mempengaruhi kualitas audit . Dengan menerima fee audit yang besar dan pemberian fasilitas dari klien, auditor dapat mengalami tekanan dari klien.Tekanan dari klien tersebut dapat berupa tekanan untuk memberikan pernyataan wajar tanpa pengecualian pada laporan audit atas laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen.

Telaah dari rekan auditor (peer review).

Telaah dari rekan auditor (peer review) merupakan mekanisme monitoring yang dipersiapkan oleh auditor dapat meningkatkan kualitas jasa akuntansi dan audit
 Jasa non audit.

Jasa yang diberikan oleh KAP bukan hanya jasa atestasi melainkan juga jasa non atestasi yang berupa jasa konsultasi manajemen dan perpajakan serta jasa akuntansi seperti jasa penyusunan laporan keuangan.

KUALITAS AUDIT
Mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan (joint probability) dimana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya. Kemungkinan dimana auditor akan menemukan salah saji tergantung pada kualitas pemahaman auditor (kompetensi) sementara tindakan melaporkan salah saji tergantung pada independensi auditor. Kualitas audit ini sangat penting karena kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan.


Akuntan publik atau auditor independen dalam menjalankan tugasnya harus memegang prinsip-prinsip profesi.  ada 8 prinsip yang harus dipatuhi akuntan publik yaitu :

1. Tanggung jawab profesi:
Setiap anggota harus menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.

2. Kepentingan publik :
Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.

3. Integritas :
Setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan intregitas setinggi mungkin.

4. Objektivitas :
Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.

5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional :
Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan hati-hati, kompetensi dan ketekunan serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesional.

6. Kerahasiaan :
Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan.

7. Perilaku Profesional :
Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

8. Standar Teknis :
Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu.Selain itu akuntan publik juga harus berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dalam hal ini adalah standar auditing. Standar auditing terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan (SPAP,2001;150:1)

1. Standar Umum :

  1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
  2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
  3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

2. Standar Pekerjaan Lapangan :

  1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
  2. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus dapat diperoleh untuk merencanakan audit dan menetukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
  3. Bukti audit kompeten yang cukup harus dapat diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan, pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan.

3. Standar Pelaporan :

  1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
  2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
  3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
  4. Laporan auditor harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atas suatu asersi.



 
Copyright © 2020 INFO AKUNTAN

Powered by Aditya Tarigan