INFO UPDATE

Apa Itu Persediaan? Jenis Pesediaan, Sistim Pencatatan dan Penentuan Kuantitas Persediaan

Banyak yang salah paham tentang arti kata persediaan. Barang-barang yang harusnya masuk menjadi aset di masukkan dalam persediaan. Maka dari itu kali ini saya akan memberikan penjelasan mulai dari pengertian menurut para ahli, jenis-jenis persediaan, sistem pencatatan persediaan dalam jurnal, penentuan kuantitas persediaan, penilaian sampai cara menghitung persediaan yang benar selain dengan metode penghitungan harga pokok. Untuk lebih memahami akun yang menjadi akun kunci dalam perusahaan ini mari kita simak lebih lanjut penjelasannya. 

Pengertian persediaan menurut para ahli

Beberapa pakar akuntansi menjelaskan persediaan dengan bahasanya sendiri. Berikut adalah penjelasan mereka dari makna persediaan itu sendiri: 

Schroeder (2000:4) “persediaan adalah stok bahan yang digunakan untuk memudahkan produksi atau untuk memuaskan permintaan pelanggan”; 

Rangkuti (2004:1) “persediaan merupakan suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha tertentu, atau persediaan barang-barang yang masih dalam pengerjaan atau proses produksi ataupun persediaan bahan baku yang menunggu penggunaannya dalam suatu proses produksi”; 

Johns dan Harding (2001:71) “persediaan adalah suatu keputusan investasi yang penting sehingga perlu kehati-hatian” 

Kusuma (2009:132) “persediaan adalah barang yang disimpan untuk digunakan atau dijual pada periode mendatang” 

Prawirosentono (2005:83) membagi makna persediaan menjadi dua berdasarkan jenis operasi perusahaan. Jika perusahaan tersebut perusahaan manufaktur “persediaan adalah simpanan bahan baku dan barang setengah jadi untuk diproses menjadi barang jadi yang mempunyai nilai tambah lebih besar secara ekonomis untuk dijual ke konsumen”. Jika perusahaan tersebut adalah perusahaan dagang maka “persediaan adalah simpanan sejumlah barang jadi yang siap untuk dijual kepada konsumen” 

Sofyan Assauri (2005:50) “persediaan barang adalah suatu aktiva lancar yang meliputi barang-barang yang merupakan milik perusahaan dengan sebuah maksud supaya dijual dalam suatu periode usaha normal ataupun persediaan barang-barang yang masih dalam pekerjaan sebuah proses prosuksi maupun persediaan bahan baku yang juga menunggu penggunaannya di dalam suatu proses produksi”; 

Zaki Badridwan (2000:149) “persediaan adalah sebuah istilah dari persediaan barang yang dipakai agar menunjukkan barang-barang yang dimiliki supaya dijual kembali atau juga digunakan untuk bisa memproduksi barang-barang yang akan dijual” 

Munandar (2005:50) “persediaan adalah persediaan barang-barang atau bahan-bahan yang menjadi sebuah objek usaha pokok perusahaan” (baca juga: jenis-jenis laporan keuangan)
John J Wild, K. R. Subramanyam dan Robert F Halsey, “persediaan merupakan sebuah barang yang dijual di dalam aktivitas operasi normal perusahaan”. 

Jenis Jenis persediaan

Jenis-jenis persediaan jika ditinjau dari segi fisiknya terbagi menjadi beberapa jenis yaitu: 

Persediaan bahan baku

Persediaan bahan baku adalah persediaan bahan yang masih belum memuat elemen-elemen biaya didalam bahan tersebut. misal pada pabrik furniture maka bahan bakunya masih kayu gelondongan, belum ada penanganan lebih lanjut yang dapat diposting menjadi biaya perusahaan. 

Persediaan komponen-komponen rakitan

Persediaan komponen-komponen rakitan ini sangat mudah dijumpai di industri elektronik dan otomotif. Setiap pabrik elektronik atau otomotif pasti memiliki pabrik perakitannya sendiri. Dalam sebuah pabrik perakitan tersebut ada bermacam-macam  persediaan komponen-komponen rakitan. Seperti contohnya dalam sebuah pabrik laptop maka hard disk merupakan persediaan komponen-komponen rakitan yang siap dirakit menjadi laptop. 

Persediaan bahan pembantu atau persediaan bahan penolong

Persediaan bahan penolong ini merupakan katalisator dari produksi bahan tersebut. jadi bahan tersebut bukan merupakan bagian atau komponen barang jadi namun bahan tersebut sangat diperlukan dalam produksi. 

Persediaan dalam proses

Persediaan dalam proses atau biasa disebut persediaan setengah jadi merupakan persediaan yang merupakan keluaran dari tiap-tiap proses, namun masih belum sempurna dan masih harus dilakukan pengolahan lagi. 

Persediaan barang jadi

Persediaan barang jadi adalah barang yang sudah tidak memerlukan pengolahan lagi. Tinggal di pasarkan dan siap dijual, yang berarti bahan semua unsur biaya produksi sudah melekat di barang tersebut. 

Sistem Pencatatan Persediaan 

Sistem pencatatan persediaan terbagi menjadi 2 yaitu:

Sistem pencatatan periodik

Sistem pencatatan periodik lebih mudah bagi perusahaan yang memiliki sistem yang belum terpadu. Sistem ini sangat sederhana bagi perusahaan kecil yang memiliki SDM terbatas dalam hal ketelitian. Karena sistem ini hanya mewajibkan akunting mencatat penjualan yang sama dengan bukti transaksi. Jadi setelah transaksi penjualan dan pembelian sudah dilaksanakan pada akhir bulan akunting wajib untuk opname persediaan yang masih di gudang untuk mengetahui sisa persediaan setelah adanya transaksi jual beli selama satu periode pencatatan. 

Prosedur yang harus dilakukan oleh akuntan pertama yaitu mencatat persediaan yang ada di gudang sebelum sistem berjalan. Saat ada transaksi jual beli akuntan dapat memosting transaksi tersebut dan mendebit akun pembelian jika pembelian terjadi. Namun jika penjualan terjadi maka akuntan mengkredit akun penjualan. Setelah akhir periode pencatatan akuntan wajib opname ulang persediaan yang dimiliki perusahaan. Hal ini dilakukan untuk menghitung harga pokok penjualan yang nantinya untuk menghitung laba-rugi perusahaan selama satu periode pencatatan. Setelah beberapa data terpenuhi dapat di masukkan tabel dengan cara sebagai berikut:

HPP=Stok Awal + pembelian – penjualan – Stok akhir

Nantinya akuntan memiliki 2 data, yaitu harga pokok penjualan yang nantinya dilaporkan dalam laba-rugi dan laporan stok barang yang ada di gudang. 

Sistem pencatatan perpetual

Sistem pencatatan perpetual merupakan sistem pencatatan yang di catat langsung saat transaksi tersebut berlangsung, semua akun langsung dapat diketahui pada saat transaksi berlangsung. Maka dari itu akuntan harus menjurnal akun Harga Pokok dalam posting transaksi pembelian atau pun penjualan. Sistem pencatatan ini lebih rumit dibanding sistem pencatatan periodik, karena akuntan wajib memasukkan jurnal harga pokok ini berarti akuntan harus memiliki data harga pokok. maka dari itu perusahaan retail sangat jarang memilih pencatatan persediaan dengan sistem perpetual. 

Namun terlepas dari perlunya ketelitian akuntan, sistem pencatatan perpetual lebih tidak memakan waktu dari pada periodik. Karena tidak memerlukan opname persediaan pada akhir bulan. Sehingga sistem sudah berjalan ketika adanya transaksi penjualan ataupun pembelian pada saat akuntan posting di dalam jurnal.

Penentuan kuantitas persediaan

Unsur persediaan di dalam gudang sangat berpengaruh pada laporan keuangan yang nantinya diperlukan untuk melihat perkembangan perusahaan. Akuntan dapat melihat dalam catatan yang dimiliki dalam pembuatan sistem pencatatan periodik maupun perpetual. 

Namun beberapa sistem pencatatan harus di cek juga di gudang. Karena pasti ada fail information antara pencatatan dan realitas di gudang. Dari jumlah barang ataupun dari segi kepemilikan barang yang ada di gudang maupun barang yang di catat oleh akuntan. Untuk lebih memudahkan saya membagi 2 langkah untuk menentukan kuantitas persediaan sebagai berikut:

Penghitungan persediaan fisik yang ada di gudang

Penghitungan persediaan fisik dilakukan jika melakukan sistem pencatatan fisik selalu di lakukan untuk memberikan data yang sudah saya sebutkan diatas. Penghitungan fisik dilakukan saat arus persediaan berhenti, dengan arti lain yaitu saat perusahaan berhenti beroperasi. Entah itu operasi produksi bagi perusahaan manufaktur atau operasi jual beli bagi perusahaan dagang. Untuk mengantisipasi kecurangan maka dapat dilakukan beberapa hal berikut:

Penghitungan dilakukan oleh pegawai yang tidak bertanggung jawab atas persediaan barang di gudang;

Harus ada kejelasan jumlah persediaan yang ada dalam setiap kemasan, entah itu memakai berat atau jumlah barang;

Harus dilakukan oleh pemeriksa yang independen;

Setiap persediaan dilakukan penomoran agar lebih memudahkan dalam penghitungan
Harus ditunjuk satu kepala untuk menetapkan dan bertanggung jawab atas hasil hitungan tersebut;

Penentu kepemilikan barang

Persediaan tidak harus ada di gudang hal itu yang mewajibkan perusahaan menelusuri kepemilikan persediaan. Berikut barang yang harus dikeluarkan kepemilikannya pada pengakuan kepemilikan persediaan

Barang dalam perjalanan

Perusahaan dalam pembelian sangat memungkinkan memakan waktu yang lama. Hal ini berarti ada kemungkinan jika saat penghitungan fisik barang tersebut belum sampai pada gudang. Karena sistem kesepakatan dalam pengiriman barang terbagi menjadi 2 maka saya bagi dalam 2 poin penjelasan berdasarkan kesepakatan penjualan atau belum.

Jika perjanjian menyatakan FOB shipping point ini berarti peralihan kepemilikan beralih ketika barang keluar dari gudang penjual atau sampai pada perusahaan jasa pengiriman yang bertugas untuk mengirim barang. Ini berarti jika perusahaan sebagai penjual maka persediaan dalam perjalanan bukan milik perusahaan tersebut. Namun jika perusahaan sebagai pembeli maka persediaan yang masih dalam perjalanan sudah dapat diakui menjadi persediaan perusahaan. Meskipun barang tersebut belum sampai di gudang.

Untuk perjanjian yang menyatakan FOB destination berarti peralihan kepemilikan beralih ketika barang sampai pada gudang pembeli. Hal ini berkebalikan dengan FOB Shipping point, berarti jika perusahaan sebagai penjual maka barang yang masih dalam perjalanan masih diakui sebagai persediaan milik perusahaan. Jika perusahaan sebagai pembeli maka barang dalam perjalanan itu tidak dapat diakui sebagai persediaan milik perusahaan.

Barang konsinyasi

Setiap perusahaan memiliki sistem penjualan dan pembelian yang bermacam-macam. Salah satu sistem perjanjian jual beli yaitu konsinyasi. Sistem jual dan beli konsinyasi ini sangat lumrah dilakukan beberapa perusahaan di indonesia. Perjanjian jual-beli konsinyasi berarti supplier hanya menitipkan barang untuk dijual, jika barang tersebut terjual maka supplier berhak mendapat pembayaran. Namun jika barang yang dititipkan tersebut tidak terjual maka supplier tidak berhak mendapat pembayaran atas barang yang dititipkan tersebut.

Jika sistem tersebut berlaku maka kepemilikan beralih ketika barang tersebut laku. Jika barang tersebut belum laku maka dapat diakui menjadi persediaan supplier yang menitipkan barang tersebut. Artinya perusahaan yang dititipi barang tidak ada hak kepemilikan atas barang yang sedang diperjual belikan. Hal ini dapat menjadi koreksi pada saat penghitungan fisik dari sisi supplier yang menitipkan barang atau dari sisi perusahaan yang dititipkan barang.

Perbandingan metode penentuan biaya persediaan dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan

Sebetulnya metode penentuan biaya terbagi menjadi 3, kali ini saya akan membandingkan ketiga metode tersebut. Metode yang terbagi menjadi FIFO (First In First Out), LIFO (Last In First Out), dan rata-rata ini memiliki pengaruh dari segi harga pokok penjualan untuk periode berjalan, laba kotor dan mungkin juga laba bersih pada periode tersebut dan juga persediaan akhir. Berikut efek dari masing-masing metode.

Metode FIFO

Metode FIFO akan menghasilkan harga pokok yang lebih rendah karena menggunakan harga beli lama, hal ini dapat berefek pada laba perusahaan yang akan naik. Begitu juga dengan persediaan akhir yang sejalan dengan naiknya laba perusahaan.

Metode LIFO 
berkebalikan dengan metode FIFO yang akan menghasilkan harga pokok yang lebih tinggi karena menggunakan harga pembelian terbaru. Hal ini berujung pada laba perusahaan yang akan turun dan akun persediaan yang tersaji dalam laporan neraca juga akan turun.

Metode rata-rata
merupakan titik tengah dari naik turunnya harga maka dari itu metode rata-rata akan mendapatkan titik tengah dari harga pokok, laba perusahaan dan persediaan akhir. Juga untuk diketahui ketiga analogi yang saya sebutkan diatas adalah efek menggunakan ketiga metode alam situasi harga naik dari waktu ke waktu.

Metode penilaian persediaan selain harga pokok

Metode penilaian persediaan sebetulnya ada 4 namun yang sangat terkenal dan lumrah di gunakan oleh beberapa perusahaan yaitu harga pokok. dibawah ini adalah beberapa metode lain yang digunakan untuk penilaian persediaan

Metode nilai terendah antara biaya dengan harga pasar

Harga pasar biasanya berubah-ubah tergantung hukum persediaan dan permintaan. Metode ini memperbolehkan harga pokok atau harga pasar yang terendah untuk digunakan sebagai dasar penghitungan perolehan persediaan perusahaan. Jadi jika akuntan menggunakan metode ini otomatis harga akan dapat diarahkan seperti kemauan akuntan.

Metode laba kotor

Metode laba kotor ini hanya memerlukan estimasi persentase harga pokok dari laba kotor penjualan perusahaan. Tentunya dengan riset yang sudah dilakukan sebelum metode ini di lakukan. 

Rumus dasar metode ini yaitu Laba Kotor + harga pokok = penjualan (omset). Ada 3 variabel yang akan diotak atik disini. Yaitu laba kotor, harga pokok dan harga pokok. akuntan harus memilih 2 rumus disini.

Rumus pertama yaitu persentase laba kotor atas penjualan dan persentase laba kotor atas harga pokok. seumpama laba kotor ditetapkan 20% dari penjualan maka jika mendapat omset 100.000.000 otomatis laba kotor 20.000.000 sedangkan harga pokoknya 80.000.000. jika memakai rumus kedua yang mengambil persentase laba kotor dari harga pokok. 

contoh pedagang menetapkan laba kotor 20% dari harga pokok maka jika penjual mendapatkan omset 100.000.000 dapat di terjemahkan dalam variabel matematis. Laba kotornya 20% dari harga pokok maka harga pokoknya 100% dan omsetnya  120%. Jika 100.000.000 nya adalah 120% maka 100% adalah 83.333.333 sedangkan 20%nya adalah 16.666.666.

Metode persediaan eceran

Metode ini lumrah untuk dilakukan perusahaan dengan dagangan eceran yang otomatis perputaran persediaannya cukup tinggi. Langkah-langkah yang harus di lakukan yaitu: menentukan persentase harga pokok barang untuk di jual terhadap harga jual; menghitung nilai persediaan barang dagang akhir periode dan mengalikan persentase yang sudah di estimasikan tadi dengan jumlah akhir persediaan yang sudah di hitung.

Sekian beberapa penjelasan Saya tentang pengertian persediaan semoga penjelasan tentang pengertian persediaan ini dapat di aplikasikan dalam perusahaan. Karena sangat pentingnya akun tersebut membuat para pembaca harus lebih berhati-hati dalam pencatatan maupun penghitungannya. Terima Kasih.

Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Bagian V

Hi sobat semua apa kabar, mudah-mudahan dalam keadaan baik dan tidak bosan yah membaca blog saya yang sederhana ini. Ok sob, tulisan berikut menyambung tulisan saya yang sebelumnya. Tanpa panjang lebar kita bahas satu persatu yah .

JENIS-JENIS AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Akuntansi Berbasis Anggaran (Budgetary based Accounting) 

Akuntansi anggaran adalah akuntansi yang mencatat, mengklasifikasi, dan mengikhtisarkan transaksi berdasarkan anggaran pendapatan ataupun belanja. Istilah ‘akuntansi anggaran’ mengacu pada praktik yang dijalankan oleh beberapa pemerintah negara bagian di Amerika Serikat di tahun 1950-an. 

Sistem akuntansi ini memasukkan jumlah yang dianggarkan dan jumlah aktual dalam catatan ganda. Jumlah pemasukan yang dianggarkan dimasukkan dalam pos kredit, kemudian sebagai pengeluaran debit dimasukkan sebagai penyeimbang dari kredit tadi. Keseimbangan rekening memperlihatkan jumlah anggaran yang masih belum dibelanjakan. 

Kendala utama perhitungan sistem akuntansi anggaran adalah kompleksitas penerimaan dan pengeluaran yang dianggarkan. Untuk menyederhanakan kerumitan ini, maka dilakukan pembandingan yang sistematik dan berkelanjutan antar-angka aktual dan angka anggaran, tanpa melalui proses penjurnalan anggaran, melainkan cukup mengandalkan data anggaran yang telah direkam dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Sehingga laporan keuangan pemerintah tidak hanya menunjukkan penerimaan dan pengeluaran aktual, tetapi juga perbandingannya dengan penerimaan dan pengeluaran yang dianggarkan. Praktik ini berbeda di perusahaan swasta. Anggaran tidak termasuk laporan yang dipublikasi. Sedangkan di pemerintahan Anggaran adalah laporan utama yang harus menjadi dokumen publik. 

Akuntansi Berbasis Kas (Cash based Accounting) 

Akuntansi berbasis kas adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi keuangan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Fokus pengukurannya pada saldo kas dan perubahan saldo kas, dengan cara membedakan antara kas yang diterima dan kas yang dikeluarkan. 

Lingkup akuntansi berbasis kas ini meliputi saldo kas, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Keterbatasan sistem akuntansi ini adalah keterbatasan informasi yang dihasilkan karena terbatas pada pertanggungjawaban kas saja, tetapi tidak memperlihatkan pertanggungjawaban manajemen atas aktiva dan kewajiban. 

Akuntansi Berbasis Akrual (Accrual based Accounting) 

Akuntansi berbasis akrual adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan. Fokus sistem akuntansi ini pada pengukuran sumber daya ekonomis dan perubahan sumber daya pada suatu entitas.

Sistem akuntansi ini merupakan sistem yang paling modest. Keberhasilan New Zealand menerapkan akuntansi akrual telah menyebabkan berbagai perubahan dalam manajemen sektor publik. Dalam akuntansi akrual, informasi yang dihasilkan jauh lebih lengkap dan menyediakan informasi yang rinci mengenai aktiva dan kewajiban. 

Akuntansi Berbasis Kas Menuju Akrual (Cash Toward Accrual based Accounting) 

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, sedangkan basis akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. 

Ilustrasi Perbedaan antara Basis Kas (Cash Basis) dengan Basis Akrual (Accrual Basis)

Diilustrasikan sebuah pemerintahan memiliki saldo kas awal sebesar Rp 10.000 tanpa memiliki kekayaan lainnya. Neraca awal, baik berbasis kas maupun berbasis akrual, akan terlihat sama dalam contoh di bawah ini. 

Aktiva                                                    Passiva 
Kas                       Rp 10.000                Ekuitas Dana     Rp 10.000

Misalnya terjadi transaksi pembelian kendaraan senilai Rp 3.000, neraca setelah transaksi tersebut akan ditampilkan secara berbeda di masing-masing basis. Pada basis kas, pembelian kendaraan tersebut dianggap sebagai belanja (biaya). Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah: 

Dr Belanja Kendaraan Rp 3.000 
                               Cr Kas       Rp 3.000 

Pada akhir periode, semua akun belanja (biaya) akan ditutup dan mengurangi nilai ekuitas dana. Sehingga yang akan muncul di neraca pada basis kas tetap akun KAS saja di sisi aktiva, karena fokus pengukuran basis kas hanya pada KAS. Maka neraca berbasis kas akan menjadi sebagai berikut :

Aktiva                                                  Passiva 
Kas                        Rp 7.000               Ekuitas Dana      Rp 7.000

Karena fokus pengukuran pada basis akrual adalah semua sumber daya yang dimiliki, maka transaksi pembelian kendaraan tersebut akan dicatat dengan jurnal sebagai berikut: 

Dr Kendaraan Rp. 3.000 
            Cr Kas         Rp. 3.000 

Dengan demikian, neraca pada basis akrual akan menampilkan akun Kendaraan (Aset Tetap) selain KAS di sisi aktiva, sedangkan Ekuitas Dana di sisi pasiva tetap 10.000. Hal tersebut menunjukkan fokus pengukuran basis akrual yang melaporkan semua perubahan kekayaan sehingga transaksi tersebut dianggap sebagai penambahan aset tetap. Dengan kata lain neraca berbasis akrual akan menjadi sebagai berikut :

Aktiva                                                Passiva
Kas                        Rp 7.000             Ekuitas Dana         Rp 10.000 
Kendaraan             Rp 3.000

Terlihat terjadi perbedaan dalam kedua neraca tersebut sebagai akibat dari satu kejadian transaksi yang sama. Dalam neraca berbasis akrual terdapat akun kendaraan yang tidak diakui pada neraca berbasis kas. 

Akan tetapi, yang lebih penting untuk diperhatikan adalah dari transaksi yang sama kedua neraca tersebut menghasilkan nilai ekuitas dana yang berlainan (Rp 7.000 pada neraca berbasis kas dan Rp 10.000 pada neraca berbasis akrual). Ketika sebuah entitas pemerintah harus memilih salah satu dari kedua basis tersebut, pertanyaannya adalah informasi ekuitas dana yang mana yang lebih baik? 

Informasi tentang ekuitas dana yang disampaikan oleh Neraca berbasis akrual diyakini memberikan informasi yang lebih komprehensif karena merepresentasikan seluruh sumber daya yang dimiliki pemerintah. Akan tetapi, banyak pihak juga menghendaki pelaporan ekuitas dana seperti yang tercantum dalam neraca berbasis kas kerena benar-benar menunjukkan jumlah ketersediaan kas yang dimiliki pemerintah, sebuah informasi yang berguna dalam pengendalian anggaran sekaligus menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah dalam mengeksekusi program-program jangka pendeknya. 

Basis Kas Modifikasi adalah sebuah pendekatan yang mencoba menampilkan informasi yang dihasilkan basis kas sekaligus juga menyajikan informasi yang hanya bisa dimunculkan oleh basis Akrual. Dengan basis kas modifikasi, transaksi-transaksi dicatat berdasarkan kas yang diterima atau dibayarkan, sehingga neraca yang dihasilkan akan seperti neraca berbasis kas. Perbedaannya, basis kas modifikasi menggunakan fokus pengukuran atas semua sumber daya (all resources)

Dengan ilustrasi transaksi yang sama, transaksi pembelian kendaraan dalam basis kas modifikasi akan dicatat sebagai transaksi belanja dan mengurangi ekuitas dana menjadi       Rp 7.000. 

Dr Belanja Kendaraan Rp. 3.000 
                                   Cr Kas Rp. 3.000 

Namun, fokus pengukuran menghendaki informasi tentang kendaraan dimunculkan dalam neraca sehubungan dengan fokus pengukurannya yang menghendaki semua kekayaan yang dimiliki ditampilkan di neraca. Akibatnya, pelaporan ekuitas dana juga tidak lagi Rp 7.000 tetapi menjadi Rp 10.000, padahal berdasarkan transaksi seharusnya nilai ekuitas dana hanya Rp 7.000. 

Maka, dalam basis kas modifikasi, dilakukan jurnal tambahan untuk mengakui mobil dan melakukan penyesuaian pada ekuitas dana sebagai berikut: 
Dr Kendaraan Rp. 3.000 
      Cr Ekuitas Dana yang Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp. 3.000 

Sehingga basis kas modifikasi akan menghasilkan neraca seperti berikut:

Aktiva                                                Passiva
Kas             Rp 7.000                        Ekuitas Dana                                   Rp 7.000 
Kendaraan  Rp 3.000                        Ekuitas dana yang Diinvestasikan 
                                                          dalam Aset Tetap                             Rp 3.000

Negara-negara penganut basis kas modifikasi merasa bahwa informasi yang dihasilkan oleh basis ini lebih informatif daripada yang dihasilkan oleh basis kas maupun basis akrual. Bagian ekuitas dana selain menunjukkan informasi tentang ekuitas dana lancar yang memungkinkan kontrol atas kas, juga memberikan informasi tentang kondisi kekayaan yang berupa aset tetap. 

Sementara itu, basis akrual modifikasi lebih banyak diimplementasikan pada negara-negara yang menggunakan multi dana dalam akuntansi pemerintahannya. Basis akrual modifikasi pada dasarnya adalah basis akrual yang mencatat transaksi-transaksi sesuai dengan kejadiannya, tidak semata-mata pada saat kas diterima atau dibayarkan. Namun, basis akrual modifikasi mempunyai fokus pengukuran hanya pada sumber daya yang bersifat lancar. 

Akuntansi pemerintahan di Amerika misalnya, menggunakan basis akrual modifikasi untuk pencatatan di General Fund. Maka, General Fund akan mencatat transaksi-transaksinya tidak semata-mata berdasarkan kas, seperti halnya basis akrual tetapi neraca yang diterbitkan hanya memuat sumber daya lancar saja. Transaksi-transaksi yang terkait dan atau menghasilkan aset tetap / hutang jangka panjang akan dicatat dalam fund tersendiri. Di Amerika, fund tersebut disebut sebagai Account Group, yang terdiri atas General Capital Asset untuk melaporkan transaksi aset tetap dan General Long Term Liabilities untuk melaporkan transaksi hutang jangka panjang. 

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH 

Standar akuntansi pemerintah dan kebijakan akuntansi keuangan pemerintah daerah terutama mengatur mengenai 3 (tiga) hal, yaitu Pertama, masalah pengakuan. Pertanyaannya kapan suatu transaksi diakui untuk dicatat. Kedua, masalah pengukuran. Pertanyaannya bagaimana menetapkan nilai uang untuk dicatat dalam pos-pos laporan keuangan. Ketiga, masalah pengungkapan (disclosure). 

Pengakuan 

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. 

Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui, yaitu: 
  1. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan, 
  2. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal. 
Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas. 

Pengukuran 

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. 

Pengungkapan (Disclosure) 

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan. 

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. 

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut : 
  1. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target 
  2. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan 
  3. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya 
  4. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan 
  5. Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas 
  6. Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan 
  7. Daftar dan skedul. 
Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus memiliki referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. 

Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontijensi dan komitmen-komitmen lainnya. 

Dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan untuk mengubah susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Misalnya informasi tingkat bunga dan penyesuaian nilai wajar dapat digabungkan dengan informasi jatuh tempo surat-surat berharga. Selain itu, suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu: 
  • Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta juridiksi di mana entitas tersebut beroperasi 
  • Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya 
  • Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya. 
Ok sob, demikianlah overview mengenai akuntansi pemerintahan daerah yang telah kita bahas menjadi 5 bagian, semoga informasi ini menambah pengetahuan dan wawasan sobat-sobat sekalian dalam akuntansi pemerintahan daerah yang akan menuju pada akuntansi akural basis.  Jika ada kata yang salah mohon maaf ya sob, dan jika ada kritik atau pertanyaan yang bisa membuat blog ini lebih baik lagi saya terima sob.Terima Kasih.

Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Bagian IV

Kita akan lanjut pembahasan mengenai Akuntansi Pemerintahan, berikut ini kita akan bahas mengenai jenis-jenis transaksi pemerintahan khususnya daerah dan struktur akuntansi keuangan Pemerintahan Daerah.

Ok, untuk mempersingkat waktu mari kita bahas satu persatu sob.

Jenis-jenis Transaksi Pemerintah Daerah (Pemda) 

Dalam akuntansi keuangan pemerintah daerah, jenis transaksi dapat dirinci berdasarkan struktur APBD yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Selain itu masih ada jenis transaksi lain yaitu transaksi Non kas pemda, dan transaksi Rekening Antar Kantor (RAK) yaitu antara PPKD-SKPD. 

Disamping itu berdasarkan sifat dan jenis entitas, transaksi masih dapat dibagi kedalam akuntansi untuk transaksi di SKPD atau disebut transaksi SKPD dan transaksi untuk tingkat Pemda yang ditangani PPKD atau disebut juga transaksi PPKD. 

D.1. Pendapatan Daerah 
Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah meliputi : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. 

D.2. Belanja Daerah 
Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja Daerah meliputi : Belanja Langsung, yaitu belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program; Belanja tidak langsung, yaitu belanja tugas pokok dan fungsi yang tidak dikaitkan dengan pelaksanaan program. 

D.3. Pembiayaan Daerah 
Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan, dan Sisa lebih anggaran tahun berkenaan. Termasuk dalam transaksi Penerimaan Pembiayaan yang dimaksudkan untuk mengatasi defisit anggaran adalah: Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, Pencairan dana cadangan, Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan pinjaman daerah, Penerimaan kembali pemberian pinjaman, Penerimaan piutang daerah. Sedangkan yang termasuk dalam Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang dimaksudkan untuk menyalurkan surplus anggaran adalah: Pembentukan dana cadangan, Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, Pembayaran pokok utang, Pemberian pinjaman daerah. 

D.4. Transaksi Selain Kas 
Prosedur akuntansi selain kas meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang meliputi transaksi : koreksi kesalahan dan penyesuaian; pengakuan aset tetap, utang jangka panjang, dan ekuitas; depresiasi; dan transaksi yang bersifat accrual dan prepayment; hibah selain kas. 

D.4.1. Koreksi Kesalahan dan Penyesuaian 
Koreksi kesalahan pencatatan merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal dan telah diposting ke buku besar. Sedangkan penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang, dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan. 

D.4.2. Pengakuan Aset Tetap, Utang Jangka Panjang, dan Ekuitas 
Pengakuan Aset Tetap merupakan pengakuan terhadap perolehan aset yang dilakukan oleh Satuan Kerja. Pengakuan aset tetap dan ekuitas sangat terkait dengan belanja modal yang dilakukan oleh Satker. Pengakuan Utang, jika dalam hal ini adalah pengakuan utang perhitungan fihak ketiga di SATKER sangat terkait dengan transaksi belanja yang mengharuskan pemotongan pajak atau potongan-potongan belanja lainnya. Namun jika utang yang dimaksud adalah utang jangka panjang, maka hal ini timbul dari transaksi pembiayaan penerimaan yang dilakukan oleh PPKD. 

D.4.3. Depresiasi 
Depresiasi dilakukan untuk menyusutkan nilai aset yang dimiliki oleh Satker (apabila diperlukan). 

D.4.4. Transaksi yang bersifat accrual dan prepayment 
Transaksi yang bersifat accrual dan prepayment muncul karena adanya transaksi yang sudah dilakukan Satker namun pengeluaran kas belum dilakukan (accrual) atau terjadi pengeluaran kas untuk belanja di masa yang akan datang (prepayment). 

D.4.5. Hibah selain kas 
Penerimaan atau pengeluaran hibah selain kas adalah penerimaan atau pengeluaran sumber ekonomi non kas yang merupakan pelaksanaan APBD yang mengandung konsekuensi ekonomi bagi pemerintah daerah. 

Struktur Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah
Struktur akuntansi di pemerintah daerah menggunakan konsep transaksi Kantor Pusat-Kantor Cabang (Home Office-Branch Office Transaction atau disingkat menjadi HOBO). Di Pemda yang bertindak sebagai Kantor Pusat adalah PPKD dan yang bertindak sebagai Kantor Cabang adalah SKPD. 

Pemilihan struktur ini sesuai dengan Undang Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pasal 10 ayat (3) dan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 100, yang menetapkan bahwa pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan dilakukan di tingkat SKPD sebagai entitas akuntansi dan Pemda sebagai entitas pelaporan. 

Sebagai konsekuensi dari struktur akuntansi tersebut diperlukan kontrol pencatatan antara PPKD dan SKPD melalui mekanisme akun resiprokal (reciprocal account) yaitu akun Rekening Koran-PPKD yang ada di SKPD dan akun Rekening Koran-SKPD yang ada di PPKD. Akuntansi Rekening Koran-PPKD merupakan akuntansi ekuitas dana di tingkat SKPD. 

Akun “Rekening Koran-PPKD” setara dengan akun “Ekuitas Dana”, tetapi penggunanya khusus SKPD. Hal ini dikarenakan SKPD merupakan cabang dari Pemda, sehingga sebenarnya SKPD tidak memiliki ekuitas dana sendiri, melainkan hanya menerima ekuitas dana dari Pemda, melalui mekanisme transfer. 

Akun “Rekening Koran-PPKD” akan bertambah bila SKPD menerima transfer aset (seperti menerima SP2D UP dan GU, menerima aset tetap dari Pemda), pelunasan pembayaran belanja LS (menerima SP2D LS), dan akan berkurang bila SKPD mentransfer aset ke Pemda (seperti penyetoran uang ke Pemda). 

Saldo normal akun “Rekening Koran-PPKD” adalah kredit (Cr). Akun “Rekening Koran-PPKD” dapat dibagi menjadi : - Rekening Koran-PPKD Kas - Rekening Koran-PPKD Piutang - Rekening Koran-PPKD Persediaan - Rekening Koran-PPKD Aset Tetap - Rekening Koran-PPKD Aset lainnya - Rekening Koran-PPKD Belanja - Rekening Koran-PPKD Utang Akun Rekening Koran-PPKD Utang merupakan contra account dari Rekening Koran-PPKD, sehingga saldonya adalah Debit (Dr). 

Akun-akun Rekening Koran-PPKD ini rekening reciprocal – nya yaitu akun Rekening Koran-SKPD yang ada di PPKD sebagai akun aset. Saldo normal akun “Rekening Koran-SKPD” adalah Debit (Dr). Akun “Rekening Koran-SKPD” dapat dibagi menjadi : - Rekening Koran-SKPD Kas - Rekening Koran-SKPD Piutang - Rekening Koran-SKPD Persediaan - Rekening Koran-SKPD Aset Tetap - Rekening Koran-SKPD Aset lainnya - Rekening Koran-SKPD Belanja - Rekening Koran-SKPD Utang Akun Rekening Koran-SKPD Utang merupakan contra account dari Rekening Koran-SKPD, sehingga saldonya adalah Kredit (Cr). 

Akun-akun Rekening Koran-PPKD dan Rekening Koran-SKPD ini akan dieliminasi pada saat akan dibuat penggabungan laporan keuangan di Pemda oleh PPKD/BUD.

Ok sob, sampai disini dulu pembahasannya ntar kita lanjut lagi ya karena masih ada lagi nih bahasan mengenai Akuntansi Pemerintahan. Semoga bermanfaat ya sob, dan kasih komentar yang membangun ya sob atau kalo ada pertanyaan boleh juga.

Dalam Bahasa dan Mata Uang Apa Laporan Keuangan Disajikan ? - Bagian 2

Aspek Standar Akuntansi Keuangan 

Berdasarkan ruang lingkup penerapan, terdapat dua standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh DSAK-IAI yang digunakan sebagai basis penyusunan laporan keuangan, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berbasis Internasional Financial Reporting Standards dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). SAK-ETAP digunakan sebagai basis penyusunan laporan keuangan bertujuan umum (general financial statements) untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publiksignifikan. 

Suatu entitas tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan yaitu ketika entitas tidak termasuk dalam salah satu dari dua kategori berikut ini, yaitu: 
(i) entitas yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau 
(ii) entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang adan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi. 

Namun demikian entitas yang termasuk dalam dua kategori tersebut dapat menerapkan SAK-ETAP sebagai basis penyusunan laporan keuangan ketika otoritas yang berwenang membuat regulasi yang mengizinkan penggunaan SAK-ETAP. Pilihan untuk menerapkan SAK-ETAP sebagai basis penyusunan laporan keuangan bersifat voluntary. 

Entitas yang memilih untuk tidak menggunakan SAK-ETAP dalam penyusunan laporan keuangan maka entitas tersebut harus menggunakan SAK yang berbasis IFRS. Demikian juga entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan (entitas yang termasuk dalam dua kategori diatas) harus menggunakan SAK sebagai basis penyusunan laporan keuangan. 

1) Pengaturan Mata Uang Dalam SAK-ETAP 
Dalam SAK-ETAP Bab 25 Mata Uang Pelaporan diperkenalkan beberapa istilah terkait dengan mata uang, yaitu mata uang fungsional, mata uang pelaporan, dan mata uang pencatatan. Mata uang fungsional adalah mata uang utama dalam arti substansi ekonomi, yaitu mata uang utama yang dicerminkan dalam kegiatan operasi entitas. Mata uang pelaporan adalah mata uang yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan. Sedangkan mata uang pencatatan adalah mata uang yang digunakan oleh entitas untuk membukukan transaksi. 

Dalam Bab tersebut diatur bahwa mata uang pelaporan yang digunakan entitas di Indonesia untuk menyusun laporan keuangan adalah mata uang Rupiah. Entitas dapat menggunakan mata uang selain Rupiah sebagai mata uang pelaporan hanya jika mata uang tersebut memenuhi kriteria sebagai mata uang fungsional. Sedangkan untuk pencatatan transaksi diatur bahwa mata uang yang digunakan sebagai mata uang pencatatan harus sama dengan mata uang pelaporan. Dengan kata lain bahwa pada umumnya laporan keuangan entitas di Indonesia disajikan dalam mata uang Rupiah. 

Demikian pula pencatatan transaksi juga dilakukan dalam mata uang Rupiah. Entitas dapat menggunakan mata uang selain Rupiah (misal Dollar Amerika Serikat) sebagai mata uang pelaporan dan mata uang pencatatan hanya jika mata uang Dollar Amerika Serikat tersebut memenuhi kriteria sebagai mata uang fungsional. 

Oleh karena itu, mata uang fungsional dapat merupakan mata uang Rupiah atau selain Rupiah, bergantung pada fakta substansi ekonominya. Suatu mata uang dikategorikan sebagai mata uang fungsional menurut SAK-ETAP apabila memenuhi seluruh indikator yaitu: 
(i) indikator arus kas, yaitu arus kas yang berhubungan dengan kegiatan utama entitas didominasi oleh mata uang tertentu; 
(ii) indikator harga jual, yaitu harga jual produk entitas dalam periode jangka pendek sangat dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar mata uang tertentu atau produk entitas secara dominan dipasarkan untuk ekspor; dan 
(iii) indikator biaya, yaitu biaya-biaya entitas secara dominan sangat dipengaruhi oleh pergerakan mata uang tertentu. 

Pendekatan pembobotan pada setiap indikator tersebut dapat dilakukan ketika menentukan mata uang fungsional, namun entitas harus memberikan bobot paling besar untuk indicator arus kas. Demikian pula entitas disyaratkan untuk menggunakan pertimbangan professional dengan mempertimbangkan aspek operasi dan kegiatan rinci entitas, namun harus dilakukan dengan tingkat relevansi dan keandalan yang paling tinggi. Sehingga entitas memiliki tolok ukur yang konsisten dalam penentuan mata uang fungsional. 

Implikasi atas pengaturan mata uang pelaporan dan mata uang pencatatan adalah dampak selisih kurs akibat transaksi yang didenominasikan pada mata uang selain mata uang pelaporan dan pencatatan. Mata uang fungsional dianggap sebagai mata uang dasar dalam menentukan nilai tukar atau dalam perhitungan selisih kurs. 

Transaksi yang didenominasikan selain mata uang fungsional harus ditranslasikan ke mata uang fungsional dengan menggunakan kurs yang terjadi pada tanggal transaksi. Pada akhir periode, saldo-saldo posmoneter yang didenominasikan dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang pelaporan dengan menggunakan kurs penutup. 

Sedangkan untuk akun-akun nonmoneter dilaporkan dengan menggunakan kurs transaksi. Selisih kurs yang terjadi dicatat dalam laporan laba rugi. Akun moneter adalah akun SAK-ETAP juga mengatur bahwa entitas diharuskan untuk mengubah mata uang pencatatan dan pelaporan ke Rupiah, jika mata uang fungsional berubah dari bukan Rupiah ke Rupiah. 

Keputusan perubahan tersebut hanya dapat dilakukan jika terjadi perubahan substansi ekonomi dari mata uang fungsional. 

2) Pengaturan Mata Uang Dalam SAK 
SAK mengatur perihal mata uang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 10 (2010): Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing (PSAK 10). Pada dasarnya PSAK 10 mengatur bahwa setiap entitas harus mencatat transaksi keuangan dalam pembukuan entitas dengan menggunakan basis pengukuran yang dinyatakan dalam mata uang fungsionalnya. 

Oleh karena itu, setiap entitas harus mengevaluasi dan menentukan apa mata uang fungsionalnya. Transaksi yang dilakukan dalam valuta asing (valuta selain dalam mata uang fungsional) harus dijabarkan ke dalam mata uang fungsional dengan menggunakan kurs spot pada tanggal transaksi. 

Pada akhir periode pelaporan, saldo-saldo pos moneter dalam valuta asing dinilai ulang ke dalam mata uang fungsional dengan menggunakan kurs penutup pada tanggal pelaporan. Sedangkan pos nonmoneter dalam valuta asing dijabarkan dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi (saldo tercatat). Selisih kurs yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi. 

Dalam hal entitas melaksanakan pembukuan dan pencatatan dalam mata uang selain mata uang fungsionalnya, maka pada saat menyiapkan laporan keuangan entitas menjabarkan semua jumlah-jumlah dalam pembukuan ke dalam mata uang fungsional dengan menggunakan prosedur: 
(i) pos moneter menggunakan kurs penutup dan 
(ii) pos nonmoneter menggunakan kurs pada tanggal transaksi. 

Sehingga saldo yang dihasilkan setelah prosedur tersebut dilakukan akan sama dengan saldo pembukuan ketika dilakukan dalam mata uang fungsional. Kemudian, PSAK 10 menyatakan bahwa pada umumnya laporan keuangan entitas di Indonesia disusun dalam mata uang Rupiah. PSAK 10 juga mengatur bahwa setiap entitas dapat menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsional atau mata uang yang berbeda. 

Perbedaan mata uang tersebut terjadi karena berbagai sebab diantaranya karena :
(i) untuk tujuan konsolidasi bagi entitas induknya di luar negeri yang mata uang penyajiannya berbeda dengan entitas lokal, 
(ii) mata uang fungsional entitas tersebut ternyata berbeda dengan mata uang pembukuan dan/atau penyajian laporan keuangan yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
(iii) untuk tujuan memenuhi kebutuhan kelompok investor tertentu, atau 
(iv) sebab lainya. 

Ketika laporan keuangan disajikan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang fungsional maka entitas menjabarkan saldo-saldo pembukuan dalam mata uang fungsional ke dalam mata uang penyajian dengan menggunakan kurs sebagai berikut: 

(i) asset dan liabilitas untuk setiap laporan posisi keuangan yang disajikan (termasuk komparatif) dijabarkan dengan menggunakan kurs penutup pada tanggal laporan posisi keuangan tersebut, 
(ii) penghasilan dan beban untuk setiap laporan laba rugi komprehensif dijabarkan dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi, dan 
(iii) semua selisih kurs yang dihasilkan diakui dalam pendapatan komprehensif lain. 

Prosedur ini hanya berlaku dalam kondisi ketika mata uang fungsional entitas bukan suatu mata uang dari kondisi ekonomi hiperinflasi (yaitu kondisi ekonomi ketika akumulasi tingkat inflasi dalam tiga tahun terakhir melebihi 100%). 

Dalam PSAK 10, mata uang fungsional didefinisikan sebagai mata uang pada lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi, yaitu lingkungan entitas dimana menghasilkan dan mengeluarkan kas. Dalam menentukan mata uang fungsional entitas mempertimbangkan factor berikut ini sebagai faktor utama, yaitu: 

(a) mata uang yang paling berpengaruh terhadap harga jual barang dan jasa dan dari Negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan harga jual barang dan jasa entitas, 
(b) mata uang yang paling mempengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya lain dari pengadaan barang dan jasa. 

Selain itu, entitas juga dapat menambahkan faktor-faktor berikut ini sebagai factor tambahan dalam menentukan mata uang fungsional, yaitu: 
(a) mata uang yang mana dari aktivitas pendanaan dihasilkan atau 
(b) mata uang yang mana penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya ditahan. 

Demikian juga dalam hal entitas memiliki kegiatan usaha luar negeri, maka dalam menentukan mata uang fungsional juga perlu mempertimbangkan sifat dan karakteristik dari kegiatan usaha luar negeri. Apabila berbagai indikator tersebut bercampur dan mata uang fungsional tidak jelas, maka manajemen menggunakan pertimbangannya untuk menentukan mata uang fungsional yang paling tepat menggambarkan pengaruh ekonomi dari transaksi, peristiwa dan kondisi yang mendasari. 

Oleh karena itu, mata uang fungsional tidak berubah hingga kemudian terdapat perubahan pada transaksi, peristiwa dan kondisi yang mendasari tersebut. 

3) Simpulan Aspek Standar Akuntansi Keuangan 
Fokus pengaturan mata uang dalam SAK-ETAP maupun SAK terletak pada penentuan mata uang fungsional dan pengakuan dampak selisih kurs yang terjadi. SAK mensyaratkan pengukuran transaksi untuk kemudian dicatat dalam pembukuan harus dengan menggunakan mata uang fungsional. Sedangkan laporan keuangan dapat disajikan dalam mata uang fungsional maupun mata uang yang berbeda. Sedikit berbeda pengaturan dalam SAK-ETAP, bahwa pada umumnya pembukuan dan laporan keuangan di Indonesia disajikan dalam Rupiah. 

Entitas yang menggunakan SAK-ETAP dapat menyajikan laporan keuangan selain dalam mata uang Rupiah ketika mata uang tersebut memenuhi kriteria sebagai mata uang fungsional. 

Penutup 
Undang-Undang mewajibkan Direksi Perseroan Terbatas untuk menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan organisasi profesi akuntansi yang diakui pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang tersebut juga mewajibkan Direksi ketika menyusun laporan keuangan harus menggunakan bahasa Indonesia dan mata uang Rupiah. Direksi Perseroan Terbatas dapat menyajikan laporan keuangan dalam bahasa asing dan/atau mata uang selain Rupiah ketika telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan. Direksi Perseroan Terbatas menyerahkan laporan keuangan kepada akuntan publik untuk diaudit agar kualitas informasi lebih dapat dipercaya ketika asset atau peredaran usaha melebihi Rp 50 milyar atau diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan lainya. Direksi Perseroan Terbatas juga berkewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan kepada instansi pemerintah setelah diaudit oleh akuntan publik sesuai ketentuan yang berlaku. 

Ketentuan terkait dengan pelaporan keuangan tersebut juga berlaku bagi jenis perusahaan lainya. Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia menitikberatkan pada aspek pengukuran transaksi dalam mata uang fungsional yang kemudian dicatat dalam pembukuan dan disajikan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan sesuai SAK dapat disajikan dalam mata uang fungsional atau mata uang lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dikutip dari tulisan Pak Tarkosunaryo (Ketua Ikatan Akuntan Publik Indonesia)
 
Copyright © 2020 INFO AKUNTAN

Powered by Aditya Tarigan