INFO UPDATE

Kewajiban Membayar Pajak Bagi Wajib Pajak Badan

Setiap badan usaha berkewajiban untuk membayar pajak, baik bulanan maupun tahunan, kepada pemerintah. Berikut ini kewajiban pajak yang harus dilaksanakan suatu badan usaha.

WAJIB PAJAK BADAN MEMILIKI KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK

Seluruh badan usaha di Indonesia entah yang berbentuk Perusahaan Terbatas (PT), Perusahaan Firma (Fa), Perseroan Komanditer (CV) yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berkewajiban untuk membayar pajak.

Saat ini, negara sudah memberikan kepercayaan kepada perusahaan dan masyarakat untuk inisiatif menghitung, melapor dan menyetor pajak (self-assesment). Terdapat beberapa jenis pajak bagi WP badan yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Jenis pajak tersebut adalah Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai.

JENIS PAJAK WAJIB PAJAK BADAN

A. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan Pasal 21
Pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak atau karyawan Anda dan harus dibayar setiap bulannya.

Perusahaan biasanya memotong langsung penghasilan para pegawai dan menyetorkannya ke kas negara  melalui bank persepsi. Menariknya, pengelolaan pajak karyawan baik itu hitung-setor maupun lapor PPh 21 dapat dilakukan melalui fitur PPh 21.

Pajak Penghasilan Pasal 22
Pemungutan pajak dari Wajib Pajak yang melalukan kegiatan di bidang impor atau dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong mewah.

Pajak Penghasilan Pasal 23
Merupakan pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari wajib pajak saat transaksi yang meliputi transaksi dividen (pembagian keuntungan saham), royalti, bunga, hadiah dan penghargaan, sewa dan penghasilan lain yang terkait dengan penggunaan aset selain tanah atau transfer bangunan, atau jasa.

Pajak Penghasilan Pasal 25
Merupakan angsuran pajak yang berasal dari jumlah pajak penghasilan terutang menurut SPT Tahunan PPh dikurangi PPh yang dipotong atau dipungut serta PPh yang dibayar atau terutang di Luar Negeri yang boleh dikreditkan.

Pajak Penghasilan Pasal 26
Merupakan PPh yang dikenakan/dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Berdasarkan aturan, tarif umum PPh pasal 26 adalah 20%. Namun, tarif dapat berubah mengikuti P3B.

Pajak Penghasilan Pasal 29
Saat jumlah pajak terutang suatu perusahaan dalam satu tahun pajak lebih besar dari jumlah kredit pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan yang telah disetor sendiri, maka nilai lebih pajak terutang tersebut ( pajak terutang dikurangi kredit pajak ) menghasilkan PPh Pasal 29. PPh ini harus dibayarkan sebelum SPT Tahunan PPh Badan dilaporkan.

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)
PPh ini berhubungan dengan pajak yang dipotong dari penghasilan yang dipotong dari bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi, hadiah undian, transaksi saham dan sekuritas lainnya, serta transaksi lain sebagaimana diatur dalam peraturannya.

Pajak Penghasilan Pasal 15
Merupakan laporan pajak yang berhubungan dengan Norma Perhitungan Khusus untuk golongan wajib pajak tertentu, seperti wajib pajak badan yang bergerak dibidang pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, pengeboran minyak, gas dan geothermal, perusahaan dagang asing, dan perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangunan-guna-serah.

B. Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
PPN adalaah pajak yang dikenakan pada transaksi atas barang dan jasa kena pajak di Indonesia. Nilai PPN ditambahkan pada harga pokok barang atau jasa tersebut yang diperjualbelikan. Baca info lanjut soal PPN di sini.

Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)
PPnBM merupakan pajak yang dikenakan atas barang atau produk yang dianggap bukan sebagai barang kebutuhan pokok, dan dikonsumsi oleh masyarakat tertentu yang pada umumnya merupakan masyarakat berpenghasilan tinggi.

Pengertian lainnya, barang mewah adalah barang yang dibeli untuk menunjukkan status atau jika dikonsumsi dinilai dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat Indonesia. Ini kategori bawang yang terkena PPnBM: Pajak Barang Mewah.

SANKSI ADMINISTRASI WAJIB PAJAK BADAN
Apabila Surat Pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan oleh WP Badan dalam jangka waktu atau batas waktu perpanjangan yang sudah diberikan, maka WP Badan akan dikenai sanksi administrasi dengan denda sebesar:

Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk SPT Masa PPN.
Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Denda Lapor (PPh 21, PPh 23, Pasal 4 Ayat 2,dan PPh 25) atau SPT Masa lainnya.
Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.

Kesimpulan
Begitu Anda memiliki badan usaha atau menjadi pengusaha, maka telah menjadi wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi yang berprofesi sebagai pengusaha. Untuk itu, ada sejumlah pajak yang harus dibayarkan. Jenis pajak yang harus dibayarkan tersebut biasanya tertera pada SKT (Surat Keterangan Terdaftar) saat Anda mendaftarkan diri menjadi NPWP Badan. 

Setelah menjadi mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Badan, maka jangan lupa mendaftarkan diri sebagai pengguna aplikasi OnlinePajak untuk mendapatkan kemudahan hitung pajak otomatis, buat SPT Masa, ID billing, setor pajak 1 klik dan lapor pajak online atau e-filing secara gratis dan dalam 1 aplikasi terpadu.

Karakter Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik melakukan serangkaian proses yang terdiri dari mengumpulkan, mencatat, mengklasifikasikan, menganalisis, dan membuat laporan keuangan untuk sebuah organisasi publik sehingga informasi keuangan bagi pihak yang membutuhkan bisa tersedia. 

American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1993) menyatakan bahwa tujuan akuntansi sektor publik adalah memberikan informasi untuk mengelola suatu operasi dan alokasi sumber daya kepada organisasi secara ekonomis dan efisien terkait dengan pengendalian manajemen (management control).

Akuntansi sektor publik menyediakan informasi kepada manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab secara tepat dan efektif sehingga pegawai pemerintah sebagai bawahannya bisa melaporkan kepada publik tentang hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. 

Perbedaan akuntansi sektor publik dengan akuntansi pada sektor swasta terletak pada sifat dan karakteristik akuntansi yang disebabkan oleh lingkungan yang mempengaruhi. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik. 

Pertama, faktor ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tenaga kerja, nilai tukar mata uang, infrastruktur, dan pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP/GDP).

Kedua, faktor politik, yaitu hubungan negara dan masyarakat, legitimasi pemerintah, tipe rezim yang berkuasa, ideologi negara, elit politik dan massa, jaringan Internasional, dan kelembagaan. 

Ketiga, faktor kultural meliputi keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya; sistem nilai masyarakat, historis, sosiologi masyarakat, karakteristik masyarakat, dan tingkat pendidikan. 

Keempat, faktor demografi meliputi pertumbuhan penduduk, struktur usia penduduk, migrasi, dan tingkat kesehatan.

Ruang lingkup akuntansi sektor publik meliputi badan-badan pemerintahan seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah dan unit-unit kerja pemerintah, perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD), organisasi sukarelawan, rumah sakit, perguruan tinggi dan universitas, lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi politik dan sebagainya. 

Adapun ciri ciri atau karakteristik akuntansi sektor publik berikut ini :

Sumber daya suatu organisasi atau badan usaha berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau laba sebagai manfaat ekonomi yang setara dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Dengan demikian akuntansi sektor publik atau akuntansi pemerintah tidak ada pencatatan laba rugi dan pembagian saham kepada para pendiri atau pemilik badan usaha.

Sektor publik atau lembaga pemerintah tidak ada kepemilikan seperti lazimnya organisasi bisnis sehingga kepemilikan organisasi nirlaba tidak bisa dijual, dialihkan, atau ditebus kembali. Kepemilikan lembaga tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas. Dalam akuntansi pemerintah, pencatatan pemilikan pribadi dan pencatatan transaksi pribadi (prive) juga tidak ada.

Sistem akuntansi pemerintahan suatu negara (sektor publik) sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan negara yang bersangkutan sehingga bentuk akuntansi sektor publik berbeda antara suatu negara dengan negara yang lain tergantung pada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan republik berbeda dengan pemerintahan yang berbentuk kerajaan (monarki).

Fungsi akuntansi sektor publik (pemerintahan) adalah untuk mencatat, menggolongkan, meringkas, dan melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran suatu negara. Penyelenggaraan akuntansi pemerintahan tidak bisa dipisahkan dari mekanisme pengurusan keuangan dan sistem anggaran tiap-tiap negara. Pencatatan sistem anggaran pada sektor publik lebih kompleks daripada pencatatan anggaran pada perusahaan atau badan usaha komersil lainnya. Terima Kasih.

Kenapa Harus Jurusan Akuntansi? 8 Prospek Pekerjaan yang Menjanjikan di Masa Depan untuk Jurusan Akuntansi

Berkarier di jurusan akuntansi, sangat menjanjikan karena adanya pemasukan yang menggiurkan serta lapangan kerja yang luas dan terbuka lebar. Selain itu, terdapat peningkatan karier yang terjamin. Tidak heran akuntansi menjadi salah satu jurusan populer di Indonesia. Ingin tahu lebih jauh tentang prospek pekerjaan untuk jurusan akuntansi? Silakan simak artikel berikut ini :


Profesi akuntansi memang bisa dibilang sangat menjanjikan. Karena jurusan akuntansi dibutuhkan oleh semua bidang bisnis, entah bisnis model apapun pasti membutuhkan mahasiswa jurusan akuntansi.  

Akuntansi juga merupakan bidang yang selalu diminati dan merupakan bidang yang dapat terus Anda kembangkan dan selalu naik di dalam perusahaan Anda.

Ada begitu banyak posisi berbeda yang bisa Anda temukan di bidang akuntansi. Prospek pekerjaan dalam jurusan akuntansi yang menjanjikan adalah:

#1 Profesi Akuntan Publik

Akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik. Setiap akuntan publik wajib menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), asosiasi profesi yang diakui oleh pemerintah.

Akuntan publik berkenaan dengan pelayanan jasa akuntansi bagi masyarakat. Akuntan yang berprofesi pada akuntansi publik disebut sebagai akuntan publik dan mereka akan mendapatkan fee dari pengguna jasanya.

Jenis pekerjaan yang biasa dilakukan oleh akuntan publik meliputi pemeriksaan laporan keuangan, bantuan di bidang perpajakan, sistem informasi akuntansi, ataupun konsultasi manajemen.

Untuk dapat menjadi akuntan publik bersetifikat (Certified Public Accountants/CPA) ada persyaratan khusus yang harus ditempuh oleh para akuntan.

Jasa-jasa yang ditawarkan oleh akuntan publik terbagi dalam dua bagian, yaitu:

Jasa atestasi: jasa yang ditawarkan di dalamnya seperti audit umum atas laporan keuangan, pemeriksaan atas pelaporan informasi keuangan proforma, pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, review atas laporan keuangan serta jasa audit atestasi lain.

Jasa non atestasi: jasa yang mencakup akuntansi, manajemen, keuangan, perpajakan, kompilasi serta konsultasi

Kisaran gaji seorang akuntan publik di tahun-tahun pertama berkisar antara Rp5 juta hingga Rp10 juta per bulan.

#2 Auditor Internal

Internal auditor bertugas memeriksa atau mengaudit secara internal dalam perusahaan untuk kepentingan bagian manajemen perusahaan.

Auditor bertugas memastikan hasil laporan keuangan sesuai dengan aslinya. Selain itu juga, auditor internal memiliki kewajiban untuk memastikan pihak manajemen telah melakukan tugas dan fungsinya secara efisien untuk kemajuan perusahaan.

Auditor internal akan lebih banyak memberikan saran perbaikan kepada pihak manajemen, sehubungan dengan tingkat kepatuhan operasional perusahaan terhadap sistem pengendalian internnya, terhadap berbagai regulasi (Bappepam dan Pajak), termasuk terhadap konsep Good Corporate Governance.

Untuk tahun-tahun pertama, auditor internal biasanya memperoleh gaji yang lebih baik dari eksternal auditor yang bekerja di KAP. Gaji auditor internal di perusahaan berskala besar, di tahun-tahun pertama berkisar antara Rp7 juta hingga Rp10 juta per bulan.

#3 Akuntan Intern

Akuntan intern atau akuntan privat adalah akuntan yang bekerja di perusahaan atau organisasi tertentu. Tugas-tugas akuntan intern adalah menyusun sistem akuntansi, menyusun laporan keuangan yang ditujukan untuk pihak ekstern atau intern perusahaan, menyusun anggaran/budget, menangani masalah perpajakan perusahaan, melakukan pemeriksaan intern.Jabatan yang dapat diduduki mulai dari staf sampai dengan kepala bagian akuntansi atau Direktur Keuangan. Bidang-bidang dalam akuntansi intern adalah:

Akuntan umum, yang bertanggung jawab dalam hal pencatatan transaksi keuangan, penyusunan laporan manajemen, dan laporan keuangan umum (neraca, laba rugi, perubahan modal, aliran kas). Akuntansi umum menghasilkan data dasar (basic data) untuk keperluan fungsi akuntansi.

Akuntansi biaya, menganalisis biaya perusahaan untuk membantu manajemen dalam pengawasan biaya. Biasanya dalam akuntansi biaya ditekankan pada biaya produksi, tetapi akhir-akhir ini penekanan atas biaya pemasaran juga semakin meningkat.

Penganggaran, menetapkan sasaran penjualan dan laba, serta perencanaan yang rinci untuk mencapai sasaran tersebut. Anggaran digunakan untuk mengawasi jalannya operasi perusahaan melalui perbandingan antara data sesungguhnya dengan anggaran.

Perancangan sistem informasi, mengindentifikasikan kebutuhan informasi untuk kepentingan intern maupun ekstern. Setelah kebutuhan informasi diketahui, selanjutnya dirancang dan dikembangkan sistem yang sesuai.

Kisaran gaji seorang akuntan di tahun-tahun pertama berkisar antara Rp5 juta hingga Rp10 juta per bulan.

#4 Konsultan Pajak

Konsultan pajak merupakan orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Salah satu persyaratan untuk mendapatkan izin praktik sebagai konsultan pajak adalah lulus ujian sertifikasi konsultan pajak (USKP) yang diselenggarakan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). Bagi profesional yang telah lulus ujian ini berhak mendapatkan gelar BAP.

Jasa konsultasi pajak yang diberikan biasanya jasa konsultasi pajak, perencanaan pajak (tax planning), pelayanan dalam pembuatan laporan SPT pajak (tax reporting services), review pajak (tax compliance service), jasa pendampingan pemeriksaan pajak (tax audit assistance), jasa pelatihan pajak (tax training services), jasa restitusi pajak (tax refund services).

Besaran biaya atau fee konsultan pajak adalah variatif tergantung dari jenis pekerjaan, kasus pajak, dan jangka waktu penyelesaian, semakin komplek permasalahan yang dihadapi akan semakin mahal biayanya.

#5 Financial Analyst

Posisi financial analyst bisa dibutuhkan oleh perorangan atau institusi (badan usaha) dimana pekerjaan adalah menerjemahkan informasi keuangan untuk dijadikan dasar pertimbangan pengambilan keputusan bisnis, terutama sekali untuk kepentingan strategi ke depan, termasuk investasi.

Kisaran gaji seorang financial analyst di tahun-tahun pertama antara Rp5 juta hingga Rp10 juta per bulan. Kemajuan karier seorang financial analyst ditentukan oleh seberapa mumpuni dan jitu analisa yang dihasilkan (sehingga seberapa akurat output analisis yang dihasilkan untuk dijadikan input pengambilan keputusan).

Di Indonesia, financial analyst banyak menangani perusahaan sekuritas yang mengelola portofolio investasi para kliennya, atau menggeluti profesi sebagai seorang pialang saham mandiri.

Latar belakang pendidikan seorang financial analyst biasanya S1 akuntansi atau Manajemen Keuangan. Setelah dilanjutkan dengan program analis keuangan bersertifikasi dengan gelar Certified Financial Analyst (CFA).

CFA dikeluarkan oleh CFA institute setelah seseorang lulus tahap tes sebanyak 3 level ujian. Orang yang ingin mengambil sertifikat CFA harus memiliki pengalaman kerja minimal 4 tahun dibidang analisis keuangan dan investasi.

#6 Perencana Keuangan

Seiring dengan bertumbuhnya golongan menengah dan peningkatan kesejahteraan yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun di Indonesia maka kebutuhan seseorang yang dapat memberikan saran di bidang keuangan juga meningkat.

Peluang ini sudah dimanfaatkan dengan baik oleh beberapa orang yang menekuni profesi sebagai perencana keuangan.

Untuk peningkatan karier yang lebih baik maka diperlukan sertifikasi sebagai perencana keuangan. Sertifikasi ini dikeluarkan oleh Financial Planning Standards Board (FPSB) untuk seseorang yang ahli di bidang perencanaan keuangan.

Untuk mendapatkan sertifikat ini, seseorang harus lulus tahap ujian yaitu Foundation in Financial Planning, Investment Planning, Risk Management & Insurance Planning dan Retirement, Income Tax and Estate Planning.

#7 Akuntan Pemerintah

Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja di pemerintahan. Tugas utamanya adalah menyusun laporan keuangan pemerintah. Atau bisa juga mengaudit setiap instansi-instansi pemerintah di berbagai tingkat pemerintahan/dapil.

Sudut pandang yang dipakai akuntan pemerintah bukanlah untung rugi melainkan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Akuntansi pemerintahan memiliki standar tersendiri dalam hal pencatatan akuntansi. Oleh karena itu, Ahli Akuntan Pemerintahan (AAP) ini adalah salah satu tolak ukur standarisasi akuntansi pemerintahan di Indonesia. AAP diselenggarakan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia).

AAP biasanya diikuti oleh PNS yang menangani masalah keuangan di suatu lembaga pemerintah.

 #8 Akuntan Pendidik

Akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas memberikan materi di dalam kelas/diluar kelas. Gampangnya, akuntan pendidik adalah dosen/guru yang mengajar mata pelajaran/mata kuliah tentang akuntansi.

Tetapi, bisa juga menjadi seorang konsultan/pemateri acara-acara terkait akuntansi. Bisa juga akuntan pendidik bekerja dalam lembaga riset/penelitian yang secara khusus mempelajari masalah/isu tentang akuntansi yang beredar di masyarakat.

Jadi buat sobat Akuntansi yang telah memilih Jurusan Akuntansi di perkuliahan nya adalah pilihan yang tepat karena semakin hari orang-orang Akuntansi sangat dibutuhkan. Semoga artikel ini menambah pengetahuan dan semangat Sobat Akuntansi untuk lebih giat lagi belajar Akuntansi. Terima Kasih.

IAI Siapkan Pilar Baru SAK untuk UMKM

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah organisasi profesi akuntan yang senantiasa mendukung penegakan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan entitas di Indonesia. Dalam rangka mewujudkan UMKM Indonesia yang maju, mandiri, dan modern.


Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI telah mengesahkan Exposure Draft Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (“ED SAK EMKM”) dalam rapatnya pada tanggal 18 Mei 2016. 



Dengan disahkannya ED SAK EMKM ini, maka standar akuntansi keuangan di Indonesia nantinya akan menjadi lengkap dengan tiga pilar standar akuntansi keuangan, yakni SAK Umum yang berbasis IFRS, SAK ETAP, dan SAK EMKM. Masing-masing pilar utama tersebut merupakan dukungan infrastruktur dalam konteks standar akuntansi keuangan yang dapat mencerminkan esensi dari entitas dunia usaha di Indonesia, yaitu: SAK Umum yang berbasis IFRS merupakan standar akuntansi keuangan yang mengatur perlakuan akuntansi untuk transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas dengan akuntabilitas publik signifikan; SAK ETAP merupakan standar akuntansi keuangan yang dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan namun menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi penggunanya; dan ED SAK EMKM yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah.

ED SAK EMKM ini diharapkan dapat membantu sekitar 57,9 juta pelaku UMKM di Indonesia dalam menyusun laporan keuangannya dengan tepat tanpa harus terjebak dalam kerumitan standar akuntansi keuangan yang ada saat ini. ED SAK EMKM ini merupakan standar akuntansi keuangan yang jauh lebih sederhana bila dibandingkan dengan SAK ETAP. Misalnya, dari sisi teknikal, ED SAK EMKM murni menggunakan dasar pengukuran biaya historis sehingga UMKM cukup mencatat aset dan liabilitasnya sebesar biaya perolehannya. 


ED SAK EMKM ditujukan untuk digunakan oleh entitas yang tidak atau belum mampu memenuhi persyaratan akuntansi yang diatur dalam SAK ETAP. ED SAK EMKM tidak memberikan definisi dan kriteria kuantitatif entitas mikro, kecil, maupun menengah. UndangUndang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat digunakan sebagai acuan dalam mendefinisikan dan memberikan rentang kuantitatif tersebut. 

ED SAK EMKM disusun berdasarkan topik dan dinyatakan dalam Bab 1 sampai dengan Bab 18. Jika referensi silang ke bab atau paragraf lain dilakukan, maka referensi silang tersebut hanya berlaku di antara bab-bab di dalam ED SAK EMKM ini. 

Dalam ED SAK EMKM, laporan keuangan entitas disusun menggunakan asumsi dasar akrual dan kelangsungan usaha, sebagaimana yang digunakan oleh entitas selain entitas mikro, kecil, maupun menengah, serta menggunakan konsep entitas bisnis. Laporan keuangan entitas terdiri dari: (a) laporan posisi keuangan, (b) laporan laba rugi, dan (c) catatan atas laporan keuangan. 

ED SAK EMKM dilengkapi dengan Contoh Ilustratif Laporan Keuangan. Entitas dapat menggunakan Contoh Ilustratif Laporan Keuangan sebagai panduan untuk mempermudah dan mendapatkan pemahaman dalam penyusunan laporan keuangannya. 

ED SAK EMKM berlaku efektif tanggal 1 Januari 2018, namun penerapan dini dianjurkan. 


Oleh karena itu, maka IAI melakukan public hearing untuk ED SAK EMKM ini, yang akan dilaksanakan pada hari kamis, 16 Juni 2016 di balai kartini.

Dengan berlakunya SAK EMKM ini maka, untuk pelaku usaha entitas kecil, mikro dan menengah dapat menyusun Laporan keuangan nya dan dapat diterima umum.

Apa Itu Persediaan? Jenis Pesediaan, Sistim Pencatatan dan Penentuan Kuantitas Persediaan

Banyak yang salah paham tentang arti kata persediaan. Barang-barang yang harusnya masuk menjadi aset di masukkan dalam persediaan. Maka dari itu kali ini saya akan memberikan penjelasan mulai dari pengertian menurut para ahli, jenis-jenis persediaan, sistem pencatatan persediaan dalam jurnal, penentuan kuantitas persediaan, penilaian sampai cara menghitung persediaan yang benar selain dengan metode penghitungan harga pokok. Untuk lebih memahami akun yang menjadi akun kunci dalam perusahaan ini mari kita simak lebih lanjut penjelasannya. 

Pengertian persediaan menurut para ahli

Beberapa pakar akuntansi menjelaskan persediaan dengan bahasanya sendiri. Berikut adalah penjelasan mereka dari makna persediaan itu sendiri: 

Schroeder (2000:4) “persediaan adalah stok bahan yang digunakan untuk memudahkan produksi atau untuk memuaskan permintaan pelanggan”; 

Rangkuti (2004:1) “persediaan merupakan suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha tertentu, atau persediaan barang-barang yang masih dalam pengerjaan atau proses produksi ataupun persediaan bahan baku yang menunggu penggunaannya dalam suatu proses produksi”; 

Johns dan Harding (2001:71) “persediaan adalah suatu keputusan investasi yang penting sehingga perlu kehati-hatian” 

Kusuma (2009:132) “persediaan adalah barang yang disimpan untuk digunakan atau dijual pada periode mendatang” 

Prawirosentono (2005:83) membagi makna persediaan menjadi dua berdasarkan jenis operasi perusahaan. Jika perusahaan tersebut perusahaan manufaktur “persediaan adalah simpanan bahan baku dan barang setengah jadi untuk diproses menjadi barang jadi yang mempunyai nilai tambah lebih besar secara ekonomis untuk dijual ke konsumen”. Jika perusahaan tersebut adalah perusahaan dagang maka “persediaan adalah simpanan sejumlah barang jadi yang siap untuk dijual kepada konsumen” 

Sofyan Assauri (2005:50) “persediaan barang adalah suatu aktiva lancar yang meliputi barang-barang yang merupakan milik perusahaan dengan sebuah maksud supaya dijual dalam suatu periode usaha normal ataupun persediaan barang-barang yang masih dalam pekerjaan sebuah proses prosuksi maupun persediaan bahan baku yang juga menunggu penggunaannya di dalam suatu proses produksi”; 

Zaki Badridwan (2000:149) “persediaan adalah sebuah istilah dari persediaan barang yang dipakai agar menunjukkan barang-barang yang dimiliki supaya dijual kembali atau juga digunakan untuk bisa memproduksi barang-barang yang akan dijual” 

Munandar (2005:50) “persediaan adalah persediaan barang-barang atau bahan-bahan yang menjadi sebuah objek usaha pokok perusahaan” (baca juga: jenis-jenis laporan keuangan)
John J Wild, K. R. Subramanyam dan Robert F Halsey, “persediaan merupakan sebuah barang yang dijual di dalam aktivitas operasi normal perusahaan”. 

Jenis Jenis persediaan

Jenis-jenis persediaan jika ditinjau dari segi fisiknya terbagi menjadi beberapa jenis yaitu: 

Persediaan bahan baku

Persediaan bahan baku adalah persediaan bahan yang masih belum memuat elemen-elemen biaya didalam bahan tersebut. misal pada pabrik furniture maka bahan bakunya masih kayu gelondongan, belum ada penanganan lebih lanjut yang dapat diposting menjadi biaya perusahaan. 

Persediaan komponen-komponen rakitan

Persediaan komponen-komponen rakitan ini sangat mudah dijumpai di industri elektronik dan otomotif. Setiap pabrik elektronik atau otomotif pasti memiliki pabrik perakitannya sendiri. Dalam sebuah pabrik perakitan tersebut ada bermacam-macam  persediaan komponen-komponen rakitan. Seperti contohnya dalam sebuah pabrik laptop maka hard disk merupakan persediaan komponen-komponen rakitan yang siap dirakit menjadi laptop. 

Persediaan bahan pembantu atau persediaan bahan penolong

Persediaan bahan penolong ini merupakan katalisator dari produksi bahan tersebut. jadi bahan tersebut bukan merupakan bagian atau komponen barang jadi namun bahan tersebut sangat diperlukan dalam produksi. 

Persediaan dalam proses

Persediaan dalam proses atau biasa disebut persediaan setengah jadi merupakan persediaan yang merupakan keluaran dari tiap-tiap proses, namun masih belum sempurna dan masih harus dilakukan pengolahan lagi. 

Persediaan barang jadi

Persediaan barang jadi adalah barang yang sudah tidak memerlukan pengolahan lagi. Tinggal di pasarkan dan siap dijual, yang berarti bahan semua unsur biaya produksi sudah melekat di barang tersebut. 

Sistem Pencatatan Persediaan 

Sistem pencatatan persediaan terbagi menjadi 2 yaitu:

Sistem pencatatan periodik

Sistem pencatatan periodik lebih mudah bagi perusahaan yang memiliki sistem yang belum terpadu. Sistem ini sangat sederhana bagi perusahaan kecil yang memiliki SDM terbatas dalam hal ketelitian. Karena sistem ini hanya mewajibkan akunting mencatat penjualan yang sama dengan bukti transaksi. Jadi setelah transaksi penjualan dan pembelian sudah dilaksanakan pada akhir bulan akunting wajib untuk opname persediaan yang masih di gudang untuk mengetahui sisa persediaan setelah adanya transaksi jual beli selama satu periode pencatatan. 

Prosedur yang harus dilakukan oleh akuntan pertama yaitu mencatat persediaan yang ada di gudang sebelum sistem berjalan. Saat ada transaksi jual beli akuntan dapat memosting transaksi tersebut dan mendebit akun pembelian jika pembelian terjadi. Namun jika penjualan terjadi maka akuntan mengkredit akun penjualan. Setelah akhir periode pencatatan akuntan wajib opname ulang persediaan yang dimiliki perusahaan. Hal ini dilakukan untuk menghitung harga pokok penjualan yang nantinya untuk menghitung laba-rugi perusahaan selama satu periode pencatatan. Setelah beberapa data terpenuhi dapat di masukkan tabel dengan cara sebagai berikut:

HPP=Stok Awal + pembelian – penjualan – Stok akhir

Nantinya akuntan memiliki 2 data, yaitu harga pokok penjualan yang nantinya dilaporkan dalam laba-rugi dan laporan stok barang yang ada di gudang. 

Sistem pencatatan perpetual

Sistem pencatatan perpetual merupakan sistem pencatatan yang di catat langsung saat transaksi tersebut berlangsung, semua akun langsung dapat diketahui pada saat transaksi berlangsung. Maka dari itu akuntan harus menjurnal akun Harga Pokok dalam posting transaksi pembelian atau pun penjualan. Sistem pencatatan ini lebih rumit dibanding sistem pencatatan periodik, karena akuntan wajib memasukkan jurnal harga pokok ini berarti akuntan harus memiliki data harga pokok. maka dari itu perusahaan retail sangat jarang memilih pencatatan persediaan dengan sistem perpetual. 

Namun terlepas dari perlunya ketelitian akuntan, sistem pencatatan perpetual lebih tidak memakan waktu dari pada periodik. Karena tidak memerlukan opname persediaan pada akhir bulan. Sehingga sistem sudah berjalan ketika adanya transaksi penjualan ataupun pembelian pada saat akuntan posting di dalam jurnal.

Penentuan kuantitas persediaan

Unsur persediaan di dalam gudang sangat berpengaruh pada laporan keuangan yang nantinya diperlukan untuk melihat perkembangan perusahaan. Akuntan dapat melihat dalam catatan yang dimiliki dalam pembuatan sistem pencatatan periodik maupun perpetual. 

Namun beberapa sistem pencatatan harus di cek juga di gudang. Karena pasti ada fail information antara pencatatan dan realitas di gudang. Dari jumlah barang ataupun dari segi kepemilikan barang yang ada di gudang maupun barang yang di catat oleh akuntan. Untuk lebih memudahkan saya membagi 2 langkah untuk menentukan kuantitas persediaan sebagai berikut:

Penghitungan persediaan fisik yang ada di gudang

Penghitungan persediaan fisik dilakukan jika melakukan sistem pencatatan fisik selalu di lakukan untuk memberikan data yang sudah saya sebutkan diatas. Penghitungan fisik dilakukan saat arus persediaan berhenti, dengan arti lain yaitu saat perusahaan berhenti beroperasi. Entah itu operasi produksi bagi perusahaan manufaktur atau operasi jual beli bagi perusahaan dagang. Untuk mengantisipasi kecurangan maka dapat dilakukan beberapa hal berikut:

Penghitungan dilakukan oleh pegawai yang tidak bertanggung jawab atas persediaan barang di gudang;

Harus ada kejelasan jumlah persediaan yang ada dalam setiap kemasan, entah itu memakai berat atau jumlah barang;

Harus dilakukan oleh pemeriksa yang independen;

Setiap persediaan dilakukan penomoran agar lebih memudahkan dalam penghitungan
Harus ditunjuk satu kepala untuk menetapkan dan bertanggung jawab atas hasil hitungan tersebut;

Penentu kepemilikan barang

Persediaan tidak harus ada di gudang hal itu yang mewajibkan perusahaan menelusuri kepemilikan persediaan. Berikut barang yang harus dikeluarkan kepemilikannya pada pengakuan kepemilikan persediaan

Barang dalam perjalanan

Perusahaan dalam pembelian sangat memungkinkan memakan waktu yang lama. Hal ini berarti ada kemungkinan jika saat penghitungan fisik barang tersebut belum sampai pada gudang. Karena sistem kesepakatan dalam pengiriman barang terbagi menjadi 2 maka saya bagi dalam 2 poin penjelasan berdasarkan kesepakatan penjualan atau belum.

Jika perjanjian menyatakan FOB shipping point ini berarti peralihan kepemilikan beralih ketika barang keluar dari gudang penjual atau sampai pada perusahaan jasa pengiriman yang bertugas untuk mengirim barang. Ini berarti jika perusahaan sebagai penjual maka persediaan dalam perjalanan bukan milik perusahaan tersebut. Namun jika perusahaan sebagai pembeli maka persediaan yang masih dalam perjalanan sudah dapat diakui menjadi persediaan perusahaan. Meskipun barang tersebut belum sampai di gudang.

Untuk perjanjian yang menyatakan FOB destination berarti peralihan kepemilikan beralih ketika barang sampai pada gudang pembeli. Hal ini berkebalikan dengan FOB Shipping point, berarti jika perusahaan sebagai penjual maka barang yang masih dalam perjalanan masih diakui sebagai persediaan milik perusahaan. Jika perusahaan sebagai pembeli maka barang dalam perjalanan itu tidak dapat diakui sebagai persediaan milik perusahaan.

Barang konsinyasi

Setiap perusahaan memiliki sistem penjualan dan pembelian yang bermacam-macam. Salah satu sistem perjanjian jual beli yaitu konsinyasi. Sistem jual dan beli konsinyasi ini sangat lumrah dilakukan beberapa perusahaan di indonesia. Perjanjian jual-beli konsinyasi berarti supplier hanya menitipkan barang untuk dijual, jika barang tersebut terjual maka supplier berhak mendapat pembayaran. Namun jika barang yang dititipkan tersebut tidak terjual maka supplier tidak berhak mendapat pembayaran atas barang yang dititipkan tersebut.

Jika sistem tersebut berlaku maka kepemilikan beralih ketika barang tersebut laku. Jika barang tersebut belum laku maka dapat diakui menjadi persediaan supplier yang menitipkan barang tersebut. Artinya perusahaan yang dititipi barang tidak ada hak kepemilikan atas barang yang sedang diperjual belikan. Hal ini dapat menjadi koreksi pada saat penghitungan fisik dari sisi supplier yang menitipkan barang atau dari sisi perusahaan yang dititipkan barang.

Perbandingan metode penentuan biaya persediaan dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan

Sebetulnya metode penentuan biaya terbagi menjadi 3, kali ini saya akan membandingkan ketiga metode tersebut. Metode yang terbagi menjadi FIFO (First In First Out), LIFO (Last In First Out), dan rata-rata ini memiliki pengaruh dari segi harga pokok penjualan untuk periode berjalan, laba kotor dan mungkin juga laba bersih pada periode tersebut dan juga persediaan akhir. Berikut efek dari masing-masing metode.

Metode FIFO

Metode FIFO akan menghasilkan harga pokok yang lebih rendah karena menggunakan harga beli lama, hal ini dapat berefek pada laba perusahaan yang akan naik. Begitu juga dengan persediaan akhir yang sejalan dengan naiknya laba perusahaan.

Metode LIFO 
berkebalikan dengan metode FIFO yang akan menghasilkan harga pokok yang lebih tinggi karena menggunakan harga pembelian terbaru. Hal ini berujung pada laba perusahaan yang akan turun dan akun persediaan yang tersaji dalam laporan neraca juga akan turun.

Metode rata-rata
merupakan titik tengah dari naik turunnya harga maka dari itu metode rata-rata akan mendapatkan titik tengah dari harga pokok, laba perusahaan dan persediaan akhir. Juga untuk diketahui ketiga analogi yang saya sebutkan diatas adalah efek menggunakan ketiga metode alam situasi harga naik dari waktu ke waktu.

Metode penilaian persediaan selain harga pokok

Metode penilaian persediaan sebetulnya ada 4 namun yang sangat terkenal dan lumrah di gunakan oleh beberapa perusahaan yaitu harga pokok. dibawah ini adalah beberapa metode lain yang digunakan untuk penilaian persediaan

Metode nilai terendah antara biaya dengan harga pasar

Harga pasar biasanya berubah-ubah tergantung hukum persediaan dan permintaan. Metode ini memperbolehkan harga pokok atau harga pasar yang terendah untuk digunakan sebagai dasar penghitungan perolehan persediaan perusahaan. Jadi jika akuntan menggunakan metode ini otomatis harga akan dapat diarahkan seperti kemauan akuntan.

Metode laba kotor

Metode laba kotor ini hanya memerlukan estimasi persentase harga pokok dari laba kotor penjualan perusahaan. Tentunya dengan riset yang sudah dilakukan sebelum metode ini di lakukan. 

Rumus dasar metode ini yaitu Laba Kotor + harga pokok = penjualan (omset). Ada 3 variabel yang akan diotak atik disini. Yaitu laba kotor, harga pokok dan harga pokok. akuntan harus memilih 2 rumus disini.

Rumus pertama yaitu persentase laba kotor atas penjualan dan persentase laba kotor atas harga pokok. seumpama laba kotor ditetapkan 20% dari penjualan maka jika mendapat omset 100.000.000 otomatis laba kotor 20.000.000 sedangkan harga pokoknya 80.000.000. jika memakai rumus kedua yang mengambil persentase laba kotor dari harga pokok. 

contoh pedagang menetapkan laba kotor 20% dari harga pokok maka jika penjual mendapatkan omset 100.000.000 dapat di terjemahkan dalam variabel matematis. Laba kotornya 20% dari harga pokok maka harga pokoknya 100% dan omsetnya  120%. Jika 100.000.000 nya adalah 120% maka 100% adalah 83.333.333 sedangkan 20%nya adalah 16.666.666.

Metode persediaan eceran

Metode ini lumrah untuk dilakukan perusahaan dengan dagangan eceran yang otomatis perputaran persediaannya cukup tinggi. Langkah-langkah yang harus di lakukan yaitu: menentukan persentase harga pokok barang untuk di jual terhadap harga jual; menghitung nilai persediaan barang dagang akhir periode dan mengalikan persentase yang sudah di estimasikan tadi dengan jumlah akhir persediaan yang sudah di hitung.

Sekian beberapa penjelasan Saya tentang pengertian persediaan semoga penjelasan tentang pengertian persediaan ini dapat di aplikasikan dalam perusahaan. Karena sangat pentingnya akun tersebut membuat para pembaca harus lebih berhati-hati dalam pencatatan maupun penghitungannya. Terima Kasih.

Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Bagian V

Hi sobat semua apa kabar, mudah-mudahan dalam keadaan baik dan tidak bosan yah membaca blog saya yang sederhana ini. Ok sob, tulisan berikut menyambung tulisan saya yang sebelumnya. Tanpa panjang lebar kita bahas satu persatu yah .

JENIS-JENIS AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Akuntansi Berbasis Anggaran (Budgetary based Accounting) 

Akuntansi anggaran adalah akuntansi yang mencatat, mengklasifikasi, dan mengikhtisarkan transaksi berdasarkan anggaran pendapatan ataupun belanja. Istilah ‘akuntansi anggaran’ mengacu pada praktik yang dijalankan oleh beberapa pemerintah negara bagian di Amerika Serikat di tahun 1950-an. 

Sistem akuntansi ini memasukkan jumlah yang dianggarkan dan jumlah aktual dalam catatan ganda. Jumlah pemasukan yang dianggarkan dimasukkan dalam pos kredit, kemudian sebagai pengeluaran debit dimasukkan sebagai penyeimbang dari kredit tadi. Keseimbangan rekening memperlihatkan jumlah anggaran yang masih belum dibelanjakan. 

Kendala utama perhitungan sistem akuntansi anggaran adalah kompleksitas penerimaan dan pengeluaran yang dianggarkan. Untuk menyederhanakan kerumitan ini, maka dilakukan pembandingan yang sistematik dan berkelanjutan antar-angka aktual dan angka anggaran, tanpa melalui proses penjurnalan anggaran, melainkan cukup mengandalkan data anggaran yang telah direkam dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Sehingga laporan keuangan pemerintah tidak hanya menunjukkan penerimaan dan pengeluaran aktual, tetapi juga perbandingannya dengan penerimaan dan pengeluaran yang dianggarkan. Praktik ini berbeda di perusahaan swasta. Anggaran tidak termasuk laporan yang dipublikasi. Sedangkan di pemerintahan Anggaran adalah laporan utama yang harus menjadi dokumen publik. 

Akuntansi Berbasis Kas (Cash based Accounting) 

Akuntansi berbasis kas adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi keuangan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Fokus pengukurannya pada saldo kas dan perubahan saldo kas, dengan cara membedakan antara kas yang diterima dan kas yang dikeluarkan. 

Lingkup akuntansi berbasis kas ini meliputi saldo kas, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Keterbatasan sistem akuntansi ini adalah keterbatasan informasi yang dihasilkan karena terbatas pada pertanggungjawaban kas saja, tetapi tidak memperlihatkan pertanggungjawaban manajemen atas aktiva dan kewajiban. 

Akuntansi Berbasis Akrual (Accrual based Accounting) 

Akuntansi berbasis akrual adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan. Fokus sistem akuntansi ini pada pengukuran sumber daya ekonomis dan perubahan sumber daya pada suatu entitas.

Sistem akuntansi ini merupakan sistem yang paling modest. Keberhasilan New Zealand menerapkan akuntansi akrual telah menyebabkan berbagai perubahan dalam manajemen sektor publik. Dalam akuntansi akrual, informasi yang dihasilkan jauh lebih lengkap dan menyediakan informasi yang rinci mengenai aktiva dan kewajiban. 

Akuntansi Berbasis Kas Menuju Akrual (Cash Toward Accrual based Accounting) 

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, sedangkan basis akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. 

Ilustrasi Perbedaan antara Basis Kas (Cash Basis) dengan Basis Akrual (Accrual Basis)

Diilustrasikan sebuah pemerintahan memiliki saldo kas awal sebesar Rp 10.000 tanpa memiliki kekayaan lainnya. Neraca awal, baik berbasis kas maupun berbasis akrual, akan terlihat sama dalam contoh di bawah ini. 

Aktiva                                                    Passiva 
Kas                       Rp 10.000                Ekuitas Dana     Rp 10.000

Misalnya terjadi transaksi pembelian kendaraan senilai Rp 3.000, neraca setelah transaksi tersebut akan ditampilkan secara berbeda di masing-masing basis. Pada basis kas, pembelian kendaraan tersebut dianggap sebagai belanja (biaya). Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah: 

Dr Belanja Kendaraan Rp 3.000 
                               Cr Kas       Rp 3.000 

Pada akhir periode, semua akun belanja (biaya) akan ditutup dan mengurangi nilai ekuitas dana. Sehingga yang akan muncul di neraca pada basis kas tetap akun KAS saja di sisi aktiva, karena fokus pengukuran basis kas hanya pada KAS. Maka neraca berbasis kas akan menjadi sebagai berikut :

Aktiva                                                  Passiva 
Kas                        Rp 7.000               Ekuitas Dana      Rp 7.000

Karena fokus pengukuran pada basis akrual adalah semua sumber daya yang dimiliki, maka transaksi pembelian kendaraan tersebut akan dicatat dengan jurnal sebagai berikut: 

Dr Kendaraan Rp. 3.000 
            Cr Kas         Rp. 3.000 

Dengan demikian, neraca pada basis akrual akan menampilkan akun Kendaraan (Aset Tetap) selain KAS di sisi aktiva, sedangkan Ekuitas Dana di sisi pasiva tetap 10.000. Hal tersebut menunjukkan fokus pengukuran basis akrual yang melaporkan semua perubahan kekayaan sehingga transaksi tersebut dianggap sebagai penambahan aset tetap. Dengan kata lain neraca berbasis akrual akan menjadi sebagai berikut :

Aktiva                                                Passiva
Kas                        Rp 7.000             Ekuitas Dana         Rp 10.000 
Kendaraan             Rp 3.000

Terlihat terjadi perbedaan dalam kedua neraca tersebut sebagai akibat dari satu kejadian transaksi yang sama. Dalam neraca berbasis akrual terdapat akun kendaraan yang tidak diakui pada neraca berbasis kas. 

Akan tetapi, yang lebih penting untuk diperhatikan adalah dari transaksi yang sama kedua neraca tersebut menghasilkan nilai ekuitas dana yang berlainan (Rp 7.000 pada neraca berbasis kas dan Rp 10.000 pada neraca berbasis akrual). Ketika sebuah entitas pemerintah harus memilih salah satu dari kedua basis tersebut, pertanyaannya adalah informasi ekuitas dana yang mana yang lebih baik? 

Informasi tentang ekuitas dana yang disampaikan oleh Neraca berbasis akrual diyakini memberikan informasi yang lebih komprehensif karena merepresentasikan seluruh sumber daya yang dimiliki pemerintah. Akan tetapi, banyak pihak juga menghendaki pelaporan ekuitas dana seperti yang tercantum dalam neraca berbasis kas kerena benar-benar menunjukkan jumlah ketersediaan kas yang dimiliki pemerintah, sebuah informasi yang berguna dalam pengendalian anggaran sekaligus menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah dalam mengeksekusi program-program jangka pendeknya. 

Basis Kas Modifikasi adalah sebuah pendekatan yang mencoba menampilkan informasi yang dihasilkan basis kas sekaligus juga menyajikan informasi yang hanya bisa dimunculkan oleh basis Akrual. Dengan basis kas modifikasi, transaksi-transaksi dicatat berdasarkan kas yang diterima atau dibayarkan, sehingga neraca yang dihasilkan akan seperti neraca berbasis kas. Perbedaannya, basis kas modifikasi menggunakan fokus pengukuran atas semua sumber daya (all resources)

Dengan ilustrasi transaksi yang sama, transaksi pembelian kendaraan dalam basis kas modifikasi akan dicatat sebagai transaksi belanja dan mengurangi ekuitas dana menjadi       Rp 7.000. 

Dr Belanja Kendaraan Rp. 3.000 
                                   Cr Kas Rp. 3.000 

Namun, fokus pengukuran menghendaki informasi tentang kendaraan dimunculkan dalam neraca sehubungan dengan fokus pengukurannya yang menghendaki semua kekayaan yang dimiliki ditampilkan di neraca. Akibatnya, pelaporan ekuitas dana juga tidak lagi Rp 7.000 tetapi menjadi Rp 10.000, padahal berdasarkan transaksi seharusnya nilai ekuitas dana hanya Rp 7.000. 

Maka, dalam basis kas modifikasi, dilakukan jurnal tambahan untuk mengakui mobil dan melakukan penyesuaian pada ekuitas dana sebagai berikut: 
Dr Kendaraan Rp. 3.000 
      Cr Ekuitas Dana yang Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp. 3.000 

Sehingga basis kas modifikasi akan menghasilkan neraca seperti berikut:

Aktiva                                                Passiva
Kas             Rp 7.000                        Ekuitas Dana                                   Rp 7.000 
Kendaraan  Rp 3.000                        Ekuitas dana yang Diinvestasikan 
                                                          dalam Aset Tetap                             Rp 3.000

Negara-negara penganut basis kas modifikasi merasa bahwa informasi yang dihasilkan oleh basis ini lebih informatif daripada yang dihasilkan oleh basis kas maupun basis akrual. Bagian ekuitas dana selain menunjukkan informasi tentang ekuitas dana lancar yang memungkinkan kontrol atas kas, juga memberikan informasi tentang kondisi kekayaan yang berupa aset tetap. 

Sementara itu, basis akrual modifikasi lebih banyak diimplementasikan pada negara-negara yang menggunakan multi dana dalam akuntansi pemerintahannya. Basis akrual modifikasi pada dasarnya adalah basis akrual yang mencatat transaksi-transaksi sesuai dengan kejadiannya, tidak semata-mata pada saat kas diterima atau dibayarkan. Namun, basis akrual modifikasi mempunyai fokus pengukuran hanya pada sumber daya yang bersifat lancar. 

Akuntansi pemerintahan di Amerika misalnya, menggunakan basis akrual modifikasi untuk pencatatan di General Fund. Maka, General Fund akan mencatat transaksi-transaksinya tidak semata-mata berdasarkan kas, seperti halnya basis akrual tetapi neraca yang diterbitkan hanya memuat sumber daya lancar saja. Transaksi-transaksi yang terkait dan atau menghasilkan aset tetap / hutang jangka panjang akan dicatat dalam fund tersendiri. Di Amerika, fund tersebut disebut sebagai Account Group, yang terdiri atas General Capital Asset untuk melaporkan transaksi aset tetap dan General Long Term Liabilities untuk melaporkan transaksi hutang jangka panjang. 

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH 

Standar akuntansi pemerintah dan kebijakan akuntansi keuangan pemerintah daerah terutama mengatur mengenai 3 (tiga) hal, yaitu Pertama, masalah pengakuan. Pertanyaannya kapan suatu transaksi diakui untuk dicatat. Kedua, masalah pengukuran. Pertanyaannya bagaimana menetapkan nilai uang untuk dicatat dalam pos-pos laporan keuangan. Ketiga, masalah pengungkapan (disclosure). 

Pengakuan 

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. 

Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui, yaitu: 
  1. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan, 
  2. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal. 
Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas. 

Pengukuran 

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. 

Pengungkapan (Disclosure) 

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan. 

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. 

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut : 
  1. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target 
  2. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan 
  3. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya 
  4. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan 
  5. Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas 
  6. Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan 
  7. Daftar dan skedul. 
Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus memiliki referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. 

Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontijensi dan komitmen-komitmen lainnya. 

Dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan untuk mengubah susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Misalnya informasi tingkat bunga dan penyesuaian nilai wajar dapat digabungkan dengan informasi jatuh tempo surat-surat berharga. Selain itu, suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu: 
  • Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta juridiksi di mana entitas tersebut beroperasi 
  • Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya 
  • Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya. 
Ok sob, demikianlah overview mengenai akuntansi pemerintahan daerah yang telah kita bahas menjadi 5 bagian, semoga informasi ini menambah pengetahuan dan wawasan sobat-sobat sekalian dalam akuntansi pemerintahan daerah yang akan menuju pada akuntansi akural basis.  Jika ada kata yang salah mohon maaf ya sob, dan jika ada kritik atau pertanyaan yang bisa membuat blog ini lebih baik lagi saya terima sob.Terima Kasih.
 
Copyright © 2020 INFO AKUNTAN

Powered by Aditya Tarigan