INFO UPDATE

Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak Bagian I

Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan

Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak (SPHPP) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak (WP) untuk mengungkapkan Harta, Utang, nilai Harta bersih, serta penghitungan dan pembayaran Uang Tebusan

Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan sebagai bukti pemberian Pengampunan Pajak

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir (SPT PPh Terakhir) adalah : (a) SPT PPh untuk Tahun Pajak 2015 bagi WP yang akhir tahun bukunya berakhir pada periode 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Desember 2015; atau (b) SPT PPh untuk Tahun Pajak 2014 bagi WP yang akhir tahun bukunya berakhir pada periode 1 Januari 2015 sampai dengan 30 Juni 2015

Tahun Pajak Terakhir adalah Tahun Pajak yang berakhir pada jangka waktu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015.

Pasal 3 UU  No.11/2016  :  Pengampunan  Pajak  meliputi  pengampunan  atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak.

Pasal 6 UU No.11/2016 : Nilai HARTA TAMBAHAN yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan NILAI NOMINAL untuk Harta berupa KAS atau NILAI WAJAR untuk Harta selain kas pada akhir Tahun Pajak Terakhir. (PENJELASAN : yang dimaksud dengan NILAI WAJAR adalah nilai yang menggambarkan kondisi dan keadaan dari aset yang sejenis atau setara berdasarkan PENILAIAN WAJIB PAJAK)

Pasal 7 UU No.11/2016 : Nilai Utang yang diungkapkan dalam SPHPP meliputi : (a) nilai Utang yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir; dan (b) nilai Utang yang berkaitan dengan Harta tambahan

Pasal 8 UU No.11/2016 (baca juga Pasal 13 & Pasal 19 PMK 118/2016) : Salah satu persyaratan  yang  harus  dipenuhi  oleh  Wajib  Pajak  untuk mendapatkan Pengampunan Pajak adalah Wajib Pajak harus mencabut permohonan :

  1. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak (termasuk pemindahbukuan atas kelebihan pembayaran pajak sebagai akibat pembetulan surat pemberitahuan)
  2. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam SKP dan/atau STP
  3. Pengurangan atau pembatalan SKP/STP yang tidak benar
  4. Keberatan
  5. Pembetulan atas STP/SKP dan/atau surat keputusan
  6. Banding
  7. Gugatan; dan/atau
  8. Peninjauan kembali,

Dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

Pasal 10 UU No.11/2016 (baca juga Pasal 21 PMK 118/2016) : Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama menteri menerbitkan SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK (SKPP) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima SPHPP beserta lampirannya. Dalam hal jangka waktu 10 hari kerja tersebut SKPP belum diterbitkan, maka SPHPP dianggap diterima sebagai SKPP.

Pasal 11 (5) UU No.11/2016 : Wajib Pajak yang telah diterbitkan Surat Keterangan memperoleh fasilitas Pengampunan Pajak berupa :

  1. Penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir
  2. Penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, atau denda, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak,sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir
  3. Tidak  dilakukan  pemeriksan  pajak,  pemeriksaan  bukti  permulaan,  dan penyidikan Tindak Pidana di bidang Perpajakan, atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, dan penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti  permulaan,  dan  penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas kewajiban perpajakan, sampai dengan akhir Tahun  Pajak  Terakhir  yang  sebelumnya  telah  ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 (3)

Pasal 32 PMK 118/2016 : Apabila Wajib Pajak memperoleh Surat Keterangan, tindakan pemeriksaan dihentikan terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan. Penghentian  pemeriksaan dilakukan  dengan  membuat  laporan penghentian pemeriksaan dalam rangka Pengampunan Pajak.

Pasal 14 UU No.11/2016 (baca juga Pasal 45 PMK 118/2016) :

  • Wajib Pajak yang diwajibkan menyelenggarakan pembukuan harus membukukan selisih ntara nilai Harta bersih sebagai tambahan atas SALDO LABA DITAHAN dalam Neraca
  • Harta  tambahan  yang  diungkapkan  dalam  SPHPP  yang  berupa AKTIVA TIDAKBERWUJUD tidak dapat diamortisasi untuk tujuan perpajakan
  • Harta  tambahan  yang  diungkapkan  dalam  SPHPP  yang  berupa AKTIVA BERWUJUD, tidak dapat disusutkan untuk tujuan perpajakan

Pasal 16 UU No.11/2016 (baca juga Pasal 35 PMK 118/2016) :
Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan, TIDAK BERHAK :

  1. Mengompensasikan kerugian fiskal dalam surat pemberitahuan untuk bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, ke bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak berikutnya (jika telah terlanjur dikompensasi  maka  surat pemberitahuan  tersebut  wajib dilakukan pembetulan)
  2. Mengompensasikan kelebihan pembayaran pajak dalam surat pemberitahuan atas jenis pajak PPh dan PPN atau PPnBM untuk masa pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir ke masa pajak berikutnya (jika telah terlanjur dikompensasi  maka  surat pemberitahuan  tersebut  wajib dilakukan pembetulan)
  3. Mengajukan  permohonan  pengembalian kelebihan  pembayaran  pajak  dalam surat pemberitahuan atas jenis pajak PPh dan PPN atau PPnBM untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir; dan/atau
  4. melakukan pembetulan surat pemberitahuan atas jenis pajak PPh dan PPN atau PPnBM untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, setelah UU Pengampunan Pajak berlaku (1 Juli 2016)

Pasal 17 (3) UU No.11/2016 : Dalam hal terdapat Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan (SK) Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, SK Pembetulan, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, SK Pembatalan Ketetapan Pajak, SK Pengurangan Sanksi Administrasi, SK Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sebelum akhir Tahun Pajak Terakhir, yang diterbitkan sebelum  Wajib  Pajak menyampaikan Surat  Pernyataan  yang mengakibatkan timbulnya kewajiban pembayaran imbalan bunga dari Direktorat Jenderal Pajak, atas kewajiban dimaksud menjadi HAPUS. 

Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) - Apa dan Bagaimana

Apa Yang Dimaksud Dengan Pengampunan Pajak? 

Pengampunan pajak adalah sebuah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang berupa penghapusan terhadap pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang telah timbul dan membayar Uang Tebusan. 

Mengapa Saya Perlu Ikut Pengampunan Pajak? 

Kebijakan Pengampunan Pajak adalah terobosan kebijakan yang didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena semakin transparan nya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antarnegara. Selain itu, mulai tahun 2017, hampir seluruh negara di dunia telah menandatangani kesepakatan pertukaran informasi secara otomatis terutama informasi perpajakan. Kebijakan Pengampunan Pajak juga tidak akan diberikan secara berkala. Setidaknya, hingga beberapa puluh tahun ke depan, kebijakan Pengampunan Pajak tidak akan diberikan lagi. 

Kebijakan Pengampunan Pajak, dalam penjelasan umum Undang-Undang Pengampunan Pajak, hendak diikuti dengan kebijakan lain seperti penegakan hukum yang lebih tegas dan penyempurnaan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta kebijakan strategis lain di bidang perpajakan dan perbankan sehingga membuat ketidakpatuhan Wajib Pajak akan tergerus di kemudian hari melalui basis data kuat yang dihasilkan oleh pelaksanaan Undang-Undang ini. 

Bahkan dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak (Pasal 18 ayat (2) dan ayat (4)) ditegaskan bahwa dalam hal Wajib Pajak yang tidak mengikuti program Pengampunan Pajak dan Direktr Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi mengenai Harta Wajib Pajak yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh, maka atas harta tersebut dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai harta tersebut, paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak ini berlaku, serta akan dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 

Siapakah Yang Dapat Mengikuti Pengampunan Pajak? 

Yang dapat mengikuti kebijakan pengampunan pajak ini adalah:
Wajib Pajak Orang Pribadi
Wajib Pajak Badan
Wajib Pajak yang bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Orang Pribadi atau Badan yang belum menjadi Wajib Pajak
Siapakah Yang Tidak Dapat Mengikuti Pengampunan Pajak? 

Wajib Pajak yang dikecualikan dan tidak dapat mengikuti program Pengampunan Pajak ini adalah:
Wajib Pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (status P-21),
Wajib Pajak yang sedang dalam proses peradilan, atau
Wajib Pajak yang sedang menjalani hukuman pidana, atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

Apa Persyaratan Untuk Mengikuti Pengampunan Pajak? 

Persyaratan Wajib Pajak yang dapat mengikuti program Pengampunan Pajak ini adalah:
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
membayar Uang Tebusan;
melunasi seluruh Tunggakan Pajak;
melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan;
menyampaikan SPT PPh Terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan mencabut permohonan: 
  • pengembalian kelebihan pembayaran pajak; 
  • pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang; 
  • pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar; 
  • keberatan; 
  • pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan; 
  • banding; 
  • gugatan; dan/atau 
  • peninjauan kembali, dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

Kapan dan Berapa Lama Masa Berlakunya Pengampunan Pajak? 

Pengampunan Pajak mulai berlaku sejak diundangkan sampai dengan 31 Maret 2017, dan pelaksanaannya terbagi ke dalam 3 (tiga) periode, yaitu:
Periode I: mulai tanggal diundangkan s.d 30 September 2016
Periode II: mulai tanggal 1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016
Periode III: mulai tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017

Apa Objek Pengampunan Pajak? 

Pengampunan Pajak diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan Harta yang dimilikinya melalui Surat Pernyataan. Harta yang diungkapkan oleh Wajib Pajak dalam mengikuti Pengampunan Pajak ini adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selama ini belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh. 

Kemana Saya Harus Mengajukan Pengampunan Pajak? 

Wajib Pajak yang akan memperoleh Pengampunan Pajak harus harus mengajukan Surat Pernyataan Ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan dengan membawa Surat Pernyataan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. 

Bagaimana Cara Pengajuan Pengampunan Pajak? 

1. Wajib Pajak datang ke KPP 

Wajib Pajak mendatangi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Pernyataan. 

Kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Pernyataan adalah: 
  • bukti pembayaran Uang Tebusan; 
  • bukti pelunasan Tunggakan Pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki Tunggakan Pajak; 
  • daftar rincian Harta beserta informasi kepemilikan Harta yang dilaporkan; 
  • daftar Utang serta dokumen pendukung; 
  • bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan; 
  • fotokopi SPT PPh Terakhir; dan 
  • surat pernyataan mencabut segala permohonan yang telah diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak 
  • surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan dalam hal Wajib Pajak akan melaksanakan repatriasi; 
  • melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan dalam hal Wajib Pajak akan melaksanakan deklarasi; 
  • surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang UMKM 

2. Wajib Pajak membayar Uang Tebusan dan Tunggakan Pajak 

Selain melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, Wajib Pajak membayar Uang Tebusan, melunasi tunggakan pajak, dan melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan Bukti Permulaan atau Penyidikan. 

3. Penyampaian Surat Pernyataan ke KPP 

Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau Tempat Lain yang ditentukan Menteri Keuangan. 

4. Menerima tanda terima Surat Pernyataan 

Setelah menyampaikan Surat Pernyataan ke KPP, Wajib Pajak akan mendapatkan tanda terima Surat Pernyataan. 

5. Surat Keterangan Pengampunan Pajak 

Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima Surat Pernyataan beserta lampirannya dan mengirimkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak kepada Wajib Pajak.

Apabila jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri belum menerbitkan Surat Keterangan, Surat Pernyataan dianggap diterima. 

6. Penyampaian Surat Pernyataan paling banyak 3 (tiga) kali. 

Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 di mana Surat Pernyataan Kedua dan Ketiga dapat disampaikan sebelum atau setelah Surat Keterangan atas Surat Pernyataan sebelumnya dikeluarkan 

Bagaimana Cara Menghitung Besarnya Uang Tebusan Pengampunan Pajak? 

Besarnya Uang Tebusan = Tarif x Dasar Pengenaan
Dasar Pengenaan = Nilai Wajar Harta Yang Diungkap - Nilai Harta Terkait dengan Harta Yang Diungkap

Berapa Besarnya Tarif Uang Tebusan Pengampunan Pajak? 

Untuk Harta yang belum pernah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh yang berada di Dalam Negeri yang diungkapkan (deklarasi di Dalam Negeri) dan Harta yang Berada di Luar Negeri yang dibawa ke Dalam Negeri (repatriasi) tarifnya terbagi menjadi: 
2% untuk periode 1 Juli 2016 s.d. 30 September 2016
3% untuk periode 1 Oktober 2016 s.d. 31 Desember 2016
5% untuk periode 1 Januari 2017 s.d. 31 Maret 2017

Untuk Harta yang belum pernah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh yang berada di Luar Negeri yang diungkapkan dan tidak dibawa ke Dalam Negeri (deklarasi di Luar Negeri) tarifnya terbagi menjadi: 
4% untuk periode 1 Juli 2016 s.d. 30 September 2016
6% untuk periode 1 Oktober 2016 s.d. 31 Desember 2016
10% untuk periode 1 Januari 2017 s.d. 31 Maret 2017

Untuk Wajib Pajak dengan peredaran usaha sampai dengan Rp 4.800.000.000 pada Tahun Pajak terakhir (sesuai dengan yang dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2015), tarifnya adalah: 
0,5% bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta sampai dengan Rp10.000.000.000,00 dalam Surat Pernyataan
2% (dua persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta lebih dari Rp10.000.000.000,00 dalam Surat Pernyataan

Perhitungan Pajak Badan Usaha CV

Perhitungan perpajakan CV tidak berbeda dengan kewajiban perpajakan wajib pajak badan lainnya. Begitu pula halnya dengan kewajiban mendaftarkan diri untuk mendapat NPWP, serta melaporkan SPT.

Comanditer Vennotschaap (CV) atau persekutuan komanditer merupakan salah satu subjek pajak Badan, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.


Dalam bagian penjelasan pasal di atas disebutkan bahwa Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Perhitungan perpajakan CV tidak berbeda dengan kewajiban perpajakan wajib pajak badan lainnya. Begitu pula halnya dengan kewajiban mendaftarkan diri untuk mendapat NPWP, serta melaporkan SPT.

Dalam UU Pajak Penghasilan terbaru, diberikan bagaimana contoh penghitungan pajak yang terutang untuk wajib pajak badan. Hal ini bisa dilihat Pasal 17 ayat (1) huruf b UU Nomor 36 Tahun 2008:

Contoh penghitungan pajak yang terutang untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap:

Jumlah Penghasilan Kena Pajak Rp 1.250.000.000,00
Pajak Penghasilan yang terutang: 28% x Rp 1.250.000.000,00 = Rp 350.000.000.

Kewajiban Membayar Pajak Bagi Wajib Pajak Badan

Setiap badan usaha berkewajiban untuk membayar pajak, baik bulanan maupun tahunan, kepada pemerintah. Berikut ini kewajiban pajak yang harus dilaksanakan suatu badan usaha.

WAJIB PAJAK BADAN MEMILIKI KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK

Seluruh badan usaha di Indonesia entah yang berbentuk Perusahaan Terbatas (PT), Perusahaan Firma (Fa), Perseroan Komanditer (CV) yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berkewajiban untuk membayar pajak.

Saat ini, negara sudah memberikan kepercayaan kepada perusahaan dan masyarakat untuk inisiatif menghitung, melapor dan menyetor pajak (self-assesment). Terdapat beberapa jenis pajak bagi WP badan yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Jenis pajak tersebut adalah Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai.

JENIS PAJAK WAJIB PAJAK BADAN

A. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan Pasal 21
Pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak atau karyawan Anda dan harus dibayar setiap bulannya.

Perusahaan biasanya memotong langsung penghasilan para pegawai dan menyetorkannya ke kas negara  melalui bank persepsi. Menariknya, pengelolaan pajak karyawan baik itu hitung-setor maupun lapor PPh 21 dapat dilakukan melalui fitur PPh 21.

Pajak Penghasilan Pasal 22
Pemungutan pajak dari Wajib Pajak yang melalukan kegiatan di bidang impor atau dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong mewah.

Pajak Penghasilan Pasal 23
Merupakan pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari wajib pajak saat transaksi yang meliputi transaksi dividen (pembagian keuntungan saham), royalti, bunga, hadiah dan penghargaan, sewa dan penghasilan lain yang terkait dengan penggunaan aset selain tanah atau transfer bangunan, atau jasa.

Pajak Penghasilan Pasal 25
Merupakan angsuran pajak yang berasal dari jumlah pajak penghasilan terutang menurut SPT Tahunan PPh dikurangi PPh yang dipotong atau dipungut serta PPh yang dibayar atau terutang di Luar Negeri yang boleh dikreditkan.

Pajak Penghasilan Pasal 26
Merupakan PPh yang dikenakan/dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Berdasarkan aturan, tarif umum PPh pasal 26 adalah 20%. Namun, tarif dapat berubah mengikuti P3B.

Pajak Penghasilan Pasal 29
Saat jumlah pajak terutang suatu perusahaan dalam satu tahun pajak lebih besar dari jumlah kredit pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan yang telah disetor sendiri, maka nilai lebih pajak terutang tersebut ( pajak terutang dikurangi kredit pajak ) menghasilkan PPh Pasal 29. PPh ini harus dibayarkan sebelum SPT Tahunan PPh Badan dilaporkan.

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)
PPh ini berhubungan dengan pajak yang dipotong dari penghasilan yang dipotong dari bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi, hadiah undian, transaksi saham dan sekuritas lainnya, serta transaksi lain sebagaimana diatur dalam peraturannya.

Pajak Penghasilan Pasal 15
Merupakan laporan pajak yang berhubungan dengan Norma Perhitungan Khusus untuk golongan wajib pajak tertentu, seperti wajib pajak badan yang bergerak dibidang pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, pengeboran minyak, gas dan geothermal, perusahaan dagang asing, dan perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangunan-guna-serah.

B. Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
PPN adalaah pajak yang dikenakan pada transaksi atas barang dan jasa kena pajak di Indonesia. Nilai PPN ditambahkan pada harga pokok barang atau jasa tersebut yang diperjualbelikan. Baca info lanjut soal PPN di sini.

Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)
PPnBM merupakan pajak yang dikenakan atas barang atau produk yang dianggap bukan sebagai barang kebutuhan pokok, dan dikonsumsi oleh masyarakat tertentu yang pada umumnya merupakan masyarakat berpenghasilan tinggi.

Pengertian lainnya, barang mewah adalah barang yang dibeli untuk menunjukkan status atau jika dikonsumsi dinilai dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat Indonesia. Ini kategori bawang yang terkena PPnBM: Pajak Barang Mewah.

SANKSI ADMINISTRASI WAJIB PAJAK BADAN
Apabila Surat Pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan oleh WP Badan dalam jangka waktu atau batas waktu perpanjangan yang sudah diberikan, maka WP Badan akan dikenai sanksi administrasi dengan denda sebesar:

Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk SPT Masa PPN.
Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Denda Lapor (PPh 21, PPh 23, Pasal 4 Ayat 2,dan PPh 25) atau SPT Masa lainnya.
Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.

Kesimpulan
Begitu Anda memiliki badan usaha atau menjadi pengusaha, maka telah menjadi wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi yang berprofesi sebagai pengusaha. Untuk itu, ada sejumlah pajak yang harus dibayarkan. Jenis pajak yang harus dibayarkan tersebut biasanya tertera pada SKT (Surat Keterangan Terdaftar) saat Anda mendaftarkan diri menjadi NPWP Badan. 

Setelah menjadi mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Badan, maka jangan lupa mendaftarkan diri sebagai pengguna aplikasi OnlinePajak untuk mendapatkan kemudahan hitung pajak otomatis, buat SPT Masa, ID billing, setor pajak 1 klik dan lapor pajak online atau e-filing secara gratis dan dalam 1 aplikasi terpadu.

Karakter Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik melakukan serangkaian proses yang terdiri dari mengumpulkan, mencatat, mengklasifikasikan, menganalisis, dan membuat laporan keuangan untuk sebuah organisasi publik sehingga informasi keuangan bagi pihak yang membutuhkan bisa tersedia. 

American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1993) menyatakan bahwa tujuan akuntansi sektor publik adalah memberikan informasi untuk mengelola suatu operasi dan alokasi sumber daya kepada organisasi secara ekonomis dan efisien terkait dengan pengendalian manajemen (management control).

Akuntansi sektor publik menyediakan informasi kepada manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab secara tepat dan efektif sehingga pegawai pemerintah sebagai bawahannya bisa melaporkan kepada publik tentang hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. 

Perbedaan akuntansi sektor publik dengan akuntansi pada sektor swasta terletak pada sifat dan karakteristik akuntansi yang disebabkan oleh lingkungan yang mempengaruhi. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik. 

Pertama, faktor ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tenaga kerja, nilai tukar mata uang, infrastruktur, dan pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP/GDP).

Kedua, faktor politik, yaitu hubungan negara dan masyarakat, legitimasi pemerintah, tipe rezim yang berkuasa, ideologi negara, elit politik dan massa, jaringan Internasional, dan kelembagaan. 

Ketiga, faktor kultural meliputi keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya; sistem nilai masyarakat, historis, sosiologi masyarakat, karakteristik masyarakat, dan tingkat pendidikan. 

Keempat, faktor demografi meliputi pertumbuhan penduduk, struktur usia penduduk, migrasi, dan tingkat kesehatan.

Ruang lingkup akuntansi sektor publik meliputi badan-badan pemerintahan seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah dan unit-unit kerja pemerintah, perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD), organisasi sukarelawan, rumah sakit, perguruan tinggi dan universitas, lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi politik dan sebagainya. 

Adapun ciri ciri atau karakteristik akuntansi sektor publik berikut ini :

Sumber daya suatu organisasi atau badan usaha berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau laba sebagai manfaat ekonomi yang setara dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Dengan demikian akuntansi sektor publik atau akuntansi pemerintah tidak ada pencatatan laba rugi dan pembagian saham kepada para pendiri atau pemilik badan usaha.

Sektor publik atau lembaga pemerintah tidak ada kepemilikan seperti lazimnya organisasi bisnis sehingga kepemilikan organisasi nirlaba tidak bisa dijual, dialihkan, atau ditebus kembali. Kepemilikan lembaga tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas. Dalam akuntansi pemerintah, pencatatan pemilikan pribadi dan pencatatan transaksi pribadi (prive) juga tidak ada.

Sistem akuntansi pemerintahan suatu negara (sektor publik) sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan negara yang bersangkutan sehingga bentuk akuntansi sektor publik berbeda antara suatu negara dengan negara yang lain tergantung pada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan republik berbeda dengan pemerintahan yang berbentuk kerajaan (monarki).

Fungsi akuntansi sektor publik (pemerintahan) adalah untuk mencatat, menggolongkan, meringkas, dan melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran suatu negara. Penyelenggaraan akuntansi pemerintahan tidak bisa dipisahkan dari mekanisme pengurusan keuangan dan sistem anggaran tiap-tiap negara. Pencatatan sistem anggaran pada sektor publik lebih kompleks daripada pencatatan anggaran pada perusahaan atau badan usaha komersil lainnya. Terima Kasih.

Kenapa Harus Jurusan Akuntansi? 8 Prospek Pekerjaan yang Menjanjikan di Masa Depan untuk Jurusan Akuntansi

Berkarier di jurusan akuntansi, sangat menjanjikan karena adanya pemasukan yang menggiurkan serta lapangan kerja yang luas dan terbuka lebar. Selain itu, terdapat peningkatan karier yang terjamin. Tidak heran akuntansi menjadi salah satu jurusan populer di Indonesia. Ingin tahu lebih jauh tentang prospek pekerjaan untuk jurusan akuntansi? Silakan simak artikel berikut ini :


Profesi akuntansi memang bisa dibilang sangat menjanjikan. Karena jurusan akuntansi dibutuhkan oleh semua bidang bisnis, entah bisnis model apapun pasti membutuhkan mahasiswa jurusan akuntansi.  

Akuntansi juga merupakan bidang yang selalu diminati dan merupakan bidang yang dapat terus Anda kembangkan dan selalu naik di dalam perusahaan Anda.

Ada begitu banyak posisi berbeda yang bisa Anda temukan di bidang akuntansi. Prospek pekerjaan dalam jurusan akuntansi yang menjanjikan adalah:

#1 Profesi Akuntan Publik

Akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik. Setiap akuntan publik wajib menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), asosiasi profesi yang diakui oleh pemerintah.

Akuntan publik berkenaan dengan pelayanan jasa akuntansi bagi masyarakat. Akuntan yang berprofesi pada akuntansi publik disebut sebagai akuntan publik dan mereka akan mendapatkan fee dari pengguna jasanya.

Jenis pekerjaan yang biasa dilakukan oleh akuntan publik meliputi pemeriksaan laporan keuangan, bantuan di bidang perpajakan, sistem informasi akuntansi, ataupun konsultasi manajemen.

Untuk dapat menjadi akuntan publik bersetifikat (Certified Public Accountants/CPA) ada persyaratan khusus yang harus ditempuh oleh para akuntan.

Jasa-jasa yang ditawarkan oleh akuntan publik terbagi dalam dua bagian, yaitu:

Jasa atestasi: jasa yang ditawarkan di dalamnya seperti audit umum atas laporan keuangan, pemeriksaan atas pelaporan informasi keuangan proforma, pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, review atas laporan keuangan serta jasa audit atestasi lain.

Jasa non atestasi: jasa yang mencakup akuntansi, manajemen, keuangan, perpajakan, kompilasi serta konsultasi

Kisaran gaji seorang akuntan publik di tahun-tahun pertama berkisar antara Rp5 juta hingga Rp10 juta per bulan.

#2 Auditor Internal

Internal auditor bertugas memeriksa atau mengaudit secara internal dalam perusahaan untuk kepentingan bagian manajemen perusahaan.

Auditor bertugas memastikan hasil laporan keuangan sesuai dengan aslinya. Selain itu juga, auditor internal memiliki kewajiban untuk memastikan pihak manajemen telah melakukan tugas dan fungsinya secara efisien untuk kemajuan perusahaan.

Auditor internal akan lebih banyak memberikan saran perbaikan kepada pihak manajemen, sehubungan dengan tingkat kepatuhan operasional perusahaan terhadap sistem pengendalian internnya, terhadap berbagai regulasi (Bappepam dan Pajak), termasuk terhadap konsep Good Corporate Governance.

Untuk tahun-tahun pertama, auditor internal biasanya memperoleh gaji yang lebih baik dari eksternal auditor yang bekerja di KAP. Gaji auditor internal di perusahaan berskala besar, di tahun-tahun pertama berkisar antara Rp7 juta hingga Rp10 juta per bulan.

#3 Akuntan Intern

Akuntan intern atau akuntan privat adalah akuntan yang bekerja di perusahaan atau organisasi tertentu. Tugas-tugas akuntan intern adalah menyusun sistem akuntansi, menyusun laporan keuangan yang ditujukan untuk pihak ekstern atau intern perusahaan, menyusun anggaran/budget, menangani masalah perpajakan perusahaan, melakukan pemeriksaan intern.Jabatan yang dapat diduduki mulai dari staf sampai dengan kepala bagian akuntansi atau Direktur Keuangan. Bidang-bidang dalam akuntansi intern adalah:

Akuntan umum, yang bertanggung jawab dalam hal pencatatan transaksi keuangan, penyusunan laporan manajemen, dan laporan keuangan umum (neraca, laba rugi, perubahan modal, aliran kas). Akuntansi umum menghasilkan data dasar (basic data) untuk keperluan fungsi akuntansi.

Akuntansi biaya, menganalisis biaya perusahaan untuk membantu manajemen dalam pengawasan biaya. Biasanya dalam akuntansi biaya ditekankan pada biaya produksi, tetapi akhir-akhir ini penekanan atas biaya pemasaran juga semakin meningkat.

Penganggaran, menetapkan sasaran penjualan dan laba, serta perencanaan yang rinci untuk mencapai sasaran tersebut. Anggaran digunakan untuk mengawasi jalannya operasi perusahaan melalui perbandingan antara data sesungguhnya dengan anggaran.

Perancangan sistem informasi, mengindentifikasikan kebutuhan informasi untuk kepentingan intern maupun ekstern. Setelah kebutuhan informasi diketahui, selanjutnya dirancang dan dikembangkan sistem yang sesuai.

Kisaran gaji seorang akuntan di tahun-tahun pertama berkisar antara Rp5 juta hingga Rp10 juta per bulan.

#4 Konsultan Pajak

Konsultan pajak merupakan orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Salah satu persyaratan untuk mendapatkan izin praktik sebagai konsultan pajak adalah lulus ujian sertifikasi konsultan pajak (USKP) yang diselenggarakan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). Bagi profesional yang telah lulus ujian ini berhak mendapatkan gelar BAP.

Jasa konsultasi pajak yang diberikan biasanya jasa konsultasi pajak, perencanaan pajak (tax planning), pelayanan dalam pembuatan laporan SPT pajak (tax reporting services), review pajak (tax compliance service), jasa pendampingan pemeriksaan pajak (tax audit assistance), jasa pelatihan pajak (tax training services), jasa restitusi pajak (tax refund services).

Besaran biaya atau fee konsultan pajak adalah variatif tergantung dari jenis pekerjaan, kasus pajak, dan jangka waktu penyelesaian, semakin komplek permasalahan yang dihadapi akan semakin mahal biayanya.

#5 Financial Analyst

Posisi financial analyst bisa dibutuhkan oleh perorangan atau institusi (badan usaha) dimana pekerjaan adalah menerjemahkan informasi keuangan untuk dijadikan dasar pertimbangan pengambilan keputusan bisnis, terutama sekali untuk kepentingan strategi ke depan, termasuk investasi.

Kisaran gaji seorang financial analyst di tahun-tahun pertama antara Rp5 juta hingga Rp10 juta per bulan. Kemajuan karier seorang financial analyst ditentukan oleh seberapa mumpuni dan jitu analisa yang dihasilkan (sehingga seberapa akurat output analisis yang dihasilkan untuk dijadikan input pengambilan keputusan).

Di Indonesia, financial analyst banyak menangani perusahaan sekuritas yang mengelola portofolio investasi para kliennya, atau menggeluti profesi sebagai seorang pialang saham mandiri.

Latar belakang pendidikan seorang financial analyst biasanya S1 akuntansi atau Manajemen Keuangan. Setelah dilanjutkan dengan program analis keuangan bersertifikasi dengan gelar Certified Financial Analyst (CFA).

CFA dikeluarkan oleh CFA institute setelah seseorang lulus tahap tes sebanyak 3 level ujian. Orang yang ingin mengambil sertifikat CFA harus memiliki pengalaman kerja minimal 4 tahun dibidang analisis keuangan dan investasi.

#6 Perencana Keuangan

Seiring dengan bertumbuhnya golongan menengah dan peningkatan kesejahteraan yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun di Indonesia maka kebutuhan seseorang yang dapat memberikan saran di bidang keuangan juga meningkat.

Peluang ini sudah dimanfaatkan dengan baik oleh beberapa orang yang menekuni profesi sebagai perencana keuangan.

Untuk peningkatan karier yang lebih baik maka diperlukan sertifikasi sebagai perencana keuangan. Sertifikasi ini dikeluarkan oleh Financial Planning Standards Board (FPSB) untuk seseorang yang ahli di bidang perencanaan keuangan.

Untuk mendapatkan sertifikat ini, seseorang harus lulus tahap ujian yaitu Foundation in Financial Planning, Investment Planning, Risk Management & Insurance Planning dan Retirement, Income Tax and Estate Planning.

#7 Akuntan Pemerintah

Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja di pemerintahan. Tugas utamanya adalah menyusun laporan keuangan pemerintah. Atau bisa juga mengaudit setiap instansi-instansi pemerintah di berbagai tingkat pemerintahan/dapil.

Sudut pandang yang dipakai akuntan pemerintah bukanlah untung rugi melainkan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Akuntansi pemerintahan memiliki standar tersendiri dalam hal pencatatan akuntansi. Oleh karena itu, Ahli Akuntan Pemerintahan (AAP) ini adalah salah satu tolak ukur standarisasi akuntansi pemerintahan di Indonesia. AAP diselenggarakan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia).

AAP biasanya diikuti oleh PNS yang menangani masalah keuangan di suatu lembaga pemerintah.

 #8 Akuntan Pendidik

Akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas memberikan materi di dalam kelas/diluar kelas. Gampangnya, akuntan pendidik adalah dosen/guru yang mengajar mata pelajaran/mata kuliah tentang akuntansi.

Tetapi, bisa juga menjadi seorang konsultan/pemateri acara-acara terkait akuntansi. Bisa juga akuntan pendidik bekerja dalam lembaga riset/penelitian yang secara khusus mempelajari masalah/isu tentang akuntansi yang beredar di masyarakat.

Jadi buat sobat Akuntansi yang telah memilih Jurusan Akuntansi di perkuliahan nya adalah pilihan yang tepat karena semakin hari orang-orang Akuntansi sangat dibutuhkan. Semoga artikel ini menambah pengetahuan dan semangat Sobat Akuntansi untuk lebih giat lagi belajar Akuntansi. Terima Kasih.

 
Copyright © 2020 INFO AKUNTAN

Powered by Aditya Tarigan