INFO UPDATE

Penyajian Laporan Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah

Berikut ini saya akan membahas tentang bagaimana bentuk dan kriteria Laporan Keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) bab 3 sampai bab 6.

Penyajian laporan keuangan entitas mikro, kecil dan menengah menurut SAK EMKM Bab III disajikan secara wajar. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, penghasilan, dan beban yang dijelaskan dalam Konsep dan Prinsip Pervasif.

Penyajian wajar laporan keuangan mensyaratkan entitas untuk menyajikan informasi untuk mencapai tujuan:
  1. relevan: informasi dapat digunakan oleh pengguna untuk proses pengambilan keputusan. 
  2. representasi tepat: informasi disajikan secara tepat atau secara apa yang seharusnya disajikan dan bebas dari kesalahan material dan bias.
  3. keterbandingan: informasi dalam laporan keuangan entitas dapat dibandingkan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Informasi dalam laporan keuangan entitas juga dapat dibandingkan antar entitas untuk mengevaluasi posisi dan kinerja keuangan. 
  4. keterpahaman: informasi yang disajikan dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna. Pengguna  diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar.
Entitas yang laporan keuangannya telah patuh terhadap SAK EMKM membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa kecuali tentang kepatuhan terhadap SAK EMKM dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas tidak dapat mendeskripsikan bahwa laporan keuangan telah patuh terhadap SAK EMKM, kecuali laporan keuangan tersebut telah patuh terhadap seluruh persyaratan dalam SAK EMKM.

Penyajian dan klasifikasi akun-akun dalam laporan keuangan antar periode entitas disusun secara konsisten, kecuali:

(a) Telah terjadi perubahan yang signifikan atas sifat operasi entitas atau jika perubahan penyajian atau klasifikasi akun-akun dalam laporan keuangan menghasilkan penyajian yang lebih sesuai dengan mempertimbangkan kriteria pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi atau 
(b) SAK EMKM mensyaratkan perubahan penyajian.

Jika penyajian atau klasifikasi akun-akun laporan keuangan diubah, maka entitas mereklasifikasikan jumlah komparatif, kecuali jika reklasifikasi tidak praktis.

Entitas menyajikan informasi komparatif yaitu informasi satu periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan periode berjalan.

Laporan keuangan entitas mikro, kecil dan menengah minimum terdiri dari: 
(a) Laporan posisi keuangan pada akhir periode; 
(b) Laporan laba rugi selama periode; 
(c) Catatan atas laporan keuangan, yang berisi tambahan dan rincian akun-akun tertentu yang relevan. 

laporan keuangan lengkap menyajikan minimum dua periode untuk setiap laporan keuangan yang disyaratkan dan catatan atas laporan keuangan yang terkait.

Entitas mengidentifikasi secara jelas setiap laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Selain itu, entitas menunjukkan informasi berikut dengan jelas dan diulangi bilamana perlu untuk pemahaman informasi yang disajikan: 
(a) Nama entitas yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan; 
(b) Tanggal akhir periode pelaporan dan periode laporan keuangan; 
(c) Rupiah sebagai mata uang penyajian; dan 
(d) Pembulatan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

laporan posisi keuangan dan bagaimana menyajikannya. Laporan posisi keuangan menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan.

Laporan posisi keuangan entitas dapat mencakup akun-akun berikut:
(a) kas dan setara kas; 
(b) piutang; 
(c) persediaan; 
(d) aset tetap; 
(e) utang usaha; 
(f) utang bank; 
(g) ekuitas.

Entitas menyajikan akun dan bagian dari akun dalam laporan posisi keuangan jika penyajian tersebut relevan untuk memahami posisi keuangan entitas.

SAK EMKM tidak menentukan format atau urutan terhadap akun-akun yang disajikan. Meskipun demikian, entitas dapat menyajikan akun-akun aset berdasarkan urutan likuiditas dan akun-akun liabilitas berdasarkan urutan jatuh tempo.

Entitas dapat menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang secara terpisah di dalam laporan posisi keuangan.

Entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika: 
  1. diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan, dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas; 
  2. dimiliki untuk diperdagangkan; 
  3. diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan; atau 
  4. berupa kas atau setara kas, kecuali jika dibatasi penggunaannya dari pertukaran atau digunakan untuk menyelesaikan liabilitas setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

Entitas mengklasifikasikan semua aset lainnya sebagai tidak lancar. Jika siklus operasi normal entitas tidak dapat diidentifikasi dengan jelas, maka siklus operasi diasumsikan 12 bulan.

Entitas mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek jika:
  • diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi entitas; 
  • dimiliki untuk diperdagangkan; 
  • kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan;atau 
  • entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. 

Entitas mengklasifikasikan semua liabilitas lainnya sebagai liabilitas jangka panjang.

LAPORAN LABA RUGI 

Laporan laba rugi entitas dapat mencakup akun-akun sebagai berikut: 
(a) pendapatan; 
(b) beban keuangan; 
(c) beban pajak;

Entitas menyajikan akun dan bagian dari akun dalam laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas.

Laporan laba rugi memasukkan semua penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode, kecuali SAK EMKM mensyaratkan lain. SAK EMKM mengatur perlakuan atas dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian retrospektif terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam  periode terjadinya perubahan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas laporan keuangan memuat: 
(a)  suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM; 
(b)  ikhtisar kebijakan akuntansi; 
(c)  informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.

Jenis informasi tambahan dan rincian yang disajikan bergantung pada jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh entitas.

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis. Setiap akun dalam laporan keuangan merujuk-silang ke informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat contoh Laporan Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah berikut ini :


Penyajian Laporan Keuangan Pemerintahan

PSAP adalah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Berikut ini Saya akan membahas PSAP No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan.

TUJUAN
Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

RUANG LINGKUP
Laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan basis akrual Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengguna Pernyataan standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan negara/daerah

DEFINISI
Pendatapan-LRA: semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara /Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LO: hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Belanja: semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Beban: penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Surplus/Defisit-LRA: selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

Surplus/Defisit-LO: selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/ defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai  suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Pos luar biasa: pendapatan luar biasa/ beban luar biasa yg terjadi karena kejadian atau transaksi yg bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN
Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas

INFORMASI LAPORAN KEUANGAN
Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:
- Aset;
- Kewajiban;
- Ekuitas;
- Pendapatan-LRA;
- Belanja;
- Transfer;
- Pembiayaan;
- Saldo anggaran lebih;
- Pendapatan-LO;
- Beban; dan
- Arus kas.

KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN   
Komponen laporan keuangan pokok:
Laporan Pelaksanaan Anggaran
- LRA
- Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
Laporan Finansial
- Neraca
- Laporan Operasional (LO)
- Laporan Arus Kas (LAK)
- Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- Catatan atas Laporan Keuangan 

Setiap entitas menyajikan komponen-komponen laporan keuangan tersebut kecuali :
-  LAK yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum;
- Laporan Perubahan SAL yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara/Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

Laporan Realisasi Anggaran tetap diperlukan untuk memenuhi kewajiban pemerintah yang diatur dalam peraturan perundangan (statutory).

LAPORAN PERUBAHAN SAL
Laporan Perubahan SAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: 
a. Saldo Anggaran Lebih  awal;
b. Penggunaan  Saldo Anggaran Lebih;
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan
e. Lain-lain;
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

NERACA 
Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Neraca SKPD disusun oleh setiap SKPD menggambarkan posisi keuangan SKPD mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu sebagai bahan penyusunan Neraca Pemerintah Daerah .

ISI SINGKAT NERACA DAERAH
Aset Lancar
- Kas dan Setara Kas
- Investasi Jangka Pendek
- Piutang
- Persediaan

Aset Non Lancar:
- Investasi Jangka Panjang
- Aset Tetap
- Dana Cadangan 
- Aset Lainnya

Kewajiban Jangka Pendek
Kewajiban Jangka Panjang
Ekuitas

ISI SINGKAT NERACA SKPD
Aset Lancar
- Kas di Bendahara Pengeluaran
- Kas di Bendahara Penerimaan
- Piutang
- Persediaan

Aset Non Lancar:
- Investasi Jangka Panjang
- Dana Bergulir
- Aset Tetap
- Aset Lainnya

Kewajiban Jangka Pendek
- Uang Muka dari BUD
- Pendapatan yang Ditangguhkan

Ekuitas
Hanya Ekuitas, yaitu  kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.
Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

LAPORAN ARUS KAS
Menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

LAPORAN OPERASIONAL
Merupakan Laporan Keuangan Pokok yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:
a) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
b) Beban dari kegiatan operasional ; 
c) Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada;
d) Pos luar biasa, bila ada;
e) Surplus/defisit-LO.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Merupakan Laporan Keuangan Pokok sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos:
a) Ekuitas awal;
b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/ mengurangi ekuitas, misalnya: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap;
d) Ekuitas akhir.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE.

Fraud Auditing 2

Sesuai dengan janji saya, berikut lanjutan dari artikel sebelumnya FRAUD AUDITING

Tanggung Jawab Auditor Untuk Mendeteksi Fraud 

Auditor, baik auditor independen maupun auditor intern mempunyai tanggung jawaab untuk mendeteksi fraud. Menurut Robert K.Eliot dan John J.Willingham dalam bukunya Perspective in Auditing menyatakan dalam terjemahan bebas bahwa “...tanggung jawab auditor untuk  mendeteksi fraud merupakan  tanggung jawab profesi dan tanggung jawab terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 

Selanjutnya, sehubungan dengan tanggung jawab tersebut fraud, Robert K. Elliot dan John J. Willingham menyatakan.
"In order to judge the effectiveness of auditors' performance in detecting and defining management fraud, one must assess their responsibilities for detecting it. Their responsibilities are the benchmarks for judging their performance. One must also consider these responsibilities in planning how to improve auditor capabilities  in detecting management fraund.  The social demand for improved detection  maybe  met  by  working within  the  framework  of  responsibilities currently defined or by changing it...”
Standar Audit yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia telah mengatur tentang tanggung jawab Auditor Independen dalam mendeteksi kekeliruan (error) ketidakberesan (irregularities) dan unsur pelanggaran hukum (illegal acts). Namun demikian, standar tersebut tidak memberikan jaminan penuh bahwa hasil audit akan dapat mendeteksi kekeliruan, ketidakberesan, dan pelanggaran hukum, melainkan hanya mengharuskan auditor untuk  menentukan  risiko  bahwa  laporan  yang  diperikasanya  telah  bebas  dari kekeliruan, ketidakberesan, dan unsur pelanggaran hukum yang yang material. 

Untuk itu, auditor harus merancang auditnya agar dapat memberikan keyakinan memadai bahwa pendeteksi kekeliruan, ketidakberesan,  dan  unsur  pelanggaran  hukum  yang material  telah  dilakukan.  Auditor menggunakan istilah ketidakberesan karena istilah manipulasi, penyelewengan, penggelapan, dan pencurian karena istilah tersebut merupakan istilah yang digunakan dalam bahasa (kewenangan) hakim. 

Penentuan risiko salah saji laporan keuangan mengharuskan auditor memahami karakteristik kekeliruan dan kerumitan terkait, kemudian merancang prosedur audit yang cocok, serta mengevaluasi hasilnya. Karakteristik kekeliruan dan ketidakberesan dimaksud sebagai berikut: 

1.Materialitas,  yaitu  dampak  suatu  kesalahan/kekeliruan  secara  individual  atau  secara keseluruhan  cukup  penting  sehihngga  menyebabkan  pengambilan  keputusan  menjadi keliru/salah atau laporan keuangan menjadi tidak disajikan secara wajar. 

2.Tingkat keterlibatan karyawan atau manajemen.atas suatu pekerjaan.  Hal itu berkaitan dengan keharusan adanya proses cek dan recek atas pelaksanaan suatu pekerjaan. Seorang karyawan tidak boleh melakukan pekerjaan dari A sampai Z tanpa ada petugas lain atau atasan yang mengecekan hasil pekerjaannya. 

3.Penyembunyian.  Meliputi  manipulasi  catatan  akuntansi  atau  merekayasa  dokumen pendukung untuk menutupi suatu kenyataan bahwa catatan akuntansi tidak sesuai dengan fakta dan keadaan yang melandasinya. 

4.Struktur  pengendalian. Tidak  adanya  prosedur  pengendalian  atau  adanya  usaha  dari manajemen untuk menghindari prosedur pengendalian yang berlaku. 

5.Dampak terhadap laporan keuangan.

Untuk memenuhi tanggung jawab pendeteksian kekeliruan dan ketidakberesan, auditor juga harus menerapkan hal berikut. 

1.Keseksamaan dalam perencanaan dan penilaian hasil prosedur auditnya.

2.Derajat skeptisme profesional yang semestinya untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kekeliruan dan ketidakberesan akan terdeteksi. Skeptisme profesional tersebut mencakup skeptisme profesional dalam perencanaan audit dan skeptisme profesional dalam pelaksanaan audit.

Tanggung jawab auditor untuk mendeteksi dan melaporkan adanya salah saji material atas laporan keuangan sebagai akibat adanya unsur pelanggaran hukum. Pada dasarnya, sama dengan tanggung jawab auditor untuk mendeteksi kekeliruan dan ketidakberesan.  Dampak adanya unsur pelangaran hukum terhadap laporan keuangan dapat bersifat langsung dan tidak langsung. 

Pelanggaran hukum dan peraturan yang lebih terkait dengan aspek operasi mempunyai dampak yang tidak langsung terhadap laporan keuangan. Pelanggaran hukum karena pencurian atau penggelapan atas inventori yang ada di gudang mempunyai dampak yang langsung terhadap laporan keuangan perusahaan karena saldo inventori di neraca harus disesuaikan dengan jumlah yang sebenarnya ada (di luar jumlah yang dicuri/gelapkan)

Pada umumnya, semakin jauh unsur pelanggaran hukum terpisah dari kejadian dan transaksi  yang dicerminkan dalam laporan keuangan,  semakin  kecil  kemungkinan auditor menyadari atau mengenal adanya unsur pelanggaran hukum terebut. Namun demikian, dalam setiap pemeriksaan yang dilakukannya, auditor harus selalu waspada terhadap adanya kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum baik dilakukan oleh oknum karyawan maupun oleh manajemen secara sistemik.  

Jika ditemukan adanya indikasi mengenai unsur pelanggaran hukum yang mungkin mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan, auditor berkewajiban untuk melaksanakan prosedur audit yang dirancang secara khusus untuk meyakinkan ada/tidaknya unsur pelanggaran hukum tersebut.

Perlu disadari bahwa suatu audit yang dilakukan berdasarkan standar auditing yang berlaku, tidaklah menjamin bahwa unsur pelanggaran hukum dapat terdeteksi. Hal itu karena standar auditing yang ditetapkan tidak meliputi prosedur audit yang dirancang khusus untuk mendeteksi unsur pelanggaran hukum. Standar auditing yang ada lebih dimaksudkan sebagai acuan kriteria dalam melakukan general audit atas laporan keuangan sehubungan dengan penilaian atas kewajaran lampiran keuangan auditan atau berkaitan dengan "Fairness Doctrine"

Pertanyaan yang timbul kemudian adalah dapatkah tanggung jawab auditor untuk mendeteksi fraud ditingkatkan atau diperluas. Sehubungan dengan hal itu, DR. Cormichael dan John J. Willingham berpendapat bahwa: 
"Here are two basic issues underlying the question of the appropriate extent of auditors’ responsibilities for fraud detection.  First, how should some courts have interpreted the auditors' legal responsibility in detecting fraud more broadly than the responsibility defined by professional standard?  Second, should the auditor professionally be responsible to detect frauds or  other illegalities immaterial to the financial statement?"
Ada dua isu utama yang dipertanyakan dan perlu digarisbawahi mengenai esensi yang pantas mengenai  tanggung  jawab  auditor  dalam  mendeteksi  fraud. Pertama, bagaimana hakim/pengadilan (harus) mengintepresi tanggung jawab auditor dalam mendeteksi fraud lebih luas dari tanggung jawab menurut standar profesi.  

Kedua, haruskah auditor secara professional bertanggung jawab untuk mendeteksi fraud atau pelanggaran hukum lain yang dampaknya tidak material terhadap laporan keuangan?

1.Fraud  Auditing  merupakan  proses  audit  yang  memfokuskan  pada keanehan/keganjilan (sesuatu yang tampaknya di luar kebiasaan kemudian menelusuri dan mendalami transaksi untuk merekonstruksi bagaimana terjadinya dan apa akibat yang ditimbulkannya).  Dalam Fraud audit, proses pengumpulan bukti audit lebih fokus pada apakah fraud memang tejadi, dan jika terjadi, maka audit mengarah pada pengumpulan bukti untuk mengetahui dan membuktikan siapa pelakunya (pejabat yang terlibat), bagaimana fraud itu terjadi (modus operandinya), dimana tempat terjadinya fraud tersebut, kapan waktu terjadinya, hukum apa yang dilanggar, berapa kerugian yang diakibatkannya, siapa yang dirugikan dan diuntungkan, serta hal lain yang berkaitan dengan bukti investigasi. 

2.Peran  penting  fraud  auditor  meliputi  preventing  fraud (mencegah  fraud),  detecting (mendeteksi  fraud),  dan  investigating  fraud (melakukan  investigasi  fraud). Dalam perkembangannya, investigasi akan mengarah pada profesi tersendiri, yaitu akuntan forensik. Akuntan forensik membutuhkan kombinasi keahlian seorang auditor terlatih dan penyelidik kriminal. Selain itu, akuntan forensik juga harus memiliki sifat berikut:
a.Sifat waspada dan skeptis dalam arti kewaspadaan dan kehati-hatian terhadap setiap hal yang menunjukkan kemungkinan adanya fraud. 
b.Kemauan yang keras untuk mencari kebenaran dan bukti pendukungnya. 
c.Rasa ingin tahu dan suka tantangan pada hal yang tidak lazim, bertentangan dengan logika, dan apa yang diharapkan secara wajar. 

Untuk menjadi akuntan forensik, seorang fraud auditor setidak-tidaknya harus menguasai hal berikut :

  1. Kemampuan untuk mengidentifikasikan  masalah (isu) keuangan,  misalnya  money laundring, transfer pricing, pembukaan perusahaan fiktif di luar negeri, pemindahan dana antarrekening bank. 
  2. Memiliki pengetahuan mengenai teknik investigasi dari yang paling dasar sampai yang rumit. 
  3. Memiliki pengetahuan tentang bukti, mencakup pula untuk kepentingan pengadilan (sebagaimana diatur dalam KUHAP/Hukum Acara Pidana). 
  4. Mampu  menginterprestasikan  informasi  keuangan  dalam  arti  informasi  keuangan merupakan kunci untuk mengarah pada investigasi dan bukti yang diperlukan. 
  5. Mampu menginterprestasikan temuan, yaitu bila proses investigasi telah selesai, akuntan forensic dituntut untuk mampu mengungkap temuan (finding) dengan jelas, akurat, dan menyakinkan. 
Sehubungan dengan hal tersebut di atas seorang fraud auditor yang efektif, antara lain harus mampu melakukan hal berikut:

  1. Menilai kekuatan dan kelemahan sistem pengendalian intern. 
  2. Mengidentifikasikan  potensi  kecurangan  dari  kelemahan  sistem  pengendalian intern  dan potensi kecurangan akibat kerentanan/kerawanan kelompok transaksi atau aktivitas organisasi auditan. 
  3. Mengindentifikasikan hal yang menimbulkan tanda tanya dan transaksi istimewa. 
  4. Memahami praktek, prosedur, dan kebijakan manajemen. 
  5. Dapat menghitung dan menetapkan besarnya kerugian, dan menyusun laporan atas kerugian karena fraud untuk kepentingan atau tujuan penyidikan, penuntutan di pengadilan, atau kepentingan lain (misalnya untuk klaim asuransi). 
  6. Mengikuti arus dokumen yang mendukung transaksi dan dokumen pendukung untuk transaksi yang dipertanyakan. 
  7. Mereview dokumen yang sifatnya aneh. 
Pendeteksian Fraud 

1.Pendekatan dan Langkah dalam Fraud Audit 
Pendekatan dalam rangka investigasi fraud mencakup hal berikut: 
a.Analisis data dan bukti. 
b.Menyusun hipotesis. 
c.Menguji hipotesis dengan bukti lanjutan. 
d.Menyaring dan memperbaiki hipotesis. 

Beberapa langkah yang perlu ditempuh untuk menguji fraud, antara lain sebagai berikut: 
a.Penguji dokumen. 
b.Saksi netral dari pihak ketiga. 
c.Siapa saja yang berkomplot. 
d.Tujuan pengungkap fraud.

2.Cara Mendeteksi Fraud
Langkah penting yang perlu dilakukan auditor untuk mengetahui ada tidaknya fraud dengan jalan mendeteksi dapat digunakan beberapa teknik antara lain sebagai berikut:

a.Teknik mendeteksi melalui audit catatan akuntansi yang mengarah pada gejala atau kemungkinan terjadinya fraud (Critical Point Auditing). Critical Point Auditing dengan hal berikut. 
-Analisis trend, yaitu pola kecenderungan (konjungtur) yang terjadi dari satu periode ke periode berikutnya.

-Pengujian khusus, yaitu pengujiaan terhadap kegiatan yang memiliki risiko tinggi terhadap kecurangan. 

b.Teknik mendeteksi dengan analisis kepekaan pekerjaan dengan memandang pelaku potensial (Job Sensitivity Analysis). Job Sensitivity Analysis dengan hal berikut. 
-Identifikasi semua posisi pekerjaan yang rawan tehadap kecurangan (metode pendekatan). 

-Identifikasi tingkat pengendalian yang dilakukan manajer. Kecurangan akan mudah dilakukan kalau manajer lengah atau sibuk dengan tanggung jawab lain. Dan mengabaikan tanggung jawabnya dalam melakukan pengendalian. 

-Indentifikasi gejala (symptom) yang terjadi seperti adanya kekayaan pribadi yang tidak dapat dijelaskan, pola hidup mewah, rasa tidak puas, egois, pengabaian instuksi, dan ingin dianggap  penting (karakter pribadi).

-Pengujian rinci apakah pengujian dan tindak lanjut perbaikan telah dilakukan pada kesempatan pertama atas jenis pekerjaan yang berisiko tinggi.

Investigasi Fraud 
Menurut  ilmu kriminalistik, investigasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan ketentutan perundang-undangan yang berlaku untuk  mendengarkan dan menanyai seseorang tentang suatu kejadian/peristiwa tertentu yang bersangkutan dengan masalah fraud atau masalah hukum.  Ciri penting investigasi fraud yang berhubungan dengan tugas auditor untuk mengungkap fraud adalah bahwa kegiatan itu selalu ditandai dengan kurangnya informasi aktual tentang terjadinya fraud berikut pelakunya. Tiga elemen yang dapat membantu untuk mengungkap informasi tersebut sebagai berikut:

1.Tempat terjadi fraud.
Investigator memeriksa dan menginterprestasikan adanya/terjadinya fraud sehingga dapat menyimpulkan dan merekonstruksikan (dalam benaknya) suatu gambaran tentang jalannya peristiwa. 

2.Kemampuan auditor dalam merekonstruksi terjadinya fraud. 
Diperlukan pengetahuan/pengalaman bagi  investigator untuk menemukan kekurangan informasi. Investigator yang berpengalaman akan dapat melihat indikasi mengenai adanya fraud yang pada gilirannya dapat menunjukkan perbuatan dan motivasi pelaku fraud.

3.Pengetahuan dari orang yang mengetahui peristiwa fraud. 
Informasi dari orang/pihak yang mengetahui/menyaksikan terjadinya fraud sangat penting untuk menguji kebenaran fakta yang ada.

Simpulan 

Fenomena korupsi di Indonesia menjadi semakin parah bahkan ada anggapan bahwa korupsi sudah melekat dalam sistem dan menyatu pada penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah sebenarnya telah mempunyai niat baik untuk memberantas korupsi di negeri dengan dilahirkannya berbagai peraturan dan perundangan serta dipertahankannya unit pengawasan dalam organisasi pemerintah, seperti BPKP, ITJEN, dan sebagainya.  Hal itu juga menjadi tantangan bagi seluruh auditor baik auditor independen maupun auditor pemerintah untuk mampu dan dapat mengungkap serta mendeteksi fraud.
Sekalipun secara umum, standar auditing tidak menjamin bahwa dalam setiap kegiatan pemeriksaan akan mampu menemukan adanya fraud namun tingkat efektifitas kinerja auditor dapat pula dilihat berdasarkan tolok ukur sampai seberapa jauh auditor berhasil mendeteksi fraud. Untuk  itu,  auditor  harus  mengembangkan  teknik  dan  prosedur  audit yang  khusus  untuk mendeteksinya.  Teknik seperti critical poin auditing dan job sensitivity analysis merupakan beberapa teknik yang digunakan auditor dalam melaksanakan audit guna memungkinkannya untuk mendeteksi fraud. Selain itu, auditor juga dituntut untuk senantiasa meningkatkan kemampuan profesionalnya  mengingat  tuntutan  dan  harapan masyarakat  sudah  semakin  besar  terhadap tanggung jawab dan hasil kerja auditor, utamanya dalam bekerja sama dengan aparat penyidik (polisi dan kejaksaan) dalam membuktikan terjadinya suatu fraud.

Demikian pembahasan Saya tentang Fraud Auditing, semoga bermanfaat.

Fraud Auditing

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang paling korup di dunia. Hal itu terlihat dari banyaknya kasus korupsi yang ditangani oleh penuntut dan kepolisian tetapi kasus tersebut banyak yang tidak terselesaikan. Hukum dan peraturan telah dibuat, lembaga pengawasan dan investigasi telah didirikan tetapi hal tersebut tetap tidak dapat menangkap dan memasukkan para koruptor ke penjara. Masyarakat berharap akuntan dapat meningkatkan kompetensi profesional mereka  dalam  mendeteksi  penipuan.  

Artikel kali ini membahas penipuan  audit,  kondisi  penyebab terjadinya penipuan, karakteristik dan tipe penipuan, dan tanggung jawab para auditor dalam mendeteksi penipuan.

Kondisi Penyebab Terjadinya Fraud 

Secara  teoritis  terdapat 2 (dua)  kondisi  pokok  yang  menjadi  penyebab  seseorang melakukan tindak perbuatan fraud/korupsi yaitu; kondisi lingkungan individu dan faktor internal organisasi. 

I. Kondisi Lingkungan Individu 

Lingkungan individu merupakan salah satu faktor yang berpengaruh kuat terhadap kemungkinan  terjadinya  fraud/korupsi.  Penelitian  menunjukkan  bahwa  fraud/korupsi terjadi sebagai akibat kombinasi antara tekanan yang dialami individu (seseorang) dengan lingkungan yang memungkinkan seseorang atau kelompok untuk melakukan kecurangan. 

1. Keadaan dan sifat/karakter individu/seseorang yang mempengaruhinya untuk melakukan fraud/korupsi antara lain sebagai berikut.
  • Sifat tamak dan ingin mengejar kemewahan; 
  • Moral yang kurang kuat dalam menghadapi godaan; 
  • Penghasilan yang kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup; 
  • Adanya kebutuhan yang mendesak yang tidak dapat diatasi dengan usaha/penghasilan normal; 
  • Malas atau tidak mau bekerja keras; 
  • Ajaran agama yang tidak (kurang) diterapkan secara benar. 

2.Kondisi lingkungan organisasi/perusahaan tempatnya bekerja dalam mempengaruhi seseorang untuk melakukan fraud/korupsi antara lain sebagai berikut. 
  • Kurang adanya teladan dari pimpinan; 
  • Tidak adanya kultur organisasi yang baik; 
  • Sistem akuntabilitas yang kurang memadai; 
  • Kelemahan sistem pengendalian manajemen; 
  • Adanya kecenderungan dari manajemen untuk menutupi korupsi yang terjadi di dalam organisasinya. 

3.Kondisi lingkungan masyarakat tempat individu dan organisasi berada dalam mempengaruhi seseorang untuk melakukan fraud/korupsi antara lain sebagai berikut. 
  • Nilai yang berlaku di masyarakat yang ternyata kondusif untuk terjadinya korupsi (Anggapan korupsi sebagai sesuatu yang sudah lumrah/wajar terjadi karena berbagai alasan seperti gaji yang kecil). 
  • Budaya  yang  menilai  keberhasilan  seseorang  dari  tingkat  materi(kekayaan)yang dimilikinya. 
  • Kurangnya kesadaran masyarakat akan kerugian yang harus ditanggungnya akibat dari praktek fraud/korupsi yang terjadi (di lingkungan pemerintahan atau BUMN/D). 
  • Kurangnya kesadaran masyarakat akan perannya dalam mencegah dan memberantas korupsi bahkan justru menjadi pendorong terjadinya fraud/korupsi. 
  • Generasi muda Indonesia dihadapkan dengan praktek korupsi sejak lahir. 

4.Pengaruh peraturan perundang-undangan terhadap praktek fraud/ korupsi terjadi karena hal berikut. 
  • Adanya peraturan perundang-undangan monopolistik. 
  • Kualitas peraturan perundang-undangan kurang memadai. 
  • Peraturan kurang disosialisasikan. 
  • Sanksi atas pelanggaran aturan terlalu ringan. 
  • Adanya peraturan yang tumpang tindih. 
  • Pembuat aturan dapat disuap. 
  • Ketidakkonsistenan dalam penegakan hokum dan peraturan perundangan yang ada. 

II. Faktor Intern Organisasi/Perusahaan 

Beberapa faktor intern perusahaan yang dapat menciptakan peluang terjadinya fraud/korupsi antara lain sebagai berikut.

1.Kelemahan Sistem Pengendalian Manajemen 
  • Manajemen tidak menekankan pentingnya peran sistem pengendalian manajemen. 
  • Manajemen tidak menindak pelaku fraud. 
  • Manajemen tidak mengambil sikap terhadap adanya conflict of interest. 
  • Manajemen kurang peduli pada masalah keuangan yang dihadapi karyawan. 
  • Manajemen kurang memperhatikan kesejahteraan karyawan. 
  • Para eksekutif menunjukkan sikap hidup mewah. 
  • Internal auditor tidak mempunyai kewenangan untuk menyelidiki kegiatan para eksekutif,terutama menyangkut pengeluaran yang sangat besar. 
  • Manajemen sendiri aktif melakukan fraud. 

2.Gaji/pendapat yang diberikan perusahaan tidak cukup kompetitif dibandingkan dengan gaji di perusahaan lain yang sejenis. 

3.Industri yang cenderung korup.
  • Patut   diduga   bahwa   rekanan   pemerintah   hidup   dalam   industri   yang   memiliki kecenderungan korup. 
  • Sulit melakukan pekerjaan dengan pemerintah tanpa melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme. 

4. Indikasi  lain  yang  juga  mendorong  fraud/korupsi,  yaitu  kelemahan  dalam  prosedur penerimaan  pegawai  sehingga  calon  pegawai  yang  mempunyai  integritas  dan  kualitas rendahpun tetap diterima menjadi pegawai.

III. Gone Theory 

Gone Theory yang dikemukakan oleh Jack Bologne menjelaskan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan meliputi hal berikut. 
1.Greedy (keserakahan)
2.Opportunities (kesempatan)
3.Needs (kebutuhan)
4.Exposure (pengungkapan)

Greedy berkaitan dengan adanya prilaku serakah yang secara potensial ada dalam diri setiap orang. Opportunities berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau lingkungan masyarakat  yang  sedemikian  rupa  sehingga  membuka  kesempatan  bagi seseorang  untuk melakukan kecurangan. Need berkaitan dengan kebutuhan seseorang/individu untuk dapat hidup secara wajar atau yang diinginkan. Expossure berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang akan dihadapi oleh seseorng apabila ditemukan melakukan fraud/korupsi.

Penggolongan Fraud 

Fraud adalah suatu perbuatan melawan atau melanggar hukum yang dilakukan oleh orang dari dalam atau dari luar organisasi, dengan maksud untuk memperkaya atau mendapatkan keuntungan diri sendiri, orang lain, atau badan hukum lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. Fraud dapat digolongkan menurut korbannya, menurut pelakunya, dan menurut akibat hukumnya. 

I.Ditinjau dari korbannya, fraud dapat dibedakan antara fraud yang mengakibatkan kerugian di dalam entitas organisasi dan yang mengakibatkan kerugian pihak lain. 

1.Fraud yang mengakibatkan kerugian di dalam organisasi dapat dilakukan oleh orang dalam atau luar organisasi misalnya sebagai berikut. 
  • Kecurangan yang dilakukan oleh rekanan atau pemasok dengan cara mengirim barang  kurang  dari  yang seharusnya,  atau  merendahkan kualitas  barang  yang dikirim, atau melakukan penagihan ganda. 
  • Manipulasi dengan menciptakan piutang fiktif atau meninggikan jumlahnya yang kemudian diperoleh keuntungan pada pembayaran piutang tersebut.

2.Fraud yang mengakibatkan kerugian pihak lain, misalnya berikut ini. 
  • Meninggikan nilai asset atau laba perusahaan pada laporan keuangan sehingga merugikan pemegang saham atau kreditur.
  • Meninggikan  (mark up) nilai kontrak sehingga merugikan pemberian kerja.
  • Memperkecil pendapatan atau meninggikan biaya agar laba perusahaan lebih kecil dari yang seharusnya sehingga merugikan negara berupa berkurangnya penerimaan pajak. 
  • Melaporkan penjualan eksport yang sebenarnya tidak dilakukan (ekspor fiktif) agar PPN masukan lebih kecil dibandingkan PPN keluarannya sehingga dapat merestitusi pajak yang merugikan negara.
  • Manipulasi dengan meninggikan biaya.

II.Ditinjau dari segi pelaku fraud dapat digolongkan sebagai berikut. 

1.Kecurangan manajemen yang biasa disebut kejahatan kerah putih (white collar crime), yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang penting atau orang yang status sosialnya tinggi dan dilakukan dalam rangka pekerjaannya. Kejahatan kerah putih melibatkan suatu pelangaran tugas kewajiban,dan tanggung jawab dengan cara melakukan tindakan/perbuatan atau menghilangkan dengan tersamar atau dengan jelas dalam suatu kecurangan yang disengaja, pencurian, atau  penyelewengan dari suatu harta yang dipercayakan kepadanya.

2.Kecurangan  karyawan,  yakni  tindakan  tidak  jujur  yang  dilakukan  karyawan  yang berkaitan dengan kerugian dari entitas organisasinya meskipun manajemen telah menetapkan langkah pencegahan.

3.Kecurangan  dari  luar  organisasi,  yaitu  yang  dilakukan  oleh  pemasok,  leveransir kontraktor, dan sebagainya sehubungan dengan penyerahan pekerjaan, barang, atau jasa yang merugikan penerimaannya. 

4.Kecurangan yang melibatkan orang luar dan orang dalam organisasi melalui kerja sama yang tidak sehat (kolusi).

Pembahasan tentang Fraud Auditing akan kita lanjutkan dengan pembahasan tanggung jawab Auditor untuk mendeteksi fraud. Terima Kasih.
 
Copyright © 2020 INFO AKUNTAN

Powered by Aditya Tarigan