INFO UPDATE

Cara Hitung PPh untuk Karyawan, Profesional, Pengusaha Dan Investor

Bagaimana menghitung pajak penghasilan untuk Karyawan, Profesional, Pengusaha dan Investor? Kali ini Saya akan membahas mengenai pajak penghasilan untuk karyawan, profesional, pengusaha dan investor.


Pajak Penghasilan

Sebagaimana kita ketahui begitu banyaknya jenis pekerjaan di dalam kehidupan sehari-hari ini. Banyak yang bekerja sebagai karyawan negeri maupun swasta, ada juga yang bekerja sebagai profesional seperti dokter, notaris, petugas dinas asuransi dan lainnya. Selain itu ada juga yang memilih untuk menjadi pengusaha baik yang memulai usahanya dari kecil maupun meneruskan usaha dari orangtuanya. Apapun jenis pekerjaan yang dimiliki seseorang namun mereka tetap berkewajiban untuk membayar pajak atas penghasilannya.

Lalu diantara karyawan, pengusaha, profesional maupun investor siapa yang memiliki pajak penghasilan paling besar? Jika ingin membandingkan pekerjaan mana yang membayar pajak penghasilan paling besar tentu saja sulit, dikarenakan pembanding dirasa tidak sepadan. Besarnya pajak penghasilan atas suatu pekerjaan itu berbeda-beda tergantung dari apa pekerjaannya, berapa besarnya penghasilan yang didapat maupun bonus dan lain sebagainya atau pun tanggungan yang dimiliki oleh masing-masing dari orang tersebut.

Mari bahas sedikit mengenai besarnya pajak penghasilan antara karyawan, pengusaha (belum pkp) dan profesional namun dengan kriteria dan pembanding yang sama.

Contoh:

Pria sudah menikah, memiliki istri yang hanya menjadi Ibu Rumah Tangga dan memiliki 2 orang anak yang masih duduk di Sekolah Dasar.

Penghasilan bruto yang dimiliki adalah Rp240 juta per tahun atau Rp20 juta per bulan baik bagi karyawan (diasumsikan pegawai swasta), pengusaha (diasumsikan memiliki usaha kecil yaitu dagang mainan anak-anak dan non pkp) maupun profesional (diasumsikan bekerja sebagai arsitek).

Untuk karyawan diasumsikan tidak memiliki THR maupun Bonus apapun, hanya memiliki penghasilan dari gaji saja.

PTKP untuk K/2 = Rp67.500.000

Dari asumsi diatas, mari kita hitung pajak penghasilan atas pekerjaan yang mana yang paling besar jika masing-masing dari mereka memiliki penghasilan dan tanggungan yang sama.

#1 Karyawan Swasta

Penghasilan setahun = Rp20.000.00 x 12 bulan = Rp240.000.000
Biaya Jabatan = (5% x Rp240.000.000) = Rp6.000.000 (batas paling besar biaya jabatan)
Penghasilan Netto = Rp240.000.000 – Rp6.000.000 = Rp234.000.000

PTKP (istri tidak bekerja dan 2 anak) = Rp67.500.000
Penghasilan untuk perhitungan pajak = Rp234.000.000 – Rp67.500.000 = Rp166.500.000

PPh pasal 21:

= Rp50.000.000 x 5% + (Rp166.500.000 – Rp50.000.000) x 15%
= Rp2.500.000 + Rp17.475.000
= Rp19.975.000 per tahun atau Rp1.664.000 per bulan

Pajak penghasilan atas pekerjaan sebagai karyawan dengan penghasilan Rp240 juta setahun serta memiliki istri tidak bekerja dan memiliki tanggungan 2 anak adalah sebesar Rp19.975.000 per tahun atau Rp1.664.000 per bulan. Biasanya pajak tersebut sudah dipotong oleh perusahaan dengan bukti diberikannya A-1/A-2. 

Pada kasus seperti ini, di akhir tahun pelaporan, jika karyawan tersebut hanya mendapatkan penghasilan dari tempat kerjanya saja dan tidak memiliki penghasilan lainnya, maka pada SPT Tahunan karyawan ini adalah nihil (tidak usah membayar PPh lagi, karena sudah dibayarkan setiap bulannya oleh perusahaan, biasanya dipotong dari gaji).

#2 Pengusaha (Usaha Jual Mainan Anak-anak)

Bulan         Peredaran Bruto (Rp)     PPh Terutang (Rp)

Januari       20.000.000                    200.000
Februari     20.000.000                    200.000
Maret         20.000.000                    200.000
April           20.000.000                    200.000
Mei            20.000.000                    200.000
Juni           20.000.000                    200.000
Juli            20.000.000                    200.000
Agustus     20.000.000                   200.000
September 20.000.000                  200.000
Oktober     20.000.000                   200.000
November 20.000.000                   200.000
Desember 20.000.000                   200.000
TOTAL       240.000.000             2.400.000

Pajak atas penghasilan sebagai pengusaha (non pkp) maka Rp2.400.000 per tahun atau bisa dibilang pengusaha yang usahanya belum PKP itu membayar pajak dengan tarif PPh final 1% setiap bulannya dari peredaran bruto usahanya tersebut.

#3 Profesional (Arsitek)

Perhitungan pajak penghasilan untuk pekerjaan sebagai profesional (pekerjaan bebas) dilakukan berdasarkan norma yang sudah ditetapkan. Sebagai contoh adalah arsitek yang memakai norma dengan tarif 47%.

Penghasilan Bruto = Rp240.000.000
Tarif norma = 47%
Penghasilan Netto = Rp240.000.000 X 47% = Rp112.800.000
PTKP (K/2) = Rp67.500.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP) = Rp112.800.000 – Rp67.500.000 = Rp45.300.000
PPh Terutang = Rp45.300.000 X 5% = Rp2.265.000

Jika ada angsuran PPh 25 tiap bulannya (dari masa pajak sebelumnya) menjadi pengurang untuk PPh terutang. Pajak yang harus dibayar oleh arsitek ini adalah sebesar Rp2.265.000 di bulan Maret, pada saat mau pelaporan SPT Tahunan. Untuk angsuran PPh 25 per bulannya adalah sebesar Rp188.750 (didapat dari Rp2.265.000 dibagi 12 bulan), dibayarkan sejak masa SPT Tahunan.

#4 Investor

Mari sedikit kita membahas mengenai besarnya pajak penghasilan bagi investor. Kita ambil contoh Investor Saham. Keuntungan dari investasi saham itu tidak dikenakan pajak, dikarenakan penghasilan dari investasi saham itu bukan merupakan penghasilan melainkan hasil investasi.

Jika awal mula seorang investor menyetorkan jumlah uang Rp200 juta untuk investasi dan diakhir tahun nilai akhir investasinya sebesar Rp225 juta maka keuntungannya sebesar Rp25 juta itu bukan merupakan penghasilan, namun kita masukan saja saham akhir tahun yang kita miliki sebagai aset kita di SPT Tahunan yang kita laporkan.

Sebagai seorang investor saham (pada perusahaan) kita dianggap sebagai pemilik dari perusahaan (yang kita beli sahamnya), sehingga ketika mendapatkan penghasilan atas kenaikan sahamnya itu kita sudah mendapatkannya secara bersih (nett) dan sudah dipotong pajak oleh perusahaan sehingga kita sudah tidak perlu membayar pajak lagi.

Namun dari itu, sebagai investor saham kita dikenakan 2 pajak tambahan sekaligus diluar PPh (yang sudah dibayarkan perusahaan) yaitu pajak penjualan dan pajak atas dividen.

Kenali Data PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dan Tarif Pajak Penghasilan Perorangan

Setelah Anda mengetahui formulir yang tepat, kenali juga besaran PTKP dan iuran pajak PPH21. Berikut ini penjelasannya :

PTKP ( Penghasilan Tidak Kena Pajak)
Besarnya tanggungan = Rp 4.500.000 per bulan.

PTKP Pria / Wanita Lajang

TK/O 54.000.000
TK/1 58.500.000
TK/2 63.000.000
TK/3 67.500.000

Keterangan :

TK = tidak kawin
TK/0 = tidak kawin dan tidak ada tanggungan.
TK/1 = tidak kawin dan punya satu tanggungan.

PTKP Pria Menikah

K/O 58.500.000
K/1 63.000.000
K/2 67.500.000
K/3 72.000.000

Keterangan :

K = kawin
K/0 = kawin dan belum punya anak.
K/1 = kawin dan punya satu anak.

PTKP Suami Istri Digabung

K/I/O   112.500.000
K/I/1    117.000.000
K/I/2    121.500.000
K/I/3    126.000.000

Keterangan :

K/I/0 = kawin, suami dan istri berpenghasilan dan belum punya anak.
K/I/1 = kawin, suami dan istri berpenghasilan dan belum punya satu anak.

Jika seseorang memiliki penghasilan per tahun lebih kecil atau sama dengan PTKP maka orang tersebut tidak dikenakan pajak (PPh 21) namun harus memperhatikan gaji ke 13 (THR) yang memungkinkan karyawan tersebut membayar pajak (PPh 21).

Setiap orang yang memiliki NPWP Wajib membuat laporan SPT Tahunan. Dan Wajib membayar pajak sesuai dengan perhitungan.

Pelaporan SPT PPh Pribadi Form 1770, 1770S dan 1770SS

Apakah Anda sudah benar dalam menyusun pelaporan SPT PPh Pribadi Form 1770, 1770S dan 1770SS? Kali ini kita akan bahas mengenai form-form berikut ini.

Sebagai warga negara Indonesia baik, kita harus taat akan pajak. Jika Anda sudah mempunyai penghasilan harusnya segera buat NPWP (Nomor Pokok wajib Pajak). Dengan memiliki NPWP maka Anda sebagai wajib pajak harus melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan). SPT digunakan untuk : melaporkan perhitungan, pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak,  harta dan kewajiban dsesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

Untuk kali mari kita fokus membahas pelaporan SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi. Ada 3 jenis SPT Tahunan untuk pelaporan wajib pajak pribadi :

1770 SS
Formulir ini memiliki struktur dan bentuk yang paling sederhana karena hanya 1 lembar. Formulir ini biasanya digunakan oleh:

  1. Karyawan yang memperoleh penghasilan dalam negeri dari satu pemberi kerja dan
  2. Jumlah penghasilan bruto dalam satu tahun tidak lebih dari 60 juta.


1770 S
Formulir ini memiliki struktur lebih kompleks dibandingkan formulir 1770 SS karena memiliki lampiran yang harus diisi. Formulir ini diperuntukan bagi:
  1. Wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan lebih dari 1 pemberi kerja atau, 
  2. Memperoleh penghasilan dalam negeri lainnya atau, 
  3. Memiliki penghasilan yang dikenakan PPh final.


1770
Formulir ini diperuntukkan bagi :
  1. Wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari usaha sendiri (misalnya : usaha pertokoan, salon, warung dan lain-lain) atau, 
  2. Dari pekerjaan bebas (misalnya : dokter, notaris, petugas dinas asuransi dan lain-lain) atau, 
  3. Wajib pajak yang bekerja dan memperoleh penghasilan di luar negeri.


Mengenal Form SPT 1770SS, 1770S dan 1770

Mari membahas lebih dalam mengenai formulir SPT Tahunan 1770 SS, 1770 S dan 1770 :

Formulir 1770 SS
Formulir ini digunakan untuk karyawan swasta maupun negeri yang memiliki penghasilan bruto tidak lebih dari 60 juta per tahun. Di akhir tahun karyawan harus meminta bukti potong 1721-A1 untuk karyawan swasta dan bukti potong 1721-A2 untuk pegawai negeri sehingga memudahkan untuk mengisi formulir 1770 SS dikarenakan di dalam bukti potong 1721-A1 maupun 1721-A2 sudah tertera penghasilan bruto karyawan tersebut selama 1 tahun.

Formulir 1770 SS juga hanya boleh digunakan oleh karyawan yang hanya menerima kerja dari 1 pemberi kerja saja ( bekerja di 1 perusahaan ). Jika seorang karyawan bekerja di 2 perusahaan namun setelah digabung penghasilan brutonya tidak lebih dari 60 juta setahun, karyawan tersebut tidak dapat memakai formulir 1770 SS namun harus memakai formulir 1770 S dalam pelaporan SPT Tahunannya.

Dalam pengisiannya formulir ini merupakan yang paling sederhana dikarenakan hanya memindahkan data yang sudah ada dalam bukti potong 1721-A1 maupun 1721-A2 ke dalam formulir 1770 SS. Serta mengisikan daftar harta maupun kewajiban sampai akhir tahun tanpa memerlukan perinciannya.

Formulir 1770 S
Formulir ini digunakan untuk karyawan yang penghasilan brutonya sama dengan atau lebih besar dari 60 juta per tahun. Karyawan yang mengisi formulir 1770 S juga diwajibkan untuk meminta bukti potong 1721-A1 maupun 1721-A2.

Formulir ini juga digunakan bagi karyawan yang memperoleh penghasilan lebih dari 1 pemberi kerja, walaupun jika penghasilan brutonya digabungkan besarnya tidak lebih dari 60 juta. 

Memperoleh penghasilan dalam negeri lainnya (seperti: bunga, royalty, sewa ataupun keuntungan dari penjualan dan/atau pengalihan harta lainnya) 

Memperoleh penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final dan/atau bersifat final seperti bunga deposito, SBI dan lainnya. 

Memperoleh penghasilan yang bukan termasuk objek pajak seperti : Hibah/Warisan, Bantuan/Sumbangan, Klaim asuransi kesehatan, Beasiswa, dan lain-lain.

Bagi wajib pajak yang menggunakan formulir 1770 S dalam penyampaian SPT Tahunannya, mereka diwajibkan untuk mengisi lampiran – lampirannya seperti : Data penghasilan, Daftar harta dan/atau kewajiban, Bukti potong, Daftar anggota keluarga

Formulir 1770
Formulir ini digunakan oleh wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari Usaha atau Pekerjaan Bebas (seseorang yang memiliki keahlian khusus untuk memperoleh penghasilan tanpa adanya ikatan kerja. Contoh : Dokter, Notaris, Konsultan, dan lain-lain) yang menyelenggarakan pembukuan maupun norma penghitungan penghasilan netto.

Penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final.

Memperoleh penghasilan dalam negeri lainnya (seperti : bunga, royalty, sewa ataupun keuntungan dari penjualan dan/atau pengalihan harta lainnya).

Memiliki penghasilan dari luar negeri.

Formulir ini juga dapat digunakan oleh wajib pajak yang tidak memiliki penghasilan sama sekali atau nihil. Cukup dengan mengisi identitas wajib pajak (nama, npwp, dan lain-lain) namun dalam pengisian penghasilan cukup diisi dengan angka 0 (nol) saja serta harus melampirkan surat pernyataan diatas materai yang isinya menyatakan bahwa wajib pajak yang bersangkutan memang benar – benar tidak memiliki penghasilan sama sekali di tahun pajak yang dilaporkan.

Dalam formulir 1770 ini juga wajib pajak diwajibkan untuk mengisi lampiran – lampirannya seperti :Data penghasilan, Daftar harta dan/atau kewajiban, Bukti potong, Daftar anggota keluarga.

Strategi Menjadi Wirausahawan Sukses Meski dengan Modal Kecil

Untuk memulai sebuah bisnis sebenarnya bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Namun seringkali orang merasa minder untuk memulai bisnis yang ingin dijalaninya karena hanya memiliki modal kecil. Tahukah Anda? Jika modal kecil bukan menjadi masalah bagi Anda untuk bisa menjadi seorang wirausahawan sukses.

Jika Anda bisa mengelola modal tersebut untuk bisnis yang akan dijalankan, tentu tidak menutup kemungkinan bagi diri Anda sendiri untuk bisa meraup banyak keuntungan. Akan tetapi, agar bisa mencapai hal tersebut ada beberapa strategi yang harus dilakukan.


Langkah pertama yang harus Anda lakukan untuk bisa sukses meski dengan menggunakan modal yang kecil ialah dengan menentukan jenis usaha yang akan digeluti.

Berikut ini beberapa tips jenis usaha yang menarik dan punya potensi penghasilan tinggi

Jenis usaha yang lagi booming (klik disini)


Langkah selanjutnya untuk bisa menjadi seorang wirausahawan sukses ialah dengan melakukan riset pasar. Ada banyak kelebihan yang bisa Anda dapatkan dengan riset pasar seperti, peluang usaha yang bisa Anda kembangkan di masyarakat serta dapat menentukan pesaing yang mempunyai usaha sama.

Berikut tehnik sederhana dalam melakukan riset pasar dengan modal yang kecil

Melakukan teknis pasar sederhana tetapi hasil maksimal (klik disini)


Langkah berikutnya ialah dengan menghitung modal yang harus Anda keluarkan. Terlebih, jika Anda para pemilik modal kecil, hal satu ini harus dipertimbangkan dengan baik. Lakukan perhitungan dengan teliti. Perhatikan dengan baik hal-hal apa saja yang harus Anda beli agar modal yang harus dikeluarkan tidak terlalu besar.

Berikut tehnik permodalan yang efisien untuk memulai usaha (klik disini)


Bukan hal mudah untuk bisa menjadi wirausahawan sukses hanya dengan modal kecil. Mengelola keuangan menjadi salah satu kunci bagi Anda untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih.

Apasaja biaya operasional usaha yang bisa di minimalisasi (klik disini)


Menyewa tempat usaha tentu akan membuat pengeluaran menjadi lebih banyak. Satu-satunya cara yang bisa Anda lakukan ialah dengan menentukan tempat untuk usaha Anda tanpa harus melakukan sewa. Anda bisa memanfaatkan garasi rumah yang kosong untuk tempat usaha Anda.

Tehnik mencari lokasi usaha yang strategis tetapi biaya tidak mahal (Klik Disini)


Dengan modal yang kecil tentu membuat Anda harus memutar otak untuk bisa mengelola keuangan dengan baik. Selain bisa melakukan beberapa hal di atas, Anda juga bisa melakukan poin yang satu ini, yaitu dengan memilih bahan baku dengan harga yang lebih murah.

Berikut referensi bahan baku usaha yang murah (klik disini)


Jika Anda baru memulai usaha, alangkah baiknya untuk tidak merekrut karyawan terlebih dahulu. Namun, jika Anda tetap membutuhkan bantuan dari orang lain untuk usaha yang Anda jalankan tersebut, pastikan bahwa Anda tidak merekrut terlalu banyak karyawan.

8. Lakukan Promosi dengan Menggunakan Media Sosial

Langkah terakhir untuk bisa menjadi wirausahawan sukses meski hanya memiliki modal kecil ialah dengan melakukan promosi di media sosial. Ya, media sosial memiliki pengaruh sangat besar untuk membuat usaha yang sedang Anda geluti menjadi lebih maju.

Cara promosi usaha anda dengan media sosial yang mendatangkan banyak pembeli (klik disini)

Tidak ada hal yang tidak mungkin untuk bisa menjadi seorang wirausahawan sukses meski Anda hanya memiliki modal yang kecil. Asal ada niat dan tekad yang kuat, hal tersebut bisa diatasi dengan mudah. Jangan lupa juga untuk melakukan 8 strategi di atas agar Anda bisa sukses dengan usaha yang dijalankan.

Cara Perhitungan Pajak THR dan Pajak Bonus

Apakah Anda tahu bahwa bonus uang yang Anda terima dikenai Pajak Penghasilan? Bagaimana perhitungan pajaknya? Artikel ini akan membahas pajak atas bonus. Yuk simak informasi dari artikel ini.

Pajak Pada Bonus

Tidak dapat dipungkiri bahwa pada umumnya setiap pegawai suatu perusahaan pastilah menanti-nantikan yang namanya THR (Tunjangan Hari Raya) yang diberikan perusahaan saat menjelang hari raya suatu agama, maupun bonus yang diberikan kepada karyawan di akhir tahun pada saat seseorang karyawannya itu telah mencapai prestasi yang melebihi dari yang sebelumnya ditentukan.

Bagi mereka yang bekerja sebagai sales atau marketing, bonus bulanan itu sudah tidak aneh didapatkan jika mereka dapat mencapai bahkan melebihi dari suatu target yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan. 

Namun dari kebahagiaan mendapatkan THR (Tunjangan Hari Raya) maupun Bonus terselip adanya pajak penghasilan (PPh 21) yang harus diperhatikan oleh penerimanya. Hal yang perlu diperhatikan ini adalah besarnya pajak terutang atas THR/BONUS atau perbedaan besarnya pajak bagi karyawan yang memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) maupun belum. Hal ini dikarenakan karyawan yang tidak memiliki NPWP akan membayar pajak lebih besar dibandingkan karyawan yang memiliki NPWP.

Mari lihat pajak yang ditanggung karyawan atas THR maupun Bonus:

#1 Pajak Atas THR

Bapak Rizal bekerja di PT ABCD dengan penghasilan Rp7 juta per bulan dan mendapatkan THR di bulan menjelang hari raya lebaran sebesar Rp7 juta. Selain itu Bapak Rizal memiliki istri yang tidak bekerja hanya sebagai ibu rumah tangga saja serta memiliki 2 anak yang masih bersekolah. Lalu, berapa pajak atas penghasilan Bapak Rizal? Dan berapa pajak atas THR-nya saja milik Bapak Rizal? Mari bahas sedikit dengan melihat hitungannya:

Pajak atas penghasilan

Penghasilan bruto = 12 x Rp7.000.000 = Rp84.000.000
Biaya Jabatan = 5% x Rp84.000.000 = Rp4.200.000
Penghasilan Netto = Rp84.000.000 – Rp4.200.000 = Rp79.800.000
PTKP = Menikah (istri tidak bekerja) dan memiliki 2 anak = K/2
PTKP K/2 = Rp67.500.000 (PTKP yang berlaku saat ini)
Penghasilan Kena Pajak = Rp79.800.000 – Rp67.500.000 = Rp12.300.000
PPh Terutang = 5% x Rp12.300.000 = Rp615.000
Jadi PPh terutang Bapak Rizal adalah sebesar Rp615.000 per tahun.

Pajak atas THR–nya saja

Gaji Setahun = 12 x Rp7.000.000 = Rp84.000.000
THR = Rp7.000.000
Penghasilan Bruto = Rp84.000.000 + Rp7.000.000 = Rp91.000.000
Biaya Jabatan = 5% x Rp91.000.000 = Rp4.550.000
Penghasilan Netto = Rp91.000.000 – Rp4.550.000 = Rp86.450.000
PTKP = Menikah (istri tidak bekerja) dan memiliki 2 anak = K/2
PTKP = K/2 = Rp67.500.000 (PTKP yang berlaku saat ini)
Penghasilan Kena Pajak = Rp86.450.000 – Rp67.500.000 = Rp18.950.000
PPh Terutang = 5% x Rp18.950.000 = Rp947.500

Jumlah PPh Terutang Bapak Rizal adalah Rp947.500 setahun, dan pada perhitungan sebelumnya diketahui bahwa PPh 21 Bapak Rizal atas penghasilannya saja sebesar Rp615.000, maka dengan begitu dapat diketahui bahwa penghasilan Bapak Rizal atas THR-nya saja itu sebesar Rp332.500 (Rp947.500 – Rp615.000).

#2 Pajak Atas Bonus

Sama halnya dengan THR, bonus juga dikenai pajak penghasilan dan harus membayar PPh 21 (pajak atas penghasilan). Mari lihat sedikit mengenai pajak atas Bonus (dimisalkan untuk bonus bulanan bagi sales).

Pak Cahyo bekerja sebagai sales di perusahaan XXX, dia memiliki gaji per bulan Rp7.000.000 serta mendapatkan bonus bulanan untuk sales sebesar Rp2.000.000 per bulan. Pak Cahyo juga memiliki istri (tidak bekerja) dan 2 orang anak yang masih menjadi tanggungannya. Mari lihat sedikit hitungan dibawah ini:

Gaji = Rp7.000.000 X 12 = Rp84.000.000
Bonus = Rp2.000.000 X 12 = Rp24.000.000
Penghasilan = Rp84.000.000 + Rp24.000.000 = Rp108.000.000
Biaya Jabatan = 5% x Rp108.000.000 = Rp5.400.000
Penghasilan Netto = Rp108.000.000 – Rp5.400.000 = Rp102.600.000
PTKP = Menikah (istri tidak bekerja), serta memiliki 2 anak = K/2
PTKP = K/2 = Rp67.500.000
Penghasilan Kena Pajak = Rp102.600.000 – Rp67.500.000 = Rp35.100.000

PPh Terutang = 5% x Rp35.100.000 = Rp1.755.000
PPh Terutang yang harus dibayar adalah Rp1.755.000 per tahun.

Jika disimak hitungan diatas, maka dapat diketahui bahwa PPh Terutang yang hanya berdasarkan gaji saja adalah sebesar Rp615.000 per tahun, sedangkan dari perhitungan ini bahwa PPh Terutang yang ada atas gaji dan bonus adalah sebesar Rp1.755.000 per tahun. Maka dapat disimpulkan bahwa PPh Terutang atas bonus bulanan adalah sebesar Rp1.140.000 (Rp1.755.000 – Rp615.000) per tahun.

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa THR (Tunjangan Hari Raya) maupun bonus yang diberikan perusahaan kepada karyawannya itu juga merupakan objek pajak, dengan kata lain bahwa THR maupun bonus yang didapat oleh seseorang karyawan di dalamnya terdapat pajak penghasilan (PPh).

Kebijakan Akuntansi, Estimasi, dan Kesalahan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah

Sobat Akuntansi, kita lanjut pembahasan tentang Akuntansi Entitas Mikro, Kecil dan Menengah. Kali ini Saya akan membahas tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntasinya dan koreksi kesalahan. Untuk lebih hematnya, silahkan dibaca pembahasan berikut.

KEBIJAKAN AKUNTANSI 

Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik tertentu yang diterapkan oleh entitas dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangannya. 

SAK EMKM secara spesifik mengatur perlakuan akuntansi atas suatu transaksi, peristiwa, atau keadaan lainnya, maka entitas menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan pengaturan yang ada dalam SAK EMKM

Jika SAK EMKM tidak secara spesifik mengatur perlakuan akuntansi atas suatu transaksi,   peristiwa,  atau keadaan lainnya, maka entitas hanya mengacu pada dan mempertimbangkan definisi, kriteria pengakuan, dan konsep pengukuran untuk aset, liabilitas, penghasilan, dan beban, serta prinsip pervasif.

KONSISTENSI KEBIJAKAN AKUNTANSI

Entitas memilih dan menerapkan kebijakan akuntansinya secara konsisten untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang serupa.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI 

Entitas mengubah kebijakan akuntansinya hanya jika perubahan tersebut: 

(a) disyaratkan berubah sesuai dengan SAK EMKM; atau 

(b) akan menghasilkan laporan keuangan yang menyediakan informasi yang andal dan lebih relevan mengenai pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi lain terhadap posisi keuangan atau kinerja keuangan.

Hal-hal berikut ini bukan merupakan perubahan kebijakan akuntansi:

(a) penerapan kebijakan akuntansi untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang berbeda secara substansi dengan transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang terjadi sebelumnya; dan

(b) penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lainnya yang belum terjadi sebelumnya atau tidak material.

Penerapan Perubahan Kebijakan Akuntansi

Entitas mencatat perubahan kebijakan akuntansi sebagai berikut:

(a) entitas menerapkan perubahan kebijakan akuntansi sebagai akibat perubahan persyaratan dalam SAK EMKM sesuai dengan ketentuan transisinya, jika ada; atau

(b) entitas menerapkan seluruh perubahan kebijakan akuntansi lainnya secara retrospektif

Penerapan Retrospektif 

Jika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif maka entitas menerapkan kebijakan akuntansi baru untuk informasi komparatif periode lalu untuk tanggal paling awal ketika hal tersebut praktis, seolah-olah kebijakan akuntansi baru tersebut telah diterapkan sebelumnya. 

Jika tidak praktis untuk menentukan dampak terhadap periode individual dari perubahan kebijakan akuntansi untuk informasi komparatif satu atau lebih periode lalu yang disajikan, maka entitas harus menerapkan kebijakan akuntansi baru atas nilai tercatat aset dan liabilitas pada periode sajian paling awal di mana penerapan retrospektif adalah praktis, mungkin pada periode berjalan, dan membuat penyesuaian ke saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode tersebut.

Penerapan suatu pengaturan adalah tidak praktis, ketika entitas tidak dapat menerapkan pengaturan tersebut setelah seluruh upaya yang masuk akal dilakukan.

PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI 

Perubahan estimasi akuntansi adalah penyesuaian jumlah tercatat aset atau liabilitas yang berasal dari informasi baru atau tambahan pengalaman dan, oleh karena itu, bukan koreksi kesalahan. 

Entitas  mengakui pengaruh perubahan  estimasi akuntansi  secara prospektif dengan memasukkannya ke laporan laba rugi pada: 
(a) periode terjadinya perubahan, jika hanya berpengaruh terhadap periode tersebut; atau 

(b) periode terjadinya perubahan dan periode mendatang, jika berpengaruh terhadap keduanya. 

Jika perubahan estimasi akuntansi mengubah aset dan liabilitas, atau terkait dengan suatu akun di ekuitas, maka entitas mengakuinya dengan menyesuaikan jumlah tercatat akun aset,liabilitas, atau ekuitas yang terkait di periode perubahan tersebut.

KOREKSI KESALAHAN PERIODE LALU 

Kesalahan periode lalu adalah kelalaian dan kesalahan pencatatan dalam laporan keuangan entitas untuk satu atau lebih periode lalu yang muncul dari kegagalan untuk menggunakan atau kesalahan penggunaan informasi yang andal:

(a) yang tersedia ketika laporan keuangan diterbitkan; dan 
(b) yang selayaknya telah diperoleh dan dipertimbangkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut.

Kesalahan tersebut termasuk dampak kesalahan matematis, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta, dan kecurangan.

Jika praktis, entitas mengoreksi kesalahan periode lalu secara retrospektif pada laporan keuangan yang diterbitkan pertama kali setelah penemuan, dengan cara: 

(a) menyajikan kembali jumlah komparatif untuk periode penyajian sebelumnya di mana kesalahan terjadi; atau

(b) jika kesalahan terjadi sebelum periode penyajian paling awal, maka saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas periode penyajian paling awal disajikan kembali.

Jika tidak praktis untuk menentukan periode spesifik pengaruh kesalahan atas informasi komparatif untuk satu atau lebih periode sebelumnya yang disajikan, maka entitas menyajikan kembali saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode paling awal di mana penyajian kembali secara restropektif praktis dilakukan (kemungkinan dapat dilakukan pada periode berjalan).

Tidak praktis adalah kondisi di mana entitas tidak dapat menerapkan suatu pengaturan setelah seluruh upaya yang masuk akal telah dilakukan.

Ok sobat, kiranya itu saja yang bisa saya berikan pembahasannya. Semoga pembahasan ini dapat membantu sobat mengetahui akuntansi entitas mikro, kecil dan menengah.
Langganan: Postingan ( Atom )
 
Copyright © 2020 INFO AKUNTAN

Powered by Aditya Tarigan