INFO UPDATE

Tanya Jawab Seputar PP No 23 Tahun 2018 tentang PPh Bagi UMKM

Setelah akhir Juni Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu atau untuk pengusaha UMKM, maka banyak wajib pajak yang menanyakan tentang PP ini dan bagaimana cara penerapannya di dunia usaha. Berikut ini akan saya bahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang muncul terkait PP ini.

1. Apa tujuan diterbitkan Peraturan Pemerintah ini? 

Tujuan diterbitkannya Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai masa pembelajaran bagi WP yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk dapat menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenai Pajak Penghasilan dengan rezim umum sehingga lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

2. Mengapa Peraturan Pemerintah dikeluarkan ? 

Alasan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini adalah: 
  • Mendorong  masyarakat  berperan  serta  dalam  kegiatan  ekonomi  formal  dengan  cara memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada WP yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan diberikan jangka waktu tertentu. 
  • Memberikan keadilan kepada WP yang memiliki peredaran bruto tertentu yang telah mampu  melakukan  pembukuan,  sehingga  WP  dapat  memilih  untuk  dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum Undang-Undang Pajak Penghasilan. 

3. Kapan diberlakukan Peraturan Pemerintah ini ? 
Peraturan Pemerintah ini diberlakukan mulai tanggal 1 Juli 2018. 

4. Berapa tarif PPh yang dikenai berdasarkan Peraturan Pemerintah ini ? 
Tarif PPh yang dikenakan dalam Peraturan Pemerintah ini adalah sebesar 0,5% dan bersifat final. 

5. Apa keuntungan dikenai PPh berdasarkan Peraturan Pemerintah ini? 
Keuntungan dikenai PPh berdasarkan Peraturan Pemerintah ini adalah WP dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan cara yang mudah dan sederhana.

6. Siapa saja yang dapat memanfaatkan tarif final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini ? 
WP yang dapat memanfaatkan tarif final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini adalah WP orang pribadi dan WP badan yang berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8M dalam satu Tahun Pajak. 

7. Apa  dasar  yang  digunakan  untuk  menentukan  WP  termasuk  dalam  kriteria  Peraturan Pemerintah ini? 
Peredaran  bruto  dalam 1  (satu)  tahun  dari  Tahun  Pajak  terakhir  sebelum  Tahun  Pajak bersangkutan, yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang. 

8. Apa yang dimaksud dengan peredaran bruto berdasarkan Peraturan Pemerintah ini? 
Peredaran bruto adalah seluruh imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis. 

9. Berapa lama jangka waktu yang diberikan kepada WP untuk dapat memanfaatkan tarif final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini? 

Jangka waktu yang diberikan oleh Pemerintah bagi WP yang ingin memanfaatkan tarif final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini adalah: 
  1. Bagi WP orang pribadi adalah paling lama 7 (tujuh) Tahun Pajak; 
  2. Bagi WP badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma adalah paling lama 4 (empat)Tahun Pajak; dan
  3. Bagi WP badan berbentuk perseroan terbatas adalah paling lama 3 (tiga) Tahun Pajak. 

 10. Terhitung sejak kapan jangka waktu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini? 
Jangka waktu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini terhitung sejak: 
  • Tahun Pajak WP terdaftar, bagi WP yang terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini; atau 
  • Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, bagi WP yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini. 

Contoh : 
WP Orang Pribadi terdaftar 25 Mei 2018, sebelum berlakunya PP ini, dapat dikenai PPh Final berdasarkan PP ini untuk periode 1 Juli hingga akhir Tahun Pajak 2018, Tahun Pajak 2019 s.d Tahun Pajak 2024, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari usaha sepanjang masih memenuhi kriteria sebagai WP dengan peredaran bruto tertentu. 

11. Bagaimana cara melunasi PPh final sebesar 0,5% berdasarkan Peraturan Pemerintah ini ? 
  • WP  yang  memiliki  peredaran  bruto  tertentu  menyetor  sendiri  setiap  Masa  Pajak berdasarkan jumlah peredaran bruto Masa Pajak sebelumnya, paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak yang bersangkutan berakhir; atau
  • Dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak dalam hal WP bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak. 

12. Dimana membayar PPh sebesar 0,5% ini ? 
PPh  dibayarkan  ke  kantor  pos  atau bank  yang  ditunjuk  oleh  Menteri  Keuangan,  dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak, yang telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara. Saat ini juga sudah disediakan cara mudah pembayaran pajak melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM). 

13. Apakah  WP  yang  termasuk  dalam  kriteria  Peraturan  Pemerintah  ini  tetap  diwajibkan melakukan pembukuan ? 
Peraturan Pemerintah ini hanya mengatur mengenai pengenaan PPh final terhadap penghasilan dari usaha bagi WP dengan peredaran bruto tertentu sehingga kewajiban pembukuan tetap memperhatikan ketentuan umum dalam perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

14. Bagaimana bila WP badan baru mulai usaha dan baru terdaftar serta berdasarkan Laporan Keuangan fiskal masih menunjukkan rugi, apakah tetap harus dikenai Peraturan Pemerintah ini? 
Dalam hal WP tersebut baru memulai usaha dan masih menunjukkan rugi, maka WP dapat memilih   untuk   tidak   dikenai   Peraturan   Pemerintah   ini   dengan   cara   menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak. 

15. Apabila telah memilih untuk dikenai PPh umum apakah suatu saat boleh memilih dikenai Peraturan Pemerintah ini? 
Tidak. Bagi WP yang telah memilih untuk dikenai PPh dengan tarif umum, maka untuk Tahun Pajak - Tahun Pajak berikutnya WP tersebut tidak dapat memilih untuk dikenai PPh  berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. 

16. Apakah Waiib Pajak harus menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) apabila telah membayar PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini ? 
Bagi WP yang telah melakukan pembayaran PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, maka WP tersebut dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) sesuai dengan tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang tercantum pada Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak. 

17. Bila suami memiliki usaha refleksi dengan peredaran bruto selama Tahun Pajak 2017 sebesar Rp3 Milyar dan ditempat yang sama istri memiliki usaha salon dengan peredaran bruto Tahun Pajak 2017 sebesar Rp2 Milyar. Istri memilih melakukan sendiri kewajiban perpajakan dengan memiliki NPWP sendiri. Apakah masing - masing suami dan istri tersebut dapat dikenai PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini? 
Dalam hal suami isteri tersebut memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, maka besarnya peredaran bruto ditentukan berdasarkan penggabungan peredaran bruto usaha dari suami isteri tersebut. Oleh karena itu, meskipun perederan bruto masingmasing kurang dari Rp4,8M akan tetapi karena jumlah peredaran bruto dari suami isteri tersebut pada Tahun Pajak 2017 adalah Rp5M, maka atas penghasilan dari suami isteri tersebut tidak dapat dikenai PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. 

18. Bagaimana dengan pelaksanaan pemberian fasilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 31A dan Pasal 31E serta tax holiday sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 ? 
WP badan yang memilih untuk dikenai PPh Pasal 31E UU PPh (penurunan tarif sebesar 50% untuk WP badan dengan peredaran bruto hingga 50 Milyar) memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan untuk Tahun Pajak - Tahun Pajak berikutnya tidak dapat dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. 

Termasuk WP yang dikecualikan dari pengenaan PPh berdasarkan Peraturan Pemerintah ini adalah WP badan yang memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan: 
  • Pasal 31A  UU  PPh  (fasilitas  berupa  antara  lain  pengurangan  penghasilan  neto, penyusutan dan amortisasi dipercepat, kompensasi kerugian lebih lama, dividen ke SPLN sebesar 10% atau sesuai P3B); atau 
  • Peraturan  Pemerintah  Nomor 94  Tahun  2010  (fasilitasi  berupa  pembebasan  atau pengurangan PPh Badan). 

19. Bagaimana bila WP dengan peredaran bruto tertentu bertransaksi dengan pemotong atau pemungut pajak, apakah WP harus membayar terlebih dahulu PPh final sebesar 0,5% ? 
WP   mengajukan   permohonan   surat   keterangan   kepada   Direktur   Jenderal   Pajak yang menyatakan  bahwa  WP  bersangkutan  dikenai  PPh  berdasarkan  Peraturan Pemerintah  ini sehingga PPh final sebesar 0,5% yang terutang dilunasi dengan cara dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak dalam hal WP bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak. 

20. Bagaimana bila WP telah terdaftar sebelum berlakunya PP ini dan telah dikenai PPh final berdasarkan PP 46 2013 sebesar 1% selama bulan Januari s.d Juni 2018, apakah dapat memilih  untuk tidak dikenai berdasarkan Peraturan Pemerintah ini ? 
catatan : WP menggunakan Tahun Buku 1 Januari sd 31 Desember. 
WP yang telah terdaftar sebelum berlakunya PP ini dan telah dikenai PPh final berdasarkan PP 46 Tahun 2013 sebesar 1 % maka dikenai PPh final sebesar 0,5% sampai dengan akhir Tahun Pajak 2018. 

21. Apakah WP orang pribadi yang menjalankan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagai notaris dapat dikenai PPh final berdasarkan PP ini ? Bagaimana bila WP Orang Pribadi tersebut bersama-sama dengan WP Orang Pribadi lainnya membentuk firma dan tetap menjalankan profesi sebagai notaris melalui firma yang dibentuk bersama tersebut, dapatkah dikenai PPh final berdasarkan PP ini? 
WP  orang  pribadi  yang  menerima  atau  memperoleh  penghasilan  dari  menjalankan  jasa sehubungan pekerjaan bebas sebagaimana tercantum dalam PP ini maka tidak termasuk WP yang dikenai PPh Final berdasarkan PP ini walaupun peredaran bruto yang diterima atau diperoleh  tidak  melebihi 4,8  milyar.  Demikian  pula  apabila  WP  orang  pribadi    tersebut membentuk  firma  bersama-sama  dengan  WP  orang  pribadi  lainnya  dan  firma  tersebut menjalankan jasa sehubungan perkejaan bebas juga, maka tetap tidak termasuk WP yang dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan PP ini. 

Demikian pembahasan tentang pertanyaan dan jawaban seputar PP ini, semoga membantu. Terima Kasih.

Definisi dan Tipe Grey Area dalam Perpajakan

Berdasarkan Wikipedia, ”grey area is a term for a border in-between two or more things that is unclearly defined, a border that is hard to define or even impossible to define, or a definition where the distinction border tends to move”.


Ada beberapa tipe grey area, yaitu: 

  1. A grey area of definitions signifies a problem of sorting reality into clearly cut categories. Example: where is the border between erotica and pornography? 
  2. A grey area of law is an area where no clear law or precedent exists, or where the law has not been applied in a long time thus making it unclear if it is applicable at all. 
  3. A grey area of ethics signifies an ethical dilemma, where the border between right and wrong is blurred. Example: is killing always abominable? 
Secara empiris grey area yang terjadi di dalam ketentuan perpajakan tercakup di dalam grey area of law, yaitu “…an area where no clear law or precedent exists, or where the law has not been applied in a long time thus making it unclear if it is applicable at all”.

Mengapa Muncul Grey Area?

Secara umum grey area muncul karena adanya celah di dalam peraturan perpajakan, seperti tidak ada aturan yang jelas atau tidak didefinisikan secara jelas. Di samping itu, sebab lain dari grey area adalah :
  1. Pemerintah hanya mementingkan “menggenjot penerimaan pajak lewat ekstensifikasi dan intensifikasi pajak” sehingga hal tersebut meningkatkan cengkeraman dan otoritas aparat pajaknya secara tidak proporsional
  2. Pemerintah hanya fokus pada upaya mengamankan anggaran, bukan memberikan iklim investasi yang kondusif
Apa Dampak Grey Area?
  1. Membuka peluang bagi oknum aparat pajak untuk melakukan pemerasan dan penyalahgunaan
  2. Memicu negosiasi antara aparat pajak dan wajib pajak
  3. Memungkinkan aparat pajak, berdasarkan wewenang yang dimilikinya, dapat menetapkan jumlah kewajiban pajak setelah pemeriksaan sehingga sistem self assessment berubah menjadi official assessment
  4. Memunculkan kesan bahwa Surat Edaran Dirjen Pajak melampaui Undang-undang perpajakan itu sendiri.
  5. Menyebabkan ketidakpastian dan penyelewengan
  6. Menghambat arus investasi yang masuk ke Indonesia
  7. Menyebabkan penyalahgunaan wewenang yang mengarah kepada kolusi dan korupsi
  8. Menyebabkan munculnya interpretasi subjektif terhadap peraturan perpajakan.
Bagaimana Menafsirkan Peraturan Pajak; Rechtmatigheid atau Doelmatigheid? 

Sudah disadari bahwa menafsirkan undang-undang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana, termasuk peraturan perpajakan. Sering adanya perbedaan interpretasi peraturan antara WP dengan petugas pajak dapat menghambat proses restitusi dan berpotensi merugikan WP maupun Negara. 

Kompleksitas peraturan perpajakan yang ada, baik dari segi kalkulasi maupun ketepatan interpretasi atas pasal-pasal dan ayat-ayat yang ada, sering memunculkan banyak argumen yang berbeda. 

Untuk itu, Dirjen Pajak acapkali menerbitkan Surat Edaran atau Petunjuk Pelaksanaan. Diharapkan dengan bahasa yang jelas dan tegas, setiap KPP dan wajib pajak mempunyai persepsi yang sama dalam menjabarkan peraturan perpajakan dari tingkat undang-undang sampai dengan keputusan/peraturan Dirjen Pajak. Meskipun demikian, tidak selamanya bahasa yang jelas dan tegas dalam setiap Surat Edaran bisa memuaskan wajib pajak.

Sudah disadari bahwa menafsirkan undang-undang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana, termasuk peraturan perpajakan. Sering adanya perbedaan interpretasi peraturan antara WP dengan petugas pajak dapat menghambat proses restitusi dan berpotensi merugikan WP maupun Negara. 

Kompleksitas peraturan perpajakan yang ada, baik dari segi kalkulasi maupun ketepatan interpretasi atas pasal-pasal dan ayat-ayat yang ada, sering memunculkan banyak argumen yang berbeda. 

Untuk itu, Dirjen Pajak acapkali menerbitkan Surat Edaran atau Petunjuk Pelaksanaan. Diharapkan dengan bahasa yang jelas dan tegas, setiap KPP dan wajib pajak mempunyai persepsi yang sama dalam menjabarkan peraturan perpajakan dari tingkat undang-undang sampai dengan keputusan/peraturan Dirjen Pajak. Meskipun demikian, tidak selamanya bahasa yang jelas dan tegas dalam setiap Surat Edaran bisa memuaskan wajib pajak.

Di dalam dunia hukum dikenal metode interpretasi, yaitu :
  1. Metode interpretasi yang bertumpu pada teks peraturan atau legalitas hukum (rechtmatigheid) dan
  2. Metode interpretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (doelmatigheid).  
Prinsip ‘rechtsmatigheid’ itu harus diterapkan secara berimbang dengan prinsip ‘doelmatigheid’. Setiap aturan hukum mengandung di dalam dirinya tujuan yang hendak dicapai yang diidealkan memberi manfaat (asas kemanfaatan) bagi kehidupan bersama dalam masyarakat. Nilai tujuan atau manfaat ini tidak boleh terganggu atau diabaikan begitu saja hanya karena soal cara dan prosedur yang bersifat teknis. Namun, sebaliknya, tujuan juga tidak boleh menghalalkan segala cara (the end may not justify the means). Karena itu, penting sekali menemukan titik keseimbangan di antara keduanya.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang PPh atas Penghasilan bagi UMKM

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto  tertentu telah dirilis dan mulai berlaku sejak 1 Juli 2018.

Apa saja yang baru diperaturan ini, mari kita simak bersama.

Sebelum Juli 2013 cara menghitung PPh bagi UMKM bagi WP Orang Pribadi adalah:


Sedangkan untuk menghitung PPh bagi UMKM bagi WP Badan adalah :


Kemudian berlaku PP 46 Tahun 2013, maka sejak saat itu perhitungan PPh bagi UMKM baik bagi WP Orang Pribadi maupun WP Badan berubah menjadi :


Kini sejak diberlakukannya PP 23 Tahun 2018 yang berlaku sejak 1 Juli 2018, maka tarif PPh bagi UMKM turun menjadi 0,5%. Hal ini dilakukan Pemerintah dikarenakan :
  1. Mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal
  2. Lebih memberikan keadilan
  3. Kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
  4. Memberi kesempatan berkontribusi bagi negara
  5. Pengetahuan tentang manfaat pajak bagi masyarakat meningkat

Dan siapa saja yang menjadi subjek pajak PP 23 Tahun 2018 ini :

  1. Orang Pribadi jangka waktu 7 tahun
  2. Badan Usaha, berbentuk: PT dengan jangka waktu 3 tahun. CV, Firma, & Koperasi, dengan jangka waktu 4 tahun

Jangka waktu dihitung, sejak: 
WP Lama : Tahun Pajak PP berlaku yaitu 1 Juli 2018
WP Baru  : Tahun Pajak terdaftar

Untuk WP yang tidak dikenai PP 23 Tahun 2018 ini adalah :
  1. WP yang memilih untuk dikenai PPh Pasal 17 (Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan ke KPP dan pada Tahun Pajak - Tahun Pajak berikutnya terus menggunakan Tarif PPh Pasal 17)
  2. WP  Badan  yang  memperoleh  fasilitas  PPh Pasal 31A UU PPh atau PP 94 Tahun 2010
  3. CV atau Firma yang : Dibentuk  oleh  beberapa  WP  OP  yang  memiliki keahlian khusus; dan menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas
Yang menjadi objek pajak PP 23 Tahun 2018 adalah :
  1. Penghasilan dari usaha, antara lain usaha dagang, industri, dan jasa, seperti misalnya toko/kios/los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung/rumah makan, salon, dan usaha lainnya
  2. Peredaran bruto (omzet) setahun tidak melebihi Rp4,8 Miliar
  3. Omzet ditotal dari seluruh gerai/outlet, baik pusat atau cabang
Pengertian Peredaran Bruto Tertentu :

Merupakan jumlah peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak bersangkutan, yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang.

Dalam hal WP Orang Pribadi suami istri yang menghendaki perjanjian pemisahan harta dan Penghasilan secara tertulis (PH) atau isterinya menghendaki memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT), peredaran bruto tertentu ditentukan berdasarkan penggabungan peredaran bruto usaha dari suami dan isteri.

Bukan objek pajak dari PP 23 Tahun 2018 adalah :
  1. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan Pekerjaan Bebas (ini bukan berarti tidak kena pajak ya sobat tapi karena PPh nya dihitung mengunakan norma penghasilan dan tarif pasal 17). Misalnya: Dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik,  pembawa acara, dll.
  2. Penghasilan di Luar Negeri
  3. Penghasilan yang dikenai PPh Final (ini karena sudah kena pajak dengan tarif final jadi tidak perlu dikenai lagi pajak dengan tarif PP 23 tahun 2018) Misal: sewa rumah, jasa konstruksi, PPh usaha migas, dan lainnya yang diatur berdasarkan PP tertentu.
  4. Penghasilan yang di kecualikan sebagai objek pajak.
Tata cara pelunasan pajak PP 23 Tahun 2018

  • Setor sendiri
  • Dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut (WP mengajukan Surat Keterangan ke KPP)
Ketentuan Peralihan


Dalam hal WP yang sebelumnya dikenai PP 46/2013 tidak lagi memenuhi ketentuan WP

berdasarkan PP ini, maka:

  • WP menggunakan tarif 0,5% dari PP ini sampai akhir tahun pajak 2018
  • WP dikenai Pasal 17 UU PPh mulai tahun pajak 2019
Manfaatkan kesempatan baik ini untuk turut membangun negeri dan untuk mengajak UMKM lain membangun negeri bersama-sama karena Pajak Kita Untuk Kita. Terima Kasih.

PSAK 73 Tentang Sewa

Sobat akuntansi, kali ini Saya akan membahas tentang Akutansi Sewa di PSAK 73, walau PSAK ini nantinya berlaku sejak 1 Januari 2020 tetapi saya akan bahas sekarang biar sobat akuntansi lebih update lagi dan sudah mengetahuinya sejak awal sebelum di berlakukannya. 

Tujuan Standar

menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal khususnya untuk penyewa. 




PSAK yang digantikan
  • PSAK 30 Sewa
  • ISAK 8 Penentuan Apakah suatu Perjanjian Mengandung suatu Sewa
  • ISAK 23 Sewa Operasi – Insentif
  • ISAK 24 Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Bentuk Legal Sewa
  • ISAK 25 Hak atas Tanah
Tanggal Efektif 1 Januari 2020

Pokok Pengaturan
Penyewa disyaratkan untuk mengakui aset hak-guna (right-of-use assets) dan liabilitas sewa. Terdapat 2 pengecualian:
  1. sewa jangka-pendek dan
  2. sewa yang aset pendasarnya (underlying assets) bernilai-rendah.
Pesewa mengklasifikasikan sewanya sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan dan mencatat kedua jenis sewa tersebut secara berbeda.

Masa Sewa
Entitas menentukan masa sewa sebagai periode sewa yang tidak dapat dibatalkan serta periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang sewa, jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut, dan periode yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa, jika penyewa cukup pasti untuk tidak mengeksekusi opsi tersebut.

Transaksi jual dan Sewa Balik
Sewa mensyaratkan agar jika penjual–penyewa mengalihkan aset, yang memenuhi persyaratan PSAK 72, kepada pembeli–pesewa dan menyewa aset tersebut kembali dari pembeli–pesewa, maka baik penjual–penyewa maupun pembeli–pesewa mencatat kontrak pengalihan dan sewa dengan menerapkan paragraf 99-103

RUANG LINGKUP SEWA
  1. Sewa mengatur bahwa seluruh sewa termasuk sewa aset hak-guna dalam sub sewa masuk dalam ruang lingkup PSAK 73, kecuali:
  2. Sewa dalam rangka eksplorasi atau penambangan mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya serupa yang tidak dapat diperbarui; 
  3. Sewa aset biologis (PSAK 69)
  4. Perjanjian konsesi jasa (ISAK 16);
  5. Lisensi kekayaan intelektual (PSAK 72)
  6. Hak yang dimiliki oleh penyewa dalam perjanjian lisensi (PSAK 19) untuk item seperti film, rekaman video, karya panggung, hak paten dan hak cipta.
IDENTIFIKASI SEWA
  1. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan (PP09-PP31).
  2. Jangka waktu dapat dideskripsikan sebagai jumlah penggunaan aset identifikasian misal unit produksi.
  3. Entitas menilai kembali kontrak jika syarat dan ketentuan kontrak berubah
PENGECUALIAN PENGAKUAN
Penyewa dapat memilih untuk tidak menerapkan persyaratan dalam paragraf 22–49 untuk: (par 6)
  • sewa jangka-pendek; dan
  • sewa yang aset pendasarnya bernilai-rendah (sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf PP03–PP08)
Jika paragraf 06 diterapkan untuk sewa jangka pendek, maka penyewa mempertimbangkan sewa tersebut sebagai sewa baru untuk tujuan Pernyataan ini, jika:

Terdapat perubahan masa sewa (sebagai contoh, penyewa mengeksekusi opsi yang sebelumnya tidak termasuk dalam penentuan masa sewanya).

Pemilihan sewa jangka-pendek dibuat berdasarkan kelas aset pendasar yang terkait dengan hak guna.

Kelas aset pendasar adalah pengelompokan aset pendasar dengan sifat dan penggunaan yang serupa dalam operasi entitas. 

Pemilihan untuk sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah dapat dilakukan atas dasar sewa-per-sewa

Akuntansi Penyewa

Model Akuntansi Tunggal
  • Penyewa mengakui aset dan liabilitas untuk seluruh sewa dengan masa sewa lebih dari 12 bulan, kecuali aset pendasarnya bernilai-rendah. 
  • Penyewa disyaratkan untuk mengakui aset hak-guna yang merepresentasikan haknya untuk menggunakan aset pendasar sewaan dan liabilitas sewa yang merepresentasikan kewajibannya untuk membayar sewa.
Pengukuran
  • Penyewa mengukur aset hak-guna dengan cara yang serupa dengan aset non-keuangan lain (seperti aset tetap) dan liabilitas sewa dengan cara yang serupa dengan liabilitas keuangan lainnya. 
  • Penyewa mengakui penyusutan aset hak-guna dan bunga atas liabilitas sewa, dan juga mengklasifikasi pembayaran kas untuk liabilitas sewa menjadi bagian pokok dan bagian bunga dan menyajikannya dalam laporan arus kas dengan menerapkan PSAK 2: Laporan Arus Kas.
Teknik Pengukuran
  • Aset dan liabilitas yang timbul dari sewa pada awalnya diukur berdasarkan nilai kini. 
  • Pengukuran tersebut termasuk pembayaran sewa yang tidak dapat dibatalkan (termasuk pembayaran terkait-inflasi), dan juga termasuk pembayaran yang akan dilakukan pada periode opsional jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi perpanjangan sewa atau tidak mengeksekusi opsi penghentian sewa.
Pengakuan dan Pengukuran Awal
  • Mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa
  • Mengukur aset hak-guna pada biaya perolehannya.
  • Mengukur liabilitas sewa pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan. Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa jika suku bunga tersebut dapat ditentukan. Entitas dapat menggunakan suku bunga pinjaman inkremental penyewa jika suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan.
Pengukuran Selanjutnya
  • Mengukur aset hak-guna dengan menerapkan model biaya, kecuali entitas menerapkan model pengukuran lain; dan
  • Mengukur liabilitas sewa untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa, sewa yang telah dibayar, dan penilaian kembali atau modifikasi sewa atau pembayaran sewa tetap secara-substansi revisian serta mengukur kembali liabilitas sewa untuk merefleksikan perubahan pembayaran sewa
Modifikasi Sewa
Sewa mensyaratkan agar penyewa mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika 2 kondisi terpenuhi

Penyajian dan Pengungkapan untuk Penyewa
  • Sewa mencakup persyaratan pengungkapan untuk penyewa. 
  • Penyewa perlu menerapkan pertimbangannya dalam menentukan informasi yang akan diungkapkan untuk mencapai tujuan dalam menyediakan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak sewa terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas penyewa.
Prinsip pengakuan
  • Sewa secara substansial melanjutkan persyaratan akuntansi untuk pesewa yang telah diatur sebelumnya dalam PSAK 30: Sewa. 
  • Pesewa tetap mengklasifikasikan sewanya sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan dan mencatat kedua sewa tersebut secara berbeda.
Penyajian dan Pengungkapan untuk Penyewa
  • Sewa mensyaratkan agar aset pendasar sewa operasi disajikan dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan sifat aset pendasar tersebut
  • Mensyaratkan pengungkapan informasi yang memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak sewa terhadap laporan keuangan pesewa, khususnya pengungkapan tambahan bagi pesewa tentang eksposur risiko pesewa terutama terkait risiko nilai residual. 
CONTOH:
PT. Anggrek melakukan kontrak sewa peralatan selama 3 tahun. Pembayaran sewa per tahun adlah Rp20 juta; Rp 24 juta dan Rp 28 juta. Tidak ada opsi membeli dan insentif lain dalam kontrak. Bunga implisit sebesar 4,235% sehingga nilai kini dari sewa sebesar Rp66juta.

Jurnal yang dibuat adalah :
Aset hak guna 66 juta
          Liabilitas sewa 66 juta

Beban bunga 2,796juta
          Liabilitas sewa 2,796juta

Beban depresiasi 22 juta
          Aset hak guna 22 juta

Liabilitas sewa 20 juta
          Kas 20 juta

Demikian pembahasan yang dapat Saya sampaikan untuk PSAK 73 ini, semoga bermanfaat bagi sobat Akuntansi semua. Terima Kasih.

PSAK 69 - Tentang Agrikultur Bagian 2

Apa kabar sobat Akuntansi, semoga dalam keadaan sehat, Amin. Sebelumnya Saya sudah membahas sedikit tentang Akuntansi PSAK 69 tentang Agrikultur hari ini Saya akan membahas lanjutan, semoga sobat Akuntansi tidak jenuh membaca artikel saya ini dan menambah pengetahuan sobat akuntansi.

Hasil Transformasi Biologis:

Perubahan aset melalui:
Pertumbuhan (peningkatan kuantitas atau perbaikan kualitas hewan atau tanaman)

Degenerasi (penurunan kuantitas atau penurunan kualitas hewan atau tanaman), atau

Prokreasi (penciptaan hewan atau tanaman hidup tambahan); atau Produksi produk pertanian seperti getah karet, daun teh, wol, dan susu.

Entitas mengakui aset biologis atau produk agrikultur, jika dan hanya jika :

Entitas mengendalikan aset biologis sebagai akibat dari peristiwa masa lalu;

Besar kemungkinan manfaat ekonomik masa depan yang terkait dengan aset biologis tersebut akan mengalir ke entitas; dan

Nilai wajar atau biaya perolehan aset biologis dapat diukur secara andal.

Pengukuran

Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, kecuali untuk kasus yang dideskripsikan dimana nilai wajar tidak dapat diukur secara andal. nilai wajar atau biaya perolehan aset biologis dapat diukur secara andal.

Produk agrikultur yang dipanen dari aset biologis milik entitas diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual pada titik panen. Pengukuran seperti ini merupakan biaya pada tanggal tersebut ketika menerapkan PSAK 14: Persediaan atau Pernyataan lain yang berlaku.

Keuntungan atau kerugian yang timbul pada saat pengakuan awal aset biologis pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset biologis dicatat di laba rugi pada periode dimana keuntungan atau kerugian tersebut terjadi.

Begitu juga Keuntungan atau kerugian yang timbul pada saat pengakuan awal produk agrikultur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual.

Ketidakmampuan Mengukur Nilai Wajar Andal

Terdapat asumsi bahwa nilai wajar aset biologis dapat diukur secara andal. Asumsi tersebut dapat dibantah hanya pada saat pengakuan awal aset biologis yang harga kuotasi pasarnya tidak tersedia dan alternatif pengukuran nilai wajarnya secara jelas tidak dapat diandalkan. 

Dalam kasus tersebut, aset biologis tersebut diukur pada biaya perolehannya dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Ketika nilai wajar aset biologis tersebut dapat diukur secara andal, entitas mengukur aset biologis tersebut pada nilai wajarnya dikurangi biaya untuk menjual. Ketika aset biologis tidak lancar memenuhi kriteria sebagai dimiliki untuk dijual, maka diasumsikan bahwa nilai wajar dapat diukur secara andal.

Pengungkapan

Ketentuan umum
Entitas mengungkapan keuntungan dan kerugian gabungan yang timbul selama periode berjalan pada saat pengakuan awal aset biologis dan produk agrikultur dan dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset biologis. Entitas mendiskripsikan setiap kelompok aset biologis.

Pengungkapan jika tidak diungkapkan di bagian lain
sifat aktivitasnya yang melibatkan setiap kelompok aset biologis; dan ukuran atau estimasi nonkeuangan dari kuantitas  spesifik: setiap kelompok aset biologis milik entitas pada akhir periode; dan keluaran produk agrikultur selama periode tersebut.

Pengungkapan kondisi umum: keberadaan jumlah komitmen dan strategi manajemen risiko keuangan

keberadaan dan jumlah tercatat aset biologis yang kepemilikannya dibatasi, dan jumlah tercatat aset biologis yang dijaminkan untuk liabilitas; jumlah komitmen untuk pengembangan atau akuisisi aset biologis; dan strategi manajemen risiko keuangan yang terkait dengan aktivitas agrikultur.

Rekonsiliasi perubahan aset biologis
Entitas menyajikan rekonsiliasi perubahan jumlah tercatat aset biologis antara awal dan akhir periode berjalan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual; kenaikan karena pembelian; penurunan yang diatribusikan pada penjualan dan aset biologis yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58; penurunan karena panen;
kenaikan yang dihasilkan dari kombinasi bisnis; selisih kurs neto yang timbul dari penjabaran laporan keuangan ke mata uang penyajian yang berbeda, dan penjabaran dari kegiatan usaha luar negeri ke mata uang penyajian entitas pelapor; dan perubahan lain.

Pengungkapan tambahan aset biologis yang nilai wajarnya tidak dapat diukur dengan andal

deskripsi dari aset biologis tersebut; penjelasan tentang mengapa alasan nilai wajar tidak dapat diukur secara andal; jika memungkinkan, rentang estimasi dimana nilai wajar kemungkinan besar berada;
metode penyusutan yang digunakan; umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (digabungkan dengan akumulasi kerugian penurunan nilai) pada awal dan akhir periode.

Jika pada periode berjalan, entitas mengukur menggunakan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, keuntungan atau kerugian yang diakui atas pelepasan aset biologis tersebut dan rekonsiliasi mengungkapkan aset biologis secara terpisah.

Rekonsiliasi tersebut mengungkapkan jumlah berikut dalam laba rugi terkait dengan aset biologis tersebut: kerugian penurunan nilai; pembalikan rugi penurunan nilai; dan penyusutan.

Ketika nilai wajar menjadi dapat diukur secara andal selama periode berjalan, maka entitas mengungkapkan: deskripsi dari aset biologis tersebut; penjelasan tentang mengapa nilai wajar dapat diukur secara andal; dan dampak dari perubahan tersebut.

Pernyataan ini berlaku untuk laporan keuangan tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018. Penerapan dini dianjurkan. Jika entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode yang dimulai sebelum tanggal 1 Januari 2018, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut. 

Pernyataan ini tidak menetapkan ketentuan transisi tertentu. Penerapan Pernyataan ini dicatat sesuai dengan PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan.

Contoh Laporan Posisi Keuangan menggunakan PSAK 69 - Agrikultur :





















[1] Sebuah entitas dianjurkan, tetapi tidak diharuskan, untuk memberikan gambaran yang dapat dikuantifikasi untuk setiap kelompok aset biologis, membedakan antara aset biologis yang dapat dikonsumsi dan tidak dapat dikonsumsi atau antara aset biologis yang menghasilkan dan belum menghasilkan, yang sesuai. Entitas mengungkapkan dasar untuk membuat setiap perbedaan tersebut.

Contoh Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain menggunakan PSAK 69 - Agrikultur :























Contoh Laporan Arus Kas menggunakan PSAK 69 - Agrikultur :

















Kebijakan Akuntansi 

Hewan ternak dan susu

Hewan ternak diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Nilai wajar hewan ternak didasarkan pada harga kuotasian hewan ternak dengan usia, jenis, dan keunggulan genetik yang serupa dalam pasar utama (atau pasar paling menguntungkan) untuk hewan ternak tersebut. Pengukuran awal susu dilakukan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual pada saat pemerahan. Nilai wajar susu didasarkan pada harga kuotasian di area lokal dalam pasar utama (atau pasar paling menguntungkan).

Strategi manajemen risiko keuangan 
Perusahaan terekspos pada risiko keuangan yang timbul dari perubahan harga susu. Perusahaan tidak mengantisipasi bahwa harga susu akan menurun secara signifikan di masa depan, oleh karena itu, tidak menyepakati suatu kontrak derivatif atau kontrak lain untuk mengelola risiko penurunan harga susu. Perusahaan melakukan telaah atas prospek harga susu secara teratur dalam mempertimbangkan kebutuhan manajemen risiko keuangan yang aktif.

Demikian pembahasan Saya tentang PSAK 69 - Agrikultur, semoga artikel ini bermanfaat dan membantu sobat Akuntansi, akhir kata Saya ucapkan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau tidak tepat. Terima Kasih.

PSAK 69 - Tentang Agrikultur

Sahabat Akuntansi, kali ini Saya akan bahas tentang PSAK 69 tentang Agrikultur semoga bermanfaat bagi sahabat akuntansi.


Agrikultur memiliki sifat yang spesifik, sehingga Cost model (historical cost) sulit diterapkan karena perkembangan dan pertumbuhan (growth and regeneration) tidak diketahui. 

Karakteristik unik dari Agrikultur yaitu :
Kenaikan aset melalui proses pertumbuhan
Pendapatan dikaitkan dengan pertumbuhan aset atau pada saat penjualan.

Laporan keuangan perusahaan agrikultur dengan cost model: 
Tidak dapat memperlihatkan nilai yang sesungguhnya karena aset dicatat sebesar biaya yang dikeluarkan.


Nilai tercatat aset tidak mencerminkan kualitas ternak.


Alokasi biaya yang arbriter, proses amortisasi atas biaya yang diakumulasikan. Alokasi antara produk yang terjual dan produk belum terjual.


Aset dapat berupa aset berumur panjang seperti pohon atau berumur sangat singkat seperti ayam, padi.


Latar belakang terbentuknya PSAK 69 antara lain:

IAS 41 dikeluarkan Februari 2001

IAS 41 terakhir telah disesuaikan dengan standar lain yang dikeluarkan sempai dengan tahun 2009.


Beberapa negara keberatan dengan standar ini – Malaysia terkait akuntansi atas bearer aset


IAS 41 diamandemen (tanaman produktif sebagai aset tetap), keluar tahun 2014 dan efektif berlaku 1 Januari 2016.


Indonesia terlambat mengadopsi IAS 41 karena menunggu amandemen IAS 41 terkait bearer asset.


ED PSAK 69 Agrikultur dikeluarkan pada pertengahan tahun 2015 dan disahkan pada Desember 2015.


PSAK 69 efektif 1 Januari 2018.


Konsep umum Agrikultur yaitu :

Mengatur tentang aset biologis dan produk agrikultur.

Aset biologis:

Menghasilkan produk agrikultur : sapi menghasilkan susu 

Menjadi produk agrikultur : sapi menghasilkan daging


Menghasilkan aset biologis sebagai produk : sapi melahirkan anak sapi


Aset biologis yaitu tanaman dan hewan selama hidup


Produk agrikultur yaitu hasil panen dari aset biologis, PSAK 69 hanya mengatur pengukuran
pada saat titik pemanenan.


Panen / Harvest adalah pemisahan produksi dari aset biologis atau penghentian proses kehidupan suatu aset biologis.

Aset biologis dinilai sebesar nilai wajar dikurangi dengan biaya penjualan (point-of-sale costs), baik pada pengakuan pertama maupun pada tanggal laporan;

Produk agrikultur dinilai dengan nilai wajar dikurangi dengan biaya penjualan (point-of-sale costs), pada pengakuan pertama;

Perubahan nilai diakui sebagai pendapatan utama dalam laba rugi periode berjalan;

Pengungkapan yang disyaratkan lebih banyak yaitu pertumbuhan / perubahan asset biologis.


Ruang Lingkup dari PSAK 69 mencakup :

Aset biologis, kecuali tanaman produktif (bearer plants);
Produk agrikultur pada titik panen; dan
Hibah pemerintah yang termasuk dalam paragraf 34 dan 35.

Tidak diterapkan kepada :
Tanah terkait dengan aktivitas agrikultur;
Tanaman produktif yang terkait dengan aktivitas agrikultur, tetapi tetap berlaku untuk produk dari tanaman produktif;
Hibah pemerintah yang terkait dengan tanaman produktif;
Aset takberwujud yang terkait dengan aktivitas agrikultur;


Beberapa definisi dalam PSAK 69 yakni :

Aktivitas agrikultur (agricultural activity) adalah manajemen transformasi biologis dan panen aset biologis oleh entitas untuk dijual atau untuk dikonversi menjadi produk agrikultur atau menjadi aset biologis tambahan.

Aset biologis (biological asset) adalah hewan atau tanaman hidup.

Biaya untuk menjual (cost to sell) adalah biaya inkremental yang diatribusikan secara langsung untuk pelepasan aset, tidak termasuk beban pembiayaan dan pajak penghasilan.

Kelompok aset biologis (group of biologiscal asset) adalah penggabungan dari hewan atau tanaman hidup yang serupa.

Panen (harvest) adalah pelepasan produk dari aset biologis atau pemberhentian proses kehidupan aset biologis.

Produk agrikultur (agricultural produce) adalah produk yang dipanen dari aset biologis milik entitas.

Tanaman produktif (bearer plant) adalah tanaman hidup yang: 
digunakan dalam produksi atau penyediaan produk agrikultur; 
diharapkan untuk menghasilkan produk untuk jangka waktu lebih dari satu periode; dan memiliki kemungkinan yang sangat jarang untuk dijual sebagai produk agrikultur, kecuali untuk penjualan sisa yang insidental (incidental scrap).

Transformasi biologis (biological transformation) terdiri dari proses pertumbuhan, degenerasi, produksi, dan prokreasi yang mengakibatkan perubahan kualitatif atau kuantitatif aset biologis.

Tanaman Produktif (Bearer Plants) :

Berikut ini bukan merupakan tanaman produktif (bearer plants):
Tanaman yang dibudidayakan untuk dipanen sebagai produk agrikultur – pohon untuk diambil kayunya.
Tanaman yang dibudidayakan untuk menghasilkan produk agrikultur dan juga akan memanen dan menjual tanaman tersebut sebagai produk agrikultur. contoh, pohon yang dibudidayakan baik untuk buahnya maupun potongan kayu); dan
Tanaman semusim (annual crops) (sebagai contoh, jagung dan gandum).

Penjualan sisa tidak akan mengubah tanaman sebagai bearer plant.

Produk yang tumbuh pada tanaman produktif merupakan aset biologis.

Aktivitas agrikultur mencakup berbagai aktivitas; sebagai contoh, peternakan, kehutanan, tanaman semusim (annual) atau tahunan (perennial), budidaya kebun dan perkebunan, budidaya bunga, dan budidaya perikanan (termasuk peternakan ikan).


Terdapat karakteristik umum tertentu dalam keanekaragaman ini: 
Kemampuan untuk berubah.
Manajemen perubahan. Manajemen yang mendukung transformasi biologis dengan meningkatkan, atau setidaknya menstabilkan, kondisi yang diperlukan agar proses tersebut dapat terjadi.Perlu dibebankan aktivitas agrikultur dari aktivitas lain seperti penangkapan ikan laut dan penebangan hutan bukan merupakan aktivitas agrikultur; dan

Pengukuran perubahan. Perubahan:
Kualitas (keunggulan genetik, kepadatan, kematangan, kadar lemak, kadar protein, dan kekuatan serat) atau Kuantitas (keturunan, berat, meter kubik, panjang atau diameter serat, dan jumlah tunas) yang dihasilkan oleh transformasi biologis atau panen diukur dan dipantau sebagai fungsi manajemen yang rutin.

Sahabat Akuntansi pembahasan tentang PSAK 69 Agrikultur masih akan berlanjut, untuk saat in sampai disini dulu. Semoga Bermanfaat. Terima Kasih.
 
Copyright © 2020 INFO AKUNTAN

Powered by Aditya Tarigan