INFO UPDATE

Jenis-Jenis Pajak Bulanan Untuk Wajib Pajak

Apa kabar sobat akuntansi semua, baru ada kesempatan lagi menulis. Sobat kalau berbicara tentang pajak perusahaan atau badan kebanyakan kita enggan mempelajari nya apalagi harus mengurus pembayarannya.Saya bisa tebak kalian bukanlah karyawan di bagian pajak.

Kali ini saya akan share mengurus pajak perusahaan retail, selama ini urusan pajak di tangani seorang konsultan pajak freelance, kemudian Perusahaan pernah hire seorang lulusan STAN jurusan perpajakan. Suatu ketika karyawan bagian pajak tersebut resign dan tidak pernah transfer ilmu perpajakan kepada rekan-rekan di management.

Langsung aja untuk bulan-bulan berikutnya tidak ada yang melaporkan pajak, jika telat melapor menurut info dari teman-teman pajak akan kena denda dan teguran. Solusinya Perusahaan harus segera merekrut orang pajak atau karyawan yang ada menangani dulu untuk sementara waktu. Apakah bisa orang awam menanganinya?

Yuk kita coba, apa saja kewajiban pajak perusahaan yang harus di bayar rutin setiap bulan?

PPh Pasal 4 Ayat (2) / PPh Final
PPh pasal 21 (Pajak Penghasilan pasal 21)
SPT masa PPN ( pajak pertambahan nilai)

Penjelasan (dari beberapa sumber diantaranya www.online-pajak.com  dan www.pajak.go.id)

1. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) / PPh Final 

PPh Final adalah pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu bahwa setelah pelunasan nya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi atau usaha tertentu. 

A. Perhitungan Bila Penghasilan kotor kurang dari 4.8 Miliar

Besarnya tarif Pajak Penghasilan adalah sebesar 1% (satu persen) dan bersifat final. Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang  bersifat final tersebut adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan. 

Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif Pajak Penghasilan sebesar 1% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Pengenaan Pajak Penghasilan sebesar 1% didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan. 

Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 yang merupakan perubahan perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib pajak Yang memiliki peredaran bruto tertentu , dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu.

Tarif pajak penghasilan bersifat final sebesar 0.5% (nol koma lima persen) mulai bulan Agustus 2018.

Jangka waktu tertentu :

a.  7 ( tujuh) Tahun Pajak Bagi Wajib Pajak Orang pribadi.

b. 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan komanditer, atau Firma.

c. 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk Perseroan Terbatas.

B. Perhitungan Bila Penghasilan kotor lebih dari 4.8 Miliar s.d 50 Miliar

Misalnya Penghasilan kotor 10 Miliar
Pengeluaran (Biaya) 7 Miliar 
Penghasilan Kena Pajak  (PKP)-> (10 Miliar - 7 Miliar = 3 Miliar)
Formula penghitungan Pajak nya sebagai berikut :
(0.25 - (0.6 Miliar/Gross Income) x Penghasilan Kena Pajak (PKP)

hasilnya :
(0.25 - (600 jt / 10 Miliar) x 3 Miliar = Rp 570 juta (19%)      
   
2. PPh pasal 21(Pajak Penghasilan pasal 21)

Pengertian PPh Pasal 21 adalah Pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Pengenaan PPh Pasal 21 dilakukan dengan cara pemotongan pajak penghasilan melalui Pemotong Pajak PPh Pasal 21. Sehingga sebagai pihak yang dipotong PPh Pasal 21, maka pihak yang memperoleh penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 berhak mendapatkan Bukti Potong PPh Pasal 21 dari Pemotong Pajak PPh Pasal 21.

Sebelum melakukan Pemotongan Pajak PPh Pasal 21, maka Pemotong Pajak harus terdaftar terlebih dahulu sebagai Pemotong Pajak PPh  Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak.

Untuk mengetahui apakah Wajib Pajak mempunyai kewajiban sebagai Pemotong Pajak PPh Pasal 21 dapat dilihat pada Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterima dari Kantor Pelayanan Pajak pada saat pendaftaran NPWP.

Pemotong Pajak PPh Pasal 21 mempunyai kewajiban menyetor PPh Pasal 21 ke Bank Persepsi atau kantor Pos dengan Surat Setoran Pajak (SSP) dan melaporkan Pemotongan Pajak PPh Pasal 21 tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 21.

Dalam melaporkan objek pemotongan PPh Pasal 21 pada SPT Masa PPh Pasal 21 selama satu tahun harus sama dengan biaya-biaya yang merupakan objek PPh Pasal 21 dalam laporan laba rugi  sebagai lampiran SPT Tahunan PPh.

Pengertian PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

Pengertian PTKP adalah besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha dan/atau pekerjaan bebas jumlahnya dibawah PTKP tidak akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 dan apabila berstatus sebagai pegawai atau penerima penghasilan sebagai objek PPh Pasal 21, maka penghasilan tersebut tidak akan dilakukan pemotongan PPh Pasal 21.

Besarnya PTKP Untuk Tahun Pajak  2016

Besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk tahun pajak 2016 (terbaru) selama setahun untuk perhitungan PPh 21 berdasarkan PMK No. 101/PMK.010/2016 adalah sebagai berikut :

Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;

Rp 4.500.000,00 (empat juta limaratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;

Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami 

Rp 4.500.000,00 (empat juta limaratus ribu  rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

3. SPT Masa PPN ( Pajak Pertambahan nilai )

SPT Masa PPN merupakan sebuah form yang digunakan oleh Wajib Pajak Badan untuk melaporkan penghitungan jumlah pajak baik untuk melapor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang terhutang. Fungsi dari SPT Masa PPN selain untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, namun juga dapat digunakan untuk melaporkan harta dan kewajiban serta penyetoran pajak dari pemotong atau pemungut.

Beberapa Istilah dalam Perpajakan

Banyak istilah dalam perpajakan yang sering kali membuat bingung bagi orang yang baru mempelajari soal pajak. Perpajakan memiliki banyak istilah maupun singkatan yang harus diketahui bagi anda yang ingin mempelajarinya. Oleh karena itu disini penulis akan memberikan istilah serta singkatan yang paling sering muncul dalam mempelajari pajak.

Wajib Pajak
Orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan kewajiban dalam perpajakan.

Badan
Sekumpulan orang/modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah keuangan dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, lembaga dan bentuk badan lainya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Masa pajak
Jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang KUP. Masa pajak sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang di atur dengan peraturan menteri keuangan paling lama 3 (tiga) bulan kalender

Tahun pajak
Jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila wajbb pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Bagian tahun pajak
Bagian dari jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.

Pajak yang terutang
Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat Tagihan Pajak(STP)
Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

Kredit pajak
Pajak yang dibayarkan dalam tahun berjalan dan dapat dijadikan sebagai pengurang pajak pada akhir perhitungan pajak.

Pemeriksaan
Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,keterangan, dan atau bukti yang dilaksakan secara objektif dan propesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bukti permulaan
Keadaan, perbuatan, dan atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana dibidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara.

Pemeriksaan bukti permulaan
Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adannya dugaan telah terjadi tindak pidana dibidang perpajakan.

Penelitian
Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampiranya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.

Pengusaha
Orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha pekerjaanya menghasilkan barang,mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagaan memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

Pengusaha Kena Pajak (PKP)
Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang pajak pertambahan nilai 1984 dan perubahannya.

Nomor Pokok Wajib Pajak
Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi yang digunakan dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan

Surat Pemberitahuan (SPT)
Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya.Ada 2 spt yakni SPT masa dan SPT tahunan

Surat Setoran Pajak (SSP)
Sarana administrasi bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak yang harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak (SKP)
Surat yang diterbitkan oleh pihak fiscus sebagai hasil dari pemeriksaan yang dilakukan. Terdapat beberapa jenis SKP yakni: SKPKB,SKPKBT,SKPN,SKPLB,SKPKBT

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
Surat ketetapan yang diterbitkan apabila terjadinya kurang bayar oleh wajib pajak

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
Surat ketetapan yang diterbitkan setelah SKPKB dikarenakan ditemukannya bukti lain yang menyatakan kurang bayar

Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
Surat ketetapan pajak yang diterbitkan menunjukan tidak ada kurang atau lebih pajak yang dibayarkan

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
Apabila dalam hasil pemeriksaan terdapat pajak yang lebih bayar yang dimana wajib pajak dapat melakukan restitusi maupun kompensasi

Surat paksa
Surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Pemeriksaan lapangan
Pemeriksaan yang dilakukan ditempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal wajib pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur jendral pajak.

Pemeriksaan kantor
Pemeriksaan yang dilakukan dikantor direktorat jendral pajak.

Pemeriksaan ulang
Pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang telah diterbitkan surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan sebelumnya untuk jenis pajak dan masa/tahun pajak.

Barang Kena Pajak (BKP)
Ini merupakan istilah yang terdapat dalam PPN terhadap barang yang dikenakan pajak

Direktorat Jendral Pajak (DJP)
salah satu direktorat jenderal di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan.

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
Undang-undang yang memuat dan mengatur bagaimana pajak dijalankan semestinya.

Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN)
Nomor yang menandakan bahwa wajib pajak telah menyetorkan sejumlah uang akibat pajak yang terhutang.

Pajak Penghasilan (PPH)
Pajak yang dikenai atas nilai lebih secara ekomonis yang diterima wajib pajak

Pajak Pertambahan Nilai(PPN)
Pajak yang dipungut oleh PKP terdahap konsumen akhir suatu barang maupun jasa

Pengusaha Kena Pajak (PKP)
Wajib pajak yang dikarenakan sudah memenuhi suatu kriteria tertentu yang menurut undang-undang yang diwajibkan untuk melakukan kewajiban perpajakan dalam hal pemungutan PPN

Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
Surat yang yang diterbitkan oleh KPP atas terdaftarnya wajib pajak pada KPP bersangkutan tersebut

Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Tempat dimana wajib pajak dapat melakukan segala aktivitas dan kewajiban perpajakan.

Semua istilah diatas belum mencakup seluruh istilah dalam perpajakan, istilah diatas adalah beberapa istilah yang cukup sering muncul apabila kita membaca peraturan perpajakan. Mungkin setelah membaca istilah-istilah diatas banyak yang anda tidak pahami dari istilah tersebut, tapi tenang saja sebab seiring pembelajaran yang diberikan akan dijelaskan istilah diatas lebih rinci dan mendalam. Terima Kasih.

Asersi Dalam Laporan Keuangan

Asersi-asersi berhubungan dengan pengakuan (recognition), pengukuran (measurement), penyajian (presentation), dan pengungkapan (disclosure) dari berbagai unsur dalam laporan keuangan.

Contoh-contoh asersi:
Semua aset dalam laporan keuangan benar-benar ada (exist)

Semua transaksi penjualan telah dicatat pada periode terjadinya

Persediaan dicantumkan dengan nilai yang tepat

Utang merupakan kewajiban entitas

Semua transaksi yang dicatat terjadi dalam periode berjalan

Semua jumlah disajikan dengan tepat dan diungkapkan dengan penjelasan yang memadai dalam laporan keuangan

Asersi-asersi ini disingkat dengan satu kata bahasa inggris seperti: completeness (sesuatu itu lengkap), existence (eksistensi atau sesuatu itu ada), occurrence (sesuatu itu terjadi), accuracy (sesuatu itu akurat atau secara matematis benar), valuation (sesuatu itu dinilai sesuai dengan kaidah kerangka pelaporan keuangan yang berlaku), dan seterusnya.

Asersi untuk jenis transaksi :

Occurance, yaitu transaksi dan peristiwa yang sudah dicatat memang terjadi dan merupakan transaksi dan peristiwa dari entitas yang bersangkutan.

Completeness, yaitu semua transaksi dan peristiwa yang seharusnya dicatat memang sudah dicatat sebagaimana mestinya.

Accuracy, yaitu angka-angka, jumlah-jumlah dan data lain yang terkait dengan transaksi dan peristiwa yang dicatat sudah dicatat dengan benar dan akurat.

Cut-off, yaitu transaksi dan peristiwa dicatat dalam periode akuntansi yang benar.

Classification, yaitu transaksi dan peristiwa dicatat dalam akun yang benar.

Asersi untuk saldo akun :

Existence, yaitu aset, kewajiban dan ekuitas benar ada.

Rights and obligations, yaitu entitas memiliki dan menguasai aset dan utang merupakan kewajiban entitas.

Completeness, yaitu semua aset, kewajiban dan ekuitas yang seharusnya dicatat sudah dicatat sebagaimana mestinya.

Valuation and allocation, yaitu semua aset, kewajiban dan ekuitas dicantumkan dalam laporan keuangan dalam jumlah yang benar dan semua penyesuaian atau adjusments untuk penilaian dan alokasi telah dicatat dengan benar.

Asersi untuk penyajian dan pengungkapan laporan keuangan :

Occurance, rights and obligations, yaitu transaksi, peristiwa dan hal-hal lain yang sudah diungkapkan dalam laporan keuangan memang terjadi dan berkaitan dengan entitas yang bersangkutan.

Completeness, yaitu semua pengungkapan yang seharusnya dicantumkan memang sudah dicantumkan dalam laporan keuangan.

Classification and understandbility, yaitu informasi keuangan disajikan dan dijelaskan dengan tepat dan pengungkapan dinyatakan dengan jelas.

Risiko salah saji yang material pada tingkat laporan keuangan cenderung bersifat pervasive (tersebar luas) dan karenanya mencakup semua asersi. Sebagai contoh, jika kepala pembukuan tidak cukup kompeten, sangat boleh kekeliruan terjadi dalam laporan keuangan. 

Kekeliruan semacam ini sering kali tidak terbatas pada satu saldo akun, atau satu jenis transaksi atau suatu pengungkapan saja. Kekeliruan ini juga tidak terbatas pada satu asersi saja, seperti lengkapnya (completeness) transaksi penjualan. Kekeliruan dengan mudah merambah ke asersi lain seperti accuracy, existence dan valuation.

Auditor menggunakan asersi untuk:

Menentukan jenis risiko salah saji yang bisa terjadi

Menilai seberapa besar kemungkinan terjadinya risiko salah saji yang material, dan

Merancang prosedur audit selanjutnya sebagai jawaban atau tanggapan terhadap risiko yang dinilai.

Audit Estimasi Akuntansi

Beberapa definisi estimasi dalam Audit antara lain adalah:

Accounting estimate adalah nilai yang mendekati suatu nilai uang yang digunakan jika tidak ada pengukuran yang tepat. Istilah estimasi ini digunakan untuk jumlah yang diukur dengan nilai wajar (fair value) di mana ada ketidakpastian dalam estimasi (estimation uncertainty) maupun jumlah-jumlah lain yang memerlukan estimasi.

Auditor’s point estimate atau auditor’s range adalah jumlah atau rentang jumlah yang diambil dari bukti audit untuk digunakan dalam mengevaluasi management’s point estimate.

Estimation Uncertainty adalah kerentanan estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait dengan estimasi akuntansi itu karena ketiadaan presisi yang melekat dalam pengukuran pada setiap estimasi akuntansi.

Management bias adalah tidak netralnya manajemen dalam membuat atau menyiapkan informasi

Management’s point estimate adalah jumlah yang dipilih manajemen untuk pengakuan terhadap pengakuan estimasi akuntansi.

Outcome of an accounting estimate adalah jumlah atau nilai uang sebenarnya dari penyelesaian transaksi, peristiwa, atau kondisi yang mendasari estimasi akuntansi.

Tujuan audit estimasi adalah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai apakah :

Estimasi akuntansi, termasuk estimasi akuntansi dengan nilai wajar dalam laporan keuangan yang diakui atau yang diungkapkan adalah wajar, dan

Pengungkapan (disclosures) yang berkaitan dengan estimasi akuntansi dalam laporan keuangan sudah cukup dan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

Beberapa item dalam laporan keuangan tidak dapat diukur dengan tepat dan karenanya harus di estimasi atau diperkirakan jumlahnya. Estimasi akuntansi beraneka ragam tingkat kerumitannya, dan berkisar dari yang paling sederhana (seperti net realizable values atau nilai yang dapat direalisasi untuk persediaan dan piutang usaha) sampai yang lebih kompleks (seperti dalam hal pendapatan yang harus dicatat dari kontrak jangka panjang dan kewajiban di masa yang akan datang dalam hal produk yang dijual dengan jaminan tertentu).

Estimasi sering kali melibatkan banyak analisis data historis dan data tahun berjalan dan perkiraan (forecasting) mengenai peristiwa di kemudian hari seperti transaksi penjualan.

Tujuan pengukuran dari suatu estimasi bisa untuk :

Membuat perkiraan mengenai outcome satu atau lebih transaksi, peristiwa, atau kondisi yang menyebabkan estimasi akuntansi perlu dibuat, atau

Menentukan nilai dari transaksi berjalan atau item laporan keuangan berdasarkan kondisi yang ada pada tanggal pengukuran, seperti taksiran harga pasar (estimated market price) dari suatu jenis aset atau kewajiban tertentu. Ini dapat meliputi pengukuran nilai wajar (fair value measurements).

Ketika bukti audit sudah diperoleh, kewajaran estimasi dievaluasi dan luasnya salah saji diidentifikasi.

Dalam hal bukti mendukung suatu point estimate, perbedaan antara auditor’s point estimate dan management’s estimate merupakan suatu salah saji.

Dalam hal Auditor menyimpulkan bahwa dengan menggunakan auditor’s range of reasonableness (kisaran yang menurut auditor adalah wajar) memberikan bukti audit yang cukup  dan tepat, maka management’s point estimate di luar kisaran tersebut tidaklah didukung oleh bukti audit. Dalam hal itu, salah saji tidak lebih kecil dari perbedaan antara management’s point estimate dan titik terdekat dari kisaran perkiraan auditor.

Perbedaan antara hasil akhir dari suatu estimasi akuntansi dan jumlah yang semula diakui dan diungkapkan dalam laporan keuangan tidak serta merta merupakan salah saji. Ini sering terjadi dalam fair value accounting estimates dimana hasil akhir dipengaruhi oleh peristiwa atau kondisi sesudah tanggal pengukuran untuk tujuan penyajian laporan keuangan.

Untuk entitas yang lebih kecil, membuat estimasi tidak terlalu sulit karena kegiatan bisnisnya terbatas dan transaksinya juga tidak kompleks. Kadang-kadang satu orang biasanya pemilik merangkap pengelola akan mengidentifikasi kebutuhan akan estimasi akuntansi dan auditor dapat memusatkan pertanyaannya pada orang tersebut. Entitas kecil jarang menggunakan management expert yang dapat menggunakan pengetahuan dan keahiliannya untuk membuat point estimates. Dalam hal ini risiko salah saji material akibat estimasi akuntansi malah meningkat.

Jika penggunaan management expert (tenaga ahli untuk membantu manajemen) bermanfaat dalam proses estimasi, auditor perlu membahas kebutuhan ini dengan manajemen sedini mungkin dalam proses audit agar tindakan yang tepat dapat diambil.

Perhatian auditor dalam tahap penilaian risiko :

Bagaimana mengidentifikasi kebutuhan entitas melakukan estimasi?
Bisa berasal dari kerangka akuntansi yang digunakan atau dari transaksi, peristiwa dan kondisi dimana entitas perlu membuat estimasi akuntansi yang kemudian diakui atau diungkapkan dalam laporan keuangan. Auditor juga bertanya kepada manajement tentang perubahan situasi yang memerlukan estimasi akuntansi yang baru atau perlunya revisi atas estimasi akuntansi yang ada.

Proses manajemen membuat estimasi
Reviu dan evaluasi proses estimasi manajemen, termasuk penyusunan asumsi yang menjadi dasar estimasi, keandalan data yang digunakan dan proses persetujuan atau reviu intern. Juga kalau ada reviu atas penggunaan management expert. Kebutuhan akan management expert timbul misalnya karena kekhususan masalah yang memerlukan estimasi, sifat teknis dari model-model yang digunakan untuk memenuhi ketentuan kerangka laporan keuangan yang berlaku dan transaksi,  peristiwa dan kondisi yang memerlukan estimasi akuntansi, bersifat unsual (istimewa) atau jarang terjadi di entitas itu.

Hasil akhir/realisasi.outcome dari estimasi yang dibuat tahun lalu
Reviu outcome dari estimasi yang dibuat tahun lalu. Pahami alasan mengenai selisih antara estimasi tahun lalu dengan realisasi. Prosedur ini akan membantu memahami efektif tidaknya proses estimasi manajemen, adanya kemungkinan management bias (reviu atas estimasi untuk melihat kemungkinan fraud, adanya bukti audit yang penting untuk estimasi tersebut dan luasnya ketidakpastian estimasi yang mungkin perlu diungkap dalam laporan keuangan.

Seberapa luasnya ketidakpastian estimasi dalam proses estimasi ini, pertimbangkan hal-hal berikut:

Luasnya Management’s judgement yang digunakan
Sensitivitas asumsi-asumsi yang digunakan terhadap perubahan
Adanya teknik pengukuran yang diakui, yang dapat dapat mengurangi ketidakpastian
Panjangnya forecast period dan relevansi data yang digunakan
Tersedianya data andal dari sumber eksternal
Seberapa banyaknya estimasi itu menggunakan masukan yang dapat/tidak dapat diamati
Kerentanan terhadap management bias

Pentingya estimasi

Dalam menilai risiko salah saji material pertimbangkan besarnya estimasi yang berkenaan dengan besaran outcome sesungguhnya maupun jumlah ekspektasi dan apakah estimasi itu merupakan risiko signifikan.

Prosedur Audit Subtantif Saldo Persediaan

Sahabat akuntansi, setelah sekian lama saya tidak membahas tentang Audit Eksternal, maka hari ini saya akan melanjutkan artikel sebelumnya yaitu mengenai prosedur audit subtantif yang dilakukan oleh Auditor Eksternal untuk meyakini suatu perkiraan.

Pada kesempatan ini Saya akan membahas tentang prosedur audit subtantif untuk akun Persediaan, dimana setiap Entitas Usaha akun ini merupakan akun yang sangat material dan sensitif bagi para pihak yang berkepentingan dengan Entitas tersebut. Tidak panjang lebar berikut prosedur audit subtantif yang umum nya dilakukan oleh Auditor Eksternal.

Tujuan prosedur ini adalah untuk menentukan bahwa  :
  1. Persediaan secara fisik benar-benar ada.
  2. Prosedur pisah batas (cut-off) persediaan telah dilakukan dengan memuaskan.
  3. Persediaan telah dinilai sesuai dengan Prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia yang diterapkan secara konsisten.
  4. Persediaan yang bergerak lambat (slow moving), usang, rusak, dapat di identifikasi kan dengan tepat dan dicadangkan dalam jumlah yang memadai.
  5. Perhitungan matematis dalam daftar persediaan telah dibuat dengan cermat.
  6. Persediaan yang dijamin kan telah diidentifikasi kan dan diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

PROSEDUR PENGUJIAN AWAL

Rencana Pengamatan dan Penghitungan

Buat rencana terlebih dahulu sebelum mengadakan pengamatan (observation) dan penghitungan (inventory taking) sebagai berikut :

Minta pada entitas alamat lokasi tempat persediaan yang akan dihitung dan buat rencana bersama klien untuk mengunjungi tempat tersebut.

Dalam kunjungan ke lokasi tersebut hendaknya Auditor dapat melihat susunan fisik (physical lay-out) dari persediaan barang-barang dan sekaligus juga dapat menetapkan Auditor dan luasnya pengamatan dalam perhitungan dan sampel yang akan diambilnya nanti.

Review instruksi atas penghitungan fisik persediaan yang dibuat oleh Entitas. Evaluasi Instruksi atas Penghitungan Fisik Persediaan Klien.

Bicarakan prosedur-prosedur penghitungan persediaan dengan staf Entitas, yang bertanggung jawab atas masalah ini.

Tentukan apakah ada persediaan yang disimpan di luar lokasi-lokasi tersebut di atas dan apakah persediaan tersebut (kalau ada) harus diamati penghitungan-nya, dikonfirmasi dan atau ada prosedur audit lainnya.

Tentukan apakah ada barang-barang konsinyasi, kalau ada, minta kepada Entitas agar memberikan keterangan tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan bahwa barang tersebut tidak dicatat sebagai persediaan perusahaan.

Pengamatan dan Pengujian Kuantitas Inventory Taking

Tentukan ketepatan kuantitas persediaan sebagai berikut  :

Lakukan prosedur "Cut-off" (Pisah Batas Data).  Catat tanggal "Cut-off", nomor terakhir dokumen-dokumen penerimaan dan pengiriman seperti faktur penjualan tunai, slip permintaan barang (requisition slip), laporan-laporan penerimaan, bukti pengambilan barang dan sebagainya.  Perhatikan bahwa tidak ada penjualan atau penerimaan sebelum tanggal cut-off dan tidak ada penerimaan sesudah tanggal cut-off yang termasuk dalam persediaan.

Lakukan observasi atas penghitungan fisik persediaan Entitas 

Dapatkan konfirmasi langsung mengenai barang konsinyasi yang diterima dan atau di gudang yang tidak termasuk dalam inventory taking.  Jika jumlah tersebut di atas cukup besar dibandingkan dengan jumlah aset lancar atau jumlah seluruh aset, maka perluas prosedur dengan melakukan inspeksi atau kunjungan ketempat yang bersangkutan.

Dapatkan copy hasil penghitungan fisik persediaan.

Tes Harga dan Pencatatan

Dapatkan photocopy daftar persediaan yang terakhir dari Entitas.  Telusuri semua sampel persediaan yang telah kita hitung ke daftar tersebut.

Minta keterangan atas perbedaan yang ada dari kedua sumber dokumen tersebut kepada Pejabat yang Berwenang.

Bandingkan antara daftar persediaan dengan kartu stok (stock cards) termasuk persediaan yang kita sample, beri keterangan dan penjelasan apabila ada perbedaan.

Bila terdapat perbedaan yang material, yakinkan bahwa :

  1. Perbedaan tersebut telah dicari sebab-sebabnya dan dilakukan koreksi, bila perlu.
  2. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh staff yang bukan orang gudang atau yang menyimpan buku pembantu persediaan.
  3. Hasil dari pemeriksaan tersebut beserta koreksinya bila ada, diperiksa dan disetujui oleh Pejabat yang Berwenang.

Untuk barang yang sudah terjual, tapi masih terdapat pada gudang perusahaan, yakinkan bahwa penjualan tersebut telah dicatat pada pembukuan perusahaan.

Review jenis barang-barang yang berharga (harganya cukup mahal), yakinkan persediaan tersebut dengan prosedur lain (alternative procedures) kalau tidak termasuk dalam penghitungan kita sebelumnya.

Lihat komposisi persediaan, apakah cukup memadai proporsinya kalau dibandingkan dengan kebutuhan perusahaan.

Perhatikan apakah buku persediaan yang dicatat secara perpetual telah disesuaikan dengan hasil penghitungan fisik, follow-up dan beri keterangan/ penjelasan dalam kertas kerja apabila perbedaannya cukup material.

Lakukan footing atas daftar persediaan, dan sekaligus, seleksi jenis-jenis persediaan yang harganya harus di tes.

Yakinkan bahwa jumlah persediaan, harga dan perhitungan total keseluruhan nilai persediaan dilakukan oleh staff selain orang gudang atau orang yang menyimpan daftar pembantu persediaan dan telah diperiksa oleh Pejabat yang Berwenang atau atasannya.

Periksa nilai persediaan yang telah di seleksi tersebut di atas sebagai  berikut :

a. Yakinkan bahwa metode penilaian persediaan telah dilakukan secara konsisten dengan tahun sebelumnya.

b. Atas bahan baku, yakinkan dan lakukan :
Periksa harga pembelian persediaan yang di seleksi ke faktur supplier atau dokumen lainnya yang relevan. Apabila digunakan biaya standar, bandingkan nilainya dengan daftar biaya standar.

Atas barang dalam proses, dapatkan laporan produksi dan periksa :
Biaya Bahan Baku
Untuk tiap jenis persediaan barang dalam proses, dapatkan rincian bahan baku yang telah digunakan.

Upah Langsung
Dapatkan jumlah upah buruh langsung dengan memeriksa ke job sheet, pencatatan gaji atau dokumen pendukung lainnya.

Biaya Tidak Langsung
Periksa kewajaran dan konsistensi dari biaya-biaya yang digolong kan sebagai biaya tidak langsung.

Evaluasi metode pengalokasian biaya tidak langsung dan konsistensinya serta kebenaran perhitungannya.

Dalam hal digunakan biaya Standar, bandingkan tiap-tiap komponen barang dalam proses dengan harga standarnya.

Atas barang jadi, dapatkan laporan produksi dan lakukan langkah-langkah seperti pada butir-butir pada barang dalam proses sebelumnya.

Seandainya Entitas menganut biaya standar, evaluasi kewajaran penyimpangan (variance) yang terjadi.

Bandingkan nilai/harga persediaan yang ada pada tanggal neraca dengan harga pasar yang berlaku secara sampel.

Perhatikan potongan harga, apakah sudah dieliminasi dalam menentukan harga persediaan.

Perhatikan sistem penentuan harga untuk persediaan yang digunakan oleh intern perusahaan, apakah juga dimasukkan unsur laba dalam penentuan harganya.

Tentukan apakah ada persediaan yang bergerak lambat, usang, termasuk dalam daftar persediaan, dengan prosedur membandingkan daftar persediaan tahun berjalan dengan daftar persediaan tahun lalu.

Tentukan cadangan untuk persediaan yang bergerak lambat, usang, kerusakan dan sebagainya dan yakinkan bahwa hal tersebut telah dikurangkan dari nilai persediaan yang ada.

Cantumkan pendapat auditor dalam kertas kerja mengenai kewajaran cadangan tersebut di atas.

Persediaan dalam Perjalanan (in Transit)

Dapatkan daftar persediaan dalam perjalanan dari klien.

Lakukan footing atas daftar tersebut dan bandingkan dengan buku besarnya.

Tentukan bahwa  :
  1. Persediaan tersebut benar-benar belum diterima pada saat tanggal Neraca (misalnya dengan menelaah penerimaan setelah tanggal Neraca).
  2. Apakah kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan pembelian persediaan tersebut telah dicatat kan.
  3. Pastikan apakah persediaan dalam perjalanan tersebut tidak termasuk dalam bagian perhitungan fisik persediaan.
  4. Hak atas barang telah berpindah kepada perusahaan per tanggal neraca.
  5. Barang tersebut telah dibayar atau telah dicatat sebagai hutang pada tanggal neraca.

Periksa laporan penerimaan barang dan dokumen pendukung lain setelah tanggal neraca untuk meyakinkan bahwa barang tersebut benar-benar telah diterima setelah tanggal neraca.

Periksa dan dapatkan penjelasan untuk barang dalam perjalanan yang terdapat pada daftar yang belum diterima setelah jangka waktunya lewat.

PROSEDUR PENGUJIAN AKHIR TAHUN

Bandingkan persediaan, harga pokok penjualan dengan saldo tahun sebelumnya, dan dapatkan penjelasan yang diperlukan atas  :
a. Rasio laba kotor.
b. Penjualan bersih dengan harga pokok penjualan.
c. Perputaran persediaan yang digunakan.

Dapatkan (buatkan) analisa kedepan (work forward) atau analisa ke belakang (back forward) atas transaksi buku besar dari saat penghitungan fisik hingga pada tanggal neraca dan  :
  1. Cek jumlah transaksi persediaan tersebut melalui jurnal pembelian.
  2. Bandingkan jumlahnya apakah layak bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
  3. Pastikan apakah penilaian dari persediaan tersebut pada tanggal Neraca konsisten dengan tahun sebelumnya.
  4. Selidiki semua transaksi debet dan kredit dalam jumlah yang besarnya luar biasa.

Pastikan bahwa pengiriman, penjualan, penerimaan dan pisah batas (cut-off) pembelian telah dilakukan dengan benar pada akhir tahun.

Bandingkan rekonsiliasi persediaan pada akhir tahun dengan perkiraan yang berhubungan didalam buku besar.

Apabila terdapat perbedaan, maka selidiki dengan pengujian atas dokumen-dokumen pendukungnya serta persetujuannya.

Apabila terjadi penjualan yang barangnya masih ada di perusahaan, tentukan apakah barang tersebut telah dikeluarkan dari pencatatan persediaan dalam buku besarnya.

Dapatkan informasi apakah perusahaan melakukan penghitungan fisik persediaan secara rutin, dan tentukan apakah semua persediaan telah terhitung dalam perhitungan akhir tahun.

Tentukan apakah ada persediaan yang dijamin kan sebagai jaminan.
Buat ringkasan persediaan pada akhir tahun.

Tentukan dan diskusikan dengan personel perusahaan yang berwenang tentang asuransi atas persediaan yang ada.

Yakinkan bahwa penghapusan persediaan didukung oleh bukti-bukti yang cukup misalnya adanya laporan persediaan yang didukung dengan berita acara.

Demikian beberapa prosedur umum yang biasanya dilakukan oleh Auditor Eksternal untuk meyakini nilai dari Persediaan pada Laporan Keuangan Perusahaan, mungkin terdapat beberapa perbedaan atau kekurangan atas artikel ini mohon untuk dimaklumi. Semoga artikel ini membantu pada sahabat Akuntansi. Terima Kasih.


 
Copyright © 2020 INFO AKUNTAN

Powered by Aditya Tarigan