INFO UPDATE

10 Macam Profesi Bidang Akuntansi yang Wajib Sobat Akuntansi Ketahui

Akuntansi adalah ilmu yang luas, tentunya untuk mempelajari nya sobat akuntansi harus mengerti macam macam bidang akuntansi terlebih dahulu. Bidang dalam akuntansi berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi, industri, teknologi, dan bidang bidang lain yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung.

Mungkin dari kalian sudah pernah mengetahui beberapa bidang tentang akuntansi yang cukup terkenal seperti akuntansi keuangan atau akuntansi biaya. Namun sebenarnya ada banyak bidang  bidang akuntansi yang mungkin belum sobat akuntansi ketahui, terlebih bidang akuntansi memang jarang digunakan di Indonesia.

Berikut adalah bidang bidang akuntansi yang mungkin ingin sobat akuntansi pelajari:

1. Akuntansi Keuangan / Financial Accounting
Akuntansi keuangan melibatkan pencatatan dan mengklasifikasian transaksi bisnis, juga menyiapkan dan menyajikan laporan keuangan untuk digunakan oleh pengguna internal dan eksternal .

Di Indonesia, dalam penyusunan laporan keuangan semua harus sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan yaitu PSAK yang dikerluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Akuntansi keuangan berkaitan dengan pemrosesan data historis. 

2. Akuntansi Manajemen / Managerial Accounting
Akuntansi manajemen berfokus pada penyediaan informasi untuk digunakan oleh pengguna internal (manajemen) di masa mendatang, hal ini berbeda dengan Akuntansi keuangan. Cabang ini berkaitan dengan kebutuhan manajemen dan tidak ada kaitannya dengan standar akuntansi yang digunakan secara umum.

Akuntansi manajemen melibatkan analisis keuangan, penganggaran dan prakiraan, analisis biaya, evaluasi keputusan bisnis, dan hal hal lain tentang perencanaan.

3. Akuntansi Biaya / Cost Accounting
Kadang-kadang dianggap sebagai bagian dari akuntansi manajemen, akuntansi biaya mengacu pada rekaman, presentasi, dan analisis biaya produksi . Akuntansi biaya sangat berguna dalam bisnis manufaktur karena mereka memiliki proses biaya yang paling rumit.

Akuntan biaya juga menganalisis biaya aktual dan standar untuk membantu para manajer menentukan tindakan di masa depan mengenai operasi perusahaan.

4. Akuntansi pemeriksaan / Audit
Akuntansi pemeriksaan atau audit ada 2 jenis yaitu audit eksternal dan audit internal.

Audit eksternal mengacu pada pemeriksaan laporan keuangan oleh pihak independen dengan tujuan untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran penyajian dan kepatuhan terhadap prinsip standar akuntansi keuangan keuangan umum yang berlaku.

Sedangkan  audit internal berfokus pada evaluasi kecukupan struktur pengendalian internal perusahaan dengan menguji segregasi tugas, kebijakan dan prosedur, tingkat otorisasi, dan kontrol lain yang dilaksanakan oleh manajemen.

5. Akuntansi pajak / Tax Accounting
Akuntansi pajak berguna untuk membantu klien mengikuti aturan yang ditetapkan oleh otoritas pajak. Hal Ini termasuk penghitungan pajak dan persiapan pengembalian pajak.

Laporan  Ini juga melibatkan penentuan pajak penghasilan dan pajak lainnya dan layanan konsultasi pajak seperti cara untuk meminimalkan pajak secara hukum, evaluasi konsekuensi keputusan pajak, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pajak.

6. Akuntansi pemerintahan / Government Accounting
Berbeda dengan akuntansi keuangan, Akuntansi pemerintahan tidak mengikuti standard akuntansi keuangan yang ada. Untuk standar akuntansi pemerintahan tunduk pada Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP.

Bidang akuntansi ini mempelajari penyajian financial statement / laporan keuangan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan.

Akuntansi pemerintahan menyajikan informasi berupa data akuntansi dari berbagai aspek pengelolaan administrasi keuangan pemerintah kemudian melakukan pengendalian pengeluaran anggaran.

7. Akuntansi sistem Informasi / Accounting Information Systems (AIS)
Akuntansi sistem informasi melibatkan pengembangan, instalasi, implementasi, dan pemantauan prosedur yang digunakan dalam penentuan proses kedepan nya. dalam bidang akuntansi ini ada pengumpulan data serta pelaporan keuangan. Dengan adanya sistem informasi dapat memudahkan perusahaan dalam mengambil keputusan.

8. Akuntansi fidusia / Fiduciary Accounting
Akuntansi fidusia mencakup penanganan aset yang dikelola oleh orang yang telah ditunjuk dan berhak atas pengelolaan properti atau untuk kepentingan orang lain. Contoh pengguna akuntansi fidusia adalah kurator yang menangani kepailitan suatu badan usaha. Di Indonesia bidang akuntansi ini masih belum banyak diketahui.

9. Akuntansi syariah / Islamic Accounting
Bidang Akuntansi syariah ialah proses akuntansi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, baik dalam siklus akuntansi nya maupun pencatatan nya. Biasanya Bank-bank syariah yang menerapkan akuntansi syariah, sifat transaksi mereka juga berbeda dari bank konvensional.

10. Akuntansi Forensik / Forensic Accounting
Akuntansi forensik adalah bidang akuntansi yang dipadu dengan kemampuan investigatif untuk memecahkan suatu masalah/sengketa keuangan atau dugaan fraud yang pada akhirnya akan diputuskan oleh pengadilan/ arbitrase/ tempat penyelesaian perkara lainnya.

Contohnya adalah : Kasus korupsi yang pada dasarnya adalah sengketa keuangan antara Negara melawan warganya yang secara resmi telah ditunjuk untuk mengelola pemerintahan. Persengketaan itu harus diselidiki kebenarannya oleh Lembaga Negara (misalnya oleh KPK) dan diputuskan oleh hakim di pengadilan. Jadi investigasi yang dilakukan oleh para Akuntan di BPKP, BPK, KPK dan instansi penegak hukum lainnya pada hakikatnya adalah sebagian hal yang menjadi bagian dalam akuntansi forensik.

Jika sobat akuntansi ingin fokus pada salah satu bidang akuntansi di atas, mungkin bisa mempertimbangkan untuk mendapatkan sertifikasi akuntansi di bidang yang sobat akuntansi minati dan juga mendalami bidang akuntansi yang sesuai dengan passion sobat akuntansi dengan cara terus belajar dan membaca buku-buku akuntansi yang bermutu.

Dan dengan seiring meningkatnya kebutuhan dan permintaan untuk para profesional yang kompetitif, sobat akuntansi perlu meningkatkan keterampilan juga,tentunya agar lebih mudah dalam berkarir. Dan bukti yang diperlukan adalah sertifikat itu sendiri sebagai pembuktian diri dalam dunia kerja. Beberapa sertifikasi yang biasa ada dalam akuntansi adalah seperti CPA untuk akuntan publik yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), sertifikat internal audior yang dikeluarkan oleh The Institute of Internal Auditors Indonesia  (IIA Indonesia) atau mungkin Anda ingin menjadi kurator? sobat akuntansi bisa mengikuti tes nya dan mendapatkan sertifikasi nya di Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia.

Demikian penjelasan saya tentang profesi-profesi bidang akuntansi, semoga artikel ini berguna bagi sobat akuntansi. Terima Kasih.

Pencatatan Transaksi Terkait PPh Pasal 24

Sobat akuntansi, saya akan lanjutkan tulisan saya untuk pencatatan transaksi terkait Pajak Penghasilan Pasal 24. Sebelumnya saya sudah membahas untuk pencatatan transaksi PPh pasal 21 - Pasal 23. Semoga tulisan saya berikut ini bermanfaat untuk sobat akuntansi semua.

Bagi Wajib Pajak Dalam negeri, penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan adalah seluruh penghasilan, baik penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun luar negeri (world wide income). Atas penghasilan yang diperoleh dari luar negeri, biasanya juga dikenakan pajak oleh negara tempat penghasilan  tersebut  diperoleh.  Hal  ini  akan  menimbulkan  pajak  berganda internasional. 

Untuk mengurangi dampak pajak berganda tersebut, Pasal 24 Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur bahwa pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan yang diperoleh atau diterima dari luar negeri boleh di kredit kan terhadap pajak yang terutang pada akhir tahun. Namun, besarnya kredit pajak tersebut tidak boleh melebihi penghitungan pajak terutang menurut Undang-Undang  Pajak  Penghasilan.  Hal  ini dikenal  dengan  metode  kredit terbatas per negara (ordinary credit per country basis). 

PPh Pasal 24 adalah pajak yang terutang di luar negeri yang bisa dikredit kan dari PPh terutang dalam suatu tahun pajak. Tidak semua pajak yang terutang di luar negeri bisa dikredit kan. Besarnya PPh Pasal 24 maksimal dihitung untuk setiap negara, dengan formula :

Penghasilan Neto Neg. A 
------------------------------------ X PPh Terutang 
Penghasilan Kena Pajak 


Contoh :
PT Anugerah merupakan perusahaan dagang yang memiliki cabang di Vietnam dan Malaysia. Ringkasan penghasilan neto untuk tahun pajak 2013 adalah sebagai berikut: 
                                                                             Penghasilan Neto     Pajak Terutang di LN 

-  Penghasilan neto dalam negeri                      Rp 8.000.000.000                     -
-  Penghasilan neto cabang Vietnam              Rp    500.000.000 Rp 150.000.000
-  Penghasilan neto cabang Malaysia              Rp 1.500.000.000 Rp 300.000.000
-  Jumlah penghasilan neto                              Rp10.000.000.000 Rp 450.000.000

-  PPh Terutang PT Anugerah tahun pajak 2013 

Rp10.000.000.000 x 25% =  Rp2.500.000.000 

Batas maksimal PPh Pasal 24 

Negara Vietnam: 500 Juta/10 Milyar x Rp 2.500.000.000 = Rp 125.000.000 
Negara Malaysia: 1.5 Milyar/10 Milyar x Rp 2.500.000.000 = Rp 375.000.000 

Besarnya PPh Pasal 24 
Negara Vietnam adalah Rp125 juta 
Pajak yang terutang di Vietnam Rp 150 juta melebihi batas maksimal Rp 125 juta, sehingga yang dapat dikreditkan adalah Rp 125 juta 

Negara Malaysia adalah Rp 300 juta 
Pajak yang terutang di Malaysia Rp 300 juta lebih rendah daripada batas maksimal Rp 375 juta, sehingga pajak yang dapat dikreditkan sebesar Rp300 juta. 

Pelunasan pajak di luar negeri dapat dilakukan melalui pemotongan/pemungutan oleh pihak lain maupun dibayar sendiri. Atas pemotongan / pemungutan pajak oleh pihak lain dan dibayar sendiri di luar negeri, pencatatan dalam jurnal sama dengan  pemotongan / pemungutan  pajak  dan  pembayaran  di  dalam  negeri. 

Misalnya dari contoh di atas, PT Anugerah membayar angsuran pajak luar negeri setiap bulan sebesar Rp 25.000.000 sehingga jumlah pajak yang dibayar sendiri adalah Rp 300.000.000. 

Jurnal  yang  dicatat  oleh  PT  Anugerah  jika  digunakan  Standar  Akuntansi Keuangan ETAP (Entitas Tanpa Akuntanbilitas Publik) adalah sebagai berikut: 


Tiga jurnal yang pertama di atas untuk mencatat pembayaran angsuran pajak luar negeri setiap bulan, dengan cara mendebit Pajak Penghasilan Luar Negeri Dibayar Dimuka karena pada akhir tahun dapat dikreditkan dengan PPh yang terutang di luar negeri. 

Pada ayat jurnal yang keempat tanggal 31 Desember, besarnya pajak yang terutang di luar negeri adalah Rp 450.000.000, yang terdiri dari pajak yang terutang di Vietnam sebesar  Rp 150.000.000  dan di Malaysia sebesar Rp 300.000.000. 

Jumlah pajak yang di angsur sendiri setiap bulan di luar negeri selama tahun 2013 adalah Rp 300.000.000 sehingga pajak kurang bayar di luar negeri adalah sebesar Rp 150.000.000. 

Pada ayat jurnal yang terakhir tanggal 31 Desember, dari jumlah pajak yang terutang di luar negeri sebesar Rp 450.000.000 yang merupakan PPh Pasal 24 adalah sebesar Rp 425.000.000. PPh Pasal 24 tersebut dapat di kreditkan dengan jumlah PPh terutang tahun pajak 2013 atas seluruh penghasilan dari dalam dan luar negeri. 

Demikian tulisan saya kali ini, semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa dengan tulisan saya berikut nya. Terima Kasih.

Tentang Akuntansi Syariah - Bagian 2

Sobat akuntansi saya akan lanjut pembahasan tentang Akuntansi Syariah, semoga sobat akuntansi semakin mengerti tentang Akuntansi Syariah. Tanpa panjang lebar yuk kita lanjut pembahasan nya.

Tujuan Laporan Keuangan Syariah 
SFA Nomor 1 AAOIFI, Syariah Standar (Bahrain: 2003) menjelaskan bahwa laporan-laporan keuangan, yang ditujukan bagi pengguna-pengguna eksternal, seharusnya menyediakan beberapa jenis informasi antara lain sebagai berikut: 

1. Informasi   tentang   Kepatuhan   Perbankan   Syariah   terhadap ketentuan Syariah serta tujuan-tujuan yang telah disusun, dan informasi yang menyajikan pemisahan pendapatan dan pengeluaran dari sumber dana yang dilarang Syariah, dimana hal itu bisa terjadi di luar kontrol manajemen. 

2. Informasi tentang sumber daya economic perbankan syariah dan kewajiban-kewajiban  yang terkait (kewajiban  dari  perbankan syariah untuk mentransfer sumber daya ekonomis  untuk memuaskan hak dari para pemilik modal dan hak pihak-pihak lain), dan dampak transaksi-transaksi tersebut, kejadian-kejadian lain, dan keadaan sumber daya entitas tersebut beserta kewajiban-kewajiban yang ditanggung. 

Informasi ini seharusnya diarahkan secara prinsip pada upaya membantu proses evaluasi kecukupan permodalan perbankan syariah untuk menyerap kerugian dan resiko bisnis; pengukuran risiko yang terdapat dalam investasi nya, dan evaluasi tingkat likuiditas aset dan persyaratan likuiditas yang sesuai dengan kewajiban nya.

3. Informasi untuk membantu penghitungan kewajiban zakat dari dana-dana deposan perbankan syariah serta tujuan-tujuan dimana zakat tersebut akan didistribusikan. 

4. Informasi yang membantu memperkirakan arus kas yang bisa direalisasikan dari pihak-pihak yang berhubungan dengan perbankan syariah, waktu serta risiko yang terkait dengan proses realisasi tersebut. Informasi ini seharusnya diarahkan untuk membantu pengguna dalam mengevaluasi kemampuan perbankan syariah dalam memperoleh pendapatan dan mengkonversikan nya ke dalam arus kas dan kecukupan arus kas nya untuk memberikan keuntungan bagi pemilik modal maupun pemilik rekening Investasi. 

5. Informasi untuk membantu dalam mengevaluasi pemenuhan kewajiban perbankan syariah untuk menjaga dana nasabah dan untuk menginvestasikan dana tersebut pada tingkat keuntungan yang wajar, dan tingkat keuntungan yang layak bagi pemilik modal dan pemegang rekening investasi. 

6. Informasi  tentang pemenuhan pertanggungjawaban  sosial perbankan syariah. 

Tujuan yang dijelaskan AAOIFI di atas cukup signifikan berbeda dengan  tujuan  pelaporan  Akuntansi  Barat  yang  tertuang  di  dalam Statement of Financial keuangan harus menyajikan informasi sebagai berikut : 

a. Berguna bagi investor dan kreditur yang ada dan yang potensial serta memakai lainnya dalam membuat keputusan untuk investasi, pemberian kredit dan keputusan lainnya. Informasi yang dihasilkan itu harus memadai bagi mereka yang  mempunyai pengetahuan yang cukup tentang kegiatan dan usaha perusahaan dan peristiwa-peristiwa ekonomi,  serta bermaksud untuk menelaah informasi-informasi itu secara sungguh-sungguh. 

b. Dapat membantu investor dan kreditur yang ada dan yang potensial dan pemakai lainnya untuk menaksir jumlah, waktu, dan ketidakpastian dari penerimaan uang di masa yang akan datang yang berasal dari dividen atau bunga dan dari penerimaan uang yang berasal dari penjualan,  pelunasan,  atau  jatuh  tempo nya surat-surat berharga atau pinjaman-pinjaman. Oleh karena rencana penerimaan dan pengeluaran barang (cash flow), seorang kreditur  atau  investor itu berkaitan dengan cash flow dari perusahaan,  pelaporan keuangan harus  menyajikan informasi untuk membantu investor, kreditur dan pihak-pihak lainnya untuk memperkirakan jumlah, waktu dan ketidakpastian dari aliran kas masuk (sesudah dikurangi kas keluar) di masa datang untuk perusahaan tersebut. 

c. Menunjukkan sumber-sumber ekonomi dari suatu perusahaan, klaim atas sumber-sumber tersebut (kewajiban perusahaan untuk mentransfer sumber-sumber ke perusahaan lain dan ke pemilik perusahaan), dan pengaruh dari  transaksi-transaksi,  kejadian-kejadian  dan keadaan-keadaan  yang  mempengaruhi  sumber- sumber dan klaim atas sumber-sumber tersebut. 

Hal  yang  sama  juga  terlihat  pada  tujuan  laporan  keuangan menurut   kerangka. Dasar  penyusunan   dan   penyajian   Laporan Keuangan  adalah : Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

Perbedaan yang paling signifikan adalah pada unsur Syariah Islam sebagai ketentuan  yang  harus  dipatuhi  tidak  hanya  dalam  proses penyusunan laporan keuangan dalam berbagai hal berkaitan dengan aktivitas yang dijalankan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. 

Sejarah Pengaturan Akuntansi Keuangan Syariah Indonesia 
Sejak pertama kali didirikan sekitar tahun 1940-an di Pakistan dan Mesir, Bank Islam atau di Indonesia biasa disebut juga dengan bank syariah menunjukkan perkembangan yang pesat. Menurut Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia (2001 : 23) misi-misi bank syariah di beberapa negara antara lain : 
  1. Sesuai syariah, transaksi komersial yang menguntungkan, tumbuh dan berkembang (Bank Islam Malaysia Berhad) 
  2. Menciptakan kesejahteraan, kesetaraan dan keadilan pada semua aktivitas ekonomi (Islamic Bank Bangladesh Limited). 
  3. Sesuai  syariah, jasa perbankan dan investasi (Kuwait Finance House) 
  4. Mempromosikan, memelihara, dan mengembangkan prinsip-prinsip syariah, menggalakkan investasi dan entrepreneurship yang halal (Faysal Islamic of Bahrain). 
  5. Sesuai  syariah,  penyediaan  jasa  perbankan,  pembiayaan,  dan investasi (Jordan Islamic Bank). 
  6. Sesuai  syariah, profitable, social concern (Bank Muamalat Indonesia). 

Antonio dalam bukunya Bank Syariah dari Teori ke Praktek, menjelaskan bahwa karena adanya sejumlah perbedaan dalam pelaksanaan operasional antara bank syariah dan bank konvensional, ketentuan-ketentuan perbankan perlu disesuaikan agar memenuhi ketentuan syariah sehingga bank syariah dapat beroperasi secara efektif dan efisien. 

Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain adalah hal-hal yang mengatur : 
  1. Instrumen yang diperlukan untuk mengatasi masalah likuiditas; 
  2. Instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip Syariah untuk keperluan pelaksanaan tugas bank central; 
  3. Standar akuntansi, audit, dan pelaporan; 
  4. Ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  mengenai  prinsip  kehati-hatian, dan sebagainya. 

Jadi, jelaslah bahwa salah satu aspek penting dalam pengaturan operasional akuntansi bank syariah merupakan media pertanggungjawaban dan penyampaian informasi tentang kinerja dari bank syariah. Dengan sadar pemikiran ini, maka masyarakat akuntansi Islam Internasional  akhirnya  membentuk  Accounting  and  Auditing 
Organization  for  Islamic  Financial  Institutions (AAOIFI)  sebelumnya bernama  Financial  Accounting  Organization  for  Islamic  Bank  and Financial Institution (FAO-IFI) didirikan pada tanggal 1 safar 1410 H atau 26 Februari  1990 di Aljiria. Yang kemudian disahkan sebagai organisasi non profit yang independen di Bahrain pada 11 Ramadhan 1411 atau 27 Maret 1991 (AAOIFI, 2002). Di Indonesia sendiri akhirnya pada 1 Mei 2002 telah disahkan PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah dan Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Bank Syariah yang resmi berlaku sejak 1 Januari 2003. 

Adapun kronologis penyusutan PSAK perbankan syariah dijelaskan oleh Yanto (2003) sebagai berikut : 
  1. Januari-Juni 1999, masyarakat mulai memberi usulan mengenai standar akuntansi untuk bank syariah. 
  2. Juli 1999, usulan masuk agenda dewan konsultatif SAK. 
  3. Agustus 1999,  dibentuk  tim  penyusun  pernyataan. SAK bank Syariah 
  4. Desember 2000, Tim penyusun menyelesaikan konsep exposure draft. 
  5. 1 Juni 2001, exposure draft disahkan mengenai Kerangka. Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah dan PSAK Akuntansi Perbankan Syariah. 
  6. 1 Mei 2002, pengesahan Kerangka Dasar Penyusunan  dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah dan PSAK Akuntansi Perbankan Syariah. 
  7. 1 Januari 2003, mulai berlaku Kerangka Dasar Perbankan Syariah. Laporan keuangan Bank Syariah dan PSAK Akuntansi Perbankan Syariah. 

Setelah  tiga tahun  digunakan,  banyak  kalangan  yang  merasa bahwa PSAK 59 hanya bisa diaplikasikan pada tiga jenis entitas saja seperti yang tertuang dalam ruang lingkup akuntansi perbankan syariah yaitu bahwa PSAK 59 hanya digunakan untuk Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha, Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). 

Akhirnya, pada tanggal 18 Oktober 2005 IAI merespon dengan membentuk  Komite Akuntansi  Syariah  (KAS)  yang  bertugas  untuk merumuskan Standar Akuntansi Keuangan  Syariah. Dalam waktu 1 tahun setelah berdirinya KAS berupaya memberikan sumbangan dengan membangun konsep prinsip Akuntansi Syariah yang Berlaku umum (House of Generally Accepted Syariah Accounting Principles), Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah, serta enam konsep ED PSAK Syariah. 

Produk-produk yang dihasilkan KAS ditargetkan untuk memenuhi tiga karakter kualitas. Pertama, merupakan aturan-aturan yang mencerminkan penjabaran dan prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan  pada  al-Quran,  as-Sunnah,  dan  Fatwa  Jumhur  Ulama. 

Kedua, mengacu pada pengaturan akuntansi atas transaksi syariah yang seharusnya dan bukan memfasilitasi kondisi pragmatic (praktik) atau kebiasaan yang belum tentu atau tidak jelas landasan syariah nya. Ketiga, dirumuskan dengan mempertimbangkan asas kehati-hatian dan jika perlu dirinci lebih detail untuk menghindari penafsiran dan atau penerapan aturan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Media Akuntansi, 2006).

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) menyetujui PSAK Syariah yang terdiri dari : 

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) 
PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah
PSAK 102: Akuntansi Murabahah
PSAK 103: Akuntansi Salam,
PSAK 104: Akuntansi Istishna
PSAK 105: Akuntansi Mudharabah
PSAK 106: Akuntansi Musyarakah
PSAK 107: Akuntansi  Ijarah
PSAK 108: Akuntansi Penyelesaian Utang Piutang  Murabahah
PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.

Dewan   Standar   Akuntansi   Keuangan (DSAK) bahkan telah menyetujui tentang kelompok  nomor (block  number)  untuk  PSAK Syariah yaitu  nomor 101   sampai  dengan  nomor 200, hal ini menunjukkan keseriusan IAI dalam merespon perkembangan praktik Akuntansi di lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. 

Kesimpulan 
Dari uraian di atas yang menjelaskan tentang Akuntansi Syariah dapat disimpulkan sbb: 

Akuntansi secara bahasa Arab memiliki arti menghitung dan mengukur. Secara istilah memiliki arti perbuatan seseorang secara terus-menerus sampai pada pengadilan akhirat dan melalui timbangan sebagai  alat pengukuran serta Tuhan sebagai akuntan nya. 

Kaidah-kaidah akuntansi syariah memiliki karakteristik khusus yang membedakan dengan akuntansi konvensional, kaidah akuntansi syariah harus sesuai dengan norma-norma masyarakat Islami. 

Dalam akuntansi memakai prinsip accrual basis, sementara pada akuntansi syariah memakai prinsip cash basis, accrual basis adalah proses pencatatan  transaksi  diakui pada saat terjadinya, bukan pada saat kas atau setara kas dibayar atau diterima. Laporan akuntansi yang disusun berdasarkan accrual basis memberikan informasi tidak hanya  transaksi masa lalu tetapi juga kewajiban pembayaran kas dimasa depan dan sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima pada masa akan datang. 

Pada akuntansi syariah, laporan keuangan,perhitungan bagi hasil LKS (Lembaga Keuangan Syariah) menggunakan konsep dasar cash basis. Cash basis digunakan dengan pertimbangan kepastian diterimanya  pendapatan  yang  diterima LKS. LKS hanya akan mengakui adanya pendapatan bagi hasil atas sesuatu yang sudah pasti menjadi hak pendapatan bagi LKS, karena dalam al-Quran tidak ada yang mengetahui secara pasti berupa yang akan diterima hari esok. 

Di dalam neraca Akuntansi Syariah terdapat pos kewajiban mutasi tidak terikat-terikat (ITT) yang tidak termasuk kewajiban seperti Deposito muharabah dan tabungan muharabah, apabila LKS tidak Rugi bukan kesalahan manajemen, maka LKS tidak ada kewajiban untuk mengembalikan. 

Demikian pemaparan saya sedikit tentang Akuntansi Syariah ditinjau dari pengertian, sejarah, dan dasar hukum serta struktur dasar Akuntansi Syariah. Semoga dengan tulisan ini, sobat akuntansi mendapat pengetahuan tentang Akuntansi Syariah. Terima Kasih.

Tentang Akuntansi Syariah

Sobat akuntansi pasti sudah sering mendengar tentang Akuntansi Syariah, apalagi pada saat ini perkembangan Ekonomi Syariah sudah sangat pesat dan maju. Untuk itu, kali ini saya akan membahas tentang Akuntansi Syariah, semoga dapat menambah pengetahuan sobat akuntansi.

Pengertian 

Akuntansi dalam bahasa arab nya adalah Al-Muhasabah berasal dari kata masdar hassaba-yuhasbu  yang  artinya  menghitung  atau mengukur. Secara istilah, al-Muhasabah memiliki berbagai asal kata yaitu ahsaba yang berarti “menjaga” atau “mencoba mendapatkan” juga berasal  dari  kata  Ihtiasaba  yang  berarti “mengharapkan  pahala  di akhirat dengan diterima nya kitab seseorang dari Tuhan”, juga berarti “menjadikan perhatian” atau “mempertanggungjawabkan nya”. 

Jika kata muhasabah dikaitkan dengan ihtisab  dan  citra nya dikaitkan pencatatan, maka artinya adalah perbuatan seseorang secara terus-menerus sampai pada pengadilan akhirat dan melalui timbangan (mizan) sebagai alat pengukur nya, serta Tuhan sebagai akuntan nya. 

Selain itu, jika kita cermati surat al-Baqarah ayat 282, Allah SWT memerintahkan untuk melakukan penulisan secara benar atas segala transaksi yang pernah terjadi selama melakukan muamalah. Dari hasil penulisan tersebut, dapat digunakan sebagai informasi untuk menentukan apa yang akan di perbuatkan oleh seseorang. Sehubungan dengan ini, beberapa definisi akuntansi secara umum dapat disajikan, di antaranya: 

Tujuan utama dari akuntansi (Littleton) adalah untuk melaksanan perhitungan periodik antara biaya (usaha) dan hasil (prestasi). 

APB (Accounting Principle Board) “Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi Kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang digunakan dalam memilih diantara beberapa alternatif”. 

AICPA (American Institute of Certified public Accountant) “Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya”.

Dalam buku SBAT (A Statement of Bank Accounting Theory) “Akuntansi adalah proses mengidentifikasikan mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai olahan informasi dalam hal pertimbangan dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya”. 

Kesimpulanya, bahwa Akuntansi adalah suatu seni untuk: 
Mencatat 
Mengklasifikasikan 
Meringkas 
Melaporkan, dan 
Menganalisa 

Sedangkan fungsi Akuntansi adalah: 
Memberi informasi kuantitatif 
Yang bersifat finansial 
Mengenai suatu usaha / business 
Sebagai dasar pengambil keputusan

Prinsip Dasar Akuntansi Syariah

Berikut adalah ciri-ciri pelaporan keuangan dalam bingkai syariah: 
1. Dilaporkan secara benar (Q.S 10:5) 
2. Cepat laporannya (Q.S 2:202; 3:19; 5:4; 13:41) 
3. Dibuat oleh ahlinya (akuntan) (Q.S 13:21; 13:40; 23:117; 88:26) 
4. Terang, jelas, tegas dan informatif (Q.S 17:12; 14:41; 84:3) 
5. Memuat informasi yang menyeluruh (Q.S 6:52; 39:10) 
6. Informasi ditujukan kepada semua pihak yang terlibat secara horizontal maupun vertikal (Q.S 2:212; 3:27; 3:37; 13:18; 13:40; 24:38; 38:39; 69:62) 
7. Terperinci dan teliti (Q.S 65:8) 
8. Tidak terjadi manipulasi (Q.S 69:20; 78:27) 
9. Dilakukan secara kontinu (tidak lalai) (Q.S 21:1)

Namun,   secara   umum   prinsip   Akuntansi   Syariah   adalah sebagaimana uraian yang terdapat dalam surat al-Baqarah, ayat 282. 

1. Prinsip Pertanggungjawaban 
Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada  pihak-pihak yang terkait dan biasanya dalam bentuk laporan akuntansi. 

2. Prinsip Keadilan 
Kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu:  Pertama,  adalah  berkaitan  dengan  praktik moral, yang merupakan faktor yang sangat dominan. Kedua, kata bersifat lebih fundamental (dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika/syariah dan moral). 

3. Prinsip Kebenaran 
Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Kebenaran di dalam Al-Quran tidak diperbolehkan untuk di campur aduk kan dengan kebathilan. Al-Quran telah menggariskan, bahwa ukuran, alat atau instrument untuk menetapkan kebenaran tidaklah didasarkan pada nafsu. 

Landasan Syariah 

Al-Quran menitik beratkan akuntansi pada surat al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan fungsi-fungsi pencatatan (kitabah), dasar dan manfaatnya. 

“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis .......” 

Sedangkan dari ayat-ayat lain yang juga secara eksplisit menerangkan konsep akuntansi dalam al-Quran adalah: 

1. Asy-Syu’ara ayat 181 - 184. mengenai penyempurnaan takaran dan timbangan dengan baik; perintah jangan merugikan manusia pada hak-haknya dan bertakwa kepada Allah. 

2. Al-Hujarat ayat 6, yang menerangkan proses auditing (tabayyun) dengan teliti dan benar tanpa menimpakan suatu musibah atau bahaya kepada orang lain. 

3.  Al-Israa’ ayat 35, yang menerangkan pengukuran dalam bentuk pos-pos yang dilakukan dalam neraca. 

Persamaan dan Perbedaan Akuntansi Syariah 

Kaidah-kaidah akuntansi syariah memiliki karakteristik khusus yang membedakan dengan akuntansi konvensional. Kaidah akuntansi syariah harus sesuai dengan norma-norma masyarakat Islam, termasuk disiplin ilmu sosial yang memfungsikan diri sebagai pelayan masyarakat pada penerapan akuntansi tersebut. 

Persamaan   kaidah   akuntansi   syariah   dengan   akuntansi konvensional terletak pada hal-hal berikut: 

1.  Prinsip pemisahan jaminan keuangan dengan prinsip unit ekonomi. 
2.  Prinsip hauliyah dengan proses periode waktu atau tahun pembukuan keuangan. 
3.  Prinsip pembukuan langsung dengan pencatatan bertanggal. 
4.  Prinsip kesaksian dalam pembukuan dengan prinsip penentuan barang. 
5.  Prinsip muqabalah (perbandingan) dengan prinsip perbandingan income dengan cost
6.  Prinsip istimrariyah (kontinunitas) dengan kesinambungan perubahan. 
7.  Prinsip taudhih (keterangan) dengan penjelasan atau pemberitahuan. 

Pada dasarnya perbedaan sistem akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional terletak pada soal-soal inti pada pokok, sedangkan segi persamaannya hanya bersifat aksiomatis. Jadi, dikatakan bahwa konsep akuntansi Islam lebih jauh dahulu dari konsep akuntansi konvensional. 

Menurut Husein Syahatah, perbedaan kedua akuntansi itu dalam bukunya “Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam”, menerangkan sebagai berikut: 

a. Para ahli modern akuntansi berbeda pendapat dalam menentukan nilai dan barang untuk melindungi barang modal pokok, sementara tidak jelasnya dan belum ditentukan apa yang dimaksud dengan modal pokok (capital), sementara Islam memakai konsep penilaian berdasarkan nilai tukar yang berlaku dengan tujuan melindungi modal pokok dari segi kemampuan produksi di masa nanti. 

b. Dalam akuntansi konvensional modal terbagi menjadi dua kategori yaitu modal tetap (aktiva tetap) dan modal yang beredar  (aktiva lancar), sedangkan dalam Islam berupa barang atau stock, selanjutnya disebut barang milik dan barang dagang.

c. Islam menilai uang seperti emas, perak dan barang lain yang sama hanya sebagai perantara untuk pengukuran dan penentuan nilai atau harga. 

d. Akuntansi konvensional mempraktik kan adanya teori pencadangan dan ketelitian diri menanggung semua kerugian dalam perhitungan, serta mengesampingkan laba yang bersifat mungkin, sedangkan Islam memperhatikan itu dengan penentuan nilai atau harga berdasar nilai tukar yang berlaku serta membentuk cadangan untuk memungkinkan bahaya dan resiko. 

e. Akuntansi konvensional menerapkan prinsip laba universal, mencakup uang dari sumber yang membedakan antara laba dari aktivitas pokok dan laba yang berasal dari kapital (modal pokok) dengan yang berasal dari transaksi. Sementara akuntansi syariah juga wajib menjelaskan pendapatan yang haram jika ada dan berusaha menghindari dana haram itu serta tidak boleh dibagi kepada mitra usaha atau dicampurkan kepada pokok modal. 

f. Akuntansi  konvensional memakai bahwa itu akan ada ketika adanya jual beli, sementara Islam memakai kaidah laba itu akan ada ketika ada perkembangan dan pertambahan pada nilai barang, baik yang terjual maupun belum.

Sobat akuntansi, sampai disini dulu penjelasan tentang Akuntansi Syariah nya, nantikan  artikel lanjutan Akuntansi Syariah yang akan saya bahas tidak lama lagi. Terima Kasih. 

SPT Masih Bisa Dianggap Tidak Disampaikan Walau Sudah Mendapat BPE?

Wajib Pajak yang sudah melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara online (e-Filing) baik melalui laman DJP atau Penyalur SPT Elektronik akan mendapatkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).

BPE berfungsi sebagai tanda terima penyampaian SPT e-Filing yang berisi informasi yang meliputi nama, Nomor Pokok WP, tanggal, jam, Nomor Tanda Terima Elektronik dan keterangan lainnya yang tertera pada hasil cetakan bukti penerimaan.

Atas penyampaian SPT melalui e-filing tersebut, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan melakukan penelitian. Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 02/PJ/2019 bahwa atas penelitian SPT yang dilakukan KPP, KPP masih dapat menerbitkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT kepada Wajib Pajak dalam hal diketahui SPT tersebut tidak diisi dengan lengkap dan belum sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang dipersyaratkan. Penerbitan Surat Permintaan Kelengkapan SPT tersebut dapat dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pada BPE.

Selanjutnya, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal Surat Permintaan Kelengkapan SPT diterbitkan, Wajib Pajak harus menyampaikan kelengkapan SPT dalam bentuk Portable Document Format (PDF) atau format lainnya yang ditentukan Direktorat Jenderal Pajak dengan cara:

Diunggah melalui e-Filing;
Disampaikan langsung ke TPT KPP tempat Wajib Pajak terdaftar;
Disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
Disampaikan melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan kelengkapan SPT dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas atau menyampaikan kelengkapan SPT namun tidak sesuai dengan Surat Permintaan Kelengkapan SPT, kepada Wajib Pajak diterbitkan Surat Pemberitahuan SPT Dianggap Tidak Disampaikan.

Penentuan Metode Transfer Pricing Saat Mengisi Lampiran Khusus 3A

Dalam rangka pengisian SPT Tahunan PPh Badan, Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi, menandatangani dan melampirkan Lampiran Khusus 3A jika terdapat transaksi dalam hubungan istimewa (transaksi afiliasi). Adapun hubungan istimewa ini dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yang disebabkan karena:

1. Kepemilikan atau penyertaan modal

Hubungan istimewa dianggap ada apabila terdapat hubungan kepemilikan yang berupa penyertaan modal sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih secara langsung atau pun tidak langsung.

2. Adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi.

Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat juga terjadi karena penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi, walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan. Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan berada di bawah penguasaan yang sama. Demikian juga hubungan di antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan yang sama tersebut.

Salah satu hal yang cukup krusial dalam pengisian Lampiran Khusus 3A adalah pengisian metode penetapan harga (metode Transfer Pricing) dan alasannya. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, jenis metode Transfer Pricing yang dapat dipilih dalam rangka penerapan prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (Arm's length principle/ALP) dalam transaksi afiliasi adalah sebagai berikut :
  1. Metode Perbandingan Harga antara Pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa (Comparable Uncontrolled Price/CUP);
  2. Metode Harga Penjualan Kembali (Resale Price Method/RPM);
  3. Metode Biaya-Plus (Cost Plus Method);
  4. Metode Pembagian Laba (Profit Split Method/PSM); atau
  5. Metode Laba Bersih Transaksional (Transactional Net Margin Method/TNMM).

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 32/PJ/2011 bahwa dalam rangka menentukan metode Transfer Pricing yang paling sesuai (The Most Appropiate Method), Wajib Pajak wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Kelebihan dan kekurangan setiap metode,

Kesesuaian metode Transfer Pricing dengan sifat dasar transaksi antar pihak afiliasi, yang ditentukan berdasarkan analisis fungsional,

Ketersediaan informasi yang handal (sehubungan dengan transaksi afiliasi) untuk menerapkan metode yang dipilih dan/atau metode lain, tingkat kesebandingan antara transaksi afiliasi dengan transaksi independen, termasuk kehandalan penyesuaian yang dilakukan untuk menghilangkan pengaruh yang material dari perbedaan yang ada.

Terakhir bagi Wajib Pajak yang memiliki kewajiban untuk menyediakan Dokumen Lokal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016, seyogyanya pengisian metode Transfer Pricing beserta alasannya pada Lampiran 3A sama dengan apa yang dimuat pada Dokumen Lokal yang telah disediakan agar tidak menimbulkan dispute di kemudian hari.
 
Copyright © 2020 INFO AKUNTAN

Powered by Aditya Tarigan