INFO UPDATE

Akuntansi Umum

PSAK 73 TENTANG SEWA

Bagaimana pengakuan dan pengukuran sewa menurut PSAK 73 yang akan berlaku efektif 1 Januari 2020.

TENTANG BIAYA BERSAMA (JOINT COST)

Bagaimana alokasi biaya bersama (joint cost) sehingga pendekatan harga pokok per unit dapat diketahui

Tehnik Penentuan Materialitas Audit

Dalam melakukan Audit seorang Auditor harus menentukan dan menggunakan materialitas dalam proses Audit.

Perbedaan SAK ETAP dengan SAK UMUM

Untuk lebih jelas apa perbedaan signifikan dari kedua SAK ini silahkan baca artikel berikut.

PSAK 69 - Agrikultur

Bagaimana menentukan pengakuan dan pengukuran produk Agrikultur? Artikel berikut akan membahasnya.

Eksternal Audit

Internal Audit

Akuntansi Lanjutan

Akuntansi Menengah

Contoh Kasus PSAK 72 - Pendapatan Kontrak dari Pelanggan


Apakabar sobat akuntansi? semoga dalam keadaan baik. Sebelumnya kita sudah membahas tentang PSAK 72 - Pendapatan dari Kontrak Pelanggan berikut ini saya akan membahas contoh kasus untuk PSAK ini. Berikut ini beberapa contoh untuk penerapan PSAK 72, semoga dapat membantu sobat akuntansi memahami PSAK ini.

Tahap 1:  Identifikasi Kontrak Pelanggan

Contoh Modifikasi Kontrak – Separate performance obligation

PT Siantar memiliki kontrak menjual 100 produk kepada pelanggan seharga 100 juta (1 produk bernilai 1 juta) dalam jangka waktu 3 bulan. Setelah 60 produk dikirimkan, PT Siantar memodifikasi kontrak dengan menjanjikan akan mengirimkan 20 produk tambahan dengan nilai 950 ribu (dimana harga 950 ribu merupakan standalone selling price atas produk saat modifikasi kontrak). PT Siantar menjual produk secara terpisah. 

PT Siantar  mengakui modifikasi kontrak sebagai kontrak baru, maka :

Kontrak awal [(100 unit – 60 unit) x 1 juta  = 40 juta

Kontrak Baru (20 unit x 950 ribu) = 19 juta

Total Pendapatan = 59 juta

Contoh Modifikasi Kontrak – prospective modification

Berdasakan contoh sebelumnya, Perusahaan mengakui pendapatan setiap barang yang tersisa dengan harga baru dengan perhitungan sebagai berikut:

Produk yang belum dikirimkan dalam kontrak awal (40 unit x 1 juta) = 40 juta

Produk yang akan dikirimkan dengan kontrak yang telah dimodifikasi (20 unit x 950 ribu) = 19 juta

Total pendapatan = 59 juta

Pendapatan per unit (59 juta / 60 unit) = Rp 983.333

Dengan metode prospective modification, harga baru yakni 983.333 akan digunakan sebagai nilai penjualan per unit di periode setelah modifikasi kontrak. 

Tahap 2: Identifikasi Kewajiban Pelaksanaan

Tanggal 1 Maret 2019, PT Melati melakukan kontrak untuk memasang lift sebuah Gedung. Kontrak meliputi pembelian lift dan pemasangan lift. Lift tersebut walaupun dibeli tetap harus disesuaikan dengan Gedung dan keinginan dari pelanggan. Proses instalasi memakan waktu cukup lama. Nilai lift dan instalasi dapat dipisahkan namun dinegosiasikan secara bersamaan. 

Lift dan jasa pemasangan apakah dipandang sebagai kewajiban pelaksanaan tunggal atau terpisah ?

Terpisah, karena nilai pemasangan lift dapat dipisahkan serta tidak ada keterangan bahwa pemasangan hanya dapat dilakukan oleh PT Melati

PT Asus memproduksi dan menjual komputer termasuk dengan garansi computer yang mencakup garansi untuk memperbaiki setiap cacat komputernya selama 3 bulan (assurance warranty). Selain itu, Perusahaan juga menjual secara terpisah garansi produk yang dapat diperpanjang (service warranty), yang memberikan perlindungan selama 3 tahun (diluar 3 bulan) 

Penjualan komputer dan assurance warranty 3 bulan merupakan satu kewajiban pelaksanaan karena saling ketergantungan dan berhubungan satu sama lain. Namun service warranty merupakan penjualan terpisah dan tidak saling berhubungan dengan penjualan computer. 

Tahap 3:  Menentukan harga transaksi

Contoh - estimasi imbalan variabel

PT Buana perusahaan konstruksi yang terikat kontrak dengan pelanggan untuk pembangunan gudang senilai 100 milyar, dengan bonus kinerja senilai 50 milyar yang akan dibayar berdasarkan waktu penyelesaian. Jumlah bonus kinerja menurun sebesar 10% pe minggu untuk setiap minggu setelah tanggal penyelesaian disepakati. Persyaratan kontrak tersebut mirip dengan kontrak yang dilakukan PT Buana sebelumnya, dan manajemen yakin bahwa pengalaman tersebut dapat diprediksi untuk kontrak ini. Manajemen memperkirakan bahwa ada kemungkinan 60% bahwa kontrak akan diselesaikan pada tanggal penyelesaian yang disepakati, probabilitas 30% penyelesaian akan terlambat 1 minggu, dan probabilitas 10% penyelesaian akan terlambat 2 minggu.

Bagaimana PT Buana mencatat pendapatan dari kontrak tersebut?

Jika Manajemen memutuskan menggunakan expected value method:

Jika Manajemen memutuskan menggunakan most likely outcome method: maka harga transaksi adalah 150 milyar (probabilitas 60%)

Contoh - Voucher Belanja

PT Kenanga menyepakati kontrak penjualan Produk C seharga 2.000. Sebagai bagian dari kontrak PT Kenanga memberikan voucher diskon kepada pelanggan sebesar 40% untuk 30 hari mendatang. Perusahaan juga memberikan diskon 10% atas semua penjualan selama 30 hari mendatang sebagai promo akhir tahun. Diskon 10% tidak dapat digunakan sebagai penambah voucher diskon 40%.

Berdasarkan pengalaman 80% pelanggan menggunakan voucher dan pelanggan akan membeli tambahan 1.000 produk. Harga jual berdiri sendiri voucher adalah (1.000 x 30% diskon tambahan x 80%) = 240. 

Perusahaan mengalokasikan 1.780 ke produk A dan mengakui pendapatan produk A pada saat pengendalian produk A dialihkan. Perusahaan mengalokasikan diskon sebesar 220 dan mengakuai pendapatan atas voucher pada saat pelanggan memakai voucher tersebut, sebelum masa berlaku berakhir.

Contoh - Pemberian kepada Pelanggan tidak material

PT Melati menyepakati kontrak untuk menyediakan handset dan jasa telp dan sms selama dua tahun. Jasa telp selama 1.000menit panggilan dan 1.000 sms tiap bulan dengan fee bulanan tetap. Pelanggan dapat memilih untuk membeli setiap bulan jasa tersebut, Harga jasa tersebut setara dengan harga jual berdiri sendiri.

PT Melati menentukan bahwa janji untuk menyediakan handset dan jasa jaringan merupakan kewajiban pelaksanaan yang bersifat dapat dibedakan. Opsi untuk membeli tambahan menit panggilan dan pesan teks tidak memberikan hak yang bersifat material di mana pelanggan tidak akan menerima tanpa menyepakai kontrak, perusahaan menyimpulkan bahwa hal tersebut bukan merupakan kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Entitas tidak mengalokasikan harga transaksi ke opsi untuk tambahan menit dan sms ketika entitas menyediakan jasa tesebut.

Contoh – Termin pembayaran

Tanggal 1 juli 2020, PT Merapi menjual barang kepada PT Semeru senilai Rp900.000 untuk 4 tahun, zero interest bearing notes dengan nilai pokok 1.416.163. BPP dari barang tersebut adalah Rp590.000 (Discount rate = 12%)

Berapa nilai pendapatan yang dicatat pada tanggal 1 juli 2020? 

Berapakah jumlah pendapatan yang dilaporkan terkait transaksi tersebut pada 31 Desember 2020?


Mulai Hari Ini, Lapor SPT Masa PPN Pakai e-Faktur Web Based

Halo sobat akuntansi semua, apa kabarnya? semoga dalam keadaan baik. Sobat akuntansi tahu tidak bahwa implementasi e-faktur 3.0 secara nasional dimulai hari ini, Kamis 1 Oktober 2020. Pengusaha kena pajak (PKP) wajib menggunakan e-faktur web based untuk pelaporan SPT Masa PPN.

Ditjen Pajak (DJP) menegaskan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa pajak pertambahan nilai (PPN) melalui e-faktur web based dimulai sejak masa pajak September 2020. PKP tidak dapat menyampaikan laporan SPT Masa PPN melalui saluran lain.

Jika ingin melakukan pelaporan atau pembetulan SPT Masa PPN untuk masa pajak sebelum September 2020, PKP dapat melakukan posting SPT pada aplikasi e-faktur 3.0 kemudian melaporkan comma separated value (CSV) melalui DJP Online.

DJP juga kembali menegaskan PKP yang telah melakukan instalasi e-faktur 3.0 tidak dapat kembali menggunakan e-faktur 2.2. Otoritas pajak juga berencana menutup aplikasi e-faktur 2.2 pada 5 Oktober 2020. 

Saat e-faktur 3.0 diimplementasikan secara nasional, PKP harus melaporkan SPT Masa PPN melalui e-faktur web based. Ada fitur prepopulated pajak masukan dan SPT yang bisa digunakan. Namun demikian, PKP tetap bisa melakukan rekonsiliasi data jika terdapat selisih data pajak masukan.

DJP menegaskan tidak akan ada keputusan dirjen pajak baru yang diterbitkan kepada PKP terkait dengan implementasi nasional e-faktur 3.0. Beleid yang berlaku adalah KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

DJP menegaskan aplikasi e-faktur 3.0, yang tersedia pada https://efaktur.pajak.go.id/aplikasi merupakan patch update yang harus ditambahkan pada aplikasi e-faktur sebelumnya. Oleh karena itu, PKP baru harus melakukan beberapa langkah berikut ini:

Pertama, download aplikasi e-faktur 2.2 dan patch update aplikasi e-faktur 3.0. 

Kedua, extract aplikasi e-faktur 2.2. 

Ketiga, instal aplikasi e-faktur 2.2 terlebih dahulu sebelum patch update aplikasi e-faktur 3.0.

Keempat, extract patch update aplikasi e-faktur 3.0. 

Kelima, copy seluruh file (3 file) hasil extract patch update aplikasi e-faktur 3.0. 

Keenam, paste file tersebut ke aplikasi e-faktur 2.2. 

Ketujuh, jalankan instalasi aplikasi e-faktur.

Demikian informasinya, semoga bermanfaat bagi sobat akuntansi semua. Terima Kasih.

PSAK 72 - Pendapatan dari Kontrak Pelanggan


Apakabar Sobat Akuntansi, semoga dalam keadaan baik. 
Belum lama ini Dewan Standar Akuntasi Keuangan Ikatan Akuntan Publik Indonesia (DSAK IAI) mengesahkan tiga Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan (PSAK). Ketiga standar tersebut berlaku efektif 1 Januari 2020, tetapi diperkenankan opsi penerapan dini.

DSAK menerbitkan PSAK baru yang mengadopsi tiga standar Pelaporan Keuangan Internasional (International Financial Reporting Standard/IFRS), yaitu PSAK 71 Instrumen Keuangan yang mengadopsi IFRS 9, PSAK 72 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan yang mengadopsi IFRS 15, dan PSAK 73 Sewa yang mengadopsi IFRS 16. Artikel ini akan fokus membahas PSAK 72.

Perubahan mendasar yang ditimbulkan PSAK 72 adalah adanya standar tunggal pengakuan pendapatan untuk semua jenis industri. Pada PSAK 72, entitas mencatat kontrak dengan pelanggan hanya jika seluruh kriteria berikut terpenuhi.

Tahapan Pengakuan Pendapatan dari kontrak pelanggan menurut PSAK 72 yaitu :

1. Mengidentifikasi Kontrak dengan Pelanggan
2. Mengidentifikasi Kewajiban Pelaksanaan
3. Menentukan Harga Transaksi
4. Mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan
5. Mengakui pendapatan ketika (pada saat) entitas telah menyelesaikan Kewajiban Pelaksanaan

Adapun tujuan dari PSAK 72 ini adalah Menetapkan prinsip tentang sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. 

PSAK 72 diterapkan untuk seluruh kontrak pelanggan, kecuali :

  1. Kontrak sewa - PSAK 30 Sewa (73);  
  2. Kontrak asuransi - PSAK 62 Kontrak Asuransi; 
  3. Instrumen keuangan - PSAK 71: Instrumen Keuangan, PSAK 65: Laporan Keuangan Konsolidasian, PSAK 66: Pengaturan Bersama, PSAK 4: Laporan Keuangan Tersendiri dan PSAK 15 Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama; dan
  4. Pertukaran nonmoneter antara entitas dalam lini bisnis yang sama untuk memfasilitasi penjualan kepada pelanggan atau pelanggan potensial, contoh : kontrak antara dua perusahaan minyak untuk menukarkan minyak untuk memenuhi permintaan dari pelanggan dalam lokasi yang berbeda secara tepat waktu.

Mengidentifikasi Kontrak dengan Pelanggan

Entitas mencatat kontrak dengan pelanggan hanya jika seluruh kriteria berikut terpenuhi: 

  1. Para pihak dalam kontrak telah menyetujui kontrak (secara tertulis, lisan atau sesuai dengan praktik bisnis pada umumnya) dan berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing; 
  2. Entitas dapat mengidentifikasi hak setiap pihak mengenai barang atau jasa yang akan dialihkan;
  3. Entitas dapat mengidentifikasi jangka waktu pembayaran barang atau jasa yang akan dialihkan; 
  4. Kontrak memiliki substansi komersial (yaitu risiko, waktu, atau jumlah arus kas masa depan entitas diperkirakan berubah sebagai akibat dari kontrak); dan 
  5. Kemungkinan besar entitas akan menagih imbalan yang akan menjadi haknya dalam pertukaran barang atau jasa yang akan dialihkan ke pelanggan. 

Dalam mengevaluasi apakah kolektibilitas terjadi, entitas mempertimbangkan kemampuan dan intensi pelanggan untuk membayar jumlah imbalan ketika jatuh tempo. 

Tidak terdapat suatu kontrak, jika setiap pihak dalam kontrak memiliki hak yang dapat dipaksakan secara sepihak untuk mengakhiri kontrak yang tidak terlaksana penuh (wholly unperformed contract) tanpa adanya kompensasi kepada pihak lain.

Kontrak tidak terlaksana penuh jika kedua kriteria berikut terpenuhi:

  • Entitas belum mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan; dan
  • Entitas belum menerima, dan belum berhak menerima, imbalan apapun dalam pertukaran dengan barang atau jasa yang dijanjikan

Kontrak tidak memenuhi kriteria dan entitas menerima imbalan dari pelanggan, maka imbalan tersebut diakui sebagai pendapatan jika salah satu kriteria terpenuhi:

  1. Entitas tidak memiliki sisa kewajiban untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan dan seluruh, atau secara substansial seluruh, imbalan yang dijanjikan pelanggan telah diterima entitas dan tidak dapat dikembalikan; atau
  2. Kontrak telah diakhiri dan imbalan yang diterima dari pelanggan tidak dapat dikembalikan.

Entitas mengombinasikan dua atau lebih kontrak sebagai kontrak tunggal jika satu atau lebih kriteria berikut terpenuhi:

  1. Kontrak dinegosiasikan sebagai satu paket dengan tujuan komersial tunggal; 
  2. Jumlah imbalan yang dibayarkan dalam satu kontrak bergantung pada harga atau pelaksanaan dari kontrak lain; atau
  3. Barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak (atau beberapa barang atau jasa yang dijanjikan dalam setiap kontrak) merupakan kewajiban pelaksanaan tunggal.

Modifikasi kontrak adalah perubahan dalam ruang lingkup atau harga kontrak (atau keduanya) yang disetujui oleh para pihak dalam kontrak.

Entitas mencatat sebagai kontrak terpisah jika kondisi berikut terpenuhi:

  1. Ruang lingkup kontrak meningkat karena penambahan barang atau jasa yang dijanjikan bersifat dapat dibedakan (distinct); dan
  2. Harga kontrak meningkat oleh sejumlah imbalan yang mencerminkan harga jual berdiri sendiri (stand-alone selling prices) entitas atas penambahan barang atau jasa yang dijanjikan dan penyesuaian yang tepat terhadap harga yang mencerminkan keadaan kontrak tertentu.

Entitas mencatat sebagai kontrak tidak terpisah jika kondisi berikut terpenuhi:

  1. Entitas mencatat modifikasi kontrak seolah-olah modifikasi kontrak tersebut merupakan penghentian kontrak yang ada dan menciptakan kontrak baru, jika sisa barang atau jasa bersifat dapat dibedakan dari barang atau jasa yang dialihkan pada atau sebelum tanggal modifikasi kontrak.
  2. Entitas mencatat modifikasi kontrak seolah-olah modifikasi kontrak tersebut merupakan bagian dari kontrak yang ada jika sisa barang atau jasa tidak bersifat dapat dibedakan dan, oleh karena itu, menjadi bagian dari kewajiban pelaksanaan tunggal yang dipenuhi sebagiannya pada tanggal modifikasi kontrak.

Mengidentifikasi Kewajiban Pelaksanaan

Pada awal kontrak, entitas menilai barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan dan mengidentifikasi sebagai kewajiban pelaksanaan setiap janji untuk mengalihkan kepada pelanggan baik:  

  1. Suatu barang atau jasa (atau sepaket barang atau jasa) yang bersifat dapat dibedakan; atau
  2. Serangkaian barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan yang secara substansial sama dan memiliki pola pengalihan yang sama kepada pelanggan

Barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan bersifat dapat dibedakan jika kedua kriteria berikut terpenuhi:

  1. Pelanggan memperoleh manfaat dari barang atau jasa baik barang atau jasa itu sendiri atau bersama dengan sumber daya lain yang siap tersedia kepada pelanggan; dan
  2. Janji entitas untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan dapat diidentifikasi secara terpisah dari janji lain dalam kontrak.

Jika barang atau jasa yang dijanjikan bersifat tidak dapat dibedakan, entitas mengombinasikan barang atau jasa dengan barang atau jasa lain yang dijanjikan sampai entitas mengidentifikasi sepaket barang atau jasa tersebut bersifat dapat dibedakan.

Janji kontrak dengan pelanggan meliputi hal berikut :

  • Kontrak umumnya secara eksplisit menyatakan barang atau jasa yang dijanjikan untuk dialihkan kepada pelanggan.
  • Akan tetapi, kewajiban pelaksanaan tidak terbatas pada barang atau jasa yang secara eksplisit dinyatakan dalam kontrak.

Barang atau jasa Bersifat dapat Dibedakan dapat berbentuk:

1. Penjualan barang yang diproduksi; yang dibeli 

2. Pelaksanaan tugas

3. Penyediaan jasa; jasa pengaturan

4. Pembagian hak kepada barang dan jasa, dan lain-lain.

Menentukan Harga Transaksi

Ketika (atau selama) kewajiban pelaksanaan diselesaikan, entitas mengakui pendapatan atas sejumlah harga transaksi (yang tidak termasuk estimasi atas imbalan variabel yang dibatasi) yang dialokasikan terhadap kewajiban pelaksanaan.

Cara Entitas menentukan Harga Transaksi yaitu:

  1. Mempertimbangkan syarat kontrak dan praktik bisnis umum. 
  2. Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan, tidak termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga (contoh:pajak). 
  3. Imbalan yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan dapat mencakup jumlah tetap, jumlah variabel, atau keduanya.
  4. Entitas mempertimbangkan syarat kontrak dan praktik bisnis umum entitas untuk menentukan harga transaksi. Sifat, waktu, dan jumlah imbalan yang dijanjikan oleh pelanggan mempengaruhi estimasi harga transaksi.
  5. Entitas mempertimbangkan dampak dari seluruh hal berikut:

  • Imbalan Variabel
  • Liabilitas Pengembalian
  • Estimasi Pembatasan Imbalan Variabel
  • Penentuan kembali Imbalan Variabel
  • Keberadaan Komponan Pendanaan Signifikan dalam Kontrak
  • Imbalan Non Kas
  • Uang Imbalan kepada Pelanggan

Mengalokasikan Harga Transaksi terhadap Kewajiban Pelaksanaan

Tujuan mengalokasikan harga transaksi adalah entitas mengalokasikan harga transaksi terhadap setiap kewajiban pelaksanaan (atau barang atau jasa bersifat dapat dibedakan) dalam jumlah yang menggambarkan jumlah imbalan yang diharapkan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan.

Entitas mengalokasikan harga transaksi terhadap setiap kewajiban pelaksanaan yang diidentifikasi dalam kontrak dengan:

  • Dasar harga jual berdiri sendiri relatif (relative stand-alone selling price), 
  • Kecuali diatur khusus untuk alokasi diskon dan untuk alokasi imbalan yang mencakup variabel.

Perubahan Harga Transaksi

Entitas mengalokasikan ke dalam kewajiban pelaksanaan dalam kontrak perubahan selanjutnya atas harga transaksi dengan dasar yang sama dengan pada awal kontrak.

Entitas mencatat perubahan dalam harga transaksi sebagai hasil dari modifikasi kontrak. 

Jika terjadi modifikasi kontrak, entitas mengalokasikan perubahan harga transaksi dengan salah satu cara berikut:

  1. Entitas mengalokasikan perubahan dalam harga transaksi sebelum modifikasi jika, dan sejauh perubahan dalam harga transaksi dapat diatribusikan terhadap jumlah imbalan variabel yang dijanjikan sebelum modifikasi dan modifikasi dicatat sebagai penghentian kontrak.
  2. Modifikasi dicatat sebagai kontrak terpisah, artinya entitas mengalokasikan perubahan dalam harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan dalam kontrak modifikasian

Mengakui pendapatan ketika (pada saat) entitas telah menyelesaikan Kewajiban Pelaksanaan

Entitas mengakui pendapatan ketika (atau selama) entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan (yaitu aset) kepada pelanggan. 

Aset dialihkan ketika (atau selama) pelanggan memperoleh pengendalian atas aset.

Pada awal kontrak entitas menentukan apakah entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan sepanjang waktu atau suatu waktu tertentu

Kewajiban Pelaksanaan yang Diselesaikan Sepanjang Waktu (Performance Obligation Over Time)

Entitas mengalihkan pengendalian barang atau jasa sepanjang waktu artinya menyelesaikan kewajiban pelaksanaan dan mengakui pendapatan sepanjang waktu, jika satu dari kriteria berikut terpenuhi:

  1. Pelanggan secara simultan menerima dan mengonsumsi manfaat yang disediakan oleh kinerja entitas saat entitas melaksanakan kewajiban pelaksanaannya tersebut
  2. Kinerja entitas menciptakan atau meningkatkan aset (sebagai contoh, pekerjaan dalam proses) yang dikendalikan pelanggan sebagai aset yang diciptakan atau ditingkatkan
  3. Kinerja entitas tidak menciptakan suatu aset dengan penggunaan alternatif terhadap entitas dan entitas memiliki hak atas pembayaran yang dapat dipaksakan atas kinerja yang telah diselesaikan sampai saat ini

Kewajiban Pelaksanaan yang Diselesaikan Pada Waktu Tertentu (Performance Obligation At a Point In Time)

Jika kewajiban pelaksanaan tidak diselesaikan sepanjang waktu, maka entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan pada waktu tertentu. 

Untuk menentukan waktu tertentu dimana pelanggan memperoleh pengendalian atas aset yang dijanjikan dan entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan, entitas mempertimbangkan persyaratan pengendalian. 

Sebagai tambahan, entitas mempertimbangkan indikator pengalihan pengendalian, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada, hal berikut:

  1. Entitas memiliki hak kini atas pembayaran aset
  2. Pelanggan memiliki memiliki hak kepemilikan legal atas aset
  3. Entitas telah mengalihkan kepemilikan fisik atas aset
  4. Pelanggan memiliki risiko dan manfaat signifikan atas kepemilikan aset
  5. Pelanggan telah menerima aset

Pengendalian mencakup kemampuan untuk mencegah entitas lain mengarahkan penggunaan atas, dan memperoleh manfaat dari, aset. 

Manfaat atas aset adalah arus kas potensial (arus masuk atau penghematan arus keluar) yang dapat diperoleh secara langsung atau tidak langsung dalam berbagai cara, seperti dengan:

  • Menggunakan aset untuk memproduksi barang atau menyediakan jasa (termasuk jasa publik);
  • Menggunakan aset untuk meningkatkan nilai aset lain;
  • Menggunakan aset untuk menyelesaikan liabilitas atau mengurangi beban;
  • Menjual atau mempertukarkan aset;
  • Menjaminkan aset untuk perolehan pinjaman; dan
  • Memiliki aset.

Pengukuran kemajuan terhadap penyelesaian kewajiban – sepanjang waktu

Untuk setiap kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan sepanjang waktu entitas mengakui pendapatan dengan mengukur kemajuan terhadap penyelesaian kewajiban pelaksanaan. 

Tujuan pengukuran kemajuan: untuk menggambarkan kinerja entitas dalam mengalihkan pengendalian atas barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan.

Entitas menerapkan metode tunggal atas pengukuran kemajuan untuk setiap kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan sepanjang waktu dan entitas menerapkan metode tersebut secara konsisten terhadap kewajiban pelaksanaan serupa dan dalam keadaan serupa.

Pada setiap akhir periode pelaporan, entitas mengukur kembali kemajuan terhadap penyelesaian kewajiban pelaksanaan secara penuh yang diselesaikan sepanjang waktu.

Metode pengukuran kemajuan sesuai dengan sifat barang dan jasa:

a. Metode output

b. Metode input

Metode Output

Output adalah nilai barang atau jasa yang diperjanjikan dalam kontrak.

Output dapat ditentukan berdasarkan;

a. Appraisal

b. Milestone penyelesaian

c. Survey untuk menentukan penyelesaian

d. Waktu yang telah digunakan 

e. Unit yang dihasilkan

Output terkadang tidak dapat digunakan sebagai ukuran misal output yang digunakan unit yang dihasilkan, sementara perusahaan baru sampai pada tahap barang setengah jadi.

Output terkadang tidak mudah untuk diobservasi karena hubungan input dan output yang tidak terjadi secara langsung.

Metode Input

Input adalah usaha yang dilakukan entitas untuk memenuhi kewajiban.

Input dapat berupa sumber daya dan jam pemakaian

Input tidak tepat digunakan sebagai ukuran penyelesaian kewajiban jika:

  • Input tidak memberikan kontribusi terhadap penyelesaian kewajiban pelaksanaan misalnya inefisiensi
  • Input biaya tidak sesuai dengan kemajuan entitas dalam penyelesaian kewajiban pelaksanaan.

Biaya inkremental atas Perolehan Kontrak

Entitas mengakui biaya inkremental atas perolehan kontrak dengan pelanggan sebagai aset jika entitas memperkirakan untuk memulihkan biaya tersebut.

Biaya inkremental atas perolehan kontrak adalah biaya yang terjadi untuk memperoleh kontrak dengan pelanggan yang tidak akan terjadi jika kontrak belum diperoleh (sebagai contoh, komisi penjualan).

Biaya untuk memperoleh kontrak yang terjadi tanpa memperhatikan apakah kontrak yang diperoleh diakui sebagai beban ketika terjadi, kecuali biaya tersebut secara eksplisit dapat dibebankan ke pelanggan tanpa memperhatikan apakah kontrak diperoleh.

Jika biaya yang terjadi dalam memenuhi kontrak dengan pelanggan tidak berada dalam ruang lingkup Pernyataan lain, entitas mengakui sebagai aset atas biaya yang terjadi untuk memenuhi kontrak hanya jika biaya tersebut memenuhi seluruh kriteria berikut:

  1. Biaya berkaitan secara langsung dengan kontrak atau untuk kontrak yang diantisipasi dapat diidentifikasi secara spesifik oleh entitas (sebagai contoh, biaya yang berkaitan dengan jasa yang disediakan dalam pembaruan kontrak yang ada atau biaya merancang (costs of designing) aset untuk dialihkan dalam kontrak spesifik yang belum disetujui);
  2. Biaya menghasilkan atau meningkatkan sumber daya entitas yang akan digunakan dalam penyelesaian (atau dalam melanjutkan penyelesaian) kewajiban pelaksanaan di masa depan; dan
  3. Biaya diharapkan akan dipulihkan.

Aset yang diakui (biaya kontrak ditangguhkan) diamortisasi dengan dasar sistematik yang konsisten dengan pengalihan kepada pelanggan atas barang atau jasa yang berkaitan dengan aset. 

Aset dapat berkaitan dengan barang atau jasa yang dialihkan dalam kontrak yang diantisipasi spesifik. 

Entitas memperbarui amortisasi untuk mencerminkan perubahan signifikan

Entitas mengakui rugi penurunan nilai dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset yang diakui melebihi:

  1. Jumlah sisa dari imbalan yang diharapkan entitas untuk diterima dalam pertukaran barang atau jasa yang berkaitan dengan aset; dikurangi
  2. Biaya yang berkaitan langsung dengan penyediaan barang atau jasa dan yang belum diakui sebagai beban

Penyajian

Ketika salah satu pihak dalam kontrak telah melaksanakan, entitas menyajikan kontrak dalam laporan posisi keuangan sebagai:

a. aset kontrak jika (kewajiban > imbalan diterima), atau 

b. liabilitas kontrak jika (kewajiban < imbalan diterima)

bergantung pada hubungan antara kinerja entitas dan pembayaran pelanggan.

Entitas menyajikan hak tanpa syarat terhadap imbalan secara terpisah sebagai piutang.

Pengungkapan

Tujuan persyaratan pengungkapan adalah agar entitas mengungkapkan informasi yang cukup yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami sifat, jumlah, waktu dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Untuk mencapai tujuan tersebut, entitas mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif tentang seluruh hal berikut:

a. Kontrak dengan pelanggan;

  • Pemisahan Pendapatan
  • Saldo Kontrak
  • Kewajiban Pelaksanaan
  • Harga Transaksi yang Dialokasikan terhadap Sisa Kewajiban Pelaksanaan

b. Pertimbangan signifikan dan perubahan dalam pertimbangan, yang dibuat dalam menerapkan Pernyataan ini terhadap kontrak tersebut dan; 

Menentukan Waktu Penyelesaian Kewajiban Pelaksanaan

Menentukan harga transaksi dan jumlah yang dialokasikan untuk kewajiban pelaksanaan

c. Aset yang diakui dari biaya untuk memperoleh atau memenuhi kontrak dengan pelanggan.

Tanggal Efektif

Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020. Penerapan dini diperkenankan.

Jika entitas menerapkan Pernyataan ini lebih dini, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.

PSAK 72 menekankan standar baru dalam pengakuan pendapatan, pendapatan yang dicatat harus sesuai dengan kontrak yang disepakati. Jika dalam kontrak terdapat unsur pengembalian barang, pendapatan yang dicatat harus memperhitungkan kemungkinan pengembalian barang dilakukan dalam masa kontrak berdasarkan pengalaman dan risiko dari kerja sama dengan pelanggan tersebut.

Pengakuan pendapatan secara pajak tidak memperhitungkan kemungkinan pengembalian barang pada awal pencatatan. Pengembalian barang diberlakukan melalui retur penjualan. Kondisi ini yang akan menyebabkan perbedaan waktu dalam pencatatan pendapatan secara komersial dengan fiskal.

Pendapatan yang diakui secara komersial akan lebih kecil dari pendapatan yang diakui secara fiskal pada awal transaksi penjualan. Perbedaan ini menyebabkan dasar perhitungan penghasilan kena pajak pada akhir tahun akan mengalami perbedaan antara komersial dan fiskal.

Perbedaan waktu pengakuan pendapatan antara ketentuan perpajakan dan PSAK perlu dijembatani dengan pembuatan kertas kerja rekonsiliasi. Perbedaan pengakuan pendapatan tentu memengaruhi pengakuan secara langsung biaya yang terkait dengan pendapatan dan harga pokok penjualan. Kertas kerja rekonsiliasi tidak hanya dibutuhkan untuk perhitungan PPh tetapi diperlukan dalam pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN) sebagai kontrol atas penjualan.

Sampai saat ini, otoritas pajak belum mengeluarkan ketentuan perpajakan mengenai penerapan PSAK 72. Pelaku usaha membutuhkan kepastian ketentuan perpajakan sebagai bagian dari perencanaan pajak perusahaan.

Demikian pembahasan saya tentang PSAK 72 - Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, semoga artikel ini bermnafaat buat Sobat Akuntansi sekalian, artikel selanjutnya saya akan membahas contoh soal terkait PSAK 72. Terima Kasih.

Cara Mendapatkan Tiket Antrean Secara Online Sebelum ke Kantor Pajak

Memasuki era kenormalan baru ini, layanan perpajakan tatap muka di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) mulai dibuka kembali.

Namun demikian, terdapat sejumlah prosedur baru yang harus dilakukan wajib pajak ketika mendatangi kantor pajak di antaranya adalah mematuhi protokol kesehatan dalam rangka pencegahan virus Corona atau Covid-19.

Tak hanya itu, prosedur untuk mendapatkan layanan pajak juga tidak seperti dahulu, terutama dalam hal antrean. Kini, wajib pajak yang ingin mendapatkan pelayanan harus terlebih dahulu mendapatkan tiket antrean secara online.

Nah, sobat akuntansi kali ini akan menjelaskan cara mendapatkan tiket antrean online sebelum mendatangi kantor pajak. Pengambilan tiket antrean online ini dilakukan melalui laman kunjung.pajak.go.id. Silakan akses laman tersebut.

Kemudian, pilih Daftar. Pada menu informasi calon pengunjung, isikan identitas Anda yang akan datang ke kantor pajak. Data yang diisi antara lain NIK (Nomor Induk Kependudukan)/nomor paspor, Nama, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), email, nomor ponsel dan lainnya.

Jika sudah mengisi dengan benar dan lengkap, silakan klik Berikutnya. Selanjutnya, Anda akan memilih jenis layanan dan waktu kunjungan ke kantor pajak yang Anda inginkan. Lalu, isi juga kepentingan Anda ke kantor pajak. Setelah selesai, klik Berikutnya.

Selanjutnya, nomor tiket akan dikirimkan otomatis ke alamat email Anda. Silakan lakukan screenshot nomor tiket kepada petugas pajak pada saat kedatangan. Pastikan Anda datang 10 menit sebelum waktu kunjungan dengan membawa identitas diri.

Bila Anda lupa menyimpan tangkapan layar (screenshot) atau nomor tiket Anda tidak masuk email, Anda dapat membuka kembali laman kunjung.pajak.go.id. Lalu, pilih menu Cari Tiket. Nanti, pencarian tiket dapat melalui NIK/paspor. Selesai. Mudah, kan? Semoga bermanfaat ya sobat akuntansi.

Cara Mengecek Setoran Pajak Melalui Fitur Rumah Konfirmasi Dokumen

Saat ini, mengurus pembayaran pajak sudah mudah. Buat kode billing terlebih dahulu melalui DJP Online. Setelah itu, tinggal pilih opsi saluran pembayaran, baik itu melalui teller bank, ATM, mobile banking/internet banking, atau mini ATM/EDC.

Lantas, bagaimana bila Anda ingin mengecek setoran pajak yang telah dibayar tersebut. Nah, sobat akuntansi kali ini akan menjelaskan cara mengecek data setoran pajak melalui fitur Rumah Konfirmasi Dokumen di DJP Online.

Sebelum itu, ada baiknya mengenal mengenai Rumah Konfirmasi Dokumen atau aplikasi yang dapat dipakai wajib pajak untuk mengonfirmasi validitas dokumen perpajakan yang diterbitkan oleh DJP.

Terdapat dua fitur yang tersedia DJP dalam aplikasi Rumah Konfirmasi Dokumen yang bisa diakses melalui DJP Online tersebut, yaitu Konfirmasi Dokumen dan Konfirmasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

Dokumen perpajakan yang dapat dikonfirmasi validitasnya di fitur Konfirmasi Dokumen di antaranya Surat Keterangan Fiskal (SKF), Surat Keterangan (PP 23), dan Surat Keterangan Jasa Luar Negeri (SKJLN)

Wajib pajak dapat melakukan konfirmasi validitas dokumen dengan cara memasukkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan kode verifikasi dari dokumen perpajakan yang diterbitkan DJP.

Sementara itu, fitur Konfirmasi NTPN digunakan untuk mengonfirmasi validitas pembayaran pajak berdasarkan NTPN atau kode billing. Untuk mengakses Rumah Konfirmasi Dokumen silakan Login terlebih dahulu di DJP Online.
Isikan nomor NPWP, password dan kode keamanan. Jangan lupa untuk mencatat kode billing atau kode NTPN terlebih dahulu. Pada dashboard DJP Online, klik menu Layanan, lalu pilih Rumah Konfirmasi Dokumen.
Di sini ada dua pilihan Konfirmasi Dokumen atau Konfirmasi NTPN. Lalu, klik Konfirmasi NTPN. Selanjutnya, silakan pilih pencairan berdasarkan kode billing atau NTPN. Lalu isikan kata kunci sesuai dengan pilihan Anda sebelumnya.

Bila Anda memilih kode billing, isikan kata kunci dengan nomor kode billing Anda. Begitu juga bila Anda memilih NTPN, isikan kata kunci dengan nomor NTPN. Setelah itu, isikan kode keamanan, lalu klik Cari.
Kemudian, Anda akan melihat data pembayaran yang sudah Anda lakukan mulai nomor NTPN, kode billing, kode jenis pajak, jumlah setor, masa pajak, nama bank, nama transaksi bank, tanggal bayar dan data lain sebagainya. Selesai. Bagaimana? Mudah, kan? Semoga bermanfaat ya sobat akuntansi.

Jenis-Jenis Profesi Akuntan

Halo sobat akuntansi semua, apakabarnya? semoga dalam keadaan baik. Sobat akuntansi pasti sudah tidak asing lagi dengan profesi Akuntan, ya profesi ini merupakan profesi dari bidang Akuntansi. Salah satu profesi yang masih banyak diminati hingga saat ini adalah profesi akuntan. Profesi akuntan memang memiliki peran penting untuk meningkatkan transparansi dan kualitas informasi keuangan. Transparansi kualitas informasi keuangan tersebut harus selalu ditingkatkan demi terwujudnya perekonomian nasional yang sehat dan efisien. Dalam menjalankan tugas profesionalnya, para akuntan dituntut untuk mematuhi etika serta standar akuntansi Indonesia yang telah ditetapkan. Tahukah sobat akuntansi, bahwa profesi Akuntan itu memiliki beberapa jenis, simak penjelasan lengkap tentang macam-macam akuntan di bawah ini:

1. Akuntan Publik

Akuntan independen yang dapat memberikan jasa-jasanya atas sebuah dasar dalam pembayaran yang tertentu adalah seorang akuntan publik. Mereka bekerja secara bebas dan biasanya mendirikan sebuah kantor akuntan. Akuntan jenis ini bertugas untuk melakukan pemeriksaan atau audit, memberikan jasa perpajakan dan memberikan jasa konsultasi manajemen. Profesi akuntan publik menghasilkan berbagai macam jasa bagi masyarakat, yang dapat digulongkan ke dalam dua kelompok:

Jasa Assurance
Jasa assurance adalah jasa profesional independen yang meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan. Jasa assurance ini lebih dikenal dengan jasa audit.

Jasa Atestasi
Salah satu tipe jasa assurance yang disediakan oleh profesi akuntan publik adalah jasa atestasi. Atestasi atau (attestation) adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai, dalam suatu hal yang material, dengan kriteria yang ditetapkan.

Jasa Nonassurance
Jasa nonassurance adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan. Jenis jasa nonassurance yang dihasilkan olah akuntan publik adalah jasa kompilasi, jasa perpajakan dan jasa konsultasi.

2. Akuntan Internal

Akuntan internal adalah akuntan yang bekerja di dalam sebuah perusahaan yang biasanya disebut juga dengan akuntan perusahaan. Tugas utama akuntan internal adalah menyusun sistem akuntansi, menyusun laporan keuangan yang ditujukan atau disiapkan untuk menghadapi audit eksternal, menyusun anggaran, menangani masalah perpajakan serta melakukan audit internal perusahaan.

3. Akuntan Pemerintah

Akuntan yang bekerja dalam lembaga-lembaga di pemerintahan disebut akuntan pemerintah. Diantaranya seperti di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

4. Akuntan Pendidik

Akuntan yang bertugas dalam bidang pendidikan akuntansi, melakukan penelitian dan pengembangan akuntansi, mengajar dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi di sebuah perguruan tinggi. Dapat diartikan pula bahwa akuntan pendidik sebagai tenaga pengajar di institusi pendidikan dan bertugas untuk mengembangkan pendidikan akuntansi. Pada umumnya, mereka tidak semata-mata mengajar tetapi merangkap dengan pekerjaan lain, seperti membuka praktik untuk melayani kebutuhan masyarakat atau pihak-pihak yang membutuhkan keahliannya.

Standar akuntansi merupakan salah satu hal penting yang harus dipelajari oleh setiap akuntan. Selain mempelajari hal-hal terkait akuntansi, para akuntan juga dituntut untuk memahami aturan baku berupa kode etik profesi dan standar dari kegiatan pekerjaan akuntan.

Yang dimaksud kode etik profesi merupakan kaidah-kaidah yang menjadi landasan bagi eksistensi profesi dan sebagai dasar terbentuknya kepercayaan masyarakat. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merupakan aturan yang mengatur perilaku etika para akuntan dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya. Kode etik akuntan Indonesia memuat beberapa prinsip etika sebagai berikut ini:

Tanggung jawab profesi, yaitu selalu menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan.

Kepentingan publik, yaitu wajib bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalismenya.

Integritas, yaitu di dalam usahanya untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.

Objektivitas, berarti harus menjaga objektivitas, bersikap netral dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesional.

Kompetensi dan kehati-hatian.

Kerahasiaan, berarti menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional akuntan.

Standar teknis, yaitu melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan.

Bidang-bidang Akuntan

Di dalam berbagai literatur akuntansi, pembidangan akuntansi sering disederhanakan menjadi 2 kelompok yang disebut akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen.

1. Akuntansi keuangan, yaitu akuntansi yang bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan untuk kepentingan pihak luar.

2. Akuntansi manajemen, yaitu akuntansi yang bertujuan untuk menghasilkan informasi untuk kepentingan manajemen. Jenis informasi yang diperlukan dalam akuntansi manajemen di dalam banyak hal berbeda dengan informasi yang diperlukan pihak luar. Informasi yang diperlukan oleh pihak manajemen bersifat sangat mendalam dan diperlukan untuk pengambilan keputusan manajemen dan biasanya tidak dipublikasikan pada khalayak umum.

Profesi akuntan merupakan suatu pekerjaan yang menggunakan keahlian di bidang akuntansi. Terdapat macam-macam akuntan yang perlu diketahui dan dibedakan satu dengan yang lainnya. Menjadi seorang akuntan harus mematuhi kode etik profesi dan bertindak sesuai standar akuntansi Indonesia. Indonesia telah memiliki bermacam-macam standar akuntansi yang digunakan di berbagai entitas usaha dan organisasi. Standar akuntansi di Indonesia mengacu pada teori yang ada, diantaranya adalah IFRS (International Financing Reporting Standards) yang digunakan pada skala global. Sedangkan penggunaan IFRS sendiri ditentukan karena Indonesia merupakan anggota IFAC (International Federation of Accountants) yang menjadikan IFRS sebagai standar akuntansi di Indonesia.

Demikian penjelasan untuk jenis-jenis profesi Akuntan, semoga artikel ini memberikan manfaat kepada sobat akuntansi sekalian. Terima Kasih.
 
Copyright © 2020 INFO AKUNTAN

Powered by Aditya Tarigan