INFO UPDATE

Akuntansi Umum

PSAK 73 TENTANG SEWA

Bagaimana pengakuan dan pengukuran sewa menurut PSAK 73 yang akan berlaku efektif 1 Januari 2020.

TENTANG BIAYA BERSAMA (JOINT COST)

Bagaimana alokasi biaya bersama (joint cost) sehingga pendekatan harga pokok per unit dapat diketahui

Tehnik Penentuan Materialitas Audit

Dalam melakukan Audit seorang Auditor harus menentukan dan menggunakan materialitas dalam proses Audit.

Perbedaan SAK ETAP dengan SAK UMUM

Untuk lebih jelas apa perbedaan signifikan dari kedua SAK ini silahkan baca artikel berikut.

PSAK 69 - Agrikultur

Bagaimana menentukan pengakuan dan pengukuran produk Agrikultur? Artikel berikut akan membahasnya.

Eksternal Audit

Internal Audit

Akuntansi Lanjutan

Akuntansi Menengah

PSAK 72 - Pendapatan dari Kontrak Pelanggan


Apakabar Sobat Akuntansi, semoga dalam keadaan baik. 
Belum lama ini Dewan Standar Akuntasi Keuangan Ikatan Akuntan Publik Indonesia (DSAK IAI) mengesahkan tiga Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan (PSAK). Ketiga standar tersebut berlaku efektif 1 Januari 2020, tetapi diperkenankan opsi penerapan dini.

DSAK menerbitkan PSAK baru yang mengadopsi tiga standar Pelaporan Keuangan Internasional (International Financial Reporting Standard/IFRS), yaitu PSAK 71 Instrumen Keuangan yang mengadopsi IFRS 9, PSAK 72 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan yang mengadopsi IFRS 15, dan PSAK 73 Sewa yang mengadopsi IFRS 16. Artikel ini akan fokus membahas PSAK 72.

Perubahan mendasar yang ditimbulkan PSAK 72 adalah adanya standar tunggal pengakuan pendapatan untuk semua jenis industri. Pada PSAK 72, entitas mencatat kontrak dengan pelanggan hanya jika seluruh kriteria berikut terpenuhi.

Tahapan Pengakuan Pendapatan dari kontrak pelanggan menurut PSAK 72 yaitu :

1. Mengidentifikasi Kontrak dengan Pelanggan
2. Mengidentifikasi Kewajiban Pelaksanaan
3. Menentukan Harga Transaksi
4. Mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan
5. Mengakui pendapatan ketika (pada saat) entitas telah menyelesaikan Kewajiban Pelaksanaan

Adapun tujuan dari PSAK 72 ini adalah Menetapkan prinsip tentang sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. 

PSAK 72 diterapkan untuk seluruh kontrak pelanggan, kecuali :

  1. Kontrak sewa - PSAK 30 Sewa (73);  
  2. Kontrak asuransi - PSAK 62 Kontrak Asuransi; 
  3. Instrumen keuangan - PSAK 71: Instrumen Keuangan, PSAK 65: Laporan Keuangan Konsolidasian, PSAK 66: Pengaturan Bersama, PSAK 4: Laporan Keuangan Tersendiri dan PSAK 15 Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama; dan
  4. Pertukaran nonmoneter antara entitas dalam lini bisnis yang sama untuk memfasilitasi penjualan kepada pelanggan atau pelanggan potensial, contoh : kontrak antara dua perusahaan minyak untuk menukarkan minyak untuk memenuhi permintaan dari pelanggan dalam lokasi yang berbeda secara tepat waktu.

Mengidentifikasi Kontrak dengan Pelanggan

Entitas mencatat kontrak dengan pelanggan hanya jika seluruh kriteria berikut terpenuhi: 

  1. Para pihak dalam kontrak telah menyetujui kontrak (secara tertulis, lisan atau sesuai dengan praktik bisnis pada umumnya) dan berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing; 
  2. Entitas dapat mengidentifikasi hak setiap pihak mengenai barang atau jasa yang akan dialihkan;
  3. Entitas dapat mengidentifikasi jangka waktu pembayaran barang atau jasa yang akan dialihkan; 
  4. Kontrak memiliki substansi komersial (yaitu risiko, waktu, atau jumlah arus kas masa depan entitas diperkirakan berubah sebagai akibat dari kontrak); dan 
  5. Kemungkinan besar entitas akan menagih imbalan yang akan menjadi haknya dalam pertukaran barang atau jasa yang akan dialihkan ke pelanggan. 

Dalam mengevaluasi apakah kolektibilitas terjadi, entitas mempertimbangkan kemampuan dan intensi pelanggan untuk membayar jumlah imbalan ketika jatuh tempo. 

Tidak terdapat suatu kontrak, jika setiap pihak dalam kontrak memiliki hak yang dapat dipaksakan secara sepihak untuk mengakhiri kontrak yang tidak terlaksana penuh (wholly unperformed contract) tanpa adanya kompensasi kepada pihak lain.

Kontrak tidak terlaksana penuh jika kedua kriteria berikut terpenuhi:

  • Entitas belum mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan; dan
  • Entitas belum menerima, dan belum berhak menerima, imbalan apapun dalam pertukaran dengan barang atau jasa yang dijanjikan

Kontrak tidak memenuhi kriteria dan entitas menerima imbalan dari pelanggan, maka imbalan tersebut diakui sebagai pendapatan jika salah satu kriteria terpenuhi:

  1. Entitas tidak memiliki sisa kewajiban untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan dan seluruh, atau secara substansial seluruh, imbalan yang dijanjikan pelanggan telah diterima entitas dan tidak dapat dikembalikan; atau
  2. Kontrak telah diakhiri dan imbalan yang diterima dari pelanggan tidak dapat dikembalikan.

Entitas mengombinasikan dua atau lebih kontrak sebagai kontrak tunggal jika satu atau lebih kriteria berikut terpenuhi:

  1. Kontrak dinegosiasikan sebagai satu paket dengan tujuan komersial tunggal; 
  2. Jumlah imbalan yang dibayarkan dalam satu kontrak bergantung pada harga atau pelaksanaan dari kontrak lain; atau
  3. Barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak (atau beberapa barang atau jasa yang dijanjikan dalam setiap kontrak) merupakan kewajiban pelaksanaan tunggal.

Modifikasi kontrak adalah perubahan dalam ruang lingkup atau harga kontrak (atau keduanya) yang disetujui oleh para pihak dalam kontrak.

Entitas mencatat sebagai kontrak terpisah jika kondisi berikut terpenuhi:

  1. Ruang lingkup kontrak meningkat karena penambahan barang atau jasa yang dijanjikan bersifat dapat dibedakan (distinct); dan
  2. Harga kontrak meningkat oleh sejumlah imbalan yang mencerminkan harga jual berdiri sendiri (stand-alone selling prices) entitas atas penambahan barang atau jasa yang dijanjikan dan penyesuaian yang tepat terhadap harga yang mencerminkan keadaan kontrak tertentu.

Entitas mencatat sebagai kontrak tidak terpisah jika kondisi berikut terpenuhi:

  1. Entitas mencatat modifikasi kontrak seolah-olah modifikasi kontrak tersebut merupakan penghentian kontrak yang ada dan menciptakan kontrak baru, jika sisa barang atau jasa bersifat dapat dibedakan dari barang atau jasa yang dialihkan pada atau sebelum tanggal modifikasi kontrak.
  2. Entitas mencatat modifikasi kontrak seolah-olah modifikasi kontrak tersebut merupakan bagian dari kontrak yang ada jika sisa barang atau jasa tidak bersifat dapat dibedakan dan, oleh karena itu, menjadi bagian dari kewajiban pelaksanaan tunggal yang dipenuhi sebagiannya pada tanggal modifikasi kontrak.

Mengidentifikasi Kewajiban Pelaksanaan

Pada awal kontrak, entitas menilai barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan dan mengidentifikasi sebagai kewajiban pelaksanaan setiap janji untuk mengalihkan kepada pelanggan baik:  

  1. Suatu barang atau jasa (atau sepaket barang atau jasa) yang bersifat dapat dibedakan; atau
  2. Serangkaian barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan yang secara substansial sama dan memiliki pola pengalihan yang sama kepada pelanggan

Barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan bersifat dapat dibedakan jika kedua kriteria berikut terpenuhi:

  1. Pelanggan memperoleh manfaat dari barang atau jasa baik barang atau jasa itu sendiri atau bersama dengan sumber daya lain yang siap tersedia kepada pelanggan; dan
  2. Janji entitas untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan dapat diidentifikasi secara terpisah dari janji lain dalam kontrak.

Jika barang atau jasa yang dijanjikan bersifat tidak dapat dibedakan, entitas mengombinasikan barang atau jasa dengan barang atau jasa lain yang dijanjikan sampai entitas mengidentifikasi sepaket barang atau jasa tersebut bersifat dapat dibedakan.

Janji kontrak dengan pelanggan meliputi hal berikut :

  • Kontrak umumnya secara eksplisit menyatakan barang atau jasa yang dijanjikan untuk dialihkan kepada pelanggan.
  • Akan tetapi, kewajiban pelaksanaan tidak terbatas pada barang atau jasa yang secara eksplisit dinyatakan dalam kontrak.

Barang atau jasa Bersifat dapat Dibedakan dapat berbentuk:

1. Penjualan barang yang diproduksi; yang dibeli 

2. Pelaksanaan tugas

3. Penyediaan jasa; jasa pengaturan

4. Pembagian hak kepada barang dan jasa, dan lain-lain.

Menentukan Harga Transaksi

Ketika (atau selama) kewajiban pelaksanaan diselesaikan, entitas mengakui pendapatan atas sejumlah harga transaksi (yang tidak termasuk estimasi atas imbalan variabel yang dibatasi) yang dialokasikan terhadap kewajiban pelaksanaan.

Cara Entitas menentukan Harga Transaksi yaitu:

  1. Mempertimbangkan syarat kontrak dan praktik bisnis umum. 
  2. Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan, tidak termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga (contoh:pajak). 
  3. Imbalan yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan dapat mencakup jumlah tetap, jumlah variabel, atau keduanya.
  4. Entitas mempertimbangkan syarat kontrak dan praktik bisnis umum entitas untuk menentukan harga transaksi. Sifat, waktu, dan jumlah imbalan yang dijanjikan oleh pelanggan mempengaruhi estimasi harga transaksi.
  5. Entitas mempertimbangkan dampak dari seluruh hal berikut:

  • Imbalan Variabel
  • Liabilitas Pengembalian
  • Estimasi Pembatasan Imbalan Variabel
  • Penentuan kembali Imbalan Variabel
  • Keberadaan Komponan Pendanaan Signifikan dalam Kontrak
  • Imbalan Non Kas
  • Uang Imbalan kepada Pelanggan

Mengalokasikan Harga Transaksi terhadap Kewajiban Pelaksanaan

Tujuan mengalokasikan harga transaksi adalah entitas mengalokasikan harga transaksi terhadap setiap kewajiban pelaksanaan (atau barang atau jasa bersifat dapat dibedakan) dalam jumlah yang menggambarkan jumlah imbalan yang diharapkan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan.

Entitas mengalokasikan harga transaksi terhadap setiap kewajiban pelaksanaan yang diidentifikasi dalam kontrak dengan:

  • Dasar harga jual berdiri sendiri relatif (relative stand-alone selling price), 
  • Kecuali diatur khusus untuk alokasi diskon dan untuk alokasi imbalan yang mencakup variabel.

Perubahan Harga Transaksi

Entitas mengalokasikan ke dalam kewajiban pelaksanaan dalam kontrak perubahan selanjutnya atas harga transaksi dengan dasar yang sama dengan pada awal kontrak.

Entitas mencatat perubahan dalam harga transaksi sebagai hasil dari modifikasi kontrak. 

Jika terjadi modifikasi kontrak, entitas mengalokasikan perubahan harga transaksi dengan salah satu cara berikut:

  1. Entitas mengalokasikan perubahan dalam harga transaksi sebelum modifikasi jika, dan sejauh perubahan dalam harga transaksi dapat diatribusikan terhadap jumlah imbalan variabel yang dijanjikan sebelum modifikasi dan modifikasi dicatat sebagai penghentian kontrak.
  2. Modifikasi dicatat sebagai kontrak terpisah, artinya entitas mengalokasikan perubahan dalam harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan dalam kontrak modifikasian

Mengakui pendapatan ketika (pada saat) entitas telah menyelesaikan Kewajiban Pelaksanaan

Entitas mengakui pendapatan ketika (atau selama) entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan (yaitu aset) kepada pelanggan. 

Aset dialihkan ketika (atau selama) pelanggan memperoleh pengendalian atas aset.

Pada awal kontrak entitas menentukan apakah entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan sepanjang waktu atau suatu waktu tertentu

Kewajiban Pelaksanaan yang Diselesaikan Sepanjang Waktu (Performance Obligation Over Time)

Entitas mengalihkan pengendalian barang atau jasa sepanjang waktu artinya menyelesaikan kewajiban pelaksanaan dan mengakui pendapatan sepanjang waktu, jika satu dari kriteria berikut terpenuhi:

  1. Pelanggan secara simultan menerima dan mengonsumsi manfaat yang disediakan oleh kinerja entitas saat entitas melaksanakan kewajiban pelaksanaannya tersebut
  2. Kinerja entitas menciptakan atau meningkatkan aset (sebagai contoh, pekerjaan dalam proses) yang dikendalikan pelanggan sebagai aset yang diciptakan atau ditingkatkan
  3. Kinerja entitas tidak menciptakan suatu aset dengan penggunaan alternatif terhadap entitas dan entitas memiliki hak atas pembayaran yang dapat dipaksakan atas kinerja yang telah diselesaikan sampai saat ini

Kewajiban Pelaksanaan yang Diselesaikan Pada Waktu Tertentu (Performance Obligation At a Point In Time)

Jika kewajiban pelaksanaan tidak diselesaikan sepanjang waktu, maka entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan pada waktu tertentu. 

Untuk menentukan waktu tertentu dimana pelanggan memperoleh pengendalian atas aset yang dijanjikan dan entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan, entitas mempertimbangkan persyaratan pengendalian. 

Sebagai tambahan, entitas mempertimbangkan indikator pengalihan pengendalian, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada, hal berikut:

  1. Entitas memiliki hak kini atas pembayaran aset
  2. Pelanggan memiliki memiliki hak kepemilikan legal atas aset
  3. Entitas telah mengalihkan kepemilikan fisik atas aset
  4. Pelanggan memiliki risiko dan manfaat signifikan atas kepemilikan aset
  5. Pelanggan telah menerima aset

Pengendalian mencakup kemampuan untuk mencegah entitas lain mengarahkan penggunaan atas, dan memperoleh manfaat dari, aset. 

Manfaat atas aset adalah arus kas potensial (arus masuk atau penghematan arus keluar) yang dapat diperoleh secara langsung atau tidak langsung dalam berbagai cara, seperti dengan:

  • Menggunakan aset untuk memproduksi barang atau menyediakan jasa (termasuk jasa publik);
  • Menggunakan aset untuk meningkatkan nilai aset lain;
  • Menggunakan aset untuk menyelesaikan liabilitas atau mengurangi beban;
  • Menjual atau mempertukarkan aset;
  • Menjaminkan aset untuk perolehan pinjaman; dan
  • Memiliki aset.

Pengukuran kemajuan terhadap penyelesaian kewajiban – sepanjang waktu

Untuk setiap kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan sepanjang waktu entitas mengakui pendapatan dengan mengukur kemajuan terhadap penyelesaian kewajiban pelaksanaan. 

Tujuan pengukuran kemajuan: untuk menggambarkan kinerja entitas dalam mengalihkan pengendalian atas barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan.

Entitas menerapkan metode tunggal atas pengukuran kemajuan untuk setiap kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan sepanjang waktu dan entitas menerapkan metode tersebut secara konsisten terhadap kewajiban pelaksanaan serupa dan dalam keadaan serupa.

Pada setiap akhir periode pelaporan, entitas mengukur kembali kemajuan terhadap penyelesaian kewajiban pelaksanaan secara penuh yang diselesaikan sepanjang waktu.

Metode pengukuran kemajuan sesuai dengan sifat barang dan jasa:

a. Metode output

b. Metode input

Metode Output

Output adalah nilai barang atau jasa yang diperjanjikan dalam kontrak.

Output dapat ditentukan berdasarkan;

a. Appraisal

b. Milestone penyelesaian

c. Survey untuk menentukan penyelesaian

d. Waktu yang telah digunakan 

e. Unit yang dihasilkan

Output terkadang tidak dapat digunakan sebagai ukuran misal output yang digunakan unit yang dihasilkan, sementara perusahaan baru sampai pada tahap barang setengah jadi.

Output terkadang tidak mudah untuk diobservasi karena hubungan input dan output yang tidak terjadi secara langsung.

Metode Input

Input adalah usaha yang dilakukan entitas untuk memenuhi kewajiban.

Input dapat berupa sumber daya dan jam pemakaian

Input tidak tepat digunakan sebagai ukuran penyelesaian kewajiban jika:

  • Input tidak memberikan kontribusi terhadap penyelesaian kewajiban pelaksanaan misalnya inefisiensi
  • Input biaya tidak sesuai dengan kemajuan entitas dalam penyelesaian kewajiban pelaksanaan.

Biaya inkremental atas Perolehan Kontrak

Entitas mengakui biaya inkremental atas perolehan kontrak dengan pelanggan sebagai aset jika entitas memperkirakan untuk memulihkan biaya tersebut.

Biaya inkremental atas perolehan kontrak adalah biaya yang terjadi untuk memperoleh kontrak dengan pelanggan yang tidak akan terjadi jika kontrak belum diperoleh (sebagai contoh, komisi penjualan).

Biaya untuk memperoleh kontrak yang terjadi tanpa memperhatikan apakah kontrak yang diperoleh diakui sebagai beban ketika terjadi, kecuali biaya tersebut secara eksplisit dapat dibebankan ke pelanggan tanpa memperhatikan apakah kontrak diperoleh.

Jika biaya yang terjadi dalam memenuhi kontrak dengan pelanggan tidak berada dalam ruang lingkup Pernyataan lain, entitas mengakui sebagai aset atas biaya yang terjadi untuk memenuhi kontrak hanya jika biaya tersebut memenuhi seluruh kriteria berikut:

  1. Biaya berkaitan secara langsung dengan kontrak atau untuk kontrak yang diantisipasi dapat diidentifikasi secara spesifik oleh entitas (sebagai contoh, biaya yang berkaitan dengan jasa yang disediakan dalam pembaruan kontrak yang ada atau biaya merancang (costs of designing) aset untuk dialihkan dalam kontrak spesifik yang belum disetujui);
  2. Biaya menghasilkan atau meningkatkan sumber daya entitas yang akan digunakan dalam penyelesaian (atau dalam melanjutkan penyelesaian) kewajiban pelaksanaan di masa depan; dan
  3. Biaya diharapkan akan dipulihkan.

Aset yang diakui (biaya kontrak ditangguhkan) diamortisasi dengan dasar sistematik yang konsisten dengan pengalihan kepada pelanggan atas barang atau jasa yang berkaitan dengan aset. 

Aset dapat berkaitan dengan barang atau jasa yang dialihkan dalam kontrak yang diantisipasi spesifik. 

Entitas memperbarui amortisasi untuk mencerminkan perubahan signifikan

Entitas mengakui rugi penurunan nilai dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset yang diakui melebihi:

  1. Jumlah sisa dari imbalan yang diharapkan entitas untuk diterima dalam pertukaran barang atau jasa yang berkaitan dengan aset; dikurangi
  2. Biaya yang berkaitan langsung dengan penyediaan barang atau jasa dan yang belum diakui sebagai beban

Penyajian

Ketika salah satu pihak dalam kontrak telah melaksanakan, entitas menyajikan kontrak dalam laporan posisi keuangan sebagai:

a. aset kontrak jika (kewajiban > imbalan diterima), atau 

b. liabilitas kontrak jika (kewajiban < imbalan diterima)

bergantung pada hubungan antara kinerja entitas dan pembayaran pelanggan.

Entitas menyajikan hak tanpa syarat terhadap imbalan secara terpisah sebagai piutang.

Pengungkapan

Tujuan persyaratan pengungkapan adalah agar entitas mengungkapkan informasi yang cukup yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami sifat, jumlah, waktu dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Untuk mencapai tujuan tersebut, entitas mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif tentang seluruh hal berikut:

a. Kontrak dengan pelanggan;

  • Pemisahan Pendapatan
  • Saldo Kontrak
  • Kewajiban Pelaksanaan
  • Harga Transaksi yang Dialokasikan terhadap Sisa Kewajiban Pelaksanaan

b. Pertimbangan signifikan dan perubahan dalam pertimbangan, yang dibuat dalam menerapkan Pernyataan ini terhadap kontrak tersebut dan; 

Menentukan Waktu Penyelesaian Kewajiban Pelaksanaan

Menentukan harga transaksi dan jumlah yang dialokasikan untuk kewajiban pelaksanaan

c. Aset yang diakui dari biaya untuk memperoleh atau memenuhi kontrak dengan pelanggan.

Tanggal Efektif

Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020. Penerapan dini diperkenankan.

Jika entitas menerapkan Pernyataan ini lebih dini, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.

PSAK 72 menekankan standar baru dalam pengakuan pendapatan, pendapatan yang dicatat harus sesuai dengan kontrak yang disepakati. Jika dalam kontrak terdapat unsur pengembalian barang, pendapatan yang dicatat harus memperhitungkan kemungkinan pengembalian barang dilakukan dalam masa kontrak berdasarkan pengalaman dan risiko dari kerja sama dengan pelanggan tersebut.

Pengakuan pendapatan secara pajak tidak memperhitungkan kemungkinan pengembalian barang pada awal pencatatan. Pengembalian barang diberlakukan melalui retur penjualan. Kondisi ini yang akan menyebabkan perbedaan waktu dalam pencatatan pendapatan secara komersial dengan fiskal.

Pendapatan yang diakui secara komersial akan lebih kecil dari pendapatan yang diakui secara fiskal pada awal transaksi penjualan. Perbedaan ini menyebabkan dasar perhitungan penghasilan kena pajak pada akhir tahun akan mengalami perbedaan antara komersial dan fiskal.

Perbedaan waktu pengakuan pendapatan antara ketentuan perpajakan dan PSAK perlu dijembatani dengan pembuatan kertas kerja rekonsiliasi. Perbedaan pengakuan pendapatan tentu memengaruhi pengakuan secara langsung biaya yang terkait dengan pendapatan dan harga pokok penjualan. Kertas kerja rekonsiliasi tidak hanya dibutuhkan untuk perhitungan PPh tetapi diperlukan dalam pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN) sebagai kontrol atas penjualan.

Sampai saat ini, otoritas pajak belum mengeluarkan ketentuan perpajakan mengenai penerapan PSAK 72. Pelaku usaha membutuhkan kepastian ketentuan perpajakan sebagai bagian dari perencanaan pajak perusahaan.

Demikian pembahasan saya tentang PSAK 72 - Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, semoga artikel ini bermnafaat buat Sobat Akuntansi sekalian, artikel selanjutnya saya akan membahas contoh soal terkait PSAK 72. Terima Kasih.

Cara Mendapatkan Tiket Antrean Secara Online Sebelum ke Kantor Pajak

Memasuki era kenormalan baru ini, layanan perpajakan tatap muka di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) mulai dibuka kembali.

Namun demikian, terdapat sejumlah prosedur baru yang harus dilakukan wajib pajak ketika mendatangi kantor pajak di antaranya adalah mematuhi protokol kesehatan dalam rangka pencegahan virus Corona atau Covid-19.

Tak hanya itu, prosedur untuk mendapatkan layanan pajak juga tidak seperti dahulu, terutama dalam hal antrean. Kini, wajib pajak yang ingin mendapatkan pelayanan harus terlebih dahulu mendapatkan tiket antrean secara online.

Nah, sobat akuntansi kali ini akan menjelaskan cara mendapatkan tiket antrean online sebelum mendatangi kantor pajak. Pengambilan tiket antrean online ini dilakukan melalui laman kunjung.pajak.go.id. Silakan akses laman tersebut.

Kemudian, pilih Daftar. Pada menu informasi calon pengunjung, isikan identitas Anda yang akan datang ke kantor pajak. Data yang diisi antara lain NIK (Nomor Induk Kependudukan)/nomor paspor, Nama, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), email, nomor ponsel dan lainnya.

Jika sudah mengisi dengan benar dan lengkap, silakan klik Berikutnya. Selanjutnya, Anda akan memilih jenis layanan dan waktu kunjungan ke kantor pajak yang Anda inginkan. Lalu, isi juga kepentingan Anda ke kantor pajak. Setelah selesai, klik Berikutnya.

Selanjutnya, nomor tiket akan dikirimkan otomatis ke alamat email Anda. Silakan lakukan screenshot nomor tiket kepada petugas pajak pada saat kedatangan. Pastikan Anda datang 10 menit sebelum waktu kunjungan dengan membawa identitas diri.

Bila Anda lupa menyimpan tangkapan layar (screenshot) atau nomor tiket Anda tidak masuk email, Anda dapat membuka kembali laman kunjung.pajak.go.id. Lalu, pilih menu Cari Tiket. Nanti, pencarian tiket dapat melalui NIK/paspor. Selesai. Mudah, kan? Semoga bermanfaat ya sobat akuntansi.

Cara Mengecek Setoran Pajak Melalui Fitur Rumah Konfirmasi Dokumen

Saat ini, mengurus pembayaran pajak sudah mudah. Buat kode billing terlebih dahulu melalui DJP Online. Setelah itu, tinggal pilih opsi saluran pembayaran, baik itu melalui teller bank, ATM, mobile banking/internet banking, atau mini ATM/EDC.

Lantas, bagaimana bila Anda ingin mengecek setoran pajak yang telah dibayar tersebut. Nah, sobat akuntansi kali ini akan menjelaskan cara mengecek data setoran pajak melalui fitur Rumah Konfirmasi Dokumen di DJP Online.

Sebelum itu, ada baiknya mengenal mengenai Rumah Konfirmasi Dokumen atau aplikasi yang dapat dipakai wajib pajak untuk mengonfirmasi validitas dokumen perpajakan yang diterbitkan oleh DJP.

Terdapat dua fitur yang tersedia DJP dalam aplikasi Rumah Konfirmasi Dokumen yang bisa diakses melalui DJP Online tersebut, yaitu Konfirmasi Dokumen dan Konfirmasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

Dokumen perpajakan yang dapat dikonfirmasi validitasnya di fitur Konfirmasi Dokumen di antaranya Surat Keterangan Fiskal (SKF), Surat Keterangan (PP 23), dan Surat Keterangan Jasa Luar Negeri (SKJLN)

Wajib pajak dapat melakukan konfirmasi validitas dokumen dengan cara memasukkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan kode verifikasi dari dokumen perpajakan yang diterbitkan DJP.

Sementara itu, fitur Konfirmasi NTPN digunakan untuk mengonfirmasi validitas pembayaran pajak berdasarkan NTPN atau kode billing. Untuk mengakses Rumah Konfirmasi Dokumen silakan Login terlebih dahulu di DJP Online.
Isikan nomor NPWP, password dan kode keamanan. Jangan lupa untuk mencatat kode billing atau kode NTPN terlebih dahulu. Pada dashboard DJP Online, klik menu Layanan, lalu pilih Rumah Konfirmasi Dokumen.
Di sini ada dua pilihan Konfirmasi Dokumen atau Konfirmasi NTPN. Lalu, klik Konfirmasi NTPN. Selanjutnya, silakan pilih pencairan berdasarkan kode billing atau NTPN. Lalu isikan kata kunci sesuai dengan pilihan Anda sebelumnya.

Bila Anda memilih kode billing, isikan kata kunci dengan nomor kode billing Anda. Begitu juga bila Anda memilih NTPN, isikan kata kunci dengan nomor NTPN. Setelah itu, isikan kode keamanan, lalu klik Cari.
Kemudian, Anda akan melihat data pembayaran yang sudah Anda lakukan mulai nomor NTPN, kode billing, kode jenis pajak, jumlah setor, masa pajak, nama bank, nama transaksi bank, tanggal bayar dan data lain sebagainya. Selesai. Bagaimana? Mudah, kan? Semoga bermanfaat ya sobat akuntansi.

Jenis-Jenis Profesi Akuntan

Halo sobat akuntansi semua, apakabarnya? semoga dalam keadaan baik. Sobat akuntansi pasti sudah tidak asing lagi dengan profesi Akuntan, ya profesi ini merupakan profesi dari bidang Akuntansi. Salah satu profesi yang masih banyak diminati hingga saat ini adalah profesi akuntan. Profesi akuntan memang memiliki peran penting untuk meningkatkan transparansi dan kualitas informasi keuangan. Transparansi kualitas informasi keuangan tersebut harus selalu ditingkatkan demi terwujudnya perekonomian nasional yang sehat dan efisien. Dalam menjalankan tugas profesionalnya, para akuntan dituntut untuk mematuhi etika serta standar akuntansi Indonesia yang telah ditetapkan. Tahukah sobat akuntansi, bahwa profesi Akuntan itu memiliki beberapa jenis, simak penjelasan lengkap tentang macam-macam akuntan di bawah ini:

1. Akuntan Publik

Akuntan independen yang dapat memberikan jasa-jasanya atas sebuah dasar dalam pembayaran yang tertentu adalah seorang akuntan publik. Mereka bekerja secara bebas dan biasanya mendirikan sebuah kantor akuntan. Akuntan jenis ini bertugas untuk melakukan pemeriksaan atau audit, memberikan jasa perpajakan dan memberikan jasa konsultasi manajemen. Profesi akuntan publik menghasilkan berbagai macam jasa bagi masyarakat, yang dapat digulongkan ke dalam dua kelompok:

Jasa Assurance
Jasa assurance adalah jasa profesional independen yang meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan. Jasa assurance ini lebih dikenal dengan jasa audit.

Jasa Atestasi
Salah satu tipe jasa assurance yang disediakan oleh profesi akuntan publik adalah jasa atestasi. Atestasi atau (attestation) adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai, dalam suatu hal yang material, dengan kriteria yang ditetapkan.

Jasa Nonassurance
Jasa nonassurance adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan. Jenis jasa nonassurance yang dihasilkan olah akuntan publik adalah jasa kompilasi, jasa perpajakan dan jasa konsultasi.

2. Akuntan Internal

Akuntan internal adalah akuntan yang bekerja di dalam sebuah perusahaan yang biasanya disebut juga dengan akuntan perusahaan. Tugas utama akuntan internal adalah menyusun sistem akuntansi, menyusun laporan keuangan yang ditujukan atau disiapkan untuk menghadapi audit eksternal, menyusun anggaran, menangani masalah perpajakan serta melakukan audit internal perusahaan.

3. Akuntan Pemerintah

Akuntan yang bekerja dalam lembaga-lembaga di pemerintahan disebut akuntan pemerintah. Diantaranya seperti di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

4. Akuntan Pendidik

Akuntan yang bertugas dalam bidang pendidikan akuntansi, melakukan penelitian dan pengembangan akuntansi, mengajar dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi di sebuah perguruan tinggi. Dapat diartikan pula bahwa akuntan pendidik sebagai tenaga pengajar di institusi pendidikan dan bertugas untuk mengembangkan pendidikan akuntansi. Pada umumnya, mereka tidak semata-mata mengajar tetapi merangkap dengan pekerjaan lain, seperti membuka praktik untuk melayani kebutuhan masyarakat atau pihak-pihak yang membutuhkan keahliannya.

Standar akuntansi merupakan salah satu hal penting yang harus dipelajari oleh setiap akuntan. Selain mempelajari hal-hal terkait akuntansi, para akuntan juga dituntut untuk memahami aturan baku berupa kode etik profesi dan standar dari kegiatan pekerjaan akuntan.

Yang dimaksud kode etik profesi merupakan kaidah-kaidah yang menjadi landasan bagi eksistensi profesi dan sebagai dasar terbentuknya kepercayaan masyarakat. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merupakan aturan yang mengatur perilaku etika para akuntan dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya. Kode etik akuntan Indonesia memuat beberapa prinsip etika sebagai berikut ini:

Tanggung jawab profesi, yaitu selalu menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan.

Kepentingan publik, yaitu wajib bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalismenya.

Integritas, yaitu di dalam usahanya untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.

Objektivitas, berarti harus menjaga objektivitas, bersikap netral dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesional.

Kompetensi dan kehati-hatian.

Kerahasiaan, berarti menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional akuntan.

Standar teknis, yaitu melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan.

Bidang-bidang Akuntan

Di dalam berbagai literatur akuntansi, pembidangan akuntansi sering disederhanakan menjadi 2 kelompok yang disebut akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen.

1. Akuntansi keuangan, yaitu akuntansi yang bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan untuk kepentingan pihak luar.

2. Akuntansi manajemen, yaitu akuntansi yang bertujuan untuk menghasilkan informasi untuk kepentingan manajemen. Jenis informasi yang diperlukan dalam akuntansi manajemen di dalam banyak hal berbeda dengan informasi yang diperlukan pihak luar. Informasi yang diperlukan oleh pihak manajemen bersifat sangat mendalam dan diperlukan untuk pengambilan keputusan manajemen dan biasanya tidak dipublikasikan pada khalayak umum.

Profesi akuntan merupakan suatu pekerjaan yang menggunakan keahlian di bidang akuntansi. Terdapat macam-macam akuntan yang perlu diketahui dan dibedakan satu dengan yang lainnya. Menjadi seorang akuntan harus mematuhi kode etik profesi dan bertindak sesuai standar akuntansi Indonesia. Indonesia telah memiliki bermacam-macam standar akuntansi yang digunakan di berbagai entitas usaha dan organisasi. Standar akuntansi di Indonesia mengacu pada teori yang ada, diantaranya adalah IFRS (International Financing Reporting Standards) yang digunakan pada skala global. Sedangkan penggunaan IFRS sendiri ditentukan karena Indonesia merupakan anggota IFAC (International Federation of Accountants) yang menjadikan IFRS sebagai standar akuntansi di Indonesia.

Demikian penjelasan untuk jenis-jenis profesi Akuntan, semoga artikel ini memberikan manfaat kepada sobat akuntansi sekalian. Terima Kasih.

Apa Itu Keberatan?

Sobat akuntansi dalam artikel ini saya akan membahas tentang keberatan dalam perpajakan, mungkin sobat akuntansi pernah mendengar tentang hal ini namun tidak ada salahnya saya bahas kembali untuk mengingatkan kembali atau menambah pengetahuan sobat akuntansi sekalian.

Terhitung mulai Senin (15/6/2020) kegiatan pemeriksaan kembali dilaksanakan setelah sebelumnya dibatasi atau ditiadakan sementara. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan ini dilakukan dengan penyesuaian tertentu untuk beradaptasi dengan tatanan kenormalan baru (new normal).

Penyesuaian pelaksanaan pemeriksaan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-34/PJ/2020. Salah satu bentuk penyesuaian yang dilakukan adalah dengan mengutamakan tata cara pemeriksaan secara online.

Berdasarkan Pasal 1 angka 25 UU KUP, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan.

Salah satu tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan dengan tujuan ini akan diakhiri dengan pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan produk hukum berupa surat ketetapan pajak (SKP). 

SKP yang diterbitkan ini dapat berupa SKP Kurang Bayar (SKPKB), SKP Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), SKP Nihil (SKPN) atau SKP Lebih Bayar (SKPLB).

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU KUP apabila wajib pajak merasa tidak setuju atas SKP hasil pemeriksaan pajak tersebut maka wajib pajak dapat mengajukan keberatan. Lantas, sebenarnya apa yang dimaksud dengan keberatan?

Definisi
Ketentuan terkait dengan tata cara pengajuan keberatan dan penyelesaiannya secara umum tertuang dalam Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 26A UU KUP. Ketentuan yang lebih terperinci diatur melalui PMK 9/2013 s.t.d.t.d PMK 202/2015.

Namun, baik UU KUP maupun dua PMK tersebut tidak menjabarkan definisi keberatan secara eksplisit. Secara sederhana, keberatan adalah upaya yang dapat ditempuh wajib pajak yang kurang/tidak puas/tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan pajak yang tertuang dalam ketetapan pajak.

Merujuk Pasal 2 ayat (3) PMK 9/2013 s.t.d.t.d PMK 202/2015 wajib pajak hanya dapat mengajukan keberatan menyangkut materi atau isi dari SKP, yang meliputi jumlah rugi, jumlah besarnya pajak, dan pemotongan atau pemungutan pajak yang tidak sebagaimana mestinya.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (4) PMK 9/2013 s.t.d.t.d PMK 202/2015, apabila terdapat alasan keberatan selain mengenai materi atau isi dari SKP atau pemotongan atau pemungutan pajak, maka alasan tersebut tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan.

Lebih lanjut, wajib pajak dapat mengajukan keberatan dengan menyampaikan surat keberatan. Surat keberatan tersebut disusun sesuai dengan contoh format yang tercantum dalam Lampiran I PMK 202/2015. Keberatan ini hanya dapat diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak.

Selain itu, berdasarkan Pasal 3 ayat 1 butir ‘f’ PMK 9/2013, wajib pajak yang mengajukan keberatan dipersyaratkan sedang tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UU KUP.

Definisi ini sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) UU KUP juncto Pasal 2 ayat (1) PMK 9/2013 s.t.d.t.d PMK 202/2015 yang menyatakan wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Dirjen Pajak atas ‘suatu’ SKPKB, SKPKBT, SKPN, SKPLB atau pemotongan/pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perpajakan.

Adapun yang dimaksud dengan ‘suatu’ adalah keberatan harus diajukan terhadap satu jenis pajak dan satu masa pajak atau tahun pajak. Misalnya, keberatan atas ketetapan pajak penghasilan tahun pajak 2017 dan tahun pajak 2018 harus diajukan masing-masing dalam satu surat keberatan.

Tata Cara
Merujuk Pasal 25 ayat (2) UU KUP juncto Pasal 3 ayat (1) PMK 9/2013, keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan wajib pajak disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan.

Alasan yang menjadi dasar penghitungan tersebut merupakan alasan yang jelas dan dilampiri dengan fotokopi surat ketetapan pajak, bukti pemungutan, atau bukti pemotongan. Surat keberatan juga harus ditandatangani oleh wajib pajak.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) butir ‘f’ PMK 9/2013, dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan wajib pajak maka harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) UU KUP.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirimnya SKP atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak. Namun, ketentuan jangka waktu ini dapat diperpanjang oleh Dirjen Pajak apabila wajib pajak tidak dapat memenuhinya karena keadaan di luar kekuasaannya (force majeure).

Selain itu, wajib pajak harus melunasi pajak yang masih harus dibayarkan paling sedikit sejumlah yang telah disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Pelunasan pajak tersebut harus dilakukan sebelum wajib pajak menyampaikan surat keberatan.

Dalam penyusunan surat keberatan, wajib pajak dapat meminta keterangan secara tertulis atas hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, atau pemotongan atau pemungutan pajak kepada Dirjen Pajak.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 26 UU KUP juncto Pasal 17 ayat (1) PMK 9/2013 s.t.d.t.d PMK 202/2015, Dirjen Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.

Keputusan tersebut dapat berupa mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar yang dituangkan dalam Surat Keputusan Keberatan.

Apabila waktu 12 bulan itu terlampaui dan Dirjen Pajak tidak memberi keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan dapat disimak dalam PMK 9/2013 s.t.d.t.d PMK 202/2015.

Keberatan bukan langkah terakhir yang dapat ditempuh wajib pajak. Apabila wajib pajak belum puas atas surat keputusan keberatan itu, berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU KUP, wajib pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

Demikian pembahasan tentang keberatan dalam perpajakan, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang tepat. Semoga artikel ini bermanfaat bagi sobat akuntansi sekalian. Terima Kasih.

Apa Itu Penagihan Pajak dengan Surat Paksa?

Apakabar sobat akuntansi, semoga dalam keadaaan baik. Dalam artikel ini saya akan membahas tentang surat paksa, dalam perpajakan surat ini juga bisa diterbitkan oleh DJP untuk menagih atas kekurangan bayar wajib pajak.

Salah satu kunci keberhasilan dalam penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak. Hal ini lantaran Indonesia menganut sistem self assessment yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajibannya.

Kendati demikian, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tetap melaksanakan pembinaan, penelitian, pengawasan dan pelayanan. Hal ini ditujukan untuk menjamin pemenuhan kewajiban pajak yang sesuai dengan ketentuan.

Untuk itu, apabila terdapat wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya, DJP akan melakukan tindakan tegas salah satunya melalui tindakan penagihan pajak dengan surat paksa. Lantas, sebenarnya apakah yang dimaksud dengan penagihan pajak dengan surat paksa?

Definisi
MERUJUK Pasal 1 ayat 9 UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP), penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajaknya beserta biaya penagihan pajak.

Penagihan pajak dapat dilakukan dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, dan memberitahukan surat paksa.

Selain itu, dalam pelaksanaan penagihan pajak, penanggung pajak juga dapat dicegah agar tidak keluar negeri, disandera (gijzeling), hingga dilakukan penyitaan.

Mengingat istilah yang digunakan adalah penanggung pajak, maka konteks pihak yang disasar dalam penagihan lebih luas dari wajib pajak. 

Pasal 1 angka 3 UU PPSP mendefinisikan penanggung pajak sebagai orang atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Adapun dasar penagihan pajak adalah surat tagihan pajak (STP), surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), SKPKB tambahan (SKPKBT), surat keputusan pembetulan/keberatan, putusan banding/peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah utang pajak bertambah. 

Penerbitan Surat paksa
BERDASARKAN Pasal 20 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan apabila masih ada pajak terutang dalam STP, SKPKB, SKPKBT, surat keputusan pembetulan, surat keputusan banding, putusan banding atau peninjauan kembali yang belum dibayar sampai tanggal jatuh tempo.

Secara umum, tanggal jatuh tempo diatur dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (3a) UU KUP yaitu selama 1 bulan sejak tanggal surat diterbitkan. Namun, bagi wajib pajak usaha kecil dan wajib pajak pada daerah tertentu, jangka waktu pelunasan tersebut dapat diperpanjang paling lama 2 bulan.

Secara lebih terperinci, Pasal 8 ayat (1) UU PPSP menjabarkan terdapat tiga kondisi yang membuat surat paksa diterbitkan. Pertama, penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Kedua, terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus. Ketiga, penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penagihan pajak dengan surat paksa tertuang dalam PMK 24/ 2008 s.t.d.t.d PMK 85/2010. Berdasarkan beleid tersebut penagihan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan surat teguran.

Surat teguran tersebut disampaikan setelah 7 hari sejak tanggal jatuh tempo. Kemudian, apabila wajib pajak belum melunasi utang pajaknya hingga melewati 21 hari sejak tanggal disampaikannya surat teguran maka surat paksa diterbitkan.

Surat paksa diterbitkan pejabat dan disampaikan langsung oleh juru sita kepada penanggung pajak. Apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya hingga melewati 2 x 24 jam sejak surat paksa diberitahukan maka pejabat akan menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Kesimpulan:
BERDASARKAN penjabaran yang diberikan dapat disimpulkan pengertian dari penagihan pajak dengan surat paksa adalah tindakan yang dilakukan agar penanggung pajak melunasi utang pajaknya beserta dengan biaya penagihan.

Surat paksa dapat diterbitkan setelah surat teguran disampaikan. Apabila 21 hari setelah surat teguran disampaikan penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya, maka surat paksa diterbitkan. Surat paksa tersebut harus dilunasi oleh penanggung pajak dalam waktu 2 x 24 jam.

Demikian pembahasan mengenai surat paksa dalam perpajakan, semoga artikel ini bisa memberikan manfaat kepada sobat akuntansi semua. Terima Kasih.
 
Copyright © 2020 INFO AKUNTAN

Powered by Aditya Tarigan