Krisis Lingkungan di Jawa Barat: Darurat yang Tidak Boleh Diabaikan
Pencemaran sungai, kerusakan hutan, dan polusi udara menjadi momok harian bagi warga Jawa Barat. Partial data dari DLH Jabar aspirasidprdjabar menyebutkan, 70 persen sungai di Jabar tercemar berat akibat limbah industri dan domestik. Deforestasi di kawasan Bandung Utara dan selatan Garut mencapai ribuan hektare per tahun. DPRD Jabar menerima ribuan aspirasi dari komunitas lingkungan, mahasiswa, dan warga yang sakit akibat polusi. Untuk itu, dewan memandang perlu kebijakan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga preventif dan restoratif. Lingkungan hidup bukan warisan nenek moyang, melainkan titipan anak cucu yang wajib dijaga.
Menghentikan Pencemaran Sungai melalui Regulasi Supervisi
Sungai Citarum, Cipunegara, dan Ciujung masih menerima limbah beracun dari pabrik tekstil, kulit, dan tahu. DPRD Jabar mendorong pemberlakuan Perda tentang “Zero Waste Industrial” yang mewajibkan setiap pabrik memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL) bersertifikat. Aspirasi dari pegiat Citarum Harum menghendaki denda maksimal Rp5 miliar dan pencabutan izin bagi industri yang membuang limbah sembarangan. Dewan juga mengusulkan sistem pemantauan kualitas air online (online water quality monitoring) di setiap titik rawan. Anggaran khusus dialokasikan untuk insentif bagi warga yang melaporkan pembuangan limbah ilegal. Setiap tiga bulan, tim gabungan dari DPRD, DLH, dan kepolisian melakukan inspeksi mendadak. Targetnya, pada akhir 2026 seluruh sungai utama di Jabar memiliki status tercemar ringan.
Melestarikan Hutan dan Sumber Daya Air
Alih fungsi hutan lindung dan resapan air menjadi perumahan dan vila di Puncak, Lembang, dan Pangalengan terus terjadi. DPRD Jabar mengusulkan moratorium sementara izin bangunan di kawasan dengan kemiringan di atas 25 persen. Aspirasi masyarakat Gunung Halimun Salak mendorong program “Kampung Konservasi” dengan dana desa untuk reboisasi. Dewan juga memperjuangkan pembentukan polisi khusus lingkungan yang diberi kewenangan menyita alat berat ilegal. Program “Jabar Menanam” ditargetkan menanam 10 juta pohon produktif seperti sengon dan mahoni setiap tahun. Setiap pohon yang ditanam akan dipantau menggunakan aplikasi Geotagging oleh dinas kehutanan. Langkah ini tidak hanya menyelamatkan cadangan air, tetapi juga mengurangi risiko longsor dan banjir bandang.
Mengurangi Polusi Udara dari Sektor Transportasi dan Industri
Polusi udara di Bandung Raya dan Bekasi seringkali melampaui batas aman (PM2.5 > 50 µg/m³). DPRD Jabar mendorong penerapan uji emisi kendaraan bermotor secara wajib dan berkala, termasuk untuk angkutan umum. Aspirasi dari penggerak sepeda dan pejalan kaki menghendaki jalur pedestrian yang luas dan ruang terbuka hijau di setiap kecamatan. Dewan juga mengusulkan insentif bagi industri yang beralih ke energi matahari (PLTS) dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Pengawasan terhadap pembakaran sampah terbuka di permukiman dilakukan dengan sanksi denda administratif. DPRD juga meminta gubernur bekerja sama dengan gubernur DKI Jakarta untuk mengatasi polusi lintas batas. Dengan langkah ini, paru-paru warga Jabar bisa bernafas lega tanpa rasa takut akan penyakit ISPA.
Mengelola Sampah dari Hulu ke Hilir dengan Ekonomi Sirkular
Indonesia termasuk penghasil sampah plastik terbesar di dunia, dan Jabar menjadi salah satu penyumbang utama. DPRD Jabar mendorong Perda Larangan Plastik Sekali Pakai di seluruh ritel modern dan pasar tradisional. Aspirasi dari bank sampah Sukabumi dan Cirebon mendorong adanya alokasi dana stimulan untuk setiap unit bank sampah aktif. Dewan mengusulkan pembangunan pabrik daur ulang plastik dan kertas skala regional di empat zona Jabar. Program “Jabar Bebas Sampah 2030” juga mewajibkan setiap rumah tangga memilah sampah organik dan anorganik. Sampah organik diolah menjadi kompos atau maggot, sementara sampah anorganik dijual ke pengepul resmi. Dengan sistem ekonomi sirkular, tidak ada sampah yang berakhir di TPA atau mencemari laut. DPRD Jabar optimis bahwa lingkungan yang lebih terjaga adalah kunci masa depan yang lebih sehat dan berkelanjutan.